PETA REGULASI KONSERVASI ENERGI

PETA REGULASI KONSERVASI ENERGI LOKAKARYA LPPM-ITB Bandung, 25 Februari 2011

YULI SETYO INDARTONO Dr Eng. Dr. AISYAH KUSUMA

AGENDA 1. PENDAHULUAN 2. LANGKAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 3. ARAH KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI 4. USULAN KEBIJAKAN

PERAN ENERGI VITAL DAN STRATEGIS MERUPAKAN PRASARANA PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN DALAM PENCAPAIAN KEMAKMURAN RAKYAT YANG SEBESARBESARNYA

KONSERVASI ENERGI

1. PENDAHULUAN


KONSERVASI ENERGI

KETETAPAN KONSTITUSI PASAL 33 AYAT(3) DAN AYAT (2) UUD 45 “DIKUASAI NEGARA” “SEBESAR-BESARNYA BAGI KEMAKMURAN RAKYAT” ENERGI PRIMER dan ENERGI SEKUNDER KETAHANAN ENERGI NASIONAL JAMINAN PASOKAN ENERGI SEBAGAI PRASARANA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN DALAM PENCAPAIAN KEMAKMURAN RAKYAT YANG SEBESAR-BESARNYA

KONSERVASI ENERGI

2. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PERPRES NO. 05 TH 2006

UNTUK MENJAMIN KEAMANAN PASOKAN ENERGI DALAM NEGERI DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN PERLU MENETAPKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL SEBAGAI PEDOMAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

KONSERVASI ENERGI

2. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PERPRES NO. 05 TH 2006 Tujuan dan Sasaran:

• • •

MENGARAHKAN UPAYA UPAYA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PASOKAN ENERGI DALAM NEGERI TERCAPAINYA ELASTISITAS ENERGI LEBIH KECIL DARI SATU PADA 2025 TERWUJUDNYA ENERGI PRIMER MIX YANG OPTIMAL PADA 2025

KONSERVASI ENERGI

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

UPAYA-UPAYA MEWUJUDKAN JAMINAN PASOKAN ENERGI DALAM NEGERI SASARAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL TH 2006 – TH 2025

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ELASTISITAS <1 DI TH 2025

ENERGI MIX OPTIMAL DI TH 2025

DITETAPKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN UTAMA

KEBIJAKAN PENDUKUNG

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL 2006-2025

LANGKAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UTAMA    

PENYEDIAAN ENERGI PEMANFAATAN ENERGI KEBIJAKAN HARGA ENERGI PELESTARIAN LINGKUNGAN

KEBIJAKAN PENUNJANG    

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI KEMITRAAN PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SASARAN RASIO ELASTISITAS ENERGI < 1 (KEN)

 

RASIO ELASTISITAS ENERGI adalah rasio atau perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Tingkat pertumbuhan konsumsi energi < Tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional



DIVERSIFIKASI ENERGI adalah PENGANEKARAGAMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi



KONSERVASI ENERGI adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN JAMINAN PASOKAN ENERGI

PEN 2006 - 2025

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

VISI

KEBIJAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI DAN PEMANFAATANNYA

POLA DASAR . PENYUSUNAN . PENGEMBANGAN . PEMANFAATAN MASING-MASING ENERGI

MISI

SASARAN TH 2025: ENERGI MIX OPTIMAL ; SUMBER ENERGI ALTERNATIF

ENERGI MIX OPTIMAL   

  



MINYAK BUMI < 20% GAS BUMI > 30% BATUBARA >33% BAHAN BAKAR NABATI > 5% PANAS BUMI > 5% ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN LAINNYA > 5% (BIOMASSA, CBM, NUKLIR, TENAGA AIR, TENAGA SURYA DAN TENAGA AIR) BATUBARA DICAIRKAN > 2%

ELASTISITAS < 1 

RASIO ANTARA TINGKAT PERTUMBUHAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI <1



TINGKAT PERTUMBUHAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL < TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL.

3. ARAH KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI

KONSERVASI ENERGI ADALAH PENGGUNAAN ENERGI SECARA EFISIEN DAN RASIONAL TANPA MENGURANGI PENGGUNAAN ENERGI YANG MEMANG BENAR-BENAR DIPERLUKAN

DEWAN ENERGI NASIONAL



PETA REGULASI KONSERVASI ENERGI KEN 2025

PP 70/2009 Konservasi energi

UU 22/2001 MIGAS

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 2025

UU 30/2007 ENERGI

INPRES 02/2008

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

UU 27/2003 PANAS BUMI

UU 4/2009 MINERAL BATUBARA

UU 30/2009

KETENAGALIST RIKEN

KONSERVASI ENERGI adalah upaya sistematis, terencana,dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

4. USULAN KEBIJAKAN



KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL 2006 - 2025

VISI : ADALAH RUMUSAN UMUM MENGENAI KEADAAN YANG DIINGINKAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN

PROGRAM : ADALAH INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG BERISI SATU ATAU LEBIH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA UNTUK MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN SERTA MEMPEROLEH ALOKASI ANGGARAN ATAU KEGIATAN MASYARAKAT YANG DIKOORDINASIKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

VISI

MISI

MISI : ADALAH RUMUSAN UMUM MENGENAI UPAYA UPAYA YANG AKAN DILAKSANAKAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI STRATEGI : ADALAH LANGKAH-LANGKAH YANG BERISIKAN PROGRAMPROGRAM INDIKATIF UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KEBIJAKAN : ADALAH ARAH/TINDAKAN YANG DIAMBIL PEMERINTAH PUSAT/DAERAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN.

R I K E N





USULAN KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI mengacu pada 

KEBIJAKAN PENUNJANG KEN 2025

  





PADA BIDANG BIDANG RUMAH TANGGA TRANSPORTASI, KOMERSIAL INDUSTRI TERMASUK PENURUNAN EMISI

 PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN sesuai HASIL PENELITIAN , PENGEMBANGAN PENYEMPURNAAN RENCANA DIUSULKAN INDUK KONVERSI ENERGI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI NASIONAL (RIKEN) DAN SELANJUTNYA DAPAT DILANGSUNGKAN Sasaran 37.29% PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, sesuai arah kebijakan VISI 25/25 DARI Ditjen EBTKE i.e.BENCHMARKING peralatan hemat energi ;

CENTER OF EXCELLENCE utk GEOTHERMAL

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

PETA REGULASI KONSERVASI ENERGI

Recommend Documents