KONSERVASI ENERGI PETA REGULASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KONSERVASI ENERGI PETA REGULASI Yuli S Indartono, Dr. Eng. (KK Konversi Energi ITB) Dr. Aisyah Kusuma (PT Geo Dipa Energi)

LINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Perlindungan LH

Konservasi Energi Nasional Ketahanan

Pertumbuhan Ekonomi

Energi Nasional


BAPPENAS, 2010


DEWAN ENERGI NASIONAL



KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL UPAYA-UPAYA MEWUJUDKAN JAMINAN PASOKAN ENERGI DALAM NEGERI

SASARAN ELASTISITAS <1 DI TH 2025

ENERGI MIX OPTIMAL DI TH 2025

KEBIJAKAN KEBIJAKAN UTAMA

KEBIJAKAN PENDUKUNG

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL 2009-2025


LANGKAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UTAMA • • • •

PENYEDIAAN ENERGI PEMANFAATAN ENERGI KEBIJAKAN HARGA ENERGI PELESTARIAN LINGKUNGAN

KEBIJAKAN PENUNJANG • • • •

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI KEMITRAAN PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


Bangunan Gedung (UU 28/2002, Permen ESDM 031/2005, Permen LH 08/2010, Permen PU 29/2006)

Rumah Tangga (Permen ESDM 031/2005)

Konservasi Energi (UU 30/2007, UU 32/2009, PP 70/2009, Perpres 05/2005, Inpres 08/2008)

Transportasi (Permen Perhub 45/2005 SISTRANAS, Permen ESDM 031/2005)

Industri (Permen ESDM 031/2005)


Peraturan KONSERVASI ENERGI

• UU 30 tahun 2007 tentang ENERGI • UU 32 tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • UU 28 tahun 2002 tentang BANGUNAN GEDUNG • PP 70 tahun 2009 tentang KONSERVASI ENERGI • PP 36 tahun 2005 tentang BANGUNAN DAN GEDUNG



• Keputusan Presiden 43 tahun 1991 tentang Konservasi Energi • Peraturan Presiden 05 tahun 2005 tentang Kebijakan Energi Nasional • Instruksi Presiden 08 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air



• Peraturan Menteri ESDM 031 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konservasi Energi • Peraturan Menteri LH 08 tahun 2010 tentang Bangunan Ramah Lingkungan • Peraturan Menteri PU 29 tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknik Bangunan Gedung


Percepatan Konservasi Energi

Penegakan Peraturan

• Audit energi • Manager energi

• Insentif fiskal dan non-fiskal • Insentif fiskal  neutral revenue (pertimbangkan penurunan subsidi, biaya Insentif dan lingkungan, dsb.) Disinsentif


Program Insentif di Kanada

• Eco Energy Retrofit – Home – Commercial Building – Industry

• ecoENERGY for Industry Assessment Incentives


Contoh Insentif Efisiensi Energi di Berbagai Negara • USA  Energy Star: 2011 Federal Tax Credits for Consumer Energy Efficiency • Australia: – Victoria - Energy Save Incentive program – South Australia REES program

• Malaysia: Energy Efficiency Incentive


USULAN • Program insentif dan disinsentif terhadap penghematan energi di seluruh sektor perlu segera dilaksanakan • Pelaksanaan audit energi dimulai dari bangunan pemerintah (ITB  Unit Sertifikasi) • Bangunan pemerintah  sertifikasi bangunan ramah lingkungan / green building (baru atau eksisting) • Peningkatan kapasitas pemda


LAMPIRAN


UU 30 tahun 2007 Pasal 25 • Mengatur konservasi energi • Mencakup seluruh tahap pengelolaan energi • Kewajiban pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan masyarakat • Prinsip insentif dan disinsentif


UU 32 tahun 2009 Pasal 57 • Konservasi sumber daya alam


UU 28 tahun 2002 Pasal 22 & 23 • Penjelasan Pasal 22 & 23: sistem penghawaan dan pencahayaan gedung harus mempertimbangkan prinsip penghematan energi


PP 70 tahun 2009 • Pasal 2: KE merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan masyarakat • Pasal 3: RIKEN • Pasal 4-6: Prinsip insentif dan disinsentif • Pasal 9: KE pada tahap Penyediaan, Pengusahaan, Pemanfaatan, dan Sumber Daya Energi


PP 70 tahun 2009 • Pasal 12: Pengguna energi >= 6.000 SBM wajib melakukan manajemen energi (audit energi, memiliki manager energi, dll) • Pasal 15: Standar dan label peralatan hemat energi • Pasal 18: Insentif kepada pengguna energi >=6.000 SBM yang hemat energi dan pengusaha teknologi hemat energi


PP 70 tahun 2009 • Pasal 20: Jenis-jenis insentif • Pasal 22: Jenis-jenis disinsentif


PP 36 tahun 2005 tentang BANGUNAN DAN GEDUNG • Pasal 47: Material bangunan mempertimbangkan prinsip konservasi energi • Pasal 50: Pengkondisian udara harus mempertimbangkan prinsip konservasi energi • Penjelasan Pasal 23: Arsitektur bangunan harus mempertimbangkan konservasi energi


Kepres 43 tahun 1991 tentang Konservasi Energi • Pasal 6: Mengatur langkah konservasi energi – Kampanye hemat energi. – Diklat konservasi. – Peragaan dan contoh peralatan hemat energi. – Litbang teknologi konservasi. – Pengembangan sistem audit energi, identifikasi potensi, peningkatan efisiensi. – Standarisasi


Perpres 05 tahun 2005 tentang Kebijakan Energi Nasional • Pasal 2: Elastisitas Energi < 1 • Pasal 3: Konservasi energi • Pasal 6: Insentif bagi pengguna EBT dan pelaku konservasi energi


INPRES 10 tahun 2005 tentang PENGHEMATAN ENERGI • Penghematan energi pada sistem pencahayaan dan AC • Penghematan energi pada peralatan kantor • Penghematan energi terkait penggunaan kendaraan dinas • Dilaksanakan di pusat dan daerah • Kewajiban Menteri ESDM untuk melaporkan setiap 6 bulan kepada Presiden


INPRES 08tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air • Penghematan energi pada sistem pencahayaan dan AC • Penghematan energi pada peralatan kantor • Penghematan energi terkait penggunaan kendaraan dinas • Penghematan penggunaan air • Pembentukan Timnas Penghematan Energi dan Air • Kewajiban Timnas untuk melaporkan setiap 6 bulan kepada Presiden


Permen ESDM 031tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konservasi Energi • Memberikan rincian tata cara pelaksanaan konservasi energi pada sektor: – – – – – –

Bangunan komersial (Pasal 2) Kantor pemerintah (Pasal 3) Rumah tangga (Pasal 4) Transportasi (Pasal 5) Industri (Pasal 6) Kegiatan lainnya (Pasal 7)

• Tata cara dan format pelaporan (Pasal 8)


Permen LH 08 tahun 2010 tentang Bangunan Ramah Lingkungan, Pasal 4

• Menggunakan sumber energi alternatif terbarukan yang rendah emisi GRK • Menggunakan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan yang hemat energi


Permen PU 29 tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknik Bangunan Gedung – Mandatory penggunaan SNI: SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Terima Kasih

KONSERVASI ENERGI PETA REGULASI

Recommend Documents