KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EBTKE UNTUK MEMENUHI TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EBTKE UNTUK MEMENUHI TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana Panel Discussion Time To Act : Accelerate The Implementation Of Renewable Energy And Energy Conservation JCC, 19 Agustus 2015 Ministry of Energy and Mineral Resources| Energy and Mineral Resources for People’s Welfare

Kementerian ESDM Republik Indonesia

11

Daftar Isi 1. Membangun Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Rencana Pengembangan PLT EBT 2015-2019

3. Kebijakan Pengembangan EBTKE 4. Energi Bersih 5. Kebijakan Terobosan


2

Membangun Kedaulatan Energi


33

Membangun Kedaulatan Energi Dan Sumber Daya Mineral • • • •

Akses Ketercukupan Kemampuan Kompetitif

Menangani Krisis

9 Program Strategis

Sinergi & Penguatan Kelembagaan

Subsidi BBM Efisiensi pasokan Blok Mahakam Kick off Program 35.000MW 5. Konsolidasi Organisasi 6. Stakeholder Manajemen

1. Perbaikan bauran energi menjadi 25% pada tahun 2025 2. Pembudayaan Konservasi Energi 3. Eksplorasi migas secara agresif 4. Peningkatan produksi dan lifting migas 5. Pembangunan infrastruktur migas 6. Pembangunan pembangkit 35.000 MW beserta transmisi dan gardu induk 7. Pembangunan industri penunjang sektor energi 8. Hilirisasi industri mineral dan batubara 9. Konsolidasi industri tambang

1. Penguatan ESDM (termasuk BPH dan SKK Migas) 2. Perbaikan regulasi (UU, PP, Permen) 3. BUMN sektor energi 4. Transformasi PLN dan Pertamina 5. Kerjasama Pemerintah-Swasta 6. Kerjasama Internasional

1. 2. 3. 4.

Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM National Capacity Building: alih teknologi, keterlibatan industri nasional, database Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi Kementerian ESDM Republik Indonesia

4

Target Bauran Energi Nasional Tahun 2025 – Amanat KEN Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara

Kondisi Saat ini

Tahun 2025 Gas

18%

EBT

22%

5%

194 MTOE

23%

~ 400 MTOE

46%

31% Batubara

Saat ini Pembangkit Listrik

30%

25% Minyak

Tahun 2025

51 GW

115 GW

Konsumsi Energi

0,8 TOE/kapita

1,4 TOE/kapita

Konsumsi Listrik

776 KWh/kapita

2.500 KWh/kapita


5

Bauran Energi Primer (PP 79/2014)

Mandatori Bauran Penggunaan Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik (KEN)


Minyak Bumi 25% ~ 96 MTOE

Gas Bumi 22% ~ 76,75 MTOE

2025: 115 GW Komposisi Kapasitas Pembangkit

60% Fosil

40% EBT

68,2 GW

46,8 GW

Batubara 22% ~ 113,45 MTOE

EBT 23% ~ 84,15 MTOE

6

Optimalisasi Pembangkit EBT Kekurangan kapasitas ± 5GW, masih dikoordinasikan cara pemenuhannya

46,75

Telah dilakukan opimalisasi sumber daya dan percepatan pengembangan EBT

41,89 GW

20,74 GW


7

Rencana Pengembangan PLT EBT 2015-2019


88

Rencana Pengembangan PLT EBT 2015-2019 + 36.923 NON EBT = MINYAK BUMI - GAS BUMI - BATU BARA

PENAMBAHAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK

PLTU ?*)

87%

84%

NON EBT

NON EBT

45.136

82.059

MW

MW

PLN

2014

53.585 MW

16%

85%

PLN

+ 42.500 MW

2019

96.085 MW

EBT

EBT

8.449

14.026

MW

MW 13%

*) Untuk membangkitkan PLTU 1 MW diperlukan batu bara sebanyak rata-rata 3000 Ton/tahun, dan investasi 1 juta US$/MW, serta memerlukan 3.0-3.5 tahun dari FC COD. Kementerian ESDM Republik Indonesia

+ 5.577

PANAS BUMI AIR BIOENERGI EBT LAINNYA

15%

1.751 2.438 1.156 232

Perlu Investasi: 20,03 Milyar US$ atau sekitar Rp. 273 Triliun (untuk PLT berbasis EBT saja).

99

Rencana Pengembangan PLT EBT 2015-2019 PERIODE RENSTRA 2015 – 2019 INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2014 2015

KAPASITAS TERPASANG KUMULATIF PLT EBT:

PENAMBAHAN 2019-2014

2016

2017

2018

2019

MW

%

MW

8.449,13

8.752,20

9.419,40

10.147,20

11.465,50

14.026,50

5.577,37

66,01%

PLTP

MW

1.403,50

1.438,50

1.712,50

1.976,00

2.609,50

3.154,50

1.751,00

124,76%

PLTA

MW

5.255,00

5.339,00

5.534,00

5.741,00

6.086,00

7.693,00

2.438,00

46,39%

PLT Bioenergi

MW

1.716,00

1.892,00

2.069,40

2.291,90

2.559,30

2.871,80

1.155,80

67,35%

PLTS

MW

71,02

76,90

92,10

118,60

180,00

260,30

189,28

266,52%

PLT Bayu/Hybrid dan Arus Laut

MW

3,61

5,80

11,40

19,70

30,70

46,90

43,29

1.199,17%


110

Kebijakan Pengembangan EBTKE


11 11

Kebijakan Pengembangan EBTKE 1. Menambah kapasitas pembangkit/produksi energi; Pertumbuhan energi berkisar 8% per tahun, perlu ada penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan energi melalui PLTP dan PLTA 2. Menambah penyediaan akses terhadap energi modern untuk daerah terisolir jaringan PLN, khususnya di daerah – daerah terpencil dan pulau kecil; Program yang berjalan: Listrik/energi pedesaan dengan mikrohidro, surya, biomassa, biogas 3. Mengurangi subsidi BBM/listrik (energi) PLTD PLTS, PLTMH, Biomassa; Biaya produksi listrik dari energi terbarukan sudah bersaing dengan BPP PLTD. Substitusi PLTD dengan pembangkit energi terbarukan dapat mengurangi subsidi. 4. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan meminimalkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 5. Menghemat energi Menghemat 1 kWh jauh lebih murah dan mudah, dibandingkan dengan memproduksi 1 kWh.


12

Energi Bersih


113

Energi Bersih BALI SEBAGAI KAWASAN NASIONAL ENERGI BERSIH

MEMBANGUN 1000 MW (100%) BERBASIS PEMBANGKIT ENERGI BERSIH DALAM 3 TAHUN. UNTUK FASE PERTAMA 18 BULAN, FOKUS MENGGANTI 3 PLTD MENJADI PLTG DAN PADA SAAT YANG SAMA MULAI MENGEMBANGKAN ENERGI SURYA, ANGIN DAN AIR DENGAN SISTEM OFF GRID.

CENTRE OF EXCELLENCE ENERGI BERSIH

DIRENCANAKAN SAYEMBARA DESAIN CoE. FEASIBILITY STUDY, DAN PELAKSANAAN DESAIN AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN INI, DENGAN PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN AWAL TAHUN 2016. PERSIAPAN DESAIN AKAN DILAKSANAKAN DENGAN KERJASAMA BERSAMA NREL

KEBUN ENERGI

INISIATIF INI SUDAH DIMULAI DIATAS LAHAN TERLANTAR SELUAS 65 RIBU HA DI KALTENG DAN AKAN DIIKUTI DENGAN KALTIM, PAPUA, PAPUA BARAT, NTT DAN SULSEL.

INVESTASI SWASTA

PEMERINTAH AKAN MENERBITKAN PERATURAN YANG MEMBERIKAN KEMUDAHAN LAYANAN BAGI INVESTASI DI ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN. PERATURAN TERSEBUT AKAN MEMFASILITASI LAYANAN PENGADAAN, FASILITASI PERIJINAN, FASILITASI PENDANAAN, FASILITASI PELEPAS SUMBATAN, PENGEMBANGAN KAPASITAS LOKAL MELALUI FASILITATOR ENERGI.

EFISIENSI ENERGI Kementerian ESDM Republik Indonesia

AKAN DITETAPKAN RENCANA INDUK KONSERVASI ENERGI NASIONAL. KEGIATAN INI AKAN DIIKUTI KAMPANYE MASIF KONSERVASI ENERGI YANG DIIKUTI DENGAN ENERGI, LABELLING DAN PENYIAPAN MANAJER ENERGI.

114

Kebijakan Terobosan


115

Kebijakan Terobosan No

Kebijakan

Keterangan

1.

Feed in Tariff

2.

Peningkatan Porsi Biofuel Penerapan mandatori BBN dan menghimpun dana dari PKS melalui Badan Layanan Umum

3.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah off grid melalui pembangunan PLT dari energi terbarukan

4.

Audit energi

Audit energi melalui program kemitraan

5.

Negosiasi harga setelah eksplorasi dan FS untuk proyek mangkrak

Mangkrak karena harga listrik hasil lelang rendah atau tidak ekonomis, maka dikeluarkan Permen No. 17/2014 dengan memberikan kepastian bahwa setelah eksplorasi dan FS dapat melakukan negosiasi untuk mencapai keekonomian

6.

Penugasan kepada BUMN/BLU

Untuk frontier area atau WKP Panas Bumi yang tidak menarik dapat dioptimalkan/dimanfaatkan dengan menugaskan BUMN atau BLU (UU No. 21/2014)

7.

Sentralisasi perijinan

Penarikan kewenangan pengelolaan Panas Bumi untuk listrik (perijinan, pengawasan, pembinaan pengawasan ditarik dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat)


Penerapan harga beli listrik dari pembangkit EBT oleh PT PLN (Persero)

16

www.esdm.go.id


17

Feed-In Tariff NO

REGULASI (SEBELUM)

REGULASI (SETELAH)

PLTS 1.

Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2009 Rp. 656/kWh: tegangan menengah Rp. 1.004/kWh: tegangan rendah

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 25 sen USD/kWh 30 sen USD/kWh (TKDN sekurangnya 40%)

PLT BIOGAS DAN BIOMASSA 2


Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 Biomassa: Rp. 1.150/kWh: tegangan menengah Rp. 1.500/kWh: tegangan rendah Biogas: Rp. 1.050/kWh: tegangan menengah Rp. 1.400/kWh: tegangan rendah

PLT SAMPAH KOTA 3.



Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013 Zero Waste : Rp. 1.450/kWh: tegangan menengah Rp. 1.798/kWh: tegangan rendah Landfill : Rp. 1.250/kWh: tegangan menengah Rp. 1.598/kWh: tegangan rendah 18

Feed-In Tariff NO

REGULASI (SEBELUM)

REGULASI (SETELAH)

PLTA 4.


Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 Aliran/Terjunan Air Sungai: Tegangan Menengah: 12 sen USD (tahun ke 1 s.d 8) 7,5 sen USD (tahun ke 9 s.d 20) Tegangan Rendah: 14,4 sen USD (tahun ke 1 s.d 8) 9 sen USD (tahun ke 9 s.d 20) Waduk existing: Tegangan Menengah: 10,8 sen USD (tahun ke 1 s.d 8) 6,75 sen USD (tahun ke 9 s.d 20) Tegangan Rendah: 13 sen USD (tahun ke 1 s.d 8) 8,1 sen USD (tahun ke 9 s.d 20) PLTA ( s.d 10 MW): penyesuaian harga dari Permen ESDM No. 22 Tahun 2014 Tegangan Menengah: 9,3 sen USD Tegangan Rendah: 11 sen USD


19

Feed-In Tariff NO

REGULASI (SEBELUM)

REGULASI (SETELAH)

PLTP 5.

Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2009 9,7 sen USD/kWh


Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014

20

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EBTKE UNTUK MEMENUHI TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Recommend Documents