Strategi dan Kebijakan Provinsi Maluku Untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Bappeda Provinsi Maluku
Background KOMITMEN PEMERINTAH PUSAT PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2009 KOMITMEN PRESIDEN MENURUNKAN EMISI GRK 26% 41% DI TAHUN 2020
KOMITMEN UNTUK HIDUP LEBIH RENDAH EMISI TANPA MENGURANGI PERTUMBUHAN
2010-2011
2012
RAN-GRK DISUSUN SEJAK 2009
PEDOMAN RAD-GRK 3 BULAN
PERPRES NO. 61/2011 TENTANG PENURUNAN EMISI GRK
PENYUSUNAN RAD GRK SELESAI 2012
PENJABARAN KOMITMEN KEPADA KEGIATAN KONKRIT SECARA NASIONAL MELALUI 5 SEKTOR UTAMA
PENJABARAN KOMITMENT PENURUNAN EMISI DI DAERAH PENURUNAN EMISI SCR NASIONAL TERCAPAI
Komitmen Pemerintah Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 49.b TAHUN 2012 Tanggal 9 April 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Maluku
Ke;ompok Kerja (POKJA) 1.Bidang Kehutanan dan Pertanian 2. Bidang Energi 3. Transportasi 4. Industri dan Pengelolaan Limbah
PERATURAN GUBERNUR Nomor. 18 Tahun 2012 Tanggal 8 Nopember 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Tahun 2010-2020
Overview • Timeline • Penentuan emisi historis, emisi BAU dan proyeksi emisi • Strategi dan Arah Kebijakan
Timeline
Mt/y
Emisi Baseline Propinsi Proyeksi Penurunan Emisi Propinsi Emisi Proyeksi Aksi Mitigasi Propinsi
2010
2020
Masa lampau pada base period:
- Sumber-sumber emisi dan kontribusi - Faktor pemicu - Sumber permasalahan BAU: - Sumber-sumber emisi dan kontribusi - Faktor pemicu - Sumber permasalahan
Aksi mitigasi: - Sumber-sumber emisi dan kontribusi yang ditekan - Faktor pemicu yang diubah - Sumber permasalahan yang ditangani
BAU (Business As Usual) Sektoral Emisi Gas Rumah Kaca Energi
Pertanian dan Kehutanan
Transportasi
14,000,000
300,000
1,800.00
12,000,000
250,000
1,500.00
200,000
1,200.00
150,000
900.00
100,000
600.00
50,000
300.00
10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000
-
0
2010
7
2020
-
2010
2020
2010
2020
7
Rata-Rata Aktivitas Penyumbang Emisi Pertanian Sampai Tahun 2020 Pertanian Padi Sawah 27% Peternakan 70%
Pemupukan Urea 3%
BAU Emisi Sektor Pertanian Maluku (ton CO2- eq) 450,000 400,000 350,000 300,000
BAU Emisi Sektor Pertanian Prov Maluku (ton CO2eq)
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600
17,500
17,165.35 15,000
561.93
500
12,500
400
10,000 300 7,500 200 5,000
2,860.89 2,500
93.65
100
0
0
Ha
Ha/Thn
Laju Deforestasi Tahun 2006 - 2011
Ha
Ha/Thn
Laju Degradasi Tahun 2006 - 2011
PEMETAAN KELEMBAGAAN dan PEMBAGIAN PERAN
IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN
IMPLEMENTASI
PEMETAAN KELEMBAGAAN dan PEMBAGIAN PERAN • Memiliki payung yang jelas • Memiliki kewenangan yang cukup dalam implementasi, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam RAD-GRK serta para pihak penting lainnya • Memiliki kemudahan komunikasi tingkat daerah dan antar kabupaten/kota • Memiliki alokasi dana yang dioperasionalkan dalam mengawal penurunan emisi di daerah
Bentuk Kelembagaan Implementasi RADGRK di level provinsi beberapa opsi yang bisa diadopsi, antara lain: • Berstatus sebagai Badan (setingkat SKPD Provinsi) yang dibentuk dengan instrumen hukum Peraturan Daerah (PERDA) • Berstatus Komisi Daerah atau Unit Kerja Gubernur yang dibentuk dengan instrumen hukum Peraturan Gubernur (PERGUB) • Unit kerja di salah satu SKPD Provinsi yang dibentuk dengan instrumen hukum Surat Keputusan Gubernur (SK Gubernur).
Lembaga Implementasi RAD-GRK di level Provinsi berfungsi untuk: • Memastikan implementasi dari seluruh kegiatan RADGRK dari masing-masin SKPD • koordinasi dengan lembaga RAD-GRK nasional • koordinasi perencanaan kegiatan dan pengembangan pembiayaan implementasi RAD-GRK di daerah yang melibatkan juga stakeholders dari tingkat kabupaten • Memfasilitasi rencana aksi, target implementasi RAD-GRK di kabupaten/kota dan menyiapkan rencana/skema pendanaan bersama Badan/Lembaga Implementasi RADGRK tingkat nasional • Memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan RAD-GRK di level kabupaten/kota
IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN
• Lembaga (Badan atau Komisi Daerah) Pelaksana RAD-GRK Provinsi Maluku berfungsi untuk menyiapkan rencana/skema pendanaan berdasarkan pedoman RAN-GRK serta berkoordinasi dengan provinsi. • Sumber Pendanaan implementasi RAD-GRK di tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan tapak bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Maluku
IMPLEMENTASI
Secara substansif, rencana aksi yang diprogramkan oleh Provinsi Maluku adalah kegiatan sepesifik yang melekat pada masing-masing tupoksi SKPD. Oleh karena itu pelaksanaan implementasi RAD GRK akan dilakukan pada tahun 2013 dan sebagian sudah dimulai pada tahun 2012 dan sebagian lagi masih tahap persiapan pada tingkat kabupaten/kota.
Arah dan Kebijakan Sektor Kehutanan • • • • •
Pemantapan kawasan hutan Revitalisasi kehutanan Rehabilitasi sumber daya hutan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penguatan Kelembagaan
Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (SDH), dengan sasaran meningkatnya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hutan serta Meningkatnya Efektifitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Progam Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 4. Program Pemantapan Pamanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan sasaran meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lain serta meningkatkan performance pengelolaan hutan
25,000,000
21,185,095.76 19,734,691.05
Emisi Kumulatif 2006-2021 (ton CO2 eq/tahun)
20,000,000
19,351,562.87
15,164,778.72 14,473,849.38
15,000,000
16,434,046.90
14,298,179.35 11,705,620.09
10,000,000
Baseline
9,392,295.58 9,392,295.58
Mitigasi 1 mitigasi 2
5,000,000
skenario 3
0 2006-2011
2011-2016
2016-2021
Arah Kebijakan: 1. Pengembangan upaya pemanfaatan sumber energi yaitu
panas bumi serta energi baru terbarukan 2. Meningkatkan potensi sumber energi dan lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaannya dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.
Strategi Penetapan kebijakan dan peraturan serta sistem pengelolaan Energi melalui pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, adil, transparan serta berkualitas.
Program
Pembinaan dan pengembangan energi dan ketenagalistrikan. Program ini meliputi kegiatan : 1. Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik terpusat maupun tersebar, di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh listrik PLN. 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerahdaerah yang memiliki potensi air. 3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu 2 x 10 MW ( tahun 2013) dan di daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi. 4. Mengadakan penyuluhan konservasi energi. 5. Pembangunan instalasi biogas didaerah yang memiliki potensi bioga
TERIMA KASIH
