Strategi Monitoring PSP untuk Mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi BAB 2

BAB 2

Strategi Monitoring PSP untuk Mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi

Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

17

2.1 Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) dan Rencana Pengelolaan PSP Pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara Oleh : Kepala Balai Penelitian Kehutanan Manado Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kementrian Kehutanan pada tahun 2011 tentang penentuan Tingkat Emisi Referensi (Reference Emission Level, REL), Sulawesi Utara berada pada urutan ke-26 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sulawesi Utara dapat berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 0,46% atau 18.892.216 Ton CO2e dari total target penurunan emisi Indonesia sampai tahun 2020 melalui skenario Business As Usual atau tanpa ada rencana aksi. Permasalahan tekanan terhadap hutan masih tinggi dan lahan kritis masih cukup luas, sehingga perlu suatu program dan kegiatan daerah dalam rangka penurunan emisi. Program dan kegiatan tersebut diantaranya: 1. Pemantapan kawasan konservasi dan lindung 2. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) , Hutan Rakyat (HR) maupun kegiatan Rehabilitasi Hutan (RHL) 3. Menekan laju perusakan hutan dan pengurangan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan 4. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan (ecotourism and environmental services) 5. Pengembangan usaha skala kecil (small scale enterprise). 6. Pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro di kawasan penyangga dan desa terpencil.

2.1.1 Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) Pembangunan PSP di Provinsi Sulawesi Utara merupakan kerjasama antara Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan dengan Balai Penelitian Kehutanan Manado, dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dibangun pada tahun 2012. Tujuan dari pembangunan PSP ini adalah untuk mendukung sistem penghitungan dan pelaporan karbon beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable), yaitu Stok Karbon Hutan di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi PSP di Provinsi Sulawesi Utara terdapat di kawasan KPHP Poigar, Cagar Alam Tangkoko – Dua Saudara dan Hutan Lindung Gunung Tumpa. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

19

Tabel 2. Lokasi Pembangunan Plot No

Lokasi

1.

KPHP Poigar

2.

75HUb[_c_c+8iU GUiXUfU

3.

<@;ibib[HiadU

Ekosistem Hutan } } } } } } }

Jumlah Plot 3 3 3 3 3 3 4 22

Komponen biomasa yang diukur mengacu pada SNI 7724: 2011 tentang “Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting)”, yaitu: 1. Biomasa Atas Permukaan (Pohon, Tiang, Pancang, Semai, Tumbuhan Bawah) 2. Biomasa Bawah Permukaan (Akar) 3. Serasah 4. Nekromasa (Kayu Mati) Tahapan kegiatan pembangunan PSP di lapangan yaitu: 1. Pengangkutan patok 2. Pemasangan patok 3. Pengukuran dimater pohon 4. Pengukuran dimensi nekromassa 5. Penandaan diameter dan tagging nomor pohon 6. Pengambilan contoh serasah 7. Pengukuran tumbuhan bawah 8. Penimbangan contoh serasah 9. Pengeringan contoh

20


Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Total Biomassa Komponen Biomasa Lokasi dan Tipe Hutan

Atas Bawah Nekromasa permukaan* permukaan*

Serasah

Total Biomasa (ton/ha)

I. CA Tangkoko-Dua Saudara
159.20

58.91

0.094

3.90

222.10

149.29

55.24

8.54

5.72

218.79

159.27

58.93

7.23

3.48

228.92

159.09

58.86

4.44

7.58

229.97

150.45

55.66

0.027

5.14

211.27

180.72

66.87

0.134

4.00

251.72

344.44

127.44

0.0031

3.22

475.10

II. KPHP Poigar

III. HL Gunung Tumpa
Keterangan: aYb[[ibU_UbdYfgUaUUbXUf]6UXUb@]hVUb[?Y\ihUbUbTotal dry weight=0,1728(DBH)2,2234

Biomassa tiap lokasi ton/Ha 475.1

Biomassa (ton)

500 400 300

224.1

231.4

CA Tangkoko Dua Saudara

KPHP Poigar

200 100 0 HL Gunung Tumpa

Lokasi

Gambar 3. Pengukuran Biomassa terhadap 3 lokasi Hasil konversi biomassa pada ketiga lokasi PSP dapat dilihat pada table di bawah berikut:


21

Tabel 4. Hasil Konversi Biomassa pada Lokasi PSP Lokasi PSP

Biomassa (ton/ha)

Carbon (ton/ha)

CO2 (ton/ha)

75HUb[_c_c+8iUGUiXUfU

224,1

105,3

386,2

KPHP Poigar

231,4

108,8

398,8

<@;ibib[HiadU

475,1

223,3

818,8

FUhU+fUhU

310,2

145,8

534,6

Biomasa pertipe hutan (ton/ha)

350 300 250 200 biomasa 150 100 50 0

301.7 240.3

222.1

Hutan Pantai

Hutan Dataran Rendah

Hutan Dataran Tinggi

230

Hutan Lumut

Gambar 4. Biomasa pada tingkat tipe hutan Biom as a pe rk om pone n (%) serasah 2% nekromasa 1% Baw ah permukaan 26%

Atas permukaan 71%

Gambar 5. Komposisi biomasa pada tiap komponen

22


Rencana pasca tahun 2014 adalah: 1. Melakukan Pengukuran pada PSP yang sudah dibangun secara berkala 2. Pengelolaan dan Pemantauan Plot bersama pengelola dan Masyarakat 3. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak (BPKH, Biro SDA, Dishut, BLH, dan masyarakat) 4. Pertemuan hasil monitoring secara periodik bersama para pihak Rata-rata total biomassa per ekosistem di hutan pantai sebesar 222,10 ton/ha, hutan dataran rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebesar 240,32 ton/ha dan hutan lumut sebesar 229,97 ton/ha. Kendala dan tantangan lebih banyak terkait kondisi lapangan. Pemantauan biomassa dalam plot pengukuran perlu dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perubahan biomassa berdasarkan hasil pengukuran awal. Pengelolaan dan pemantauan plot melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitar.

2.2 Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Oleh : Ir. Royke O. Roring, Msi, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global/ emisi GRK secara sukarela. Komitmen ini disampaikan Presiden RI dalam G20 Meeting (Pittsburg, September 2009). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% untuk usaha sendiri adan 41% dengan dukungan internasional. RAN-GRK merupakan upaya dengan pendekatan ganda guna untuk mengalokasikan upaya-upaya mitigasi. Penyusunan RAN-GRK dilaksanakan lintas sektoral dengan melibatkan sektor pertanian, Kehutanan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Limbah serta Kegiatan pendukung lainnya. Penyusunan RAN-GRK pun dilakukan secara regional dengan Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD –GRK). Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

23

Gambar 6. Komitmen Presiden pada G-20 Peran pemerintah dalam penyusunan RAN maupun RAD GRK adalah berkoordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional serta memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional melalui Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing.

Gambar 7. Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 & PP 19 (Gub sbg wakil pem pusat)

24


Keterkaitan aturan dengan upaya penurunan emisi GRK dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

Gambar 8. Keterkaitan aturan dengan upaya penurunan emisi GRK dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

Issue Perubahan Iklim Sebagai Urusan Wajib Yang Ditanggulangi Bersama

Gambar 9. Hubungan kebijakan Pemerintah dengan Pemda dalam pencapaian penurunan EGRK


25

Gambar 10. Issue Perubahan Iklim Sebagai Urusan Wajib

Gambar 11. RAD-GRK Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi)

26


Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut Dalam Rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan Gubernur Nomor. 56 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov. Sulut.

2.2.1 Sektor Kehutanan 1. 2. 3. 4.

Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Spasial Penataan Ruang untuk kejelasan dan kepastian wil;ayah berbasis spasial Memperbaiki kriteria dan standard pengelolaan hutan lestari Penguatan kelembagaan KPH agar bisa secara operasional sampai pada tingkat tapak. 5. Memasukkan aturan-aturan lokal (aturan adat) dalam kebijakan daerah. 6. POKJA sebagai Forum Koordinasi dan bukan eksekutor, yang akan memberikan rekomendasi dan menggerakkan para pihak di daerah.

2.2.2 Sektor Transportasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2013 Ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelatihan Smart Driving Sebesar 0,003 Co2eg Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt)/Trans Kawanua Sebesar 0,029 Co2eg Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) Sebesar 0,082 Co2eg. Atcs Sebesar 0,066 Co2eg Awak Kendaraan Umum Teladan (Akut) Sebesar 0,003 Co2eg. Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Sebesar 0,002 Co2eg. Peremajaan Armada Angkutan Umum 0,021 Co2eg Tahun 2016.

2.2.3 Sektor Energi Kegiatan Aksi Mitigasi Dilakukan Dengan Pemnfaatan Energi Terbarukan (Off Grid) Dengan Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System (PLTS SHS) Dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum (PLTS PJU). Dari Propgram Dan Kegiatan Tersebut, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Yang Berhasil Dicapai Pada Tahun 2011 Adalah Sebesar 54,24 Ton Co2e Dan Pada Tahun 2012 Adalah Sebesar 84,58 ton CO2e.

2.2.4 Sektor Limbah Program Mitigasi yang dilakukan dalam menurunkan emisi GRK dari sektor limbah : 1. Minimasi Sampah dengan cara penambahan jumlah TPST


27

2. Rehabilitasi TPA 3. Penggunaan Jamban Septic Tank dan IPAL Komunal Kemajuan RAD Sulawesi Utara dari Sektor Limbah, diantaranya: 1. Sk Gub. Ttng Pokja Rad Grk Sulut 2. Persiapan Pelatihan Inventarisasi Rad Grk Sulawesi Utara Melibatkan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait Provinsi 3. Pengumpulan Data 4. Analisis Data Menggunakan Worksheet/Excel 5. Mendapatkan Data Bau Sektor Limbah 6. Penyusunan Mitigasi Emisi GRK Keberhasilan penurunan grk sangat tergantung dari kepastian pembagian tugas dan wewenang pemerintah dan pemda, dprd maupun pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pendanaannya. Penguatan tim koordinasi di tingkat Provinsi sebaiknya ditunjang dengan keberadaan tim koordinasi di tingkat kab/kota. Rencana target capaian penurunan grkd terintgrasi kedalam dokrenda. Pembinaan dan pengawasan secara umum maupun teknis dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+ Oleh : Dr. I Wayan S. Dharmawan MRV (Monitoring, Reporting and Verification) atau dalam bahasa Indonesia transparan, konsisten, komparabel, lengkap dan akurat merupakan salah satu komponen penting pelaksanaan REDD+. Dalam BALI ACTION PLAN (1 b ii) disebutkan bahwa perlu dilakukan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) oleh negara berkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh alih teknologi, pendanaan dan pembangunan kapasitas yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi Salah satu kebijakan Nasional terkait perubahan iklim adalah target nasional untuk menurunkan emisi 26% di bawah emisi baseline pada tahun 2020, yang telah dinyatakan oleh Presiden RI. Dalam UU No.32 tahun 2009, berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, pemerintah wajib mengorganisir inventarisasi nasional. Dalam upaya penurunan emisi ini juga dibuat Peraturan Presiden tentang RAN-GRK dan Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional.

28


Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam non-annex I harus melakukan Aksi mitigasi termasuk laporan inventori GRK yang harus dikomunikasikan melalui laporan nasional (national communication), setiap 2 tahun sekali berdasarkan keputusan COP. Aksi pengurangan emisi suatu negara atau Indonesia dalam hal ini harus measurable (dapat diukur), reportable (dilaporkan secara transparan) dan verifiable (dapat diverifikasi) sesuai Arahan presiden Indonesia yang menyatakan bahwa Negara kita harus siap dengan MRV sesuai standar internasional. Penghitungan Reference Emisssion Level (REL) dilakukan secara nasional dengan implementasi di sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen dengan penggabungan). Konsep MRV adalah: 1. Monitoring adalah Proses koleksi data, penyediaan data dasar. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari deteksi dengan remote sensing 2. Reporting adalah Proses pelaporan secara formal hasil penilaian kepada UNFCCC (format sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh IPCC Guidelines and GPG). 3. Verification adalah Proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil.

Gambar 12. Konsep MRV atau Monitoring, pelaporan dan verifikasi


29

Kategorisasi Penggunaan Lahan Menurut IPCC Hutan Primer LK Hutan Primer Gambut Hutan Primer Mangrove Hutan Skunder LK Hutan Skunder Gambut Hutan Skunder Mangrove

Lahan Hutan (Forest Land)

Terdegradasi Berat Terdegradasi Sedang Terdegradasi Ringan

HTI lahan Kering (LK) HTI Lahan Gambut

Lahan Pertanian (Crop land) Lahan Semak/Alang2 (Grassland)

Pertanian semusim LK Pertanian semusim Gambut

Sawah Pertanian campuran

Tanaman tahunan LK Tanaman tahunan gambut

Agroforestri Multitrata Monokultur

Semak Belukar Belukar rawa gambut Padang alang-alang Danau, badan air sungai, rawa, dam

Lahan Basah (Wetland) Lahan Pemukiman (Settelement)

AF berbasis karet AF berbasis Damar AF berbasis buah2an Kebun Sawit Kebun Karet Kebun Kopi Kebun Coklat Kebun Teh

Pemukiman, perumahan,Sampai pada perkampungan

Padang pasir Bebatuan Lahan kosong

Lahan Lainnya (Other Lands)

Kolam ikan, Embung kecil

HTI Jati HTI Sengon HTI Lainnya

tingkat apa kita dapat mengukur perubahan luas antar kategori lahan dan pengukuran stok karbon, faktor emisi dan serapan oleh berbagai jenis tutupan lahan pada berbagai Termasuk hutan pengukuran dan pemantauan sistem pengelolaan dan lahan (pemupukan, pengelolaan lahan & hutan pengolaan airsistem irigasi, pola tanam, liming, pembukaan lahan dll)???

Gambar 13. Kategori Penggunaan Lahan menurut IPCC Contoh tabulasi format pelaporan hasil perhitungan emisi dengan menggunakan IPCC GL 2006 dari kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF) untuk lahan hutan dan lahan pertanian.

Tabel 5. Kategori Penggunaan Lahan Kategori sumber emisi dan serapan ?UhY[cf]DYb[[ibUUb@U\UbHchU`&Togal Land Use Categori) 5, @U\Ub
@U\UbDYfhUb]UbaYbÛX]@U\Ub
6, @U\UbDYfhUb]Ub&Crop Land)

30


Emisi/serapan CO2 (Ton CO2-e)

Kategori sumber emisi dan serapan

Emisi/serapan CO2 (Ton CO2-e)

6,Ž, @U\UbDYfhUb]UbhYhUdgYVU[U]@U\UbDYfhUb]Ub&CL remaining GL) 6,ž, @U\UbaYbÛX]@U\UbDYfhUb]Ub&Land converted to CL) } } } } }

@U\Ub
Verifikasi diperlukan untuk: 1. Untuk memastikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu. 2. Dasar penetapan Referensi Emisi Level (REL). 3. Metode pengukuran yang digunakan. 4. Memastikan ada/tidaknya pengalihan emisi (displacement of activities/ emissions). 5. Memastikan konsistensi dengan persyaratan di bawah UNFCCC. 6. Memastikan tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif kegiatan REDD+. Pelaksanaan MRV Pengurangan Emisi Kehutanan dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 14. Pelaksanaan MRV Pengurangan Emisi Kehutanan Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

31

Yang harus dilakukan dalam mendukung sistem MRV adalah: 1. Penetapan REL/RL pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Penyusunan PERDA untuk inventarisasi GRK 3. Penetapan Lembaga Daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi GRK 4. Pedoman/Panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan emisi dan serapan karbon 5. Pelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulan data dan MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkat tapak dan perhitungan emisi dan serapan karbon 6. Rencana perbaikan sistem MRV dan inventarisasi GRK ke depan Metode Sistem MRV 1. Sistem MRV Nasional/ Sub Nasional hendaknya dapat menjembatani gap antara ketersediaan citra satelit remote sensing dengan data inventori masa lampau 2. Kombinasi remote sensing (tutupan hutan) dan inventori lapangan (data biomassa) yang diperoleh dari dukungan data dari PSP 3. Metode yang dipilih dalam Monitoring (M) tergantung pada “Biaya dan Akses Kemudahan dalam Mendapatkan Citra Satelit Resolusi Tinggi”. 4. Menentukan tingkat Tier/kedetilan monitoring Tingkat ketelitian yang dipakai dimulai dari Tier 1, Tier 2 dan Tier 3, semakin tinggi Tier yang digunakan semakin rumit metode yang digunakan. 1. Tier 1 menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan default EF (yang disediakan dalam IPCC Guideline) 2. Tier 2 metoda yang digunakan lebih detail a. Digunakan persamaan yang sedikit lebih kompleks [Sumber: Worksheet IPCC Guidelines, 2006] b. Pengukuran langsung data emisi c. Metode lebih rinci (faktor emisi lokal/serapan lokal) 3. Tier 3 Metode paling rinci (faktor emisi/serapan lokal, modeling dan sampling) Tingkat Tier/ kedetilan metode Monitoring (M) akan sangat menentukan bentuk Reporting/Pelaporan (R) dan Verification/Verifikasi (V) atau dengan kata lain monitoring menentukan tingkat akurasi, reliabilitas dan validitas data pemantauan emisi/serapan sektor LULUCF

32


Beberapa metode Monitoring yang telah dikembangkan: Tingkat Internasional : IPCC GL 2006, Voluntary Carbon Standard (VCS) Tingkat Nasional

: SNI 7645:2010 (Klasifikasi Penutup Lahan) dan SNI 7724:2011 (Pengukuran Karbon Lapangan )

Contoh regulasi terkait sistem MRV adalah MRV dalam pengusahaan hutan dalam rangka implementasi REDD+ di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Ditjen BPK NO.3/2010 Tentang Sistem MRV Pada Pengusahaan Hutan. Pengukuran dihutan tanaman: 1. Inventori Hutan (homogenous, even age): a. Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; c. Umur tebang: sampling intensity 1%; Peta digital, Remote Sensing a. Forrmat: Shapefile (.shp) geographic latitude-longitude coordinates b. a) area dan nomor blok, b) blok dan pusat koordinat, c) jenis tanaman yang ditanam d) tahun penanaman, dan e) persentase tumbuh tanaman 2. Pengukuran di Hutan Alam Inventori Hutan: a. Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; c. Pada umur tebang: sampling intensity 1%; Pada tebang pilih tanam jalur (TPTJ) : a. Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5% ; c. Pada umur tebang: timber cruising 100%; Peta digital 3. Measurement dalam Pemanenan a. Peta dan tabel isian: blok, volume kayu dan jenis tanaman b. Disupervisi oleh lembaga kehutanan bersertifikat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemanenan hutan dan timber cruising Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

33

c. Timber grading dapat diupload dalam www.puhh.dephut.go.id or www.puhh. dephut.net.

4. Reporting/ Pelaporan a. Up date setiap tahun b. Data dapat diakses oleh publik c. Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha pemanfaatan hutan 5. Verifikasi a. Up date setiap tahun b. Data dapat diakses oleh publik c. Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha pemanfaatan hutan

2.4 Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012 Oleh: Mega Lugina, S.Hut, M.For.Sc Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Tingkat kegawatan perubahan iklim global yang disebabkan oleh emisi karbon ke atmosfer tercermin dalam dokumen Kyoto Protokol dan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menekankan pentingnya usaha ke arah pengurangan emisi karbon serta penyerapan karbon atmosfer. Kerusakan hutan, kebakaran dan pembalakan liar merupakan aktivitas yang akan menambah jumlah karbon di atmosfer. sebanyak 60% emisi di indonesia disebabkan oleh perubahan lahan dan kebakaran gambut. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis ketiga di dunia berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon. Total emisi Indonesia pada tahun 2006: 1,79 Gt CO2e (termasuk akibat perubahan tutupan lahan dan kebakaran lahan gambut). Lebih dari 60% emisi di Indonesia berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut (SNC, 2010). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Dalam rangka penurunan

34


emisi tersebut maka dibuat Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN GRK. RAN-GRK merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi GRK. RANGRK mengamanatkan pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD GRK. Hampir semua Provinsi sudah selesai menyusun RAD GRK. Dalam penyusunan RAD GRK informasi cadangan karbon lokal sangat penting untuk diketahui. Perlu kita ketahui bahwa biomassa hutan sangatlah relevan dengan isu perubahan iklim, karena dari keseluruhan karbon hutan ± 50% diantaranya tersimpan dalam vegetasi hutan, seperti yang terlihat pada gambar dibawah berikut:

Gambar 15. Metodologi pendugaan cadang karbon hutan The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) adalah program yang didanai oleh 18 lembaga donor dan dikoordinasikan oleh World Bank. FCPF menyusun suatu kerangka dan proses persiapan REDD+ yang dapat membantu negara-negara partisipan FCPF dalam melakukan persiapan REDD+. Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+, perhitungan cadangan karbon harus berdasarkan tingkat kerincian yang tinggi untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Tujuan pembangunan PSP yang dilakukan oleh FCPF-Puspijak tahun 2012 adalah: 1. Membangun PSP di berbagai tipe hutan di tingkat Provinsi 2. Membangun database cadangan karbon untuk setiap tipe hutan di tingkat Provinsi 3. Melakukan monitoring cadangan karbon hutan di tingkat Provinsi


35

Output dari kegiatan pembangunan PSP ini adalah : 1. Terbangunnya PSP untuk monitoring cadangan karbon di tingkat Provinsi 2. Tersedianya database pertumbuhan pohon pada berbagai tipe hutan 3. Tersedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 carbon pools (AGB, BGB, serasah, nekromas, tanah) di tingkat Provinsi Terdapat 5 (lima) kriteria dalam pemilihan lokasi PSP, yaitu: Aman, Aksesibilitas, Keterwakilan, Keberlanjutan, Status kawasan. Pada tahun 2012, FCPF- Puspijak telah melaksanakan pembangunan PSP di lima Provinsi dengan berbagai tipe hutan. Kelima Provinsi tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Prop. Sumatera Barat telah membuat 15 PSP yang mewakili tipe hutan sekunder, agroforestry dan semak belukar. 2. Prop. Sumatera Selatan telah membuat 12 PSP yang mewakili hutan alam primer, sekunder, hutan rakyat dan hutan gambut sekunder. 3. Prop. Sulawesi Utara telah membuat 22 PSP yang mewakili hutan pantai, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan lumut. 4. Prop. Nusa Tenggara Barat telah membuat 22 PSP yang mewakili hutan pantai, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan lumut. 5. Prop. Maluku telah membuat 12 PSP yang mewakili hutan alam primer dan sekunder. Metode Pelaksanaan Pembangunan PSP yaitu 1) Stratifikasi lapangan, 2) Pembangunan PSP, 3) Pengukuran biomasa pada 5 karbon pool: Permukaan atas tanah, permukaan bawah tanah, serasah dan tumbuhan bawah, tanah, dan kayu mati (nekromas).

2.4.1 Cadangan karbon di Nusa Tenggara Barat Cadangan karbon terbesar di HKm Santong yaitu di hutan primer, diikuti hutan sekunder dan hutan terdegradasi. Untuk lokasi di KHDTK Rarung, cdangan karbon terbesar terdapat pada plot yang mewakili ekosistem ampupu dan yang terendah pada plot vegetasi campuran. Untuk PSP di lokasi hutan mangrove Jerowaru Lombok Timur karbon tertinggi terdapa pada hutan mangrove vegetasi rapat, diikuti hutan mangrove vegetasi sedang dan karbon terendah terdapat di mangrove vegetasi rusak.

36


Gambar 16. Plot Inventarisasi pohon dan Destrukctive Sampling 2.4.2 Cadangan karbon di Ambon Cadangan karbon terbesar yaitu di hutan primer Pulau Ambon ebesar 445 ton C/ha dan karbon terendah di hutan sekunder Pulau Seram.

2.4.3 Cadangan karbon di Sumatera Selatan Hasil perhitungan yang dilaporkan belum selesai dan masih merupakan hasil dalam bentuk berat basah biomasa. Masih perlu menyelesaikan perhitungan biomasa kering dan cadangan karbon dari kelima pool karbon. Monitoring PSP atau pengukuran ulang di tahun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013. Untuk tahun-tahun berikutnya monitoring PSP diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengukuran karbon hutan (Balai Penelitian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BPKH, dll.) Untuk itulah besok kita akan melakukan FGD pasca 2014, akan sayang sekali jika PSP tidak dilakukan pengukuran ulang. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

37

Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015) dilakukan setiap 3 tahun sekali. Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada para pihak terkait dan Puspijak. Kita banyak mendapat saran untuk melakukan pelatihan tentang pengukuran biomasa hutan di tingkat masyarakat, perlu dilakukan monitoring cadangan karbon hutan secara periodik dan perlu melibatkan pengelola kawasan, masyarakat sekitarnya dan Perlu membangun PSP di kawasan yang belum terwakili ekosistemnya. Tantangan kedepan untuk PSP ini adalah Strategi pengelolaan dan pembiayaan monitoring PSP FCPF pasca 2014 yang memerlukan komitmen pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran, Rancangan sistem pemantauan karbon hutan FCPF dan Harmonisasi sistem pemantauan karbon hutan FCPF dengan tools-tools lain terkait dengan carbon accounting.

38


Strategi Monitoring PSP untuk Mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi BAB 2

Recommend Documents