BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI 5.1
Strategi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK perlu dilakukan secara
rutin oleh pokja Kabupaten Mamuju Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan
pembangunan
dalam kerangka
kebijakan dan strategi yang disepakati. Disamping itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja
dan akuntabilitas
institusi
dalam
usaha
pencapaian
visi
pembangunan sanitasi. Kegiatan dalam petunjuk praktis ini mencakup: - Menilai ulang kerangka hasil/kerangka strategi SSK. Kerangka hasil seperti tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output sesuai kaidah SMART (specific, measurable, attainable, realistic dan time-bound) serta memiliki indikator jelas. - Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja. - Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis web Nawasis PPSP. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Mamuju, perlu ada keselarasan dan kesesuain antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena demikian, perlu disusun strategi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara intensif dan berkelanjutan. Prosedur dan mekanisme kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pokja PPSP.
Monitoring adalah aktifitas
pengamatan dan penilain yang dilakukan secara kontinue terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan program sesuai dengan yang direncanakan dan terhadap penggunaan
input
dalam
menghasilkan
output
yang
telah
ditetapkan/direncanakan. Sementara Evaluasi adalah melakukan penilaian secara berkala kinerja, efisiensi dan dampak program, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan sebuah program. Dengan evaluasi dapat dicarikan solusi tentang pemecahan masalah yang ditemukan dalam evaluasi tersebut. Pengendalian program/proyek
(Monitoring
dengan
evaluasi
&
Evaluasi) dampak
selama
yang
pelaksanaan
dilakukan
setelah
program/proyek selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:
63
1. Waktu dan tahapan Pelaksanaan Monev dilakukan secara kontinue dan berkala pada saat program/proyek sedang jalan. Evaluasi dampak dilaksanakan pada status akhir program/proyek atau pelaksanaan telah selesai. 2. Tingkat Hirarki harapan dalam kerangka kerja logis Monev lebih kearah tingkat keluaran (output) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional atau dampak (purpose and Goal). 3. Sifat informasi yang dibutuhkan Monitoring dan evaluasi selektif, tertentu dan peringatan dini terutama pada saat penentuan penyimpangan kritis dari jadwal pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dampak menyeluruh dan tergantung pada kegiatan pengendalian (Monev). 4. Sifat Kebijakan yang dijalankan Monev korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak memandang kedepan pada program/proyek lanjutan yang akan direncanakan selanjutnya. 5. Metode Penilaian dan analisis Metode monev yaitu membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana. Sedangkan Evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak, pola perubahan sebelum dan sesudah adanya program. 6. Orientasi Kegiatan Orientasi
kegiatan
Monev
diarahkan
pada
pengelolaa
program
untuk
memperbaiki penyimpangan dalam implementasi program sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi sasarannya. Sementara Evaluasi dampak diarahkan kepada kelompok sasaran, untuk menilai/menghitung keuntungan yang diperoleh dalam kelompok sasaran.
Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi Sanitasi Kabupaten Mamuju terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu: (1) obyektif dan profesional; (2) partisipasi; (3) tepat waktu; (4) transparan; (5) akuntabel; (6) berkesinambungan; dan (7) berbasis kinerja. Monitoring partisipatif melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan data. Evaluasi partisipatif merupakan analisis sistematis oleh pengelola program/kegiatan dan warga masyarakat agar mampu melakukan penyesuaian, mereformulasi kebijakan atau tujuan, me-reorganisasi kelembagaan dan merelokasi sumberdaya. Data yang dihimpun pada waktu monitoring menjadi dasar dalam melakukan analisa
64
evaluasi, termasuk identifikasi dampak program/kegiatan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya.
Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi partisipatif
mempunyai tujuan ganda, pertama sebagai alat manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kedua juga sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan mempengaruhi
kesadaran sehingga
dan
pemahaman
diperlukan
atas
berbagai
pengawasan
faktor
terhadap
yang proses
pembangunan. Matrik kerangka logis strategi monitoring dan evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
65
Tabel 5.1 Matriks Kerangka Logis Tabel Kerangka Kerja Logis SubSektor Air Limbah No
Isu dan Permasalahan
Tujuan dan Sasaran
Pendekatan dan
Kebijakan
Program
Strategi
RuangLingkup
Output
Outcome
Penilaian Kinerja
Kegiatan
Pembangunan 1
Belum tersedianya Peraturan Daerah terkait Air Limbah
Pengendalian dan pengawasan terkait Penanganan sanitasi
Kajian kelayakan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup
Penyusun an Perda terkait dengan air limbah
Penataan Peraturan tentang Air limbah
Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
Terlaksanany a Penyusunan peraturan air limbah dan drainase
Tersedianya dokumen peraturan air limbah
Tersedianya Peraturan air limbah Kab. Mamuju
2
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stakeholder pengelolaan IPAL komunal tingkat pemukimandan industri rumah tangga yang ramah lingkungan
Menjadikan Kota mamuju Bebas dari limbah
Mengoptimalkan program kepemilikan jamban keluarga
Penguatan masalah pemberda yaan masyaraka t masalah sanitasi
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
1. Pembuatan modul pilihan teknologi sederhana pengelolaan air limbah industri rumah tangga. 2.Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah Industri Rumah Tangga dalam menjaga kelestarian
1. Tersediany a modul pilihan teknologi sederhana pengelolaa n air limbah industri rumah tangga. Tersosialisasi nya dan pelatihan pola pengelolaan
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan stakeholder pengelola IPAL komunal industry rumah tangga
Tersedianya IPAL bagi industry rumah tangga dari 0 menjadi 10 unit.
66
kawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
limbah Industri Rumah Tangga dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
67
Tabel Kerangka Kerja Logis SubSektor Persampahan No
Isu dan Permasalahan
TujuandanSasaran
Pendekatandan
Kebijakan
Program
Strategi
RuangLingkup
Output
Outcome
PenilaianKinerja
Kegiatan
Pembangunan 1
Rendahnya manfaat dan pelayanan yang diterima masyarakat terhadap persampahan
Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Perkotaan Mamuju dan sekitarnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan .
Melakukan studi perencanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan persampahan
Sosialisasi dan advokasi
Program perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1. Tersusunnya manjemen Data Air Minum dan Sanitasi Lingkungan 2. Tersusunnya kajian Pengembang an Lingkungan Sehat
Terwujudnya dokumen perencanaan persampahan
Tersusunnya 2 dokumen perencanaan
68
2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3
Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana
Program Pengembangan Kinerja
1. Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Mamuju 2. Penyusunan study peningkatan pengelolaan sampah dari controll land field menjadi Sanitary Land field TPA 3. Penyusunan DED pengembangan TPST dan TPA Kabupaten Mamuju 4. Penyusunan DED transfer Depo
1. Tersusunnya Masterplan Persampahan Kabupaten Mamuju 2. Tersusunya study peningkatan pengelolaan sampah dari controll land field menjadi Sanitary Land field Tersusunnya DED pengembang an TPST dan TPA Kabupaten Mamuju 3. Tersusunnya DED transfer Depo
Terwujudnya dokumen perencanaa persampahan
Tersusunnya 3dokumen perencanaan
. 1. Menyusun pedoman manajemen asset
1. Tersusunnya pedoman manajemen asset
Termanfaatkannya sarana dan prasarana aset persampahan
Terinventarisasinya asset persampahan
69
37,84% menjadi 87,84% pada tahun 2017
persampahan
Pengelolaan
persampahan
Persampahan
2. Mengevaluasi kinerja sarana dan prasarana persampahan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan persampahan
persampahan 2.Terlaksananya evaluasi kinerja sarana dan prasarana persampahan 3. Terlaksanya monitoring, evaluasi dan pelaporan persampahan
70
Tabel Kerangka Kerja Logis SubSektor Drainase No Isu dan Permasalahan
Tujuan dan Sasaran
Pendekatan dan
Kebijakan
Program
Strategi
Ruang Lingkup
Output
Outcome
Penilaian Kinerja
Tersediaanya dokumen perencanaan drainase yang terintegrasi dan komprehensif
Tersedianya 5 dokumen perencanaan drainase
Kegiatan
Pembangunan 1
Rendahnya akses masyarkat terhadap manfaat dan pelayanan drainase
Meningkatkan Iingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Mamuju melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase. Terlaksananya pembangunan sistem drainase yang efisien efektif dan terpadu
Mengembangkan perencanaan sistem drainase kabupaten yang terintegrasi dan komprehensif
Sosialisasi dan advokasi
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong -gorong : 1. Review Masterplan Drainase 2. Penyusunan Feasibility Study (FS) Drainase 3. Penyusunan DED Drainase 4. Perencanaan Teknis pembangunan Polder / Reservoar 5. Studi UKL/UPL Pembangunan Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi) 6. Survey kontur saluran drainase/goronggorong
1. Tersusunnya Masterplan Drainase 2. Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study (FS) Drainase 3. Tersusunnya DED Drainase 4. Tersusunnya Perencanaan Teknis pembangunan Polder / Reservoar 5. Tersusunnya Studi UKL/UPL Pembangunan Rumah Pompa (dengan atau tanpa kolam retensi) 6. Terlaksananya Survey kontur saluran drainase/gorong-gorong
71
2
Program Pengembangan
Perencanaan Normalisasi
Tersusunnya Perencanaan Normalisasi
Saluran Sungai dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Saluran Sungai
Pengairan Lainnya 3
Pengembangan Data / Informasi
1. Pengumpulan, updating, dan analisis data drainase lingkungan per kelurahan (memuat data panjang drainase lingkungan, kondisi layanan, serta kondisi integrasi system). 2. Penyusunan Profil Daerah (sub kondisi drainase lingkungan).
4
Program Pengendalian
1. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 2. Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 3. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Banjir
1. Terlaksananya Pengumpulan, updating, dan analisis data drainase lingkungan per kelurahan (memuat data panjang drainase lingkungan, kondisi layanan, serta kondisi integrasi system). 2. Penyusunan Profil Daerah (sub kondisi drainase lingkungan). 1. Terlaksananya Rehabilitasi/pemelihara an bantaran dan tanggul sungai 2. Terlaksananya Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Tersediaanya dokumen perencanaan drainase yang terintegrasi dan komprehensif
Tersedianya 1 dokumen perencanaan drainase
Tersediaanya dokumen data perencanaan drainase yang terintegrasi dan komprehensif
Tersedianya 2 dokumen perencanaan drainase
Terjaganya bangunan irigasi di kawasan permukiman
Bangunan Irigasi berfungsi dengan baik
72
4. Peningkatan pembangunan pusatpusat pengendali banjir 5. Pembangunan reservoir pengendali banjir 6. Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
3. Terlaksananya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 4. Terlaksananya Peningkatan pembangunan pusatpusat pengendali banjir 5. Terlaksananya Pembangunan reservoir pengendali banjir 6. Terlaksananya Rehabilitasi/pemelihara an reservoir pengendali banjir
Tabel Kerangka Kerja Logis SubSektor PHBS No
Isu dan Permasalahan
Tujuan dan Sasaran
Pendekatan dan
Kebijakan
Program
Strategi
RuangLingkup
Output
Outcome
Terlaksananya Sosialisasi/Penyulu han masyarakat tentang PHBS dan
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS
Penilaian Kinerja
Kegiatan
Pembangunan 1
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang
Meningkatnya peran media dalam promosi
Mengembangkan program promosi PHBS yang menarik dan
Dukungan SKPD terkait
Program Kerjasama informasi dengan mass media
Sosialisasi/Penyulu han masyarakat tentang PHBS dan STBM
73
sanitasi
PHBS
2
3
4
menjangkau semua lapisan masyarakat Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pemahaman tentang PHBS melalui saluransaluran (media) informasi yang sudah ada
1. Lomba PHBS di tingkat Kelurahan dan Kecamatan 2. Lomba PHBS untuk tingkat sekolah, pondok pesantren dan kantor (pemerintah dan swasta)
Program 1. 1. Pemasangan Kerjasama spanduk dalam informasi dan moment tertentu media massa oleh pihak swasta 2. Penyebar luasan informasi tentang PHBS melalui media cetak dan media elektronik
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang
Pelatihan untuk kader, tokoh masyarakat tentang teknik komunikasi
STBM
dan STBM
1.Terlaksananya Lomba PHBS di tingkat Kelurahan dan Kecamatan 2.Terlaksananya lomba PHBS untuk tingkat sekolah, pondok pesantren dan kantor (pemerintah dan swasta) 1. Pemasangan spanduk dalam moment tertentu oleh pihak swasta
Meningkatnya pemahaman PHBS di masyarakat
2.Terlaksananya Penyebar luasan informasi tentang PHBS melalui media cetak dan media elektronik Terlaksananya pelatihan untuk kader karang taruna, tokoh masyarakat tentang
Meningkatnya pemahaman PHBS di masyarakat - 6 kali siar dalam 1 hr - Siaran keliling 1 bulan 4 kali - Pemutaran film 1 bulan 1 kali Tersedianya kader potensial untuk kampanye/prom
74
komunikasi dan informasi
teknik komunikasi
osi PHBS
75
5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK Hal terpenting yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan monev adalah pemahaman bahwa Sanitasi merupakan suatu upaya bersama, sehingga lebih bersifat sebagai gerakan sosial dan moral yang mengedepankan pendekatan
partisipatif
dalam
setiap
elemen
kegiatannya.
Sebagai
konsekuensinya, sistem monev Sanitasi harus terbuka bagi keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat), baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kebijakan/program Sanitasi. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi kondisi Sanitasil ditingkat daerah terdiri atas 4 (empat komponen) yaitu : 1. Pengumpulan data Pengumpulan data merupakan suatu proses awal dalam kegiatan Monev. Data yang dikumpulkan adalah program Pokja PPSP, kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan. 2. Analisa data dan Pelaporan Analisis data dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi Sanitasi adalah untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan Sanitasi di Kabupaten Mamuju keberhasilannya, dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua stakeholder. 3. Perencanaan dan pengambilan keputusan Dari hasil analisis data dan laporan yang dibuat, maka langkah berikutnya adalah rencana dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan Pokja PPSP ke depan. 4. Tindakan pengimplementasian Langkah terakhir dari
monev
program Sanitasi
adalah implementasi
perencanaan dan keputusan yang telah diambil dari rangkaian tahap tersebut di atas. Mekanisme Monev terhadap pelaksanaan kebijakan/program Sanitasi ini dilakukan
untuk
mengetahui
kebijakan/program Sanitasi
di
tercapai
atau
tingkat daerah,
tidaknya
sasaran
dari
yaitu dengan memonitor
pelaksanaan kebijakan oleh berbagai pelaku melalui indikator keluaran dan manfaat serta mengevaluasi hasil-hasilnya melalui indikator dampak sebagai masukan perumusan kembali kebijakan dan program. Pelibatan stakeholders yang penting ada pada evaluasi hasil dan perumusan program sangat mendukung konsep transaparansi dalam pelaksanaan monev. Mekanisme Monev terhadap pelaksanaan Kegiatan di tingkat lokal ini dimaksudkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dan hasil-hasil yang diinginkan dari kegiatan Sanitasil yang dilaksanakan di tingkat lokal yaitu
76
dengan memonitoring pelaksanaannya berdasarkan indikator kinerja sebagai bahan input terhadap perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Sanitasil
di
Kabupaten
Mamuju.
Mekanisme
monitoring
dan
evaluasi
implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
77
Tabel 5.2. Mekanisme Monev Implementasi SSK
Obyek Pemantauan
Penanggung Jawab Penanggung Jawab Utama
Pengumpul Data dan Dokumentasi
Pengelola Data/ Pemantau
Waktu Pelaksanaan
Pelaporan Penerima Laporan
Format
Air Limbah 1. Dokumen Perencanaan Air Limbah
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
Konsultan perencana
Konsultan perencana
6 bulan
Struktural Kegiatan Sekretariat Sanitasi
2. Dokumen SLHD
BAPEDALDA
3. Pembangunan Jamban Keluarga
Dinas Kesehatan, Dinas PU
4. Pembangunan SANIMAS / IPAL Komunal
Dinas PU
5. Pembangunan IPAL industry
Dinas PU
BAPEDALDA, Bappeda, Dinas PU
BAPEDALDA, Bappeda, Dinas PU
Konsultan perencana
Konsultan perencana
Dinas Kesehatan, Dinas PU
Dinas Kesehatan, Dinas PU
Kelompok Masyarakat
Kelompok masyarakat
Dinas PU
Dinas PU
Kelompok masyarakat
Kelompok masyarakat
6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola Pokja Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP 6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir
Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir Laporan Realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP Dinas PU
Dinas PU
8 bulan
Struktural
Pengelola
Laporan realisasi fisik
78
rumah dan ternak
tangga pasar
6. Pembangunan IPLT
7. Koordinasi Pengelolaan Air limbah
Dinas PU
Bappeda ,Dinsa PU, BAPEDALDA, Dinkes
Konsultan supervise
Konsultan supervise
Kegiatan
Kontraktor
Kontraktor
Sekretariat Pokja PPSP
Dinas PU
Dinas PU
Konsultan supervisi
Konsultan supervisi
Kontraktor
Kontraktor
Bappeda ,Dinas PU, BAPEDALDA, Dinkes, Kecamatan, Kelurahan, Kader sehat, Kelompok masyarakat
Bappeda ,Dinas PU. BAPEDALDA, Dinkes, Kecamatan, Kelurahan, Kader sehat, Kelompok Masyarakat
12 bulan
Bappeda
Bappeda
6 bulan
Konsultan Perencana
Konsultan Perencana
8 bulan
Struktural Kegiatan
dan keuangan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP
Laporan pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Mamuju
Persampahan 1. Dokumen Perencanaan masterplan
Bappeda
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP 2. Dokumen Perencanaan Teknis
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
3. Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana persampahan
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Konsultan perencana
Konsultan Perencana
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Kontraktor
Kontraktor
6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP 8 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP
79
4. Pengadaan alatalat persampahan
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
5. Pembangunan TPS
Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Kontraktor
Kontraktor
Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Konsultan supervisi
Konsultan supervisi
Kontraktor
Kontraktor
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
8 bulan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 8 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP
6. Pengelolaan operasional TPA
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
7. Pembangunan dan Pemberdayaan sampah 3 R
BAPEDALDA,Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinkes
BAPEDALDA,Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinkes , Lembaga sekolah, Kelompok Masyarakat
BAPEDALDA, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinkes , Lembaga sekolah, Kelompok Masyarakat
1 tahun
8. Gerakan Budaya Bersih
BAPEDALDA, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinkes
BAPEDALDA,Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinkes , Lembaga sekolah, Kelompok Masyarakat
BAPEDALDA,Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinkes , Lembaga sekolah, Kelompok Masyarakat
1 tahun
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan, Kader sehat
Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan, Kader sehat
12 bulan
9. Koordinasi Pengelolaan Persampahan
Struktural Kegiatan
1 tahun
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP
Laporan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Mamuju
80
Drainase 1. Dokumen Perencanaan masterplan
Bappeda, Dinas PU
2. Dokumen Perencanaan Teknis
Dinas PU
Bappeda, Dinas PU
Bappeda, Dinas PU
Konsultan Perencana
Konsultan Perencana
6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP Dinas PU
Dinas PU
Konsultan perencana
Konsultan Perencana
6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP 3. Rehabilitasi dan pembangunan Drainase
4. Pembangunan Kolam retensi
Dinas PU
Dinas PU
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengairan
Dinas PU
6. Konsevasi Lahan
BAPEDALDA
Dinas PU
Dinas PU
Kontraktor
Kontraktor
Konsultan Supervisi
Konsultan supervisi
Dinas PU
Dinas PU
Kontraktor
Kontraktor
Konsultan Supervisi
Konsultan supervisi
Dinas PU
Dinas PU
Kontraktor
Kontraktor
Konsultan Supervisi
Konsultan Supervisi
BAPEDALDA
BAPEDALDA
Kontraktor
Kontraktor
Konsultan Supervisi
Konsultan Supervisi
8 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 8 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 10 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 10 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP
81
7. Koordinasi Pengelolaan Drainase
Dinas PU
Kelompok Masyarakat
Kelompok Masyarakat
Dinas PU, Kecamatan, Kelurahan, Kader sehat
Dinas PU, Kecamatan, Kelurahan, Kader sehat
12 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP
Laporan pengelolaan Drainase di Kabupaten Mamuju
PHBS 1. Pemicuan PHBS
Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, SKPD terkait lainnya , Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kader sehat
Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, SKPD terkait lainnya , Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kader sehat
Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, SKPD terkait lainnya , Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kader sehat
1 tahun
2. Pembangunan CTPS dan Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan
Dinas Kesehatan, Dinas PU
Dinas Kesehatan, Dinas PU, Lembaga sekolah, Kontraktor, Konsultan supervisi
Dinas Kesehatan, Dinas PU, Lembaga sekolah, Kontraktor, Konsultan supervisi
8 bulan
3. Peningkatan Peran Media dalam PHBS
Dinas Infokom, Kesehatan
Dinas Infokom, Kesehatan
Dinas Infokom, Kesehatan
1 tahun
4. Peningkatan Peran Swasta /CSR dalam PHBS
Dinas PU, Dinas Kesehatan, BAPEDALDA
5. Koordinasi Pengelolaan
Bappeda ,Dinas PU, BAPEDALDA, Dinkes
Dinas
Dinas
Dinas
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP Dinas PU, Dinas Kesehatan, BAPEDALDA
Dinas PU, Dinas Kesehatan, BAPEDALDA
1 tahun
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP Bappeda ,Dinas PU, BAPEDALDA, Dinkes,
Bappeda ,Dinas PU, BAPEDALDA, Dinkes,
12 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan pengelolaan PHBS di Kabupaten
82
PHBS
Kecamatan, Kader sehat
Kelurahan,
Kecamatan, Kader sehat
Kelurahan,
Sekretariat Pokja PPSP
Mamuju
Struktural Kegiatan
Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir
Air Bersih 1. Dokumen Perencanaan masterplan
BAPEDALDA
BAPEDALDA
BAPEDALDA
6 bulan
Konsultan Perencana
Konsultan Perencana
Pengelola
Sekretariat Pokja ppsp 2. Dokumen Perencanaan Teknis
Dinas PU
Dinas PU, PDAM, Konsultan perencana
Dinas PU, PDAM, Konsultan Perencana
6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP 3. Rehabilitasi dan pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Dinas PU dan PDAM
4. Pengembangan Air Bersih IKK
PDAM
5. Pembangunan HIPPAM
Dinas PU, Kontraktor
PDAM,
Konsultan Supervisi
Dinas PU
PDAM, Kontraktor
Dinas
Dinas PU, Kontraktor
PDAM,
8 bulan
Konsultan supervisi PU,
PDAM, Kontraktor
Dinas
Konsultan Supervisi
Konsultan Supervisi
Dinas PU, Masyarakat
Dinas PU, Masyarakat
Kelompok
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan Pendahuluan, Antara, Draf Akhir dan Laporan Akhir Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP PU,
Kelompok
8 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 6 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Sekretariat Pokja PPSP 6. Pembangunan PAMSIMAS
Dinas PU
Dinas PU serta Kelompok Masyarakat
Dinas PU serta Kelompok Masyarakat
8 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Laporan realisasi fisik dan keuangan
83
Sekretariat Pokja PPSP 7. Koordinasi Pengelolaan Air Bersih
Dinas PU, PDAM
Dinas PU dan PDAM serta Kelompok Masyarakat
Dinas PU dan PDAM serta Kelompok Masyarakat
12 bulan
Struktural Kegiatan
Pengelola
Sekretariat Pokja PPSP
Laporan pengelolaan air bersih di Kabupaten Mamuju
84