BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Secara umum, Monitoring (Pemantauan) adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

6.1. PENDEKATAN MONITORING DAN EVALUASI Pendekatan yang dipakai dalam monitoring dan evaluasi strategi sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara adalah : 1. Pengembangan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) berbasis Masyarakat. 2. Dengan kata lain, hasil dan keluaran Monitoring dan Evaluasi harus sebesar-besarnya dapat diakses masyarakat. 3. Secara mudah dan relatif murah (biaya).

6.2. KARAKTERISTIK MONITORING DAN EVALUASI Karakteristik Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara yang dikembangkan adalah : 1. Mengantisipasi situasi yang sedang berubah (aspek transisi kelembagaan, dari Pokja Sanitasi menuju lembaga tersendiri dalam pengelolaan sanitasi). 2. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud akan sangat erat kaitannya dengan pendekatan SSK yang dikembangkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara

(berbasis

masyarakat, output dapat diakses masyarakat, mudah dan murah). 3. Inti monitoring dan evaluasi tidak saja dari proses monitoring dan evaluasi itu sendiri tapi juga permasalahan utama/aktual sanitasi (perubahan perilaku, manajemen dan infrastruktur-PMI) yang kemudian diterjemahkan dalam definisi operasional monitoring dan evaluasi itu sendiri. 4.

Penentuan asumsi dasar ini sangat penting dilakukan agar tujuan monitoring dan evaluasi tidak melebar, harus tetap sederhana dan tetap fokus kepada pencapaian SSK yang telah disusun. Melihat karakteristik diatas maka dengan sendirinya definisi operasional monitoring dan

evaluasi harus dapat menjawab hal dimaksud. Secara umum yang dimaksud Monitoring adalah:Suatu proses penggunaan informasi yang tersedia dan dapat diakses, guna perbaikan

sistem. Intinya terletak pada mengkordinasikan penyajian informasi yang sudah ada, sedangkan Evaluasi adalah ;mengunakan hasil monitoring, guna mencapai tujuan dengan cara yang lebih sederhana, efisien dan terfokus. Intinya agar memudahkan pemangku kepentingan dapat bertanggung-jawab dalam menjamin keberlanjutannya. ”Secara operasional monitoring dan evaluasi dapat dinyatakan sebagai berikut ; mengkordinasikan penyajian informasi yang sudah ada, agar memudahkan pemangku kepentingan dapat bertanggung jawab dalam menjamin keberlanjutannya, sederhana, efisien dan tetap fokus kepada pencapaian SSK yang telah disusun”. 6.3

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI Yang akan melakukan monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) substantif dan

aspek utamanya antara lain adalah : 

Pokja Sanitasi (dibantu Masyarakat, Pokja Kelurahan Sehat, SKPD).



Partisipasi Masyarakat kelompok sasaran sendiri dengan dibantu oleh Tim Pokja Sanitasi.



Pihak Ketiga yang diminta khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (jika dianggap perlu atau kasus tertentu).

a.

Aspek Perubahan Perilaku : 

Aspek sosial, yaitu yang meliputi partsipasi masyarakat baik dalam kegiatan maupun kontribusi selama program berlangsung.



Aspek perilaku, yaitu transparansi keuangan yang meliputi pengunaan dana dan cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan termasuk di tingkat masyarakat.



Aspek perilaku kelembagaan yang mencakup fungsi dan peran pemangku kepentingan.



Aspek perilaku kesehatan dan lingkungan yang mencakup perubahan perilaku, masyarakat

saat

merencanakan,

membangun,

memelihara,

dan

menjaga

keberlangsungan fungsi sarana dan sistim sanitasi terbangun, khususnya di rumah dan sekolah.

b.

Manajemen / Pengelolaan : 

Kinerja pelaksanaan manajemen kegiatan di berbagai tingkat administrasi (SKPD, Pokja Sanitasi, Kelompok Masyarakat Pengguna, dsb) yang meliputi antara lain pengelolan administrasi, keuangan dan pelaporan dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota.



Kinerja kelompok penyedia jasa pelayanan (service contractor) dalam menjalankan tugasnya yang mencakup antara lain tugas pemberdayaan, pelatihan, pelayanan, dsb.

c.

Infrastruktur

;mencakup

semua

pekerjaan

perencanaan,

pembangunan

dan

perawatan-pelayanan pasca konstruksi, serta kelanjutan keberfungsian sarana yang dibangun. Seperti telah disebutkan diatas kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara bersama masyarakat. Hal penting yang harus diperhatikan adalah masyarakat kelompok sasaran dan manajemen harus memonitor indikator yang sama agar dengan mudah dapat ditindaklanjuti permasalahan yang dihadapi, dan dapat menjamin kelancaran informasi dari setiap tingkat. Dengan demikian, dibutuhkan indikator monitoring yang sesuai (tiga aspek ; PMI) hingga dapat dicapai manfaat dari hasil monitoring secara optimal.

6.4

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI Untuk lebih efisien dalam pelaksanakan monitoring dan evaluasi disetiap level, perlu

dilakukan pengaturan yang lebih sistematis dan terpadu serta tidak terjadi duplikasi.Untuk itu perlu pengaturan mekanisme dan alur pelaporan disetiap level.Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi berintikan monitoring dan evaluasi mengikuti sistem rutin (pelaksananya Pokja) ditambah dengan Monitoring Partisipatif (ber-intikan masyarakat pengguna-mengikuti siklus penganggaran Pemerintah). Mekanismenya adalah sebagai berikut : 

Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara melalui Bappeda meminta tembusan RKA kepada SKPD yang melaksanakan pembangunan sanitasi, meliputi sub-sektor air limbah, persampahan drainase,



Pokja mengkompilasi RKA untuk masing-masing sub-sektor sanitasi tersebut. Informasi yang terkumpul akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan proyek sesuai dengan indikator kinerja yang jelas.



Pokja melakukan evaluasi terhadap RKA masing-masing SKPD, dilanjutkan dengan memberikan masukan dan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan jika ada masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan.



Pokja membuat laporan tentang hasil evaluasi terhadap RKA SKPD terkait dengan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara.



Bappeda akan menyampaikannya kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi.

Gambar 6.1 Alur Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Program Sanitasi Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara

Konsolidasi RKA oleh Pokja Kec/Desa

Masyarakat Kelurahan/Desa/Gampong LB. Perk Fisik LB. Perk Kontri Masy LB. Pelthn

RKA Kelurahan Daftar pelaksanaan fisik

Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasipartisipatif program sanitasi sebagai berikut :  Pokja Kelurahan/Desa Kabupaten Aceh Tenggara melalui Pokja Sanitasi meminta tembusan RKA kepada masyarakat kelurahan yang melaksanakan pembangunan sanitasi, meliputi sub-sektor air limbah, air bersih, sampah, dan drainase lingkungan.  Pokja Kelurahan/Desa mengkompilasi RKA untuk masing-masing sub-sektor sanitasi tersebut. Informasi yang terkumpul akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan proyek sesuai dengan indikator kinerja yang jelas.  Pokja Kelurahan/Desa melakukan evaluasi terhadap RKA masing-masing Kelurahan, dilanjutkan dengan memberikan masukan dan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan jika ada masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan.  Pokja Kelurahan/Desa membuat laporan tentang hasil evaluasi terhadap RKA Kelurahan, terkait dengan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di kota.  Pokja Sanitasi akan menyampaikannya kepada Bappeda dan mendesiminasikannya kepada Lurah lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan SKPD saat melakukan monitoring dan evaluasi implementasi rencana pembangunan sanitasi, yaitu dengan meminta RKA SKPD melalui Bappeda. Sedangkan masing-masing SKPD yang terkait dengan sektor sanitasi akan bertanggung jawab mengumpulkan informasi rinci di tingkat kegiatan. Bappeda bertanggung jawab untuk menyebarluaskan laporan gabungan tentang sanitasi kepada yang berkepentingan.

Setelah mengumpulkan Monitoring Partisipatif (ber-intikan masyarakat pengguna) maka laporan gabungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi yang disiapkan oleh Pokja Sanitasi dilaporkan kepada Kepala Bappeda sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di kota. Selanjutnya, Bappeda akan menyampaikannya kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan per-triwulan, semesteran dan tahunan seperti mekanisme yang ada. Alur pelaporan monitoring dan evaluasi mempergunakan media massa baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada Pokja sebagai umpan balik. 6.5

INSTRUMEN Instrumen yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sanitasi

adalah rekapitulasi laporan RKA SKPD yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi dan laporan RKA SKPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan sanitasi. Disamping itu, Pokja AMPL juga akan mempertimbangkan : a.

Berbagai informasi yang ada pada rencana kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan instrumen pada monitoring dan evaluasi, selain RKA SKPD tersebut.

b.

RKA Pokja Kec/Desa dan Form Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dari tingkat masyarakat/kelurahan.

c.

Rekapitulasi usulan kegiatan kelurahan FINAL, Kecamatan dan SKPD.

d.

RKA – SKPD.

e.

RAPBD dan Rancangan Penjabarannya.

f.

DPA SKPD.

Tabel Capaian Stratejik Sub Sektor Air Limbah Tujuan: 1. Merencanakan pengelolaan Air Limbah yang ramah terhadap lingkungan dengan terukur dan bertahap 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat yang masih BABs di Ruang terbuka 3. Meningkatkan Akses Pelayanan Sanitasi terhadap Masyarakat; 4. Meningkatkan dan Memfasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah; 5. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam pengelolaan air limbah Tahun 2016 s/d 2020 Rencana Realisasi Output Belanja (juta) Outcome Output Belanja Outcome 1. Mengurangi BABS 21 % menjadi 0 % 2. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Layak bagi penduduk 52.000 jiwa atau 28% menjadi layak. 3. Beropersinya IPLT dengan Optimal 4. Tersedianya Outline plan Air Limbah 5. Menggali Pontensi sumber pendanaan lain, baik dalam bentuk bersama/sharing dan kerja sama 6. Peningkatan kemampuan, peran dan fungsi kelembagaan 7. Mengikat sistem pengelolaan air limbah dalam produk hukum 8. Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019 9. Meningkatkan Akses rumah tangga terhadap pengelolaan Air Limbah Program Pembangunan MCK Umum BABS 0% dan tersedianya Sarana Air Belum ada Belum ada Belum ada (SANIMAS) limbah yang layak pada Penduduk Kegiatan Realisasi Realisasi 1. Pemicuan Rp 10 jt 10.984 kk pada tahun 2019 dilaksanakan Rp. 500 jt 2. Pembangunan MCK Rp.125 jt Adanya Akses sarana dan Prasarana Air 3. Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene Limbah yang layak bagi penduduk 52.000 dan sanitasi berkelanjutan Rp.125 jt pada tahun 2019 4. Penyusunan aturan lokal Rp.125 jt 5. Operasi dan Pemeliharaan Program Tangki Septik Komunal (SANIMAS) 1. Pemicuan

Rp. 280 jt Rp. 4000 jt

2. Pembangunan Tangki Septik Komunal 3. Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan 4. Penyusunan aturan lokal 5. Operasi dan Pemeliharaan

Rp. 200 jt

Program MCK ++ dengan Perpipaan Skala Kecil (SANIMAS) 1. Pemicuan 2. Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan) 3. Pembebasan Lahan/Tanah 4. Pembangunan MCK++ Perpipaan Skala Kecil 5. Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan MCK++ Perpipaan Skala Kecil 6. Pembangunan Sambungan Rumah 7. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal

Rp. 340 jt Rp. 50 jt

Program Peningkatan IPLT 1. Penyediaan Armada Mobil Tinja 2. Pelatihan bagi Pengelola IPLT 3. Operasional dan Pemeliharaan IPLT

Rp.120 jt Rp.120 jt

Rp.510 jt Rp.8500 jt Rp. 850 jt

Rp.1700 jt Rp.255 jt

Rp. 55 jt Rp. 1000 jt Rp.105 jt

Adanya pengolahan lumpur Tinja pada IPLT pada tahun 2019

Belum ada Kegiatan dilaksanakan

Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Penyusunan Dokumen Outline Plan Sistem Pengelolaan Air Limbah skala Kab/Kawasan

Mendorong berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelenggaraan Air Limbah Permukiman 1. Koordinasi Pemanfaatan Pendanaan yang bersumber dari Pusat/APBN 2. Koordinasi Pemanfaatan Pendanaan yang bersumber dari Provinsi/APBA 3. Koordinasi Pemanfaatan Pendanaan yang bersumber dari Lembaga Donor/Dana Hibah Corporate/CSR 4. Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kab./Kota Pembentukan Lembaga Sanitasi pengelolaan Air Limbah 1. Pembentukan Lembaga Pengelolaan UPTD Air Limbah 2. Pembentukan Lembaga Peduli Sanitasi ditingkat Kab./Kota Pembentukan Peraturan Pengelolaan Air Limbah 1. Penyusunan Perda dalam penyelengaraan sistem air limbah rumah tangga 2. Penyusunan Perda Pengelolaan IPLT dan Kerjasama swasta

Rp. 1000 jt

Penyiapan rencana Induk Outline Plan Air Limbah Skala Kab/Kawasan


Tersedianya Pendanaan yang bersumber dari luar pendanaan Belanja Daerah baik dalam bentuk bersama/ sharing dan kerja sama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2019


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 25 jt Rp. 25 jt

Adanya Penguatan fungsi lembaga di daerah dalam melakukaan pengelolaan air limbah Tersedia UPTD Teknis Air Limbah


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 250 jt Rp. 250 jt

Tersedianya regulasi terkait pengelolaan air limbah


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 450 jt

Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 375 jt Rp. 390 jt

Rp. 50 jt

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 1. Pelatihan Fasilitator STBM 2. Pelatihan Wirausaha Sanitasi 3. Pemicuan 4. Pendampingan Pasca Pemicuan 5. Monev STBM Program Pemberdayaan masyarakat 1. Fasilitasi Kampanye dan Sosialisasi Qanun Pengelolaan Air Limbah 2. Meningkatkan sumberdaya lokal dalam penyediaan sarana pengelolaan air limbah 3. Memfasilitasi kegiatan masyarakat/ Dunia Usaha/Swasta dan lembaga non government untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah 4. Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kab./Kota 5. Penyampaian Pesan Penggunaan "Tangki Septik" 6. Penyampaian Pesan "Mari Ciptakan Desa Bebas BABS" Total Sumber :Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara 2015

Rp. 20 jt Rp. 20 jt Rp. 20 jt Rp. 20 jt Rp. 20 jt

Rp. 225 Rp. 350

Rp. 375

Rp.300 Rp.125 Rp.125

Rp. 23.385 jt

Masyarakat & Dunia Usaha memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang pentingnya sistem drainase lingkungan yang baik dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Air Limbah


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Sebanyak 10.984 KK mendapatkan akses pengelolaan air limbah yang layak


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Tabel Capaian Stratejik Sub Sektor Pesampahan Tujuan: 1. Menciptakan sistem persampahan terpadu yang ramah lingkungan 2.

Menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan;

3.

Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan pola 3 R, dengan memperkecil timbulan dari sumbernya.

4.

Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Pihak Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan

5.

Menciptakan dan memfasilitasi kelompok peduli sampah dengan layanan Bank Sampah

6.

Memberikan edukasi kepada anak anak agar bisa memulai peduli terhadap lingkungan.

Tahun 2016 s/d 2020 Rencana Output Belanja (juta) 1. Cakupan Pelayanan persampahan 10%menjadi 100% Tahun 2019

Outcome

Realisasi Output

Belanja

Outcome

2. Sampah yang terangkut dari 15.35 m³/hari menjadi sampah 89 m³/hari 3. Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan berkurang volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019 4. Menggali Sumber Pendanaan lain 5. Terciptanya kelembangaan yang kuat dalam melaksanakan fungsi teknis pengelolaan persampahan tahun 2019 6. Adanya kebijakan atau Qanun yang mengatur, mengikat dan dapat diterapkan terkait penanganan pengelolaan persampahan di Kota Langsa tahun 2019 7. Mendorong pihak laen/Dunia usaha dan masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan persampahan Pada tahun 2019

8. Peningkatan Sistim Perencanaan Persampahan 2019 Pembentukan Qanun Pengelolaan Persampahan 1. Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan 2. Penyusunan Peraturan di Daerah tentang Pengelolaan TPA 3. Pembahasan Rancangan Perda Persampahan 4. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Program Pelayanan Persampahan 1. Kampanye dan Sosialisasi 3R 2. Penyediaan Lahan Transper Depo III 3. Pengadaan Tranper Depo III + KontainerPengadaan Kontainer 4. Pengadaan Gerobak Sampah Motor 5. Pengadaan Arm Roll

Lahirnya regulasi terkait pengelolaan Persampahan pada tahun 2019


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Tersedianya pelayanan sarana dan Prasarana persampahan di masyarakat


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Tersedianya TPS 3R dalam pengolahan sampah yang belum terolah pada tahun 2019


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 250 jt Rp. 250 jt Rp. 250 jt Rp. 250 jt

Rp. 16 jt Rp. 48 jt Rp. 1.000 jt Rp. 808 jt Rp. 68 jt Rp. 802 jt Rp. 1.602 jt

6. Pengadaan Compactor Truck Program Pembangunan TPS 3R Tingkat Desa 1. Kampanye dan Sosialisasi 3R 2. Pembuatan TPS 3. Pengadaan Gerobak Sampah Motor 4. Pengadaan Truk Pengangkut Program Pembangunan TPS 3R Tingkat Kota


1. Kampanye dan Sosialisasi 3R 2. Pembuatan TPS 3. Pengadaan Gerobak Sampah Motor 4. Pengadaan Dump Truk Mobil Pengangkut Program Pembangunan TPS 3R 1. Studi Lingkungan 2. Pembebasan Lahan 3. Penyusunan DED TPS 3R


Rp. 25 jt Rp.100 jt Rp.100 jt Rp. 20 jt Rp. 40 jt

4. Pemicuan 5. Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R

Rp.1.000 jt Rp. 540 jt

6. Supervisi dan Pembangunan TPS 3R 7. Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R Pelatihan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pengelolaan Persampahan 1. Pelatihan Program TPS 3R 2. Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Pembentukan Lembaga Sanitasi Pengelolaan Persampahan 1. Pembentukan Lembaga Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota

Rp. 35 jt Rp. 35 jt

Rp. 150 jt Rp. 150 jt

Tersedianya kapasitas kelembagaan/Bidang yang menangani pengelolaan Persampahan pada tahun 2019


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

2. Pembentukan Lembaga Pengelola TPA

Kampanye Pengelolaan Persampahan 1. Penyampaian Pesan Pemanfaatan Sampah Tingkat Rumah Tangga 2. Penyampaian Pesan "Mari Ciptakan Desa Bebas BABS" Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 1. Pelatihan Fasilitator STBM 2. Pelatihan Wirausaha Sanitasi 3. Pemicuan 4. Pendampingan Pasca Pemicuan

Rp. 50 jt

Adanya sosiallisasi pemahaman minat swasta dan Masyarakat dalam layanan pengelolaan persampahan


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 50 jt Adanya Pelaksanaan STBM

Rp. 200 jt Rp. 200 jt Rp. 1000 Rp. 40 jt Rp. 40 jt

5. Monev STBM Pemasaran Sanitasi Pengelolaan Persampahan Mendorong berbagai alternatif dukungan pembiayaan untuk mengurangi OM pengelolaan Persampahan 1. Koordinasi Pemanfaatan Pendanaan yang bersumber dari Pusat/APBN 2.

Koordinasi Pemanfaatan Pendanaan yang bersumber dari Provinsi/APBA

3.

Koordinasi Pemanfaatan Pendanaan

Tersedianya dukungan Pendanaan untuk mengurangi OM yang bersumber dari luar pendanaan Belanja Daerah baik dalam bentuk bersama/sharing dan kerja sama dengan pihak ketiga Rp. 450 jt Rp. 375 jt Rp. 390 jt

4. 5.

6.

yang bersumber dari Lembaga Donor/Dana Hibah Corporate/CSR

Rp. 75 jt

Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kabupaten

Rp. 50 jt

Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kab./Kota

Rp. 35 jt

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Penyusunan Outline Plan Dokumen Perencanaan Persampahan 1. Penyusunan Dokumen Outlineplan Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten

Rp. 1000 jt

2.

Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) (untuk Kota Sedang & Kecil)

Rp. 500 jt

3.

Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota

4.

Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan

Tersedianya Dokumen dan data Sistem Pelayanan Persampahan

Rp. 100 jt Rp. 150 jt

Monev Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan

Rp. 70 jt

Program Survey EHRA Survery Studi EHRA pada 385 Desa

Rp. 50 jt


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Total Sumber :Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara 2015

Rp.13.776 jt

Tabel Capaian Stratejik Sub Sektor Drainase Tujuan: 1. Meningkatkan pembangunan drainase secara komprehensif, bertahap berdasarkan perencanaan Induk 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Hal Penanganan Drainase; 3. Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah daerah dengan Sumber Daya Air di pemerintah pusat 4. Meningkatkan Kelembagaan dalam Pengelolaan Drainase dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 s/d 2020 Rencana Output Belanja (juta) Outcome 1. Pengurangan area genangan 1303 Ha atau 11 % menjadi 0 % pada tahun 2019

Realisasi Output

Belanja

Outcome

2. Terbangunnya sarana Drainase diwilayah yang belum terbangun Drainase pada tahun 2019 3. Terciptanya Perencanaan dan Pembangunan Drainase yang terintergrasi dengan system data base. di tahun 2019 4. Tersedianya dukungan Pendanaan yang bersumber dari luar Belanja Daerah 5. Terciptanya kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat pada tahun 2019 6. Tersedianya kebijakan pengendalian dan pengaturan terhadap pembangunan dan alih fungsi Drainase 7. Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019 Pembangunan Saluran Drainase Primer 1. Perencanaan Teknis (DED) Drainase Primer 2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Primer 3. Pembebasan lahan 4. Pembangunan Saluran Drainase Primer

Rp. 900 jt Rp. 60 jt Rp. 3000 jt Rp. 2400 jt Rp. 120 jt

5. Pengawasan Teknik dan Supervisi Saluran Drainase Primer Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

Tersedianya saluran Primer dan Sekunder pada 1303 Ha area genangan air belum tertangani pada tahun 2019

Rp.600 jt

Tersedianya saluran Primer dan Sekunder pada 10.096 Ha atau 89% area terbangun yang belum memiliki Drainese tahun 2019


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

1. Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Drainase Sekunder 2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Sekunder 3. Pembebasan lahan 4. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

Rp.60 jt Rp.300 jt Rp.2250 jt Rp.150 jt

5. Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Penyusunan Outline Plan Drainase Penyusunan Outline Plan Sistem Pengelolaan Drainase skala Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Drainase Program Penggalian Sumber Pendanaan Diluar Belanja Daerah 1. Koordinasi Pemanfaatan Sumber Dana dari Luar belanja Daerah 2. Memfasilitasi Dunia Usaha/Swasta/Pihak Pengembang untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan drainase Pembentukan Lembaga Sanitasi Pengelolaan Drainase Pembentukan Lembaga Peduli Pengelolaan Sistem Drainase

Rp. 1000 jt

Adanya Perencanaan dan Pembangunan Drainase yang terintergrasi dengan system data base ditahun 2019


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Tersedianya dukungan Pendanaan yang bersumber dari luar Belanja Daerah


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Tersedianya lembaga Peduli Jaringan Drainase


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Rp. 50 jt

Rp. 375 jt Rp. 75 jt

Rp.100 jt

Pembentukan Qanun Pengelolaan Drainase 1. Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase 2.

Fasilitasi Kampanye dan Sosialisasi Qanun Pengelolaan Drainase

Penguatan peraturan daerah bidang Drainase 1. Memfasilitasi kegiatan masyarakat/ Dunia Usaha/Swasta dan lembaga non government untuk berpartisipasi dalam pengelolaan drainase 2.

Gerakan Sadar Lingkungan/Gotong Royong Total

Sumber :Pokja sanitasi Kabupaten Aceh Tenggara 2015

Tersedianya Regulasi terkait penyelenggaraan Drainase Perkotaan Rp. 250 jt Rp. 50 jt

Rp. 375 jt

Rp. 375 jt

Rp.12.540 jt

Masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang pentingnya sistem drainase lingkungan yang baik dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan drainase lingkungan


Belum ada Realisasi

Belum ada Realisasi

Tabel Capaian Kegiatan Sub Sektor Air Limbah

Tabel 6.5 Capaian Kegiatan Sanitasi Tahun 2016 s/d 2019 Rencana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan

Pra Studi Kelayakan Studi Kelayakan Preliminary Design Studi Lingkungan

Sumber :Pokja sanitasi Aceh Tenggara 2015

Realisasi Kegiatan Belum ada Realisasi

Realisasi Output Belum ada Realisasi

Belanja Belum ada Realisasi

Outcome Penambahan akses baru : 0

Tabel Evaluasi Sub Sektor Air Limbah Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

10. Mengurangi BABS 21 % menjadi 0 % 11. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Layak bagi penduduk 52.000 jiwa atau 28% menjadi layak. 12. Beropersinya IPLT dengan Optimal 13. Tersedianya Outline plan Air Limbah 14. Menggali Pontensi sumber pendanaan lain, baik dalam bentuk bersama/sharing dan kerja sama 15. Peningkatan kemampuan, peran dan fungsi kelembagaan 16. Mengikat sistem pengelolaan air limbah dalam produk hukum 17. Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019 18. Meningkatkan Akses rumah tangga terhadap pengelolaan Air Limbah Belum Terealisasi Belum ada Dalam Proses Dilakukan di tahun BABS 0% dan tersedianya Sarana Air limbah 17 Kegiatan Penyusunan 2016 dan 2019 Rp. 17810 jt yang layak pada Penduduk 10.984 kk pada Pemuktakhir setelah penyusunan tahun 2019 an SSK

pemutakhiran SSK

Akses sarana dan Prasarana Air Limbah yang layak bagi penduduk 52.000 pada tahun 2019 Adanya pengolahan lumpur Tinja pada IPLT pada tahun 2019

3 Kegiatan Rp. 1060 jt

Belum Terealisasi

Belum ada

Dalam Proses Penyusunan Pemuktakhir an SSK

Dilakukan di tahun 2016 dan 2019 setelah penyusunan pemutakhiran SSK

Peningkatan Perencanaan Air Limbah pada tahun 2019


Belum Terealisasi

Belum ada



Menggali Pontensi sumber pendanaan lain, baik dalam bentuk bersama/sharing dan kerja sama


Belum Terealisasi

Belum ada



Peningkatan kemampuan, peran dan fungsi kelembagaan


Belum Terealisasi

Belum ada

Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019


Belum Terealisasi

Belum ada

Dalam Proses Penyusunan Pemuktakhir an SSK Dalam Proses Penyusunan Pemuktakhir an SSK

Dilakukan di tahun 2016 dan 2019 setelah penyusunan pemutakhiran SSK Dilakukan di tahun 2016 dan 2019 setelah penyusunan pemutakhiran SSK

Penyebab

Rekomendasi


Tabel Evaluasi Sub Sektor Persampahan Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

1. Cakupan Pelayanan persampahan 10%menjadi 100% Tahun 2019 2. Sampah yang terangkut dari 15.35 m³/hari menjadi sampah 89 m³/hari 3. Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan berkurang volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019 4. Menggali Sumber Pendanaan lain 5. Terciptanya kelembangaan yang kuat dalam melaksanakan fungsi teknis pengelolaan persampahan tahun 2019 6. Adanya kebijakan atau Qanun yang mengatur, mengikat dan dapat diterapkan terkait penanganan pengelolaan persampahan di Kota Langsa tahun 2019 7. Mendorong pihak laen/Dunia usaha dan masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan persampahan Pada tahun 2019 8. Peningkatan Sistim Perencanaan Persampahan 2019

8 Kegiatan Rp. 4.344 jt

Belum Terealisasi

Belum ada



Adanya Penerapan Konsep 3R secara Optimal dalam pegolahan sampah dan berkurang volume sampah yang tidak terolah di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019


Belum Terealisasi

Belum ada



Terciptanya kelembangaan yang kuat dalam melaksanakan fungsi teknis pengelolaan persampahan tahun 2019


Belum Terealisasi

Belum ada



Mendorong pihak laen/Dunia usaha dan masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan persampahan Pada tahun 2019


Belum Terealisasi

Belum ada



Menggali Sumber Pendanaan lain untuk mengurangi OM yang bersumber dari luar pendanaan Belanja Daerah baik dalam bentuk bersama/sharing dan kerja sama dengan pihak ketiga


Belum Terealisasi

Belum ada



Cakupan Pelayanan persampahan bagi 10 % penduduk Adanya Sampah yang terangkut sampah 89 m³/hari

Tersedianya Dokumen dan data Sistem Pelayanan Persampahan


Belum Terealisasi

Belum ada



Penyebab

Rekomendasi


Tabel Evaluasi Sub Sektor Drainase Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

1. Pengurangan area genangan 1303 Ha atau 11 % menjadi 0 % pada tahun 2019 2. Terbangunnya sarana Drainase diwilayah yang belum terbangun Drainase pada tahun 2019 3. Terciptanya Perencanaan dan Pembangunan Drainase yang terintergrasi dengan system data base. di tahun 2019 4. Tersedianya dukungan Pendanaan yang bersumber dari luar Belanja Daerah 5. Terciptanya kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat pada tahun 2019 6. Tersedianya kebijakan pengendalian dan pengaturan terhadap pembangunan dan alih fungsi Drainase 7. Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang memiliki Pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan drainase pada tahun 2019 Belum Terealisasi Belum ada Dalam Proses Dilakukan di tahun Tersedianya saluran Primer dan Sekunder 10 Kegiatan Penyusunan 2016 dan 2019 Rp. 9.840 jt pada 1303 Ha area genangan air belum Pemuktakhir setelah penyusunan tertangani pada tahun 2019 an SSK

Tersedianya saluran Primer dan Sekunder pada 10.096 Ha atau 89% area terbangun yang belum memiliki Drainese tahun 2019

pemutakhiran SSK

Adanya Perencanaan dan Pembangunan Drainase yang terintergrasi dengan system data base ditahun 2019


Belum Terealisasi

Belum ada



Tersedianya dukungan Pendanaan yang bersumber dari luar Belanja Daerah


Belum Terealisasi

Belum ada



Tersedianya lembaga Peduli Jaringan Drainase


Belum Terealisasi

Belum ada



Tersedianya Regulasi terkait penyelenggaraan Drainase Perkotaan


Belum Terealisasi

Belum ada



Masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang pentingnya sistem drainase lingkungan yang baik dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan drainase lingkungan


Tabel 6.4 Pelaporan Monev Implementasi SSK Obyek Pemantauan Tabel Capaian Stratejik Tabel capaian Kegiatan Tabel Evaluasi

Penanggung Jawab Utama Bappeda Bappeda Bappeda


Penanggung Jawab Pengumpul Pengolah Data dan Data/Pemantau Dokumentasi BLHKP Dinas PU BLHKP Dinas PU BLHKP Dinas PU

Pelaporan Waktu Pelaksanaan Okt-Des tahun berjalan Okt-Des tahun berjalan Okt-Des tahun berjalan

Penerima Laporan Bupati & Kepala SKPD Bupati & Kepala SKPD Bupati & Kepala SKPD

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Recommend Documents