BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pemerintah Provinsi Kaltara

“Kaltara Sejahtera”

2016 BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI Sejak terbentuknya Pemerintah Provinsi Kaltara di tahun 2013 sampai di akhir tahun 2016, TKPKD Provinsi Kaltara belum pernah melakukan monitoring apalagi mengevaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan yang didanai melalui APBD Provinsi Kaltara karena Pemerintah Provinsi Kaltara belum memprogramkan khusus untuk penanggulangan kemiskinan yang bersentuhan langsung dengan penduduk miskin di Kaltara. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltara sedang berbenah dan menata organisasi perangkat daerah yang diselaraskan dengan terbatasnya sumberdaya manusia (ASN/PNS), serta kemampuan fiskal daerah masih sangat terbatas sementara ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan daerah sangat jauh dari layak. Oleh sebab itu, APBD Provinsi Kaltara diprioriotaskan untuk membangun konektivitas daerah terutama untuk didaerah 3T yaitu tertinggal, terisolasi dan terluar (perbatasan negara), termasuk membangun infrastruktur perkantoran Pemerintah Provinsi Kaltara dan infrastruktur konektivitas di Kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kaltara sekaligus ibukota Kabupaten Bulungan. Walaupun demikian, di tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kaltara melalui peran TKPKD Provinsi Kaltara bekerja keras dan berkomitmen untuk mengurangi jumlah kemiskinan di daerah ini, salah satunya melalui kegiatan rapat koordinasi (rakor) TKPKD se-Kaltara yang pertama dilaksanakan pada tanggal 6 April 2016 di Padmaloka Kota Tarakan dan kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 di Swissbel Hotel Kota Tarakan terkait progres program penanggulangan kemiskinan didaerahnya masingmasing yang dihadiri oleh TKPKD se-Kaltara. Melalui kedua kegiatan rakor tersebut diketahui bahwa telah terjadi perubahan paradigma untuk mengentaskan penduduk miskin dan diketahui jumlah pengurangan penduduk miskin juga terus menurun kecuali di Kota Tanjung Selor cenderung meningkat, hal ini sebabkan sebagai dampak dari terbentuk provinsi baru, sehingga masyarakat berdatangan untuk mencari pekerjaan di Tanjung Selor. Dalam rakor pertama direkomendasikan bahwa TKPKD perlu menyusun rencana program kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui program transmigrasi lokal terutama bagi penduduk miskin di Kota Tarakan akan dapat mengikuti transmigrasi ke Kabupaten

Bulungan

mengikutsertakan

atau

badan

ke

Kabupaten

pengelola

zakat

lainnya

di

se-Kaltara

Kaltara, untuk

TKPKD

perlu

berperan

aktif

mengentaskan kemiskinan di Kaltara, TKPKD Provinsi didorong untuk melakukan

LP2KD Prov. Kaltara, 2016

198



2016

pendataan kembali terhadap jumlah penduduk miskin di Kaltara. Sedangkan dalam rakor kedua direkomendasikan pertama bahwa TKPKD Kabupaten/Kota dan TKPKD Provinsi dalam memberikan bantuan kepada penduduk miskin didaerahnya wajib menggunakan data by name by adress yang dirilis oleh Pemerintah Pusat (Kemensos dan TNP2K), kedua dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan di tahun selanjutnya Kabupaten Kota se-Kaltara mempedomani RPJMD Provinsi Kaltara tahun 2016-2021. Berikut ini dokumentasi kegiatan TKPKD Provinsi Kaltara tahun 2016 sebagai berikut : 1. Gambar 8.1 Rakor Penanggulangan Kemiskinan dengan TKPKD se-Kalimantan Utara tanggal 06 April 2016


199




2016

200




2016

201



2016

2. Gambar 8.2 Sosialisasi Pelaksanaan SDGs dan rapat Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016


202




2016

203



2016

Selain kegiatan rakor, Sekretariat TKPKD Provinsi Kaltara juga melakukan kunjungan kerja ke sekretariat TKPKD Kabupaten/Kota se-Kaltara, sekaligus melakukan pembinaan terhadap TKPD Kabuten/Kota. Kegiatan ini juga membahas dan mendiskusikan rencana tindaklanjut terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Kaltara.


204



2016

TKPKD Provinsi Kaltara juga mengikuti menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian

Sosial

yang

bekerjasama

dengan

Sekretariat

TNP2K

terkait

penanggulangan kemiskinan. Adapun kegiatan dimaksud diantaranya Penguatan Sistem Informasi Manajemen Penunjang Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin. Dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, penyelenggara hanya menetapkan 12 Kabupaten/Kota sebagai pilot projek. Dua diantaranya adalah Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan Provinsi Kaltara. Disebabkan kedua TKPKD ini pro aktif berkomitmen tinggi untuk mengentaskan kemiskinan yang didukung oleh software untuk program penanggulangan kemiskinan didaerahnya masing-masing. Oleh sebab itu tim teknis TNP2K saat ini sangat serius membimbing agar di Kaltara kelak bisa menjadi rujukan nasional terkait kemandirian daerah untuk mengupdate

jumlah

penduduk

miskin

didaerah.

Karena

setelah

dilakukan

pemuktahiran BDT tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat tidak akan melakukan pemuktahiran data lagi kecuali sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Oleh sebab itu, melalui pilot projek MPM ini diharapkan 505 Kabupaten/Kota seIndonesia bisa menerapkannya juga didaerahnya masing-masing. Jika daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakannya, maka daerah tersebut dianggap lamban dan gagal untuk mengentaskan kemiskinan didaerahnya sendiri. Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau per 1 Januari 2017 akan melaksanakan program MPM, yang diharapkan bulan Maret 2017 kedua daerah tersebut telah selesai mendata penduduk miskinnya, kemudian diupdate oleh Pemerintah Pusat dari data usulan yang dilakukan oleh kedua daerah dimaksud. Kendala untuk dua daerah ini terkait pelaksanaan MPM didaerahnya adalah keterbatasan anggaran, oleh sebab itu TKPKD Provinsi Kaltara berupaya keras untuk bisa memfasilitasinya di tahun 2017 mendatang. Selain itu juga, TKPKD Provinsi Kaltara sedang mengusulkan tiga kabupaten yang belum menjadi pilot projek MPM agar dapat melaksanakan program ini, yaitu di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung di tahun 2017 mendatang. Komitmen ini dipertegas melalui rapat asistensi MPM di Kabupaten Malinau pada tanggal 5 Desember 2016 dan di Kota Tarakan pada tanggal 8 Desember 2016 pada saat sosialisasi program MPM di kedua daerah tersebut. Apabila ke lima Kabupaten/Kota se-Kaltara telah melaksanakan program MPM ini, maka Provinsi Kaltara akan bisa menjadi rujukan nasional bahkan terdepan dalam mengimplentasikan program ini. Sekretariat TKPKD Provinsi Kaltara ditahun 2017 sedangkan mengembangkan/membangun softwere MPM yang terkoneksi dengan


205



2016

SIMKESRA yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku sekretariat program penanggulangan kemiskinan provinsi. Saat ini SIMKESRA yang sudah terbangun belum bisa mengakses online strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara karena belum terbangun. Ditahun 2017 juga direncanakan akan dibentuk Forum CSR Provinsi Kaltara. Hal ini mendesak dilakukan guna mempercepat pengentasan kemiskinan didaerah ini. Semakin banyak parapihak yang dilibatkan maka akan mempermudah dan mempercepat program pengentasan kemiskinan di Kaltara terentaskan. Berhubung sekretariat TKPKD Provinsi Kaltara telah menerima data by name by adress melalui surat/email, maka TKPKD Provinsi Kaltara melakukan kunjungan kerja / berkonsultasi ke TNP2K dan Bappenas/PPN RI terkait pemanfaatan pemahaman bersama pemuktahiran basis data terpadu 2015. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya strategis agar TKPKD Provinsi Kaltara di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara bisa memprogramkan kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap pengurangan jummlah penduduk miskin di Kaltara ditahun 2017 mendatang secara konsisten dan berkelanjutan sebagaimana yang terdapat pada data by name by adress Provinsi Kaltara. Untuk membuat program dimaksud, SKPD mempedomani hasil analisis kemiskinan yang termaktub dalam SPKD Provinsi Kaltara 2016-2021. Untuk memberikan bantuan kepada penduduk miskin, maka pimpinan SKPD diwajibkan menggunakan data by name by adress dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh tim teknis terkait. TKPKD Provinsi Kaltara juga melakukan rapat untuk membahas dan menyusun buku/ dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kaltara tahun 2016-2021 sebagai revisi dari SPKD Provinsi Kaltara tahun 2015-2020 dan buku/dokumen Laporan Pelaksanaan Pengurangan Kemiskinan Dearah (LP2KD) Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2016 di Sekretariat TKPKD Provinsi Kaltara (Kantor Bappeda Jl. Gelatik Tanjung Selor). Dalam pertemuan ini, sekretariat TKPKD menekankan kepada anggota TKPKD se-Kaltara terutama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara agar bisa mengintervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai isu strategik yang ada di Kaltara terutama yang terdapat dalam Bab IV Prioritas Intervensi Kebijakan agar substansi pengurangan jumlah penduduk miskin segera tuntas terentaskan, termasuk melalui kegiatan asistensi RENSTRA, RENJA, RKA dan atau kegiatan perencanaan sejenis lainnya secara komprehensif, terpadu, konsisten dan berkesinambungan.


206

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Recommend Documents