Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
F-3.1.0.1 Rev.0
KAK/ TOR PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 1864.005 DOKUMEN PERENCANAAN/PENGANGGARAN/PELAPORAN/MONITORING DAN EVALUASI
Kementerian Negara/Lembaga
:
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)
Unit Eselon I
:
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI (07)
Program
:
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (12)
Hasil
:
Mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Unit Eselon II/Satker
:
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN (412528)
Kegiatan
:
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia Kemasan (1864)
Indikator Kinerja Kegiatan
:
1. Jumlah hasil litbang 2. Kerjasama dengan dunia industri 3. Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 4. Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan 5. Penguatan Infrastruktur Lab. Uji BB Kimia Kemasan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
:
Jumlah Dokumen
Volume
:
20 dokumen
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan a. Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 1999 menyatakan bahwa Presiden mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategis yang dikenal
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 1 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
dengan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan. Rencana
Strategis organisasi diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang
kemudian diaplikasikan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam rangka mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi penyelenggara pemerintah, maka diperlukan perencanaan program kerja yang tepat dan terencana agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 38/M-IND/PER/6/2006 Bab I pasal 8 tentang Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 2. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN) Sebagaimana
diamanatkan
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/.M-IND/PER/5/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akutansi Departemen Perindustrian bahwa Kepala Unit Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan barang unit yang dipimpinnya. Balai Besar Kimia dan Kemasan adalah salah satu entitas akutansi di bawah Kementerian
Perindustrian
yang
berkewajiban
menyelenggarakan
akuntansi
dan
pertanggungjawababn pelaksanaan anggaran berupa realisasi anggaran, neraca, dan disertai catatan atas laporan keuangan serta laporan barang milik Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Kimia dan Kemasan mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. 3. Penyusunan Dokumen Pelaporan a. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 150/MInd/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi ini meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENKIN), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Triwulan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 38/M-IND/PER/6/2006 Bab I pasal 8 tentang Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 2 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
2. Gambaran umum Pada tahun anggaran 2013, BBKK sedang menyusun dokumen perencanaan/ penganggaran/ pelaporan/ monitoring dan evaluasi
sebanyak 16 dokumen. Pada tahun
anggaran 2014, BBKK juga merencanakan untuk menyusun 20 dokumen perencanaan/ penganggaran/ pelaporan/ monitoring dan evaluasi. Perbandingan kegiatan pada output 1864.005 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut : Tahun
Jenis Dokumen
Jumlah
Satuan
Biaya (Rp)
14
Dokumen
218.435.000
6
Dokumen
98.510.000
2
Dokumen
106.295.000
6
Dokumen
13.630.000
20
Dokumen
242.970.000
8
Dokumen
103.870.000
6
Dokumen
102.070.000
6
Dokumen
37.030.000
21
Dokumen
209.095.000
Monitoring dan
14
Dokumen
109.190.000
2. Penyusunan RENSTRA BBKK 2015 -
1
Dokumen
40.100.000
6
Dokumen
71.340.000
2012 A. Penyusunan Program 1. Penyusunan Program B. Penyusunan Laporan Keuangan 1. Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN) C. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring dan Pelaporan Kegiatan 2013 A. Penyusunan Program 1. Penyusunan Program B. Penyusunan Laporan Keuangan 1. Akuntansi
Keuangan
Negara
dan
Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN) C. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring dan Pelaporan Kegiatan 2014 A. Penyusunan Program 1. Penyusunan Program, Evaluasi Kegiatan
1019 B. Penyusunan Laporan Keuangan 1. Pelaksanaan
Akuntansi
Keuangan
Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN)
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 3 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
Berikut ini adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 : Tahun
Jenis Dokumen
Jumlah
Satuan
Biaya (Rp)
20
Dokumen
128.317.000
9
Dokumen
6
Dokumen
5
Dokumen
2015 A. Dokumen Perencanaan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan B. Dokumen Penganggaran 1. Pelaksanaan
Sistem
Akuntansi
Keuangan dan Barang Milik Negara (SAI & BMN) C. Dokumen Pelaporan 1. Penyusunan Dokumen Pelaporan
Gambaran umum dari masing-masing kegiatan penyusunan dokumen perencanaan/ penganggaran/ pelaporan/ monitoring dan evaluasi tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Percepatan pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Inpres No.5 tahun 2004 merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi ini tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui
perbaikan
sistem
manajemen
pemerintahan
yang
mengedepankan
adanya
transparansi dan akuntabilitas. Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintahan. Diperlukan ukuranukuran yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan penetapan ukuran yang jelas dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara ringkas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 4 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
Penerapan sitem AKIP dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana jangka menengah ( lima tahunan ) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam Rencana Kinerja tahunan. Berdasarkan Rencana Kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL). Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun,
maka
ditetapkanlah
sutu
Penetapan
Kinerja
(TAPKIN)
yang
merupakan
kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Pada pelaksanaan penyusunan RKA-KL, maka perlu didahului dengan penyusunan Satuan 3B, Rencana Kinerja (RENKIN), Rencana Kerja (RENJA) dan Proposal PNBP.
2. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN) Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyusunan laporan bulanan realisasi keuangan dan Barang Milik Negara; Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN dan DJKNL; Penyusunan laporan semester untuk keuangan dan BMN; Penyusunan laporan akhir (tahunan) untuk keuangan dan BMN; Laporan Triwulanan untuk Wilayah DKI Jakarta di Kementerian Perindustrian untuk sistem Akuntansi Keuangan dan Semesteran Untuk SIMAK BMN. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 5 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Sebagai rangkaian dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan kegiatan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran kinerja terhadap program dan kontrak kinerja yang telah dibuat untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan termonitor, maka perlu disusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) yang dibuat setiap triwulan pada tahun anggaran tersebut. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Balai Besar Kimia dan Kemasan. Dengan adanya dokumen perencanaan dan keuangan yang transparan serta monitoring dan evaluasi kegiatan yang terjadwal, maka akan menjamin efektifitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. C.Strategi Pencapaian Keluaran -
Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan per masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup: -
Pengumpulan TOR dan RAB kegiatan TA. 2016;
-
Pelaksanaan rapat internal untuk membahas kegiatan TA. 2016;
-
Mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan penyusunan program TA.2016. Diantaranya antara lain adalah sosialisasi peraturan maupun aplikasi yang terkait langsung dengan penyusunan program;
-
Pengumpulan data dukung penyusunan RKAKL pagu sementara dan akhir TA. 2016;
-
Penelaahan RKAKL pagu sementara dan akhir tahun anggaran 2016 dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal;
-
Penetapan DIPA BBKK TA. 2015;
-
Penyusunan Penetapan Kinerja BBKK TA. 2015;
-
Penyusunan Rencana Kinerja 2016
-
Penyusunan Rencana Kerja dan Satuan 3B BBKK TA. 2016;
-
Penyusunan Proposal PNBP TA. 2016;
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 6 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
2. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN) Kegiatan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kegiatan dilakukan sebagai berikut :
-
-
Reviuw Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 – 2019;
-
Input Aplikasi Monev Bappenas dan Anggaran;
-
Input Aplikasi PP39
-
Penyusunan Laporan Triwulan;
-
Pelaksanaan Monev Tahunan;
-
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Secara garis besar kegiatan penelitian dilakukan sesuai tahapan berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matriks dibawah ini :
No
Kegiatan
Bulan Ke1
1
Pengumpulan TOR dan RAB
2
Rapat Internal pembahasan kegiatan
3
5
Sosialisasi penyusunan program (peraturan,aplikasi,dll) Pengumpulan data dukung RKAKL pagu sementara Penelaahan RKAKL pagu sementara
6
Pengumpulan data dukung RKAKL pagu akhir
7
Penelaahan RKAKL pagu akhir
8
Penetapan DIPA
9
Penyusunan TAPKIN TA. 2015
10
Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2016
11
Penyusunan Rencana Kerja dan Satuan 3B TA. 2016 Penyusunan Proposal PNBP TA. 2016
4
12
2
3
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 7 dari 9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
2. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN) Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matriks dibawah ini : No.
Kegiatan
Bulan Ke1
1
Penyusunan laporan bulanan untuk SAK dan SIMAK BMN
2
Penyusunan laporan triwulan untuk SAK dan SIMAK BMN
3
Penyusunan laporan semester untuk SAK dan SIMAK BMN
4
Penyusunan laporan tahunan untuk SAK dan SIMAK BMN
5
Rekonsiliasi ke KPPN
6
Rekonsiliasi wilayah SAK
7
Rekonsiliasi wilayah SIMAK BMN
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
12
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matriks dibawah ini : No
Kegiatan
Bulan Ke1
1
Review RENSTRA 2015 - 2019
2
Input Aplikasi Monev Bappenas & Anggaran
3
Input Aplikasi PP39
4
Penyusunan laporan triwulan
5
Monev Tahunan
6
Penyusunan LAKIP
2
3
4
5
6
7
8
11
12
D. Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember tahun 2015.
E. Biaya yang Diperlukan Pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 135.517.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian biaya per kegiatan sebagai berikut :
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 8 dari 9
Kerangka Acuan Kegiatan per Output TA. 2015
No
Jenis Kegiatan
Biaya (Rp)
1.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
52.845.000
2.
Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN)
53.980.000
3.
Penyusunan Dokumen Pelaporan
21.492.000 Total
128.317.000
Jakarta, 01 Juli 2015 Penanggung Jawab,
Umar Habson NIP. 195809131986031003
Balai Besar Kimia dan Kemasan Hal 9 dari 9