MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

DRAFT STRATEGI SANITASI KOTA SURABAYA 2010

MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

6.1.

GAMBARAN UMUM STRUKTUR MONITORING DAN EVALUASI SANITASI Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) diperlukan untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, dan memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan monev yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan pembangunan merupakan tugas rutin pemerintahan pada saat ini. Kegiatan ini dipengaruhi oleh bergesernya dan menguatnya beban otonomi kepada daerah. Dengan demikian diharapkan selain kemampuan daerah dalam merencanakan program pembangunan, maka kemampuan dalam melakukan pengawasan juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan cukup memadai. Kegiatan monev terhadap kinerja pembangunan daerah didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya; a.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

c.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari beberapa ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terpenting adalah bagaimana Pokja Sanitasi Kota Surabaya dapat mewujudkan strategi monev terhadap kinerja pembangunan sanitasi sebagaimana direncanakan dalam SSK baik dari sisi aspek

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dilaksanakan oleh SKPD

VI – 1


penyelenggara layanan subsektor sanitasi terkait (air limbah,

persampahan dan

drainase serta air minum/bersih). Sebagai contoh berikut diilustrasikan keterkaitan masukan-keluaran-hasil, sebagaimana Tabel 6.1. berikut ini : Tabel 6.1. Keterkaitan Aspek Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) dalam Strategi Sanitasi Kota Surabaya Hasil (outcome) Keluaran (output)

Masukan (input)

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jamban komunal sebesar …..% pada Tahun 2011 Terbangunnya 5 unit jamban komunal dengan kapasitas masing-masing untuk 15 KK di lima Kecamatan A, B, C, D dan E pada Tahun Anggaran 2011 Realisasi anggaran pembangunan 5 unit jamban komunal sebesar Rp……………. Pada Tahun Anggaran 2011

Mempertimbangkan bahwa Kota Surabaya telah mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan prosedur monev pembangunan, maka monev sektor sanitasi akan mengikuti prosedur yang ada dengan beberapa penambahan dan penajaman yang diperlukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam monev sanitasi adalah terlaksananya penguatan kegiatan monev sanitasi berbasis kinerja oleh Pokja Sanitasi Kota Surabaya. Sementara itu manfaat yang akan diperoleh dengan monev ini adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas monev sanitasi berbasis kinerja dalam rangka penyusunan dan umpan balik perencanaan sanitasi yang lebih memadai di masa mendatang. Jadi secara keseharian implementasi pembangunan sanitasi yang akan difasilitasi oleh Pokja Sanitasi ini adalah paralel dengan kegiatan monev kegiatan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya setempat.

6.2.

STRUKTUR KELEMBAGAAN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI SANITASI Hasil penyusunan SSK yang secara rinci berupa program dan kegiatan diharapkan dapat diimplementasikan melalui proses penganggaran dengan indikator bahwa program dan kegiatan yang ada di SSK termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD bidang sanitasi (misalnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan lainnya)

Pada prinsipnya

kegiatan monev sanitasi diharapkan bisa bersinergi dengan kegiatan perencanaan dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

pembahasan melalui Panitia Anggaran (Eksekutif dan Legislatif).

termasuk

VI – 2


penganggaran tersebut, dengan demikian maka kegiatan monev ini tidak ada yang asing bagi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keseharian SKPD teknis terkait sebagai pendukung kinerja Pokja Sanitasi.

Struktur organisasi Pokja Sanitasi sebaiknya dirancang dengan adanya keberadaan bidang (sub-tim) pengawasan atau pemantauan atau monev. Bagi sebagian besar Pokja Sanitasi pada PPSP 2010 ini terdapat pembidangan untuk kegiatan pemantauan dimaksud. Secara prosedural, kegiatan monev oleh Pokja Sanitasi akan dibantu sepenuhnya oleh “bidang pemantauan dan evaluasi” yang ada pada hampir setiap SKPD. Ilustrasi berikut ini akan membantu keberadaan dan hubungan masing-masing bagian monev, baik dalam Pokja Sanitasi maupun SKPD terkait.

Gambar 6.1. Hubungan Masing-masing Bagian dalam Monitoring dan Evaluasi Dalam Kelompok Kerja dan SKPD Pada bagian kiri adalah organisasi Pokja yang merupakan institusi yang bersifat ad-hoc dengan struktur lazimnya Kepala SKPD selaku Tim Pengarah, sedangkan dalam Tim Pelakasana/Teknis ada pembidangan monev. Sementara itu institusi/SKPD permanen juga hampir seluruhnya mempunyai bidang/bagian/seksi monev. Hubungan kordinasi terjalin antara bagian monev Pokja dan bagian monev SKPD, dengan demikian maka kegiatan monev sanitasi merupakan kegiatan yang didukung oleh masing-masing tupoksi


BAB 1 -

sehingga diharapkan akan tetrjadi sinkronisasi kegiatan monev.

VI – 3


6.3.

MONITORING STRATEGI SANITASI

6.3.1. Pengertian Sebagaimana terminologi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang monitoring strategi sanitasi dan beberapa referensi lainnya dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan : 

Monitoring

(pemantauan)

adalah

kegiatan

mengamati

perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana standard.

6.3.2. Skematika Masukan – Keluaran – Hasil Demikian pula terhadap hubungan keterkaitan antara masukan – keluaran - hasil dengan masing-masing definisinya sebagaimana contoh matriks berikut :


BAB 1 -

Gambar 6.2. Hubungan Keterkaitan antara Masukan – Keluaran – Hasil

VI – 4


Prasyarat monitoring dan evaluasi

sebenarnya adalah adanya suatu perencanaan

Strategi Sanitasi Kota Surabaya yang terukur khususnya hasil (tujuan dan sasaran) dengan mengacu kepada azas SMART (Specific – Measurable – Achievable – Realistic Timely).

6.4.

PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN Pendokumentasian materi atau sumber monev

sekaligus dikaitkan dengan pelaku

monev dan durasi pelaporan digambarkan sebagai berikut : ASPEK

1

Pendokumentasian

2

Monitoring 2.1. Obyek Monitoring

2.2. Pelaku Monitoring

2.3. Durasi Laporan

3

Evaluasi 3.1. Obyek Evaluasi

3.2. Pelaku Evaluasi

3.2. Laporan Evaluasi

DESKRIPSI

KETERANGAN

a. Pendokumentasian sumber data pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh Pokja Sanitasi b. Data yang didokumentasikan terdiri atas hard-copy dan softcopy terdiri atas laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan sanitasi dari setiap SKPD yang menangani bidang sanitasi

Distribusi informasi dari bagian perencanaan dan pengendaian setiap SKPD kepada Pokja Sanitasi

a. Dilakukan terhadap perkembangan realisasi fisik dan keuangan subsektor sanitasi b. Sumber data berupa LAKIP-SKPD atau realisasi DPPA atau Laporan RFK SKPD bidang Sanitasi Pokja Sanitasi yang membidangi Monitoring dibantu oleh bagian monev SKPD terkait Dilakukan setiap triwulan

Diperlukan dukungan penuh dari setiap SKPD terkait sanitasi dalam transparansi data

a. Indikator input, output, dan outcome b. Sumber data berupa LAKIP-SKPD atau realisasi DPPA atau Laporan RFK SKPD bidang Sanitasi Pokja Sanitasi yang membidangi Monitoring dibantu oleh bagian monev SKPD terkait Dilakukan setiap semester (6 bulanan)

Diperlukan dukungan penuh dari setiap SKPD terkait sanitasi dalam transparansi data BAPPEKO sebagai kordinator pemantauan Disampaikan kepada Walikota


BAPPEKO sebagai kordinator pemantauan Disampaikan kepada Kepala SKPD terkait sanitasi

BAB 1 -

NO

VI – 5

MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

Recommend Documents