Bab VII : Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Kota Bogor

Bab VII : Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Kota Bogor 7.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Tujuan utama strategi monitoring dan evaluasi (monev) ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi Kota Bogor. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan

yang

demokratis,

transparan,

akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan di bidang sanitasi, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi. Dalam penyusunan program , kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan : a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal

sesuai dengan kondisi nyata daerah dan

kebutuhan masyarakat.

BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012

VII - 1

Dalam tahapan, tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sanitasi Kota Bogor berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk : 1. Meningkatkan konsistensi

antar

kebijakan

yang

dilakukanberbagai

organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antarakebijakan dan pelaksanaan; 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan danperencanaan program; 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; 5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan

pelaksanaan

sesuai

RPJMD

sehingga

tercapai

efektivitas

perencanaan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

rencana

pembangunan

sanitasi

dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, yaitu meliputi tahapan: a. Penyusunan rancangan awal; b. Pelaksanaan Musrenbang; c. Perumusan rancangan akhir dan; d. Penetapan rencana Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi dilakukan oleh Tim Anggaran, Kepala SKPD kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Penganggaran

program

kegiatan

dilakukan

oleh

SKPD

terkait

dimana pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala SKPD dan Tim


VII - 2

Anggaran dengan cara

menganalisa RKA yang pelaksanaannya

setelah

penyusunan KUA-PPAS. 7.2. Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi didasarkan pada kebutuhan peran dan tanggung jawab yang perlu diemban dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sanitasi serta disesuaikan dengan kedudukan institusi bersangkutan dalam struktur birokrasi Pemerintah Kota. Keberadaan Pokja Sanitasi kota yang secara formal dilegalkan dengan Surat Keputusan Walikota dapat berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sektor sanitasi. Sedangkan tugas pengambilan datalapangan dapat dilakukan masing-masing oleh SKPD pelaksana program kegiatan terkait sanitasi. Kegiatan Pokja Sanitasi dalam monitoring dan evaluasi di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah sekaligus sebagai ketua Pokja Sanitasi. Secaralebih rinci dan lengkap dapat dilihat pada struktur kelembagaan di bawah.


VII - 3

PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS KA. BAPPEDA KOTA

SKPD

Pokja San Bid

Pokja San Bid

Pokja San Bid

Pengambil

MONEV

MONEV

MONEV

Data

Kompilasi Data

Pengolah Data

Penyusun Laporan

Gambar 7.1 Struktur kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Pokja

Tugas khusus Pokja Sanitasi yang terkait monev adalah: a. Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi kebijakan, strategi dan program sanitasi kota untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan banyak membantu pencapaian sasaran, visi dan tujuan. b. Evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan sejauh mana sasaran Rencana Tindak SSK dapat tercapai. 7.3. Monitoring Strategi Sanitasi Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Monitoring merupakan proses proses pengumpulan data secara rutin sebagai bagian dari kegiatan, untuk membandingkan rencana dengan situasi nyata, sebagai bagian


VII - 4

dari proses internal Pemerintah Kota. Manfaat monitoring sanitasi adalah sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan : 1. Kemajuan

relatif

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang telah disepakati. 2. Usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas SKPD dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi Monitoring sanitasi yang diterapkan Pemerintah Kota terdiri dari tiga tingkatan yaitu monitoring strategi, pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Secara lebih rinci gambaran dari setiap tingkatan diuraikan sebagai berikut : 7.3.1. Monitoring Strategi Merupakan monitoring untuk melihat sejauh mana capaian strategis sesuai dengan indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelayanan yang dimonitoring berupa pelayanan sub sektor air limbah, persampahan, drainase mikro, sektor air bersih dan PHBS. Monitoring dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor selama ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan tahunan dalam rangka penyusunan APBD. Tahapan monitoring perencanaan dilakukan secara umum dalam konteks perencanaan pembangunan kota dengan fokus pada kegiatan masing-masing instansi/ SKPD

dan pemangk ukepentingan lainnya

yang

terlibat

dalam pembangunan kota dan bukan secara khusus / sektoral.Proses monitoring dilakukan sejak penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Rukun Warga (RW), Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Selanjutnya monitoring dilakukan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan RAPBD dan terakhir pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).


VII - 5

Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk sector sanitasi. Proses perencanaan yang berlangsung dimonitor kesesuaiannya dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada. Kemudian hasilnya disampaikandalam

bentukrekapan

usulan

kegiatan,

rancangan usulan program dan rekaman jalannya proses yang disampaikan dalam penjelasan atau narasi. Monitoring saat penyusunan RKA-SKPD dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sebagai kegiatan terpilih dari daftar prioritas yang diajukan dalam musrenbang. Dalam hal ini monitoring ditujukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dipilih sesuai dengan daftar urutan prioritas usulan kegiatan, proporsi dan rasionalitas kegiatan dengan biaya kegiatan, kesesuaian jenis kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi, penetapan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Pada saat ini biasanya dilakukan asistensi RKA-SKPD oleh tim asistensi kota yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, dan Bagian Pembangunan. Monitoring pada saat penyusunan RAPBD dilakukan untuk mengetahui apakah usulan SKPD untuk RAPBD sesuai dengan RKA-SKPD beserta penyempurnaannya, proporsi pemanfaatan plafon sementara untuk SKPD sesuai dengan PPAS, proporsi anggaran belanja aparatur (tidak langsung/ administrasi umum/ rutin) dan anggaran publik (langsung/OP dan Modal/pembangunan) dimasing-masing SKPD sehingga dapat ditemukan proporsi anggaran belanja daerah. Monitoring dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Bogor dan Panitia Anggaran DPRD Kota Bogor.


VII - 6

7.3.2. Monitoring Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kota Bogor, (2) monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan

realisasi

diselenggarakanoleh

fisik Bagian

dan

keuangan

Pembangunan

Kota

masing-masing

kegiatan

Bogor secara

periodik

bulanan, dan (3) monitoring yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan. Monitoring yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui laporan semua SKPD tentang realisasi pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk RFK disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monev Kecamatan. Rekapitulasi laporan rencana fisik dan keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat prosentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan prosentase pencapaian kegiatan


VII - 7

yang dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat perbandingan secara proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai. 7.3.3. Monitoring terkait dengan Pengambilan Keputusan Tujuan utama monitoring ini adalah untuk menetapkan

kerangka penyediaan

informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/ lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kota.Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kota sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi

keberlanjutan layanan

yang

lebih

baik,

misalnya

monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kota jangka pendek, menengah dan panjang. 7.4. Pendokumentasian Dokumen merupakan bukti otentik pelaksanaan suatu kegiatan, bermanfaat sebagai

pertangungjawaban

pelaksanaan

serta

bahan

referensi.

Pendokumentasian dilakukan dengan 3 (tiga) langkah yaitu :


VII - 8

Langkah 1 Pendokumentasian laporan-laporan kegiatan sanitasi secara periodik (semesteran) oleh SKPD pelaksana kegiatan sanitasi. Langkah ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan pembangunan sanitasi yang telah dilaksanakan secra langsung dari masyarakat melalui teknik wawancara dengan alat bantu quesioner. Langkah 2 Menganalisa data dengan melihat indikator kinerja yang ditargetkan terutama yang berkaitan dengan hasil kegiatan (outcome). Mengolah data yang diperoleh dalam

bentuk

simpulan-simpulan

secara

komprehensif

tentang

manfaat

pembangunan sanitasi. Langkah 3 Menyusun laporan dan ekomendasi tentang optimalisasi manfaat pembangunan sanitasi baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. 7.5. Evaluasi Strategi Sanitasi Kota Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki, untuk mencapai tujuan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat program

dan

kegiatan

sebuah

institusi.

Evaluasi

berdasarkan

waktu

pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi : 1. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/ kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan; 2. Evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/ kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/ pengalaman yang berguna.


VII - 9

Sedangkan evaluasi berdasarkan jenisnya dapat dibedakan atas : 1. Evaluasi atas Proses. Evaluasi atas Proses berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respon mereka terhadap kegiatan program. 2. Evaluasi Dampak Evaluasi Dampak berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Adapun evaluasi pembangunan sanitasi meliputi : 1. Kebijakan perencanaan pembangunan sanitasi 2. Pelaksanaan pembangunan sanitasi 3. Hasil rencana pembangunan sanitasi 7.6. Pelaporan Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun secara berkala setiap semester. Laporan semester adalah kompilasi perkembangan program selama enam bulan berjalan dilengkapi dengan hasil- hasilmonitoring danevaluasidan penanganan pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK, dan kaitan status ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Laporan ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi. Pokja Sanitasi Kota Bogor akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih Sanitasi Kota yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kota disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Walikota,Tim Pengarah, SKPD terkait dan DPRD


VII -10

dalammengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi kota serta bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stakeholder. Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan standart birokrasi Pemerintah Kota berupa telaah staf kepada atasan secara rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran pers (press release) melalui koran, radio dan televisi, serta penyampaian langsung sebagai bahan presentasi.


VII -11

Bab VII : Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Kota Bogor

Recommend Documents