BAB VI MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KOTA BATU

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

6.1 Gambaran Umum Struktur Monev Sanitasi Tujuan utama strategi Monev ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur

dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak,

hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi Kota Batu. Untuk

menjamin

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan di bidang sanitasi, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi. Dalam penyusunan program , kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan : a. Pendekatan

kinerja,

kerangka

pengeluaran

jangka

menengah

serta

perencanaan dan penganggaran terpadu; b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. Dalam tahapan, tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sanitasi Kota Batu berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk :

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu

VI-1


1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; 5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan sanitasi

dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, yaitu meliputi tahapan: a. Penyusunan rancangan awal; b. Pelaksanaan Musrenbang; c. Perumusan rancangan akhir; dan d. Penetapan rencana. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi dilakukan oleh Tim Anggaran, Kepala SKPD kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masyarakat dapat melaporkan

program dan kegiatan yang tidak sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Penganggaran program kegiatan dilakukan oleh SKPD terkait dimana pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala SKPD dan Tim Anggaran dengan cara menganalisa RKA yang pelaksanaannya setelah penyusunan KUA-PPAS. 6.2 Struktur Kelembagaan untuk Monitoring dan Evaluasi Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi didasarkan pada kebutuhan peran dan tanggung jawab yang perlu diemban dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sanitasi serta disesuaikan dengan kedudukan institusi bersangkutan dalam struktur birokrasi Pemerintah Kota. Keberadaan Pokja Sanitasi Kota yang secara formal dilegalkan dengan Surat Keputusan Walikota dapat berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sektor sanitasi. Sedangkan tugas pengambilan data lapangan dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD pelaksana program kegiatan terkait sanitasi. Kegiatan Pokja Sanitasi dalam monitoring dan evaluasi di bawah Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu

VI-2


tanggung jawab Kepala Bappeda sekaligus sebagai ketua Pokja Sanitasi. Secara lebih rinci dan lengkap dapat dilihat pada struktur kelembagaan di bawah :

PENANGGUNGJAWAB KETUA POKJA

SEKRETARIS POKJA

SKPD Pengambil Data

Pokja San Bid. MONEV Kompilasi Data

Pokja San Bid. MONEV Pengolah Data

Pokja San Bid. MONEV Pembuat Laporan

Tugas khusus Pokja Sanitasi yang terkait monev adalah: 

Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi kebijakan, strategi dan program sanitasi kota untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan banyak membantu pencapaian sasaran, visi dan tujuan.



Evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan sejauh mana sasaran Rencana Tindak SSK dapat tercapai.

6.3 Monitoring Strategi Sanitasi Kota Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Monitoring merupakan proses proses pengumpulan data secara rutin sebagai bagian dari kegiatan, untuk membandingkan rencana dengan situasi nyata, sebagai bagian dari proses internal Pemerintah Kota. Manfaat monitoring sanitasi adalah sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan : 

Kemajuan relatif pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang telah disepakati.


VI-3




Usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas

SKPD dalam usaha

pencapaian visi pembangunan sanitasi Monitoring sanitasi yang diterapkan Pemerintah Kota terdiri dari tiga tingkatan yaitu monitoring strategi, pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Secara lebih rinci gambaran dari setiap tingkatan diuraikan sebagai berikut : a.

Monitoring Strategi Merupakan monitoring untuk melihat sejauh mana capaian strategis sesuai

dengan indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelayanan yang dimonitoring berupa pelayanan sub sektor air limbah, persampahan, drainase mikro, sektor air bersih dan hygiene. Monitoring dalam perencanaan pembangunan Kota Batu selama ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan tahunan dalam rangka penyusunan APBD. Tahapan monitoring perencanaan dilakukan secara umum dalam konteks perencanaan pembangunan kota dengan fokus pada kegiatan masing-masing instansi/

SKPD dan pemangku

kepentingan lainnya yang

terlibat dalam

pembangunan kota dan bukan secara khusus /sektoral. Proses monitoring dilakukan sejak penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Rukun Warga (RW), Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Selanjutnya monitoring dilakukan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan RAPBD dan terakhir pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk sektor sanitasi. Proses perencanaan yang berlangsung dimonitor kesesuaiannya dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk rekapan usulan kegiatan, rancangan usulan program dan rekaman jalannya proses yang disampaikan dalam penjelasan atau narasi.


VI-4


Monitoring saat penyusunan RKA-SKPD dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sebagai kegiatan terpilih dari daftar prioritas yang diajukan dalam musrenbang. Dalam hal ini monitoring ditujukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dipilih sesuai dengan daftar urutan prioritas usulan kegiatan, proporsi dan rasionalitas kegiatan dengan biaya kegiatan, kesesuaian jenis kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi, penetapan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Pada saat ini biasanya dilakukan asistensi RKA-SKPD oleh tim asistensi kota yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, dan Bagian Pembangunan. Monitoring pada saat penyusunan RAPBD dilakukan untuk mengetahui apakah usulan SKPD untuk RAPBD sesuai dengan RKA-SKPD beserta penyempurnaannya, proporsi pemanfaatan plafon sementara untuk SKPD sesuai dengan PPAS, proporsi anggaran belanja aparatur (tidak langsung/ administrasi umum/ rutin) dan anggaran publik (langsung/OP dan Modal/pembangunan) dimasing-masing SKPD sehingga dapat ditemukan proporsi anggaran belanja daerah. Monitoring dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu dan Panitia Anggaran DPRD Kota Batu.

b.

Monitoring Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau

atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring

yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat

dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kota Batu, (2) monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Kota Batu secara periodik bulanan, dan (3) monitoring yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai dengan rencana anggaran dan


VI-5


biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan. Monitoring yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui laporan semua SKPD tentang realisasi pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk RFK disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monev Kecamatan. Rekapitulasi laporan rencana fisik dan keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat prosentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan prosentase pencapaian kegiatan yang dilaksanakan.

Sehingga dapat dilihat perbandingan secara

proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai. c.

Monitoring terkait dengan Pengambilan Keputusan Tujuan

utama

sub-strategi

ini

adalah

untuk

menetapkan

kerangka

penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/ lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kota. Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kota sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan

keluaran

dan

hasil

dengan

biaya,

juga

membantu

menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kota jangka pendek, menengah dan panjang.


VI-6


6.4 Pendokumentasian Dokumen merupakan bukti otentik pelaksanaan suatu kegiatan, bermanfaat sebagai pertangungjawaban pelaksanaan serta bahan referensi. Pendokumentasian dilakukan dengan 3 (tiga) langkah yaitu : 

Langkah 1 Pendokumentasian

laporan-laporan

kegiatan

sanitasi

secara

periodik

(semesteran) oleh SKPD pelaksana kegiatan sanitasi. Langkah ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan pembangunan sanitasi yang telah dilaksanakan secra langsung dari masyarakat melalui teknik wawancara dengan alat bantu quesioner. 

Langkah 2 Menganalisa data dengan melihat indikator kinerja yang ditargetkan terutama yang berkaitan dengan hasil kegiatan (outcome). mengolah data yang diperoleh dalam bentuk simpulan-simpulan secara komprehensif tentang manfaat pembangunan sanitasi.



Langkah 3 Menyusun

laporan

dan

rekomendasi

tentang

optimalisasi

manfaat

pembangunan sanitasi baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

6.5 Evaluasi Strategi Sanitasi Kota Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki, untuk mencapai tujuan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai

proses

penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat program dan kegiatan sebuah institusi. Evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi : 1. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/ kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan; 2. Evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/ kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/ pengalaman yang berguna.


VI-7


Sedangkan evaluasi berdasarkan jenisnya dapat dibedakan atas : 1. Evaluasi atas Proses. Evaluasi atas Proses berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respon mereka terhadap kegiatan program. 2. Evaluasi Dampak Evaluasi

Dampak

berusaha

mengungkapkan

siapa

sebenarnya

yang

memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Evaluasi pembangunan sanitasi meliputi : 1. Kebijakan perencanaan pembangunan sanitasi 2. Pelaksanaan pembangunan sanitasi 3. Hasil rencana pembangunan sanitasi

6.6 Pelaporan Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun secara berkala setiap semester. Laporan semester adalah kompilasi perkembangan program selama enam bulan berjalan dilengkapi dengan hasil-hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK,

dan kaitan status ini dengan kebijakan,

strategi dan program nasional dan internasional. Laporan ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi. Pokja Sanitasi Kota Batu akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih Sanitasi Kota yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kota disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Walikota,Tim Pengarah, SKPD terkait dan DPRD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi kota serta bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stakeholder. Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan standart birokrasi Pemerintah Kota berupa telaah staf kepada atasan secara rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran pers (press release) melalui koran, radio dan televisi, serta penyampaian langsung sebagai bahan presentasi.


VI-8

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI SANITASI

Recommend Documents