BAB Vi Strategi monitoring dan evaluasi sanitasi

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010)

BAB Vi Strategi monitoring dan evaluasi sanitasi 6.1

Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Monitoring dan evaluasi pada hakekatnya merupakan suatu tindakan yang

dititikberatkan pada tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai rencana yang ditentukan. Sehingga dengan demikian melalui kegiatan monitoring, ketimpangan dan kesalahan - kesalahan yang muncul secara dini dapat dicegah dan apabila dapat ditemukan ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang lagi. Monitoring dan evaluasi terselenggara dengan sifat asimeterik dalam arti bahwa monitoring dan evaluasi dapat dilakukan semasa pendampingan di setiap tahapan kegiatan, semasa pemandirian, ataupun semasa pelestarian. Strategi monitoring dan evaluasi merupakan salah satu strategi pendukung yang akan ikut menentukan keberhasilan program pembangunan sektor sanitasi. Strategi monitoring dan evaluasi dalam pengembangan sanitasi Kabupaten Buleleng dilakukan oleh berbagai pihak seperti masyarakat di lokasi pengembangan sanitasi, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, pihak-pihak lain yang berkepentingan dan tim khusus yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng. 6.1.1 Monitoring Pengambilan Keputusan Pada saat penyusunan dokumen RKA-SKPD yang kemudian dilanjutkan dengan DPA-SKPD telah dapat diidentifikasi indikator-indikator yang berhubungan dengan manfaat dan hasil (outcome) serta dampak dari suatu kegiatan/program. Indikator– indikator tersebut dapat digunakan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi kabupaten. Hasil monitoring dan evaluasi manfaat dapat dilihat secara formal pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik di tingkat SKPD maupun Kabupaten. Walaupun masing-masing SKPD mengumpulkan informasi yang terkait dengan bidang kerjanya, tetapi dapat dikatakan bahwa saat ini belum ada pengumpulan informasi secara sistematis untuk tujuan monitoring dan evaluasi manfaat pembangunan sanitasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Lingkungan

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) BULELENG

VI - 1


Hidup (KLH), Dinas Kesehatan, memegang peranan penting sebagai penyedia informasi mengenai indikator-indikator umum seperti layanan sanitasi, kualitas air dan kesehatan. Pokja Sanitasi Kabupaten telah mengumpulkan dan menyusun informasi sektor sanitasi meskipun masih sebatas informasi yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan SSK. Sumber utama informasi mengenai kondisi dasar sanitasi umum di Kabupaten Buleleng saat ini adalah Buku Putih Sanitasi dan Laporan Hasil Studi Environmental Health

and Risk Assessment (EHRA). Laporan lain khusus mengenai sanitasi sejauh ini belum ada. 6.1.2 Monitoring Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi dapat diintegrasikan dengan mudah kedalam prosedur monitoring dan evaluasi program pembangunan kabupaten saat ini. Informasi yang diperoleh dari masing-masing SKPD dapat dipakai untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja. Kinerja diukur dari pencapaian tujuan dan bukan dari keluaran suatu program/kegiatan. SKPD terkait harus mengintegrasikan hasil-hasil monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi ke dalam siklus perencanaan pembangunan sanitasi berikutnya. a.

Tujuan dan sasaran Tujuan utama strategi monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi

adalah untuk menetapkan kerangka monitoring dan pelaporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sanitasi oleh SKPD terkait sebagai bagian dari implementasi Rencana Tindak SSK. b. Instrumen dan Mekanisme Instrumen

yang

digunakan

untuk

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

implementasi program sanitasi adalah: •

Rekapitulasi laporan RKA SKPD tentang pembangunan sanitasi;

•

Laporan RKA SKPD pelaksana kegiatan pembangunan sanitasi. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: Bidang Data dan Pelaporan pada Bappeda

•

Melakukan kompilasi RKA masing-masing subsektor sanitasi. Informasi yang diperoleh digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerjanya.

•

Melakukan evaluasi terhadap RKA masing-masing SKPD, dilanjutkan dengan memberikan masukan dan rekomendasi tentang tindakan yang perlu dilakukan jika ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan.


VI - 2


•

Membuat laporan tentang hasil evaluasi terhadap RKA-SKPD sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda, sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di kabupaten. Bappeda

akan

mendesiminasikanmya

menyampaikan kepada

kepala

laporan SKPD

lain

tersebut yang

kepada

terkait

Bupati

dengan

dan

kegiatan

pembangunan sanitasi. c.

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi

implementasi rencana pembangunan sanitasi adalah Bappeda. Sedangkan masing-masing SKPD yang terkait dengan sektor sanitasi bertanggung jawab mengumpulkan informasi rinci mengenai program/kegiatan yang dilaksanakan. Bappeda juga bertanggung jawab untuk menyebarluaskan laporan gabungan tentang sanitasi kepada yang berkepentingan. Tabel 6.1 Rumusan Monitoring Implementasi Rencana Tindak SSK dan Evaluasinya Deskripsi proyek (dari project digest)

Tujuan Pembangunan dimana proyek akan berkontribusi (disebut ‘overall objective’ dlm lembar project digest dan harus mengacu pada tujuan program dimana proyek menjadi bagiannya)

Sasaran khusus dimana proyek akan berkontribusi (hasil yang diperlukan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan) (kadang disebut ‘immediate objective’, yaitu tujuan proyek dan harus SMART1)

Keluaran

Indikator untuk mengukur hasil yang diharapkan

Informasi dasar (baseline) yang diperlukan

Indikator monitoring manfaat & dampak sanitasi secara umum yang terkait

Evaluasi

Sumber: Hasil Rumusan Pokja, 2010

6.1.3 Monitoring Stratejik Dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Buleleng telah mempedomani peraturan

perundangan-undangan

yang

berlaku

dalam

melaksanakan

prosedur

monitoring dan evaluasi pembangunan, maka monitoring dan evaluasi untuk proses perencanaan sektor sanitasi Kabupaten Buleleng akan mengikuti prosedur yang ada dengan beberapa tambahan dan penajaman, misalnya indikator yang diukur, instrumen yang digunakan dan sebagainya. Monitoring proses perencanaan pembangunan sanitasi bersifat langsung dan fokus terhadap indikator yang diidentifikasi dengan jelas, program


VI - 3


dan/atau tindakan. Proses perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Buleleng dimulai dari penyusunan Buku Putih Sanitasi yang akan menjadi dasar untuk penyusunan SSK baik teknis maupun pendukungnya. a. Tujuan dan Sasaran Tujuan utama monitoring dan evaluasi proses perencanaan sanitasi adalah untuk menetapkan kerangka guna mengukur efektivitas proses perencanaan sanitasi. Strategi monitoring

dan

evaluasi

proses

perencanaan

sanitasi

akan

terfokus

pada

pendokumentasian mengenai pengembangan dan perubahan proses perencanaan, identifikasi pembelajaran yang diperoleh dari proses perencanaan tersebut, dan pencantuman pembelajaran tersebut ke dalam program selanjutnya/siklus kegiatan. Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng akan mengembangkan suatu daftar lengkap tentang proses perencanaan yang harus dimonitor, antara lain meliputi: • Pendokumentasian proses perencanaan dan prioritas dari usulan di tingkat masyarakat kedalam SSK. SSK harus menyertakan rencana prioritas kelurahan, dan dengan jelas mengidentifikasi sampai sejauh mana SSK mampu mengatasi apabila ada konflik antara tujuan masyarakat dan tujuan kota; • Tingkat dan keberhasilan kordinasi mekanisme perencanaan sanitasi penyebaran metodologi SSK (pendekatan dan hasil) secara internal dalam batas kabupaten; • Penyebaran metodologi SSK keluar batas kabupaten; • Partisipasi dalam peningkatan kegiatan SSK di kota/kabupaten lain. b. Instrumen dan Mekanisme Instrumen yang ada dan dapat dipergunakan adalah: • Rekapitulasi usulan kegiatan kelurahan, kecamatan dan SKPD; • RKA – SKPD; • RAPBD dan Rancangan Penjabarannya; • DPA SKPD. Instrumen tersebut dipergunakan untuk mengetahui bahwa masyarakat atau suatu SKPD sudah mengusulkan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi dan SKPD tersebut telah mengakomodasikan ke dalam rencana kerjanya. Namun demikian, instrumen-instrumen itu saja belum cukup untuk melihat kualitas keseluruhan proses perencanaan pembangunan sanitasi. Oleh sebab itu, Pokja Sanitasi Kabupaten akan menetapkan terlebih dulu kerangka kerja monitoring proses perencanaan dengan melakukan identifikasi terhadap proses perencanaan yang perlu dimonitor, dan juga identifikasi terhadap beberapa indikator yang sederhana. Prosedur identifikasi tersebut akan meliputi kegiatan sebagai berikut:


VI - 4


• Membuat daftar proses utama yang harus dimonitor dan menjelaskan alasannya; • Mengidentifikasi indikator sederhana untuk mengukur proses tersebut; • Mengamati proses utama dan memakai indikator untuk monitoring dan evaluasinya; • Menganalisis temuan; • Memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk mengubah proses sebagai akibat temuan tersebut; • Melakukan tindakan. c.

Indikator Utama Proses-proses perencanaan sanitasi yang harus dimonitor akan ditetapkan oleh

Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng, misalnya proses pembuatan Buku Putih, penetapan wilayah (desa/kelurahan) prioritas pembangunan sanitasi, proses penyusunan SSK, respon masyarakat tentang program dan kegiatan tersebut, proses pengawalan kegiatan sanitasi agar mendapatkan pendanaan dari APBD maupun sumber dana lainnya. Selanjutnya akan ditetapkan indikator-indikator, instrumen yang akan digunakan mengukur tingkat pencapaian. Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng sebagai langkah awal monitoring dan evaluasi proses perencanaan telah menyiapkan daftar proses yang akan diukur dan deskripsi indikatornya. Tabel monitoring tersebut akan digunakan oleh Pokja Sanitasi untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses perencanaan.

•

Tabel 6.2 Monitoring Proses Perencanaan Sanitasi (Mengukur Pelaksanaan SSK) dan Evaluasinya Instrumen dan

Apa yang diukur Persiapan dan diseminasi laporanlaporan SSK seperti Buku Putih yang diperbarui dan laporan-laporan Implementasi Rencana Tindak SSK (kuartalan, semester, dan tahunan) • Persiapan dan diseminasi laporanlaporan SSK seperti Buku Putih yang diperbarui dan laporan-laporan Implementasi

Deskripsi Indikator Jumlah laporan yang disiapkan, kualitas laporan-laporan, tingkat kesadaran tentang isu-isu sanitasi di kabupaten • Jumlah pertemuan regular, output pertemuan, anggota yang hadir, keputusan yang diambil,

Informasi Dasar Gambaran menyeluruh ttg kondisi fisik & non fisik sanitasi skala kabupaten •

Laporan hasil rapat koordinasi •


Instrumen dan Tanggung Jawab Laporan perkembangan sanitasi - SKPD terkait •

Laporan bulanan Pokja - Sekretariat Pokja •

Evaluasi Belum dapat dievaluasi •

Belum dapat dievaluasi •

VI - 5

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010) Apa yang diukur Rencana Tindak SSK (kuartalan, semester, dan tahunan) Pengintegrasian kelurahan-kelurahan prioritas kedalam Project Digest SSK •

•

Deskripsi Indikator dsb

Hasil-hasil pengaturan prioritas, kelurahan dan kegiatan/proyek dimasukkan kedalam project digest dan diprioritaskankan dalam strategi. •

Informasi Dasar

Peta wilayah / zona yang paling beresiko timbulnya wabah penyakit •

Instrumen dan Tanggung Jawab

Zoning daerah beresiko lingkungan yang rawan penyakit disebabkan lingkungan yang buruk - Pokja Sanitasi •

Evaluasi

Belum dapat dievaluasi •

Sumber : Hasil Rumusan Pokja, 2010. •

Evaluasi

d. Peran dan Tanggung jawab Lembaga Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas koordinasi monitoring

proses perencanaan sanitasi. Tindakan yang akan dilakukan dalam monitoring dan evaluasi proses perencanaan sanitasi secara rinci sebagai berikut: •

Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng akan menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi proses perencanaan sanitasi;

•

Pokja Sanitasi akan memberikan masukan dan menyampaikan instrument tersebut kepada SKPD termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan monitoring dan evaluasi proses perencanaan;

•

Bappeda akan melaksanakan monitoring dan evaluasi proses perencanaan tersebut dan melaporkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kabupaten Buleleng;

•

Jika dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses perencanaan tersebut ditemukan masalah, maka selain dilaporkan kepada Kepala Bappeda juga dilaporkan kepada Pokja Sanitasi.

•

Pokja Sanitasi akan membahas masalah tersebut dan mencarikan jalan keluar serta memberikan usulan dan masukan kepada SKPD mengenai penyelesaiannya. Dalam keadaan tertentu Pokja Sanitasi harus melakukan tindakan untuk menangani masalah tersebut. Sebagai contoh melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan politisi di Kabupaten Buleleng karena adanya muatan politis dalam penetapan wilayah/lokasi prioritas maupun program dan kegiatan.

•

Laporan akan mengikuti jalur monitoring dan evaluasi yang sudah ada.


VI - 6


6.2

Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Lembaga yang bertanggung-jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan

evaluasi kemajuan sanitasi adalah Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kategori monev (proses, implementasi dan manfaat & dampak program sanitasi); kedudukan institusi formal dan informal, waktu pelaksanaan regular dan insidentil, jenis kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Institusi formal adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing SKPD. SKPD ini meliputi Bagian Data dan Pelaporan, Bappeda; Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan SKPD teknis yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PU, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Sedangkan institusi informal adalah institusi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di luar SKPD, dalam hal ini Pokja Sanitasi Kabupaten dan mempunyai tugas khusus terkait monev sanitasi meliputi: a.

Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi kebijakan, strategi dan program sanitasi kabupaten untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat membantu pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan. • monitoring proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran; • monitoring manfaat program sanitasi dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan.

b.

Evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan bahwa sasaran sudah tercapai. Memastikan bahwa dinas-dinas terkait melaksanakan proyek sanitasinya sesuai rencana, dan memerlukan pengumpulan informasi spesifik proyek/kegiatan sanitasi dari masing-masing dinas dan menyajikannya dalam laporan. Ini adalah monitoring pelaksanaan SSK (keluaran dan hasil). Lembaga yang bertanggung-jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan sanitasi adalah Pokja Sanitasi. Lembaga ini akan mengawasi semua kegiatan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten, dan akan mempunyai anggaran dan tenaga ahli sendiri untuk melaksanakan tugasnya. Pokja ini adalah lembaga ekstra-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) dan bertanggung-jawab atas semua aspek sanitasi, termasuk koordinasi, fasilitasi, diseminasi dan pemantauan serta evaluasi.


VI - 7


Tugas khusus pemantauan dan evaluasi adalah: a.

Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi strategi kebijakan dan program sanitasi kabupaten untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan banyak membantu pencapaian sasaran, visi dan tujuan. • monitoring manfaat sanitasi umum dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan. • monitoring proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran

b.

Penaksiran dan evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan bahwa sasaran sudah tercapai. Memastikan bahwa dinas-dinas terkait melaksanakan kegiatan sanitasinya sesuai rencana, dan memerlukan pengumpulan informasi spesifik kegiatan sanitasi dari masing-masing dinas dan menyajikannya dalam laporan. Ini adalah monitoring pelaksanaan SSK (keluaran dan hasil).

6.3

Pemantauan Strategi Sanitasi Pemantauan strategi sanitasi berkaitan dengan pemantauan evaluasi dan manfaat

sanitasi secara umum. Monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi secara umum bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi mengenai penyediaan layanan sanitasi dan kondisi kesehatan lingkungan yang akurat dan dapat diakses dengan memakai indikator yang jelas dan terukur. Strategi ini fokus terhadap pemberlakuan prosedur pembaharuan dan pelaporan informasi dasar sanitasi, yaitu Buku Putih Sanitasi Kabupaten dan informasi EHRA yang dilakukan secara berkala, sehingga otoritas kota mempunyai gambaran yang akurat mengenai perkembangan sektor sanitasi dan pengaruhnya pada warga dan lingkungan kota. Informasi ini dapat digabungkan dengan informasi dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Indikator monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi dapat dilihat pada Tabel 6.3. Tabel 6.3 Indikator Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Sanitasi No. 1.

Indikator Kinerja Akses sanitasi yang lebih baik

• • •


Parameter Akses ke sarana MCK yang lebih baik Akses ke layanan pengumpulan sampah yang lebih baik Akses ke sarana drainase lingkungan

VI - 8

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010) No. 2.

Indikator Kinerja Kualitas layanan sanitasi

3.

Kondisi kesehatan masyarakat (terkait sanitasi)

4.

Dampak dan kondisi sanitasi

5.

Pendanaan dan pengumpulan pendapatan

• • • • • • • • • • • •

Parameter Kualitas pengolahan air limbah setempat Kualitas pelayanan pengolahan air limbah terpusat Kualitas pelayanan sampah Kejadian penyakit akibat air Kejadian penyakit terkait sanitasi (sampah, air limbah dan drainase) Kualitas air tanah Kualitas air permukaan Genangan dan banjir Tingkat investasi sanitasi (APBN dan APBD) Pendapatan untuk sector sanitasi Jumlah dan lingkup evaluasi kondisi sanitasi oleh masyarakat Tingkat keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam sanitasi di kabupaten.

Sumber: Hasil Rumusan Pokja, 2010.

6.4

Pendokumentasian Tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin

mendesak seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan

Informasi

Publik.

Tujuan

pengundangannya

adalah

untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good

governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik, maka akan disusun dokumentasi kegiatan rencana tindak SSK di Kabupaten Buleleng. Pengelolaan dokumentasi dan arsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Buleleng. 6.5

Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kegiatan evaluasi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) ini adalah evaluasi dampak jangka menengah (lima tahun), maka evaluasi akan lebih diarahkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program. Secara kuantitatif, hal ini berarti proses evaluasi ditujukan untuk melakukan identifikasi sejauh mana rangkaian kegiatan berikut output dari kegiatan yang dilaksanakan telah dapat dicapai di lapangan. Sedangkan secara kualitatif, evaluasi on going diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apakah input yang digunakan, proses yang dilakukan,


VI - 9


beserta output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan PPSP telah sesuai dengan ketentuan

yang

telah

ditetapkan

oleh

PPSP.

Evaluasi

secara

kualitatif

akan

mengidentifikasi pula berbagai isu, permasalahan, dan potensi yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan PPSP. Indikator kinerja untuk proses evaluasi pelaksanaan PPSP disusun untuk dapat melakukan

pengukuran

(secara

kuantitatif

maupun

kualitatif)

terhadap

kinerja

pelaksanaan PPSP. Sesuai dengan indikator evaluasi yang ditentukan, maka proses pengumpulan data untuk masukan evaluasi kinerja Program PPSP akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik/instrumen pengumpulan data sebagai berikut : a.

Kuesioner Kuesioner disusun untuk membantu pelaksanaan pengumpulan data di tingkat responden baik pelaku maupun target group, baik data kualiatif maupun kuantitatif. Materi pertanyaan dalam kusioner akan berbentuk pertanyaan terbuka, semi terbuka, maupun tertutup atau berupa pilihan dalam bentuk skala likert atau skala kondisi. Kuesioner akan disusun berdasarkan pendekatan pelaku PPSP yang menjadi responden pengumpulan data. Jadi kuesioner untuk seorang pelaku akan memuat materi pertanyaan yang mencakup seluruh kegiatan PPSP yang pelaksanaannya melibatkan peran dan fungsi pelaku yang bersangkutan, sesuai dengan ketetapan fungsi dan tanggung jawab pelaku dalam PPSP yang ditetapkan dalam pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan PPSP.

b. Focus Group Discussion (FGD) Dalam pelaksanaan FGD, sekelompok responden atau narasumber akan dikumpulkan dalam sebuah pertemuan yang bertujuan untuk mendiskusikan topik-topik tertentu yang telah dipersiapkan oleh tim peneliti. Dalam diskusi yang dipandu oleh peneliti tersebut, topik-topik satu per satu dilontarkan kemudian tiap peserta dipersilakan untuk memberi masukan, menanggapinya serta memberi komentar maupun kritik terhadap tanggapan yang diberikan oleh peserta lain. FGD terutama dilakukan untuk melakukan proses pengumpulan data kualitatif. Ada dua kegiatan FGD yang akan dilakukan, yaitu FGD di tingkat pemerintahan (kota) dan FGD di tingkat komunitas. c.

Interview Secara khusus, teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dilakukan guna mengejar informasi kuantitatif dan kualitatif yang belum terakomodasi melalui pelaksanaan pengumpulan data dengan instrumen kuisioner maupun FGD. Khusus berkaitan dengan FGD, wawancara juga ditujukan untuk mengejar lebih dalam informasi yang dimiliki oleh narasumber yang mungkin tidak leluasa atau bersifat


VI - 10


sensitif untuk dikemukakan dalam forum. Responden untuk pelaksanaan wawancara ini adalah stakeholder terkait dari kalangan pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. d. Observasi lapangan Observasi lapangan merupakan bentuk pengumpulan data dengan melihat dan mengamati langsung subyek sasaran di lapangan. Berkaitan dengan sifat dan lingkup kegiatan PPSP, observasi penting dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan pelaksanaan PPSP dari masing-masing sub-sektor sanitasi, seperti kondisi prasarana dan sarana sanitasi. Agar hasil observasi bersifat obyektif, enumerator yang bertugas juga akan membuat dokumentasi mengenai obyek-obyek strategis yang dapat menggambarkan kondisi indikator kinerja selama masa pelaksanaan PPSP. e.

Survey data sekunder Survey data sekunder dilakukan untuk pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan untuk evaluasi pelaksanaan PPSP. Data-data sekunder ini bersumber dari laporan dan catatan kegiatan dari masing-masing pihak yang menjadi responden. Termasuk dalam kategori data sekunder ini adalah dokumen Buku Putih, SSK, dan dokumen pendukung lainnya.

6.6

Pelaporan A. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Proses Perencanaan Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng akan memutuskan frekuensi dan jenis

pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini. Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi. B. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan

semua

kegiatan

pembangunan

di

Kabupaten.

Bappeda

selanjutnya

menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikanmya kepada Kepala


VI - 11


SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. C. Pelaporan Monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak Pembangunan Sanitasi Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi akan disusun setiap dua tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja Sanitasi Kabupaten akan mempertimbangkan bentuk laporan monitoring ini, seperti Buku Putih Sanitasi Kabupaten yang aktual dengan sedikit penyesuaian, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten.


VI - 12

BAB Vi Strategi monitoring dan evaluasi sanitasi

Recommend Documents