MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2013
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL Cita-cita besar pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia adalah untuk mengantarkan anak Indonesia menjadi insan yang cerdas komprehensif. Program PAUD merupakan salah satu bentuk investasi pengembangan sumber daya manusia yang paling strategis. Mereka kelak akan menjadi penggerak pembangunan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih baik. Permasalahan PAUD masih sangat mendasar, baik masalah pemerataan akses maupun mutu. Dari aspek pemerataan, data tahun 2011/2012 menunjukkan APK PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahun baru mencapai 60,33%. Padahal target APK Tahun 2013 sebesar 67,4% dan tahun 2014 sebesar 72,9. Dari aspek mutu, masih banyak layanan yang belum sesuai standar. Selain itu, data menunjukkan masih terdapat 30.124 desa yang belum memiliki layanan PAUD atau baru sekitar 39,11% dari 77.013 desa/kelurahan/nama lain di seluruh Indonesia. Hal ini memerlukan kerja keras dan dukungan semua pemangku kepentingan. Dalam rangka peningkatan pemerataan akses layanan PAUD hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan program PAUD. Salah satu bentuknya, pada tahun 2013 ini Pemerintah Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi untuk
i
mengevaluasi kualitas layanan PAUD dalam rangka peningkatan kualitas, khususnya di desa yang memiliki layanan PPAUD. Saya menyambut gembira atas tersusunya buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi dinas Propinsi maupun Kabupaten dalam menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan Petunjuk Teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Jakarta,
Januari 2013
Direktur Jenderal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP.195703221982112001
ii
KATA PENGANTAR Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus berupaya meningkatkan akses dan mutu layanan program PAUD melalui berbagai fasilitasi dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Peran serta tersebut dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun lembaga. Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi bagi Penilik/Pengawas Bidang PAUD ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara umum tentang kebijakan dan program kerja Direktorat Pembinaan PAUD kepada semua pihak terkait. Sedangkan secara teknis tertuang dalam berbagai petunjuk teknis masing-masing program PAUD. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi. Semoga buku ini dapat membantu kelancaran tugas pokok penilik dalam melakukan pembinaan di bidang PAUD. Jakarta, Januari 2013 Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
iii
DAFTAR ISI Kata Pengantar........................................................................i Daftar Isi............................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN...................................................... 1 A. Latar Belakang......................................................... 2 B. Dasar Hukum.......................................................... 5 C. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis .......................... 5 D. Tujuan Petunjuk Teknis........................................... 5 BAB II PENGERTIAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PAUD............................. 6 A. Pengertian Monitoring Dan Evaluasi...................... 6 B. Tujuan Monitoring Dan Evaluasi........................... 7 C. Manfaat Monitoring Dan Evaluasi........................ 7 D. Aspek-Aspek Monitoring Dan Evaluasi.................. 8 E. Sasaran Monitoring Dan Evaluasi.......................... 9 F. Prinsip Monitoring Dan Program PAUD.............. 10 G. Metode Pengumpulan Data..................................... 11 BAB III KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI...................... 13 A. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi....................13 B. Prosedur Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi.....13 C. Peran Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi......... 14 D. Jadwal Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi........17 BAB IV PELAKSANAAN TEKNIS TINGKAT PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA................ 19 A. Pelaksanaan Teknis Tingkat Pusat ................. 19 B. Pelaksanaan Teknis Tingkat Propinsi................... 20 C. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota................... 23 BAB V PENUTUP............................................................... 29 Lampiran-Lampiran................................................................27 iv
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu dari lima program prioritas pembangunan pendidikan nasional. Menindaklanjuti kebijakan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perluasan akses dan mutu layanan PAUD. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 136 menyebutkan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia
Dini
mempunyai
tugas
melaksanakan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan anak usia dini. Pada Pasal 137 ditegaskan bahwa bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik,
sarana
dan
prasarana,
kelembagaan,
kemitraan pendidikan anak usia dini; 1
dan
2. Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini; 3. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini; 4. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini; 5. Pelaksanaan administrasi pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.; Berbagai
kebijakan
yang
berkenaan
dengan
pembinaan dan pelayanan PAUD telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun 2011 menunjukkan dari sekitar 30,1 juta anak usia dini (0-6 tahun) yang terlayani PAUD baru sekitar 34,54%, baik yang terlayani melalui PAUD Formal (TK/RA/BA) maupun PAUD Nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis, seperti
PAUD
Terintegrasi
BKB/Posyandu,
Taman
Pendidikan Anak Sholeh/TAPAS, Taman Asuh Anak Muslim/TAAM), dan sejenisnya. 2
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan penjaminan mutu dari implementasi tugas dan fungsi pembinaan PAUD perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur, dan berjenjang mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan demikian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dihasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan guna perbaikan program; merencanakan kegiatan bimbingan teknis dan dalam memberikan advokasi dan penguatan kelembagaan. B. DASAR HUKUM Dasar Hukum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program PAUD: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 31 ayat 4c dan Pasal 61 ayat 6; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010; 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
4
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 12. Permendikbud
Nomor
27
tahun
2012
Tentang
Pemberian Bantuan Sosial; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
C. RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS Petunjuk Teknis ini mengatur tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PAUD pada tingkat pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. D. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas
Pendidikan
Propinsi,
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. 5
BAB II PENGERTIAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PAUD A. PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring informasi
adalah
adalah
berkelanjutan
upaya
yang
pengumpulan
ditujukan
untuk
memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku
kepentingan
tentang
indikasi
awal
kemajuan dan kekuranganpelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program. 2.
Evaluasi adalah kegiatan terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/dampak yang telah ditetapkan. Kedua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan
karena dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
6
B. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI Memberikan implementasi
gambaran
program,
lengkap
terutama
untuk
tentang mengetahui
ketercapaian dari pelaksanaan program dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang terjadi sehingga Informasi ini berguna bagi pengambil keputusan untuk
melakukan
penyesuaian
dan
perbaikan
guna
mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. C. MANFAAT MONITORING DAN EVALUASI 1. Adanya data kuantitatif dan kualitatif serta berbagai informasi yang akurat tentang pelaksanaan program PAUD: a. Sarana dan prasarana yang digunakan; b. Proses pembelajaran dan peserta didik; c. Kelembagaan dan kemitraan; d. Permasalahan yang dihadapi serta solusinya; e. Daya serap Fisik dan Keuangan; f. Sumber daya manusia; g. Faktor penunjang lainnya.
7
2. Diperoleh rekomendasi atas perkembangan program yang sedang dan telah dilaksanakan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. 3. Sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna perbaikan program; 4. Sebagai
bahan
untuk
merencanakan
kegiatan
bimbingan teknis 5. Sebagai bahan advokasi dan penguatan kelembagaan. D. ASPEK-ASPEK MONITORING DAN EVALUASI Monitoring
dan
evaluasi
Program
PAUD
dilaksanakan pada aspek: 1. Masukan (Input) :
Mencakup ketersediaan dana, pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana
prasarana,
peserta
didik,
kurikulum, petunjuk teknis dan faktor penunjang lainnya; (contoh kemitraan); 2. Proses :
Berhubungan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar/ pedoman/ juknis/ juklak yang berlaku; proses pembelajaran dan evaluasi;
8
3. Keluaran (Output) :
Hasil secara langsung dari kegiatan/ program yang dilaksanakan,
berhubungan
dengan
ketercapaian
program. 4. Hasil (outcome) dan dampak (impact);
E. SASARAN MONITORING DAN EVALUASI Pada dasarnya Monitoring dan Evaluasi Program PAUD mempunyai sasaran: 1. Pelaksanaan program PAUD di tingkat Pusat, Dinas Pendidikan
Provinsi,
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Monitoring di tingkat pusat dilaksanakan untuk semua program subdit di lingkungan direktorat Pembinaan PAUD, di tingkat provinsi dilaksanakan untuk semua dinas pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan dilaksanakan secara sampling pada daerah yang dianggap sudah mewakili sasaran monitoring dan evaluasi. 2. Lembaga Monitoring dan evaluasi yang terkait profil lembaga dilakukan secara terintegrasi dengan pendataan PAUD 9
setiap tahun sekali, diperuntukkan bagi semua lembaga PAUD. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan layanan PAUD di lembaga dilaksanakan secara sampling pada daerah yang dianggap sudah mewakili sasaran monitoring dan evaluasi, minimal 2 kali setahun. F. PRINSIP
MONITORING
DAN
EVALUASI
PROGRAM PAUD 1. Terencana:
bahwa
pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal; 2. Objektif: bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sesuai kondisi yang ada di lapangan, dan didasarkan pada standar/ kriteria/pedoman/juknis/juklak yang ada; 3. Dapat dipertanggungjawabkan: bahwa pelaksanaan
monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan metode yang tepat sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan; 4. Berkesinambungan: bahwa pelaksanaan monitoring
dan evaluasi dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan;
10
5. Transparan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi
dilaksanakan secara terbuka
dan hasilnya dapat di
akses oleh berbagai pihak; 6. Efektif dan efisien, dalam penggunaan dana, waktu
dan tenaga;
G. METODE PENGUMPULAN DATA Metoda
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan
monitoring evaluasi adalah sebagai berikut: 1.
Wawancara: Adalah
proses
pengumpulan
data
dengan
cara
berkomunikasi atau bertatap muka dengan responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam; 2.
Observasi: Adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan langsung untuk melihat program yang sedang berjalan maupun hasil-hasilnya;
3.
Analisa dokumen: Dilakukan untuk uji silang antara jawaban yang disampaikan oleh responden dengan kesesuaian dokumen yang ada;
11
4.
Penggunaan data sekunder; Adalah penggunaan data dari sumber lain, misalnya dari data laporan penelitian dan lain-lain;
12
BAB III KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI A. PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI Petugas
yang
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di masingmasing tingkatan administrasi. B. PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 1. Persiapan
a. Menetapkan aspek program, target dan indikator yang akan dicapai; b. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi berdasarkan aspek dan indikator; c. Menyusun rencana kerja (termasuk jadwal); d. Orientasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menyamakan persepsi. 2. Pelaksanaan 13
a. Pengumpulan data; b. Editing data; c. Pengolahan dan analisis data; d. Review untuk mendapatkan pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan yang berisi tentang rekomendasi dan pembinaan kepada pengelola program dan lembaga; e. Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi. 3. Tindak Lanjut
Pemanfaatan data untuk perbaikan program dan pengembangan di masa yang akan datang. C. PERAN PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI 1. Tingkat Pusat a. Menyusun juknis monitoring dan evaluasi; b. Merencanakan sistem monitoring dan evaluasi yang akan dijalankan; c. Menyusun
panduan
monitoring dan evaluasi;
14
penggunaan
instrumen
d. Melaksanakan sosialisasi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi dalam kegiatan koordinasi teknis program; e. Menggandakan dan mendistribusikan juknis; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat Provinsi, dan melakukan uji petik ke tingkat Kabupaten/Kota, dan lembaga; g. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, dan menggunakan
hasilnya
untuk
perbaikan
dan
pengembangan program ke depan; h. Mendesiminasikan hasil monitoring dan evaluasi; 2. Tingkat Provinsi a. Merencanakan
program
kerja
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi; b. Sosialisasi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam kegiatan koordinasi teknis program tingkat Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat Kabupaten/Kota dan melakukan uji petik ke lembaga;
15
d. Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi, dan
menggunakan
hasilnya
untuk
perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang; e. Menyampaikan
laporan
hasil
monitoring dan
evaluasi ke tingkat pusat pada saat pelaksanaan workshop
kegiatan
evaluasi
program
yang
dilakukan di tingkat pusat; 3. Tingkat Kabupaten/Kota a. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi; b. Melaksanakan uji petik lapangan ke beberapa lembaga secara acak; c. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, serta menggunakan
hasilnya
sebagai
bahan
untuk
memperbaiki pelaksanaan program di lapangan dan bahan untuk melaksanakan supervisi; d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada dinas pendidikan provinsi; Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi beserta output yang diharapkan dari pelaksana di masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:
16
Keterangan: Tanda panah menunjukkan alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi, angka menunjukkan tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sedangkan tanda panah garis putus menunjukkan alur umpan balik. D. JADWAL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI Jadwal
pelaksanaan
monitoring
evaluasi
disesuaikan dengan jadwal pendataan PAUD berbasis online di tingkat kecamatan, dengan contoh tabel sebagai berikut:
17
18
BAB IV PELAKSANAAN TEKNIS TINGKAT PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA A. PELAKSANAAN TEKNIS TINGKAT PUSAT Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
yang
dilaksanakan oleh segenap unsur tingkat pusat seperti Direktorat Pembinaan PAUD, Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sesditjen PAUDNI serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud meliputi kegiatan-kegiatan persiapan,
pelaksanaan,
pelaksanaan
teknis
dan
yang
tindak
lanjut.
dilakukan
Adapun
tingkat
pusat
diantaranya adalah: 1. Menyusun kebijakan sistem pendataan PAUD; 2. Menyusun petunjuk teknis; 3. Menyelenggarakan pertemuan di tingkat pusat untuk sosialisasi
dan
workshop
pendataan
dengan
mengundang propinsi serta melakukan verifikasi data; 4. Menyediakan biaya pedataan untuk tim monitoring dan evaluasi tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan petugas
lapangan
Kabupaten/Kota
di
sesuai
diterbitkan oleh propinsi; 19
tingkat
dengan
SK
Kecamatan/ yang
telah
5. Validasi data yang telah di-input oleh tim monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota; 6. Mengolah dan menyajikan data secara nasional; B. PELAKSANAAN TEKNIS TINGKAT PROPINSI Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat Propinsi adalah petugas yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melalui SK. Sedangkan pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya: 1. Persiapan a. Menyusun rencana kerja (termasuk jadwal); b. Menetapkan jumlah sampel layanan PAUD yang akan di validasi. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut:
Nomenklatur layanan (TK. KB, TPA, dan SPS);
Letak geografis;
Kondisi Perekonomian;
c. Orientasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menyamakan persepsi; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat Kabupaten/Kota
termasuk 20
melakukan
validasi
lembaga
(menggunakan
instrumen
pemantauan
Lembaga PAUD); e. Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi, dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; f. Menyampaikan
laporan
hasil
monitoring
dan
evaluasi ke tingkat pusat; 2. Pelaksanaan : a. Pengumpulan data; Pengumpulan data-data di tingkat provinsi terdiri dari : a) Terkait dengan pengunaan dana : Data daya serap fisik dan keuangan (Lampiran 1) Rekap Alokasi dana APBD (Lampiran 2) b) Uji petik (Validasi) terhadap layanan lembaga : Jumlah uji petik lembaga disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan anggaran; b. Editing data; c. Pengolahan dan analisis data; d. Pengkajian ulang untuk mendapatkan pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan 21
yang berisi tentang rekomendasi dan pembinaan kepada pengelola program dan lembaga; e. Melaporkan hasil
monitoring dan evaluasi ke
Direktorat Pembinaan PAUD; f. Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota; 3. Tindak Lanjut Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan rekomendasi untuk perbaikan program dan pengembangan di masa yang akan datang; 4. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi a. Monitoring dilaksanakan
terhadap pada
rekap
April
dan
dana
APBD
Oktober
II
setiap
tahunnya; b. Monitoring terhadap rekap jumlah penerima bantuan dana dilaksanakan setiap bulan juli dan oktober; c. Monitoring dan evaluasi pendataan dilaksanakan pada bulan Agustus, sedangkan uji petik (validasi hasil monitoring evaluasi instrumen pemantauan lembaga PAUD) dilaksanakan bulan AgustusOktober, sebaiknya dilaksanakan setelah penilik/ pengawas PAUD melaksanakan kegiatan monitoring
22
evaluasi pendataan serta pemantauan terhadap layanan PAUD; d. Pemasukan data dari penilik/ pengawas PAUD dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan akhir Bulan Oktober Penyerahan hasil inputing data ke Tingkat
Propinsi
dilaksanakan
bulan
awal
November. C. PELAKSANAAN TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pelaksana
monitoring
dan
evaluasi
di
tingkat
Kabupaten/Kota adalah Penilik/Pengawas PAUD dan petugas yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melalui SK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, diantaranya: 1. Persiapan; a. Menyusun rencana kerja (termasuk jadwal); b. Menetapkan jumlah sampel layanan PAUD yang akan
divalidasi
kualitas 23
layanan
(dengan
menggunakan instrumen layanan) yang ada di Kabupaten/Kota. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut: Nomenklatur layanan (TK. KB, TPA, dan SPS); Letak geografis; Kondisi Perekonomian; c. Orientasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menyamakan persepsi; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat Kabupaten/Kota
termasuk
melakukan
validasi
lembaga (penggunaan instrumen lembaga); e. Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi, dan
menggunakan
hasilnya
untuk
perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang; f. Menyampaikan
laporan
hasil
monitoring dan
evaluasi ke tingkat pusat; 2. Pelaksanaan; a. Pengumpulan data; Pengumpulan data-data di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari: 1) Terkait
dengan
Kabupaten/Kota; 24
ralokasi
dana
di
Rekap alokasi dana APBD Kabupaten/Kota (Lampiran 2B); 2) Uji petik/Validasi layanan lembaga; Jumlah
Uji
petik/validasi
lembaga
disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan anggaran); b. Editing data; c. Pengolahan dan analisis data; d. Pengkajian ulang untuk mendapatkan pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan yang berisi tentang rekomendasi dan pembinaan kepada pengelola program dan lembaga; e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Dinas Pendidikan Propinsi; f. Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota; 3. Tindak Lanjut; Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai landasan perencanaan maka tindak lanjut dapat di tetapkan kebijakan Perbaikan dan pengembangan program di masa yang akan datang; 4. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi; 25
a. Monitoring rekap dana APBD II dilaksanakan pada April dan Oktober setiap tahunnya; b. Monitoring rekap jumlah penerima bantuan dana block grant dilaksanakan setiap bulan Juli dan Oktober; c. Monitoring dan evaluasi pendataan dilaksanakan pada bulan agustus, sedangkan uji petik (validasi hasil monitoring evaluasi instrumen pemantauan lembaga PAUD) dilaksanakan bulan AgustusOktober, sebaiknya dilaksanakan setelah Penilik/ Pengawas
PAUD
melaksanakan
kegiatan
monitoring
evaluasi pendataan serta pemantauan
terhadap layanan PAUD; d. Pemasukan data dari Penilik/ Pengawas PAUD dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Oktober Penyerahan hasil input data ke Tingkat
Propinsi
dilaksanakan
November;
26
bulan
awal
BAB V PENUTUP Tingkat
keberhasilan
dan
penjaminan
mutu
pelaksanaan program dapat diketahui melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Petunjuk teknis Monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pelaksana monitoring evaluasi di setiap tingkatan administrasi sehingga diperoleh data dan informasi akurat yang berguna sebagai alat ukur untuk mengetahui
kemajuan
program,
proses
hambatan/permasalahan yang terjadi,
pelaksanaan, sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana
strategis,
serta
bahan
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PAUD pada tahun yang akan datang.
27
28
29
30
31
32
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013
www.paud.kemdikbud.go.id
