KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Wahyuningsih Darajati Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Hotel Manhattan, 24 November 2011
www.bappenas.go.id
1
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
OUTLINE
I. PENDAHULUAN II. PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL III. PERPRES NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK) IV. TINDAK LANJUT
www.bappenas.go.id
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PENDAHULUAN
www.bappenas.go.id
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1.
2. 3.
Mengapa Perubahan Iklim Menjadi Perhatian Indonesia?
Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim sebagai negara kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sumber daya alam. Aksi Perubahan Iklim merupakan suatu target untuk pencapaian Pembangunan Nasional dan Millennium Development Goals (MDGs). Perlu respon untuk melakukan mitigasi dan adaptasi agar masyarakat siap untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan iklim (low carbon development & perubahan behavior).
Indonesia secara sukarela dan aktif berkontribusi dalam penurunan gas rumah kaca (GRK) www.bappenas.go.id
4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERUBAHAN IKLIM
Dampak Perubahan Iklim terhadap Pembangunan Kejadian Ekstrim
• Kejadian ekstrim Iklim, Cuaca, Suhu udara, Curah hujan peningkatan intensitas bencana dan prevalensi penyakit
Dampak terhadap Kemiskinan & Sasaran Pembangunan Nasional
• Penurunan produksi & produktivitas tenaga kerja, ketimpangan tinggi dampak terhadap perdagangan, fiskal dan pertumbuhan ekonomi makro dan efek pengentasan kemiskinan • Pengurangan akses bagi masyarakat miskin terhadap aset penghidupan mereka • Strategi penanggulangan kemiskinan kurang efektif dan peningkatan kerentanan masyarakat miskin
Dampak terhadap Sasaran MDGs
• Ancaman terhadap ketahanan pangan • Kerentanan mata pencaharian, kerusakan pada infrastruktur • Ancaman terhadap perempuan, wanita hamil dan anak-anak penyakit, kemiskinan • Ancaman terhadap kondisi lingkungan
www.bappenas.go.id
5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
II. PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
www.bappenas.go.id
Strategi Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• Mengintegrasikan program adaptasi dan mitigasi ke dalam Rencana Pembangunan nasional • RPJP: Perubahan iklim menjadi tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan & pengurangan kemiskinan 1. UNFCCC 1992 : • Pasal 3.4 : pihak anggota UNFCCC perlu memasukkan perubahna iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional. • Pasal 4.1 : semua negara untuk mengembangkan prioritas pembangunan yang spesifik sesuai tujuan nasional 2. Rencana Aksi Bali 2007 Negara maju memberikan kontribusi untuk upaya mitigasi Mencanangkan upaya peningkatan adaptasi, pengembangan teknologi, penyediaan sumber pendanaan, dan tindakan terhadap deforestasi www.bappenas.go.id
• Rencana Aksi Nasional menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI)2007 • Indonesia : National Responses to Climate Change (yellow book) 2007-2009 • Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 2010 • Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) 2010
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pengarusutamaan Perubahan Iklim Ke dalam Agenda Pembangunan Nasional
Visi 2025: Indonesia Asri dan Lestari
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL 20052025 RPJMN 2005-2009
BALI ACTION PLAN
KOMITMEN PRESIDEN UNTUK MENURUNKAN EMISI (G20, Sept 2009)
INDONESIA CLIMATE CHANGE SECTORAL ROADMAP (ICCSR)
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2015-2019
Mitigasi
Adaptasi
www.bappenas.go.id
RPJMN 2020-2025
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNA N EMISI GAS RUMAH KACA (RAN – GRK)
1. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan 2. PI sebagai kebijakan lintas bidang
• APBN • Kerjasama Bilateral / Multilateral Inisiatif Swasta
ICCTF
8
Prioritas Nasional RPJM 2010 - 2014 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Prioritas Nasional 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9
2
Pendidikan
3
Kesehatan
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
4
Penanggulangan Kemiskinan
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
5
Ketahanan Pangan
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
Four Track Strategy
• • • •
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pro-growth Pro-job Pro-poor Pro-environment www.bappenas.go.id
Kesejahteraan masyarakat dan ekonomi ramah lingkungan yang berkelanjutan 9
Prioritas Nasional dan Rencana Aksi
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Prioritas • • • Ketahanan • Pangan • •
Energi
• • • • • •
• Lingkungan • Hidup dan • Pengelolaan • Bencana
Fokus Lahan, Area Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Pertanian Infrastruktur Penelitian dan Pengembangan Investasi, Keuangan dan Subsidi Pangan dan Nutrisi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Negara Kapasitas Energi Energi Terbarukan Produksi Minyak dan Gas Derivatif Konversi Gas Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sistem Peringatan Dini Peningkatan Kapasitas dalam Mitigasi Bencana
www.bappenas.go.id
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
III. PERPRES NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK)
www.bappenas.go.id
Mitigasi Perubahan Iklim KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
RAN-GRK adalah pedoman untuk langkah-langkah dalam memfasilitasi mitigasi perubahan iklim.
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% Upaya sendiri
26+15=41% Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
PERTANIAN
ENERGI DAN TRANSPORTASI
INDUSTRI Perpres No. 61/2011 RAN-GRK
Perpres No. 71/2011 GHG Inventory dan MRV
LIMBAH
Note: Rapat Menko Perekonomian 29 Des 2009 Bappenas ditugasi sbg koordinator penyusunan RAN -GRK
www.bappenas.go.id
12
Prinsip Dasar dan Substansi RAN-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Prinsip Dasar : Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berkelanjutan Perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan Substansi dan Kriteria Kegiatan : Terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Nasional dan ter- update secara rutin Kegiatan Inti mencakup 5 (lima) bidang untuk penurunan emisi. Kegiatan tersebut menghasilkan penurunan emisi GRK dengan biaya satuan termurah & terintegrasi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan (co-benefit) Kegiatan pendukung mendukung kegiatan inti (secara tidak langsung menurunkan emisi) melalui perkuatan kerangka kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, sosialisasi, penelitian, dan kegiatan lain yang mempunyai andil menurunkan emisi Disusun berdasarkan kegiatan yang sudah ada, dan memiliki manfaat tambahan dalam penurunan emisi gas rumah kaca (kegiatan-kegiatan pembangunan yang rendah karbon Dalam bidang kehutanan dan lahan gambut melalui pencegahan deforestasi, degradasi hutan, konservasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya
www.bappenas.go.id
13
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Alokasi Penurunan Emisi di 5 Sektor/Bidang Utama Pada Tahun 2020
o Identifikasi Program Sektoral Penurunan Emisi SEKTOR
TARGET PENURUNAN (Gton CO2e) 26%
41%
Kehutanan dan Lahan Gambut
0.672
1.039
Pertanian
0.008
0.011
Energi dan Transportasi
0.036
0.056
Industri
0.001
0.005
Limbah
0.048
0.078
Total
0.767
1.189
www.bappenas.go.id
1. Target Emisi dan alokasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan metodologi. Koord revisi Bappenas 2. Pedoman RAD-GRK selesai dalam 3 bulan. 3. RAD-GRK selesai disusun dalam 1 tahun.
14
Pembagian Tugas (Perpres No. 61/2011) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
BAPPENAS
Kementerian/ Lembaga
Daerah (Gubernur)
•Melaksanakan RAN-GRk pada bidang masingmasing •Melakukan inventarisasi pada bidang masingmasing •Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK kepada Menko Ekuin, Bappenas, dan KLH
•Wajib Menyusun RADGRK (12 bulan setelah Perpres RAN-GRK) didatandangani bedasarkan Rencana Aksi Kabupaten/Kota •Menyampaikan Laporan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
•Koordinasi evaluasi dan kajiulang RAN-GRK •Menyusun Pedoman RAD-GRK •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK •Melaporkan hasilhasilnya kepada Menko Perekonomian
MENKO PEREKONOMIAN •Koordinasi Pemantauan •Menetapkan perubahan Matriks •Melaporkan kepada Presiden
KLH •Mengkoordinasikan inventasisai GRK •Menyusun Pedoman MRV •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK •Melaporkan hasilhasilnya Kepada Menko Perekonomian
MENKO Kesejahteraan Rakyat •Koordinasi Pemantauan Inventory GRK, penyusunan pedoman dan metodologi MRV
Kementerin Dalam Negeri •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK
www.bappenas.go.id
15
RAN-GRK, INVENTORY DAN MRV KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
RAN-GRK
INVENTORY
(Perpres 61/2011)
(Perpres 71/2011)
Sistem MRV (Perpres 71/2011) 1. Ketiganya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan perlu dibangun secara bersama dan integratif. 2. Inventory dan MRV perlu berdasarkan data yang tersedia terutama di daerah (localized indicator) mulai dari data yang ada dan mudah dilakukan membangun data yang dibutuhkan perbaikan/penyempurnaan data 3. Sistem MRV-nationalized (sesuai kondisi nasional/domestik) namun tetap sesuai dengan sistem global www.bappenas.go.id
16
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Hubungan Sinergis RAN-RAD GRK
RAN GRK Target: 26-41%
Hutan dan Lahan Gambut
Pertanian
RAD GRK Provinsi 1
Energi dan Transportasi
Industri
RAD GRK Provinsi 2
RAD GRK Provinsi 3
Limbah
RAD-GRK adalah bagian dari RAN-GRK
www.bappenas.go.id www.bappenas.go.id
17
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PANDUAN PENYUSUNAN RAD-GRK
RAN-GRK www.bappenas.go.id
RAD-GRK
18
Kebijakan dan Strategi per Bidang KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pertanian Kebijakan: • Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Pertanian dengan emisi GRK yang rendah. • Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi. Strategi:
• Optimalisasi sumber daya lahan dan air secara optimal. • Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dna mengabsorbsi CO2 secara optimal. • Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan. • Memperlancar sirkulasi air pada jaringan.
Kehutanan dan Lahan Gambut
Kebijakan: • Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dan negara. • Pengelolaan sistem jaringan dan tata pada rawa. • Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut yang sudah ada) • Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emiisi serendah mungkin dengan emisi rendah dan absorbsi C02 secara optimal. Strategi: • Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK • Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK • Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi • Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan • Optimalisasi sumber daya lahan dan air secara optimal tanpa melakukan deforestasi • Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal.
www.bappenas.go.id
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Energi dan Transportasi
Kebijakan: • Penghematan penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun pengurangan konsumsi energi. • Penggunaan bahan bakar yang bersih (fuel switching). • Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). • Pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, perkeretaapian maupun mesin kendaraan bermotor. • Pengembangan transportasi masal di daerah perkotaan. Strategi: • Avoid – pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan melalui penata-gunaan lahan. • Shift – pergeseran pola penggunaan kendaraan pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah karbon seperti saranan transportasi publik, tidak bermotor, air, dan sebagainya. • Improve – peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar rendah emisi.
Industri
Limbah
Kebijakan: Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi.
Kebijakan: Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah.
Strategi: • Melaksanakan audit energi khususnya pada industriindustri yang boros energi. • Pemberian insentif pada program efisiensi energi.
Strategi: • Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA. • Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle). • Pemanfaatan limbah/sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan. • Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan. • Perluasan kelembagaan dan peraturan daerah.
www.bappenas.go.id
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
IV. TINDAK LANJUT
www.bappenas.go.id
Rencana Pelaksanaan RAN-GRK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1.
2.
3.
Koordinasi pelaksanaan RAN-GRK dengan stakeholders pusat : a. Pembentukan Tim Koordinasi dengan Pokja per bidang b. Penyepakatan metodologi dan perhitungan (indikator) c. Penyepakatan sistem Monitoring dan Evaluasi (MRV) Perpres No.71/2011 Koordinasi pelaksanaan dengan stakeholders daerah : a. Pembentukan Pokja di daerah b. Sosialisasi dan pendampingan c. RAD-GRK sebagai bagian dari RAN-GRK untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Indonesia Kerjasama/Jejaring Perguruan Tinggi, NGO, kelompok strategis (pemuda, dll) www.bappenas.go.id
22
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Rencana Sosialisasi
Langkah selanjutnya : 1. Finalisasi Pedoman Umum dan Pentunjuk Teknis RAD-GRK 2. Sosialisasi di pusat 3. Sosialisasi di daerah: (i) Jawa, (ii) Sumatera, (iii) Kalimantan, (iv) Sulawesi, Maluku, dan Malut (v) Papua dan Papua Barat, (vi) Bali, NTT, dan NTB 4. Pendirian Help Desk atau Sekretariat di Pusat untuk pelaksanaan RAN-GRK dan penyusunan RAD-GRK 5. Pendampingan/fasilitasi
www.bappenas.go.id
23
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TERIMA KASIH
www.bappenas.go.id
24
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Langkah Bersama di Pusat dan di Daerah Tim Koordinasi Perubahan Iklim Kemen PPN/Bappenas dan Kemen LH
Pokja Pertanian
Pokja Kehutanan dan Lahan Gambut
Pokja Energi dan Transportasi
Pokja Industri
Pokja Limbah
Panel Ahli Pengembangan Ekonomi Hijau
www.bappenas.go.id
25
