REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2011

KATA PENGANTAR Prof. Armida Salsiah Alisjahbana MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS

Pengendalian Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia pada saat ini dan akan datang. Berbagai kejadian alam telah menunjukkan bahwa perubahan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan, dan iklim ekstrim telah mengakibatkan berbagai dampak buruk terhadap kehidupan termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian yang serius dalam menghadapi dampak perubaan iklim tersebut dengan memberikan komitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut konkrit dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011. RAN-GRK telah menjabarkan komitmen penurunan emisi GRK ke dalam: (i) Alokasi target penurunan emisi ke dalam 5 (lima) bidang utama yaitu Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri, dan Pengelolaan Limbah (ii) Program Pemerintah untuk memfasilitasi terjadinya penurunan emisi GRK secara nasional, baik di pusat maupun di daerah Dengan demikian, RAN-GRK merupakan pedoman nasional untuk penurunan emisi yang akan dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sangat penting dalam penurunan emisi GRK di daerah. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam rangka menurunkan emisi GRK di masingmasing wilayah provinsi. Untuk membantu penyusunan RAD-GRK tersebut, maka disusunlah Buku Pedoman ini, yang menjelaskan secara ringkas tentang substansi dan sistemastika RAD-GRK, proses dan prosedur penyusunannya, dan cara mengorganisasikan kegiatan dan kelembagaan yang diperlukan, serta contoh-contoh penerapan dalam bentuk tabel-tabel sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan. Buku Pedoman Penyusunan RAD-GRK ini disusun melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak seperti para ahli dari berbagai perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan terutama dengan perwakilan daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Buku Pedoman ini. Mari kita gunakan Buku Pedoman ini untuk menyusun RAD-GRK agar komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dapat dilakukan dalam langkah nyata, sehingga menuju pembangunan nasional yang rendah karbon dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi GRK secara global. Jakarta, Desember 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Prof. Armida S. Alisjahbana


3

DAFTAR ISI

0 I II III IV V

Kata Pengantar 1 Daftar Isi 3 Daftar Tabel 4 Daftar Gambar 4 Daftar Istilah 5 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 7 1.2. Tujuan 7 1.3. Ruang Lingkup 7 1.4. Landasan Hukum 7 BAB II. SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1. 2.2.

Substansi RAD-GRK Struktur RAD-GRK

8 9

BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK Tahap Persiapan Tahap Pengumpulan Data Tahap Penghitungan Tahap Perumusan Rencana Aksi Tahap Penetapan

11 12 13 15 18 20

BAB IV. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Pengorganisasian Uraian Tugas Mekanisme Kerja Jadwal Penyusunan RAD-GRK

BAB V. PENUTUP

22 23 24 24

4


LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9.

Contoh Format Identifikasi Awal Sumber Emisi GRK Contoh Format Pengumpulan Data Kebijakan dan Rencana Pembangunan Contoh Format Matrik RAD-GRK Contoh Format Matrik Skala Prioritas Aksi Mitigasi Contoh Format Pendataan Kelembagaan Publik Contoh Format Pendataan Kelembagaan dan Kegiatan Masyarakat/Pelaku Usaha Contoh Format Pemetaan Peran Kelembagaan Daerah Contoh Data-Data yang Relevan dengan Perubahan Iklim Alur Hubungan RAN-GRK, RAD-GRK, dan Pedoman

27 28 31 33 34 35 36 37 38

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD-GRK 9 Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK 22 Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD-GRK 24

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Substansi Inti RAD-GRK 8 Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD-GRK 11 Gambar 3.2. Tahap Persiapan 12 Gambar 3.3. Tahap Pengumpulan Data 13 Gambar 3.4. Tahap Penghitungan 15 Gambar 3.5. Contoh Baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan 16 Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi 17 Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi 18 Gambar 3.8. Proses PenentuanSkala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi 19 Gambar 3.9. Tahap Penetapan 21 Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK 23


DAFTAR ISTILAH APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara BAU : Business As Usual Baseline : Garis Dasar Base year : Tahun dasar yang digunakan untuk menyusun Baseline (2010) Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah BPS : Biro Pusat Statistik Emisi (netto) : Tingkat emisi GRK dikurangi tingkat serapan GRK GRK : Gas Rumah Kaca ICCSR : Indonesia Climate Change Sektoral Roadmap KAK : Kerangka Acuan Kerja KLH : Kementrian Lingkungan Hidup K/L : Kementrian/Lembaga Kemendagri : Kementrian Dalam Negeri MRV : Measurement Reporting Verification NAMAs : Nationally Appropriate Mitigation Actions OPD : Organisasi Perangkat Daerah PerPres : Peraturan Presiden Penurunan Emisi GRK : Tingkat emisi (netto) Baseline dikurangi tingkat emisi aksi mitigasi RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca REDD+ : Reducing Emissions from Deforestations and Forest Degradation Renstra K/L : Rencana StrategisKementerian/Lembaga Renja K/L : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga RKP : Rencana Kerja Pembangunan RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah RPJP Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJP Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RTRWP/K : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah TPA : Tempat Pembuangan Akhir UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change

5


7

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang RAD-GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK dalam kurun waktu tertentu. Dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen ini adalah Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN-GRK yang menjabarkan target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 dapat dicapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah. Dalam menyusun RAD-GRK, harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K) yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah seperti: Renstra SKPD, RPJMD, RKPD dan APBD. RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintregasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD. Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. RAD-GRK dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada. 1.2. Tujuan Pedoman Penyusunan RAD-GRK bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun RAD-GRK, agar terjamin konsistensi secara nasional dalam upaya mengurangi emisi GRK. 1.3. Ruang Lingkup

Pedoman penyusunan RAD-GRK meliputi : a) Substansi dan Struktur RAD-GRK b) Proses dan Prosedur Penyusunan RAD-GRK c) Pengorganisasian berbagai kegiatan dan lembaga yang terkait dengan penyusunan RAD-GRK, termasuk jadwal penyusunan

1.4. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RAD-GRK antara lain adalah: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. f) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. g) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunanan Emisi Gas Rumah Kaca.

8


BAB II SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRK Bab ini secara ringkas menjelaskan tentang substansi inti yang terkandung di dalam RAD-GRK, dan struktur (sistematika) penulisan dokumen RAD-GRK. 2.1. Substansi RAD-GRK Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen1 , yaitu: 1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah. 2. Baseline BAU emisi GRK Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).

3.

Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung. a) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/subbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru). b) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/ kelompok aksi mitigasi yang diusulkan. c) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan. d) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.

4. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih.

5. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi, pengukuran dan pemantauan program/ kegiatan RAD-GRK di daerah.

3. Usulan Rencana Aksi Mitigasi 2. Baseline Emisi GRK

1. Sumber , Potensi dan Karakteristik Emisi GRK

RAD-GRK

Gambar 2.1. Substansi Inti RAD-GRK

1Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub-Bab 3.1.

4. Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi

5. Kelembagaan dan Pendanaan


9

2.2. Struktur RAD-GRK RAD-GRK terdiri dari 7 (tujuh) bab yang berisi elemen-elemen substansi inti RAD-GRK seperti yang telah dijelaskan di Bab 2.1 . Penjelasan secara rinci dari setiap Bab disampaikan pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD-GRK

BAB RADGRK

SUBSTANSI

DESKRIPSI

REFERENSI DAN ALAT BANTU

I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Keluaran 1.4. Dasar Hukum 1.5. Kerangka waktu Penyusunan

Bab ini menguraikan latar belakang, • PerPres 61/2011 tujuan dari penyusunan RAD-GRK, • PerPres 71/2011 keluaran yang diharapkan, dasar hukum yang terkait dengan perubahan iklim sebagai mandat bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD-GRK, serta kerangka waktu penyusunannya.

II.

PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK 2.1. Profil dan Karakteristik Daerah 2.2. Program prioritas daerah 2.3. Permasalahan Emisi GRK

Bab ini menjelaskan profil dan karakteristik umum daerah, kebijakan dan rencana strategis, program prioritas daerah, sumber emisi/potensi serapan GRK yang terdapat di wilayah provinsi, berikut dengan permasalahan yang dihadapi.

III.

PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP 3.1. Pembagian Urusan 3.2. Ruang Lingkup Daerah

Bab ini menjelaskan secara ringkas pembagian urusan baik sektoral maupun wilayah administratif sebagai bahan masukan untuk menentukan ruang lingkup daerah. Penentuan ruang lingkup ini juga didasarkan pada hasil analisis Bab 2.

• RPJPD • RTRWP/K • RPJMD • Renstra SKPD • Lampiran 1 • Lampiran 2 • Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (sub-bab 7.6) • Lampiran 1 • Lampiran 2

Dalam Bab ini Pemerintah Provinsi menetapkan bidang/sub-bidang dan kegiatan , serta wilayah administratif yang memiliki sumber emisi GRK dan berpotensi menurunkan emisi GRK. IV.

ANALISIS EMISI GRK 4.1 Penyusunan baseline emisi GRK 4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi 4.3 Skala Prioritas

Bab ini menjelaskan tentang baseline • Petunjuk Teknis K/L emisi GRK, usulan penurunan emisi • Lampiran 3 GRK dan perkiraan penurunan emisi • Lampiran 4 sebagai hasil dari mitigasi. Berdasarkan pertimbangan tingkat penurunan emisi GRK dan biaya yang diperlukan, serta kriteria lain yang disepakati bersama, dilakukan penyusunan skala prioritas . Analisis ini didasarkan pada metodologi sektoral yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait (Pokja) di tingkat nasional (dan juga mengacu pada metodologi internasional), serta Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH (yang mengacu kepada IPCC Guideline). Dengan menggunakan hasil analisis ini, Pemerintah Provinsi menetapkan target jumlah penurunan emisi GRK daerah (per bidang atau gabungan) yang berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

10


BAB RADGRK

SUBSTANSI

DESKRIPSI

REFERENSI DAN ALAT BANTU

V.

STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK 5.1 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran 5.2 Identifikasi sumber pendanaan 5.3 Penyusunan jadwal implementasi

Bab ini menjelaskan strategi • Lampiran 5 pelaksanaan aksi mitigasi terpilih, • Lampiran 6 meliputi: lembaga pelaksana, sumber • Lampiran 7 pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.

VI.

MONITORING DAN EVALUASI

Pada Bab ini Pemerintah Provinsi membuat rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi-aksi mitigasi yang terdapat di dalam RAD-GRK dan melaporkan melalui Bappeda hasil pemantauan tersebut kepada lembagalembaga terkait baik ditingkat provinsi maupun pusat .

VII.

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan, saran dan kaidah-kaidah pelaksanaan RADGRK

Matrik RAD-GRK

Matrik ini berisi tentang daftar aksi-aksi • Petunjuk Teknis K/L mitigasi daerah per bidang, perkiraan • Lampiran 3 jumlah penurunan emisi GRK, perkiraan biaya dan sumber biaya, jadwal waktu implementasi, dan penanggung jawab/pelaksana kegiatan.

Lampiran


11

BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK Bab III ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan RAD-GRK dan beberapa prinsip penting serta tahapan yang diperlukan agar dokumen RAD-GRK dapat disusun oleh Tim Penyusun Provinsi. 3.1. Prinsip-prinsip penyusunan RAD-GRK

Dalam upaya penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Provinsi harus mengacu kepada beberapa prinsip yang sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu: a) RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah. b) RAD-GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat. c) RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan. d) RAD-GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK. e) RAD-GRK merupakan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan baru yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK. f) Penyusunan RAD-GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-GRK, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (participation). g) Pelaksanaan kegiatan dalam RAD-GRK harus mengikuti sistem pemantauan, penilaian dan pelaporan yang berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku2 dan bersifat dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi. Selanjutnya, tahapan proses penyusunan RAD terdiri dari: (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Pengumpulan Data; (3) Tahap Penghitungan ; (4) Tahap Perumusan Rencana Aksi; dan (5) Tahap Penetapan. Setiap tahap memiliki berbagai kegiatan penting yang saling terkait satu sama lain. Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen kerja (buku) RAD-GRK seperti yang telah dibahas di dalam Bab II. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan ke-5 tahapan ini adalah 9 sampai dengan 12 bulan yang sejalan dengan amanat PerPres 61/2011 pasal 6 ayat 2. Gambar 3.1 di bawah ini merinci setiap tahapan tersebut disertai dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan.

1. PersiapanAwal a. Pembentukan Tim b. Sidang Pleno Tim

5. Data dan Informasi Umum

2. Identifikasi Awal

6. Data dan Informasi Teknis

3. Persiapan Teknis

7. Pendataan Kelembagaan Publik

4. Konsultasi Publik

8. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

9. Penghitungan Emisi Baseline

10. Usulan Aksi Mitigasi

11. Pemetaan Kelembagaan Daerah

12. Konsolidasi Hasil Pokja a. Sidang Pleno Tim b. Konsultasi Publik 13. Penetapan Skala Prioritas 14. Penentuan Target Reduksi Emisi GRK 15. Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK

16. Draft Naskah Peraturan Gubernur 17. Penetapan Peraturan Gubernur Tentang RAD-GRK

18. Sosialisasi RAD-GRK

Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD-GRK 2 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

12


3.2. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan tahap awal dan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan RADGRK, karena pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis antara lain seperti yang tertera pada Gambar 3.2. berikut ini.

1. Persiapan Awal a. Pembentukan Tim b. Sidang pleno Tim

2. Identifikasi Awal Identifikasi pemahaman tim Identifikasi kebutuhan tim Identifikasi kegiatan penghasil emisi GRK

3. Persiapan Teknis Penyimpulan Data Awal Identifikasi Metodologi Penyiapan Perangkat Survey Penyusunan jadwal kerja

4. Konsultasi Publik

Gambar 3.2. Tahap Persiapan

1) Persiapan Awal

a. Pembentukan Tim Penyusun RAD-GRK Provinsi Tim Penyusun terdiri dari Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja). Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kedua Tim pada tahap awal dapat dilihat di Bab 4.1.4. tentang pengorganisasian penyusunan RAD-GRK. b. Penyelenggaraan Sidang Pleno Awal Sidang pleno atau rapat kerja pertama oleh tim penyusun untuk membahas persiapanpersiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pokja untuk penyusunan dokumen RAD-GRK. Sidang/rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi dan Pokja.

2) Identifikasi Awal

Pada tahap kajian awal ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Tim Penyusun RAD-GRK), yaitu: a. Identifikasi pemahaman terhadap perubahan iklim secara umum dan kaitannya dengan upayaupaya penurunan emisi GRK. b. Persiapan pembentukan tim dalam penyusunan RAD-GRK. c. Identifikasi kegiatan penghasil/penyerap emisi GRK. Contoh format identifikasi awal sumber emisi GRK untuk beberapa bidang/sub-bidang terkait dapat dilihat di Lampiran 1.

3) Persiapan Teknis

Persiapan teknis oleh Pokja yang didasarkan pada hasil Identifikasi Awal (butir 2 di atas) diperlukan untuk merumuskan rencana kerja yang lebih rinci dalam proses penyusunan RAD-GRK. Hal-hal yang tercakup ke dalam persiapan teknis adalah sebagai berikut: 1. Penyimpulan data awal dari hasil proses indentifikasi awal mengenai sumber-sumber emisi GRK, dari hasil Inventarisasi GRK (jika tersedia), dan dari data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah. Kesimpulan awal ini menggambarkan tentang pengenalan potensi fisik bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisi GRK, dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian emisi GRK3. Informasi ini digunakan untuk menulis Bab II dokumen RAD-GRK.

3 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 7.7


4)

13

2. Identifikasi metodologi, yakni metodologi penhitungan emisi untuk setiap bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang akan digunakan untuk pembuatan baseline, Skenario Aksi Mitigasi, penghitungan penurunan emisi dan biayanya4 . Sebagai referensi dapat mengacu ke Pedoman Teknis per bidang yang akan ditetapkan oleh Pokja Nasional atau yang sudah tersedia dii K/L terkait, dan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH5 . 3. Persiapan perangkat survey, yakni pembuatan dan penggandaan alat-alat (instrumen) pengumpulan data primer untuk beberapa bidang dan kegiatan tertentu (bila diperlukan) yang akan digunakan untuk penyusunan RAD-GRK. Beberapa contoh jenis perangkat antara lain terdiri dari lembar observasi, kuesioner, pedoman wawancara. Apabila survey untuk jangka pendek tidak dapat dilakukan dapat menggunakan data yang saat ini tersedia sebagai “proxy”. Sementara survey dapat diposisikan untuk penyempurnaan selanjutnya. 4. Penyusunan rencana kerja, yakni penyusunan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pokja RAD-GRK sampai dengan terumuskannya usulan kegiatan mitigasi daerah (tersusunnya dokumen RAD-GRK). Rincian kegiatan dapat berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lainnya, selama memenuhi tahapan-tahapan yang ada. Sebagai acuan lihat Tabel 4.2 di Bab IV. Konsultasi Publik Konsultasi publik mengenai adanya kegiatan penyusunan RAD-GRK, melalui cara pemberitaan yang lazim dilakukan oleh suatu provinsi. Konsultasi yang dilakukan secara langsung setidaknya melibatkan unsur-unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/sejenis, Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan RAD-GRK, serta untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sekaligus untuk membuka komunikasi awal bagi pengumpulan data.

3.3. Tahap Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data setidaknya dilakukan dalam jangka waktu 2-3 bulan, tergantung dari kondisi, ketersediaan data, maupun jenis metode yang digunakan. 5. Data dan Informasi Umum Profil dan gambaran umum provinsi (SDM, Sosial, Ekonomi, Fisik, Lingkungan) Kebijakan dan program pembangunan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK Kebijakan dan program pembangunan bukan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK

7. Pendataan Kelembagaan Publik Lembaga dan kegiatan publik yang menghasilkan emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi

6. Data dan Informasi Teknis Identifikasi bidang dan kegiatan sumber emisi GRK Hasil Inventarisasi Emisi GRK (jika ada) Data dan asumsi per bidang untuk menyusun BAU Baseline, skenario mitigasi, biaya mitigasi, dst

8. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta yang menghasilkan emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi

Gambar 3.3 Tahap Pengumpulan Data 4 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 4.2 5 Peraturan Presiden No. 71/2011

14


Kebutuhan data dan informasi yang harus dikumpulkan setidaknya harus meliputi: 1) Data dan Informasi Umum Data dan informasi umum adalah gambaran umum daerah beserta dengan kebijakan dan rencana strategis daerah dan tata ruang provinsi yang akan digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab II dan Bab III RAD-GRK. Data yang dibutuhkan antara lain: a. Profil atau gambaran umum wilayah perencanaan, dalam hal ini wilayah provinsi, contohnya sumber daya manusia, ekonomi, fisik, dan lingkungan. b. Kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan kegiatan/sumber penghasil emisi GRK di daerah. Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi (melalui Pokja) harus dapat mengindikasikan kegiatan perencanaan tata ruang yang terkait dengan kegiatan penyumbang emisi GRK yang kemungkinan dapat diintervensi. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi juga mengindikasikan substansi kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan penghasil emisi, serta peluangnya dengan usaha penurunan emisi GRK. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan dan rencana pembangunan strategis Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penghasil emisi/serapan GRK dan berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK dapat dilihat pada Lampiran 2. Data dan informasi umum ini juga diperlukan oleh Pokja untuk membuat identifikasi awal tentang bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK dan yang berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK. Disamping itu, data dan informasi ini diperlukan juga sebagai masukan untuk membuat usulan-usulan kegiatan dalam rencana aksi daerah.

2) Data dan Informasi Teknis Data dan informasi teknis adalah data, informasi , dan asumsi per bidang yang dibutuhkan untuk menyusun baseline, usulan-usulan aksi/kegiatan penurunan emisi GRK dan perhitungan biaya mitigasi. Jenis data dan informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda sesuai dengan bidang dan kegiatan yang mengasilkan emisi GRK. Data dan informasi ini diperlukan sebagai masukan untuk menyusun Bab IV. dari dokumen RAD-GRK. Sebagai acuan dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK , serta di Pedoman Teknis yang akan dikeluarkan oleh Pokja K/L terkait.

3)

4) Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Untuk memperluas kerjasama dengan para pihak, Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu mengenali lembaga dan kegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi) ataupun negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK). Untuk itu, perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan yang ada (telah/sedang) dilakukan oleh para pihak

Pendataan Kelembagaan Publik Pokja RAD-GRK perlu mendata kelembagaan publik (yaitu lembaga dan peraturan Pemda) yang terkait dengan upaya-upaya penurunan emisi GRK di wilayah administratif provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi ini didapat dengan cara mendata: 1) Lembaga pemerintah yang terkait dengan penurunan emisi, fungsi dan tugas pokoknya (Dinas/Badan/ Kantor), 2) Program kerja lembaga, 3) Peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, dan penghematan energi. Selanjutnya data dan informasi ini dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan dan peluang untuk digolongkan sebagai lembaga/ peraturan/program yang dapat menurunkan emisi GRK, sebelum dimasukan ke dalam bab V dokumen RAD-GRK (Lampiran 5 sebagai contoh).


15

tersebut. Data dan informasi untuk melakukan kajian ini diperoleh dari Lembaga Masyarakat dan pelaku usaha secara langsung (melalui pertemuan-pertemuan) atau secara tidak langsung dari laporan yang telah dipublikasikan (melalui media cetak atau elektronik, serta website). Contoh format yang dapat digunakan untuk mendata lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta dapat dilihat di Lampiran 6. Informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk melengkapi Bab V dokumen RAD-GRK. 3.4. Tahap Penghitungan Pokja masing-masing bidang melakukan penghitungan emisi GRK dengan menggunakan data dan informasi umum dan teknis (per bidang) yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat menyusun baseline dan skenario mitigasi, usulan penurunan emisi GRK, dan biaya serta jangka waktu pelaksanaanya. Tahap penghitungan ini dilakukan untuk setiap bidang dan kegiatan yang telah dipilih melalui proses identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK, yang hasilnya akan menjadi masukan utama untuk penulisan Bab IV dan Bab V dari dokumen RAD-GRK. Pada tahap ini, penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) – 3 (tiga) bulan.

9. Penghitungan emisi BAU Baseline Penyusunan BAU Baseline Penyusunan Skenario Mitigasi

11. Pemetaan Kelembagaan Daerah Peran sebagai penghasil emisi Peran sebagai pelaku mitigasi emisi

10. Usulan Aksi Mitigasi Aksi yang terdapat di dalam RAN-GRK Aksi yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah Aksi Daerah yang baru Penghitungan : Jumlah emisi GRK yang dihasilkan / diturunkan dari setiap aksi mitigasi Perkiraan biaya setiap aksi mitigasi Perkiraan jangka waktu implementasi

Gambar 3.4. Tahap Penghitungan

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu:

1) Penghitungan emisi baseline Penghitungan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa depan (lihat gambar 3.5). Penghitungan ini dilakukan untuk beberapa bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh pemerintah daerah melalui identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah. Secara teknis, penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat (jumlah) emisi yang dihasilkan dari suatu bidang /kegiatan berdasarkan pada: 1) Data historis (hasil inventarisasi emisi GRK) dan 2) Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/teknologi mitigasi perubahan iklim. Meskipun tahun dasar adalah tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020, akan tetapi data historis sebelumnya misalnya data sejak tahun 2005 dapat digunakan sebagai referensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: “ baseline = proyeksi emisi GRK (data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi)”

16


Emisi GRK setiap Skenario di Pedesaan 45,000 40,000 35,000 30,000

Buang dimana saja (BAU) Reduksi sumber

25,000

3R+ Pengomposan

20,000 15,000 10,000 5,000 0 2010

2015

2020

2025

2030

Gambar 3.5. Contoh baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan

Sejalan dengan penyusunan baseline adalah penyusunan tingkat emisi GRK dengan skenario mitigasi, yaitu menghitung jumlah emisi/serapan GRK yang akan dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan pada suatu kurun waktu yang panjang (misal 2010-2020) berdasarkan: 1) Data historis (hasil inventarisasi GRK); dan 2) Data proyeksi emisi/serapan GRK dengan asumsi data/informasi masa depan yang sudah mengikutsertakan/setelah penerapan kebijakan/teknologi penurunan emisi GRK. Informasi mengenai metodologi penghitungan emisi GRK dengan baseline dan skenario mitigasi, serta data/ informasi yang diperlukan untuk beberapa bidang terkait dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK .

2) Usulan Aksi Mitigasi Pada bagian ini, Pokja masing-masing bidang mulai dapat memilah dan memilih beberapa kegiatan mitigasi yang akan diusulkan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Pada dasarnya penetapan usulan aksi mitigasi ini menggabungkan usulan-usulan kegiatan yang sudah ada dan yang baru baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun dari masyarakat. Berikut adalah ilustrasi dari proses pengusulan tersebut:


17

b) Kegiatan yang sudah ada di dalam Rencana Strategis Daerah a) Kegiatan yang tercantum di dalam RAN-GRK

c) Usulan Kegiatan baru

Dokumen RAD-GRK

Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi

Secara terinci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pokja per bidang dalam melakukan penetapan usulan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai mana yang diilustrasikan pada Gambar 3.6. di atas. 1. Mengidentifikasi aksi mitigasi yang terdapat pada Dokumen RAN-GRK. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, apabila terdapat kegiatan penurunan emisi GRK yang sudah tercantum yang dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada provinsi tersebut maka Pemda mendukung kegiatan yang tercantum dalam RAN-GRK dan dapat melaksanakan kegiatan yang sama dengan program/kegiatan dari pusat (menambah jumlah dan/atau volume untuk di wilayah provinsinya) dari kegiatan yang ada. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga terkait. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Pemerintah Pusat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. 2. Langkah berikutnya, mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada (existing actions) yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis daerah untuk beberapa sektor yang telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi pada proses identifikasi awal. Apabila program/kegiatan tersebut diperkirakan memiliki peran menurunkan emisi GRK, maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. 3. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan dan diseleksi lebih lanjut. Contoh-contoh usulan aksi mitigasi untuk setiap bidang dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. Selanjutnya , penghitungan perkiraan jumlah emisi yang dihasilkan (dalam satuan CO2 eq) dari setiap usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dilakukan dengan menggunakan metodologi penghitungan reduksi emisi GRK yang akan ditetapkan dalam panduan teknis oleh K/L terkait. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perkiraaan biaya mitigasi yang diperlukan (dalam satuan Rupiah) dari setiap usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dengan menggunakan metodologi penghitungan biaya mitigasi sektoral yang tersedia.

18


Pokja juga harus memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap usulan kegiatan mitigasi dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap operasionalisasi. Semua informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dan Lampiran dokumen RADGRK. Contoh-contoh format penghitungan tersebut di atas dapat dilihat di Lampiran 3 dan 4.

3) Pemetaan Kelembagaan Daerah Pemetaan kelembagaan (stakeholder mapping) dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pokja dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu identifikasi kelembagaan publik, swasta dan masyarakat. Contoh format pemetaan kelembagaan daerah dapat dilihat di Lampiran 7. Informasi dari tabel ini digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab V dokumen RAD-GRK.

3.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi melalui Tim Penyusun RAD-GRK dapat menetapkan dan memilih usulan-usulan mana yang akan diprioritaskan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Penetapan tersebut menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya ekonomi, sosial, politis, dll. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kriteria umum yang dapat digunakan adalah: technically feasible (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), economically/ financially feasible (dimungkinkan secara ekonomis/pembiayaan), politically/socially viable (diterima secara politis dan sosial), serta administratively operable (dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang ada). Tahap perumusan rencana aksi setidaknya terdiri dari beberapa kegiatan dan berlangsung dalam jangka waktu 2-3 bulan. Prosesnya dapat dilihat dalam Gambar 3.7.

13. Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi

14. Penentuan Target Penurunan Emisi GRK

15. Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK

Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi

1) Konsolidasi hasil Pokja Tahap perumusan rencana aksi diawali dengan mengadakan Sidang pleno Tim yang ke-2 untuk mengkonsolidasikan hasil kerja dari setiap Pokja, dan menyusun daftar usulan kegiatan penurunan emisi setiap bidang berikut dengan hasil penghitungan penurunan emisi GRK, biaya mitigasi dan jangka waktu implementasi.


19

2) Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi Tim Penyusun RAD-GRK dalam sidang pleno dapat melakukan penentuan skala prioritas dari berbagai usulan aksi mitigasi yang telah dihitung perkiraan jumlah penurunan emisi, biaya mitigasi, serta perkiraan waktu implementasinya (Sub Bab 3.4.2). Secara bersama-sama, Tim penyusun dapat memilih dan menyusun daftar prioritas kegiatan inti mitigasi sektoral yang beremisi rendah atau efektif menghasilkan penurunan emisi dan berbiaya lebih rendah (efisiensi biaya) untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Gambar 3.8. mengilustrasikan mengenai proses tersebut berdasarkan 2 (dua) kriteria utama yaitu: 1) Tingkat Kelayakan Biaya, dan 2) Tingkat Kelayakan Pelaksanaan. Untuk kriteria yang lebih rinci dapat dilihat di Lampiran 4 mengenai contoh format matrik penentuan skala prioritas aksi mitigasi.

Gambar 3.8. Proses Penetuan Skala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi

3)

Penentuan target penurunan emisi GRK Penentuan perkiraan target penurunan emisi GRK per bidang atau gabungan beberapa bidang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan hasil penghitungan emisi dari aksi-aksi mitigasi sektoral (Sub Bab 3.4.2). Secara spesifik, Pokja menghitung jumlah penurunan emisi GRK dari baseline untuk setiap kegiatan/aksi penurunan emisi GRK, kemudian menjumlahkan semua perkiraan penurunan emisinya (lihat Lampiran 3). Proses penentuan target ini harus dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam suatu pertemuan khusus (konsultasi publik), serta dikoordinasikan dengan K/L dan Sekretariat RAN-GRK di Bappenas/Kementerian PPN. Informasi yang dihasilkan (penentuan target) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dokumen RAD-GRK.

4) Formulasi strategi implementasi RAD-GRK Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan) kebijakan dan strategi umum yang diperlukan untuk melaksanakan RAD-GRK di daerah. Untuk itu diperlukan beberapa langkah berikut ini: 1. Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penurunan emisi GRK daerah, menggunakan hasil pemetaan kelembagaan pada Sub Bab 3.4.3. (Lihat Lampiran 7)

20


2. Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan baik yang berasal dari daerah (APBD), nasional(APBN), swasta serta bantuan hibah untuk membiayai kegiatan penurunan emisi yang tercantum dalam RAD-GRK . 3. Menyusun waktu/jadwal pelaksanaan dari rencana aksi yang telah dibuat untuk keperluan pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4. Sosialisasi rencana implementasi RAD-GRK agar mendapat tanggapan yang sesuai dari masyarakat dan pelaku usaha atau lembaga/organisasi yang mewakilinya.

Informasi ini (poin 1-4) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab V dokumen RAD-GRK. Secara khusus, untuk mendukung kebijakan dan strategi implementasi RAD-GRK yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintah daerah yang telah ada untuk terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD-GRK di masa yang akan datang, misalnya antara lain : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berperan sebagai koordinator umum pelaksanaan, pemantaun dan pelaporan seluruh bidang/ kegiatan RAD-GRK 2. Instansi daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup Berperan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan penyelengaraan Inventarisasi GRK 3. Instansi daerah yang menangani bidang Industri Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang industri 4. Instansi Daerah yang menangani pengelolaan Limbah Padat dan Cair Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang limbah padat dan cair domestik 5. Instansi Daerah yang menangani bidang Perhubungan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang transportasi 6. Instansi Daerah yanng menangani bidang Energi dan Pertambangan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang energi/ pembangkit listrik 7. Instansi Daerah yang menangani bidang Kehutanan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang kehutanan dan lahan gambut 8. Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang pertanian 3.6. Tahap Penetapan Pada tahap ini Pokja RAD-GRK bertugas menyusun Rancangan Naskah Peraturan Gubernur mengenai RAD-GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD-GRK ini diserahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan ke dalam upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK nasional. Penetapan RAD-GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan sosialisasi kepada publik, untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama.


16. Draft Naskah Peraturan Gubernur

17. Penetapan Peraturan Gubernur Tentang RAD-GRK

Gambar 3.9. Tahap Penetapan

18. Sosialisasi RAD-GRK

21

22


BAB IV PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK 4.1. Pengorganisasian Organisasi penyusunan RAD-GRK terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RAD-GRK, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut: 1.

Tim Koordinasi Tim Koordinasi terdiri atas: • Penanggung Jawab : Kepala Daerah • Ketua : Sekretaris Daerah • Sekretaris : Kepala Bappeda • Anggota : Kepala SKPD Terkait

2. Kelompok Kerja Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas: Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK

NAMA POKJA

TANGGUNG JAWAB

KOMPOSISI

Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Pertanian

Ketua: Dinas Pertanian/ SKPD terkait bidang Pertanian Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja II Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Ketua : Dinas Kehutanan/ SKPD terkait bidang Kehutanan Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Pertanian, SKPD terkait Perkebunan, Pelaku Usaha / Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja III Bidang Energi

Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Energi

Ketua: Dinas ESDM/ SKPD terkait bidang ESDM Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan, PLN, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja IV Bidang Transportasi

Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Transportasi

Ketua: Dinas Perhubungan/ SKPD terkait bidang Perhubungan Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, PU Bina Marga, SKPD terkait Energi, Pelaku Usaha / Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja I Bidang Pertanian


NAMA POKJA

TANGGUNG JAWAB

23

KOMPOSISI

Pokja V Bidang Industri

Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang industri

Ketua: Dinas Perindustrian/ SKPD terkait bidang Perindustrian Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja VI Pengelolaan Limbah

Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang pengelolaan limbah padat dan cair

Ketua: Dinas PU Cipta Karya atau BLHD/BAPEDALDA atau SKPD terkait bidang Pengelolaan Limbah Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/ LSM

KETERANGAN: 1) Pemerintah provinsi dapat menggunakan kelompok kerja yang telah ada/terbentuk di daerah yang terkait program/kegiatan penanganan perubahan iklim.

2)

Susunan ketua dan anggota pokja masing-masing bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masingmasing.

TIM KORDINASI

Penanggung Jawab

Ketua Sekretaris

Anggota

Pokja I

KELOMPOK KERJA

Anggota

Anggota

Pokja II

Anggota

dst

..............................

Pokja IV

Anggota

dst

Ketua

Anggota

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK

4.2. Uraian Tugas 1. Tim Koordinasi bertugas: a. Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD-GRK. b. Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD-GRK.

24


c. Memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD-GRK. d. Menyampaikan draft akhir dokumen RAD-GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya. e. Memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD-GRK yang sudah ditinjau , untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. f. Menyampaikan Pergub RAD-GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

2. Kelompok Kerja bertugas: a. Merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. b. Melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. c. Melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. d. Menyusun substansi inti dokumen RAD-GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman ini (lihat Bab 2), sesuai dengan bidang tugasnya. e. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya. f. Menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD-GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RADGRK Provinsi. 4.3. Mekanisme Kerja

1. Tim Koordinasi mengadakan sidang pleno dan rapat kerja sesuai keperluan selama penyusunan RAD-GRK. 2. Kelompok kerja mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan RAD-GRK. 3. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi mengkonsolidasikan penyusunan dokumen RADGRK yang disusun oleh setiap Pokja. 4. Draft akhir RAD-GRK yang telah disusun oleh Tim Koordinasi RAD-GRK di tingkat Provinsi akan dikonsultasikan dengan Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

4.4. Jadwal Penyusunan RAD-GRK Jadwal kerja penyusunan dokumen RAD-GRK yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Pokja penyusunan RAD-GRK, dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD-GRK

NO

KEGIATAN

TUGAS

I. TAHAP PERSIAPAN 1

Persiapan Awal a. Pembentukan Tim b. Sidang Pleno I : Sidang Pleno Tim

2

Identifikasi Awal

3

Persiapan Teknis

4

Konsultasi Publik : Persiapan Penyusunan RAD-GRK

TK TK, Pokja Pokja Pokja TK,Pokja,PM

BULAN KE 1-2

3-4

5-6

7-8

9


NO

KEGIATAN

TUGAS

BULAN KE 1-2

II. TAHAP PENGUMPULAN DATA 5

Data dan Informasi Umum

Pokja

6

Data dan Informasi Teknis

Pokja

7

Pendataan Kelembagaan Publik

Pokja

8

Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pokja

III. TAHAP PENGHITUNGAN 9

Penghitungan Emisi BAU Baseline

Pokja

10

Usulan Aksi Mitigasi

Pokja

11

Pemetaan Kelembagaan Daerah

Pokja

IV. TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI 12

Konsolidasi hasil Pokja

TK, Pokja

a.Sidang Pleno II : Sidang Pleno Tim

TK, Pokja

b.Konsultasi Publik : Masukan untuk Perumusan Rencana Aksi

TK, Pokja, PM

13

Penetapan Skala Prioritas

TK, Pokja

14

Penentuan Target Reduksi Emisi GRK

TK, Pokja

15

Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK

TK, Pokja

V. TAHAP PENETAPAN Draft Naskah Peraturan Gubernur

TK

Penetapan Peraturan Gubernur

TK

Sosialisasi RAD-GRK

25

TP,TT,PM

Keterangan: TK: Tim Koordinasi; Pokja: Kelompok Kerja; PM: Perwakilan Masyarakat

3-4

5-6

7-8

9

26


BAB V PENUTUP Pedoman penyusunan RAD-GRK merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD-GRK. Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun RAD-GRK yang bersifat multi sektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan para pihak terkait. Penyusunan RAD-GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkan pemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Dokumen RAD-GRK yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.


27

LAMPIRAN LAMPIRAN 1

CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI AWAL SUMBER EMISI GRK Karakteristik Provinsi : (aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial) Misalnya luas wilayah , jumlah kabupaten/kota, jumlah penduduk, luas hutan, luas lahan pertanian dan perkebunan, jenis dan jumlah industri/badan usaha, jumlah pegawai dan SKPD Pemda , APBD ,dst Bidang

Pemerintah Daerah

Masyarakat/Pelaku Usaha

Potensi sumber emisi

Potensi sumber emisi

Kehutanan dan lahan gambut Sumber data: Dinas Kehutanan, Pusat penelitian Kehutanan,Asosiasi Pengusaha Hutan, Provinsi dalam angka, BPS

Misalnya: • Kebakaran hutan • Alih fungsi lahan gambut • Penebangan hutan

Misalnya: • Pembukaan lahan hutan untuk pengembangan perkebunanPeladangan berpindah

Pertanian Sumber data: Dinas kehutanan, Fakultas/Pusat penelitian Pertanian, asosiasi pengusaha pertanian, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya: • Perluasan lahan pertanian • Penggunaan lahan untuk persawahan

Misalnya: • Pembakaran lahan untuk persiapan lahan pertanian

Energi Sumber Data: Dinas ESDM, PLN, Asosiasi pengusaha pembangkit listrik, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya: jumlah dan kapasitas pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Pemda yang tidak terkoneksi ke jaringan PLN (off-grid); jumlah pemakaian energi listrik dan bahan bakar fosil (fosil fuel) untuk pembangkit listrik yang dikelola oleh Pemda

Misalnya jumlah dan kapasitas pembangkit listrik swasta yang terkoneksi dan tidak terkoneksi ke jaringan PLN; jumlah pemakaian energi listrik dan bahan bakar fosil oleh pelaku usaha dan masyarakat

Transportasi Sumber data: Dinas perhubungan, Kantor Samsat, Asosiasi dealer kendaraan, Pertamina, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi bahan bakar dari alat-alat transportasi darat yang dioperasikan oleh Pemda.

Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi bahan bakar dari alat-alat transportasi darat yang dioperasikan oleh masyarakat dan pelaku usaha

Industri Sumber data: Dinas perindustrian, Asosiasi industri, PLN, Pertamina, BPS, Provinsi dalam angka.

Misalnya energi (jumlah, jenis dan konsumsi), limbah (jumlah dan jenisnya) yang berasal dari industri kecil menengah (IKM); Badan Usaha Pemda yang mempunyai kontribusi dalam emisi GRK (industri pulp dan kertas, industri gula)

(IKM) yang dikelola oleh masyarakat/ swasta (misalnya industri pakian jadi, tahu tempe, dll)

Pengelolaan Limbah Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, BPLHD, LSM, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya volume dan jenis sampah yang diproduksi oleh kegiatan Pemda

Misalnya volume, jenis sampah yang diproduksi oleh masyarakat dan swasta

Permasalahan: • Terbatasnya program sosialisasi mitigasi emisi GRK ke masyarakat dan pelaku usaha • Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kegiatan mitigasi antara Pemda dan masyarakat • Dll

28


LAMPIRAN 2

CONTOH FORMAT PENGUMPULAN DATA KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN Isi Dokumen*

Nama Dokumen

Bidang/Bagian

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025

Kehutanan Strategi 1: Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem.

a. Pemberantasan pembalakan illegal (illegal logging). b. Penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan. c. Pemantapan kawasan hutan. d. Perlindungan hutan adat. e. Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. f. Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.

RPJMD KALTIM 2009 – 2013

Pembangunan Daerah Perbatasan Strategi 1: Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam upaya Percepatan Pembangunan.

Meningkatkan pertumbuhan simpul ekonomi untuk mengembangkan sektor perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif wilayah melalui Green Belt dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Kebijakan

Memanfaatkan fungsi hutan lindung sebagai isu global dengan mencanangkan fungsi hutan lindung di kawasan kayan mentarang sebagai bagian paru-paru dunia, sehingga Negar-negara maju mempunyai kewajiban memberikan kompensasi bagi pemerintah daerah.

Program

Kegiatan

• Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan. • Pembangunan perkebunan / pertanian di sepanjang perbatasan (GREEN BELT)

• Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan. • Percepatan pembangunan perekonomian rakyat kawasan perbatasan • Percepatan pembangunan infrastruktur.


Nama Dokumen

Renstra SKPD Dinas Kehutanan

Bidang/Bagian

29

Isi Dokumen* Program

Kegiatan

Perkebunan Strategi 1: Pengembangan Perkebunan yang Berpotensi dan Bernilai Ekonomis Tinggi.

Pemanfaatan lahanlahan tidur untuk diubah sebagai pengembangan yang produktif guna terwujudnya lahan perkebunan sejuta hektar.

1. Peningkatan produksi hasil perkebunan. 2. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan dan industri pengolahan. 3. Peningkatan kesejahteraan petani kebun. 4. Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.

1. Peningkatan kemampuan lembaga petani. 2. Penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi tepat guna. 3. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis. 4. Pengembangan bibit unggul perkebunan. 5.Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur

Pertambangan Strategi 1: Penetapan Kebijakan dan Peraturan serta Sistem Pertambangan yang Beroreintasi pada Pembangunan yang Berkelanjutan

1. Percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan Batubara. 2. Peningkatan sistem pengawasan terpadu pengelolaan pertambangan batubara. 3. Penerapan sistem Good Minning Practice

1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

1. Pembinaan dan pengawasan pertambangan umum. 2. Evaluasi good mining pratice

Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pembinaan Perlindungan Hutan

Kebijakan

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder kehutanan) untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan

Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

1. Inventarisasi Hutan 2. Pembuatan Peta Sebaran Ijin Perkebunan 3. Pembuatan peta sebaran KP/IUP

Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan

1. Perlindungan dan pengamanan hutan 2. Pembinaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 3. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Perencanaan rehabilitasi hutan lahan 2. Pembinaan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

1. Pengembangan perencanaan pembangunan kehutanan tingkat provinsi 2. Pemberdayaan masyarakat desa hutan 3. Pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan mangrove

Perencanaan dan Tata Guna Hutan

30


Nama Dokumen

Rancangan RKPD Provinsi Kaltim 2012

Bidang/Bagian

Prioritas 2 : peningkatan upaya mitigasi & adaptasi perubahan iklim

Isi Dokumen* Kebijakan

Program

Kegiatan

Fokus 1 : penekanan laju deforestasi

Prog. Langit Biru

Penanaman Pohon

Fokus 3 : pengendalian kerusakan lingkungan

Prog. Perlindungan Dan Konservasi SDA

1)Penertiban Penambangan Liar 2)Pengawasan Lahan dan Ilegal Logging

Prog. Carbon Trade

Pengendalian Ilegal Logging dan Kebakaran hutan


31

LAMPIRAN 3

CONTOH FORMAT MATRIK RAD-GRK 1. Bidang : Energi dan Transportasi 2. Sub-bidang : Transportasi Darat 3. Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan Provinsi 4. Perkiraan tingkat emisi GRK BAU Baseline pada tahun 2020: 0.88 Juta Ton CO2eq No

Kegiatan Inti

Perkiraan Biaya Mitigasi** Jumlah Penurunan Emisi dari Baseline tahun 2020 (tonCO2eq)*

Rp (juta)

Sumber

Perkiraan Biaya Penurunan Emisi (Rp/ton CO2eq)

Perkiraan Waktu Penyelesaian Kegiatan*** (tahun)

Mulai Pelaksanaan (tgl/bln/th)

(1)

(2)

(3)

(4a)

(4b)

(5)

(6)

(7)

1

Smart/Eco Driving

0,0192 Juta

343.050

APBN/ APBD

17.867.188

2020

2012

Pelaksana

(8) Dinas Perhubungan Provinsi

2 3 Total= target Sumber : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan ( BSTP), Dinas Perhubungan Provinsi, 2011. Keterangan : * Rumus pengurangan emisi CO2 pertahun = (Jumlah pengemudi smart driving pertahun X Jumlah konsumsi bahan bakar X % pengurangan emisi CO2 X faktor emisi CO2 x Jumlah Hari operasi dalam setahun) ** Komponen biaya mitigasi antara lain terdiri dari: penyiapan kerangka hukum, persiapan pelaksanaan, pelatihan TOT untuk instruktur, pelatihan smart driving untuk pengemudi, pengadaan alat dan unit center, dan monitoring dan evaluasi. *** Kegiatan ini diselenggarakan selama 8 tahun (2012-2020) dan diasumsikan akan diikuti oleh 50.000 pengemudi per tahun (kendaraan pribadi dan angkutan umum) di 12 kota di Indonesia

Penjelasan Cara Pengisian Matrik RAD-GRK A.

Kelompok Baris : 1) Bidang diisi dengan nama bidang yang telah diidentifikasi. 2) Sub-bidang diisi dengan sub-bidang yang telah diidentifikasi. 3) Penanggung Jawab diisi dengan identitas Lembaga Publik yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari aksi-aksi mitigasi. 4) Perkiraan tingkat emisi GRK dari BAU Baseline di tahun 2020 adalah angka proyeksi emisi GRK yang dihitung dengan menggunakan metodologi, data dan asumsi tertentu untuk setiap bidang dan kegiatan terpilih.

B. Kelompok Kolom: 1) Diisi dengan nomor kegiatan inti. 2) Diisi dengan kegiatan inti (kegiatan yang dapat diukur angka penurunan emisinya dan yang sudah diseleksi). 3) Diisi dengan angka penurunan emisi yang dihasilkan dari setiap kegiatan inti terhadap emisi BAU Baseline ( yaitu selisih antara tingkat emisi BAU Baseline dengan tingkat emisi kegiatan inti pada tahun 2020 dalam satuan CO2eq). Catatan: Jumlah total penurunan emisi dari semua kegiatan dapat dijadikan dasar untuk penetapan target per bidang.

32


4) a. Diisi dengan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan inti (komponen biayanya antara lain terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan dalam satuan Rupiah). b. Diisi dengan informasi tentang sumber dana ( APBN, APBD, Swasta, Patungan, dll). 5) Diisi dengan biaya penurunan emisi per ton CO2 (kolom 4a dibagi dengan kolom 3). 6) Diisi dengan perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengimplentasikan setiap kegiatan inti (mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan operasi, dalam satuan tahun/bulan). 7) Diisi dengan waktu dimulainya pelaksanaan setiap kegiatan (tanggal, bulan, tahun). 8) Diisi dengan identitas lembaga pelaksana untuk setiap kegiatan inti.


33

LAMPIRAN 4

CONTOH FORMAT MATRIK SKALA PRIORITAS AKSI MITIGASI Contoh Kriteria

Satuan

Aksi Mitigasi 1 (Smart Driving)

Potensi Mitigasi (jumlah penurunan emisi)*

Ton CO2eq

0.0192 Juta

Biaya Mitigasi**

Rp (Juta)

343,050

Biaya Mitigasi (biaya penurunan emisi per ton CO2eq)

Rp/Ton

17,867,188

Konsisten Dengan Tujuan Lingkungan Hidup, misalnya: -Berpotensi mengurangi polusi udara, dll.

Kualitatif

1. Mengendalikan penggunaan bahanbakar, mengurangi subsidi, dan emisi GRK 2. Mengurangi tingkat kecelakaan 3. Menghemat biaya 4. Lebih hemat bahan bakar karena bekerja pada gigi tinggi, jarang mengerem, tidak sering mempercepat dan menggunakan tekanan ban yang sesuai 4. Lebih nyaman bagi pengemudi karena pengendaraan lebih lembut dan penuh antisipasi Menurunkan kebisingan karena bekerja pada RPM rendah 5. Lebih selamat karena pengemudi lebih sabar dan memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi serta menurunkan stress sehingga menurunkan resiko kecelakaan 6. Mengurangi emisi yang berarti mengurangi dampak terhadap lingkungan dan kesehatan 7. Membuat suku cadang kendaraan lebih awet

Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang

Kualitatif

Layak

Kelayakan : Teknik, ekonomi, sosial

Kualitatif

Layak

Hasil Penilaian

Tinggi/sedang/ rendah

Aksi Mitigasi 2 (............)

Aksi Mitigasi 3 (.............)

34


LAMPIRAN 5

CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN PUBLIK Komponen Kelembagaan

Institusi Pemerintah

Peraturan

Nama Institusi/ Peraturan

Bagian Terkait Inisiatif RADGRK

Keterkaitan dengan Usaha Penurunan Emisi GRK Dapat ditingkatkan untuk implementasi kegiatan mitigasi: • Pengendalian jumlah dan usia kendaraan • Pemeriksaan standard emisi kendaraan

(misal: Dinas Perhubungan)

(Misal: Program kerja pemeriksanaan tingkat emisi kendaraan)

(misal: Dinas Kebersihan)

(Misal: Program kerja pembangunan TPA dengan sistem open dumping)

Perlu penyesuaian program dalam bentuk pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill

(Misal: Peraturan Walikota B)

Peraturan Lokasi Parkir Khusus untuk Kendaraan Lulus Uji Emisi

Berpotensi untuk ditingkatkan menjadi peraturan di tingkat provinsi dalam rangka mendorong uji emisi


35

LAMPIRAN 6

CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT/PELAKU USAHA No

1

Nama Lembaga

Uraian kegiatan

Pengelola Hutan adat

Keikutsertaan hutan adat pada kegiatan REDD

Lokasi kegiatan

Peluang keterkaitan dengan RAD-GRK (+ / -)

(misal: Kabupaten A)

(+)Dapat dimasukkan sebagai salah satu usulan kegiatan dari bidang Kehutanan.

2

LSM

Pembuatan Kompos

(misal: Kota B)

(+)Dapat dimasukkan sebagai salah satu usulan kegiatan dari sektor Persampahan.

3

Bank Nasional

Penghijauan bantaran sungai


(+)Dapat dimasukan sebagai salah satu usulan kegiatan dari bidang berbasis lahan

4

Perusahaan Swasta

Penyediaan tempat sampah basah dan kering

(misal: Kota A)

(+)Dapat dimasukan sebagai salah satu usulan kegiatan bidang persampahan

5

Kelompok masyarakat desa

Pembakaran lahan untuk perluasan lahan pertanian


(-) Tidak dapat dimasukan sebagai salah satu usulan kegiatan bidang pertanian

Keterangan : Keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi), keterkaitan negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK)

36


LAMPIRAN 7

CONTOH FORMAT PEMETAAN PERAN KELEMBAGAAN DAERAH Bidang : Transportasi Sub-Bidang: Transportasi Darat No

1

2

Nama Lembaga

Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan emisi GRK

Perusahaan swasta A

Penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dan alat transportasi perusahaan

Dinas Kebersihan

Penggunaan BBM untuk alat transportasi pengangkut sampah

Upaya-upaya untuk menurunkan emisi GRK

Keterangan tambahan*

Pemakaian BBG dan biosolar

Tambahan biaya perusahaan untuk pembelian converter kit BBG dan untuk pembelian bio-solar; Jaminan ketersediaan BBG dan Bio-solar.

Kaji ulang pemakaian kendaraan; sistem dan supervisi pemakaian kendaraan

Tambahan tenaga pengawas; tambahan biaya untuk pembuatan sistem pengawasan

Penggunaan BBG, Bio-solar

Tambahan anggaran dinas untuk pembelian converter kit, bio -solar

Tambahan anggaran dinas untuk pembelian converter kit, bio -solar

Tambahan tenaga pengawas

Alih moda transport : gerobak,becak sampah ke TPS

Tambahan tenaga pengangkut sampah

Reduksi di sumber sampah

Tambahan anggaran untuk progam insentif

Keterangan: * Perkiraan kebutuhan SDM, biaya, sumber dana (APBN, APBD, Swasta, patungan/kerjasama)


37

LAMPIRAN 8

CONTOH DATA-DATA YANG RELEVAN DENGAN PERUBAHAN IKLIM

Provinsi

Populasi Penduduk tahun 2010 (Sumber: BPS)

Luas Area Hutan (ha) Tahun 2010 (Sumber: BPS)

Penjualan Listrik (Gwh) Tahun 2009 (Sumber: DJLPE ESDM)

Luas Area Sawah (ha) Tahun 2008 (Sumber: BPS)

Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2009 (Sumber: BPS)

Aceh

4.494.410

3.335.713

1.082,25

323.010

1.813.895

Sumatera Utara

12.982.204

3.742.120

5.512,65

478.521

4.005.078

Sumatera Barat

4.846.909

2.600.286

1.850

224.442

1.285.132

Riau

5.538.367

9.456.160

1.933,14

122.255

1.846.794

Jambi

3.092.265

Termasuk di Riau

547,37

116.212

2.459.898

Sumsel

7.450.394

2.179.440

2.445,99

569,659

2.610.909

Bengkulu

1.715.518

920.964

351,32

89.315

552.915

Lampung

7.608.405

3.742.327

1.884,92

348.732

1.280.679

Kepulauan Bangka Belitung

1.223.296

657.510

367,72

3.506

578.591

Kepulauan Riau

1.679.163

1.004.735

1.933,14

113

699.938

DKI Jakarta

9.607.787

475,45

28.260,59

1.200

1.327.5981

Jawa Barat

43.053.732

816.602,7

27.523,57

945.544

3.527.683

Jawa Tengah

32.382.657

201.787

12.460,76

990.652

8.484.785

DIY

3.457.491

647.133

1.486,46

55.332

2.569.268

Jawa Timur

37.476.757

16.819.52

19.801,83

1.108.578

9.892.190

Banten

10.632.166

1.357.206,3

5.934

195.583

765.060

Bali

3.890.757

127.271

2.615,3

80.873

2.886.402

NTB

4.500.212

1.035.838

618,43

230.986

1.170.632

NTT

4.683.827

1.555.068

327,89

124.161

744.037

Kalimantan Barat

4.395.983

9.101.760

1.058,12

292.687

1.435.294

Kalimantan Tengah

2.212.089

15.300.000

469,4

157.406

783.264

Kalimantan Selatan

3.626.616

14.651.053

1.140,29

477.336

1.391.957

Kalimantan Timur

3.553.143

1.566.697

1.552,21

84.235

1.656.639

Sulawesi Utara

2.270.596

725.514

735,18

61.133

755.159

Sulawesi Tengah

2.635.009

647.668

374,04

129.016

1.472.056

Sulawesi Selatan

8.034.776

4.394.932

2.442,54

567.408

1.791.677 (termasuk Sulbar)*

Sulawesi Tenggara

2.232.586

2.518.337

313,25

88.635

734.655

Gorontalo

1.040.164

2.118.992

159,43

31.327

242.561

Sulawesi Barat

1.158.651

1.185.666

94,68

53.220

*Lihat Sulsel

Maluku

1.533.506

7.146.109

230,95

11.461

260.448

Maluku Utara

1.038.087

Termasuk dalam Maluku

133,16

13.630

30.728

Papua

760.422

40.546.360

578,31

29.549

472.566 (termasuk Papua Barat)*

Papua Barat

2.833.381

Termasuk dalam Papua

Termasuk dalam Papua

9.116

*Lihat Papua

38


LAMPIRAN 9

ALUR HUBUNGAN RAN-GRK, RAD-GRK, DAN PEDOMAN Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan GRK

Pedoman Penyusunan RAD-GRK

RAN-GRK

RAD-GRK

Pedoman Teknis K/L 1. Bidang Pertanian

2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

3. Bidang Energi dan Transportasi

4. Bidang Industri

5. Bidang Pengelolaan Limbah


39

Masukan dan Saran disampaikan kepada: 1. Sekretariat RAN/RAD-GRK c/o Bappenas, Wisma Bakrie II Lantai 6 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920 T/F. (021) 57945670, Email: [email protected] 2. Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS. 2A Lantai 4 T/F. (021) 3900412, Email: [email protected] 3. Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS.2A Lantai 5 T. (021) 31934671, F. (021) 3144131, Email: [email protected].

40


Pengerjaan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca didukung oleh Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbaeit (GIZ) melalui Proyek Study and Expert Fund (SFF) for RAN-GRK and ICCTF Support.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2011

REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Recommend Documents