Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

BAPPENAS

Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

15.11.2011

In cooperation with14.05.2012

Seite 1 Page

BAPPENAS

ISI PRESENTASI

1. Latar Belakang 2. Kemajuan Penyusunan Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK 3. ISI dan Ruang Lingkup Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK 4. Langkah Selanjutnya


Seite 2 Page

1. Latar Belakang (1) BAPPENAS

Dokumen RAN GRK: - Tabel Kegiatan Inti dan Pendukung (Perpres No. 61 Tahun 2011)

Pedoman Umum

Dokumen RAD GRK: - Belum ada

Catatan: Pelaksanaan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK perlu dikoordinasikan dengan pelaksanaan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional In cooperation with 14.05.2012

Seite 3 Page

Landasan Hukum dari Pengembangan RAN-GRK BAPPENAS

Menimbang:  Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU), maka perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca;  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 14.05.2012

Seite 4 Page

Landasan Hukum dari Pengembangan RAN-GRK cont. BAPPENAS

Mengingat:  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

14.05.2012

Seite 5 Page

BAPPENAS

Pedoman-Pedoman yang Sedang dan Akan Disusun untuk Operasionalisasi dan Implementasi RAN GRK serta Penyusunan RAD GRK

Pedoman Umum Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (draft tersedia)

Pedoman Teknis Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs Bidang Berbasis Lahan (0 draft tersedia)

Pedoman Teknis Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs Bidang Listrik

Petunjuk Teknis Panduan Penyusunan RAD GRK (draft tersedia)

Pedoman Teknis Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs Bidang Industri (0 draft tersedia)

Pedoman Teknis Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs Bidang Transportasi (0 draft tersedia)

Pedoman Teknis Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs Bidang Limbah

Akan Disusun Bersama-sama Pokja Per Bidang In cooperation with14.05.2012

Seite 6 Page


Tingkat Nasional Koordinasi keseluruhan, asistensi teknis dan peningkatan kapasitas: • Panduan • Materi Pelatihan • Pelatihan, TOT

RAN-GRK

Bottom-up: provinsi mengembangkan rencana aksi berdasarkan konteks lokal

RAD-GRK

Tingkat Provinsi (koordinasi dengan kabupaten/kota)

Top-down: provinsi mengembangkan rencana aksi mitigasi

RAD-GRK

RAD-GRK

Koordinasi antar provinsi Metodologi umum dan proses

In cooperation with 14.05.2012

Seite 7 Page


Dokumen RAN GRK Saat ini (berdasarkan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK)

Pengembangan Selanjutnya menuju NAMAs

-Kegiatan perubahan iklim sudah termasuk dalam RPJP 2005-2025, akan tetapi kegiatan inti dan pendukung dalam RAN GRK diturunkan dari RPJMN tahun 2010-2014

- Dokumen RAN GRK akan mencakup:

-Dalam RAN GRK, angka target penurunan emisi untuk mencapai angka -26% dari BAU (dengan upaya sendiri) atau -41% dari BAU (dengan bantuan internasional) masih merupakan angka perkiraan

b. Skenario Mitigasi

a. Tingkat garis dasar (BAU baseline) sampai dengan 2020

c. Target penurunan emisi GRK per bidang yang akan dijadikan acuan d. Aksi mitigasi dan angka penurunan emisinya

-Target per bidang perlu direvisi

e. Kebijakan dan strategi implementasi -Pasal 9 menyatakan bahwa RAN GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan internasional

f. MRV - Untuk mencapai target -41% dari BAU, suppported NAMAs harus disusun dan diajukan ke dunia internasional. In cooperation with 14.05.2012

Seite 8 Page


Dokumen RAD GRK Saat ini Belum ada pedoman umum dan petunjuk teknis penyusunan RAD GRK yang ditetapkan (pedoman dan petunjuk teknis masih berupa draft dan belum disosialisasikan ke daerah)

Pengembangan RAD GRK - Dokumen RAD GRK yang diajukan oleh provinsi , ditetapkan dalam Peraturan Gubernur harus terkait dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJPD dan RPJMD. - Dokumen RAD GRK ini akan mencakup:

a. Tingkat garis dasar (BAU baseline) b. Skenario Mitigasi c. Target penurunan emisi GRK sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah d. Usulan aksi mitigasi dan angka penurunan emisinya dan usulan biaya mitigasi e. Kebijakan dan strategi implementasi f.

MRV


Seite 9 Page


- Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan pedoman pelaksanaan RAN GRK untuk tingkat nasional sesuai dengan hasil negosiasi di bawah UNFCCC dan pedoman penyusunan RAD GRK di daerah untuk mencapai target penurunan emisi nasional 26% dan 41% dari tingkat garis dasar (BAU baseline).

- Untuk mendukung pelaksanaan RAN/RAD GRK diperlukan pedoman perencanaan teknis yang lebih detail per bidang yang akan dikembangkan bersama dengan POKJA bidang.


Seite 10 Page

BAPPENAS

2. Kemajuan Penyusunan Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK

 Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 15 Agustus 2011 di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, revisi pedoman umum rencana aksi penurunan emisi GRK mencakup:  Draft pedoman teknis per bidang untuk mendukung Pedoman Umum Penurunan Emisi GRK telah tersedia untuk dikembangkan selanjutnya melalui Pokja yang akan dibentuk (antara lain: Bidang berbasis lahan, bidang industri, bidang transportasi).  Bahasa untuk Pedoman Umum Penuruna Emisi GRK telah diedit oleh ahli bahasa indonesia  Penambahan lampiran usulan pembagian tugas (pusat, propinsi, kota/kabupaten) dalam pelaksanaan dan penyusunan RAN/RAD GRK In cooperation with 14.05.2012 Page Seite 11

3. ISI dan Ruang Lingkup Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK BAPPENAS

1.Pendahul uan

2. RAN GRK saat ini

3.Pengemban gan RAN GRK menuju NAMAs

4.Strategi Nasional Penurunan GRK

5.Pendanaan

1.

1. 2. 3. 4.

Langkahlangkah Konseptual: 1. Penyusuna n skenario BAU baseline 2. Aksi mitigasi 3. Usulan dan Proses seleksi 4. Perhitunga n biaya 5. Penetapan NAMAs

1. Arah kebijakan Umum (Cross cutting) 2. Arah Kebijakan rencana aksi per bidang: • Bidang terkait dengan lahan (Kehutanan, lahan gambut, pertanian, dan perubahan lahan) • Bidang energi (listrik, transportasi, industri) • Bidang limbah

1. Kebijakan Pendanaan 2. Sumber Pendanaan 3. Mekanisme Pendanaan 4. Peran Serta sektor swasta (masukan untuk pengembanga n selanjutnya)

2.

Latar Belakan g dan Tujuan Pedoma n Umum Kaji Ulang RAN GRK

5.

Visi Misi Tujuan Sasaran Kerangk a Hukum dsb

6.MRV

-Domestik MRV untuk unilateral NAMAs -Internasiona l MRV untuk supported NAMAs

7. Penyusunan RAD GRK


Seite 12 Page

Bab 1. Pendahuluan BAPPENAS

1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 1.2 Proses Kaji Ulang RAN GRK

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari disusunnya Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, serta kaitan antara Pedoman Umum dengan Perpres RAN GRK serta RAD GRK


Seite 13 Page

Bab 2. RAN GRK Saat Ini BAPPENAS

2.1. Visi Misi RAN-GRK 2.2. Tujuan dan Sasaran RAN-GRK 2.3. Kerangka Hukum dan Institusi 2.4. Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK dan Perencanaan Pembangunan 2.5. Kondisi saat ini dan Permasalahan 2.6. Negosiasi internasional dan status terkini: implikasi bagi Indonesia 2.7. Kerangka Kebijakan RAN-GRK 2.8. Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi 2.9. Ruang Lingkup RAN-GRK

Bab 2 menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perpres RAN GRK beserta lampirannya.


Seite 14 Page

Bab 3. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs BAPPENAS

3.1 Langkah-langkah Konseptual untuk NAMAs 3.2 Mengkaitkan NAMAs Indonesia dengan UNFCCC

Langkah-langkah Konseptual untuk NAMAs In cooperation with 14.05.2012

Seite 15 Page

Bab 4. Strategi Nasional Penurunan GRK BAPPENAS

NAMAs

RAN-GRK

Waste Sector

Waste

Indsutry

Energy Sector

Power & Transport

Agriculture

Forestry & Peatland, LUC

Land Based Sector

Policy, Institution, Action, Financing

4.1. Arah Kebijakan Umum (cross cutting) 4.2. Arah Kebijakan dan Rencana Aksi per Bidang 4.2.1 Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang dengan Lahan (Bidang Kehutanan, Lahan gambut, pertanian dan lainnya) 4.2.2 Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Energi (Listrik, Transportasi, Industri) 4.2.3. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Pengelolaan Limbah

terkait

-Setiap bidang memiliki arah kebijakan dan metodologi spesifik terkait dengan penurunan emisi GRK -Untuk implementasi penuh RAN GRK yang sesuai dengan hasil negosiasi UNFCCC diperlukan pengembangan lanjutan pedoman yang lebih detail melalui POKJA


Seite 16 Page

BAPPENAS

4.2.1. Pengembangan RAN GRK menuju NAMAs di Bidang terkait dengan Lahan (1)

Definisi dan Usulan Ruang Lingkup  Definisi: NAMAs untuk bidang berbasis lahan mengacu pada satu set kebijakan dan tindakan-tindakan mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dari semua tipe penggunaan lahan, yang berpengaruh terhadap penutupan lahan dan cadangan karbon.

 Usulan Ruang Lingkup:  Pengurangan emisi dari kegiatan-kegiatan pertanian, terutama pada lahan gambut (sebagaimana diakui dalam pedoman IPCC)  Kegiatan REDD+ yang meliputi: (a) Pengurangan emisi dari deforestasi (b) Pengurangan emisi dari degradasi hutan, (c) konservasi cadangan karbon hutan; (d) pengelolaan hutan berkelanjutan dan (e) peningkatan cadangan karbon hutan


Seite 17 Page

BAPPENAS

4.2.1. Pengembangan RAN GRK menuju NAMAs di Bidang terkait dengan Lahan (2)

Situasi Saat Ini dan Outlook  Bagian terbesar dari sumber daya lahan, yang mewakili sekitar 70% dari seluruh wilayah daratan Indonesia berada di bawah otoritas bidang kehutanan (baik di pemerintah pusat maupun daerah)  Outlook:  Exploitasi hutan alam dan ekspansi penanaman kayu jati  kebutuhan kayu  Ekspansi penanaman tanamam argo (seperti kelapa sawit, karet)  Rehabilitasi lahan hutan  Peningkatan SFM dan kontrol lahan hutan  Ekspansi lahan agrikultur dan tanaman pangan (ketahanan pangan)  Pertumbuhan populasi (seperti kebutuhan untuk lahan tempat tinggal)  Pembangunan infrastruktur


Seite 18 Page

BAPPENAS

4.2.1. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang terkait dengan Lahan (3)

Langkah-langkah rekomendasi dalam mengembangkan NAMAs di bidang berbasis lahan  Mengkaji ulang sistem kebijakan nasional terkait dengan lahan

 Menentukan BAU untuk bidang berbasis lahan, skenario mitigasi dan garis target bidang berbasis lahan.  Menentukan sistem MRV untuk bidang berbasis lahan (teknis dan institusi)  Mengkaji ulang aksi mitigasi potensial (nasional dan lokal)  Mengkaji ulang biaya terasosiasi potensial untuk aksi mitigasi di bidang berbasis lahan  Memformulasikan strategi pendanaan dan mekanisme pembagian biaya manfaat.  Dialog politik multi bidang dan multi tingkat dan konsultasi (peran dan tanggung jawab) In cooperation with14.05.2012

Seite 19 Page

4.2.2. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Energi (1) BAPPENAS

Ruang Lingkup NAMAs di Bidang Energi  NAMAs di bidang energi mencakup pengurangan emisi di bidang yang terkait dengan pembangkit energi dan penggunaannya.  Bidang-bidang yang tercakup dalam bidang energi adalah bidang listrik, bidang transportasi dan bidang industri.  Suatu pemodelan energi yang terintegrasi dibutuhkan untuk menyusun suatu gambaran lengkap dari garis dasar BAU (BAU baseline) dan efektifitas dari pengurangan emisi di bidang energi


Seite 20 Page

BAPPENAS

4.2.2. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Energi (2)

Outlook di Bidang Energi


Seite 21 Page

BAPPENAS

4.2.2. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Energi (3)

Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun NAMAs di Bidang Energi 1. Menentukan batas-batas bidang dalam bidang energi untuk menghindari overlapping

2. Menyusun tingkat garis dasar (BAU Baseline) untuk setiap bidang listrik, transportasi, dan industri 3. Mengidentifikasi potensi aksi mitigasi dan biayanya untuk setiap bidang listrik, transportasi dan industri 4. Menyusun skenario aksi mitigasi berdasarkan biaya dan implementabilitasnya untuk setiap bidang listrik, transportasi, industri 5. Menyusun BAU baseline gabungan untuk bidang energi 6. Menyusun potensi aksi mitigasi gabungan untuk bidang energi yang terdiri dari bidang listrik, transportasi, dan indusri

7. Menyusun skenario aksi mitigasi berdasarkan biaya dan implementabilitasnya untuk gabungan bidang energi


Seite 22 Page

BAPPENAS

a. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Listrik (1)

 Langkah-langkah dalam penyusunan NAMAs di Bidang Listrik:  Analisa sistem jaringan listrik nasional (suplai dan kebutuhan)  Penyusunan data base sistem listrik Indonesia  Simulasi jangka panjang untuk rencana ekspansi kapasitas dari sistem pembangkit (terkoneksi dalam jaringan nasional dan sistem terisolasi)  Penyusunan tingkat garis dasar BAU (BAU baseline) berdasarkan perhitungan emisi GRK dengan rencana ekspansi kapasitas dalam jangka waktu 2010-2020  Penyusunan skenario mitigasi potensial di bidang listrik berdasarkan ketersediaan teknologi dan potensi mitigasi


Seite 23 Page

BAPPENAS

Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Listrik (2)


Seite 24 Page

BAPPENAS

b. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Transportasi (1)

Ruang Lingkup Pengembangan NAMAs di Bidang Transportasi :

 Pengurangan emisi GRK dari konsumsi energi (akan masuk dalam bidang energi)  Pengurangan emisi yang berasal dari sub bidang transportasi darat, transportasi udara, kereta api, dan transportasi laut.


Seite 25 Page

BAPPENAS

b. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Transportasi (2)

Pencapaian dan inisiatif pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di bidang Transportasi:  KEMENHUB dan GIZ (2010) menyusun suatu kerangka untuk mengembangkan tingkat garis dasar BAU (baseline) untuk sub bidang transportasi darat di Indonesia  Menentukan berbagai asumsi eksplisit untuk pertumbuhan kepadatan lalu lintas, perubahan moda transportasi, efisiensi kendaraan, penggantian bahan bakar, dan hambatan infrastruktur.  Mengidentifikasi skenario aksi potensi mitigasi

Proses dalam mengembangkan RAN GRK Menuju NAMAs di bidang transportasi:  Memformulasikan POKJA perubahan iklim untuk bidang transportasi  Peningkatan kesiapan institusi dan proses koordinasi yang kuat (vertikal dan horisontal)  Kerangka pengumpulan data nasional untuk bidang transportasi  Melakukan proyeksi yang relevan untuk menentukan proyeksi rencana ekspansi untuk bidang transportasi (proyeksi infrastruktur, data makro (populasi, GDP, etc); proyeksi angka kepemilikan kendaraan; proyeksi aktivitas kendaraan berdasarkan tipe; proyeksi penggunaaan transportasi umum dan moda lain, proyeksi penetrasi teknologi)  Menyusun suatu konsensus dalam menentukan asumsi untuk mengembangkan skenario tingkat garis dasar BAU (BAU baseline) In cooperation with 14.05.2012 tingkat Seite 26 Page  Menentukan metode perhitungan untuk mendukung pengembangan skenario

b. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Industri (1)  Ruang lingkup pengembangan NAMAs di bidang industri:  Pengurangan emisi GRK dari konsumsi energi (akan dimasukkan dalam bidang energi)  Pengurangan emisi GRK dari proses industri dan limbah industri  Outlook untuk pengembangan NAMAs di bidang industri:

BAPPENAS

GHGe [MtCO2]

160 120

150,87 30.45% 97,49

104,93

80 40 0 2005

2010

2015

BAU scenario

2020

Year

2025

2030

Energy Efficiency scenario

Sumber: ICCSR, 2010

• Emisi GRK dari industri manufaktur (dari penggunaan energi) adalah ranking 9 dari emisi GRK yang paling tinggi (SNC, 2009) • Kebijakan bidang industri (Kepres No. 28/2008) telah menargetkan pertumbuhan industri sebanyak 8% di tahun 2025 In cooperation with 14.05.2012

Seite 27 Page

b. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Industri (2)  Langkah-langkah dalam mengembangkan NAMAs di bidang industri:

BAPPENAS

 Pembentukan POKJA bidang Industri  Pengumpulan data berdasarkan sub bidang di bidang industri (klasifikasi industri), termasuk: tipe produk, kapasitas produksi, penggunaan energi, bahan baku, teknologi, dan limbah.  Proyeksi untuk pengembangan bidang industri (berdasarkan rencana pengembangan dan angka pertumbuhan per tahun yang diharapkan)  Penyusunan tingkat garis dasar BAU (BAU baseline) bidang industri yang merupakan kumpulan dari tingkat garis dasar BAU sub bidang.  Penyusunan skenario mitigasi emisi GRK (berdasarkan pilihan aksi mitigasi: efisiensi energi, penggantian bahan bakar, modifikasi proses industri) dan perhitungan biaya abatemen.  Prioritisasi berdasarkan biaya yang paling rendah dan tingkat implementabilitasnya. In cooperation with 14.05.2012

Seite 28 Page

BAPPENAS

4.2.3. Pengembangan RAN GRK Menuju NAMAs di Bidang Limbah (1)

Limbah Padat Domestik

Air Limbah Domestik Limbah Industri

Ruang Lingkup NAMAs di bidang limbah In cooperation with 14.05.2012

Seite 29 Page

BAPPENAS


Proses yang dibutuhkan dalam mengembangkan NAMAs di bidang limbah:  Menentukan koordinator untuk pengembangan NAMAs di bidang limbah di tingkat nasional (misalnya PU, KLH, dsb).  Mengkoordinasikan dengan tingkat daerah untuk pengumpulan data dalam pengelolaan limbah  Menentukan proyeksi yang relevan untuk proyeksi pengembangan pengelolaan limbah (proyeksi infrastruktur, data makro (populasi, GDP, dsb); Proyeksi komposisi limbah padat; proyeksi penetrasi teknologi).  Membangun konsensus pada asumsi untuk menyusun tingkat garis dasar BAU (BAU baseline)  Penggunaan metode perhitungan untuk mendukung penyusunan tingkat garis dasar BAU (BAU baseline)  Pengumpulan rencana aksi daerah untuk bidang limbah dari daerah ke koordinator di pusat (melalui RAD GRK)  Mengidentifikasi skenario aksi mitigasi oleh koordinator nasional untuk bidang limbah

 Mengajukan usulan kebijakan, pendanaan untuk mendukung aksi-aksi mitigasi  Menyusun mekanisme MRV untuk pengembangan NAMAs di bidang limbah


Seite 30 Page

BAPPENAS


Proses yang dibutuhkan dalam mengembangkan NAMAs di bidang limbah:


Seite 31 Page

Bab 5. Pendanaan BAPPENAS

5.1. Kebijakan Pendanaan 5.2. Sumber Pendanaan - Sumber Dana APBN - Sumber Dana Swasta Dalam Negeri - Sumber Dana Internasional 5.3. Mekanisme Pendanaan

5.4 Peran Serta Sektor Swasta (Masukan untuk pengembangan selanjutnya)


Seite 32 Page

3.4. Bab 6. MRV BAPPENAS

6.1. Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan -Domestik MRV untuk unilateral NAMAs -Internasional MRV untuk supported NAMAs

RAN-GRK

Tipe NAMA

Bentuk MRV

Aksi mitigasi untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen

Unilateral NAMAs (pembiayaan dengan sumber keuangan dalam negeri)

Standar pengukuran, pelaporan dan verifikasi mengikuti standar dalam negeri (domestik)

Aksi mitigasi untuk Supported NAMAs menurunkan emisi lebih (pembiayaan dengan dari 26 persen – sampai dukungan internasional) dengan 41 persen

Standar pengukuran, pelaporan dan verifikasi mengikuti standar internasional


Seite 33 Page

3.4. Bab 6. MRV BAPPENAS

6.1. Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan MRV – Monitoring Kemajuan Pelaksanaan & Verifikasi

Review

Pelaksanaan

Skenario mitigasi

Aksi mitigasi

Kebijakan & Langkah

26 %

GHG emissions

Data

Unilateral NAMAs

41 % Supported NAMAs

Credited NAMAs

T0

T1

2020

Laporan Inventarisasi NAMAs / RAN-GRK In cooperation with 14.05.2012

Seite 34 Page

Bab 7. Penyusunan RAD GRK BAPPENAS

7.1. Peran Mitigasi pada Tingkat Daerah 7.2. Hubungan Sinergis antara RAN GRK dan RAD GRK 7.3. Tujuan dan Sasaran

7.4. Kebijakan dan Kelembagaan 7.5. Peran Kelembagaan dan Kewenangannya 7.6. Pra Kondisi Institusi: Penyesuaian Kegiatan Antar Jenjang Kepemerintahan 7.7. Ruang Lingkup Mitigasi Daerah 7.8. Keterlibatan Daerah dalam penurunan emisi GRK di bidang Kehutanan, Lahan Gambut dan Pertanian 7.9

Keterlibatan Daerah dalam penurunan emisi GRK di bidang Energi Listrik

7.10. Keterlibatan Daerah dalam penurunan emisi GRK di bidang Transportasi Darat 7.11. Keterlibatan Daerah dalam penurunan emisi GRK di bidang Industri 7.12. Keterlibatan Daerah dalam penurunan emisi GRK di bidang Limbah Padat Domestik


Seite 35 Page

LANGKAH SELANJUTNYA BAPPENAS

1. Dibutuhkan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk memfinalisasi Pedoman Umum Rencana Aksi Pengurangan Emisi GRK melalui diskusi di pokja maupun diskusi di lintas bidang. 2. Sosialisasi Pedoman Umum perlu dilakukan di pusat dan daerah 3. Koordinasi pusat dan daerah sangat diperlukan untuk pelaksanaan RAN GRK dan penyusunan RAD GRK 4. Untuk pelaksanaan RAN GRK, pengembangan RAN GRK selanjutnya sesuai dengan negosiasi UNFCCC, dan penyusunan RAD GRK, Pedoman Umum perlu dilengkapi dengan pedoman yang lebih detail per bidang yang dapat disusun bersama-sama dengan POKJA yang telah dibentuk


Seite 36 Page

BAPPENAS

Terima Kasih


Seite 37 Page

Pedoman Umum Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Recommend Documents