KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
(Setelah terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011)
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Bekerjasama dengan
Gese llscha ft für Internationale Zusammenarbeit
Kata Pengantar Pada tahun 2009, Indonesia memberikan komitmen untuk penanggulangan perubahan iklim antara lain melalui komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Selama satu setengah tahun setelah pernyataan komitmen penurunan emisi tahun 2009, telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 61 tahun 2011. Penyusunan RAN-GRK telah melalui masukan para pakar, Pemerintah dan Pemda, serta para pelaku usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional. Tepat dua tahun kemudian, RAN-GRK berhasil diluncurkan sebagai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah GRK (RADGRK) pada tanggal 28 Oktober 2011. Sesuai dengan amanat Perpres 61/2011 tersebut, 3 (tiga) bulan setelah penerbitan Perpres, maka Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) telah dapat tersusun dan diluncurkan pada tanggal 12 Januari 2012. Dalam jangka waktu satu bulan pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada Pemda Provinsi agar daerah memahami peran dalam penurunan emisi GRK dan perlunya penyusunan RAD-GRK di tingkat provinsi. Di tingkat daerah, langkah penurunan emisi GRK tidak hanya dilakukan untuk memenuhi pencapaian target penurunan emisi GRK nasional, namun perlu pula dilakukan langkah-langkah untuk mendorong kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat sehingga perubahan perilaku yang benar dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan sekaligus membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim. Berkaitan dengan itu, RAN-GRK yang merupakan rencana aksi mitigasi akan didampingi dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang sedang dalam proses penyusunan tahap akhir. Laporan perkembangan pelaksanaan penurunan emisi, setelah pernyataan komitmen Presiden tentang penurunan emisi GRK, disampaikan di dalam Buku Laporan ini.
3
Dengan seluruh rangkaian langkah di atas, sampai dengan akhir tahun 2012 Indonesia akan sudah melaksanakan beberapa capaian: (i) penjabaran komitmen ke dalam program dan kegiatan operasional, baik berupa kebijakan pada Pemerintah dan Pemda maupun masyarakat dan dunia usaha; (ii) mengarus-utamakan program dan kegiatan perubahan iklim tersebut ke dalam pembangunan, sehingga ke depan sudah tercipta mekanisme untuk merencanakan program, kegiatan dan penyiapan anggaran untuk K/L terkait; (iii) dengan selesainya RAN-GRK dan RAD-GRK pada akhir tahun 2012 akan tercipta kerangka kerja di tingkat Pusat sampai dengan ke daerah untuk pelaksanaan secara koordinatif; dan (iv) dapat mulai diciptakan mekanisme pemantauan kegiatan yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Jakarta, November 2012 Deputi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sebagai Penanggung jawab Sekretariat RAN - GRK
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
3
I.
KOMITMEN DAN RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
8
II. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
12
III. PELATIHAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN RAD-GRK
20
IV. KOORDINASI DAN PEMANTAUAN AKSI PENURUNAN EMISI GRK
26
V. AKTIVITAS YANG DIDUKUNG OLEH ICCTF: PILOT PROJECT UNTUK IMPLEMENTASI RAN DAN RAD-GRK
30
5
Daftar Gambar Gambar 1 Peraturan Presiden No. 61/2011
9
Gambar 2 Peluncuran Perpres No.61/2011 pada tanggal 28 Oktober 2011 di Jakarta
10
Gambar 3 Penekanan Tombol Peluncuran Perpres No. 61/2011 tentang RAN-GRK
10
Gambar 4 Pelaksanaan RAN-GRK dalam rencana pembangunan
13
Gambar 5 Hubungan antara Rencana Aksi Nasional dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
13
Gambar 6 Konferensi Pers oleh Menteri PPN/kepala Bappenas bersama Menteri Lingkungan Hidup dalam Peluncuran Pedoman RAD GRK
14
Gambar 7 Pembukaan oleh Wamen PPN/Waka Bappenas
15
Gambar 8 Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi di Makasar
16
Gambar 9 Penyampaian Pedoman Penyusunan RAD GRK di Bali dalam rangka Sosialiasi di Denpasar
17
Gambar 10 Sosialisasi RAD-GRK di Balikpapan
18
Gambar 11 Pelatihan Perhitungan Emisi Bidang Berbasis Lahan di Kampus ITB, Bandung
21
Gambar 12 Pelatihan Inventarisasi Emisi GRK dan Penghitungan BAU Baseline di Bandung, 21 – 25 Mei 2012
21
Gambar 13 Pendampingan dan Pelatihan Penghitungan Emisi GRK bidang berbasis
6
Energi di Jogjakarta untuk wilayah Jawa
22
Gambar 14 Workshop Penyelesaian RAD GRK pada 10 – 14 September 2012 di Bandung
22
Gambar 15 SK Menteri Bappenas No 38/M.PPN/HK/03/2012
27
Gambar 16 Proses industri yang dapat ditingkatkan untuk menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi energi
31
Gambar 17 Demonstrasi plot pilot project ICCTF untuk manajemen lahan gambut berkelanjutan di Kalimantan Tengah dan Jambi
31
Gambar 18 Lokakarya Komunitas Sekolah sebagai salah satu dari project activities ICCTF-BMKG
33
Gambar 19 Produksi film seri Si Bolang tentang isu perubahan iklim
33
I. KOMITMEN DAN RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
I. KOMITMEN DAN RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Pada tahun 2009, Indonesia berkomitmen secara sukarela untuk menurunkan emisi GRK, usaha ini dimaksudkan untuk memberi contoh dan mendorong Negara-Negara lain bersama-sama mengurangi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim
Komitmen Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan para pemimpin negara pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009 menyatakan bahwa Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari tingkat Business as Usual (BAU) dengan usaha sendiri dan mencapai 41 persen apabila mendapat dukungan internasional. Komitmen ini disampaikan terutama karena Indonesia telah bertekad untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam rencana pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pengarusutamaan, yang berarti setiap sektor harus mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program. Di dalam RPJMN 2010-2014 juga disebutkan bahwa perubahan iklim adalah program lintas sektor, yang berati bahwa ada beberapa sektor yang memiliki kegiatan untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen Presiden kemudian menjadi momentum penting untuk menegaskan target dan program sektoral yang berkontribusi terhadap penurunan emisi. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dengan adanya target kuantitatif penurunan emisi GRK dan menggunakan RPJMN sebagai pedoman, maka dapat tersusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pembagian target emisi GRK ke dalam 5 (lima) bidang/sektor utama dilakukan berdasarkan berbagai
8
Gambar 1 Peraturan Presiden No. 61/2011
masukan para pakar dan pemilihan program dan kegiatan berdasarkan pada RPJMN 20102014, serta hasil diskusi berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) diterbitkan sebagai Perpres No. 61/2011 menjabarkan target penurunan emisi GRK ke dalam 5 bidang/sektor utama, yaitu: (i) Kehutanan dan Lahan Gambut, (ii) Pertanian; (iii) Energi dan Transportasi; (iv) Industri, serta (v) Pengelolaan Limbah. Kegiatan yang diidentifikasi terdiri atas: 66 kegiatan inti, 66 kegiatan pendukung, dan 24 kegiatan tentang pendataan di bidang informasi perubahan iklim, lingkungan hidup, kelautan dan data lintas bidang. Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK tersebut diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2011 di Jakarta oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang dihadiri pula oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Kementerian/Lembaga terkait, serta mitra pembangunan.
9
Dalam konteks Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), RAN-GRK dipandang sebagai upaya sukarela Indonesia dalam menurunkan emisi GRK mengingat bahwa Copenhagen Accord yang dihasilkan dari COP 15 tahun 2009 bukan merupakan kesepakatan yang mengikat para negara Pihak (Parties) namun mendorong komitmen sukarela dari negara-negara di dunia. Dengan komitmen penurunan emisi GRK, Indonesia berharap bahwa aksi sukarela Indonesia akan menjadi pendorong bagi negara-negara lain, terutama negara maju untuk menurunkan emisi global GRK. Gambar 2 Peluncuran Perpres No.61/2011 pada tanggal 28 Oktober 2011 di Jakarta
Gambar 3 Penekanan Tombol Peluncuran Perpres No. 61/2011 tentang RAN-GRK
10
II. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
II. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Perumusan RAN-GRK memungkinkan Indonesia untuk mengarusutamakan penurunan emisi GRK sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.
RAN-GRK merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional. Perubahan iklim merupakan program lintas sektor pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014). Oleh karena itu, RAN-GRK merupakan dokumen yang mengarusutamakan penurunan emisi GRK ke dalam rencana pembangunan nasional. Hal ini berarti, program dan aktivitas yang berkontribusi untuk mengurangi emisi dapat dibiayai dan dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian terkait sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Sebagai bagian dari program pembangunan nasional, RAN-GRK juga harus diselaraskan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD GRK), karena beberapa wewenang pembangunan bersifat desentralisasi pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (gambar 4). Rentang waktu RAN-GRK dimulai pada tahun 2010 hingga 2020, sehingga implementasinya berada pada RPJMN 2010-2014. Oleh karena itu, penyusunan RAN-GRK ke dalam RPJMN selanjutnya merupakan kunci keberlanjutan kebijakan dan program penurunan emisi GRK (gambar 5). Keberadaan RAN-GRK menjadi sangat penting sebagai: (i) acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh bidang-bidang prioritas di tingkat nasional dan daerah; (ii) acuan investasi terkait penurunan emisi GRK yang terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah; dan (iii) acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan emisi GRK oleh daerahdaerah di Indonesia.
12
RP JPN 2005-2005
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2010-2014
RKP
APBN
RPJMD
RKPD
APBD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
Note: RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RAN-GRK UNFCCC RAD-GRK
RP JPD
Gambar 4 Pelaksanaan RAN-GRK dalam rencana pembangunan Note: RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RKP : Rencana Kerja Pemerintah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAN-GRK 2010 RENCANA PEMBANGUNAN
2020
2005
2025 RPJP
2004
2009 RPJM
2014 RPJM 2
2019 RPJM 3
2025 RPJM 4
Gambar 5 Hubungan antara Rencana Aksi Nasional dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pedoman dan Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK). Dalam era desentralisasi, RAN–GRK hendaknya diselaraskan ke dalam rencana aksi daerah. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAD-GRK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengeluarkan Pedoman penyusunan RADGRK. Pedoman tersebut dikeluarkan sebagai Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-Menteri
13
Lingkungan Hidup-Menteri Dalam Negeri. Pedoman tersebut diluncurkan pada Januari 2012, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, perwakilan dari Kementerian terkait, Universitas, NGO dan Mitra Pembangunan. Setelah Pedoman RAD-GRK diluncurkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Kementerian terkait yang menjadi anggota Tim Sosialisasi melaksanakan serangkaian sosialisasi regional untuk 33 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sosialisasi regional dilaksanakan di 5 Kota, Palembang, Denpasar, Balikpapan, Semarang and Makassar. Sosialisasi di Palembang menandai inisiatif regional Sumatera untuk penurunan emisi. Sosialisasi Pedoman RAD-GRK di Palembang merupakan sosialisasi untuk provinsi yang berada di wilayah pulau Sumatera. Pulau Sumatera dengan karakteristik hutan dan perkebunan serta memiliki sumber-sumber energi memberikan peluang untuk menyeimbangkan hutan
Gambar 6 Konferensi Pers oleh Menteri PPN/kepala Bappenas bersama Menteri Lingkungan Hidup dalam Peluncuran Pedoman RAD GRK
14
untuk ketiga penggunaan tersebut. Sebagai lumbung energi, maka pengembangan energi perlu mengutamakan sumber-sumber energi baru dan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, berbagai kota di pulau Sumatera yang juga merupakan pusat industri memiliki peluang untuk pengembangan efisiensi energi yang dapat menyumbang penurunan emisi. Meskipun demikian, pemanfaatan sumber energi yang pada umumnya berada di kawasan hutan perlu dilakukan secara hati-hati untuk menyeimbangkan pemanfaatan hutan dan kelestarian kekayaan keanekaragaman hayati serta konservasi hutan. Demikian pula, pengembangan perkebunan yang banyak menghasilkan devisa juga perlu memperhatikan keragaman biodiversity yang terkandung di hutan-hutan Indonesia. Sosialisasi di Denpasar, Bali menandai partisipasi Provinsi-Provinsi Indonesia bagian timur dalam penurunan emisi. Sosialisasi RAD-GRK di Bali merupakan sosialisasi untuk kelompok provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karakteristik provinsi ini yang merupakan lumbung pangan untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat, sekaligus karakteristik perkotaan untuk Kota Denpasar dan Kuta, juga merupakan daerah yang memiliki
Gambar 7 Pembukaan oleh Wamen PPN/Waka Bappenas
15
akses listrik cukup rendah. Kemiskinan yang sebagian besar melingkupi Nusa Tenggara Timur namun sekaligus merupakan daerah ternak, akan mempunyai peluang dalam pengolahan biogas. Dengan adanya program ganda akan dapat dilakukan dengan melalui pengembangan ternak dan biogas yang bermanfaat bagi masyrakat. Manfaat ganda yang didapat adalah peluang usaha ekonomi dan peningkatan produksi daging, yang diiringi dengan peluang untuk mengurangi emisi dari hasil ternak yang akan mendatangkan triple benefit: biogas, bio-fertilizer, dan penurunan emisi dari kotoran ternak. Sosialisasi di Makassar menunjukkan bahwa wilayah agraris dapat berkontribusi dalam penurunan emisi. Sosialisasi RAD-GRK di pulau Sulawesi, memiliki karakteristik pangan, perkebunan dan sekaligus hasil tambang dan energi, bergabung dengan potensi perikanan di Maluku yang akan lebih rentan dan memerlukan adaptasi, serta potensi penurunan emisi dari kehutanan yang masih luas di Papua. Potensi renewable energi di ketiga wilayah tersebut sangat baik untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi dari bidang energi sekaligus mendukung diversifikasi energi. Sementara itu, masyarakat perikanan di Maluku perlu mendapat perhatian lebih besar dari sisi adaptasi. Selanjutnya, pola pengelolaan hutan di Papua merupakan potensi
Gambar 8 Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi di Makasar
16
yang besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat dari hasil hutan non kayu, agar hutan tetap terpelihara dan menjadi lahan untuk carbon stock. Sosialisasi di Semarang menunjukkan bahwa kota-kota di pulau Jawa dapat berpartisipasi dalam penurunan emisi. Sosialisasi di Semarang yang dilakukan untuk wilayah Jawa memiliki karakteristik perkotaan. Efisiensi energi, baik dari transportasi maupun penggunaan energi lainnya, khususnya penataan transportasi di kota-kota akan menyumbang penurunan emisi cukup besar. Demikian pula potensi efisiensi energi di industri-indutri merupakan peluang yang baik untuk kontribusi penurunan emisi sekaligus pengembagan industri hijau yang sudah banyak disyaratkan oleh negara pengimpor dan konsumen. Pelaksanaan RAD-GRK di wilayah ini merupakan kesempatan untuk membangun industri hijau, termasuk industri kecil dan menengah yang pada umumnya menjadi basis industri kreatif pada saat ini. Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan akan berkontribusi pada penjagaan kualitas lingkungan yang apabila dikaitkan dengan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati akan mendorong masyarakat tetap memelihara hutan alam yang di dalamnya mengandung aset keanekaragaman hayati.
Gambar 9 Penyampaian Pedoman Penyusunan RAD GRK di Bali dalam rangka Sosialiasi di Denpasar.
17
Sosialisasi di Balikpapan menandai partisipasi wilayah hutan dan lahan gambut dapat berkontribusi dalam penurunan emisi. Sosialisasi untuk wilayah Kalimantan mewakili karakteristik wilayah yang kaya akan potensi hutan dan lahan gambut, namun sekaligus merupakan lumbung energi dan hasil tambang. Dengan adanya energi, maka merupakan kesempatan besar untuk mengelola energi efisiensi dan pengembangan energi ramah lingkungan. Sementara itu, adanya potensi tambang, membutuhkan pengelolaan hutan lestari secara hati-hati. Kalimantan yang juga memiliki hutan dengan keanekaragaman hayati khas misalnya satwa yang dilindungi seperti orang utan, beruang madu dll. Pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan lahan gambut perlu dilakukan dengan serius dan hati-hati, agar pengembangan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat agar tetap ada dan berjalan secara seimbang.
Gambar 10 Sosialisasi RAD-GRK di Balikpapan.
18
III. PELATIHAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN RAD-GRK
III. PELATIHAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN RAD-GRK
Pelatihan dan fasilitasi RAD-GRK memberikan ruang diskusi penurunan emisi, menghubungkan kebijakan dan pemikiran ke dalam aksi nyata pada kehidupan sehari-hari .
Pelatihan terkait penurunan emisi memperluas wawasan pemangku kepentingan terhadap isu pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk membantu dan memfasilitasi penyusunan RAD-GRK bagi pemerintah daerah, telah dilaksanakan melalui pelatihan dan bimbingan (direct assistance). Kegiatan biasanya dilakukan secara bersamaan, dalam kurun waktu satu minggu, dimulai dengan pelatihan selama 1-2 hari, kemudian diikuti dengan bimbingan dan konsultasi langsung tentang penyusunan draft RAD-GRK. Dengan demikian, dalam setiap kali pertemuan dapat dilakukan penyempurnaan draft yang disusun Tim Daerah dan dengan demikian, kemajuan dapat diperoleh dan dimonitor oleh Sekretariat RAN/RADGRK. Pelatihan pertama yaitu Pelatihan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Penghitungan BAU Baseline pada bulan Mei 2012 di Bandung. Peserta pelatihan adalah: Bappeda Provinsi, BPLHD Provinsi, Kepala Dinas, dan Universitas dari seluruh Indonesia, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup); serta perwakilan dari mitra pembangunan (AFD, AUSAID, GIZ, ICCTF, ICRAF, JICA, SIDA, TNC, UKCCU, UNDP, USAID, dan WWF).
20
Gambar 11 Pelatihan Perhitungan Emisi Bidang Berbasis Lahan di Kampus ITB, Bandung
Gambar 12 Pelatihan Inventarisasi Emisi GRK dan Penghitungan BAU Baseline di Bandung, 21 – 25 Mei 2012
Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada daerah dalam menentukan dasar BAU Baseline dan penentuan aksi-aksi mitigasi yang dapat dilakukan di daerah. Pada akhir pelatihan diharapkan peserta dapat menghitung BAU – baseline untuk masing-masing sektor, baik dengan data aktual maupun data proksi, dan dapat menyusun draft skenario mitigasi dengan asumsi-asumsinya. Pada pelatihan ini juga diberikan pengenalan matriks RAD-GRK dan penghitungan biaya. Pelatihan kedua dilakukan oleh Kementerian Kehutanan untuk membantu penghitungan BAU Baseline untuk sektor mitigasi berbasis lahan. Pelatihan dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Juni dan Juli di Bogor. Ketiga adalah pelatihan oleh Kementerian ESDM bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penghitungan Baseline untuk sektor energi, yang dilakukan pada bulan Juni 2012 di Yogyakarta dan bulan Juli 2012 di Surabaya.
21
Gambar 13 Pendampingan dan Pelatihan Penghitungan Emisi GRK bidang berbasis Energi di Jogjakarta untuk wilayah Jawa
Gambar 14 Workshop Penyelesaian RAD GRK pada 10 – 14 September 2012 di Bandung
Fasilitasi penyusunan RAD-GRK. Fasilitasi penyusunan RAD-GRK dilakukan untuk membantu provinsi dalam menyelesaikan draft RAD-GRK yang sudah disusun oleh Tim Daerah. Selanjutnya, dilakukan pula pendampingan secara khusus kepada beberapa provinsi yang mengalami kesulitan dalam penyusunan RAD-GRK. Pendampingan khusus dilakukan apabila ada permintaan dari provinsi yang bersangkutan, dan selanjutnya Sekretariat RAN-GRK dan Widya Iswara/narasumber yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait, Universitas, Lembaga Penelitian, dan Mitra Pembangunan akan memberikan workshop khusus. Pendampingan telah dilakukan kepada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, BangkaBelitung, Lampung, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
22
Sebagai rangkaian dari pelatihan dan fasilitasi, dilakukan pula pemantauan kemajuan penyusunan RAD-GRK. Pada bulan Juni 2012 diadakan “Lokakarya Pemantauan Status Penyusunan RAD-GRK” oleh Tim Kerja Penyusunan RAD-GRK dari provinsi, yang terdiri atas perwakilan dari Bappeda/BLHD dan Koordinator penyusunan RAD-GRK atau yang mewakili. Dalam lokakarya ini setiap provinsi diminta untuk memaparkan perkembangan penyusunan RAD-GRK dari masing-masing provinsi. Status perkembangan RAD-GRK ini kemudian dibahas oleh kelompok kerja (pokja) di tingkat nasional untuk memberi masukan penyempurnaan. Pembahas dilakukan pada 5 bidang/sektor utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Pengelolaan limbah. Di dalam lokakarya juga diadakan sesi khusus bagi perwakilan provinsi yang membutuhkan konsultasi dengan kelompok ahli, yang terdiri atas tenaga ahli dari mitra pembangunan, universitas dan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Perubahan Iklim dan Sekretariat RAN/RAD-GRK. Finalisasi Penyusunan RAD-GRK. Lokakarya Finalisasi Penyusunan RAD-GRK dilaksanakan pada bulan September 2012 di Bandung. Dalam lokakarya ini, bagi provinsi yang penyusunan RAD-GRK-nya masih tertinggal, diberikan pendampingan intensif untuk penghitungan BAU Baseline, identifikasi aksi mitigasi dan finalisasi draft RAD-GRK. Bagi provinsi yang penyusunan RAD-GRK-nya sudah hampir selesai diminta untuk memaparkan status perkembangan penyusunan RAD-GRK. Dengan demikian, pengalaman dari provinsi yang sudah maju dapat menjadi contoh bagi provinsi yang masih belum menyelesaikan. Kemajuan. Berdasarkan hasil Lokakarya Finalisasi RAD-GRK, perkembangan/status penyusunan RAD-GRK provinsi sampai dengan bulan November 2012 adalah: A. 18 provinsi telah menyelesaikan RAD GRK dan menerbitkannya dalam bentuk Peraturan Gubernur; Jambi, DIY, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bangka Belitung dan Bali. B. 9 provinsi sudah menyelesaikan RAD GRK dan dalam proses penerbitan sebagai Peraturan Gubernur.
23
C. Sebanyak 6 provinsi masih menyelesaikan penyusunan dokumen RAD–GRK, dan kelompok ini mendapat perhatian dari Sekretariat RAN/RAD GRK secara intensif, agar dalam bulan Desember 2012 dapat diselesaikan seluruhnya.
Rencana “Quick Win”. Mengacu pada Perpres No.61 Tahun 2011, sumber emisi GRK nasional terbesar adalah bidang/sektor Kehutanan. Namun demikian, setelah mempelajari dokumen RAD-GRK di beberapa provinsi, sumber emisi terbesar di Pulau Jawa berasal dari sektor berbasis energi, yaitu: transportasi, energi, dan industri. Sementara itu, sumber emisi di luar Pulau Jawa, sektor berbasis lahan (kehutanan, lahan gambut dan pertanian) masih menjadi sektor dominan penghasil emisi terbesar secara umum. Selain telah mengidentifikasi sumber emisi dan status BAU baseline di tiap provinsi, dokumen RAD-GRK juga sudah memuat rangkaian aksi mitigasi provinsi, dan beberapa diantaranya sudah terfokus pada beberapa bidang/sektor sebagai aksi mitigasi unggulan yang disebut dengan program “Quick Win”. Beberapa provinsi yang sudah mengumumkan program “Quick Win” antara lain: DKI Jakarta (Sektor Transportasi dan Energi), DI Yogyakarta (Sektor Transportasi melalui kegiatan Malioboro Integrated Transport), Sulawesi Tengah (Sektor Kehutanan), dan Sumatera Selatan (Sektor Pengolahan Sampah).
24
IV. KOORDINASI DAN PEMANTAUAN AKSI PENURUNAN EMISI GRK
IV. KOORDINASI DAN PEMANTAUAN AKSI PENURUNAN EMISI GRK
Tim koordinasi, mekanisme pemantauan, RAN dan RAD-GRK melengkapi kerangka pelaksanaan penurunan emisi GRK di Indonesia
Koordinasi pada level Pusat. Dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan Perpres RANGRK, dan memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian perencanaan rencana aksi dalam Perpres RAN-GRK, telah dibentuk suatu Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang ditetapkan melalui SK Menteri PPN No. 38/M.PPN/HK/03/2012. Susunan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim terdiri atas Tim Pengarah dan 6 (enam) Kelompok-kelompok Kerja: (i) Bidang Pertanian; (ii) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut; (iii) Bidang Energi, Transportasi dan Industri; (iv) Bidang Pengelolaan Limbah; (v) Bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang; (vi) Bidang Adaptasi Perubahan Iklim. Fungsi Tim Pengarah dalam kerangka kerja Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim tersebut adalah: (i) memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas kelompokkelompok kerja; (ii) menetapkan rekomendasi kebijakan/strategi penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi), dengan mengacu pada Perpres RAN-GRK dan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR); (iii) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan mitigasi dan adaptasi penanganan perubahan iklim kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tugas Kelompok Kerja adalah: (i) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program mitigasi perubahan iklim di Bidang masing-masing; (ii) mensinkronkan rencana
26
Gambar 15 SK Menteri Bappenas No 38/M.PPN/HK/03/2012
27
kerja baik internal Kementerian bersangkutan maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait; (iii) melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim di Bidang masing-masing yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK; (iv) menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim; (v) melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim. Pemantauan dan Pelaporan. Dengan tersusunnya RAN dan RAD-GRK maka seluruh kerangka kerja pelaksanaan penurunan emisi GRK sudah terbangun. Tahap selanjutnya adalah koordinasi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Tim Koordinasi Perubahan Iklim bersam-sama dengan Tim RAD-GRK Daerah. Tahap berikutnya adalah penyusunan mekanisme dan format monitoring. Sebagaimana disekapati sejak awal, pemantauan akan menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hal ini karena mekanisme Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) belum siap, baik mekanisme pelaporannya maupun isi laporan dan data yang harus dilaporkan. Sebagaimana diketahui, kegiatan di dalam RAN dan RAD-GRK adalah kegiatan yang dilakukan pertama kali, dengan demikian cara pengukuran sampai ke tingkat besaran emisi masih belum tersedia. Sehubungan dengan itu, maka pemantauan dilakukan dalam bentuk kegiatan dan selanjutnya dilakukan penghitungan emisi yang diturunkan atau dihindari berdasarkan proksi dan rumus yang akan dibangun bersama para pakar terutama dari universitas setempat. Untuk melakukan pemantauan akan disusun format yang sederhana dan mudah untuk diselesaikan, sehingga laporan pemantauan secara nasional dapat disusun dengan mudah. Dengan mekanisme ini maka pelaksanaan RAN dan RAD-GRK dapat dipantau secara berkala dan pelaporan hasil penurunan emisi setiap akhir tahun dapat dilaporkan kepada Menko Perekonomian dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Untuk menyesuaikan dan menyempurnakan sistem pemantauan dan pelaporan sesuai dengan standar global, maka sistem pemantauan ini akan disempurnakan dengan: (i) penyempurnaan indikator pengukuran yang akan terus dilakukan; (ii) membangun sistem pendataan/survey untuk lingkungan hidup, dimana penurunan emisi karbon sebagai bagian dari pendataan/survey tersebut; (iii) membuat standar sistem survey dan pemantauan emisi GRK sesuai standar global.
28
V. KEGIATAN-KEGIATAN YANG DIDUKUNG OLEH ICCTF: PILOT PROJECT UNTUK IMPLEMENTASI RAN DAN RAD GRK
V. KEGIATAN-KEGIATAN YANG DIDUKUNG OLEH ICCTF: PILOT PROJECT UNTUK IMPLEMENTASI RAN DAN RAD GRK Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) adalah dana perwalian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonsia untuk mengkoordinasikan dukungan mitra pembangunan terhadap Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan Indonesia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saat ini, dukungan ICCTF masih secara terbatas diberikan oleh Inggris, Australia, dan Swedia. Dana sejumlah 11,2 juta Dolar AS dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan percontohan (pilot activities), pembangunan kapasitas dan kegiatan pendukung lainnya di bidang energi dan sektor berbasis lahan, dan juga untuk adaptasi. Tiga pilot activities dilaksanakan berdasarkan proposal kementerian teknis dan disetujui oleh Steering Committee berdasarkan kiriteria seleksi. Ketiga pilot activities tersebut yaitu: (i) Implementasi Konservasi Energi dan Reduksi Emisi CO2 di Sektor Industri (Fase 1); (ii) Pengembangan Riset dan Teknologi manajemen lahan gambut untuk meningkatkan penyerapan karbon dan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan (iii) Program kesadaran masyarakat, pelatihan, dan pendidikan tentang isu perubahan iklim di seluruh tingkatan masyarakat dalam hal mitigasi dan adaptasi. Pilot project yang pertama adalah merintis fase pertama dari Strategi Besar Kementerian Perindustrian di bidang konservasi energi dan reduksi emisi CO2 untuk sektor industri untuk tahun 2010-2020. Proyek tersebut diawali dengan penerapan konservasi energi di 35 industri baja dan 15 industri pulp dan kertas. Sub-sektor tersebut diharapkan akan mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi CO2 pada tahun 2020. Pilot project tersebut telah menghasilkan capaian-capaian antara lain: (i) menetapkan baseline emisi CO2 industri baja dan pulp dan kertas untuk pengembangan strategi konservasi energi; (ii) pengembangan Sistem Informasi Manajemen Efisiensi Energi (EEMIS) untuk industri baja dan pulp dan paper; (iii) menyelenggarakan serangkaian pelatihan tentang konservasi energi dan penurunan emisi CO2 untuk meningkatkan kapasitas staf di industri; (iv) mengembangkan SOP Efisiensi Energi, Penilaian Kebutuhan Teknologi, Studi Kelayakan, dan Audit Investment Grade untuk industri yang berpartisipasi.
30
Gambar 16 (kiri atas) Proses industri yang dapat ditingkatkan untuk menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi energi Gambar 17 Demonstrasi plot pilot project ICCTF untuk manajemen lahan gambut berkelanjutan di Kalimantan Tengah dan Jambi
31
Pilot activity yang kedua adalah proyek penelitian oleh Kementerian Pertanian tentang manajemen lahan gambut berkelanjutan yang dilaksanakan di empat lokasi di provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pengukuran emisi GRK dan penyerapan karbon dilakukan langsung di lapangan. Selain itu, pemodelan pertanian dengan beragam aplikasi amelioran diterapkan di lokasi-lokasi tersebut. Pencapaian proyek ini termasuk diantaranya: (i) identifikasi dan pemetaan karakteristik dan sifat-sifat biofisik lahan gambut di 4 provinsi lokasi proyak; (ii) pedoman manajemen pertanian lahan gambut sebagai dasar untuk pedoman tingkat nasional; (iii) pelatihan tentang pengukuran emisi GRK dan penyerapan karbon bagi pejabat pemerintah, universitas dan ahli di tingkat lokal di 4 provinsi lokasi proyek. Pilot project yang ketiga diimplementasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam program kesadaran masyarakat, pelatihan, dan pendidikan tentang isu perubahan iklim bagi seluruh tingkatan masyarakat dalam hal mitigasi dan adaptasi. Pilot project ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim dan pemanasan global bagi keamanan pangan bagi kelompok target nelayan dan petani. Selain itu, tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengadopsi aksi-aksi mitigasi dan adaptasi dengan mengembangkan kurikulum nasional perubahan iklim yang dibuat sesuai kebutuhan petugas penyuluhan dan untuk seluruh tingkatan sekolah formal di Indonesia. Proyek ini diimplementasikan melalui kemitraan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penilaian Penerapan Teknologi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pilot project ini menghasilkan: (i) pemanfaatan program radio masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perubahan iklim dan keamanan pangan di kalangan nelayan dan petani di 5 lokasi: Serdang Bedagai, Jakarta, Indramayu, Batu, dan Bau-Bau; (ii) pelatihan dan modul untuk petugas penyuluhan di bidang pertanian dan perikanan; (iii) modul kurikulum perubahan iklim untuk seluruh tingkatan sekolah formal di Indonesia; (iv) program TV untuk meningkatkan akses masyarakat luas tentang informasi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
32
Gambar 18 (atas) Lokakarya Komunitas Sekolah sebagai salah satu dari project activities ICCTFBMKG Gambar 19 Produksi film seri Si Bolang tentang isu perubahan iklim
33
Saat ini, ICCTF memiliki 3 (tiga) proyek baru lainnya yang siap untuk diimplementasikan. Proyek-proyek tersebut yaitu: (1) Meningkatkan Manajemen Berkelanjutan Produksi Wood Pellet sebagai Energi Biomassa untuk Mendukung Ekonomi Rendah Karbon dan Mitigasi Perubahan Iklim di Bangkalan, Madura, Jawa Timur oleh Kementerian Kehutanan; (2) Kerentanan Kesehatan: Penilaian, Pemetaan, dan Adaptasi Berbasis Masyarakat untuk Penyakit Demam Berdarah dan Malaria oleh Kementerian Kesehatan; (3) Manajemen Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Memitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Mengoptimalkan Produktivitas Tanaman oleh Kementerian Pertanian. Keenam proyek ini akan menjadi berguna sebagai contoh implementasi RAN dan RAD GRK, dan dengan demikian penting untuk mengkomunikasikan keluaran yang dihasilkan serta memberikan bantuan kepada pemerintah lokal yang tertarik untuk mengimplementasikan proyek-proyek dalam RAN dan RAD-GRK.
Jakarta, November 2012
34
NOTES
NOTES
Jasa Percetakan dan Penerjemahan didukung oleh:
Sekretariat RAN-GRK Gedung Wisma Bakrie II, Lantai 5 Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-2, Jakarta 12920 Tel: +62-21-5794-2105 | Fax: +62-21-5794-2106 www.sekretariat-rangrk.org
