PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari

perubahan

iklim

sehingga

perlu

dilakukan

upaya

penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations

Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU), maka perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; Mengingat…

-2-

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United

Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsabangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 5. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 8. Undang…

-3-

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23); 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN

PRESIDEN

TENTANG

RENCANA

AKSI

NASIONAL

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.

Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.

2. Rencana…

-4-

2. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. 3. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 4. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 5. Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan. 6. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 7. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. 8. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK. 9. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

Pasal 2…

-5-

Pasal 2 (1) RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. (2) Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan dan lahan gambut; c. Energi dan transportasi; d. Industri; e. Pengelolaan limbah; f. Kegiatan pendukung lain. (3) RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres ini.

Pasal 3 RAN-GRK merupakan pedoman bagi: a. Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. b. Pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-GRK.

Pasal 4 RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

Pasal 5...

-6-

Pasal 5 (1) Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan RAN-GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (2) Pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Pelaksanaan

RAN-GRK pada

masing-masing kementerian/

lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 6 (1) Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK. (2) Penyusunan RAD-GRK berpedoman pada: a. RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. Prioritas pembangunan daerah. (3) Penyusunan RAD-GRK diselesaikan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini. (4) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7...

-7-

Pasal 7 Penyusunan RAD-GRK difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 8 Pedoman penyusunan RAD-GRK ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 9 (1) RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. (2) Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan

oleh

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS. (3) Hasil kaji ulang RAN-GRK dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (4) Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.

Pasal 10...

-8-

Pasal 10 (1) Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

melaporkan

pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11 Pendanaan

RAN-GRK

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

2

bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12...

-9-

Pasal 12 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011

KEGIATAN INTI RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BIDANG PERTANIAN Target Penurunan Emisi (26%) : 0,008 (Giga ton) CO2e Target Penurunan Emisi (41%) : 0,011 (Giga ton) CO2e Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAN-GRK : 1. Pemantapan ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah. 2. Peningkatan fungsi dan pemeliharaan sistem irigasi. Strategi : 1. Mengoptimalisasikan sumber daya lahan dan air. 2. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal. 3. Menstabilkan elevasi muka air dan memperlancar sirkulasi air pada jaringan irigasi. 1. Perbaikan…

-2NO 1.

RENCANA AKSI Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi

PERIODE

a. Terlaksananya perbaikan jaringan irigasi seluas 1,34 juta ha

2010-2014

24 provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalsel, Kaltim, Bali, NTT, NTB, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku, dan Papua

0,16

b. Terlaksananya operasionalisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,32 juta ha

LOKASI

INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)

KEGIATAN/SASARAN

PENANGGUNGJAWAB Kementerian Pekerjaan Umum

2.

Optimalisasi lahan

Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian tanaman pertanian tanpa bakar seluas 300.500 ha

2011-2014

8 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng

4,81

Kementerian Pertanian

3.

Penerapan teknologi budidaya tanaman

Terlaksananya penggunaan teknologi untuk melindungi tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim pada lahan seluas 2,03 juta ha

2010-2014

Seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta

32,42


4.

Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida

Terlaksananya pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida pada lahan seluas 250.000 ha

2010-2014

Seluruh provinsi

10,0


5. Pengembangan...

-3-

NO 5.

RENCANA AKSI Pengembangan areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan terlantar/ lahan terdegradasi / Areal Penggunaan Lain (APL)

KEGIATAN/SASARAN a. Terlaksananya pengembangan areal perkebunan dan peningkatan produksi dan produktivitas, serta mutu tanaman tahunan dengan sasaran kelapa sawit seluas 860.000 ha, dan karet seluas 105.200 ha

Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) di wilayah terpencil dan padat ternak sebanyak 1.500 kelompok masyarakat

PENANGGUNGJAWAB

Kelapa sawit di 19 provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Babel, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua, dan Papua Barat

Kelapa sawit : 74,53


Karet di 14 provinsi: Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Kepri, Bengkulu, Babel Lampung, Jateng Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim

Karet : 2,38

Kakao di 16 provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jatim, Bali, NTT, Kaltim, Kalbar, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sulteng, Malut, dan Papua

Kakao : 5,42

LOKASI

2011-2014

b. Terlaksananya pengembangan areal perkebunan dan peningkatan produksi dan produktivitas, serta mutu tanaman rempah dan penyegar, dengan sasaran kakao seluas 687.000 ha

6.


PERIODE

2010-2014

Seluruh provinsi

1,01


BIDANG KEHUTANAN...

-4-

BIDANG KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT Target Penurunan Emisi (26%) : 0,672 (Giga ton) CO2e Target Penurunan Emisi (41%) : 1,039 (Giga ton) CO2e

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Penurunan emisi GRK sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, dan menambah pendapatan masyarakat serta negara. 2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa. 3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada). 4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal. Strategi : 1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK. 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK. 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan Sustainable Forest Management. 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air rawa. 5. Mengoptimalisasikan sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi. 6. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal. 1. Pembangunan...

-5NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

1.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terbentuknya KPH sebanyak 120 unit

2010-2014

Seluruh provinsi

31,15

Kementerian Kehutanan

2.

Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan

Terlaksananya pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (Logged Over Area/LOA) seluas 2,5 juta ha

2010-2014

12 provinsi: Jambi, Sumbar, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, dan Papua

22,94


Tercapainya peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan

2010-2014

Seluruh provinsi

1,38


Terlaksananya demonstration activity Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) di kawasan konservasi

2010-2014

2 provinsi: Jambi dan Kalteng

3,67


2010-2014

Seluruh provinsi

123,41


3.

Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan

(hutan gambut) sebanyak 2 kegiatan

4.

Pengukuhan kawasan hutan

Terlaksananya penataan Batas Kawasan Hutan (batas luar dan batas fungsi kawasan hutan) sepanjang 25.000 km

5. Peningkatan...

-6-

NO 5.

RENCANA AKSI Peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut)

KEGIATAN/SASARAN a. Terlaksananya peningkatan jaringan reklamasi rawa seluas 10.000 ha


PERIODE

LOKASI

2010-2014

23 provinsi: NAD, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel, dan Papua

5,23

Kementerian Pekerjaan Umum

b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan reklamasi rawa seluas 450.000 ha c. Terlaksananya operasi & pemeliharaan jaringan reklamasi rawa seluas 1,2 juta ha

PENANGGUNGJAWAB

6.

Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan

Penelitian dan pengembangan sumber daya lahan (termasuk lahan gambut) untuk pengembangan pengelolaan lahan pertanian seluas 325.000 ha

2011-2020

11 provinsi: NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng

103,98


7.

Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi untuk mendukung subsektor perkebunan, peternakan dan hortikultura

Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar, terdegradasi, pada areal pertanian, serta optimalisasi lahan non tanaman pangan seluas 250.000 ha

2011-2014

9 provinsi: NAD, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng

100,75


8. Penyelenggaraan...

-7-

NO 8.

9.

RENCANA AKSI Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas

Pengembangan perhutanan sosial

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

Terlaksananya rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha

2010-2014

Seluruh provinsi

18,35


Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha

2010-2014


71,71


Pembuatan hutan kota seluas 6.000 ha

2010-2014


0,22


Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 40.000 ha

2010-2014

Seluruh provinsi kecuali DIY

1,47


Terfasilitasinya penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) seluas 2.500.000 ha

2010-2014

25 provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, dan Malut

91,75


Terfasilitasinya pembentukan kemitraan usaha dalam hutan rakyat seluas 250.000 ha

2010-2014

11 provinsi: Riau, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim

9,18


10. Pengendalian...

-8-

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

10.

Pengendalian kebakaran hutan

Tercapainya penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebesar 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009, dengan tingkat keberhasilan 67,20%

2010-2014

11 provinsi: Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel dan Sulbar

21,77


11.

Penyidikan dan pengamanan hutan

Terselesaikannya penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, penambangan ilegal dan kebakaran) minimal sebanyak 75%

2010-2014

10 provinsi: Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Sulbar

2,30


12. Pengembangan...

-9-

NO

RENCANA AKSI

12.

Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung

13.

Peningkatan usaha hutan tanaman

KEGIATAN/SASARAN


PENANGGUNGJAWAB

17 provinsi: NAD, Sumut, Jambi, Babel, Sumbar, Riau, Sulteng, Kepulauan Seribu, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Gorontalo, dan Papua Barat

41,50


2010-2014

12 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng

49,77


2010-2014

26 provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat

110,10


PERIODE

LOKASI

Meningkatnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan sebesar 10 %

2010-2014

Terlaksananya penanganan perambahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung pada 12 provinsi prioritas

Terlaksananya pencadangan areal hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

BIDANG ENERGI...

- 10 -

BIDANG ENERGI DAN TRANSPORTASI Target Penurunan Emisi (26%) : 0,038 (Giga ton) CO2e Target Penurunan Emisi (41%) : 0,056 (Giga ton) CO2e

Kebijakan yang dilaksanakan untuk menunjang RAN-GRK : 1. Peningkatan penghematan energi 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching). 3. Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). 4. Pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, dan sarana transportasi. 5. Pengembangan transportasi massal nasional yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Strategi : 1. Menghemat penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih dan efisien maupun pengurangan konsumsi energi tak terbarukan (fosil). 2. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan skala kecil dan menengah. 3. (Avoid) - mengurangi kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand management) melalui penata-gunaan lahan mengurangi perjalanan dan jarak perjalanan yang tidak perlu. 4. (Shift) - menggeser pola penggunaan kendaraan pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah karbon seperti sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air. 5. (Improve) - meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor pada sarana transportasi. 1. Penerapan...

- 11 -

NO 1.

2

3.

RENCANA AKSI Penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi

Penerapan program kemitraan konservasi energi

Peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

Menerapkan manajemen energi pada 200 perusahaan

2010-2014

Seluruh provinsi

2,24

Kementerian ESDM

Menerapkan manajemen energi pada 200 perusahaan

2015-2020

Seluruh provinsi

7,92

Kementerian ESDM

Melakukan program kemitraan konservasi energi bersama swasta/masyarakat pada 1003 obyek (gedung dan industri)

2010-2014

Seluruh provinsi

1,62

Kementerian ESDM

Melakukan program kemitraan konservasi energi bersama swasta/masyarakat pada 300 obyek (gedung dan industri)

2015-2020

Seluruh provinsi

0,49

Kementerian ESDM

Terlaksananya implementasi teknologi hemat energi pada peralatan rumah tangga: 7,90 juta kWh pada akhir tahun 2014

2010-2014

Seluruh provinsi

5,85

Kementerian ESDM

Terlaksananya implementasi teknologi hemat energi pada peralatan rumah tangga: 13,53 juta kWh pada akhir tahun 2020

2015-2020

Seluruh provinsi

4,17

Kementerian ESDM

4. Penyediaan...

- 12 -

NO 4.

RENCANA AKSI Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

KEGIATAN/SASARAN Terlaksananya pembangunan:

PERIODE 2010-2014

LOKASI Seluruh provinsi

INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e) 1,27 terdiri atas:

• Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH): 46,17 MW

PLTMH: 0,21

• Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM): 182 MW

PLTS: 0,11

PENANGGUNGJAWAB Kementerian ESDM

PLTM: 0,85 PLTB: 0,02

• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 102,1 MW

PLT Biomassa: 0,00032

• Pembangkit Listrik Tenaga Bayu ( PLTB): 21,67 MW

DME: 0,06

• Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa: 0,4 MW • Desa Mandiri Energi (DME): 250 desa Melakukan pembangunan:

2015-2020

Seluruh provinsi

3,13, terdiri atas:

• PLTMH: 84,23 MW

PLTMH: 0,40

• PLTM : 510 MW

PLTM: 2,40

• PLTS: 224,68 MW

PLTS: 0,18

• PLTB: 37,53 MW

PLTB: 0,04

• PLT Biomassa: 16,50 MW

PLT Biomassa: 0,01

• DME: 450 desa

Kementerian ESDM

DME: 0,12 5. Pemanfaatan...

- 13 -

NO 5.

6.

RENCANA AKSI Pemanfaatan biogas

Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

Terlaksananya pembuatan unit biogas sebanyak 10.000 unit

2010-2014

Seluruh provinsi

0,04

Kementerian ESDM

Terbangunnya unit biogas sebanyak 21.400 unit

2015-2020

Seluruh provinsi

0,09

Kementerian ESDM

Terlaksananya penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan sebanyak 29,33 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) di 3 kota dan penggunaan Liquid Gas for Vehicle (LGV) sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan khusus di Denpasar sebanyak 10,58 ton/hari selama 2 tahun (2013-2014)

2010-2014

3 kota: Palembang, Surabaya, Denpasar

0,13

Kementerian ESDM

Terlaksananya penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan sebanyak 628,50 MMSCFD di 6 kota dan penggunaan LGV sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan khusus di Balikpapan sebanyak 10,58 ton/hari

2015-2020

6 kota: Medan, Jabodetabek, Cilegon, Cirebon, Balikpapan, dan Sengkang

2,94

Kementerian ESDM

7. Peningkatan...

- 14 INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)

PENANGGUNGJAWAB

24 lokasi: Lhokseumawe, Pekanbaru, Prabumulih, Palembang, Muara Enim, Lampung, Rusun bersubsidi Jabodetabek, Subang, Bekasi, Bogor, Depok, Semarang, Surabaya, Bangkalan, Sidoarjo, Sidoarjo Tambak Mendaeng, Sidoarjo Kalidawir, Sengkang, Bontang, Balikpapan, Tarakan, Samarinda, dan Sorong

0,15

Kementerian ESDM

2010-2014

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

0,03

Kementerian ESDM

Penanaman pohon pada lahan seluas 31.400 ha

2010-2014

Seluruh provinsi

1,18

Kementerian ESDM

Penanaman pohon pada lahan seluas 41.100 ha

2015-2020

Seluruh provinsi

1,55

Kementerian ESDM

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

7.

Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa

Meningkatkan penggunaan gas yang dipakai oleh rumah tangga menjadi sebesar 94.500 sambungan Rumah Tangga (RT)

2010-2014

Pembangunan kilang mini (LPG)

Terlaksananya pembangunan kilang mini plant LPG 2,2 MMSCFD (suplai) sebanyak 1 unit

Reklamasi lahan pasca tambang

8.

plant Liquid Petrolium Gas 9.

10. Pembangunan...

- 15 -

NO

RENCANA AKSI

10.

Pembangunan ITS (Inteligent Transport System)

11.

Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas (Traffic Impact Control/TIC)

KEGIATAN/SASARAN Pembangunan ITS sebanyak 13 paket untuk: •

PERIODE 2010-2020

Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan koordinasi simpang

•

Meningkatkan koordinasi antar simpang

•

Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan

•

Moda shift dari kendaraan pribadi ke transportasi massal

Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas sebanyak 12 paket

LOKASI Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 12 kota : Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin

2010-2020

12 kota : Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin

INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e) 1,77 terdiri atas: • Jabodetabek: 0,71

PENANGGUNGJAWAB Kementerian Perhubungan

• 1,06 terdiri atas: - Kota Metropolitan (KM): 0,79 - Kota Besar (KB): 0,27

0,24

Kementerian Perhubungan

12. Penerapan...

- 16 -

NO

RENCANA AKSI

12.

Penerapan manajemen parkir

KEGIATAN/SASARAN Penerapan manajemen parkir di 12 kota untuk:

PERIODE

1,07


2010-2020

2 kota: Jakarta dan Surabaya

0,41


pribadi

(dikombinasikan dengan angkutan umum massal cepat)

Penerapan Congestion Charging dan Road Pricing di 2 kota untuk: • Mengurangi moda share mobil di pusat

PENANGGUNGJAWAB


• Mengurangi penggunaan kendaraan Penerapan Congestion Charging dan Road Pricing


2010-2020

• Mengurangi moda share di pusat kota

13.

LOKASI

Kementerian Keuangan

kota • Mengurangi kemacetan di area pembatasan lalu lintas

14.

15.

Reformasi Sistem transit Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT

Peremajaan armada angkutan umum

Terlaksananya pengadaan dan distribusi BRT sebanyak 43 bus/tahun di 12 kota

Terlaksananya peremajaan armada angkutan umum sesuai desain standar yang rendah emisi sebanyak 6.000 unit

2010-2020

2010-2020

12 kota : Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin 12 kota : Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin

0,69 terdiri atas: KM = 0,51


KB = 0,18

0,36


16. Pemasangan...

- 17 -

NO

RENCANA AKSI

16.

Pemasangan Converter Kit (gasifikasi angkutan umum)

17.

Pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving)

KEGIATAN/SASARAN


PERIODE

LOKASI

Terpasangnya converter kit pada taksi dan angkutan kota yang menggunakan bensin untuk menurunkan emisi CO2 hingga 25% sebanyak 1.000 unit per tahun

2010-2020

9 kota: Medan, Palembang, Jabodetabek, Cilegon, Cirebon, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Sengkang

0,04


Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi smart

2010-2020


0,002


driving untuk 50.000 orang/tahun

PENANGGUNGJAWAB

18.

Membangun Non Motorized Transport (Pedestrian dan jalur sepeda)

Terbangunnya Non Motorized Transport di 12 kota

2010-2020


0,21


19.

Pengembangan KA perkotaan Bandung

Mengembangkan KA Perkotaan Bandung sepanjang 42 km (jalur ganda dan elektrifikasi)

2010-2020

Provinsi Jawa Barat: Padalarang – Bandung – Cicalengka

4,56


20. Pembangunan...

- 18 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

20.

Pembangunan double-double track (termasuk elektrifikasi)

Membangun double-double track sepanjang 35 km

2010-2014

Provinsi DKI Jakarta: Manggarai – Cikarang

21.

Pengadaan Kereta Rel Listrik (KRL) baru

Pengadaan KRL baru sejumlah:

2010-2030

3 provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

• 1.024 unit untuk melayani Jabodetabek sepanjang 890 km;

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

21,21


Penurunan emisi sebesar:


• Jabodetabek = 0,002/tahun

• 640 unit untuk melayani Jawa Timur sepanjang 410 km; dan

• Jawa Timur = 0,001/tahun

• 256 unit untuk melayani Jawa Barat sepanjang 150 km

• Jawa Barat = 0,0005/tahun

Kementerian BUMN

22

Modifikasi Kereta Rel Diesel (KRD) menjadi Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE)

Terlaksananya modifikasi 25 unit KRD menjadi KRDE dengan prediksi pengurangan konsumsi BBM sebesar 198 liter per km

2010-2011

Provinsi DKI Jakarta

0,00005


23.

Pembangunan Mass Rapid Transitsport ( MRT) Jakarta North-South Tahap I dan Tahap II

Terbangunnya MRT Tahap I sepanjang 15,1 km dan Tahap II sepanjang 8,2 km

2010-2020

Provinsi DKI Jakarta:

2,77/tahun


• Lebak Bulus-Bundaran HI (tahap I)

Pemprov DKI Jakarta

• Bundaran HI-Kampung Bandan (tahap II) 24. Pembangunan...

- 19 -

NO 24.

RENCANA AKSI Pembangunan jalur Kereta Api (KA) Bandara Soekarno Hatta

KEGIATAN/SASARAN Terbangunnya jalur KA Bandara Soekarno Hatta sepanjang 33 km

PERIODE 2010-2020

LOKASI 2 provinsi: DKI Jakarta dan Banten, terdiri atas:


PENANGGUNGJAWAB

0,19/tahun


0,52/tahun


• Express line: Manggarai, Bandara Soekarno Hatta via Pluit • Commuter line: via Tangerang line dari Stasiun Tanah Tinggi

25.

26.

Pembangunan monorail Jakarta

Pembangunan/peningkatan dan preservasi jalan

Terlaksananya pembangunan monorail Jakarta sepanjang 12,2 km untuk Blue Line dan 14,8 km untuk Green Line

2010-2020

Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km dan penerapan perservasi jalan nasional sepanjang 168.999 km

2010-2014

Provinsi DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Seluruh provinsi

1,10


BIDANG INDUSTRI...

- 20 -

BIDANG INDUSTRI Target Penurunan Emisi (26%) : 0,001 (Giga ton) CO2e Target Penurunan Emisi (41%) : 0,005 (Giga ton) CO2e

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAN-GRK : Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi. Strategi : 1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang padat energi. 2. Memberikan insentif pada program efisiensi energi.

1. Penerapan...

- 21 NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

2,75

Kementerian Perindustrian

1.

Penerapan modifikasi proses dan teknologi

Tersusunnya pedoman penggunaan biomass dan teknologi lainnya pada industri semen sebagai blended cement

2010 – 2020

9 perusahaan industri semen di 9 provinsi: NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel

2.

Konservasi dan audit energi

a. Terbentuknya sistem manajemen energi di 9 perusahaan industri semen, 35 perusahaan baja dan 15 pulp kertas.

2010 – 2014

• 9 perusahaan industri semen di 9 provinsi: NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel

2,06 terdiri dari:

• Industri baja di 12 provinsi: Sumut, Sumsel, Riau, Jambi, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel

• Baja : 0,64

• 15 perusahaan industri pulp kertas

3.

Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO)


• Semen : 1,04

• Pulp kertas:0,38

b. Terbentuknya sistem manajemen energi di perusahaan industri gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, dan kimia dasar

2015 – 2020

8 provinsi: Sumut, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Kaltim dan Sulsel

2,75

Penghapusan BPO pada 4 sektor (refrigerant, foam, chiller dan pemadam api)

2010– 2020

10 provinsi: Sumut, Sumsel, Riau, Sumbar, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta

1,50


BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH...

- 22 -

BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH Target Penurunan Emisi (26%) : 0,048 (Giga ton) CO2e Target Penurunan Emisi (41%) : 0,078 (Giga ton) CO2e

Kebijakan yang dilaksanakan untuk menunjang RAN-GRK : Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik. Strategi : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda). 2. Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan. 3. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle). 4. Perbaikan proses pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 5. Peningkatan/pembangunan/rehabilitasi TPA. 6. Pemanfaatan limbah/sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan. 1. Pembangunan...

- 23 NO

RENCANA AKSI

1.

Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site

KEGIATAN/SASARAN a. Tersedianya sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat skala kota (offsite) di 16 Kabupaten/Kota

PERIODE

LOKASI

2010-2020

16 kota terdiri atas: • Pengembangan: Medan, Jakarta, Tangerang, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Balikpapan

INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e) 2,0


• Pembangunan baru: Batam, Palembang, Semarang, Surabaya, Malang, dan Makassar b. Tersedianya sistem pengelolaan air limbah skala setempat (on-site) di 11.000 lokasi

Seluruh Provinsi

2. Pembangunan...

- 24 -

NO

RENCANA AKSI

2.

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan pengelolaan sampah terpadu Reduce, Reuse, Recycle (3R)

KEGIATAN/SASARAN a. Meningkatnya pengelolaan TPA di 210 lokasi b. Meningkatnya pengelolaan sampah melalui program pengelolaan sampah terpadu pola 3R di 250 lokasi

PERIODE

LOKASI

2010-2020

• Pulau Sumatera di 62 lokasi: NAD (9 lokasi), Sumut (9 lokasi), Sumbar (6 lokasi), Riau (4 lokasi), Kepri (3 lokasi), Jambi (4 lokasi), Bengkulu (6 lokasi), Sumsel (7 lokasi), Babel (7 lokasi), Lampung (7 lokasi)

INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e) 46,0


• Pulau Jawa di 55 lokasi: Banten (5 lokasi), Jakarta (1 lokasi), Jabar (12 lokasi), Jateng (18 lokasi), Yogyakarta (4 lokasi), Jatim (15 lokasi) • Pulau Kalimantan di 29 lokasi: Kalbar (6 lokasi), Kalteng (4 lokasi), Kalsel (10 lokasi), Kaltim (9 lokasi) • Pulau Sulawesi di 28 lokasi: Sulut (7 lokasi), Gorontalo (3 lokasi), Sulteng (4 lokasi), Sulsel (7 lokasi), Sulbar (3 lokasi), Sultra (4 lokasi) •

Pulau Bali...

- 25 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI


PENANGGUNGJAWAB

• Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara di 20 lokasi: Bali (7 lokasi), NTB (8 lokasi), NTT (5 lokasi) • Kepulauan Indonesia Timur di 16 lokasi: Maluku (4 lokasi), Malut (4 lokasi), Papua (4 lokasi), Papua Barat (4 lokasi)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 KEGIATAN PENDUKUNG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

I. BIDANG PERTANIAN NO 1.

RENCANA AKSI Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi

KEGIATAN/SASARAN • Tersedianya sistem pengelolaan air pada daerah irigasi

PERIODE 2010-2014

LOKASI Provinsi Jabar


• Tersedianya prototype sistem pengelolaan air pada daerah irigasi di lokasi percontohan • Terlaksananya evaluasi prototype sistem pengelolaan air di daerah irigasi • Tersusunnya standar/pedoman pengelolaan air pada daerah irigasi

2. Penelitian...

-2-

NO 2.

RENCANA AKSI Penelitian metode pengurangan emisi GRK di Waduk

KEGIATAN/SASARAN Tersedianya nilai emisi GRK di Waduk

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

2010-2014

3 provinsi: Jabar, Jateng, dan Jatim



Tersedianya metode pengurangan emisi GRK Terlaksananya uji coba metode pengurangan emisi GRK Tersusunnya pedoman metode pengurangan emisi GRK di Waduk

3.

Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) sektor pertanian (non gambut)

Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV untuk sektor pertanian yang diterapkan dalam 12 paket tanaman pangan, 12 paket peternakan, 8 paket tanaman perkebunan, dan 2 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian

2011-2014


4.

Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar

Terlaksananya pembukaan lahan tanpa bakar melalui pembuatan kompos, arang dan briket arang di lahan seluas 1.800 ha

2010-2020

7 provinsi: Riau, Sumut, Jambi, Sumsel, Kaltim, Kalteng, dan Kalbar

Kementerian Lingkungan Hidup

II. BIDANG KEHUTANAN...

-3-

II. BIDANG KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

NO

RENCANA AKSI

1.

Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut

2.

3.

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

Tersusunnya laporan hasil survey dan pengumpulan data hidrologi dan geologi pada lahan bergambut di 5 provinsi

2010-2014

5 provinsi: Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel


Identifikasi lahan rawa untuk budidaya dan konservasi

Teridentifikasinya lahan rawa untuk budidaya dan konservasi

2010-2014

5 provinsi: Sumsel, Riau, Jambi, Kalsel, dan Kalteng

Kementerian PPN/Bappenas

Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut

Tersedianya sistem tata air lahan gambut

2010-2014

2 pulau: Kalimantan dan Sumatera


2010-2014

7 pulau: Sumatera, JawaBali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua


KEGIATAN/SASARAN

Tersedianya prototype sistem tata air lahan gambut pada lokasi percontohan.


Terlaksananya evaluasi prototype di sistem tata air lahan gambut Tersusunnya standar/ pedoman tata air lahan gambut 4.

Penyusunan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau

Tersusunnya 69 Perpres KSN dan 7 RTR Pulau

5. Penyusunan ...

-4-

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

5.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sungai

Tersusunnya RTRW 69 wilayah sungai

2010-2014

Seluruh provinsi


6.

Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi

Terlaksananya audit tata ruang sebanyak 18 kegiatan

2010-2014

Seluruh provinsi


7.

Pendataan dan informasi bidang penataan ruang

Terlaksananya 22 kegiatan pendataan dan informasi bidang penataan ruang

2010-2014

Seluruh provinsi


8.

Monitoring evaluasi RTRW Nasional dan pulau dan program infrastruktur nasional

Terlaksananya 26 kegiatan monitoring evaluasi RTRW Nasional dan pulau serta program infrastruktur nasional

2010-2014

Nasional


9.

Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2010-2014

31 provinsi dan 497 Kabupaten/Kota


Terfasilitasinya penyusunan 31 Perda RTRW Provinsi dan 497 Perda RTRW Kabupaten/Kota

10. Pengendalian...

-5-

NO 10.

11.

12.

RENCANA AKSI Pengendalian penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (SDH)

Penelitian dan pengembangan kebijakan perubahan iklim kehutanan

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu

2010-2014

Seluruh provinsi


Tercapainya taget wajib bayar tertib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun

2010-2014

Seluruh provinsi


Tersedianya data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi

2010-2014

Seluruh provinsi


Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penggunaan Kawasan Hutan

2010-2014

Nasional


Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional

2010-2014

Nasional


Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional, untuk perhitungan karbon hutan per tahun (5 kali pembaharuan)

2010-2014

Nasional


Tersedianya basis data spasial SDH yang terintegrasi sebanyak 5 kali pembaharuan

2010-2014

Nasional


Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang kebijakan perubahan iklim kehutanan

2010-2014

Nasional


13. Penyusunan ...

-6-

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

13.

Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut

Tersusunnya kriteria baku kerusakan kawasan lindung kubah gambut dan kriteria baku kerusakan kawasan budidaya gambut

2010-2014

Nasional


14.

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi

Tersusunnya Master Plan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi di 10 wilayah provinsi

2010-2015

10 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Papua, dan Papua Barat


15.

Inventarisasi dan pemetaan kesatuan hidrologis ekosistem gambut

2010-2014



2010-2014



2011-2014

11 provinsi: NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua


Tersedianya dokumen data dan informasi kesatuan hidrologis ekosistem gambut Tersusunnya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 250.000 pada lahan seluas 20 juta ha

16.

Inventarisasi dan pemetaan karakteristik ekosistem gambut

Tersedianya dokumen data dan informasi karakteristik ekosistem gambut Tersusunnya Peta Karakteristik Gambut dengan skala 1 : 100.000 pada lahan seluas 20 juta ha

17.

Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut

Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut sebanyak 12 paket teknologi

III. BIDANG ENERGI …

-7-

III. BIDANG ENERGI DAN TRANSPORTASI NO 1.

2.

RENCANA AKSI Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi

Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas

flare 3.

Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

Terlaksananya monitoring pasokan gas bumi sebanyak 5 paket

2010-2014

6 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua

Kementerian ESDM

Terlaksananya monitoring pasokan gas bumi sebanyak 5 paket

2015-2020

6 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua

Kementerian ESDM

Tersedianya data volume pembakaran gas flare per tahun hasil pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare

2010-2014

Seluruh Indonesia

Kementerian ESDM

Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 900 orang

2010-2014

Seluruh Indonesia

Kementerian ESDM

KEGIATAN/SASARAN

Terlaksananya Bimtek konservasi energi sebanyak 850 orang Tersusunnya studi kelayakan energi laut sebanyak 5 laporan

Tersusunnya...

-8-

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

Tersusunnya laporan pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut sebanyak 10 laporan Tersusunnya laporan pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga sebanyak 5 laporan

4.

Penyediaan regulasi panas bumi dan air tanah

Tersusunnya 50 regulasi panas bumi dan air tanah

2010-2014

Seluruh provinsi

Kementerian ESDM

Tersusunnya 20 regulasi panas bumi dan air tanah

2015-2020

Seluruh provinsi

Kementerian ESDM

Seluruh provinsi

Kementerian ESDM

5.

Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

Tersedianya data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

2010-2020

6.

Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi

Ditetapkannya 30 Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

2010-2014

5 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku

Kementerian ESDM

Ditetapkannya 20 Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

2015-2020

5 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku

Kementerian ESDM

7. Penggunaan...

-9-

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

7.

Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam pemakaian bahan bakar total

Tersedianya data prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total

2010-2020

Seluruh provinsi

Kementerian ESDM

8.

Pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG

Tersusunnya 5 laporan studi kebijakan penetapan harga LPG untuk Public Service Obligation (PSO) dan non PSO

2010-2020

Seluruh provinsi

Kementerian ESDM

9.

Perhitungan dan updating faktor emisi pada sistem grid ketenagalistrikan

Terlaksananya perhitungan dan updating faktor emisi pada 8 grid interkoneksi

2010-2020

8 lokasi: Jawa-Bali, Kalimantan (3 sistem), Sulawesi (2 sistem), Batam, dan Sumatera

Kementerian ESDM

10.

Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut

Terlaksananya penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang tenaga laut yang meliputi:

2010-2014

Selat Bali

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB


Pemodelan listrik Prototype pembangkit listrik tenaga gelombang laut Evaluasi prototype

11. Pengujian...

- 10 -

NO

RENCANA AKSI

11.

Pengujian seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Kota/Kab yang belum memiliki unit PKB

2010-2020

Seluruh provinsi


Terlaksananya pengujian seluruh kendaraan bermotor setiap tahun agar seluruh kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas emisi, tidak dapat beroperasi di jalan

12.

Penerapan standar emisi CO2 untuk mobil penumpang

Terlaksananya penerapan standar emisi CO2 yang mulai untuk diaplikasikan pada kendaraan baru di Indonesia

2010-2020

Seluruh provinsi


13.

Pengembangan sistem logistik modern

Terlaksananya 9 paket sistem logistik modern (1 tahun 1 paket) untuk mengurangi angka km perjalanan

2010-2020

12 kota: Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin


14.

Penerapan Car Labeling

Terlaksananya pemberian label kepada semua kendaraan baru menurut konsumsi bahan bakar (per 100km) dan emisi CO2 (dalam g/km)

2010-2020

Seluruh provinsi


15. Pembatasan...

- 11 -

NO

RENCANA AKSI

15.

Pembatasan kecepatan pada jalan tol

16.

Penerapan pajak kendaraan berdasarkan tingkat emisi CO2

17.

Penanaman pohon

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

Terlaksananya pembatasan kecepatan pada seluruh jalan tol untuk menurunkan emisi sebesar 0,07 Juta Ton CO2e

2010-2014

Seluruh jalan tol


Terlaksanaanya penerapan pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2e) pada kendaraan pribadi setiap 5 tahun yang dapat digunakan untuk manfaat pengembangan sistem angkutan umum

2010-2014

Seluruh provinsi

Kementerian Keuangan

2010-2014

Jalan nasional di seluruh Indonesia, terutama jalan perkotaan

Penanaman pohon sepanjang 10.000 km

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB


IV. BIDANG INDUSTRI ...

- 12 -

IV. BIDANG INDUSTRI NO 1.

RENCANA AKSI Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja

KEGIATAN/SASARAN Tersusunnya kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di 2 sektor industri yaitu semen dan baja

PERIODE 2010 – 2020

LOKASI • 9 perusahaan industri semen di 9 provinsi: NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel

PENANGGUNGJAWAB Kementerian Perindustrian

• Industri baja di 8 provinsi: Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel

2.

Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di industri semen dan baja

Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif teknologi low carbon di 25 industri yaitu 9 industri semen dan 16 industri baja

2010 – 2020

• 9 perusahaan industri semen di 9 provinsi: NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel


• Industri baja di 8 provinsi: Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel

3. Penyusunan ...

- 13 -

NO

RENCANA AKSI

3.

Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “Green Industry” dan implementasinya

Tersusunnya kebijakan Peta Jalan Green Industry dan implementasi pada 5 kawasan industri dan 8 sektor industri

2010–2020

5 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara


4.

Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pelaku industri dalam Perubahan Iklim melalui pelatihan di 5 pulau

2010–2014

2 pulau: Sumatera dan Jawa


2015–2020

3 pulau: Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara


2010–2014

4 provinsi: DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim


2015–2020

3 provinsi: Sumut, Banten, dan Sulsel


2010–2020

5 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku


5.

6.

Implementasi Standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru

Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri

KEGIATAN/SASARAN

Terimplementasinya Standar Kendaran EURO IV pada 1 sub sektor industri transportasi untuk menurunkan emisi 5%

Tersusunnya sistem data base dan inventori pengurangan emisi CO2 di 8 sektor industri (pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, kimia dasar, dan logam non baja)

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

7. Pemantauan...

- 14 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

7.

Pemantauan dan evaluasi program mitigasi

Terlaksanannya pemantauan dan evaluasi program mitigasi untuk 12 industri (semen, baja, pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, logam non baja, transportasi, kimia, dan elektronika) sebanyak 50 perusahaan

2010–2020

6 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku


8.

Penerapan International Organization for Standardization (ISO) 50001 tentang konservasi energi dan monitoring pelaksanaan manajemen energi di sektor industri

Terlaksananya manajemen energi dan terciptanya auditor energi pada 9 sektor industri (pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, logam non baja, transportasi, kimia dasar, dan elektronika)

2010–2020



9.

Penyusunan Roadmap Emisi CO2 sektor industri

Tersusunnya Peta Jalan (Road Map) Pengurangan emisi CO2 pada 8 sektor industri (pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, kimia dasar, logam non baja, transportasi, kimia, dan elektronika)

2010–2020



V. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH…

- 15 -

V. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

1.

Pelaksanaan inventarisasi GRK

Terlaksananya inventarisasi GRK untuk pengelolaan limbah di 372 kota selama 5 tahun.

2010-2014

11 kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil


2.

Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka (open burning) sampah

Terlaksananya pengawasan kegiatan pembakaran terbuka sampah di 372 kota

2010-2020

11 kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil


3.

Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolan sampah di 30 kabupaten/kota Pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di 150 kabupaten/kota Pembinaan kelembagaan (organisasi, Sumber Daya Manusia, peran masyarakat) di 150 kabupaten/kota Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan di 15 kabupaten/kota

2010-2014

150 kabupaten/kota


4.

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan untuk bahan pembuatan kompos, arang dan briket arang

2010-2020

3 provinsi: Jambi, Sumsel, dan Kaltim

Pembuatan kompos, arang dan briket arang di 3 provinsi seluas 1800 ha


VI. BIDANG KEGIATAN …

- 16 -

VI. BIDANG KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

A. BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) 1.

Pembangunan stasiun Global

Atmospheric Watch (GAW)

Terlaksananya pembangunan stasiun GAW di 2 stasiun/ 2 lokasi untuk pengukuran besaran ambient kadar CO2 di wilayah atmosfir Indonesia

2010 - 2014

2 provinsi: Sulteng dan Papua

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

2.

Pembangunan Sistem Informasi Peringatan Dini Kualitas Udara untuk informasi tingkat bahaya kebakaran

Terlaksananya pembangunan Sistem Informasi Peringatan Dini Kualitas Udara di 8 lokasi/kota untuk pemantauan kualitas udara wilayah rawan kebakaran hutan

2010 - 2014

8 kota: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan


3.

Sistem Peringatan Dini Perubahan Iklim (Climate Early Warning System (CEWS))

Terlaksananya pembangunan 16 paket CEWS untuk peringatan El Nino dan La Nina sebagai peringatan dini kebakaran hutan

2010 - 2014

Seluruh provinsi


4.

Pengembangan Fire Danger Rating System (FDRS)

Terlaksananya pengembangan paket FDRS untuk pengukuran tingkat kebakaran dari informasi cuaca untuk peringatan dini harian kebakaran hutan

2010 - 2014

Seluruh provinsi


B. KEMENTERIAN ...

- 17 -

NO

B.

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

1.

Menuju Indonesia Hijau

Terlaksananya identifikasi kawasan tutupan lahan Indonesia, dan penetapan daerah dengan tutupan lahan baik

2010-2020

Seluruh provinsi


2.

Pengelolaan Tata Lingkungan

Tersusunnya satu paket kebijakan tata lingkungan pemetaan ekosistem untuk perencanaan lingkungan

2010-2020

Seluruh provinsi


3.

Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN)

Tersusunnya sistem inventarisasi GRK Nasional

2010-2020

Seluruh provinsi


4.

Pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan

Terlaksananya pemetaan kesatuan hidrologi gambut dan inventarisasi karakteristik gambut di lahan gambut seluas 15 Juta Ha

2010-2020

7 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel


Terwujudnya pengembangan aquaculture di lahan gambut secara berkelanjutan seluas 4.000 Ha

2010-2020

4 provinsi: Jambi, Riau, Kalteng, dan Kalbar


C. KEMENTERIAN...

- 18 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

C. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.

Riset Karbon Laut di Indonesia

Terlaksananya 5 paket riset laut di Indonesia

2010-2014

Pesisir Indonesia dan Kawasan

Coral Triangle Initiatives (CTI)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.

Study Marine Hazard response to Climate Change in SEA Region

Terlaksananya 2 paket riset Hazard response to Climate Change in SEA Region

2010-2012

Laut Cina Selatan dan Selat Karimata


3.

Implementasi Indonesia Global Ocean

Terlaksananya 2 paket kegiatan Indonesia Global

2010-2014

Observing System (INAGOOS)

Ocean Observing System (INAGOOS)

Jakarta, Bali dan Perairan Indonesia


2010-2014

Selat Sunda, Samudra Hindia, dan Selat Karimata


Implementasi Indo-China Ocean and

Terselenggaranya riset di 3 lokasi terkait Indo-China

Climate Reserach Centre

Ocean and Climate Reserach Centre

5

Penyusunan Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) kawasan minapolitan dan Rencana Zonasi Nasional/lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota

Tersusunnya 100 Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) kawasan minapolitan dan 300 Rencana Zonasi Nasional/lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota

2010-2020

50 kawasan minapolitan, 145 kawasan lintas wilayah provinsi/kabupaten/ kota


6.

Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, vegatasi pantai, lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir

Terlaksananya rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir seluas 300 ribu ha

2010-2020

Kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan


4.

7. Pengelolaan...

- 19 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

7.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 9 juta ha

2010-2020

15 kawasan/ wilayah: Riau, Padang, Kupang, Makasar, Sorong, Jakarta, Serang, Bali, Mataram (Lombok Utara), Pontianak Banda (Maluku Tengah), Aru Tenggara, Pangkajene kepulauan, Biak, Raja Ampat; dan 45 kabupaten/kota lokasi KKP daerah


8.

Rehabilitasi di Kawasan Konservasi Perairan

Terlaksananya rehabilitasi di kawasan konservasi perairan seluas 9 juta ha

2010-2020

23 kawasan: Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, Nias Barat/ Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kepulauan Riau, Bintan, Batam, Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Sulawesi Tenggara, Buton, Wakatobi, NTT, Sikka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, dan Biak


D. LINTAS BIDANG...

- 20 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

D. LINTAS BIDANG 1

Penyusunan Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)

Tersusunnya 1 konsep NAMAs yang komprehensif

2010-2014

Nasional

Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

2

Penyusunan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Green Economic)

Tersusunnya 1 paket Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2010-2014

Nasional

Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

3

Penyusunan Strategi Nasional untuk

Tersusunnya Strategi Nasional REDD+

2010-2011

Nasional

UKP4, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan

Terbentuknya Badan Koordinasi Nasional REDD+

2010-2011

Nasional

UKP4, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)

4

Pembentukan Badan Koordinasi Nasional REDD+

5. Pembentukan...

- 21 -

NO

RENCANA AKSI

KEGIATAN/SASARAN

PERIODE

LOKASI

PENANGGUNGJAWAB

5

Pembentukan lembaga independen MRV untuk REDD+

Terbentuknya Lembaga independen MRV REDD+

2010-2011

Nasional

UKP4, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan

6

Pembentukan instrumen pembiayaan REDD+

a. Terbentuknya skema pembiayaan REDD+

2010-2011

Nasional

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, UKP4

b. Terbentuknya lembaga pembiayaan REDD+

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Recommend Documents