PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan; b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat; d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklajuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014; e. bahwa …

-

2

-

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783); 6. Undang-Undang …

-

3

-

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment

and

Occupation

(Konvensi

ILO

Mengenai

Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 12. Undang-Undang …

-

4

-

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 17. Undang-Undang …

-

5

-

17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919); 21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN

PRESIDEN

TENTANG

RENCANA

AKSI

NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014.

Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Hak …

-

6

-

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. 3. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang

adanya

dikomunikasikan

dugaan maupun

permasalahan tidak

HAM

dikomunikasikan

yang oleh

seseorang atau kelompok orang. 4. Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM. 5. Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan. 6. Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota yang bersangkutan. 7. Kelompok …

-

7

-

7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar

kementerian/lembaga

atau

SKPD

yang

dibentuk

berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 8. Anggota Panitia RANHAM Nasional adalah kementerian/ lembaga yang tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. 9. Anggota Panitia RANHAM Provinsi adalah unsur instansi pemerintah,

pakar/akademisi,

dan

masyarakat

dengan

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan provinsi yang bersangkutan. 10. Anggota Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 2 (1) RANHAM

bertujuan

untuk

meningkatkan

penghormatan,

pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia

dengan

mempertimbangkan

nilai-nilai agama,

moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Pelaksanaan …

-

8

-

(2) Pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 3 (1) Seluruh

menteri/pimpinan

lembaga

pemerintah

non

kementerian, wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Seluruh

Gubernur,

Bupati/Walikota

wajib

melaksanakan

RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Presiden membentuk Panitia RANHAM Nasional. (2) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (3) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program utama RANHAM meliputi: a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b. persiapan pengesahan instrumen HAM internasional;

c. harmonisasi ...

-

9

-

c. harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundangundangan; d. pendidikan HAM; e. penerapan norma dan standar HAM; f. pelayanan komunikasi masyarakat; dan g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (4) Program utama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini. (5) Panitia RANHAM Nasional melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (6) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan lembaga HAM nasional tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 5 (1) Panitia

RANHAM

Nasional

membentuk

Pokja

yang

keanggotaannya terdiri atas unsur kementerian/lembaga. (2) Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja. (3) Anggota Panitia RANHAM Nasional membentuk Pokja di lingkungan kementerian/lembaga yang keanggotaannya terdiri dari unsur unit utama. (4) Pimpinan …

-

10

-

(4) Pimpinan kementerian/lembaga menetapkan susunan, tugas dan fungsi serta mekanisme dan tatalaksana Pokja di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan. (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Nasional dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Nasional yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6 (1) Untuk

melaksanakan

RANHAM

di

provinsi,

Gubernur

membentuk Panitia RANHAM Provinsi. (2) Panitia RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur. (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM di provinsi kepada Presiden melalui Panitia RANHAM Nasional. (4) Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi mempunyai tugas: a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi dan kabupaten/kota. (5) Wakil Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Daerah karena jabatannya, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia RANHAM Provinsi. (6) Panitia …

-

11

-

(6) Panitia RANHAM Provinsi dapat mengangkat Sekretaris II yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (7) Keanggotaan Panitia RANHAM Provinsi terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. (8) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Provinsi dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Provinsi. (9) Panitia RANHAM Provinsi bertugas melaksanakan program utama meliputi: a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; c. pendidikan HAM; d. penerapan norma dan standar HAM; e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (10) Program utama RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini. (11) Panitia RANHAM Provinsi melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Pasal …

-

12

-

Pasal 7 (1) Panitia

RANHAM

Provinsi

membentuk

Pokja

yang

keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Ketua Panitia RANHAM Provinsi menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan RANHAM di kabupaten/kota, Bupati/ Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. (2) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. (3) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi. (4) Bupati/Walikota

sebagai

penanggungjawab

pelaksanaan

RANHAM di Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota. (5) Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah karena jabatannya ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. (6) Keanggotaan …

-

13

-

(6) Keanggotaan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota terdiri atas unsur

instansi

pemerintah,

pakar/akademisi,

dan

unsur

masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. (7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota

dibentuk

Sekretariat

Panitia

RANHAM

Kabupaten/Kota yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. (8) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program utama meliputi: a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; c. pendidikan HAM; d. penerapan norma dan standar HAM; e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (9) Program utama RANHAM

Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini. (10) Panitia

RANHAM

Kabupaten/Kota

melaksanakan

rapat

pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9 (1) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. (2) Ketua …

-

14

-

(2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

Pasal 10 Dalam

melaksanakan

tugasnya

Panitia

RANHAM

Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11 (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Nasional di masing-masing kementerian/lembaga, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada masing-masing kementerian/lembaga. (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Provinsi atau Kabupaten/Kota, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada provinsi atau kabupaten/kota. Pasal …

-

15

-

Pasal 12 (1) Panitia RANHAM Nasional wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya. (2) Panitia RANHAM Provinsi wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya. (3) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan

berkala

setiap

6

(enam)

bulan

sekali

kepada

Bupati/Walikota dan Panitia RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya. (4) Laporan

Panitia

RANHAM

Nasional,

Provinsi,

dan

Kabupaten/Kota dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 13 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal …

-

16

-

Pasal 14 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TANGGAL

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014

I.

Mukadimah 1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. 2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (living document) yang di dalam pelaksanannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing. 3. RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel. 4. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani. 5. RANHAM …

-

2

-

5. RANHAM juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama internasional dibidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

6. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik ditingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi. 7. Sejalan …

-

3

-

7. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong kearah masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM. Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan (need assessment), pengarusutamaan HAM (human rights mainstreaming), penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (legislation process), Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik, dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (vulnerable groups).

II. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014 1. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014 terdiri dari 7 (tujuh) program utama, yaitu : 1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; 2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; 3) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 4) Pendidikan HAM;

5) Penerapan ...

-

4

-

5) Penerapan norma dan standar HAM; 6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 ini, kepanitiaan RANHAM Tahun 2004-2009 perlu diperbaharui. Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansi masing-masing dan sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka penanganan masalah HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kemiskinan, Pokja tentang harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda, Pokja tentang penanganan masalah anak dan lain-lain. Untuk itu, Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dan Pokja perlu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM.

3. Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional Program pengesahan instrumen HAM internasional yang menjadi program RANHAM Tahun 2011-2014 sebanyak 12 (dua belas) instrumen, meliputi 1) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia; 2) Konvensi Perlindungan Hakhak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; 3) Protokol Opsional Konvensi Hak …

-

5

-

Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak; 4) Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita; 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata; 6) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; 7) Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan; 8) Statuta Roma; 9) Konvensi Status Pengungsi; 10) Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi; 11) pengesahan Konvensi Hak Penyandang Cacat; dan 12) Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.

4. Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Harmonisasi peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) perlu didahului dengan pembentukan pedoman parameter HAM sebagai perangkat pengharmonisasian untuk memastikan bahwa suatu produk peraturan perundangundangan telah disusun berdasarkan nilai-nilai HAM. Diperlukan pula kesepakatan

mekanisme

harmonisasi,

serta

peran

pimpinan

kementerian/lembaga, Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sebagai komitmen regulator. Selain itu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan belum berperspektif HAM sehingga perlu dilakukan evaluasi.

5. Pendidikan HAM Usaha meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan HAM, kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, pendidik dan tenaga kependidikan serta tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama akan terus dilakukan melalui pelatihan

dan …

-

6

-

dan diseminasi. Pelatihan untuk pelatih (TOT) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan,

untuk

mempercepat

peningkatan

pemahaman

dan

pengetahuan HAM, sedangkan diseminasi HAM bertujuan untuk penyebarluasan nilai-nilai HAM.

6. Penerapan Norma dan Standar HAM Kewajiban Pemerintah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dijabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan setiap kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut didasarkan pada 10 (sepuluh) kelompok hak yaitu : (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; (9) hak perempuan; dan (10) hak anak. Untuk ke depan prioritas program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah disusun dalam matriks Lampiran I Angka III Peraturan Presiden

ini.

Pelaksanaan

kegiatan

oleh

Pemerintah

Daerah

harus

memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing. 7. Pelayanan …

-

7

-

7. Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat

baik

yang

dikomunikasikan

maupun

yang

tidak/belum

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Langkah-langkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan oleh seluruh Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Standar Prosedur Operational (SOP) yang meliputi analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya dugaan pelanggaraan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Khusus terhadap permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan identifikasi masalah oleh seluruh Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota guna diperoleh pemetaan

potensi

pelanggaran

HAM

yang

terjadi

dan

mendapatkan

perhatian/komitmen dari pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota sebagai dorongan untuk mengurangi permasalahan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar, rencana, dan norma …

-

8

-

norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyampaian informasi pelaksanaan program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam upaya untuk melakukan ketiga hal tersebut di atas diperlukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM untuk memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM di seluruh Indonesia. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM yang mencakup: (1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; (2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; (3) Harmonisasi Rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; (4) Pendidikan HAM; (5) Penerapan norma dan standar HAM; dan (6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

-

9

-

III. KEGIATAN RANHAM INDONESIA TAHUN 2011 – 2014 A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI RANHAM WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014

Terbentuknya Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014

V

-

-

-

Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM

Terlaksananya Program RANHAM 2011-2014 secara optimal

V

V

V

V

Panitia RANHAM Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

PEMBENTUKAN PANITIA RANHAM 1

Belum terbentuknya Panitia RANHAM 2011-2014

Pembentukan Panitia RANHAM 20112014

Membentuk dan mengukuhkan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014

2

Belum optimalnya pelaksanaan RANHAM 20042009

Peningkatan 1. Melaksanakan Rapat koordinasi Panitia Koordinasi Panitia RANHAM RANHAM Nasional, Nasional, Provinsi Provinsi dan dan Kabupaten/ Kabupaten/Kota paling Kota sedikit 6 (enam) bulan sekali

2. Membentuk …

-

10

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 2. Membentuk Pokja di setiap Kementerian/ Lembaga, dan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

5 2. Penetapan Pokja di setiap Kementerian/ Lembaga, dan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi/ Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM

1. Terselenggaranya Sosialisasi/ Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM 2. Terselenggaranya Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Meningkatnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM

V

V

V

V


PENGUATAN PANITIA RANHAM 1

Masih lemahnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM

Peningkatan pemahaman Program RANHAM

2. Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM

Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

B. PERSIAPAN …

B.

11

-

PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 1

2 Belum efektifnya persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal

3 Peningkatan efektifitas persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal

RENCANA AKSI 4 1. Membentuk mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM

2. Membentuk Pokja Tetap persiapan pengesahan instrumen internasional HAM

KELUARAN 5 1. Terbentuknya mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM

2. Terbentuknya Pokja Tetap Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM

HASIL 6 Tersusunnya naskah akademik dan RUU instrumen internasional HAM yang akan disahkan meliputi : 1. Konvensi Penyandang Cacat

2. Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ T4 LEMBAGA) 10 11

T1

T2

T3

7

8

9

V

-

-

-

-

-

V

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemen PU Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan

3. Menyusun …

-

12

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Menyusun Naskah Akademik dan RUU oleh Pokja Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM

5 3. Tersusunnya Naskah Akademik dan RUU persiapan pengesahan instrumen HAM internasional

4. Sosialisasi muatan 4. Tersosialisasinya instrumen Internasional instrumen HAM HAM yang akan internasional yang disahkan akan disahkan

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)

T1

T2

T3

T4

6 3. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional

7 -

8 -

9 V

10 -

11 Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan, Kemensos, MABES TNI

4. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemennakertrans

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemen dagri, BNP2TKI

5. Konvensi perlindungan hakhak Pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya

6. Protokol …

-

13

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)

T1

T2

T3

T4

6 6. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak

7 V

8 -

9 -

10 -

11 Kemenlu, Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemdiknas, Kemensos

7. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

-

V

-

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemen PP & PA

8. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata

V

-

-

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kepolisian, Kejaksaan , Kemen PP & PA, Kemensos 9. Konvensi …

-

14

-

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4

5

HASIL

WAKTU

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos

T1 7 -

T2 8 -

T3 9 -

T4 10 V

10. Protokol Opsional Tahun1967 Konvensi Status Pengungsi

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos

11. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 12. Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa

-

-

-

V

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, MABES TNI, Kepolisian

6 9. Konvensi Status Pengungsi

C. HARMONISASI …

-

15

-

C. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 1

2 Masih adanya peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM

3 Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundangundangan berperspektif HAM

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 1. Menyiapkan parameter HAM untuk harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan

5 1. Tersusunnya parameter HAM untuk harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan

2. Membentuk Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan

2. Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif

6 1. Terlaksananya harmonisasi rancangan peraturan perundangundangan dan evaluasi peraturan perundangundangan berperspektif HAM 2. Rekomendasi adanya peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan …

-

16

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Melaksanakan sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan

5 3. Terlaksananya sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan

6

4. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan

4. Rancangan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

5. Melaksanakan evaluasi peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM

5. Tersusunnya informasi peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


2. Masih …

-

17

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1 2

2 Masih adanya peraturan perundangundangan yang tumpang tindih

STRATEGI 3 Penyelarasan peraturan perundangundangan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Menginventarisasi 1. Terinventarisasinya peraturan perundangperaturan perundangundangan yang tumpang undangan yang tindih tumpang tindih 2. Melakukan pengkajian 2. Tersusunnya hasil dan penelitian terhadap kajian dan penelitian peraturan perundangterhadap peraturan undangan yang tumpang perundang-undangan tindih yang tumpang tindih 3. Menyusun dan 3. Tersusunnya menyelaraskan peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan yang serasi dan selaras 4. Meningkatkan 4. Meningkatnya koordinasi Pantia koordinasi Panitia RANHAM dengan Law RANHAM dengan Centre Kemenkumham Law Centre Kemenkumham

HASIL 6 Peraturan perundangundangan yang serasi dan selaras

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemen LH, Kemen ESDM, Kemenhut, Kemendagri, Kemen KP, Kementan, Kemen PU, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

D. PENDIDIKAN …

-

18

-

D. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA WAKTU NO 1 1

PERMASALAHAN 2 Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HAM

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

3 Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

4 1. Menyusun modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

5 1. Tersusunnya modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

2. Melaksanakan diseminasi dan pelatihan HAM berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

2. Terlaksananya diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

HASIL 6 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendiknas, LAN, Kemenag, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendagri, KOMNAS HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan …

-

19

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Melaksanakan pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/ penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

5 3. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

2

Masih terbatasnya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan ajar serta penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan

2. Menganekaragamkan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

2. Meningkatnya penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Terpenuhinya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

V

V

V

V


3. Belum …

-

20

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 3

2 Belum semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM

3 Penguatan materi HAM pada kurikulum pendidikan kepemimpinan teknis, dan fungsional

4

Belum optimalnya peran media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM

Peningkatan peran lembaga/ instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan HAM

RENCANA AKSI 4 1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional

2. Melaksanakan pendidikan HAM bagi Widyaiswara Melakukan pembudayaan HAM melalui peran lembaga/instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional

KELUARAN

HASIL

5 1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2. Terlaksananya pendidikan HAM bagi Widyaiswara Terlaksananya pembudayaan HAM melalui peran lembaga/ instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional

T1

T2

T3

T4

6 Semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM

7 V

8 V

9 V

10 V

Meningkatnya peran lembaga/instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilainilai HAM

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendiknas, LAN, Kemenkumham, Kemenag, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenbudpar, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota E. PENERAPAN …

E.

21

-

PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran

V

V

V

V


1. HAK UNTUK HIDUP 1

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan

Peningkatan taraf hidup ibu hamil

1. Meningkatkan pemberian 1. Meningkatnya gizi tambahan bagi ibu pemberian gizi hamil dari keluarga tambahan bagi ibu miskin hamil dari keluarga miskin

Kemenkes, Kemensos, Kemen PP & PA, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan pelayanan 2. Meningkatnya kesehatan kepada ibu pelayanan kesehatan hamil, pada saat dan kepada ibu hamil, setelah melahirkan di pada saat dan setelah Puskesmas, Puskesmas melahirkan di Pembantu, maupun Puskesmas, Rumah Sakit oleh tenagaPuskesmas Pembantu, tenaga yang profesional maupun Rumah Sakit dan didukung sarana dan prasarana yang memadai 3. Meningkatkan …

-

22

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 3. Meningkatkan target 3. Meningkatnya program vaksinasi tanpa program vaksinasi dipungut biaya bagi bayi gratis bagi bayi dari dan keluarga miskin keluarga miskin 4. Memberikan bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin

4. Terlaksananya bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin

5. Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat

5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

6. Sosialisasi tentang penanganan perinatal

6. Meningkatnya pengetahuan tentang penanganan perinatal

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. Meningkatkan akses dan 7. Meningkatnya kualitas pelayanan KB kesertaan KB bagi yang berkualitas (sesuai keluarga miskin dengan SOP) 2. Terbatasnya …

-

23

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 2

2 Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibatkan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan.

3 Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya rehabilitasi dan rehabilitasi dan perlindungan sosial perlindungan sosial korban Napza termasuk korban Napza narapidana dan tahanan termasuk narapidana dan tahanan 2. Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan

HASIL 6 Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatnya layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan

3. Menurunnya …

-

24

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

3

Menurunnya kualitas lingkungan yang mengancam perikehidupan dan makhluk hidup

Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1. Bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan

1. Terlaksananya bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan

2. Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal

2. Terlaksanannya pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal

3. Menyusun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup

3. Tersusunnya panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenhut, Kemen LH, Kemendagri, Kemen ESDM, Kementan, Kemen BUMN, Kemen KP, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Melanjutkan …

-

25

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 4. Melanjutkan pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan

5 4. Terlaksananya pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan

5. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat

5. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


4. Masih ...

-

26

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 4

2 Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

3 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Menginventarisasi dan 1. Terinventarisasinya mengkaji peraturan dan tersusunnya hasil perundang-undangan di kajian peraturan bidang lingkungan perundang-undangan hidup dan sumber daya lingkungan hidup dan alam yang tumpang sumber daya alam tindih yang tumpang tindih

2. Melaksanakan pengawasan dan meningkatkan peran posko pengaduan lingkungan hidup dan sumber daya alam

HASIL 6 Meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga masyarakat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemen LH Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam

3. Memberikan …

-

27

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

3. Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam

3. Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam

4. Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam

4. Terlaksananya tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


5. Masih …

-

28

WAKTU

NO 1 5

PERMASALAHAN 2 Masih belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

3 4 5 Peningkatan Membangun fasilitas MCK Tersedianya fasilitas fasilitas umum dan sanitasi di lingkungan MCK dan sanitasi di yang menunjang masyarakat dan tempat lingkungan masyarakat terciptanya umum dan tempat umum lingkungan hidup yang baik dan sehat 2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 1 Masih adanya Kemudahan 1. Melakukan pendataan 1. Adanya data kendala untuk melangsungkan gelandangan, pengemis gelandangan, melangsungkan perkawinan dan orang miskin pengemis, dan orang perkawinan yang sah yang sah, miskin yang tidak bagi gelandangan, memperoleh mempunyai KTP pengemis dan orang surat nikah dan miskin akta kelahiran 2. Memberikan KTP gratis 2. Gelandangan, bagi gelandangpada gelandangan, pengemis, dan orang an, pengemis pengemis, dan orang miskin mendapatkan dan orang miskin kemudahan miskin secara memperoleh KTP gratis gratis

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat

7 V

8 V

9 V

10 V

Tepenuhinya hak bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin memperoleh surat/akta nikah dan akta kelahiran

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemen LH Kemen PU, Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan …

-

29

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI 4 3. Melaksanakan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis

4. Pemberian surat/akta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin

5. Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin

KELUARAN 5 3. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis 4. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis 5. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


2. Masih …

-

30

WAKTU

NO 1 2

PERMASALAHAN

STRATEGI

2 3 Masih banyaknya 1. Peningkatan perkawinan yang pemahaman belum dicatatkan tentang syarat pada kantor perkawinan pencatatan dan pentingperkawinan yang nya pencatatmengakibatkan isteri an perkawinan dan anaknya tidak 2. Peningkatan mendapatkan perlindungan perlindungan hukum hukum bagi isteri dan anak

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Sosialisasi tentang 1. Meningkatnya perkawinan berdasarkan pemahaman tentang Peraturan Perundangperkawinan undangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2. Terlaksananya

2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang perkawinannya belum dicatatkan

HASIL 6 Terpenuhinya pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenag, Kemendagri Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN & RB, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

pencatatan setiap perkawinan 3. Tersusunnya

3. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rancangan Undangundang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. HAK …

-

31

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Terpenuhinya pendidikan dasar bagi warga masyarakat termasuk anak usia sekolah tanpa dipungut biaya

V

V

V

V


3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI 1

Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar

Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar

1. Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar

1. Tersedianya data warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan

Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemensos, Kemen PDT, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Mendorong Pemda untuk 3. Tersusun dan membuat dan terlaksananya melaksanakan kebijakan kebijakan Pemda pendidikan dasar tanpa tentang pendidikan dipungut biaya dasar tanpa dipungut biaya 2. Masih …

-

32

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1 2

2 Masih banyaknya warga masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan terutama karena faktor geografis (pesisir dan pulaupulau kecil dan/atau terluar), dan/atau mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

3 4 5 Membuka akses 1. Membangun prasarana 1. Terbukanya akses transportasi, dan menyediakan sarana pendidikan bagi komunikasi, dan transportasi di wilayahwarga masyarakat informasi bagi wilayah yang sulit terutama karena warga terjangkau faktor geografis, masyarakat yang bencana alam/sosial belum dan komunitas adat mendapatkan terpencil pendidikan 2. Membangun jaringan 2. Terbukanya akses terutama karena informasi dan jaringan informasi faktor geografis, komunikasi menyiapkan dan komunikasi mengalami tenaga pendidik yang menyiapkan tenaga bencana berkualitas pendidik yang alam/sosial dan berkualitas komunitas adat 3. Menyiapkan sarana dan 3. Tersedianya sarana terpencil prasarana pendidikan dan prasarana yang memadai pendidikan yang memadai

HASIL 6 Terpenuhinya hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan karena faktor geografis, bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendiknas, Kemen PDT, Kemen PU, Kemenhub, Kemensos, Kemen KP, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih …

-

33

WAKTU

NO 1 3

PERMASALAHAN 2 Masih banyaknya warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan

STRATEGI 3 Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Sosialisasi pentingnya pendidikan

5 1. Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan

2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2. Berfungsinya secara optimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

7 V

8 V

9 V

10 V

Pemberian bantuan hukum secara cumacuma bagi masyara-kat miskin

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendiknas, Kemenag, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos, Kemenkominfo, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 1

Terbatasnya Bantuan 1. Penyusunan Hukum secara cumaUndangcuma bagi Undang masyarakat miskin tentang Bantuan Hukum

1. Mempercepat 1. Tersedianya UndangRancangan UndangUndang tentang Undang Bantuan Hukum Bantuan Hukum. menjadi UndangUndang

Setjen MA, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Pemerintah provinsi dan Kab/Kota 2. Pemberian …

-

34

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1

2

2

Masih adanya penerapan hukum pidana yang kurang mencerminkan keadilan

STRATEGI

RENCANA AKSI

3 4 2. Pemberian 2. Meningkatkan bantuan pelaksanaan program hukum cumaBantuan Hukum secara cuma bagi cuma-cuma bagi masyarakat masyarakat miskin miskin Pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadilan

1. Mendorong pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (restorative justice) dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius 2. Menerapkan hukum pidana (criminal justice system) yang mencerminkan keadilan

KELUARAN 5 2. Meningkatnya pelaksanaan program Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin 1. Terlaksananya Restorative justice sistem peradilan pidana

HASIL 6

Penerapan hukum pidana yang mencerminkan keadilan.

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

2. Terlaksananya hukum pidana (criminal justice system) yang mencerminkan keadilan 3. Masih …

-

35

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 3

2 Masih adanya aparat penegak hukum yang kurang memahami HAM

3 Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum

4 1. Penyusunan buku saku HAM bagi aparat penegak hukum

Penanganan perkara pidana lebih cepat, sederhana dan biaya ringan

1. Menyusun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu

4

Masih adanya penanganan perkara pidana yang belum mencerminkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan

RENCANA AKSI

2. Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum

2. Mensosialisasikan SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Melaksanakan penanganan perkara pidana secara terpadu

KELUARAN

HASIL

5 1. Tersusunnya buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Terlaksananya sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum 1. Tersedianya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Terlaksananya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Terlaksananya penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan

T1

T2

T3

T4

6 Semua aparat penegak hukum memahami HAM

7 V

8 V

9 V

10 V

Terwujudnya penanganan perkara pidana yang menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpadu

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

4. Meningkatkan …

-

36

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

1

2

3

4 4. Meningkatkan koordinasi Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di tingkat daerah

KELUARAN 5 4. Meningkatnya koordinasi Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di tingkat daerah

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 1

Masih kurangnya pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya

Peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya

1. Melaksanakan sosialisasi 1. Terlaksananya 1. Meningkatnya tentang kebebasan sosialisasi dan pemahaman beragama, dan beribadat meningkatnya masyarakat tentang menurut agama dan pemahaman tentang kebebasan kepercayaannya. kebebasan beragama, dan beragama, beribadat, toleransi antar dan toleransi antar umat beragama/ umat beragama/ kepercayaan lain kepercayaan lain

Kemenkumham, Kemenag, Kemenbudpar, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

2. Melaksanakan …

-

37

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4 2. Melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik.

5 2. Terlaksananya pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik

3. Meningkatkan Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta focus group discussion (FGD)

3. Meningkatnya peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta focus group discussion (FGD)

HASIL 6 2. Berkurangnya konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama/ kepercayaan

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


6. HAK …

-

38

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

Penghapusan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum

1. Sosialisasi UU No.5/ 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

1. Terlaksananya sosialisasi UU No.5/ 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


6. HAK ATAS RASA AMAN 1

Masih adanya tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum

Berkurangnya tindak penyiksaan yang dialami masyarakat

Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Mendorong …

-

39

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

2. Mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum

2. Menurunnya tingkat kekerasan dalam proses penegakan hukum

3. Meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum

3. Meningkatnya pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


2. Masih …

-

40

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

1 2

2 Masih terjadinya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyebabkan terganggunya rasa aman

STRATEGI 3 Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Meningkatkan pendidikan/sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

5 1. Terlaksananya pendidikan/sosialisasi Hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

2. Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)

2. Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)

3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa

3. Terciptanya/terbangunnya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa

HASIL 6 Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Kemendagri, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Mendorong …

-

41

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

3

Tingginya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan yang mengakibatkan konflik

Pembenahan sistem administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 4. Mendorong Penye4. Meningkatnya lesaian sengketa melalui Penyelesaian sengketa mekanisme alternatif melalui mekanisme berbasis masyarakat alternatif berbasis masyarakat 1. Legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan secara menyeluruh dan akurat

1. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan

2. Meningkatkan koordinasi 2. Meningkatnya antar instansi terkait koordinasi antar instansi dalam proses legalisasi terkait untuk asset tanah termasuk di memastikan hak atas kawasan hutan tanah termasuk di kawasan hutan 3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan

HASIL

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Berkurangnya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan

V

V

V

V


Kemendagri, BPN, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan 7. HAK …

-

42

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 1

Masih belum terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin

Peningkatan pemenuhan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin

Membangun sarana dan prasarana air bersih

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih

Terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

Kemen PU, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2

Masih terbatasnya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat

Pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin

Memberikan kemudahan (kredit mudah, murah, dan tanpa agunan) bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat

Tersedianya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat

Tersedianya akses perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

Kemenpera, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih …

-

43

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 3

2 Masih rendahnya akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya

3 Peningkatan akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya

4

Masih rendahnya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan

Peningkatan akses nelayan dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal

RENCANA AKSI 4 Meningkatkan pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal

KELUARAN 5 Meningkatnya jumlah masyarakat lokal yang memperoleh konsesi pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat

1. Membangun fasilitas 1. Tersedianya fasilitas pemanfaatan sumber daya pemanfaatan sumber ikan bagi nelayan dan daya ikan bagi nelayan masyarakat lainnya dan masyarakat lainnya

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hutan desa dan hutan tanaman rakyat

7 V

8 V

9 V

10 V

Terpenuhinya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenhut, Kemen LH, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemen KP, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan …

-

44

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

5

Belum maksimalnya rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat

Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 2. Meningkatkan langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal

5 2. Meningkatnya langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat

3. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat

1. Melakukan pendataan atas jumlah dan jenis penyandang cacat

1. Tersedianya data jumlah dan jenis penyandang cacat

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

V

V

V

V


Kemensos, Kemen PU, Kemennakertrans, Kemenkes, Kemendiknas, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatkan …

-

45

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat

5 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat

6

3. Meningkatkan bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

3. Meningkatnya bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

4. Meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik

4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik

5. Sosialisasi tentang kepedulian terhadap penyandang cacat (disabilitas)

5. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat (disabilitas)

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


6. Masih …

-

46

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 6

2 Masih tingginya angka pengangguran

3 Penempatan, perluasan, dan pemanfaatan peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri

RENCANA AKSI 4 1. Mewujudkan lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri

KELUARAN 5 1. Terwujudnya lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri

2. Menyempurnakan 2. Tersusunnya Peraturan Daerah rancangan Peraturan bidang ketenakerjaan Daerah bidang dan sinkronisasi ketenakerjaan dan kebijakan ketenagasinkronisasi kebijakan kerjaan pusat dan daerah ketenagakerjaan pusat dan daerah 3. Meningkatkan keterampilan melalui 3. Tersedianya calon pelatihan berbasis tenaga kerja yang kompetensi bagi calon terampil tenaga kerja

HASIL 6 Menurunnya angka pengangguran

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemennakertrans, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkop & UKM, BNP2TKI, Kemenperin, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Membuka …

-

47

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4 4. Membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah baik di sektor formal maupun informal

5 4. Tersedianya lapangan kerja di daerah

7

Belum optimalnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1. Meningkatkan fasilitasi dan perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya

1. Meningkatnya perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya

2. Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI

2. Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI

HASIL 6

Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu, Kemendagri, BNP2TKI, Kepolisian, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatkan …

-

48

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

5 3. Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

6

4. Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

4. Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

5. Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima

5. Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima

6. Meningkatkan layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum

6. Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. Meningkatkan …

-

49

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 7. Meningkatkan Sosialisasi tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban TKI

5 7. Meningkatnya pemahaman masyarakat/calon TKI tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman akan hak dan kewajibannya

6

8. Meningkatkan Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI

8. Meningkatnya Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


8. Belum …

-

50

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 8

2 Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

3 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

4 1. Melakukan pendataan masyarakat miskin

5 1. Tersedianya data masyarakat miskin

2. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas

2. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas

Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin

Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin

1. Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

1. Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

2. Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

2. Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

9

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin

7 V

8 V

9 V

10 V

Terpenuhinya hak atas pangan yang meliputi kecukupan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkes, BKKBN, Kemensos, BPS, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kementan, Kemen BUMN, Bappenas, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Pengembangan …

-

51

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

5 3. Tersusunnya sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri

6

10

Masih tingginya jumlah pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat

1. Sosialisasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertambahan penduduk

Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemenkes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatkan …

-

52

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

1

2

3

4 2. Meningkatkan persediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat 3. Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

11

Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses listrik

Peningkatan 1. Melakukan pemetaan akses listrik bagi daerah yang belum masyarakat mendapatkan akses listrik

KELUARAN 5 2. Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


3. Menurunnya perkawinan usia dini

1. Tersusunnya pemetaan daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup

Terpenuhinya akses listrik bagi masyarakat

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan …

-

53

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 2. Meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3. Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin

5 2. Terpasangnya jaringan listrik dan meningkatnya daya listrik 3. Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

Penyempurnaan sistem data kependudukan yang akurat dan terkini

1. Melaksanakan tertib 1. Terlaksanannya tertib administrasi administrasi kependudukan kependudukan 2. Memberikan Kartu Tanda 2. Penduduk memperoleh Penduduk gratis kepada KTP gratis penduduk

Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

Kemendagri, BPS, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

9. HAK …

-

54

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender

V

V

V

V


9. HAK PEREMPUAN 1

Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender

1. Peningkatan 1. Penyusunan Rancangan 1. Tersusunnya Rancangan pemahaman UU Keadilan dan UU Keadilan dan tentang Kesetaraan Gender Kesetaraan Gender keadilan dan (KKG) (KKG) kesetaraan gender 2. Meningkatnya 2. Peningkatan 2. Melakukan sosialisasi pemahaman masyarakat kapasitas keadilan dan kesetaraan dan penyelenggara aparat gender bagi masyarakat negara tentang keadilan penegak dan penyelenggara negara dan kesetaraan gender hukum agar lebih responsif 3. Meningkatkan kesetaraan 3. Meningkatkan gender dan keadilan gender perencanaan dan melalui perencanaan dan penganggaran yang penganggaran yang responsif gender baik di responsif gender tingkat pusat maupun daerah

Kemen PP & PA, Kemenkumham, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Melaksanakan …

-

55

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


4. Melaksanakan pelatihan 4. Meningkatnya dan sosialisasi pemahaman aparat mengenai kesetaraan penegak hukum dan keadilan gender terhadap kesetaraan dan bagi aparat penegak keadilan gender hukum 5. Adanya rekomendasi 5. Mengkaji peraturan mencabut/merevisi perundang-undangan peraturan perundangyang bias gender undangan yang masih bias gender

2. Masih …

-

56

WAKTU

NO 1 2

PERMASALAHAN 2 Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik

STRATEGI 3 Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik

RENCANA AKSI 4 1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan

KELUARAN 5 1. Meningkatnya kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan

HASIL 6 Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN & RB, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan 2. Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender pengarusutamaan dalam jabatan publik gender dalam jabatan publik 3. Optimalisasi kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan dalam jabatan publik

3. Terpenuhinya kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik

3. Masih …

-

57

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1 3

2 Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

STRATEGI

RENCANA AKSI

3 4 Peningkatan 1. Meningkatkan pelayanan akses kesehatan reproduksi perempuan pada perempuan dan pelayanan pelayanan KB kesehatan reproduksi dan pelayanan KB 2. Sosialisasi tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

KELUARAN

HASIL

5 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB

6 Terpenuhinya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkes, Kemen PP & PA, Kemenag, Kemenkumham, BKKBN, Kemendagri, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Masih …

-

58

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 4

2 Masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak

3 Peningkatan upaya pencegahan KDRT dan pelayanan serta perlindungan korban terutama terhadap perempuan dan anak

4 1. Sosialisasi tentang Penghapusan KDRT kepada aparatur dan masyarakat

Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO

5

Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak

RENCANA AKSI

2. Peningkatan pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

KELUARAN

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Berkurangnya pemahaman aparatur korban kekerasan dan masyarakat tentang dalam rumah tangga Penghapusan KDRT terutama perempuan dan anak 2. Meningkatnya pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

7 V

8 V

9 V

10 V

1. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO

V

V

V

V

5

1. Meningkatnya

Berkurangnya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Sekretariat Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham, 2. Pemerintah …

-

59

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 2. Pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang

5 2. Tersusunnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai program, kegiatan, serta teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang

6

3. Pemerintah daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah

3. Terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendagri, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Melaksanakan …

-

60

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4 4. Melaksanakan aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak

5 4. Terlaksananya aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak

5. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO

5. Meningkatnya penindakan terhadap pelaku TPPO

6. Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO

6. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


10. HAK …

-

61

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

1. Terlindunginya ABH dalam proses peradilan pidana

V

V

V

V


10. HAK ANAK 1

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

Peningkatan perlindungan, dan pemenuhan hak ABH

1. Revisi Undang-undang 1. Tersusunnya Undangtentang Pengadilan Anak undang tentang yang berperspektif HAM Pengadilan Anak yang dengan pendekatan berbasis HAM dengan restorative justice mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum 2. Meningkatnya yang berperspektif HAM pemahaman, kepekaan, anak untuk menangani dan kemampuan aparat ABH penegak hukum dalam penanganan ABH

2. Penanganan ABH dengan pendekatan restorative justice

Kemenkumham, Kemen PP&PA, Kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Partisipasi …

-

62

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

2

Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 3. Partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan restorative justice yang berbasis masyarakat

5 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan restorative justice yang berbasis masyarakat

1. Melakukan pendataan terhadap anak miskin dan anak cacat

1. Tersedianya data anak miskin dan anak cacat

2. Program pelayanan kesehatan dasar bagi anak miskin dan anak cacat (JAMKESMAS)

2. Meningkatnya jumlah anak miskin dan anak cacat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar (JAMKESMAS)

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Anak miskin dan anak cacat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal

V

V

V

V


Kemenkes, Kemensos, KPAI, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Peningkatan kualitas gizi 3. Meningkatnya kualitas anak miskin dan anak gizi anak miskin dan cacat anak cacat 4. Peningkatan …

-

63

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

3

Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

RENCANA AKSI 4 4. Peningkatan pemberian imunisasi dasar bagi balita

KELUARAN 5 4. Meningkatnya imunisasi dasar balita

Peningkatan 1. Melakukan pendataan 1. Tersedianya data penanganan terhadap jumlah dan jumlah dan kebutuhan anak terlantar, kebutuhan anak terlantar, anak terlantar, anak anak jalanan dan anak jalanan dan anak jalanan dan anak yang anak yang yang termarjinalkan termarjinalkan termarjinalkan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada anak 2. Meningkatnya layanan terlantar, anak jalanan kesehatan bagi anak dan anak yang terlantar, anak jalanan termarjinalkan dan anak yang termarjinalkan

HASIL

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

V

V

V

V


Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemen PP & PA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melakukan …

-

64

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Melakukan Meningkatkan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

5 3. Meningkatnya keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

6

4

Belum memadainya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

1. Melakukan pendataan anak korban NAPZA

1. Tersedianya data anak korban NAPZA

2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya NAPZA

3. Penyusunan program rehabilitasi anak korban NAPZA

3. Tersedianya program rehabilitasi dalam penanganan anak korban NAPZA

Peningkatan koordinasi K/L dalam penanganan NAPZA

Anak korban NAPZA mendapatkan penanganan secara terpadu

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes Kemenag, Kemenpora, Kemen PP & PA, Kepolisian, BNN, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

5. Perlindungan …

-

65

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

1 5

2 Perlindungan anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai

STRATEGI 3 Penanganan perlindungan anak situasi darurat yang memadai

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Penyusunan kebijakan teknis secara terpadu penanganan anak dalam situasi darurat

5 1. Tersusunnya kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak situasi darurat

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat

2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat

3. Melakukan pendataan anak situasi darurat

3. Tersedianya data anak situasi darurat

HASIL 6 Terpenuhinya hak anak dalam situasi darurat secara terpadu

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemensos, Kemendiknas, Kemen PP & PA, Kemenpora, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Meningkatkan …

-

66

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

4. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat

4. Terlaksananya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat

5. Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat

5. Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi daruat

6. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat

6. Terlaksananya perlindungan anak dalam situasi darurat

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


F. PELAYANAN …

-

67

-

F. PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WAKTU NO

PERMASALAHAN

1

2 Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM

STRATEGI 3 Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Menyusun Standard Operating Prosedur (SOP) untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM

5 1. Tersusunnya Standard Operating Prosedur (SOP) untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM

2. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadukan

2. Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadukan

HASIL 6 Meningkatnya penanganan Komunikasi Masyarakat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendagri, ORI, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Mengkoordinasikan …

-

68

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 3. Mengkoordinasikan 3. Terlaksananya penanganan koordinasi Komunikasi Masyarakat penanganan Komunikasi Masyarakat 4. Melakukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 4. Terlaksananya Pelayanan Komunikasi 5. Melakukan Masyarakat pemantauan, evaluasi dan pelaporan 5. Terlaksananya Pelayanan Komunikasi pemantauan, evaluasi Masyarakat dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


G. PEMANTAUAN…

-

69

-

G. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini

Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM

1. Persiapan penyusunan pedoman : a. Penyusunan indikator implementasi RANHAM dan HAM b. Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM

1. Terbentuknya: a. Indikator implementasi RANHAM dan HAM

b. Konsep dan definisi data dan inplementasi RANHAM dan HAM

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini serta mudah diakses

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo, BPS, Kementerian/ Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Menyusun…

-

70

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

T1

T2

T3

T4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Menyusun pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

2. Tersedianya pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

3. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehesif tentang implementasi HAM dan RANHAM

3. Dipahaminya pedoman pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi HAM dan RANHAM


4. Melakukan …

-

71

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

4. Melakukan pengumpulan data administratif (data sekunder) dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei

4. Tersedianya Data hasil pengumpulan data administrasi dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei

5. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM

5. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM

6. Menyiapkan Informasi HAM berbasis peta Indonesia

6. Tersedianya Informasi HAM berbasis peta Indonesia

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. Melakukan …

-

72

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

7. Melakukan evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

7. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

8. Menyampaikan laporan implementasi RANHAM kepada Panitia RANHAM

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


8. Tersedianya laporan implementasi RANHAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

Bistok Simbolon

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014

Penasehat

: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wakil Ketua I

: Menteri Dalam Negeri

Wakil Ketua II

: Menteri Luar Negeri

Wakil Ketua III

: Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi

Sekretaris/merangkap anggota

: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggota: …

-

Anggota

2

-

: 1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Sekretaris

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kooordinator

Bidang

Perekonomian; 3. Sekretaris

Kementerian

Kesejahteraan Rakyat; 4. Sekretaris Mahkamah Agung; 5. Kepala Staf Umum Tentara Nasional IndonesiaMarkas Besar Tentara Nasional Indonesia; 6. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI; 7. Wakil Jaksa Agung; 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 13. Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Energi

dan

Sumber Daya Mineral; 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

19. Sekretaris Jenderal ...

-

3

-

19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 23. Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Pendidikan

Nasional: 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial; 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; 26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 27. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi; 28. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM; 29. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; 30. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 31. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 32. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 34. Sekretaris Kementerian BUMN; 35. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 36. Sekretaris …

-

4

-

36. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; 37. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional; 38. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 39. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik; 40. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 41. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal; 42. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 43. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 44. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 45. Ombudsman Republik Indonesia; 46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 47. Komisi

Nasional

Anti

Kekerasan

Terhadap

Perempuan; 48. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN

Recommend Documents