•
PRESIDEN
REPUE.JLlK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2011-2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan; b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; c. bahwa
tugas
penghormatan,
pemajuan,
pemenuhan,
perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat; d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklajuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
e. bahwa ...
PRE$IDEN
REPUBUK INDONESIA
2
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
Mengingat
1. Pasal4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 281, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614): 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1998 tentang Pengesahan
Convention Against Torture and Other Cruel, Degrading
Treatment
or Punishment
(Konvensi
Inhuman or Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783); 6. Undang-Undang ...
PRESIDEN REPUBL.U<: INDONESIA
3
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment
and
Occupation
(Konvensi
ILO
Mengenai
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan
International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination
1965
(Konvensi
Internasional
tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik)
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5 17. U ndang-U ndang N omor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919); 21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
RENCANA
AKSI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014.
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Hak ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6
1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi da:1 dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat :nanusia. 2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkar RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlbdungan, dan penegakan HAM di Indonesia. 3. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang
adanya
dikomunikasikan
dugaan maupun
permasalahan tidak
HAM
dikomunikasikan
yang oleh
seseorang atau kelompok orang. 4. Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RAN HAM . 5. Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan. 6. Panitia RANHAM dibentuk
oleh
Kabupaten/Kota
BupatilWalikota
adalah
sebagai
panitia
yang
penanggungjawab
pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Kelompok ...
PRESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA
7
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar
kementerianllembaga
atau
SKPD
yang
dibentuk
berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 8. Anggota Panitia RANHAM Nasional adalah kementerianl lembaga yang tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Presiden inL 9. Anggota Panitia RANHAM Provinsi adalah unsur instansi pemerintah,
pakar/akademisi,
dan
masyarakat
dengan
mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan provinsi yang bersangkutan. 10. Anggota Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal2
(1) RANHAM
bertujuan
untuk
meningkatkan
penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pelaksanaan ...
"
PRESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA
8
(2) Pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Presiden ini, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
Pasal3 (1) Seluruh
menteri/pimpinan
lembaga
pemerintah
non
kementerian, wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Seluruh
Gubernur,
Bupati/Walikota
wajib
melaksanakan
RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.
Pasal4 (1) Untuk melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Presiden membentuk Panitia RANHAM Nasional. (2) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(3) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program utama
RANHAM meliputi: a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b. persiapan pengesahan instrumen HAM internasional;
c. harmonisasi ...
PRESlDEN
REPUBLH< !NDONESIA
9
c. harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang undangan; d. pendidikan HAM; e. penerapan norma dan standar HAM; f. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (4) Program utama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden inL (5) Panitia RANHAM Nasional melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (6) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan lembaga HAM nasional tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden inL
Pasal5 (1) Panitia
RANHAM
Nasional
membentuk
Pokja
yang
keanggotaannya terdiri atas unsur kementerian/lembaga. (2) Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan susunan, tugas
dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja. (3) Anggota Panitia RANHAM Nasional membentuk Pokja di
lingkungan kementerian/lembaga yang keanggotaannya terdiri dari unsur unit utama. (4) Pimpinan ...
"
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10
(4) Pimpinan kementerianllembaga menetapkan susunan, tugas
dan fungsi serta mekanisme dan tatalaksana Pokja di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan. (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia
RANHAM Nasional dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Nasional yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi :Manusia.
Pasa16 (1) Untuk
melaksanakan RANHAM
di
provmsl,
Gubernur
membentuk Panitia RANHAM Provinsi. (2) Panitia RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM di provinsi kepada Presiden melalui Panitia RANHAM Nasional. (4) Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi mempunyai tugas: a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi dan kabupaten/kota. (5) Wakil Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Daerah karena jabatannya, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia RANHAM Provinsi.
(6) Panitia ...
PHESIDEN r:~EPU8Ln,
!N[)()NI!~SIA
11
(6) Panitia RANHAM Provinsi dapat mengangkat Sekretaris II yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (7) Keanggotaan Panitia RANHAM Provinsi terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. (8) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Provinsi dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Provinsi. (9) Panitia RAN HAM Provinsi bertugas melaksanakan program utama meliputi: a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; c. pendidikan HAM; d. penerapan norma dan standar HAM; e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(10) Program utama RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden inL
(11) Panitia RANHAM Provinsi melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
Pasal ...
I~
PRES!DEN
EPl! E3 Llh !"J [h:)NE::~I/'"
12
Pasal 7 (1) Panitia
RANHAM
Provinsi
membentuk
Pokja
yang
keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Ketua Panitia RANHAM Provinsi menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.
Pasal8 (1) Untuk melaksanakan RANHAM di kabupaten/kota, Bupatil
Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. (2) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. (3) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM
di kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi. (4) Bupati/Walikota
sebagai
penanggungjawab
pelaksanaan
RANHAM di Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota. (5) Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah karena
jabatannya ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. (6) Keanggotaan ...
PHE£:;lDEN
nEPUBLlI< INDONESIA
13
(6) Keanggotaan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota terdiri atas unsur
instansi
pemerintah,
pakar/akademisi,
dan
unsur
masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. (7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota
dibentuk
Sekretariat
Panitia
RANHAM
Kabupaten/Kota yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. (8) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program utama meliputi: a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; c. pendidikan HAM; d. penerapan norma dan standar HAM; e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(9) Program utama
RANHAM
Kabupaten/Kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini. (10) Panitia
RANHAM
Kabupaten/Kota
melaksanakan
rapat
pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 9 (1) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota membentuk Pokja yang
keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
(2) Ketua ...
.
PRESIDEN
nEPUBUK !NDONESIA
14
(2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota rnenetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta rnekanisrne dan tatalaksana Pokja.
Pasal 10 Dalarn
rnelaksanakan
tugasnya
Panitia RANHAM
Provinsi
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (9) dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 ayat (8) dapat rnelakukan kerja sarna dengan lernbaga pendidikan dan organisasi kernasyarakatan.
Pasal 11 (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan
Sekretariat Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang diternpatkan pada Kernenterian Hukurn dan Hak Asasi Manusia. (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Nasional di rnasing-rnasing kernenterian/lernbaga, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada rnasing-rnasing kernenterian/lernbaga. (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Provinsi atau Kabupaten/Kota, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada provinsi atau kabupaten/kota.
Pasal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
15
Pasal 12 (1) Panitia RANHAM Nasional wajib menyampaikan laporan
tahunan kepada Presiden paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya. (2) Panitia RANHAM Provinsi wajib menyampaikan laporan
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya. (3) Panitia
RANHAM
Kabupaten/Kota wajib
laporan berkala setiap
6 (enam)
bulan
menyampaikan sekali
kepada
BupatilWalikota dan Panitia RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan luli tahun berjalan dan akhir bulan lanuari tahun berikutnya. (4) Laporan
Panitia
Kabupaten/Kota
RANHAM dipublikasikan
Nasional, sebagai
Provinsi,
dan
wujud
as as
akuntabilitas publik.
Pasal 13 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16
Pasal 14 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.
DR. H. SUSILO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI
BAMBA~G
YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TANGGAL
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2011-2014
1.
Mukadimah 1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat ad it ,
makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. 2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (living document) yang di dalam pelaksanannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing. ,
3. RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel. 4. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sarna yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani. 5. RANHAM ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
5. RANHAM juga ditujukan
untuk
menumbuhkan
semangat kerja
sarna
internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sarna internasional dibidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik
antar
bangsa,
serta
hukum
internasional
dengan
memperhatikan
kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
6. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik ditingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi.
7. Sejalan ...
PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA
3
7. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur
dan
BupatilWalikota
sebagai
Penanggungjawab
pelaksanaan
RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas,
mendorong kearah
masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM. Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan (need assessment), pengarusutamaan HAM (human rights mainstreaming) , penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (legislation process), Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) bagi penerapan kebijakan dan peraturan,
pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik, dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (vulnerable groups).
II. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014 1. Program Utama
RANHAM Tahun 2011-2014 terdiri dari 7 (tujuh) program utama, yaitu : 1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; 2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; 3) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 4) Pendidikan HAM; 5) Penerapan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
4
5) Penerapan norma dan standar HAM;
6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
2. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 1m, kepanitiaan RANHAM Tahun 2004-2009 periu diperbaharui. Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansi masing-masing dan sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka penanganan masalah HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kemiskinan, Pokja tentang harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda, Pokja tentang penanganan masalah anak dan lain-lain. Untuk itu, Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dan Pokja periu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM.
3. Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional Program pengesahan instrumen HAM internasional yang menjadi program RANHAM Tahun 2011-2014 sebanyak 12 (dua belas) instrumen, meliputi 1) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia; 2) Konvensi Perlindungan Hak hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; 3) Protokol Opsional Konvensi Hak ...
PRESIDEN
REPU8LIK iNDONESIA
5
Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak; 4) Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita; 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata; 6) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; 7) Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan; 8) Statuta Roma; 9) Konvensi Status Pengungsi; 10) Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi; 11) pengesahan Konvensi Hak Penyandang Cacat; dan 12) Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.
4. Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Harmonisasi peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) perlu didahului dengan pembentukan pedoman parameter HAM sebagai perangkat pengharmonisasian
untuk
memastikan
bahwa
suatu
produk
peraturan
perundang-undangan telah disusun berdasarkan nilai-nilai HAM. Diperlukan pula
kesepakatan
mekanisme
harmonisasi,
serta
peran
plmpman
kementerian/lembaga, Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sebagai kornitrnen regulator. Selain itu rnasih terdapat peraturan perundang-undangan yang turnpang tindih, dan belurn berperspektif HAM sehingga perlu dilakukan evaluasi.
5. Pendidikan HAM Usaha meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan HAM, kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukurn, pendidik dan tenaga kependidikan serta tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agarna akan terus dilakukan rnelalui pelatihan
dan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6
dan diseminasi. Pelatihan untuk pelatih (TOT) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, pengetahuan
HAM,
untuk
mempercepat
sedangkan
peningkatan
diseminasi
HAM
pemahaman bertujuan
dan untuk
penyebarluasan nilai-nilai HAM.
6. Penerapan Norma dan Standar HAM Kewajiban Pemerintah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dijabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan setiap kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut didasarkan pada 10 (sepuluh) kelompok hak yaitu : (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan ketumnan dengan perkawinan yang sah; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak tumt serta dalam pemerintahan; (9) hak perempuan; dan (10) hak anak. Untuk ke depan prioritas program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah disusun dalam matriks Lampiran I Angka III Peraturan Presiden ini. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah hams memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing. 7. Pelayanan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
7
7. Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat
baik
yang
dikomunikasikan
maupun
yang
tidak/belum
dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Langkah-Iangkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan oleh seluruh Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dengan mengaeu kepada Standar Prosedur Operational (SOP) yang meliputi analisis,
koordinasi,
sampai dengan
penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya dugaan pelanggaraan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Khusus terhadap permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan identifikasi masalah oleh seluruh Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota guna diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapatkan perhatian/komitmen dari pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupatil Walikota sebagai dorongan untuk mengurangi permasalahan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam meneapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasH atau pre stasi dengan standar, rene ana , dan
norma ...
r'lRESIDEI\J
REPUEJLlK. INDONESIA
8
norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan at au kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyampaian informasi pelaksanaan program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam upaya untuk melakukan ketiga hal tersebut di atas diperiukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAN HAM untuk memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM di seluruh Indonesia. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM yang mencakup: (1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; (2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; (3) Harmonisasi Rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; (4) Pendidikan HAM; (5) Penerapan norma dan standar HAM; dan (6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya ~~~ARIAT
KABINET RI ;...-~~~iro Peraturan lm(~».-undangan II, ;Ii
....
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA
9
III. KEGIATAN RANHAM INDONESIA TAHUN 2011- 2014 A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI RANHAM ---
---
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
----
HASIL Tl
1
2
3
---
4
5
6
7
Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014
Terbentuknya Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan KabupatenJKota periode 2011-2014
V
1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM
Terlaksananya Program RANHAM 2011-2014 secara optimal
V
T2
8
____
T3
T4
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA)
9
10
11
,--
~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c__
PEMBENTUKAN PANITIA RANHAM ----
----,-------
1
Belum terbentuknya Panitia RANHAM 20] 1-20]4
2
Belum optimalnya pelaksanaan RANHAM 2004 2009
Pembentukan Panitia RANHAM 2011 2014
Membentuk dan mengukuhkan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014
Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
-----
Peningkatan 1. Melaksanakan Rapat koordinasi Panitia Koordinasi Panitia RANHAM Nasional, RANHAM Nasional, Provinsi Provinsi dan dan Kabupatenl Kabupaten/Kota paling Kota sedikit 6 (enam) bulan sekali
V
V
V
Panitia RANHAM Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2. Membentuk '"
...
PHESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10 -----------
---------------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1
2
3
RENCANA AKSI 4 2. Membentuk Pokja di setiap Kementerianl Lembaga, dan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
KELUARAN
5 2. Penetapan Pokja di setiap Kementerianl Lembaga, dan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tl
T2
T3
T4
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA)
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM
V
V
V
V
HASIL
-------------
~
~
~
~
~
~-------
PENGUATAN PANITIA RANHAM 1
Masih lemahnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM
Peningkatan pemahaman Program RANHAM
1. Sosialisasil Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RAN HAM
2. Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM
1. Terselenggaranya Sosialisasil Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RAN HAM 2. Terselenggaranya Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM
Kemenkurnham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
I
B. PERSIAPAN ".
.
PRESIDE!\! REPU8UK INDONESIA
11
B.
PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM ------------
----------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGJ
1 1
2 Belum efektifnya persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal
3 Peningkatan efektifitas persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
4 1. Membentuk mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM
5 1. Terbentuknya mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM
6
2. Membentuk Pokja Tetap persiapan pengesahan instrumen internasional HAM
-~~~~
2. Terbentuknya Pokja Tetap Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM
Tersusunnya naskah akademik dan RUU instrumen internasional HAM yang akan disahkan meliputi : 1. Konvensi Penyandang Cacat
2. Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
-
-
-
-
-
V
-
PENANGGUNG JA W AB (INSTANSJI LEMBAGA) 11 ------------
Kemenlu, Kemenkurnham, Kemensos, Kemen PU Kemenlu, Kemenkurnham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan
---------
3. Menyusun ...
..
PRESIDEN
REPUBLIK iNDONESIA
12 ----
T1
T2
T3
T4
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII LEMBAGA)
6
7
8
9
10
11
3. Tersusunnya Naskah Akadernik dan RUU persiapan pengesahan instrurnen HAM internasional
3. Statuta Rorna tentang Mahkarnah Pidana Internasional
-
-
V
-
Kernenlu, Kernenkurnharn, Kepolisian, Kejaksaan, Kernenhan, Kernensos, MABES TNI
4. Tersosialisasinya instrurnen HAM internasional yang akan disahkan
4. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksp]oitasi Prostitusi
-
-
-
V
Kernenlu, Kernenkurnharn, Kepolisian, Kejaksaan, Kernennakertrans
-
-
-
V
Kernenlu, Kernenkurnharn , Kernennakertrans, Kernen PP & PA, Kernensos, Kernen dagd, BNP2TKI
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
1
2
3
4
5
3. Menyusun Naskah Akadernik dan RUU oleh Pokja Persiapan Pengesahan Instrurnen Internasional HAM
4. Sosialisasi muatan instrumen Internasional HAM yang akan disahkan
5. Konvensi perlindungan hakhak Pekerja Migran dan anggota-anggota keJuarganya
---
'-----
6. Protokol ...
"
PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA
13
--NO
---
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
KELUARAN
2
3
4
5
1 ---
T4
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA)
10
11
WAKTU
STRATEGI
HASIL
Tl
T2
T3
6
7
8
9
6. ProtokolOpsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak
V
-
-
-
Kernenlu, Kernenkumham, Kernen PP & PA, Kerndiknas, Kernensos
7. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskrirninasi terhadap Perernpuan
-
V
-
-
Kernenlu, Kernenkumham, Kernen PP & PA
8. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalarn konflik bersenjata
V
-
-
-
Kernenlu, Kernenkumharn, Kernenhan, Kepolisian, Kejaksaan, Kernen PP & PA, Kernensos
L---_
_L__ _ _
9. Konvensi ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
14
-
-
NO I
PERMASALAHAN 2
STRATEGI 3
-
KELUARAN
RENCANA AKSI
5
4
-
HASIL
WAKTU
Tl
T2
T3
T4
8
9
-
10 V
-
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11 Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos
6 9. Konvensi Status Pengungsi
7__
10. ProtokolOpsional Tahun1967 Konvensi Status Pengungsi
-
-
-
V
Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos
11. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
-
-
-
V
Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan
12. Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dad Penghilangan Paksa
-
-
V
Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, MABES TNI, Kepolisian
-
-
.-~.
C. HARMONISASI ...
...
PRESIDEN REPUBLH< INDONESIA
15 C. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN --
--
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
KELUARAN
RENCANA AKSI
HASIL
Tl
T2
._-
1 1
2 Masih adanya peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM
------
3 Hannonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang undangan berperspektif HAM
4 1. Menyiapkan parameter HAM untuk hannonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang -undangan
5 1. Tersusunnya parameter HAM untuk hannonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
2. Membentuk Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan hannonisasi rancangan peraturan perundang-undangan
2. Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif
6 1. Terlaksananya harmonisasi rancangan peraturan perundang undangan dan evaluasi peraturan perundang undangan berper spektifHAM 2. Rekomendasi adanya peraturan perundang undangan yang belum berperspektif HAM
7
V
T3
T4 '-
8 V
<) 10 V
V
PENANGGUNG JA WAB (INST ANSI! LEMBAGA) 11
Kemenkumham, Kernendagri, Kernenterian terkait, Pernerintah Provinsi dan Kab!Kota
-
3. Melaksanakan ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
~-
2
3
4 3. Melaksanakan sosialisasi pedoman hannonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
5 3. Terlaksananya sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan
6
7
!
NO
1
,_
4. Melakukan harmonisasi 4. Rancangan rancangan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berperspektif HAM
TI
"
T2
8
T3
T4
9
10
-
PENANGGUNG JAWAB (INST ANSI! LEMBAGA)
12
I I
5. Meltlksanakan evaluasi peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM
5. Tersusulluya informasi peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM
I I 2. Masih ...
~
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
17
NO
PERMASALAHAN
1 2
2
STRATEGI
RENCANA AKSI
3
I Penyelarasan
Masih adanya peraturan perundang- I peraturan undangan yang perundang turn pang tindih undangan
II
I
! I
4 I. Menginventarisasi peraturan perundang undangan yang turnpang tindih
1I I
L ___
KELUARAN
5 1. Terinventarisasinya peraturan perundang undangan yang turnpang tindih
2. Melakukan pengkajian 12 Tersusunnya hasil dan penelitian terhadap kajian dan penelitian peraturan perundang terhadap peraturan undangan yang turnpang perundang-undangan tindih yang turnpang lindih 3. Menyusun dan 3. Tersusunnya rnenyelaraskan peraturan peraturan perundang perundang-undangan undangan yang serasi dan selaras 4. Meningkatkan \4. Meningkatnya koordinasi Pantia koordinasi Panitia RAN HAM dengan Law RANHAM dengan Centre Kernenkumharn Law Centre Kernenkurnharn
HASIL
Tl
6 7 Peraturan perundangV undangan yang serasi dan selaras I
WAKTU T2
T3
8
9
V
V
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA)
T4
10 I
V
11 I
Kernenkumharn, Kernen LH, Kernen ESDM, Kernenhut, Kernendagri, Kernen KP, Kernentan, Kernen PU, Kernenbudpar, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota I
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I I
I D. PENDIDIKAN ...
•
E,·C:S· R Er-'LJ 8 L. i ~-<,
E>J r"~
C-,()f'-,J ES~.i...
18
D. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA --
--
'-----
NO 1 1
PERMASALAHAN 2 Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HAM
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
3 Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
4 1. Menyusun modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
5 1. Tersusunnya modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakal
2. Melaksanakan uiscminasi dan pelatihan HAM berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
2. Terlaksananya diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
--
HASIL 6 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
---
WAKTU , ---- --
T1
T2
7 V
V
8
----
T3
T4
9 V
----
----
~---
10
V
--
-
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendiknas, LAN, Kemenag, Kemen PP & PA, Kcmcnsos, Kemenkominfo, Kt:lllt:ll(.lagri, KOMNAS HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota ,~
--- '-----
3. Melaksanakan ...
,
~JP. c~s;,
';~EPi-lE
C-,E!'-J
1 , ;
[)Ot'JES:l~.
19 WAKTU NO I PERMASALAHAN 1
I
2
2
I Masih terbatasnya
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
3
4 3. Melaksanakan pelatihan untuk pelatih dan fasilitatorl penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
5 3. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
6
Pe llingkatan ku llitas dan ku mtitas bahan aj r serta pe 19aneka ra ~aman pe 199unaan m todologi H \.M di lin gkungan pe Ididikan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam Iingkungan pendidikan
Terpenuhinya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan
2. Menganekaragamkan metodologi HAM di lingkungan pendidikan
2. Meningkatnya penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan
-
T1 -
T2
T3
T4
9
10
._
7
8
V
V
--
bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 12
V
--
--
-
V
3. Belum ...
"
j'~ ;::::PLJ r"."",,",
i
DOi\lESi;:
20
---
---
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1 3
2 Belum semua kurikulum pendidikan kepemirnpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM
3 Penguatan materi HAM pada kurikulum pendidikan kepemimpinan teknis, dan fungsional
--
4
Belum optimalnya peran media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM ----
Peningkatan peran lembaga/ instansi _media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan HAM
RENCANA AKSI 4 1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional
2. Melaksanakan pendidikan HAM bagi Widyaiswara Melakukan pembudayaan HAM melalui peran lembaga/instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional
KELUARAN
HASIL
5 1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2. Terlaksananya pendidikan HAM bagi Wi(iyaiswara Terlaksananya pembudayaan HAM melalui peran lembaga/ instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional ----
---------
--
WAKTU
T1
T2
T3
6 Semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM
7 V
8 V
V
Meningkatnya peran lembaga/instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilainitai HAM
V
V
V
9 -
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII T4 LEMBAGA) 11 10 -- V Kemendiknas, LAN, Kemenkumham, Kemenag, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
----
V
----
Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenbudpar, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
-----
E. PENERAPAN ...
"
p~ F~S! ~JEf'"~
r~f::p~}
Li
! t~~ r)Ci 1": ESLA
21
E.
PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA
---
---------
WAKTU
------------
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
Tl
T2 --~
I
3
2
4
5
6
7
T3
T4
--
8
9
10
V
V
V
PENANGGUNG JAW AB (INSTANSII --.!:EMBAGA) 11
1. HAK UNTUK HIDUP ----
-----
1
Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan
Peningkatan taraf hidup ibu hamil
1. Meningkatkan pemberian 1. Meningkatnya gizi tambahan bagi ibu pemberian gizi hamil dad keluarga tambahan bagi ibu miskin hamil dari keluarga miskin
12.
-----
Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran
V
1< emenkes, 1< emensos, 1< emen PP & PA, B KKBN, Pcmcrintah Provinsi d n Kab/Kota
Meningkatkan pelayanan 2. Meningkatnya kesehatan kepada ibu pelayanan kesehatan hamil, pada saat dan kcpada ibu hamil, setelah melahirkan di pada saat dan setelah Puskesmas, Puskesmas melahirkan di Pembantu, maupun Puskesmas, Rumah Sakit oleh tenagaPuskesmas Pembantu, tenaga yang profesional maupun Rumah Sakit dan didukung sarana dan prasarana yang memadai --~--~
3. Meningkatkan ...
.
()(::-f'-,JE$~l·
REFIL:
22 -------
WAKTU NO I PERMASALAHAN 1
I
2
STRATEGI
3
RENCANA AKSI
KELUARAN
4 5 3. Meningkatnya 3· Meningkatkan target program vaksinasi tanpa program vaksinasi dipungut biaya bagi bayi gratis bagi bayi dari dan keluarga miskin keluarga miskin
4 · Memberikan bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin
4. Terlaksananya bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin
5· Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat
5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
6 · Sosialisasi tentang
6. Meningkatnya pengetahuan tentang penanganan perinatal
penanganan perinatal
7· Meningkatkan akses dan 7. Meningkatnya kesertaan KB bagi kualitas pelayanan KB keluarga miskin yang berkualitas (sesuai dengan SOP) ~~
~
HASIL 6
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JA WAB (lNSTANSII LEMBAGA)
11
-----
I
2. Terbatasnya ...
•
PRESIDEI'\! REPUBLIK INDONESIA
23 -----
----
WAKTU
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1 2
2 Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibat kan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan.
3 Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan
-----
RENCANA AKSI
KELUARAN
4 5 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya rehabilitasi dan rehabilitasi dan perlindungan sosial perlindungan sosial korban Napza korban Napza termasuk narapidana dan tahanan termasuk narapidana dan tahanan 2. Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV / AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan
-------
HASIL
6 Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria
T1
T2
T3
T4 10 V
7
8
9
V
V
V
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSI/
LEMBAGA)
11 Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2. Meningkatnya
layanan kesehatan
yang layak bagi
penderita HIV /
AIDS, Napza, TB
dan Malaria
termasuk narapidana dan tahanan ...
~
..
_--_. . ' - - - _...
3. Menurunnya ...
•
JlMd~\"" '-~?::'~"'--~,h
~"9i~ ~"~i til; ~~'l .,., .~~
""''''1.&
~"", ~~;
0\ ~.;j
~'I~ AI.~ "'t~~ ~hh ~ ""~~"'ViJy """Af';",~
PRESIDEI'J
REPU8L1K INDONESIA
24 -----------
-----------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASI L
5
6
7
Semakin me mbaiknya kualitas Iin~ kungan hidup
V
Tl I T2
T3
T4
8
9
10
V
V
V I Kemenhut Kernen LH, Kemendagri, Kernen ESDM, Kementan, Kernen BUMN, Kernen KP, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
----
1
2
3
4
3
Menurunnya kualitas lingkungan yang mengancam perikehidupan dan makhluk hidup
Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
1. Bakti so sial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan
1. Terlaksananya bakti so sial dan gerakan masyarakatsadar lingkungan
2. Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal
2. Terlaksanannya pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal
3. Menyusun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup
3. Tersusunnya panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdaJ) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
-
4. Melanjutkan ...
•
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
25 ------
WAKTU
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
-----
1
3
2
4 4. Melanjutkan pembe an penghargaan Kalpat ru dan Satya Lencana Pembangunan kepac a Pemerintah Kab/Ko ta dan pemerhati lingkungan ---------
5. Meningkatkan tangl ung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA d: n pelestarian lingkunl: n dengan mengikutsertakan masyarakat setempa -------------
------
KELUARAN
HASIL
;
6
---
T1
T2
T3
7
8
9
14. Terlaksan mya pemberia I pengharg an Kalpataru dan Satya Lencana Pembang nan kepada Pemerintah Kab/Kota dan peme "hati lingkunga :1
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSII
T4
LEMBAGA)
10
11
--
15. Meningka tnya tanggung iawab sosial pelaku us Iha dalam rangka pe :1gelolaan SDA dan ~elestarian lingkunga :1 dengan mengikut ertakan masyarak It setempat -----
---~--
--~---
4. Masih ...
•
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
26 -----
-----
---
WAKTU NO
STRATEGI
PERMASALAHAN
HASIL
KELUARAN
RENCANA AKSI
-
T1
T2
T3
T4
7 V
8
9 V
10
V
---
1 4
-----
2
Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
3 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
----
4 1. Menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya aJam yang tum pang tindih
5 1. Terinventarisasinya dan tersusunnya hasil kajian peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih
2. Melaksanakan pengawasan dan meningkatkan peran posko pengaduan Jingkungan hidup dan sumber daya alam
2. Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam
-----
--
6 Meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga masyarakat menikmati Jingkungan hidup yang baik dan sehat
-----
-
V
---------'-----
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11 Kernen LH Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
'-------
3. Memberikan ...
f
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
27 ------
----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
4
5
6
3. Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam
3. Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam
4. Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam
4. Terlaksananya tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
----------
1
2
3
-------
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
-------
5. Masih ...
c:
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
28 ---
-----
-----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
1
2 Masih belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rnasyarakat
3 Peningkatan fasilitas urnum yang menunjang terciptanya lingkungan hid up yang baik dan sehat
4 Membangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat urnurn
5
KELUARAN
HASIL
5
6 Terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat
Tersedianya fasilitas MCK dan sanitasi di Iingkungan masyarakat dan tempat urnum
---
Tl
7 V
T2
8 V
---
~~~~
T3
T4
9 V
10 V
~~~~~
~~~~~
PENANGGUNG JAW AB (INSTANSII LEMBAGA) 11 KernenLH Kernen PU, Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
-~~
2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN ----
1
Masih adanya kendala untuk rnelangsungkan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengernis dan orang rniskin
----
~----~~
~-
Kernudahan rnelangsungkan perkawinan yang sah, mernperoleh surat nikah dan akta kelahiran bagi gelandang an, pengernis dan orang miskin secara gratis
-------
~----~~
1. Melakukan pendataan gelandangan, pengemis dan orang miskin
1. Adanya data gelandangan, pengemis, dan orang rniskin yang tidak mernpunyai KTP
2. Memberikan KTP gratis 2. Gelandangan, pengernis, dan orang pada gelandangan, miskin mendapatkan pengernis, dan orang miskin kemudahan rnemperoleh KTP gratis
Tepenuhinya hak bagi gelandangan, pengernis, dan orang rniskin memperoleh surat/akta nikah dan akta kelahiran
V
V
V
V
Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkumharn, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
~-~-'---~
3. Melaksanakan ...
,
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
29 WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1
2
3
RENCANA AKSI 4 3. Melaksanakan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis
4. Pemberian suratlakta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin
5. Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin
KELUARAN 5 3. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis 4. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis 5. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis
HASIL 6
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
2. Masih ...
". "*"'.
•
,,1."4::;"'" '-ll
~~;. r.?""-<-:,,~~
~.~ '~ ~\:~ ~t"'.,.. ~17
""t.Il~ ~I\4.
~\~.j
AI:i#
..
\t,,
<:";':~~. ,~f, y :;'''~.v,J -
EStL)t~ c.,)
I··~
;\-J
30 ----------
----------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
Tl
--------------
1
2
4 5 2 3 1. Sosialisasi tentang 1. Meningkatnya Masih banyaknya 1. Peningkatan pemahaman tentang pemahaman perkawinan berdasarkan perkawinan yang perkawinan Peraturan Perundang belum dicatatkan tentang syarat undangan berdasarkan I pada kantor perkawinan Peraturan Perundang dan pentingpencatatan undangan perkawinan yang nya pencatat rnengakibatkan isteri an perkawinan 2. Pelaksanaan pencatatan 2. Terlaksananya
2. Peningkatan dan anaknya tidak rnendapatkan
perlindungan perkawinan bagi yang pencatatan setiap
perkawinan
perkawinannya belum perlindungan hukurn
hukum bagi dicatatkan isteri dan anak
----------
T2 ~-
6 Terpenuhinya pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan pcrkawinan
7 V
8 V
T3
T4
..
9 V
10 V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSJI LEMBAGA) 11
Kemenag, Kemendagri Kernenkumharn, Kernen PP & PA, Kernen PAN & RB, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
3. Tersusunnya 3. Perubahan terhadap Undang-Undang Nornor Rancangan Undang 1 Tahun 1974 tentang undang tentang perubahan atas Perkawinan Undang -undang Nornor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
I 3. HAK ...
.
'"",'"
'\
.,,4p/! --- ...;,.. "\t, II
-
t..~!:.y "J.?;-;:_~._), r ~
""~ ~'-*~ ~. ~. ~,~~ ~. ) ' 't~\: "iff .,,~:~~..:~~!
•
""".' ~'.tfJ ,. ·It.
i.yAy '"
~,,~
"'-'A
f!<~ ~~~
",,:c
31
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
1
2
3
4
5
6
-
I I I I~~ W AKTU
~~~------
-------------
PENANGGUNG
T2 T3 JAWAB (INSTANSII Tl LEMBAGA) 11 1718191101
3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI ---------------
1
Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar
Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar
1. Melak'Ukan pendataan terhadap warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar
1 Tersedianya data warga rnasyarakat terrnasuk anak usia sekolah yang belurn memperoleh pendidikan dasar
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan
3. Mendorong Pemda untu k 13. membuat dan melaksanakan kebijakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya
Terpenuhinya pendidikan dasar bagi warga masyarakat tennasuk anak usia sekolah tanpa diDUngut biaya
v
v
v
v
1 Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemensos, Kernen PDT, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Tersusun dan terlaksananya kebijakan Pemda tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya ..... L
_ _- - '_ _ _- ' -_ _ _J
2. Masih ..
~
~~,;"~4...! :\'" ~
h t~~"" !'~~'" .-:'"'~",<-.A ~ "*'''''..,,\,~~ ....."'~
t,A", ~~~ "(\~
~~II
",MI
IHJ
",.~'~..
. '.~;':1' :?" ~lt'tM',..:.:r <~;w~,,~ j!~:><
'<." "" ~'9"~}
D
&":
"
.v.
E::S\
j,.<,..
~
J
32 ~--
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
T1
.
WAKTU
,..-----
T2
2 Masih banyaknya warga rnasyarakat tidak rnendapatkan akses pendidikan terutarna karena faktor geografis (pesisir dan pulau pulau kecil dan/atau terluar), danlatau rnengalarni bencana alarnlsosial, dan kornunitas adat terpencil
3 4 5 I, Terbukanya akses Mernbuka akses 1. Mernbangun prasarana transportasi, dan rnenyediakan sarana pendidikan bagi transportasi di wilayah kornunikasi, dan warga rnasyarakat inforrnasi bagi wilayah yang sulit terutarna karena warga terjangkau faktor geografis, rnasyarakat bencana alarnlsosial yang belurn dan kornunitas adat rnendapatkan terpencil pendidikan 2. Mernbangun jaringan 2. Terbukanya akses inforrnasi dan terutarna karena jaringan inforrnasi faktor geografis, kornunikasi rnenyiapkan dan kornunikasi rnengalami tenaga pendidik yang rnenyiapkan tenaga pendidik yang bencana berkualitas alarnlsosial dan berkualitas komunitas adat 3. Menyiapkan sarana dan 3. Tersedianya sarana terpencil prasarana pendidikan dan prasarana yang rnemadai pendidikan yang memadai
T3 _. . .
----
1 2
"C----
6 Terpenuhinya hak atas pendidikan terutarna bagi rnasyarakat yang belurn rnendapatkan pendidikan karena faktor geografis, bencana alarnlsosial dan kornunitas adat terpenciI
7
V
8 V
--
9 V
_. ._ -
T4 ~--,.-.-
10 V
PENANGGUNG JAWAB (INST ANSI! LEMBAGA) 11 Kernendiknas, Kernen PDT, Kernen PU, Kernenhub, Kernensos, Kernen KP, Kernenkorninfo, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
<------ '---------
_._- .
3. Masih ...
,
'd"".\.~
,f:'A~~~-';;"~·t 1ft ?~... ~",,:\.. ~
""'M~ ""'ji-'"~·\l ~~ .
.'''7 ~,Ii:
~'J\:f ~'A"
'''.0 '6 ',"'f7
~~". "'~ 'l~
'A~if
~~. , ':;~
'" t'...".~ -V. ,1
;'fI~"o-~
"I!::.c.,.......
~") P. E,~;' ~_)~: r~EP~jBLU~
__
f'
,\
33 WAKTU NO 1 3
PERMASALAHAN 2 Masih banyaknya warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan
STRATEGI 3 Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
RENCANA AKSI
KELUARAN
4 1. Sosialisasi pentingnya pendidikan
5 1. Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan
2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Berfungsinya secara optimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
HASIL
Tl
T2
T3
T4
6 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
7 V
8 V
9 V
10 V
Pemberian bantuan hukum secara cuma cuma bagi masyara kat miskin
V
V
V
V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
Kemendiknas, Kemenag, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos, Kemenkominfo, Kernen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 1
Terbatasnya Bantuan Hukum secara cuma cuma bagi masyarakat miskin
1, Penyusunan UndangUndang tentang Bantuan Hukum
1. Mempercepat Rancangan U ndangU ndang Bantuan Hukum menjadi U ndang -U ndang
1. Tersedianya UndangU ndang tentang Bantuan Hukum.
Setjen MA, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Pemerintah provinsi dan Kab/Kota 2. Pemberian ...
s
'"
,""''t,~
A.·~;4"'~"'····'I'
~.~*~~-'" -~>c'"""~1 ~4"
~t;1",
~:?; ~-tJ ~dt!f\~/~A'V f;1I;
~"'~\~ v·l"'" 'lII;:.·~~.:'~i <>s~ ,. "
~-'~~~E,S~L'~~~-
L y.
i
:!'..;
34 WAKTU N~ PERMASALAHAN
1
2
STRATEGI
RENCANA AKSI
3 2. Pemberian bantuan hukum cuma cuma bagi masyarakat miskin
4 2. Meningkatkan pelaksanaan program Bantuan HUk"Um secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin
Pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadilan
1 . Mendorong pendekatan penyeJesaian perkara di luar pengadilan
KELUA RAN 5 12. Meningkatn va pelaksanaan program Bantuan Hu mm secara cuma -cuma bagi masyar.akat miskin
HASIL ----------
6
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
V
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII ..... LE:MBAGA)
11
----------
2
Masih adanya penerapan hukum pidana yang k"Urang mencerminkan keadilan
(restorative justice) dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius 2. Menerapkan hukum pidana (criminal justice system) yang mencerminkan keadilan
1. Terlaksana la
Restorative ustice sistem pera ilan
pidana
Penerapan hukum pidana yan~ mencerminkan keadilan.
Kemenkumham, Kepolisian,
Kejaksaan, Setjen MA,ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota I
2. Terlaksana (a hukum pida La
(criminal jus tice system) yan mencermink ill keadilan --
3. Masih ...
~Aft~~d~~~",~,
"""~.lI."""" ~. . ~. ~ t~
~."'~7.~~,I~ ~~:: \~~ "It 11 .....;.~~ ~\1j ~.~~ ~A!~t/·
~.~
.
"<:.."""'~·'V·I··
-""
~"".; ~-~~
•Di'-~·'· ,,< .... ~"","
flEPU8UI'
35
-----------
WAKTU NO I PERMASALAHAN
KELUARAN
RENCANA AKSI
STRATEGI
BASIL
T1
T2
....
T3
T4
....... _
....
2 Masih adanya aparat penegak hukum yang kurang memahami HAM
4
IMasih adanya penanganan perkara pidana yang belum mencerminkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan
3 Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum
Penanganan perkara pidana lebih cepat, sederhana dan biaya ringan
4 1. Penyusunan buku saku HAM bagi aparat penegak hukum
-----
5 Tersusunnya buku saku HAM bagi aparat penegak hukum Terlaksananya sosialisasi HAM kepada aparat
penegak hukum
Tersedianya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu Terlaksananya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu Terlaksananya penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan ---------
1.
2. Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum
2.
· Menyusun SOP
penanganan perkara pidana secara terpadu
L
2 · Mensosialisasikan SOP penanganan perkara pidana secara terpadu
2.
3 · Melaksanakan penanganan perkara pidana secara terpadu
3.
6 Semua aparat penegak hukum memahami
HAM
---------
Terwujudnya penanganan perkara
pidana yang menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ring an serta terpadu
.. _ ' - .
8 V
9 V
10 ........
V
V
V
V
V
7
PENANGGUNG JAWAB (iNSTANSII LEMBAGA) 11 ...... Kemenkumham,
Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota
~
V
Kemenkumham,
Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota
.•••~L ••••
4. Meniogkatkan ...
. ". ."ji
.!M,.~\\'-,~,
~t".?... ""'__""","~~
~t.~ ~4:1f
" '-'\'A,
;'.""
~'J!'"
~~~ ~~II
~41
AAif
~~~, .. ~.4'~-", "t.~\""IU~ ...c..-N.;• ....,,~
PRESiDCi, i~EDU8Ur<'.
i:~
E~d/\
36 WAKTU NO I PERMASALAHAN
STRATEGI 3
RENCANA AKSI 4 4 . Meningkatkan
koordinasi Mahkurnjakpol di tingkat pusat dan Dilkurnjakpol di tingkat daerah
KELUARAN
5 4. Meningkatnya koordinasi Mahkurnjakpol di tingkat pusat dan Dilkurnjakpol di tingkat daerah
BASIL
TI
T2
T3
T4
6
7
8
9
10
1. Meningkatnya pernaharnan rnasyarakat tentang kebebasan beragarna, dan toleransi antar urnat beragarnal kepercayaan lain
V
V
V
V
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA)
11
5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
1
Masih kurangnya pemahaman dan toleransi rnasyarakat tentang kebebasan beragarna, dan beribadat rnenurut agarna dan kepercayaannya
Peningkatan pernaharnan dan toleransi rnasyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat rnenurut agarna dan kepercaya annya
I. Melaksanakan sosialisasi tentang kebebasan beragarna, dan beribadat rnenurut agama dan kepercayaannya.
1. Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya pernaharnan tentang kebebasan beragama, beribadat, dan toleransi antar urnat beragamal kepercayaan lain
Kernenkumllam, Kernenag, Kernenbudpar, Kepolisian, Kejaksaan, Kernendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota
2. Melaksanakan ...
w
. "*:",-..
.',.,~~'''~'''''''''~\'''' ~~~'" "".....-,""~~
~"M
1:<. ""i~
t~;
'.~
~~~ ~;f ~\'.I\A,:J' ~t-'~~
'1i.,1~ '?'
't~ ~v~!';;ijl'..;"
:6',......,',.,
PRESIC I1EPU6UK
if',!
1:;:51
37 WAKTU
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
-----------
2
3
KELUARAN
HASIL
T1
T2 T3
T4
---------------
4 2. Melaksanakan pelatihan resolusi kontlik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik.
5 2. Terlaksananya pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik
3. Meningkatkan Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta focus group discussion (FGD)
3. Meningkatnya peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta focus group discussion (FGD)
6 2. Berkurangnya konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama/ kepercayaan
7
8
9
10
PENANGGUNG
JAWAB (INSTAN SI/
LEMBAGA)
112
6. HAK ...
'"
4AA~d,~\,,,,,
~~;4~ ~'h t~"!'ji:::""''''' A.~;t~~~ ~~l
~
;0<....
~'.~
,'t...
~dl!
~~)"
""~~.
~/:t . ;"
"'''''~ t'~~ 'IC;~;.~,l-'~~
.... ...... ~
pr~ES!~)t::!C_.;
q EPU BLi f~
''''J !.)C)r'~ESliJ.. 38
------------
-----------
WAKTU NO I PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN ----------------
1
2
3
4
BASIL
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
V
----------------
5
6
PENANGGUNG
JA W AB (INSTANSII LEMBAGA) 11
6. HAK ATAS RASA AMAN ------------
1
Masih adanya tindakan kekerasan dalam proses penegakan HUl'cU1U
Pe tlghapusan tindakan ke cerasan dalam pr )ses pe legakan hu rum
1. Sosialisasi UU No,51
1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
L
----------
Berkurangnya tindak Terlaksananya sosialisasi UU No.51 penyiksaan yang dialami masyarakat 1998 ten tang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2. Mendorong ...
~
#4'~""'''' ~A';",?..,::-~~~~
~I~*~~ ~~4 \',,;:"'~\
~II"
~A~
~.~~
~V
"
~ ~~ ~~, ,\,
A~f/
~~'-""
",c"'~';Y"~~ >~--G-u;~:~ =.
r-:--; L~ E~~"3 ~
Er)L;
i ~) t::- r-~< ()~,"ESiA
}:~
39
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
1
2
3
4
5
2. Mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum
2. Menurunnya tingkat kekerasan dalam proses penegakan hukum
3. Meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum
3. Meningkatnya pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum
HASIL
6
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JAWAB (lNST ANSI! LEMBAGA) 11
2. Masih ...
•
.~~;,.•tlM:::::~"" ;:? """-,~ 'h
""'~~~ . ~'$ ~.~~',*"f'~ A' i ~'I\:; ~ft~
•
t II ~ \1-+,1 ~'~,1 6i;( ,t-.~ ,1 Y. o:.":'~.. . It' ""~"'\(' ' "'-:I.,,~~.\j,
Ii E.P ,-,
fe,'
L! ,.
hiE.SIA
40 -------------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
I
2 Masih terjadinya demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyara kat yang menyebab kan terganggunya rasa aman
3 Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
2
RENCANA AKSI
HASIL
KELUARAN
4 1. Meningkatkan pendidikan!sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
5 1. Terlaksananya pendidikan!sosialisasi Hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
2. Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)
2. Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa
3. Terciptanya/terbangun nya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa
----------
6
Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
Tl
T2
T3
T4
7 V
8
9
V
V
10 V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI! LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Kemendagri, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
I
4. Mendorong ...
, ,1JF.jld ::~~~."
.
~~- "';;:-~:.. ",.~
' ' -'*""
•1'<'1
"'~~, "II" j"", l"~
7
~~'I!: A", ,,~.
~d,,~ ,,-t- .:~~\
.,,1" ~~~ '\;,:E:~~:!)f1'~ ;:::t
ESIA
I~
41 -
'--"
NO r"
1
~
PERMASALAHAN r"
2
STRATEGI ,-,
3
RENCANA AKSI
KELUARAN
4 5 4. Mendorong Penye 4. Meningkatnya lesaian sengketa melalui Penyelesaian sengketa mekanisme aIternatif melalui mekanisme berbasis masyarakat alternatif berbasis masyarakat
HASIL
c---
Tl
6
7
Berkurangnya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan
V
,
WAKTU ,-
_T~==;J ~; ~"'--
3
Tingginya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan yang mengakibatkan konflik
Pembenahan sistem administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan
1. Legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan secara menyeluruh dan akurat
1. Meningkatnya tertib
administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan
2. Meningkatkan koordinasi 2. Meningkatnya antar instansi terkait koordinasi antar instansi terkait untuk dalam proses legalisasi memastikan hak atas asset tanah termasuk di tanah termasuk di kawasan hutan kawasan hutan
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan
V
V
V
,--"
PENANGGUNG JA W AB (lNSTANSII LEMBAGA) 11
-,
Kemendagri, BPN, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
3. Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan 7. HAK ...
...
~~~1:">~~\'+,
••!,~~~'" "'......~'" to
f.'A'ji~"~A . ""~'4 ~~; \}~:f_ ~')f7
:!i 1'f ~\"J
,,~...
~.":"
""~~~ .~~-tI' ~"""~ ,''« I>q ~-' ~~;.~,~;p
;"ESII\
42
-----
---
NO
WAKTU -,----
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
2
3
4
5
6
---
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
--
_
LEMBAQ~)
11
-~-
7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN ---
---
---
--~-------
1
Masih belum terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin
Peningkatan pemenuhan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin
Membangun sarana dan prasarana air bersih
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih
Terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin
V
V
V
V
Kemen PU, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2
Masih terbatasnya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat
Pemenuhan hak atas peru mahan bagi masyarakat miskin
Memberikan kemudahan (kredit mudah, murah, dan tanpa agunan) bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan
yang layak dan sehat
Tersedianya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat
Tersedianya akses perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin
V
V
V
V
Kemenpera, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
- - - - _ _._- .....
3. Masih ...
~~M~';;;\'\" ~~"? ~.;.>''"'':......~~ •
•lj("'/ . "";."-,,,Q4 "'.!I~ "~Ii
~.,of" ~J1:1'
~~f ~~..,
"'t~~\
~.,\~J
. t,l?'
.
,!I~)""
~~ "'V;.J .5;.~><~;.;~~".,"< ~
, ",
; f:)
'"
;"-.; r::~; !
j:{EPUiC)L
43 -----
WAKTU -----
NO I PERMASALAHAN 1
3
2
1M asih rendahnya a ses masyarakat 10 leal untuk m !ngelola sumber d ya alam sebagai su mber k hidupannya
4
1Masih rendahnya a ses nelayan dan O
rn :lsyarakat 1ainnya u ltuk rnemanfaatkan su mber daya ikan
STRATEGI
RENCANA AKSI
3
4
Peningkatan akses rnasyarakat Iokal untuk rnengelola surnber daya alam sebagai surnber kehidupannya Peningkatan akses nelayan dan rnasyarakat dalam mernanfaatkan surnber daya ikan secara optimal
Meningkatkan pernberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanarnan rakyat kepada masyarakat lokal
10 Mernbangun fasilitas pernanfaatan surnber daya ikan bagi ne1ayan dan rnasyarakat lainnya
KELUARAN
HASII~
5
6
---
Meningkatnya jurnlah rnasyarakat lokal yang mernperoleh konsesi pengelolaan hutan kernasyarakatan, hutan des a dan hutan tanaman rakyat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hutan desa dan hutan tanarnan rakyat
1. Tersedianya fasilitas pernanfaatan surnber daya ikan bagi ne1ayan dan masyarakat lainnya
Terpenuhinya akses ne1ayan dan masyarakat lainnya untuk rnernanfaatkan surnber daya ikan
T3
T4
8
9
10
V
V
V
V
V
Tl
T2
7 V
V
V
--
---~---
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII LEMBAGA) 11 Kemenhut, Kernen LH, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota -----
---
Kernen KP, Kemendag, Kernenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
---
2. Meningkatkan ...
,
.
4tfPd ~\-~~\
~1,;7::;'?-~ ~h •
;.,*~~~ ~~\>."h i.~;'f7 ~t.~
~'J!.?
~,,~
~:E \..~~~
~~J
.~/~ "'\'~. ,";1' """t". "'l>. __ l'"Ar'_"
~"_~i. ~ if; ~
~4"';§"",~_
::~~S
i L' E: :-,;
REPU PL."',
':"',('':''SI
44 -----------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1
2
3
5
Belum maksimalnya rehabilitasi dan perlindungan so sial bagipenyandang cacat
Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat
KELUARAN
HASIL
4 2. Meningkatkan langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal
5 2. Meningkatnya langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat
3. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat
1. Melakukan pendataan atas jumlah dan jenis penyandang cacat
1. Tersedianya data jumlah dan jenis penyandang cacat
RENCANA AKSI
-------
T1
T2
T3
T4
6
7
8
9
10
Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
V
V
V
V
PENANGGUNG JA W AB (INSTANSII LEMBAGA) 11
Kemensos, Kernen PU, Kemennakertrans, Kemenkes, Kemendiknas, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Meningkatkan ...
"'M~~~,~~ ~~~?,:'!?..,.....~"".~
l"'*~~"""'~'4j
~M ~~; ~"j' ""., IT t~A.7
"'t.'1~
'II
't~~~~,/y ~.;S'.-Y,,~ -<~ ... ;¥, ~". ~~}~ F:~,i
R
E~f:)~.J r.~ L t
L)[: 1'...1
f·J ESI p'.
: f~J L)()
45 --------------
WAKTU NO 1
i
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
2
3
4 2. Meningkatkan kesempatan kcrja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat
5 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat
3. Meningkatkan bantuan jaminan so sial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
3. Meningkatnya bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
4. Meningkatkan akscsibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik
4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang cacat pad a saran a dan prasarana publik
5. Sosialisasi tentang kepedulian terhadap penyandang cacat (disabilitas)
5. Meningkatnya kepedulian masyarakatterhadap penyandang cacat (disabilitas)
- - - - - - - - - -
---------------
HASIL 6
-----------
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
c____
6. Masih ...
~ - "'~'I:"'"
"t:- I \-;.,
,,{,
~~?'Z":;.. ~ r~
!:.I'~;/*~~l~
~ 4:-'11
~~~
~1J
\.~~\ ~,: ~'~"
A~~
i!'1_ ""
~:~;;.1~~ ~ t:,~?
f"-i'.
r"', C) ;-'J f:-S~
f.~ ~)
46 -----------
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1 6
2 Masih tingginya angka pengangguran
3 Penempatan, perluasan, dan pemanfaatan peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri
"
RENCANA AKSI
WAKTU KELUARAN
4 1. Mewujudkan Japangan kerja dan usaha-usaha mandiri
5 1. Terwujudnya lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri
2. Menyempurnakan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenaga kerjaan pusat dan daerah
2. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah
3. Meningkatkan keterampiJan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi caJon tenaga kerja
3. Tersedianya calon tenaga kerja yang terampil
--------
HASIL 6 Menurunnya angka pengangguraI
Tl 7
V
T2
G;I
T4 10 V
PENANGGUNG JA W AB (INST ANSI! LEMBAGA) 11
Kemennakertrans, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkop & UKM, BNP2TKI, Kemenperin, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4. Membuka ...
f:
\f',;Ci()i"JESi
47
----------
-----
---------
WAKTU
NO I PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
V
------
1
2
3
7
Belum optimalnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
4 4 · Membuka kesempatan dan Japangan kerja di daerah-daerah baik di sektor formal maupun infomIaI ------
------
· Meningkatkan fasilitasi dan perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya
2 · Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) cal on TKI
PENANGGUNG
JAW AB (INST ANS II
LEMBAGA)
~~
5 4. Tersedianya Japangan kerja di daerah
6
-----
1. Meningkatnya perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya
---------
-----
Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia
2. Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI
11
---------
Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu, Kemendagri, BNP2TKI, Kepolisian, Pemerintah Provins dan Kab/Kota
--------
3. Meningkatkan ...
•
Et--,,!
f.-:-~Sj
NDOf"..}EE~tjA
48 WAKTU
NO I PERMASALAHAN
STRA rEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
BASIL
----------
2
3
4 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
5 3. Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
4. Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
4. Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
5. Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima
5. Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima
6. Meningkatkan layanan bantu an hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum
6. Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum
----------
---------
6
T1
...
_..... 7
T2 r---: 8
T3
T4
9
10
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA)
11
7. Meningkatkan ...
•
,
IDE.N r..:'"ONES!
49 -----
--------
----
r----~~
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
1
2
3
4 7. Meningkatkan Sosialisasi tentang prosedur bekerja keluar negeri rnaupun pernaharnan ten tang hak dan kewajiban TKI
8. Meningkatkan Penegakan hukurn terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penernpatan, dan perlindungan TKI
KELUARAN
5 7. Meningkatnya pemaharnan rnasyarakat/calon TKI tentang prosedur bekerja keluar negeri rnaupun pernaharnan akan hak dan kewajibannya
------
HASIL
--------
6 ~-
WAKTU ~--
~~
~~--~
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
-------
PENANGGUNG JA W AB (INSTANSII LEM"I3 A9A ) 11
8. Meningkatnya Penegakan hukurn terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penernpatan, dan perlindungan TKI
8. Belurn ...
•
s,/rP :;~\:>-"." .",. """~~'~k
{".;.*...,..~'~ ,.~ :;;~~... --~""'~"A i'"
fM ~i\; t f,;' ~'I\1'::" (
"
'"", :tA~
n"ff
An.At.. 7'
a
~~~~~;."t~~~~,-fy
f:~S'
50 -------
---------
-----
-- ------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1 8
2 Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin
Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin
9
RENCANA AKSI
KELUARAN
4 1. Melakukan pendataan masyarakat miskin
5 I. Tersedianya data masyarakat miskin
2. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas
2. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas
1. Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
I. Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
2. Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
2. Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
HASIL
T1
T2
--------
T3
T4
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII LEMBAGA)
7
8
9
10
11
Terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin
V
V
V
V
Kemenkes, BKKBN Kemensos, BPS, Kemendagri, Pemerintah Provins dan Kab/Kota
Terpenuhinya hak atas pangan yang meliputi kecukupan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin
V
V
V
V
Kementan, Kernen BUMN, Bappenas, Kemendag, Kemenkop & UKM Pemerintah Provins dan Kab/Kota
6
--------
--------
3. Pengembangan ...
"
PRES!DEN REPLJBLt}~::'
;f',~t_>ONESil-.\
51 -------
--------
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1
2
3
KELUARAN
HASIL
4 3. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5 3. Tersusunnya sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri
6
1. Sosialisasi ten tang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA AKSI
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
V
PENANGGUNG JAW AB (INSTANSII LEMBAGA) 11
-----------------
10
Masih tingginya jumlah pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat
Pengendalian pertambahan penduduk
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Kemenkes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatkan ...
"H'tf/i~,:~:'"\"",.
1~~-7?.... ""~'"":~~
'~~"*'""'. . l\',~.4 ~. ~" ~'.I\"
~r'~
'I' A,.
", .'"
~A1
'l;Aff c ,"'h
~,~ I.:"t,~~I. ,
',' ,~ , A,'A~t/ .'
""" \\"', ''''''. 4"'''. ~~'~'¥Jf' ~.>-.y <:P4?;'~,>
E81
HEPUBU
52
------
-----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
1
2
3
4 2. Meningkatkan persediaan alat kontrasepsi bagi rnasyarakat 3. Advokasi Kornunikasi, Inforrnasi, dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi rernaja
KELUARAN
5 2. Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi
HASIL ._.
6
-----
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
PENANGGUNG JA WAB (INSTANSI! LEMBAGA)
----
11
--------
3. Menurunnya perkawinan usia dini
-_.
11
Masih banyak rnasyarakat yang belurn rnernperoleh akses listrik
Peningkatan akses listrik bagi masyarakat
1. Melakukan pernetaan daerah yang belurn rnendapatkan akses listrik
1. Tersusunnya pernetaan daerah yang belurn rnendapatkan pasokan listrik yang cukup
Terpenuhinya akses listrik bagi rnasyarakat
V
...
-~
Kernen ESDM, Kernen BUMN, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
. .- .
2. Meningkatkan ...
,
Iljf!1tf~d".~'~''I"
~~i.~*7..~'" ""'""';.c:,<:' ~"~:';' r,
~l':' ~,,,.,. ~'\"'_
.~.'A
~n'~
~fo,;;"/If,4
~~'1.
~\"l
-," ~.!h.'
.!t~,1.:t
~j~ ,"'"
"'- "'3;;
..
vt~~-:'J1 ~ ,r' , - '
Pr.:tES![:'Ei',
!hj'(')hIES1<\
REPUB
53 --
--
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
1
2
3
4 2, Meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3, Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin
5 2. Terpasangnya jaringan listrik dan meningkatnya daya listrik 3. Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin
HASIL ------
6
--
------
----
~--
WAKTU
----,--------
----
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) ----
11
-----
8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN -------
Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
Penyempurnaan sistem data kependudukan yang akurat dan terkini
--------------
------
1, Melaksanakan tertib administrasi kependudukan 2. Memberikan Kartu Tanda Penduduk gratis kepada penduduk
1. Terlaksanannya tertib administrasi kependudukan 2. Penduduk memperoleh KTP gratis
Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
V
V
V
V
Kemendagri, BPS, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
9. HAK ...
"
.~M::;-\"'I\
.~':-"'?"""~~"'~ '" ~~
~~;;.:,~~ ~'A'" ~~1f
,~,,; ~ ..j
lL"'j("'-'.~\
~ ,n'~ 1,.~6". .N, " t'~l~.", *~q ~~\;;-:f'F
\'
1
.;?
'*.... '"
PRES;OEN REPU8',-' ;)ONESIA
54 ------------
-
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
5
T1
T2
6
7
8
Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender
V
V
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII LEMBAGA)
T3
T4
9
10
11
V
V
Kernen PP & PA, Kemenkumham, Kernendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
--------
1
2
3
-------
-
4
---------------
9. HAK PEREMPUAN 1
Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender
1. Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender 2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukurn agar lebih responsif gender
1.Penyusunan Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)
1. Tersusunnya Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)
2 Melakukan sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan penyelenggara negara
2. Meningkatnya pemaharnan rnasyarakat dan penyelenggara negara tentang keadilan dan kesetaraan gender
3. Meningkatkan kesetaraan 3. Meningkatkan perencanaan dan dan keadilan gender penganggaran yang melalui perencanaan dan responsif gender baik penganggaran yang di tingkat pusat responsif gender maupun daerah
----'--------
4. Melaksanakan ...
ILlEN f)ONESlt"
f'{EF1,~:
i
55
'"~~~
-----
~~
------
-----
-----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
KELUARAN
RENCANA AKSI
HASIL
I
2
3
4
~-~
5
T1
T2
T3
T4
8
9
10
---
~-~
6
7
PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSI I
LEMBAGA)
11
------
~-~
4. Melaksanakan pelatihan 4. Meningkatnya pemahaman aparat dan sosialisasi penegak hukum mengenai kesetaraan terhadap kesetaraan dan keadilan gender bagi aparat penegak dan keadilan gender hukum 5. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender
5. Adanya rekomendasi mencabut/merevisi peraturan perundang undangan yang masih bias gender
------
2. Masih ...
p;:::
DONES!A
56 ----
_r~"
I-~~-~
WAKTU NO -~
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
Tl
T2
7 V
8 V
T3
T4
--
~-
I 2
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11 Kernenkurnharn, Kernen PP & PA, Kernen PAN & RB, Kernendagri, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
2 Masih terbatasnya keterwakilan perernpuan dalarn jabatan publik
3 Peningkatan keterwakilan perernpuan dalarn jabatan publik
4 1. Meningkatkan kapasitas perernpuan rnelalui peningkatan akses terhadap pendidikan
5 1. Meningkatnya kapasitas perernpuan rnelalui peningkatan akses terhadap pendidikan
6 Meningkatnya keterwakilan perernpuan dalarn jabatan publik
9 10 I-- V V ~-~
2. Meningkatnya 2. Meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutarnaan pengarusutarnaan gender gender dalarn jabatan dalarn jabatan publik publik 3. Optirnalisasi kebijakan yang rnernberikan kesernpatan bagi perernpuan dalarn jabatan publik
3. Terpenuhinya kesernpatan bagi perernpuan untuk rnenduduki jabatan publik -~~
3. Masih ...
!::~ t',j f",:
i-"'.1Er:~!
57
-~~
~~-~
c--~~
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
~-
1 3
2 Masih belurn optirnalnya akses perernpuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB
I
I
3 Peningkatan akses perernpuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB
KELUARAN
RENCANA AKSI
HASIL
Tl
T2
T3
6
7
Terpenuhinya akses perernpuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB
V
8 V
9 V
T4
----
4 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perernpuan dan pelayanan KB
5 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi perernpuan dan pelayanan KB
2. Sosialisasi tentang hak perernpuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB
2. Meningkatnya pemaharnan rnasyarakat tentang hak perernpuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB
10 ~-~
V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11 Kernenkes, Kernen PP & PA, Kernenag, Kernenkumharn, BKKBN, Kernendagri, Kernenkorninfo, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
I
-
~~~~~
L~~~
~~~
4. Masih ...
•
~~-1
~-~ r\ ,::.5 i f) [" 8 L 'k \'\,j ~)C-, :"~.: C~~;
"\
58 WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGJ
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
Tl
T2
T3
6 Berkurangnya korbankekerasan dalarn rurnah tangga terutarna perernpuan dan anak
7 V
8 V
9 V
Berkurangnya ekspioitasi dan perdagangan orang, terutarna perernpuan dan anak.
V
V
V
------------
1 4
5
2 Masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terutarna perernpuan dan anak
Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutarna perernpuan dan anak
3 4 Peningkatan 1. Sosialisasi tentang upaya Penghapusan KDRT pencegahan kepada aparatur dan KDRT dan masyarakat pelayanan serta perlindungan korban terutarna 2. Peningkatan pe]ayanan terhadap terpadu dan advokasi perernpuan dan bagi korban kekerasan anak dalarn rurnah tangga
Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO
5 1. Meningkatnya pernaharnan aparatur dan rnasyarakat tentang Penghapusan KDRT -----------
T4 -10 V
2. Meningkatnya
pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalarn rurnah tangga 1. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO
V
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSll LEMBAGA) 11 Kernenkumham, Kernen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Sekretariat Kornnas Anti Kekerasan terhadap Perernpuan, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
Kernen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA Kernenlu, Kernensos, Kernenkumharn,
..........
2. Pernerintah .-
,
.
E.:3 f C) E !"\! ~:
L! :'<,
i I"J [)()f< ES ~ 1\
59 ------
-~
~-~
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1
2
3
RENCANA AKSI
HASIL
KELUARAN
4 2. Pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang
5 2. Tersusunnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai program, kegiatan, serta teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang
3. Pemerintah daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah
3. Terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah
----
6
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
~-~
~---
~~-
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11 Kemendagri, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
---~
----
4. Me1aksanakan ...
•
~:~!~;
.,:'.
60 WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
KELUARAN
RENCANA AKSI
HASIL
TI
T2
T3
T4
7
8
9
10
---
1
2
3
4 4. Melaksanakan aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak
5 4. Terlaksananya aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak
5. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO
5. Meningkatnya penindakan terhadap pelaku TPPO
6. Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan saksi danlatau korban TPPO
6. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk perlindungan saksi danlatau korban TPPO
6
PENANGGUNG
JAWAB (INSTAN SII
LEMBAGA)
11
--
~------------
10. HAK ...
•
d~~~" t,
~tfl1·"fi.>~ ~ ~~t,
~ ':::'~~
.
":;,,, -.~.
ll,'1*"""",
J,f';;7
, ..,
'!,~,
~ ~.
f;',A'"
" \~~
tiA'"
~.' Ii ~ ';lIfl ',", , l,~'1 n~ . ,.n.,;?, ":.! ;.'~;., -..
'I:!,,~"'Clf -<-,a.;,. :." ~~
DHESiD PEPUP
"';,.:ES't';
61 --
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
3
4
5
-
-
HASIL
~,
1
2
6
W A.KTU
•.~.·[T~
T3
T4 -
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII T.F.MRA(-l",_)_
9
10
11
V
V
Kernenkumharn,
Kernen PP&PA,
Kernensos,
Kepolisian,
Kejaksaan,
Setjen MA,
KPAI,
Pernerintah Provinsi
dan Kab/Kota
----
10. HAKANAK -
I
Penanganan anak yang berhadapan dengan hukurn (ABH) belurn berorientasi pada kepentingan terbaik
bagianak
Peningkatan perlindungan, dan pernenuhan hak ABH
1. Tersusunnya Undang 1. Terlindunginya 1. Revisi Undang-undang undang ten tang ABH dalarn tentang Pengadilan Anak yang berperspektif Pengadilan Anak yang proses peradilan pidana HAM dengan berbasis HAM dengan rnengutarnakan
pendekatan restorative kepentingan terbaik
justice bagianak 2. Meningkatnya pernaharnan, kepekaan, dan kernarnpuan aparat penegak hukurn dalarn penanganan ABH
2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukurn yang be:;perspektif HAM anak untuk rnenangani ABH
-~
---
--~-
..
-.-~-
....
-.-~-
..
-.-~
2. Penanganan ABH dengan pendekatan
VIV
restorative justice
-~-
- -'
3. Partisipasi ...
., 4
OR
62
--_.
---
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
I
2
3
2
Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan
anak cacat
RENCANA AKSI 4 3. Partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan restorative justice yang berbasis masyarakat
KELUARAN
5 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan restorative justice yang berbasis masyarakat
1-----
HASIL -
----~~~,
WAKTU - - T4 T2 T3
-~--
T1 --
6
7
Anak miskin dan anak cacat mendapat
pelayanan kesehatan
yang optimal
V
8
9
10
V
V
V
PENANGGUNG WAll (INSTANSII LEMBAGA) 11
'--
I
1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat 2.
Melakukan pendataan terhadap anak miskin dan anak cacat
1. Tersedianya data anak miskin dan anak cacat
Program pelayanan kesehatan dasar bagi anak miskin dan anak cacat (JAMKESMAS)
2. Meningkatnya jumlah anak miskin dan anak cacat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar (JAMKESMAS)
menkes,
mensos,
AI, Kernen PP &
, Pemerintah
ovinsi dan
b/Kota
3. Peningkatan kualitas gizi 3. Meningkatnya kualitas gizi anak miskin dan anak miskin dan anak anak cacat cacat ---
'----
-
--
4. Peningkatan ...
~~~tf,~""
.
.~'" 11"_~.
~t,,"
(II
~ h I"~f;,,
\t~t> '<:.~,"'W .o.-M~~'it
PRES! (-:.PU8L1h, ,
t:Si/..t,
63 ...
----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
1
2
3
RENCANA AKSI
KELUARAN
4 4, Peningkatan pemberian imunisasi dasar bagi balita
5 4. Meningkatnya imunisasi dasar balita
1. Melakukan pendataan terhadap jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarj inalkan
1. Tersedianya data jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarj inalkan
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan
2. Meningkatnya layanan kesehatan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan
-----
HASIL
6
.-
....
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA)
11
-----
3
Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan
Peningkatan penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan
Meningkatnya pemenuhan hak -hak anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarj inalkan
..
__
..
Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kernen PP & PA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
-----
3. Melakukan .,.
::(t::_
pp BL
E~~3
E·.>J
)()
~~:.::S!
64
----
f-----
NO
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
4 3. Melakukan M eningkatkan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan
5 3. Meningkatnya keterampilan bakat dan rninat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan
6
1. Melakukan pendataan anak korban NAPZA
1. Tersedianya data anak korban NAPZA
2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya N APZA
3. Penyusunan program rehabilitasi anak korban NAPZA
3. Tersedianya program rehabilitasi dalarn penanganan anak korban NAPZA
STRATEGI
WAKTU
---
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
V
V
V
V
------
1
4
2
Belum memadainya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
3
Peningkatan koordinasi K/L dalarn penanganan NAPZA
Anak korban NAPZA rnendapatkan penanganan secara terpadu
---
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
Kernenkurnharn, Kernensos, Kernenkes Kemenag, Kemenpora, Kernen PP & PA, Kepolisian, BNN, KPAI, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
------
--
5. Perlindungan ...
CJ;1 r~ E-~~)
LJ 8 ~...
f:..
65
WAKTU
~~..
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
T2
T1
T3 ----
1 5
2 Perlindungan anak dalarn situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) bel urn rnemadai
3 Penanganan perlindungan anak situasi darurat yang rnernadai
4 1. Penyusunan kebijakan teknis secara terpadu penanganan anak dalarn situasi darurat
5 1. Tersusunnya kebijakan teknis secara terpadu dalarn penanganan anak situasi darurat
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat
3. Melakukan pendataan anak situasi darurat
3. Tersedianya data anak situasi darurat
6 Terpenuhinya hak anak dalarn situasi darurat secara terpadu
7 _. V .
, 8 .
V
9 V
T4 f--
10 V
._ . . . ' - - . - .
PENANGGUNGl JAWAB (INSTANSII I LElv1BAGA) 11 Kernensos, Kernendiknas, Kernen PP & PA, Kernenpora, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPAI, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
. . . . _. . .~~.
4. Meningkatkan ...
~
f"
iE~SIA
REPUBL
66 --------
----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
1
2
3
4
KELUARAN
HASIL
5
6
-----
4. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat
4. Terlaksananya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat
5. Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat
5. Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi daruat
6. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat
6. Terlaksananya perlindungan anak dalam situasi darurat
T1
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JA WAB (INSTANSII LEMBAGA) 11
--------
F. PELAYANAN ...
nEP1JE~L!'~
t\~
67 F. PELAYANAN KOMUNlKASI MASYARAKAT -
'------
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
T1
WAKTU
--
T2
T3
T4
9
10 V
~-
1
2 Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
3 Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
4 1. Menyusun Standard Operating Prosedur (SOP) untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
5 1. Tersusunnya Standard Operating Prosedur (SOP) untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
2. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang beluml tidak diadukan
2. Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang beluml tidak diadukan
6 Meningkatnya penanganan Komunikasi Masyarakat
7 V
8 V
V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII LEMJ:JAGA) ---
11
Kemenkumham, Kemendagri, ORI, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
3. Mengkoordinasikan ...
•
F"K~.S
rlEP
68
WAKTU NO I PERMASALAHAN 1 I
~
2
RENCANA AKSI
STRATEGI 3
I
KELUARAN
4 ........- - l 3. Mengkoordinasikan penanganan Komunikasi Masyarakat
4. Melakukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
5
-----------
HASIL 6
-----------
Tl
T2
T3
T4
7
8
9
10
PENANGGUNG JA WAB (INSTANSII TPMRA
11
· Terlaksananya koordinasi penanganan Komunikasi
Masyarakat
I 4 · Terlaksananya Pelayanan Komunikasi
Masyarakat
I 5·
Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi
Masyarakat
G. PEMANTAUAN ...
I'
r->~lES!t)
~'J
DONES!A
J-~EPUB
69 G. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ---
--
WAKTU NO
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
STRATEGI
KELUARAN
HASIL
Tl
1
2
Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini
4
3 Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM
L
Persiapan penyusunan pedoman: a. Penyusunan indikator implementasi RANHAMdan HAM b. Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAMdan HAM
5
1. Terbentuknya: a. Indikator implementasi RANHAMdan HAM
T2
T3
T4
--f-----
---
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII LEMBAGA) -----' ---
6
7
8
9
10
11
Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAMyang akurat dan terkini serta mudah diakses
V
V
V
V
Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo, BPS, Kementerianl Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
b. Konsep dan definisi data dan inplementasi RANHAMdan HAM
-
2. Menyusun ...
'f
.,
p
:",jESL~
70 ---
- --
---
---
----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGY
RENCANA AKSI
KELUARAN
HASIL
Tl
T2
T3
T4
~
~
10
--.
I
3
2
4
5
2. Menyusun pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RAN HAM
2. Tersedianya pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM
3. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehesif tentang implementasi HAM dan RANHAM
3> Dipahaminya pedoman pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan yang komprehensif tentang impiementasi HAM danRANHAM
6
>,
I ENANGGUNG JA WAB (INSTANSII T.RMRArTA) 11
------
------
------
'-----
- ---
4. Melakukan ...
•
~
R
71 ----
------
----
r---~~
NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
1
2
3
4
5
HASIL 6
~~~
Tl
7
---
4. Melakukan pengumpulan data administratif (data sekunder) dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei
4. Tersedianya Data hasil pengumpulan data administrasi dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei
5. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM
5. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM
6. Menyiapkan Informasi HAM berbasis peta Indonesia
6. Tersedianya Informasi HAM berbasis peta Indonesia
WAKTU
-~~
T2
T3
8
9
PENANGGUNG
JAWAB (INSTAN SIt
T4
LEMBAGA)
11 10
~-~
~
~
~~-
7. Melakukan ...
•
..
P~~ES:DE~~ f"-1I ....,
..... ~ r.
c.;. ~'!';
72 ------
----
WAKTU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
RENCANA AKSI
KELUARAN
BASIL
Tl
---
T2
T3
T4
8
9
10
-----
1
2
3
4
5
6 ---
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM
7. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang komprehensif ten tang implementasi RANHAM
8. Menyampaikan laporan implementasi RANHAM kepada Panitia RANHAM
8. Tersedianya laporan implementasi RANHAM
7
PENANGGUNG JAWAB (INST ANSI! LEMBAGA) 11
----
--
-----
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
-- Bistok Simbolon
..
PRESIDEN REPUBLIK iNDONESIA
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TANGGAL
SUSUNAN KEANGGOT AAN P ANITIA NASIONAL
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2011-2014
Penasehat
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3. Menteri
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
Ketua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Wakil Ketua I
Menteri Dalam Negeri
Wakil Ketua II
Menteri Luar Negeri
Wakil Ketua III
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi
Sekretaris/merangkap
Direktur lenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian
anggota
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Anggota: ...
....· .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
Anggota
1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Sekretaris
Kementerian
Koordinator
Bidang
Kooordinator
Bidang
Perekonomian; 3. Sekretaris
Kementerian
Kesejahteraan Rakyat; 4. Sekretaris Mahkamah Agung; 5. Kepala Staf Umum Tentara Nasional IndonesiaMarkas Besar Tentara Nasional Indonesia; 6. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI; 7. Wakil laksa Agung; 8. Sekretaris lenderal Kementerian Dalam Negeri; 9. Direktur lenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; 10. Sekretaris lenderal Kementerian Pertahanan; 11. Sekretaris 1enderal Kementerian H ukum dan Hak Asasi Manusia; 12. Sekretaris lenderal Kementerian Keuangan; 13. Sekretaris lenderal
Kementerian
Energi
dan
Sumber Daya Mineral; 14. Sekretaris 1enderal Kementerian Perindustrian; 15. Sekretaris lenderal Kementerian Perdagangan; 16. Sekretaris lenderal Kementerian Pertanian; 17. Sekretaris lenderal Kementerian Kehutanan; 18. Sekretaris lenderal Kementerian Perhubungan;
19. Sekretaris lenderal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
19. Sekretaris lenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 20. Sekretaris lenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 21. Sekretaris lenderal
Kementerian
Pekerjaan
Umum; 22. Sekretaris lenderal Kementerian Kesehatan; 23. Sekretaris 1enderal
Kementerian
Pendidikan
Nasional: 24. Sekretaris lenderal Kementerian Sosial; 25. Sekretaris lenderal Kementerian Agama; 26. Sekretaris 1enderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 27. Sekretaris lenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi; 28. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM; 29. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; 30. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 31. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 32. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangu nan Nasional; 34. Sekretaris Kementerian BUMN; 35. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 36. Sekretaris ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
36. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; 37. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional; 38. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana N asional; 39. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik; 40. Sekretaris Utama
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi; 41. Sekretaris U tam a Badan Koordinasi Penanaman Modal; 42. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 43. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 44. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 45. Ombudsman Republik Indonesia; 46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 47. Komisi Nasional
Anti
Kekerasan
Terhadap
Perempuan; 48. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. DR. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
