RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TANGGAL 11 APRIL 2011

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014

I.

Mukadimah 1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. 2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (living document) yang di dalam pelaksanannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing. 3. RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel. 4. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani. 5. RANHAM …


-

2

-

5. RANHAM juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama internasional dibidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar

bangsa,

serta hukum internasional dengan memperhatikan

kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

6. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik ditingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi.

7. Sejalan …


-

3

-

7. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur

dan

Bupati/Walikota

sebagai

Penanggungjawab

pelaksanaan

RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas,

mendorong kearah

masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM. Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan (need assessment), pengarusutamaan HAM (human rights mainstreaming), penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (legislation process), Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik, dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (vulnerable groups).

II. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014 1. Program Utama RANHAM Tahun 2011-2014 terdiri dari 7 (tujuh) program utama, yaitu : 1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; 2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; 3) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 4) Pendidikan HAM;

5) Penerapan ...


-

4

-

5) Penerapan norma dan standar HAM; 6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 ini, kepanitiaan RANHAM Tahun 2004-2009 perlu diperbaharui. Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansi masing-masing dan sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka penanganan masalah HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kemiskinan, Pokja tentang harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda, Pokja tentang penanganan masalah anak dan lain-lain. Untuk itu, Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dan Pokja perlu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM.

3. Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional Program pengesahan instrumen HAM internasional yang menjadi program RANHAM Tahun 2011-2014 sebanyak 12 (dua belas) instrumen, meliputi 1) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia; 2) Konvensi Perlindungan Hakhak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; 3) Protokol Opsional Konvensi

Hak …


-

5

-

Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak; 4) Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita; 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata; 6) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; 7) Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan; 8) Statuta Roma; 9) Konvensi Status Pengungsi; 10) Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi; 11) pengesahan Konvensi Hak Penyandang Cacat; dan 12) Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.

4. Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Harmonisasi peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) perlu didahului dengan pembentukan pedoman parameter HAM sebagai perangkat pengharmonisasian

untuk

memastikan

bahwa

suatu

produk

peraturan

perundang-undangan telah disusun berdasarkan nilai-nilai HAM. Diperlukan pula

kesepakatan

mekanisme

harmonisasi,

serta

peran

pimpinan

kementerian/lembaga, Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sebagai komitmen regulator. Selain itu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan belum berperspektif HAM sehingga perlu dilakukan evaluasi.

5. Pendidikan HAM Usaha meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan HAM, kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, pendidik dan tenaga kependidikan serta tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama akan terus dilakukan melalui pelatihan

dan …


-

6

-

dan diseminasi. Pelatihan untuk pelatih (TOT) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, pengetahuan

HAM,

untuk

mempercepat

sedangkan

peningkatan

diseminasi

HAM

pemahaman bertujuan

dan untuk

penyebarluasan nilai-nilai HAM.

6. Penerapan Norma dan Standar HAM Kewajiban Pemerintah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dijabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan setiap kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut didasarkan pada 10 (sepuluh) kelompok hak yaitu : (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; (9) hak perempuan; dan (10) hak anak. Untuk ke depan prioritas program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah disusun dalam matriks Lampiran I Angka III Peraturan Presiden ini. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing.

7. Pelayanan …


-

7

-

7. Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat

baik

yang

dikomunikasikan

maupun

yang

tidak/belum

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Langkah-langkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan oleh seluruh Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Standar Prosedur Operational (SOP) yang meliputi analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya dugaan pelanggaraan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Khusus terhadap permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan identifikasi masalah oleh seluruh Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota guna diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapatkan perhatian/komitmen dari pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota sebagai dorongan untuk mengurangi permasalahan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar, rencana, dan

norma …


-

8

-

norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyampaian informasi pelaksanaan program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam upaya untuk melakukan ketiga hal tersebut di atas diperlukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM untuk memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM di seluruh Indonesia. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM yang mencakup: (1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; (2) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; (3) Harmonisasi Rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; (4) Pendidikan HAM; (5) Penerapan norma dan standar HAM; dan (6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. Bistok Simbolon


-

9

-

III. KEGIATAN RANHAM INDONESIA TAHUN 2011 – 2014 A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI RANHAM WAKTU T1

T2

T3

T4

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA)

6

7

8

9

10

11

Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014

Terbentuknya Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014

V

-

-

-

Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM

Terlaksananya Program RANHAM 2011-2014 secara optimal

V

V

V

V

Panitia RANHAM Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

PEMBENTUKAN PANITIA RANHAM 1

Belum terbentuknya Panitia RANHAM 2011-2014

Pembentukan Panitia RANHAM 20112014

Membentuk dan mengukuhkan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2011-2014

2

Belum optimalnya pelaksanaan RANHAM 20042009

Peningkatan 1. Melaksanakan Rapat koordinasi Panitia Koordinasi Panitia RANHAM RANHAM Nasional, Nasional, Provinsi Provinsi dan dan Kabupaten/ Kabupaten/Kota paling Kota sedikit 6 (enam) bulan sekali

2. Membentuk …


-

10

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

4

5 2. Penetapan Pokja di setiap Kementerian/ setiap Kementerian/ Lembaga, dan di setiap Lembaga, dan di Satuan Kerja Perangkat setiap Satuan Kerja Daerah (SKPD) di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan (SKPD) di Pemerintah Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota

T1

T2

T3

T4


6

7

8

9

10

11

Meningkatnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM

V

V

V

V

HASIL

2. Membentuk Pokja di

PENGUATAN PANITIA RANHAM 1

Masih lemahnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM

Peningkatan pemahaman Program RANHAM

1. Sosialisasi/ Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM

2. Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM

1. Terselenggaranya Sosialisasi/ Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM 2. Terselenggaranya Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM

Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

B. PERSIAPAN …


B.

11

-

PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 1

2 Belum efektifnya persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal

3 Peningkatan efektifitas persiapan pengesahan instrumen internasional HAM karena faktor internal dan eksternal

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 1. Membentuk mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM

5 1. Terbentuknya mekanisme persiapan pengesahan instrumen internasional HAM

6 Tersusunnya naskah akademik dan RUU instrumen internasional HAM yang akan disahkan meliputi : 1. Konvensi Penyandang Cacat

2. Membentuk Pokja Tetap persiapan pengesahan instrumen internasional HAM

2. Terbentuknya Pokja Tetap Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM

2. Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ T4 LEMBAGA) 10 11

T1

T2

T3

7

8

9

V

-

-

-

-

-

V

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemen PU Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan

3. Menyusun … Membentuk …


-

12

WAKTU T1

T2

T3

T4


6

7

8

9

10

11

3. Tersusunnya Naskah Akademik dan RUU persiapan pengesahan instrumen HAM internasional

3. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional

-

-

V

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan, Kemensos, MABES TNI

4. Tersosialisasinya instrumen HAM internasional yang akan disahkan

4. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemennakertrans

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemen dagri, BNP2TKI

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

3. Menyusun Naskah Akademik dan RUU oleh Pokja Persiapan Pengesahan Instrumen Internasional HAM

4. Sosialisasi muatan instrumen Internasional HAM yang akan disahkan

5. Konvensi perlindungan hakhak Pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya

6. Protokol … Membentuk …


-

13

WAKTU T1

T2

T3

T4


6

7

8

9

10

11

6. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak

V

-

-

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemdiknas, Kemensos

7. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

-

V

-

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemen PP & PA

8. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata

V

-

-

-

Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kepolisian, Kejaksaan , Kemen PP & PA, Kemensos

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

9. Konvensi …


-

14

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4

5

HASIL

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos

T1

T2

T3

T4

6 9. Konvensi Status Pengungsi

7 -

8 -

9 -

10 V

10. Protokol Opsional Tahun1967 Konvensi Status Pengungsi

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos

11. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 12. Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa

-

-

-

V

-

-

-

V

Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, MABES TNI, Kepolisian C. HARMONISASI …


-

15

-

C. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 1

2 Masih adanya peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM

3 Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundangundangan berperspektif HAM

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 1. Menyiapkan parameter HAM untuk harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan

5 1. Tersusunnya parameter HAM untuk harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan

2. Membentuk Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan

2. Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif

6 1. Terlaksananya harmonisasi rancangan peraturan perundangundangan dan evaluasi peraturan perundangundangan berperspektif HAM 2. Rekomendasi adanya peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan …


-

16

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Melaksanakan sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan

5 3. Terlaksananya sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan

6

4. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan

4. Rancangan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

5. Melaksanakan evaluasi peraturan perundangundangan yang belum berperspektif HAM

5. Tersusunnya informasi peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 12

2. Masih …


-

17

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1

2

2

Masih adanya peraturan perundangundangan yang tumpang tindih

STRATEGI 3 Penyelarasan peraturan perundangundangan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Menginventarisasi 1. Terinventarisasinya peraturan perundangperaturan perundangundangan yang undangan yang tumpang tindih tumpang tindih 2. Melakukan pengkajian 2. Tersusunnya hasil dan penelitian terhadap kajian dan penelitian peraturan perundangterhadap peraturan undangan yang tumpang perundang-undangan tindih yang tumpang tindih 3. Menyusun dan 3. Tersusunnya menyelaraskan peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan yang serasi dan selaras 4. Meningkatkan 4. Meningkatnya koordinasi Pantia koordinasi Panitia RANHAM dengan Law RANHAM dengan Centre Kemenkumham Law Centre Kemenkumham

HASIL 6 Peraturan perundangundangan yang serasi dan selaras

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemen LH, Kemen ESDM, Kemenhut, Kemendagri, Kemen KP, Kementan, Kemen PU, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

D. PENDIDIKAN …


-

18

-

D. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA WAKTU NO 1 1

PERMASALAHAN 2 Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HAM

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

3 Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

4 1. Menyusun modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

5 1. Tersusunnya modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

2. Melaksanakan diseminasi dan pelatihan HAM berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

2. Terlaksananya diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

HASIL 6 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendiknas, LAN, Kemenag, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendagri, KOMNAS HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melaksanakan …


-

19

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Melaksanakan pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/ penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

5 3. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

2

Masih terbatasnya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan ajar serta penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan

2. Menganekaragamkan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

2. Meningkatnya penganekaragaman penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Terpenuhinya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan

V

V

V

V


3. Belum …


-

20

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 3

2 Belum semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM

3 Penguatan materi HAM pada kurikulum pendidikan kepemimpinan teknis, dan fungsional

4

Belum optimalnya peran media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM

Peningkatan peran lembaga/ instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan HAM

RENCANA AKSI 4 1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional

2. Melaksanakan pendidikan HAM bagi Widyaiswara Melakukan pembudayaan HAM melalui peran lembaga/instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional

KELUARAN

HASIL

5 1. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2. Terlaksananya pendidikan HAM bagi Widyaiswara Terlaksananya pembudayaan HAM melalui peran lembaga/ instansi, media cetak, elektronik dan seni tradisional

T1

T2

T3

T4

6 Semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, dan fungsional memuat materi HAM

7 V

8 V

9 V

10 V

Meningkatnya peran lembaga/instansi, media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilainilai HAM

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendiknas, LAN, Kemenkumham, Kemenag, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenbudpar, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota E. PENERAPAN …


E.

21

-

PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran

V

V

V

V


1. HAK UNTUK HIDUP 1

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan

Peningkatan 1. Meningkatkan pemberian 1. Meningkatnya taraf hidup ibu gizi tambahan bagi ibu pemberian gizi hamil hamil dari keluarga tambahan bagi ibu miskin hamil dari keluarga miskin

Kemenkes, Kemensos, Kemen PP & PA, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan pelayanan 2. Meningkatnya kesehatan kepada ibu pelayanan kesehatan hamil, pada saat dan kepada ibu hamil, setelah melahirkan di pada saat dan setelah Puskesmas, Puskesmas melahirkan di Pembantu, maupun Puskesmas, Rumah Sakit oleh tenagaPuskesmas Pembantu, tenaga yang profesional maupun Rumah Sakit dan didukung sarana dan prasarana yang memadai 3. Meningkatkan …


-

22

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 3. Meningkatkan target 3. Meningkatnya program vaksinasi tanpa program vaksinasi dipungut biaya bagi bayi gratis bagi bayi dari dan keluarga miskin keluarga miskin 4. Memberikan bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin

4. Terlaksananya bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin

5. Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat

5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

6. Sosialisasi tentang penanganan perinatal

6. Meningkatnya pengetahuan tentang penanganan perinatal

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. Meningkatkan akses dan 7. Meningkatnya kualitas pelayanan KB kesertaan KB bagi yang berkualitas (sesuai keluarga miskin dengan SOP) 2. Terbatasnya …


-

23

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 2

2 Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibatkan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan.

3 Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya rehabilitasi dan rehabilitasi dan perlindungan sosial perlindungan sosial korban Napza termasuk korban Napza narapidana dan tahanan termasuk narapidana dan tahanan 2. Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan

HASIL 6 Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatnya layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan

3. Menurunnya …


-

24

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

3

Menurunnya kualitas lingkungan yang mengancam perikehidupan dan makhluk hidup

Peningkatan 1. Bakti sosial dan gerakan upaya masyarakat sadar perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal

3. Menyusun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup

1. Terlaksananya bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Terlaksanannya pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenhut, Kemen LH, Kemendagri, Kemen ESDM, Kementan, Kemen BUMN, Kemen KP, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Tersusunnya panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup

4. Melanjutkan …


-

25

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 4. Melanjutkan pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan

5 4. Terlaksananya pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan

6

5. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat

5. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


4. Masih ...


-

26

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

4

Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

3 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

4 1. Menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih

5 1. Terinventarisasinya dan tersusunnya hasil kajian peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tumpang tindih

6 Meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga masyarakat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat

2. Melaksanakan pengawasan dan meningkatkan peran posko pengaduan lingkungan hidup dan sumber daya alam

2. Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemen LH Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Memberikan …


-

27

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

3. Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam

3. Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam

4. Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam

4. Terlaksananya tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


5. Masih …


-

28

WAKTU

NO 1 5

PERMASALAHAN 2 Masih belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

3 Peningkatan fasilitas umum yang menunjang terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat

4 Membangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum

5 Tersedianya fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum

1. Adanya data gelandangan, pengemis, dan orang miskin yang tidak mempunyai KTP

T1

T2

T3

T4

6 Terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat

7 V

8 V

9 V

10 V

Tepenuhinya hak bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin memperoleh surat/akta nikah dan akta kelahiran

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemen LH Kemen PU, Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 1

Masih adanya kendala untuk melangsungkan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin

Kemudahan melangsungkan perkawinan yang sah, memperoleh surat nikah dan akta kelahiran bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin secara gratis

1. Melakukan pendataan gelandangan, pengemis dan orang miskin

Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Memberikan KTP gratis 2. Gelandangan, pada gelandangan, pengemis, dan orang pengemis, dan orang miskin mendapatkan miskin kemudahan memperoleh KTP gratis 3. Melaksanakan …


-

29

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI 4 3. Melaksanakan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis

4. Pemberian surat/akta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin

5. Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin

KELUARAN 5 3. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis 4. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis 5. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


2. Masih …


-

30

WAKTU

NO 1 2

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

2 3 4 5 Masih banyaknya 1. Peningkatan 1. Sosialisasi tentang 1. Meningkatnya perkawinan yang pemahaman perkawinan berdasarkan pemahaman tentang belum dicatatkan tentang syarat Peraturan Perundangperkawinan pada kantor perkawinan undangan berdasarkan pencatatan dan pentingPeraturan Perundangperkawinan yang nya pencatatundangan mengakibatkan isteri an perkawinan dan anaknya tidak 2. Peningkatan 2. Pelaksanaan pencatatan 2. Terlaksananya mendapatkan perlindungan perkawinan bagi yang pencatatan setiap perlindungan hukum hukum bagi perkawinannya belum perkawinan isteri dan anak dicatatkan

HASIL 6 Terpenuhinya pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenag, Kemendagri Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN & RB, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Perubahan terhadap 3. Tersusunnya Undang-Undang Nomor Rancangan Undang1 Tahun 1974 tentang undang tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. HAK …


-

31

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Terpenuhinya pendidikan dasar bagi warga masyarakat termasuk anak usia sekolah tanpa dipungut biaya

V

V

V

V


3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI 1

Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar

Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar

1. Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar

1. Tersedianya data warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan

Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemensos, Kemen PDT, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Mendorong Pemda untuk 3. Tersusun dan membuat dan terlaksananya melaksanakan kebijakan kebijakan Pemda pendidikan dasar tanpa tentang pendidikan dipungut biaya dasar tanpa dipungut biaya 2. Masih …


-

32

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1 2

2 Masih banyaknya warga masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan terutama karena faktor geografis (pesisir dan pulaupulau kecil dan/atau terluar), dan/atau mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

3 4 5 Membuka akses 1. Membangun prasarana 1. Terbukanya akses transportasi, dan menyediakan sarana pendidikan bagi komunikasi, dan transportasi di wilayahwarga masyarakat informasi bagi wilayah yang sulit terutama karena warga terjangkau faktor geografis, masyarakat bencana alam/sosial yang belum dan komunitas adat mendapatkan terpencil pendidikan 2. Membangun jaringan 2. Terbukanya akses terutama karena informasi dan jaringan informasi faktor geografis, komunikasi menyiapkan dan komunikasi mengalami tenaga pendidik yang menyiapkan tenaga bencana berkualitas pendidik yang alam/sosial dan berkualitas komunitas adat 3. Menyiapkan sarana dan 3. Tersedianya sarana terpencil prasarana pendidikan dan prasarana yang memadai pendidikan yang memadai

HASIL 6 Terpenuhinya hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan karena faktor geografis, bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendiknas, Kemen PDT, Kemen PU, Kemenhub, Kemensos, Kemen KP, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih …


-

33

WAKTU

NO 1 3

PERMASALAHAN 2 Masih banyaknya warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan

STRATEGI 3 Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Sosialisasi pentingnya pendidikan

5 1. Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan

2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2. Berfungsinya secara optimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

7 V

8 V

9 V

10 V

Pemberian bantuan hukum secara cumacuma bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendiknas, Kemenag, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos, Kemenkominfo, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 1

Terbatasnya Bantuan 1. Penyusunan Hukum secara cumaUndangcuma bagi Undang masyarakat miskin tentang Bantuan Hukum

1. Mempercepat Rancangan UndangUndang Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang

1. Tersedianya UndangUndang tentang Bantuan Hukum.

Setjen MA, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Pemerintah provinsi dan Kab/Kota 2. Pemberian …


-

34

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1

2

2

Masih adanya penerapan hukum pidana yang kurang mencerminkan keadilan

STRATEGI

RENCANA AKSI

3 4 2. Pemberian 2. Meningkatkan bantuan pelaksanaan program hukum cumaBantuan Hukum secara cuma bagi cuma-cuma bagi masyarakat masyarakat miskin miskin Pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadilan

1. Mendorong pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (restorative justice) dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius 2. Menerapkan hukum pidana (criminal justice system) yang mencerminkan keadilan

KELUARAN 5 2. Meningkatnya pelaksanaan program Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin 1. Terlaksananya Restorative justice sistem peradilan pidana

HASIL 6

Penerapan hukum pidana yang mencerminkan keadilan.

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

2. Terlaksananya hukum pidana (criminal justice system) yang mencerminkan keadilan 3. Masih …


-

35

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

1 3

2 Masih adanya aparat penegak hukum yang kurang memahami HAM

3 Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum

4 1. Penyusunan buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum

2.

Penanganan perkara pidana lebih cepat, sederhana dan biaya ringan

1. Menyusun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu

1.

2. Mensosialisasikan SOP penanganan perkara pidana secara terpadu

2.

3. Melaksanakan penanganan perkara pidana secara terpadu

3.

4

Masih adanya penanganan perkara pidana yang belum mencerminkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan

KELUARAN

1.

5 Tersusunnya buku saku HAM bagi aparat penegak hukum Terlaksananya sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum Tersedianya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu Terlaksananya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu Terlaksananya penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Semua aparat penegak hukum memahami HAM

7 V

8 V

9 V

10 V

Terwujudnya penanganan perkara pidana yang menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpadu

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, ORI, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

4. Meningkatkan …


-

36

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

1

2

3

4 4. Meningkatkan koordinasi Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di tingkat daerah

KELUARAN 5 4. Meningkatnya koordinasi Mahkumjakpol di tingkat pusat dan Dilkumjakpol di tingkat daerah

HASIL

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama, dan toleransi antar umat beragama/ kepercayaan lain

V

V

V

V


5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 1

Masih kurangnya pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya

Peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya

1. Melaksanakan sosialisasi 1. Terlaksananya tentang kebebasan sosialisasi dan beragama, dan beribadat meningkatnya menurut agama dan pemahaman tentang kepercayaannya. kebebasan beragama, beribadat, dan toleransi antar umat beragama/ kepercayaan lain

Kemenkumham, Kemenag, Kemenbudpar, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

2. Melaksanakan …


-

37

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4 2. Melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik.

5 2. Terlaksananya pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik

3. Meningkatkan Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta focus group discussion (FGD)

3. Meningkatnya peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta focus group discussion (FGD)

HASIL 6 2. Berkurangnya konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama/ kepercayaan

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


6. HAK …


-

38

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


6. HAK ATAS RASA AMAN 1

Masih adanya tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum

Penghapusan 1. Sosialisasi UU No.5/ tindakan 1998 tentang kekerasan dalam Ratifikasi Konvensi proses Menentang Penyiksaan penegakan dan Perlakuan atau hukum Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

1. Terlaksananya Berkurangnya tindak sosialisasi UU No.5/ penyiksaan yang 1998 tentang dialami masyarakat Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Mendorong …


-

39

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

2. Mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum

2. Menurunnya tingkat kekerasan dalam proses penegakan hukum

3. Meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum

3. Meningkatnya pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


2. Masih …


-

40

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 2

2 Masih terjadinya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyebabkan terganggunya rasa aman

3 Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Meningkatkan pendidikan/sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

5 1. Terlaksananya pendidikan/sosialisasi Hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

2. Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)

2. Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)

3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa

3. Terciptanya/terbangunnya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa

HASIL 6 Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massal/ konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Kemendagri, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Mendorong …


-

41

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

3

Tingginya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan yang mengakibatkan konflik

Pembenahan sistem administrasi pertanahan termasuk di kawasan hutan

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 4. Mendorong Penye4. Meningkatnya lesaian sengketa melalui Penyelesaian sengketa mekanisme alternatif melalui mekanisme berbasis masyarakat alternatif berbasis masyarakat 1. Legalisasi asset tanah 1. Meningkatnya tertib termasuk di kawasan administrasi pertanahan hutan secara menyeluruh termasuk di kawasan dan akurat hutan 2. Meningkatkan koordinasi 2. Meningkatnya antar instansi terkait koordinasi antar dalam proses legalisasi instansi terkait untuk asset tanah termasuk di memastikan hak atas kawasan hutan tanah termasuk di kawasan hutan 3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan

HASIL

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Berkurangnya kasus sengketa tanah termasuk di kawasan hutan

V

V

V

V


Kemendagri, BPN, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan 7. HAK …


-

42

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 1

Masih belum terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin

Peningkatan pemenuhan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin

Membangun sarana dan prasarana air bersih

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih

Terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

Kemen PU, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2

Masih terbatasnya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat

Pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin

Memberikan kemudahan (kredit mudah, murah, dan tanpa agunan) bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat

Tersedianya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat

Tersedianya akses perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

Kemenpera, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Masih …


-

43

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

3

Masih rendahnya akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya

Peningkatan akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya

Meningkatkan pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal

4

Masih rendahnya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan

Peningkatan 1. Membangun fasilitas akses nelayan pemanfaatan sumber dan masyarakat daya ikan bagi nelayan dalam dan masyarakat lainnya memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal

Meningkatnya jumlah masyarakat lokal yang memperoleh konsesi pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hutan desa dan hutan tanaman rakyat

1. Tersedianya fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya

Terpenuhinya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenhut, Kemen LH, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemen KP, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan …


-

44

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

5

Belum maksimalnya rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat

Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 2. Meningkatkan langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal

5 2. Meningkatnya langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat

3. Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat

1. Melakukan pendataan atas jumlah dan jenis penyandang cacat

1. Tersedianya data jumlah dan jenis penyandang cacat

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

V

V

V

V


Kemensos, Kemen PU, Kemennakertrans, Kemenkes, Kemendiknas, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatkan …


-

45

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat

5 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat

6

3. Meningkatkan bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

3. Meningkatnya bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

4. Meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik 5. Sosialisasi tentang kepedulian terhadap penyandang cacat (disabilitas)

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik 5. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat (disabilitas) 6. Masih …


-

46

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1 6

2 Masih tingginya angka pengangguran

STRATEGI 3 Penempatan, perluasan, dan pemanfaatan peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Mewujudkan lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri

5 1. Terwujudnya lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri

2. Menyempurnakan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah

2. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah

3. Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja

3. Tersedianya calon tenaga kerja yang terampil

HASIL 6 Menurunnya angka pengangguran

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemennakertrans, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkop & UKM, BNP2TKI, Kemenperin, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Membuka …


-

47

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

7

Belum optimalnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 4. Membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah baik di sektor formal maupun informal

5 4. Tersedianya lapangan kerja di daerah

1. Meningkatkan fasilitasi dan perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya

1. Meningkatnya perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya

2. Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI

2. Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI

HASIL 6

Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu, Kemendagri, BNP2TKI, Kepolisian, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatkan …


-

48

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

5 3. Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

6

4. Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

4. Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

5. Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima

5. Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima

6. Meningkatkan layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum

6. Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. Meningkatkan …


-

49

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 7. Meningkatkan Sosialisasi tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban TKI

5 7. Meningkatnya pemahaman masyarakat/calon TKI tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman akan hak dan kewajibannya

6

8. Meningkatkan Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI

8. Meningkatnya Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


8. Belum …


-

50

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1 8

2 Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

3 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

4 1. Melakukan pendataan masyarakat miskin

5 1. Tersedianya data masyarakat miskin

2. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas

2. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas

Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin

Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin

1. Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

1. Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

2. Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

2. Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin

9

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin

7 V

8 V

9 V

10 V

Terpenuhinya hak atas pangan yang meliputi kecukupan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkes, BKKBN, Kemensos, BPS, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kementan, Kemen BUMN, Bappenas, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Pengembangan …


-

51

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

10

Masih tingginya jumlah pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat

Pengendalian pertambahan penduduk

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 3. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

5 3. Tersusunnya sistem distribusi dan harga pangan 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri

6

1. Sosialisasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemenkes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Meningkatkan …


-

52

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

1

2

3

4 2. Meningkatkan persediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat 3. Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

11

Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses listrik

Peningkatan akses listrik bagi masyarakat

1. Melakukan pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik

KELUARAN 5 2. Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


3. Menurunnya perkawinan usia dini

1. Tersusunnya pemetaan daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup

Terpenuhinya akses listrik bagi masyarakat

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan …


-

53

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 2. Meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3. Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin

5 2. Terpasangnya jaringan listrik dan meningkatnya daya listrik 3. Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

Penyempurnaan sistem data kependudukan yang akurat dan terkini

1. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan 2. Memberikan Kartu Tanda Penduduk gratis kepada penduduk

1. Terlaksanannya tertib administrasi kependudukan 2. Penduduk memperoleh KTP gratis

Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

Kemendagri, BPS, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

9. HAK …


-

54

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender

V

V

V

V


9. HAK PEREMPUAN 1

Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender

1. Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender 2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif gender

1. Penyusunan Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

1. Tersusunnya Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

2. Melakukan sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan penyelenggara negara

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara tentang keadilan dan kesetaraan gender

Kemen PP & PA, Kemenkumham, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Meningkatkan kesetaraan 3. Meningkatkan dan keadilan gender perencanaan dan melalui perencanaan dan penganggaran yang penganggaran yang responsif gender baik responsif gender di tingkat pusat maupun daerah 4. Melaksanakan …


-

55

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


4. Melaksanakan pelatihan 4. Meningkatnya dan sosialisasi pemahaman aparat mengenai kesetaraan penegak hukum dan keadilan gender terhadap kesetaraan bagi aparat penegak dan keadilan gender hukum 5. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender

5. Adanya rekomendasi mencabut/merevisi peraturan perundangundangan yang masih bias gender

2. Masih …


-

56

WAKTU

NO 1 2

PERMASALAHAN 2 Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik

STRATEGI 3 Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik

RENCANA AKSI 4 1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan

KELUARAN 5 1. Meningkatnya kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan

HASIL 6 Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN & RB, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Meningkatkan 2. Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender pengarusutamaan dalam jabatan publik gender dalam jabatan publik 3. Optimalisasi kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan dalam jabatan publik

3. Terpenuhinya kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik

3. Masih …


-

57

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

1 3

2 Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

STRATEGI

RENCANA AKSI

3 4 Peningkatan 1. Meningkatkan pelayanan akses kesehatan reproduksi perempuan pada perempuan dan pelayanan pelayanan KB kesehatan reproduksi dan pelayanan KB 2. Sosialisasi tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

KELUARAN

HASIL

5 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB

6 Terpenuhinya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkes, Kemen PP & PA, Kemenag, Kemenkumham, BKKBN, Kemendagri, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Masih …


-

58

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

1 4

2 Masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak

5

Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

3 4 Peningkatan 1. Sosialisasi tentang upaya Penghapusan KDRT pencegahan kepada aparatur dan KDRT dan masyarakat pelayanan serta perlindungan korban terutama 2. Peningkatan pelayanan terhadap terpadu dan advokasi perempuan dan bagi korban kekerasan anak dalam rumah tangga

5 1. Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang Penghapusan KDRT

Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

1. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO

HASIL

T1

T2

T3

T4

6 Berkurangnya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak

7 V

8 V

9 V

10 V

Berkurangnya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

V

V

V

V

2. Meningkatnya

pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Sekretariat Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Kemen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham, 2. Pemerintah …


-

59

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

4 2. Pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang

5 2. Tersusunnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai program, kegiatan, serta teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang

6

3. Pemerintah daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah

3. Terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemendagri, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Melaksanakan …


-

60

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

1

2

3

4 4. Melaksanakan aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak

5 4. Terlaksananya aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak

5. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO

5. Meningkatnya penindakan terhadap pelaku TPPO

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


6. Mendorong 6. Terbentuknya Pusat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu (PPT) untuk untuk perlindungan saksi perlindungan saksi dan/atau korban TPPO dan/atau korban TPPO 10. HAK …


-

61

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

1. Revisi Undang-undang 1. Tersusunnya Undangtentang Pengadilan Anak undang tentang yang berperspektif Pengadilan Anak yang HAM dengan berbasis HAM pendekatan restorative dengan mengutamakan justice kepentingan terbaik bagi anak

1. Terlindunginya ABH dalam proses peradilan pidana

V

V

V

V

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif HAM anak untuk menangani ABH

2. Penanganan ABH dengan pendekatan restorative justice


10. HAK ANAK 1

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

Peningkatan perlindungan, dan pemenuhan hak ABH

2. Meningkatnya pemahaman, kepekaan, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan ABH

Kemenkumham, Kemen PP&PA, Kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Partisipasi …


-

62

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

2

Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat

RENCANA AKSI 4 3. Partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan restorative justice yang berbasis masyarakat

Peningkatan 1. Melakukan pendataan pelayanan terhadap anak miskin kesehatan bagi dan anak cacat anak miskin dan anak cacat 2. Program pelayanan kesehatan dasar bagi anak miskin dan anak cacat (JAMKESMAS)

KELUARAN

HASIL

5 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan restorative justice yang berbasis masyarakat 1. Tersedianya data anak miskin dan anak cacat

2. Meningkatnya jumlah anak miskin dan anak cacat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar (JAMKESMAS)

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Anak miskin dan anak cacat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal

V

V

V

V


Kemenkes, Kemensos, KPAI, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Peningkatan kualitas gizi 3. Meningkatnya kualitas anak miskin dan anak gizi anak miskin dan cacat anak cacat 4. Peningkatan …


-

63

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

3

Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

Peningkatan penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

T1

T2

T3

T4

4 4. Peningkatan pemberian imunisasi dasar bagi balita

5 4. Meningkatnya imunisasi dasar balita

6

7

8

9

10

1. Melakukan pendataan terhadap jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

1. Tersedianya data jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

V

V

V

V

2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

2. Meningkatnya layanan kesehatan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan


Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemen PP & PA, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

3. Melakukan …


-

64

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4 3. Melakukan Meningkatkan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

5 3. Meningkatnya keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan

6

4

Belum memadainya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

Peningkatan koordinasi K/L dalam penanganan NAPZA

1. Melakukan pendataan anak korban NAPZA

1. Tersedianya data anak korban NAPZA

2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya NAPZA

3. Penyusunan program rehabilitasi anak korban NAPZA

3. Tersedianya program rehabilitasi dalam penanganan anak korban NAPZA

Anak korban NAPZA mendapatkan penanganan secara terpadu

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10

V

V

V

V


Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes Kemenag, Kemenpora, Kemen PP & PA, Kepolisian, BNN, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

5. Perlindungan …


-

65

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

1 5

2 Perlindungan anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai

STRATEGI 3 Penanganan perlindungan anak situasi darurat yang memadai

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 1. Penyusunan kebijakan teknis secara terpadu penanganan anak dalam situasi darurat

5 1. Tersusunnya kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak situasi darurat

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat

2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat

3. Melakukan pendataan anak situasi darurat

3. Tersedianya data anak situasi darurat

HASIL 6 Terpenuhinya hak anak dalam situasi darurat secara terpadu

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemensos, Kemendiknas, Kemen PP & PA, Kemenpora, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPAI, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4. Meningkatkan …


-

66

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

4. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat

4. Terlaksananya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat

5. Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat

5. Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi daruat

6. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat

6. Terlaksananya perlindungan anak dalam situasi darurat

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


F. PELAYANAN …


-

67

-

F. PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2 Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM

3 Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 5 1. Menyusun Standard 1. Tersusunnya Standard Operating Prosedur Operating Prosedur (SOP) untuk (SOP) untuk penanganan komunikasi penanganan masyarakat dalam komunikasi permasalahan HAM masyarakat dalam permasalahan HAM 2. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadukan

HASIL 6 Meningkatnya penanganan Komunikasi Masyarakat

T1

T2

T3

T4

7 V

8 V

9 V

10 V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendagri, ORI, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadukan

3. Mengkoordinasikan …


-

68

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

1

2

3

RENCANA AKSI

KELUARAN

4 3. Mengkoordinasikan penanganan Komunikasi Masyarakat

5 3. Terlaksananya koordinasi penanganan Komunikasi Masyarakat

4. Melakukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat

4. Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Masyarakat

5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat

5. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat

HASIL 6

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


G. PEMANTAUAN…


-

69

-

G. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini

Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM

1. Persiapan penyusunan pedoman : a. Penyusunan indikator implementasi RANHAM dan HAM b. Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM

1. Terbentuknya: a. Indikator implementasi RANHAM dan HAM

b. Konsep dan definisi data dan inplementasi RANHAM dan HAM

T1

T2

T3

T4

6

7

8

9

10

Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini serta mudah diakses

V

V

V

V

PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/ LEMBAGA) 11 Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo, BPS, Kementerian/ Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2. Menyusun…


-

70

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

T1

T2

T3

T4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Menyusun pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

2. Tersedianya pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

3. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan yang komprehesif tentang implementasi HAM dan RANHAM

3. Dipahaminya pedoman pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi HAM dan RANHAM


4. Melakukan …


-

71

-

WAKTU NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

4. Melakukan pengumpulan data administratif (data sekunder) dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei

4. Tersedianya Data hasil pengumpulan data administrasi dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei

5. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM

5. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM

6. Menyiapkan Informasi HAM berbasis peta Indonesia

6. Tersedianya Informasi HAM berbasis peta Indonesia

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


7. Melakukan …


-

72

WAKTU

NO

PERMASALAHAN

STRATEGI

RENCANA AKSI

KELUARAN

HASIL

1

2

3

4

5

6

7. Melakukan evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

7. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM

8. Menyampaikan laporan implementasi RANHAM kepada Panitia RANHAM

8. Tersedianya laporan implementasi RANHAM

T1

T2

T3

T4

7

8

9

10


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. Bistok Simbolon


LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TANGGAL 11 APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014

Penasehat

: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3. Menteri

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

Ketua

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wakil Ketua I

: Menteri Dalam Negeri

Wakil Ketua II

: Menteri Luar Negeri

Wakil Ketua III

: Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi

Sekretaris/merangkap anggota

: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggota: …


-

Anggota

2

-

: 1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kementerian

Koordinator

Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Sekretaris

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kooordinator

Bidang

Perekonomian; 3. Sekretaris

Kementerian

Kesejahteraan Rakyat; 4. Sekretaris Mahkamah Agung; 5. Kepala Staf Umum Tentara Nasional IndonesiaMarkas Besar Tentara Nasional Indonesia; 6. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI; 7. Wakil Jaksa Agung; 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

19. Sekretaris Jenderal ...


-

3

-

19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 21. Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Pekerjaan

Umum; 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 23. Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Pendidikan

Nasional: 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial; 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; 26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 27. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi; 28. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM; 29. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; 30. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 31. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 32. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 34. Sekretaris Kementerian BUMN; 35. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 36. Sekretaris …


-

4

-

36. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; 37. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional; 38. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 39. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik; 40. Sekretaris

Utama

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi; 41. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal; 42. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 43. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 44. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 45. Ombudsman Republik Indonesia; 46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 47. Komisi

Nasional

Anti

Kekerasan

Terhadap

Perempuan; 48. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd.

Bistok Simbolon

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN

Recommend Documents