RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

 

 

   

 

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA               Draft Perpres RAN-GRK versi Desember 2010

 

-2-

 

Draft, 8 Desember 2010

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 2010 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 

:

a.

bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan amanat UUD 1945 yang perlindungan dan pemenuhannya harus senantiasa diupayakan oleh pemerintah;

b.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke-15 (COP-15) di Copenhagen dan memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 Pittsburg menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

c.

bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut melalui upaya mitigasi perubahan iklim bersama masyarakat global;

d.

bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai upaya untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, baik menggunakan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);

-3-

 

Mengingat

 

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsabangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5058);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

10.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

-4-

 

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK).

Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi dan konsentrasi GRK di atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

2.

Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

3.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah

4.

Serapan Gas Rumah Kaca adalah diserapnya gas rumah kaca yang ada di atmosfer kembali ke dan disimpan di sistem lahan

5.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RANGRK) adalah dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat serta pelaku ekonomi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam periode 20102020 yang sesuai dengan target pembangunan nasional.

6.

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK) adalah dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku ekonomi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam periode 20102020 yang sesuai dengan target pembangunan daerah.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

-5-

 

9.

Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memantau dan menghitung tingkat dan status gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi (sources) dan penyerapnya (sink) akibat kegiatan manusia (antropogenik).

10.

Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

11.

Tingkat emisi GRK adalah tingkat konsentrasi dan komposisi emisi GRK pada satu waktu tertentu.

12.

Terukur (Measurable) adalah tindakan/kegiatan untuk melihat pencapaian status emisi atau peningkatan serapan GRK yang dihasilkan dari kegiatan mitigasi perubahan iklim yang bersifat nyata dan dapat diukur besarannya.

13.

Terlaporkan (Reportable) adalah tindakan/kegiatan pelaporan dari besaran emisi yang diukur dari pelaksanaan kegiatan mitigasi sesuai dengan format pelaporan yang dilengkapi dengan daftar dokumendokumen pendukung terkait kegiatan mitigasi yang dilakukan diantaranya bentuk kegiatan mitigasi, teknologi dan sumber pendanaan yang digunakan guna keperluan proses verifikasi.

14.

Terverifikasi (Verifiable) adalah tindakan/kegiatan pengujian terhadap besaran emisi yang dilaporkan dari pelaksanaan kegiatan mitigasi yang didukung oleh tersedianya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk verifikasi.

15. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. 16.

Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK

17.

Kegiatan pendukung dalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti

Pasal 2

 

(1)

Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca selanjutnya disebut RAN-GRK, yang merupakan dokumen perencanaan untuk penurunan emisi GRK sebesar 26% dalam periode tahun 2010-2020 dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah (RPJM) pada periode tersebut.

(2)

RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

-6-

 

(3)

Lampiran peraturan presiden ini terdiri atas dua lampiran: a. Lampiran 1 : Matriks Kegiatan Inti b. Lampiran 2 : Matriks Kegiatan Pendukung

Pasal 3 (1)

Kegiatan dalam RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mencangkup bidang-bidang sebagai berikut: a. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut; b. Bidang Energi, Industri dan Transportasi; c. Bidang Pengelolaan Limbah.

(2)

Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria: a. secara langsung menurunkan emisi GRK melalui penghitungan yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi, dan/atau merupakan prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan yang menurunkan emisi GRK; b. menghasilkan penurunan emisi GRK dengan biaya satuan termurah dan/atau merupakan kegiatan yang terintegrasi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan secara berkelanjutan (cobenefit); c. Secara tidak langsung menurunkan emisi GRK, baik berupa kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK; d. Dalam bidang Kehutanan dan Lahan Gambut perlu diprioritaskan pada kegiatan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi serta kegiatankegiatan lain yang mendukung potensi penurunan dan penyerapan emisi GRK; e. Diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang upaya pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.

 

-7-

 

Pasal 4 (1)

RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku ekonomi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.

(2)

Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi GRK di bidang atau wilayah masing-masing.

(3)

RAN-GRK dapat dikaji ulang (review) secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika global terkini.

(4)

Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan rekomendasi untuk penyesuaian matriks kegiatan terhadap lampiran Peraturan Presiden ini.

(5)

Perubahan atas Matriks Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian

Pasal 5 RAN-GRK merupakan acuan dalam penyusunan RAD-GRK.

Pasal 6 Pendanaan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK: (1)

Menteri Koordinator Perekonomian bertugas: a. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK. b.

 

melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali.

-8-

 

(2)

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK dalam proses inventarisasi GRK dan penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurable, Reportable Verifiable)

(3)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bertugas: a. Mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN-GRK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) di atas dan melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian b. Menyusun pedoman RAD-GRK yang akan diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK.

(4)

Menteri Lingkungan Hidup bertugas: a. Mengkoordinasikan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil inventarisasi GRK tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian. b. Menyusun pedoman dan metodologi MRV (Measurable Reportable Verifiable

(5)

Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RADGRK bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.

(6)

Kementerian/Lembaga bertugas: a. Melaksanakan RAN-GRK dan inventarisasi GRK pada Kementerian/Lembaga masing-masing. b. Memantau pelaksanaan RAN-GRK sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres ini secara berkala. c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK yang telah terverifikasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala, minimal satu tahun sekali.

Pasal 8

 

(1)

Pemerintah Provinsi harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.

(2)

Penyusunan RAD-GRK wajib diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

-9-

 

(3)

RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4)

Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) di atas .

Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan RAN-GRK pada masingmasing Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 10 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. Desember, 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

- 10 -

Draft ke 26 03/10/2010

NASKAH AKADEMIS

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) 2010-2020

REPUBLIK INDONESIA September, 2010

 

 

- 11 -

DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi Misi RAN-GRK 1.3 Tujuan dan Sasaran RAN-GRK 1.4 Kerangka Hukum dan Institusi 1.5 Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK dan Perencanaan Pembangunan 2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN 2.1 Kondisi saat ini 2.2 Permasalahan 3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP 3.1 Kerangka Kebijakan RAN-GRK 3.2 Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi 3.3 Prinsip-prinsip RAN-GRK 3.4 Ruang Lingkup RAN-GRK 3.5 Pengembangan RAN-GRK menuju NAMAs 4. STRATEGI NASIONAL PENURUNAN GAS RUMAH KACA 4.1 Arah Kebijakan Umum (cross cutting) 4.2 Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Per Bidang 4.2.1 Bidang Kehutanan dan Pengelolaan Lahan Gambut 4.2.1.1 Arah Kebijakan 4.2.1.2 Rencana Aksi 4.2.2 Bidang Pertanian 4.2.2.1 Arah Kebijakan 4.2.2.2 Rencana Aksi 4.2.3 Bidang Energi dan Transportasi 4.2.3.1 Arah Kebijakan 4.2.3.2 Rencana Aksi 4.2.4 Bidang Industri 4.2.4.1 Arah Kebijakan 4.2.4.2 Rencana Aksi 4.2.5 Pengelolaan Limbah 4.2.5.1 Arah Kebijakan 4.2.5.2 Rencana Aksi 5. PENDANAAN 5.1 Kebijakan Pendanaan 5.2 Sumber Pendanaan 5.3 Mekanisme Pendanaan 6. MONITORING, EVALUASI, KAJI ULANG dan PELAPORAN 7. PENYUSUNAN RAD-GRK 8. PENUTUP

 

- 12 -

 

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) ini merupakan

dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi berbagai Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung akan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam kerangka penurunan laju perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca (GRK) sendiri dihasilkan dari alam dan berbagai kegiatan pembangunan terutama dari kegiatan di bidang kehutanan, lahan gambut, limbah, pertanian, transportasi, industri dan energi. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan terjadinya perubahan iklim global yang gejala dan dampaknya telah dirasakan oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan menengah (RPJM) dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, khususnya untuk menurunkan emisi GRK, terutama untuk beberapa bidang pembangunan yang prioritas. Penyusunan dokumen ini juga merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap penanggulangan permasalahan perubahan iklim global, yang disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan pemimpin negara G-20 pada pertemuan di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Berdasarkan skenario SNC (Second National Communication) tingkat emisi di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 1,72 Gton CO2e pada tahun 2000 (KLH, 2009) menjadi 2,95 Gton CO2e pada tahun 2020 (KLH 2009). Perhitungan tersebut akan ditinjau kembali secara periodik dengan menggunakan metodologi, data dan informasi yang lebih baik. Peningkatan emisi tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas di bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah.

 

 

- 13 -

Gambar 1.1 Skenario SNC Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2000-2020 Berdasarkan kondisi tersebut, secara sukarela Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari tingkat emisi BAU (Bussiness as Usual/Tanpa Rencana Aksi). Bila digunakan skenario SNC target penurunan emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% adalah 0,767 Gton CO2e, dan kemungkinan tambahan sebesar 15 persen (0,477 Gton CO2e) menjadi 41 persen apabila ada dukungan pendanaan internasional. Besaran angkaangka penurunan emisi GRK ini juga masih akan diperhitungkan kembali secara lebih akurat dengan menggunakan metodologi, data dan informasi yang lebih baik. Dokumen ini diharapkan menjadi rencana aksi yang bersifat terintegrasi, konkrit, terukur dan dapat diimplementasikan untuk jangka waktu 2010-2020. Selain itu, rencana aksi ini disusun berdasarkan prinsip terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi (measurable, reportable and verifiable/MRV), agar dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, sesuai dengan prinsip yang akan diterapkan oleh UNFCCC untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh negara para pihak. Untuk merealisasikan tujuan dan target di atas perlu disusun berbagai intervensi dan rencana aksi yang disesuaikan dengan kebijakan program mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan dan didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain meliputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Pemerintah Daerah.

 

 

- 14 -

Dokumen ini berisikan berbagai intervensi kegiatan strategis yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Kegiatan penurunan emisi GRK dalam rencana aksi ini disusun dengan memperhatikan sumber pendanaan dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, sehingga diharapkan rencana aksi ini akan dapat dilaksanakan (doable) dan terencana dengan baik. Pembiayaan tahun 2010-2014 didasarkan pada pendanaan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, sedangkan pembiayaan antara tahun 2015-2020 didasarkan pada perkiraan biaya yang diperlukan dalam kegiatan penurunan emisi GRK tersebut. Berdasarkan Copenhagen Accord dalam rangkaian kegiatan COP15 UNFCCC di Copenhagen bulan Desember 2009 lalu, disepakati bahwa dibutuhkan upaya mitigasi global (global coherent mitigation actions) untuk membatasi peningkatan suhu global 2oC di bawah tingkat pra-industri pada tahun 2050. Untuk itu, diperlukan penurunan emisi GRK baik oleh negara maju (dengan kontribusi yang signifikan) maupun negara berkembang. Walaupun Copenhagen Accord bukan merupakan kesepakatan yang mengikat (legally binding), namun Indonesia secara sukarela turut berkontribusi dalam penurunan emisi GRK. Dalam konteks UNFCCC, rencana aksi ini dipandang sebagai suatu upaya sukarela Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan diharapkan menjadi pendorong bagi negara-negara lain terutama negara maju untuk menurunkan emisinya. 1.2 VISI MISI Pada tanggal 5 Februari 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025. Misi keenam yang tertera pada dokumen tersebut akan menjadi visi dalam RAN-GRK ini yaitu untuk: “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Misi tersebut menekankan pada upaya untuk adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan”.  

- 15 -

 

Untuk dapat mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengambil kesepakatan bahwa "pembangunan keberlanjutan jangka panjang akan menghadapi tantangan berupa perubahan iklim dan pemanasan global yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan manusia ". Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan misi sebagai berikut: 1. Mempertajam upaya inventarisasi emisi CO2 dan target pengurangan emisi yang akan disesuaikan pada tahun 2015. 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap Kementerian dan instansi pemerintah pada 2015 dan mencapai tujuan dari climate-proofing national policies and regulations pada 2020. 3. Menjadikan RAN GRK sebagai panduan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari skenario “business-as-usual” sebesar 26% pada 2020, dengan memanfaatkan sumber daya lokal hingga 41% dari skenario business-as-usual jika bantuan internasional tersedia. 4. Mewujudkan keberhasilan implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk membantu mencapai tujuan pembangunan nasional pada 2025. Meningkatkan sumber energi alternatif, sementara penggunaan energi tak terbaharukan akan dikurangi secara bertahap pada periode waktu tersebut. 5. Mengurangi risiko secara nyata atas dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai sektor pembangunan pada tahun 2030 melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan manajamen pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi yang adaptif. 6. Memastikan bahwa semua sektor yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca akan mengadopsi strategi pembangunan rendah emisi karbon dan menerapkannya dengan cara-cara yang menunjang aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Sasaran RAN-GRK Tujuan dari RAN-GRK ini adalah: 1. Merancang program/kegiatan dalam rangka menurunkan emisi GRK terutama di bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah dalam skala nasional dan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

 

- 16 -

 

2. Memberikan gambaran potensi kegiatan mitigasi nasional dalam rangka menurunkan emisi GRK yang berkontribusi pada aksi mitigasi global sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Rencana Aksi ini disusun dengan pembiayaan yang terintegrasi antara Kementerian/Lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan terukur serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu 2010-2020. Sasaran dari RAN-GRK ini adalah: 1. Sebagai acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh bidang-bidang prioritas di tingkat nasional dan daerah; 2. Sebagai acuan investasi terkait penurunan emisi GRK yang terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah; 3. Sebagai acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan emisi GRK oleh daerah-daerah di Indonesia. 1.4 Kerangka Hukum dan Institusi Dasar Hukum yang digunakan untuk penyusunan RAN-GRK terdiri dari: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; Dalam pelaksanaan RAN-GRK ini, perlu diatur tentang peran berbagai institusi yang bertanggung jawab untuk kegiatan penurunan emisi GRK di masing-masing bidang serta insitusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pendukung penurunan emisi GRK. Selain itu, diperlukan pula penetapan institusi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai  

- 17 -

 

hal di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana aksi ini. Untuk itu, pembagian tugas RAN-GRK adalah sebagai berikut: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK, serta melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN-GRK yang terintegrasi, serta menyusun pedoman RAD-GRK yang akan diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK. 3. Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-GRK bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup. 4. Menteri Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan inventarisasi GRK serta penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurment, Reporting and Verification) yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 5. Kementerian/Lembaga lainnya sesuai tupoksi masing-masing bertugas untuk menjalankan RAN-GRK sehingga dapat diukur, dilaporkan, diverifikasi, baik dengan pendanaan sendiri maupun kerjasama dengan dunia internasional, serta melakukan pemantauan pelaksanaan RAN-GRK dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup. 6. Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat. 7. Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK. Untuk pelaksanaan penurunan emisi GRK di daerah perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di tingkat Provinsi yang penyusunannya merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri. RAD-GRK disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur masing-masing sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.

 

- 18 -

 

1.5 RAN-GRK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Rencana Aksi ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 20102014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN 2005-2025). Gambar 1.2 berikut menunjukkan hubungan antara RAN-GRK dengan sistem perencanaan pembangunan baik nasional dan daerah.

Gambar 1.2 Kedudukan RAN-GRK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Penyusunan RAN-GRK ini tidak terlepas dari prinsip pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan yang telah diamanatkan oleh RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 (Buku 2 Bab 1), dimana kegiatan pembangunan harus memperhatikan tiga pilar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu terkait aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.

 

- 19 -

 

RAN-GRK 2010

2020

Rencana Pembangunan 2005 2004

2009 RPJM

2025

RPJP 2014 RPJM 2

2019 RPJM 3

2025 RPJM 4

Gambar 1.3 Kerangka Waktu Pelaksanaan RAN-GRK Pelaksanaan RAN-GRK 2010-2020 ini memenuhi tiga kerangka waktu pembangunan nasional jangka menengah, yakni dimulai di tahun pertama pada RPJMN ke-2 (tahun 2010-2014), dan dilanjutkan pada periode 2015-2020 yang berarti merupakan periode RPJMN ke-3 (tahun 20152019) dan periode RPJMN ke-4 (tahun 2020-2024). Adapun kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan RAN-GRK tahun 2010-2014 telah dialokasikan pada RPJMN 2010-2014, sedangkan untuk tahun selanjutnya RAN-GRK memberikan arah kebijakan bagi pemerintah dalam pengurangan emisi GRK dengan biaya/anggaran yang masih bersifat perkiraan (lihat gambar 1.3). 2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN 2.1. Kondisi saat ini Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil, Indonesia mempunyai garis pantai yang sangat panjang; di satu sisi hal ini merupakan aset nasional tetapi di sisi lainnya, khususnya dalam mengantisipasi perubahan iklim hal ini juga dapat menjadi beban. Selain itu, karena letak geografis dan kondisi gelogisnya, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Mata pencarian penduduk yang sebagian besar masih menggantungkan pada pengelolaan sumber daya alam khususnya dari sektor pertanian menambah tingkat resiko dari ancaman dampak perubahan iklim. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim, sehingga sangat wajar jika Indonesia berada di garis depan dalam upaya-upaya internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Selain sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Karena itu Indonesia perlu  

- 20 -

 

mengoptimalkan posisi strategis tersebut dalam berbagai forum di tingkat internasional. Di satu sisi , Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, dan dengan demikian memiliki peranan yang penting dalam upaya mitigasi gas rumah kaca secara global. Di sisi lain, kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang utama. Sadar akan kedua aspek dari tantangan perubahan iklim, Indonesia menyadari bahwa mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua negara. Untuk itu, Indonesia memposisikan diri untuk bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dalam berbagai upaya internasional menghadapi perubahan iklim. Indonesia juga menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasionaldan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).

2.1 Perumusan Masalah Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan secara kumulatif pada tahun 2020. Untuk itu, perlu diperhitungkan semua sektor dan program utama, biaya aksi berbeda-beda antara tiap sektor, sehingga dibutuhkan pemeringkatan untuk menakar dampak

ekonomi terhadap pencapaian dalam hal reduksi emisi gas rumah kaca; jumlah

pengurangan emisi dapat meningkat jika skenario yang berbeda digunakan. Untuk itu, diperlukan untuk semua sektor, penyusunan sebuah inventarisasi gas rumah kaca dan sistem monitoring merupakan sebuah prasyarat. Dalam rangka mengurangi emisi CO2 secara signifikan ini, relatif terhadap skenario business-as-usual, sangat esensial untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sektoral dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sektor kehutanan mewakili potensi terbesar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya terendah. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut. Berbagai kegiatan perlu dijalankan secara tepat agar tidak terjebak dalam skenario business-as-usual. Isu yang bersifat lintas sektoral, perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat menjamin efektifitas aksi mitigasi juga secara ekonomi. Walaupun penting untuk mencapai pemahaman yang jernih atas pengurangan biaya lintas sektor, sama pentingnya juga untuk melihat secara seksama hambatan dalam implementasi kebijakan dalam tiap sektor. Hanya dengan landasan  

- 21 -

 

tersebut dapat diperoleh dan dikembangkan rangkaian kebijakan yang tepat. 3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP 3.1 Kerangka Kebijakan RAN-GRK

Perubahan iklim akan menghasilkan tantangan yang besar bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) untuk mencapai tujuan nasional, target sektoral, tolok ukur serta prioritas aksi dengan mempertimbangkan masalah mitigasi perubahan iklim bagi sektor-sektor ekonomi yang terkena dampaknya. Lebih lanjut, RAN GRK diharapkan juga berperan sebagai panduan kebijakan terperinci untuk implementasi strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah pada periode 2010 – 2020 dan secara khusus untuk mencapai angka pengurangan emisi nasional sebesar 26 % dan 41 % untuk penurunan emisi GRK. 3.2 Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi RAN-GRK disusun berdasarkan program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang kemudian dibahas antar Kementerian/Lembaga. Keseluruhan rencana aksi tersebut diupayakan untuk penurunan emisi GRK nasional sebesar 26% pada tahun 2020 dari total emisi bidang-bidang prioritas yang dilakukan selama ini (BAU). Program/ kegiatan yang diprioritaskan adalah yang pelaksanaannya memakai dana sendiri (Unilateral NAMAs) baik dari sumber APBN maupun APBD (termasuk pinjaman), swasta dan masyarakat, berdasarkan beberapa kriteria umum sebagai berikut: 1. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 2. Efektifitas penggunaan biaya dengan prinsip biaya termurah penurunan emisi GRK secara terintegrasi; 3. Kemudahan dalam implementasi dengan mempertimbangan aspek politik, sosial dan budaya; 4. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. 5. Berdasarkan pada asas yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan program pembangunan/kegiatan yang memberikan kontribusi pada penurunan emisi GRK (CoBenefit)  

- 22 -

 

Untuk memastikan keterlibatan dan rasa kepemilikan RAN GRK oleh tiap Kementerian dan Lembaga pemerintahan, penyusunan RAN GRK ini disusun

secara partisipatoris, dengan

melibatkan masing-masing Kementerian dan lembaga. Aksi prioritas yang dihasilkan ditampilkan pada RAN GRK merefleksikan visi dan prioritas dari masing – masing Kementerian dan Lembaga negara. Selanjutnya Bappenas melakukan proses analisa dan pengembangan kebijakan untuk diintegerasikan di dalam perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan prioritas mitigasi gas rumah kaca mengacu pada data yang disepakati dalam rapat di Kantor Perekonomian pada bulan Desember 2009, dimana data tersebut bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu, data dan informasi tersebut perlu ditelaah kembali dengan data-data terbaru dengan menggunakan metodologi yang diterima secara internasional namun disesuaikan dengan kebutuhan nasional terkini dan perkembangan negosiasi di UNFCCC. Ada dua skenario reduksi emisi yang dikembangkan untuk tiap sektor (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, industri, energi dan transportasi, serta limbah) menjadi dasar perhitungan penurunan emisi GRK. Untuk memastikan perbandingan dan konsistensi, metodologi yang terstandarisasi digunakan untuk mengevaluasi dampak dari rancangan upaya mitigasi di semua sektor prioritas. Metodologi tersebut mencakup elemen berikut: 1

Tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 dan distribusi per sektor berdasarkan data dari KLH yang disepakati dalam rapat di Kantor Perekonomian pada bulan Desember 2009.

2

Ragam skenario telah dikembangkan untuk dapat mencakup periode waktu RAN-GRK selama 10-tahun. Pola pembangunan pada tiap sektor telah diterjemahkan ke dalam dua lintasan emisi (penurunan 26% dan 41%)

3

Skenario mitigasi telah dikembangkan, termasuk intervensi kebijakan dan rencana aksi;

4

Skenario yang dikembangkan dibagi ke dalam dua periode waktu, masing-masing selama 5tahun: 2010 hingga 2014, dan 2015 hingga 2020;

5

Biaya untuk langkah aksi diperkirakan berdasarkan RPJM 2010-2014 dan Renstra K/L, menghasilkan sebuah sistem untuk mengkalkulasi biaya pengurangan;

6

Reduksi emisi kumulatif dikalkulasikan dalam GCO2e;

7

Skenario yang dipilih ialah yang dianggap paling memungkinkan untuk mengurangi emisi (termasuk pilihan aksi dan kebijakan), sementara juga tetap memajukan prioritas pembangunan nasional;

 

- 23 -

 

8

Program sektoral dan anggaran telah disusun untuk menggambarkan skenario dan upaya yang dilakukannya.

3.3 Prinsip-Prinsip RAN-GRK RAN-GRK disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. RAN- GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan; 2. RAN-GRK tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat) dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; 3. RAN-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lain dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perencanaan tata ruang dan peruntukan penggunaan lahan; 4. RAN-GRK merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional dan upaya-upaya global penurunan emisi GRK; 5. RAN-GRK berfungsi sebagai sarana koordinasi dalam usaha mengoptimalkan potensi pendanaan internasional untuk kepentingan Indonesia; 6. RAN GRK merupakan rencana aksi dengan pendekatan baru dalam pembangunan yang lebih memperhatikan upaya-upaya pengurangan emisi GRK. 3.4 Ruang Lingkup RAN-GRK Berdasarkan kerangka kebijakan, prinsip serta metodologi penetapan target dan kegiatan RANGRK telah ditetapkan kegiatan-kegiatan inti dan penunjang untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan target per bidang. Tiga bidang utama yang tercakup adalah kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Target penurunan emisi GRK per bidang dapat dilihat dalam Tabel 2.1, dengan catatan target angka penurunan dan kegiatan untuk penurunan emisi GRK ini dapat dikaji ulang sesuai dengan metodologi, data dan informasi yang lebih baik di masa datang.

 

- 24 -

 

Tabel 2.1 Target Penurunan Emisi GRK per Bidang Dalam penetapan target penurunan emisi, perlu diperhatikan bahwa Business As Usual tingkat emisi GRK nasional perlu diperhitungkan dengan lebih akurat, mengingat skenario tingkat emisi Business As Usual untuk beberapa bidang masih perlu dievaluasi. Untuk itu, RAN-GRK perlu untuk terus secara berkala ditinjau dan dilakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan perkembangan terkini yang terjadi di Indonesia dan hasil negosiasi internasional di UNFCCC. Untuk menjabarkan penambahan 15% target penurunan emisi GRK menjadi 41% (dari 26%) dengan

dukungan

internasional

(Supported

NAMAs),

dilakukan

dengan

memilih

program/kegiatan tambahan yang pelaksanaannya tidak menggunakan sumber-sumber dana dalam negeri seperti APBN/APBD (termasuk hutang pemerintah) serta tidak untuk penurunan pemisi GRK yang diperdagangkan di pasar karbon. Namun penurunan emisi GRK lebih besar dari 41%, program/kegiatan yang dilaksanakan mencakup skema mekanisme perdagangan karbon (atau credited NAMAs). Selanjutnya mengingat mekanisme internasional untuk program/kegiatan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation and Enhancement of Carbon Stocks (REDD+) masih dalam proses negosiasi, maka dalam pelaksanaan perlu dicermati sumber pendanaan dari program/kegiatan tersebut untuk menentukan pengelompokan ke dalam skema penurunan emisi GRK dengan dana sendiri (26%/Unilateral NAMAs), dukungan internasional (41%/Supported NAMAs) atau  

 

- 25 -

pasar karbon (atau Credited NAMAs). Sebagai gambaran, jika program/kegiatan REDD+ untuk lokasi tertentu didanai oleh APBN/APBD (termasuk hutang pemerintah) maka termasuk dalam komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK 26%, sedangkan program/kegiatan REDD+ yang sama dilokasi yang berbeda serta mendapat bantuan pendanaan internasional, maka termasuk dalam skema target penurunan emisi GRK 41%. Selanjutnya, bila program/kegiatan REDD+ yang tidak terkait dengan target penurunan emisi Indonesia 26% dan 41% dapat diperjualbelikan dalam pasar karbon.

3.5 Pengembangan RAN-GRK menuju NAMAs Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) adalah upaya pengurangan emisi secara sukarela oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sementara kewajiban pengurangan emisi negara industri (Annex I Countries) disebut Nationally Appropriate Mitigation Actions or Commitments disingkat NAMAC. Alinea 1 b ii pada Keputusan 1/CP.13 (‘Bali Action Plan’) mencantumkan bahwa: “Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner” NAMAs dapat didukung oleh pendanaan, alih teknologi dan penguatan kapasitas oleh negara industri yang sifatnya terukur, dilaporkan dan diverifikasi (Measurable Reportanle and Verifiable/MRV). Pada dasarnya, Konvensi Perubahan Iklim pada COP 15 di Copenhagen mengenali dua jenis NAMAs yang akan dilaporkan 2 tahun sekali melalui Nasional Komunikasi (National Communication), yaitu: a. NAMAs (Unilateral atau Mitigation Actions by Developing Countries): upaya mitigasi domestik yang dilakukan dengan sumber daya sendiri. Untuk mendapat pengakuan internasional (berdasarkan Copenhagen Accord), aksi mitigasi ini memerlukan MRV domestik dengan konsultasi internasional dan analisis menggunakan suatu panduan yang tetap menjamin kedaulatan nasional. b. NAMAs (seeking international support): adalah kegiatan NAMAs yang hanya akan berjalan bila memperoleh dukungan internasional untuk pendanaan, alih teknologi dan bantuan peningkatan kapasitas. Aksi mitigasi ini memerlukan MRV sesuai dengan panduan yang diadopsi oleh COP (UNFCCC). Aksi mitigasi ini akan dicatat bersamaan dengan dukungan teknologi, finansial, dan peningkatan kapasitas yang terkait. Untuk upaya mitigasi di luar kedua mekanisme tersebut di atas, sering dikenal sebagai Credited NAMAs yang dapat diperjual belikan di pasar karbon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di G20 di Pittsburg (September 2009) menyatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020 dengan usaha sendiri, dan dapat meningkat menjadi 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini,  

 

- 26 -

dipertegas kembali pada pidato Presiden di COP-15 Copenhagen (Desember 2009). Untuk mewujudkan komitmen di atas, maka disusun RAN-GRK yang prinsipnya adalah NAMAs oleh Indonesia. RAN-GRK ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dikajiulang sesuai kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini, sehingga memenuhi persyaratan dan pengakuan internasional (UNFCCC). Sejalan dengan proses tersebut, DNPI sesuai dengan target Copenhagen Accord, telah menyampaikan surat mengenai posisi Indonesia kepada UNFCCC yang memuat target penurunan emisi tanpa memerinci aktifitas per sektornya. Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara internasional di UNFCCC mengenai metodologi, definisi, scope, approach dll terkait dengan NAMAs. Akan tetapi, melihat kecenderungan hasil negosiasi maka untuk mendapatkan pengakuan internasionl (UNFCCC) bahwa Indonesia sudah memenuhi janjinya, maka untuk RAN GRK memenuhi standar NAMAs nantinya, Indonesia perlu untuk membuat Nasional Baseline (akumulasi penjumlahan baseline dari setiap sektos), skenario mitigasi dengan perhitungan abetement cost, nasional NAMAs registry dan indikator untuk MRV. Dalam penyusunan nasional baseline nantinya, akan ditetapkan dengan landasan yang komprehensif seperti apa yang dapat menjustifikasi baik target nasional maupun sektoral, serta bagaimana mekanisme dan konsep MRV yang akan digunakan. Karena kerangka waktu RANGRK bersifat jangka menengah, maka perlu disusun tahapan dan trajektori penurunan emisi pertahun, persektor, sampai dengan tahun 2020 sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Diperlukannya kajian secara komprehensif tentang baseline dari emisi nasional maupun berbagai skenario penurunan dari emisi persektornya. Dari skenario penurunan emisi persektornya tersebut yang akan diperlukan untuk target penyusunan rencana aksi dan kegiatan-kegiatan yang akan dimuat dalam RAN-GRK. Dalam kajian komprehensif tersebut diharapkan memberikan gambaran tentang implikasi target penurunan GRK terhadap pertumbuhan masing-masing sektor maupun nasional serta perhitungan cost benefitnya. Penentuan national emissions reduction projection under BAU scenario hanya menggunakan “trend” adalah tidak appropriate. CO2 yang ada di atmosphere adalah merupakan kontribusi dari activities of the each sectors, dimana langgam-nya (its behaviour) akan tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Sebagai contoh di sektor ketenagalistrikan: komposisi energi primer pada tahun ini atau tahun 2005 akan jauh berbeda dengan tahun 2015 atau 2020, dan seterusnya. Langgam komposisi energi primer ini tidak sama dari waktu ke waktu, sehingga CO2 yang dikontribusikan akan berubah. Oleh karena itu simulasi jangka panjang perlu dilakukan tentunya dengan objective function yang jelas dan tentunya cost effective (non-intervention scenario). Hal yang sama juga akan terjadi di sektor transportasi, yang akan jauh lebih complex dan dapat bersifat non-linear, misalnya perubahan mode of transportations, atau adanya constraint of transportation infrastructures. Berikut, beberapa definisi Baseline, yang mengandung pengertian yang sama dimana tidak satupun cara projeksi emisi CO2 under BAU scenario (Baseline) disarankan dengan menggunakan “trend”, sebagai berikut:

 

- 27 -

 

• •

•

•

Climate Change: A Glossary of Terms; 4thEdition, April 2007. IPIECA: “Baseline: A projected level of future emissions against which reductions by project activities might be determined, or the emissions that would occur without policy intervention. UNFCCC RESOURCE GUIDE, For Preparing the National Communications of Non-Annex I Parties. Module 4, Measures to Mitigate Climate Change: Baseline Scenarios: Aplausible and consistent description of how asystem might evolve in the future in the absence of explicit new GHG mitigation policies. Baseline scenarios are the counter factual situations against which mitigation policies and measures will be evaluated. A baseline should not beconsidered as a forecast of what will happen in the future, since the future is in herently unpredictable and depends, in part, on planning and policy adoption. Assessment will typically require one or more baseline scenarios as baseline are highly uncertain over the long term and may prove controversial, particularly indeveloping countries. CLIMATE CHANGE 2007. MITIGATION CLIMATE CHANGE; Working Group III Contribution to the 4thAssessment Report of the IPCC, Summary for the Policymakers and Technical Summary: Baseline: The reference for measurable quantities from which analternative outcome can be measured, e.g. a non‐intervention scenario is used as a reference in the analysis of intervention scenarios. World Energy Outlook 2006; IEA, 2006: The Reference Scenario does not take intoconsideration possible, potential or even likely future policy actions. Thus, the Reference Scenario projections should not beconsidered forecasts, but rather a baseline vision of how energy markets woul devolve if governments do nothing beyond what they have already committed themselves to influence long‐term energy trends. Policy Scenario, analyses the impact of arange of policies and measures that countries in allregions are considering adopting or might reasonably be expected to adopt some point over the projection period.

 

4. STRATEGI NASIONAL PENURUNAN EMISI 4.1

Arah Kebijakan Umum (Cross-cutting)

Arah Kebijakan RAN-GRK secara umum harus memperhatikan berbagai isu yang bersifat lintas bidang, yang dirumuskan sebagai berikut: 1

Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan peningkatan kapasitas serapan GRK, dan

(ii) kegiatan yang tidak secara langsung

menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK; 2

Penurunan emisi GRK dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, pencegahan degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, efisiensi penggunaan input produksi, penggunaan dan pengembangan energi baru terbarukan, serta pemanfaatan teknologi hemat energi dan teknologi bersih lainnya

3

Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

 

- 28 -

 

4

Penurunan emisi dilakukan melalui bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah. Pencapaian tujuan penuruan emisi GRK yang dicapai oleh bidang tertentu tidak menimbulkan hambatan bagi pengembangan bidang yang lainnya.

4.2 Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Per Bidang Penurunan emisi dilakukan melalui bidang-bidang prioritas, meliputi kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah Mengacu pada klasifikasi sektoral yang dimiliki dalam mekanisme perencanaan pembangunan nasional, proses penyusunan RAN GRK juga menyertakan beberapa kegiatan yang dirancang untuk membahas isu lintas sektor terkait dengan perubahan iklim. Hal yang terpenting, isu penggunaan lahan memerlukan perhatian yang lebih besar pada masa yang akan datang jika dilihat dari perspektif lintas sektoral mengingat konversi lahan dan tata guna lahan dibahas dalam sektor pertanian, kehutanan, dan sektor energi. Keterkaitan antar sektor dan salingketergantungan ini akan ditindak lanjuti dalam proses RAN GRK ke depan. Langkah-langkah ke depan akan mencakup integrasi pemanfaatan tata ruang yang memuat isu perubahan iklim, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan mekanisme untuk hukum dan perundangundangan. Lingkup Regional. RAN GRK ini juga mempertimbangkan keragaman secara kondisi fisik, ekonomi, politik dan budaya , Indonesia membutuhkan pendekatan berdasarkan aspek kewilayahan untuk perencanaan pembangunan nasional. Tawaran kebijakan untuk masalah perubahan iklim sebab itu dikondisikan dengan karakter khusus yang dimiliki wilayah-wilayah di Indonesia: Sumatera, Jamali (Jawa, Madura, Bali), Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 4.2.1 Kehutanan dan Pengelolaan Lahan Gambut Hutan, selain merupakan sumber emisi karbon dalam konteks perubahan iklim juga merupakan rosot karbon dan tempat penyimpanan karbon. Praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan dari hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung, serta pembatasan konversi lahan hutan menjadi non-hutan dan degradasi kualitas hutan, pengelolaan hutan pada lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan, berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Rehabilitasi hutan dan lahan gambut dan pembuatan/penanaman hutan produksi di lahan yang terdegradasi akan  

- 29 -

 

meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya air, serta fungsi sosial ekonomi. Lahan gambut mempunyai potensi penyimpan karbon yang besar. Luas lahan gambut secara keseluruhan hanya meliputi kurang lebih 3% dari luas daratan dunia, namun diindikasikan dapat menyimpan 550 Gton C atau setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh dunia (Joosten, 2009). Bila diambil angka terendah tambatan karbon di atas permukaan gambut yang berkisar pada angka 150 ton (dalam bentuk biomassa tanaman) per ha maka secara kasar paling tidak lahan gambut di Indonesia menambat (menyimpan) 3.150 juta ton karbon atau setara dengan 8,34 giga ton CO2e. Sampai dengan tahun 2005, emisi per tahun yang berasal dari lahan gambut diperkirakan mencapai 903 juta ton CO2e dan diperkirakan dengan skenario BAU maka emisinya berubah menjadi 1.387 juta ton CO2e pada tahun 2025. Indonesia memiliki sekitar 21 juta hektar lahan gambut, tersebar di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Lahan gambut terutama di Sumatera (7,2 juta ha), Kalimantan (5,8 juta ha) dan Papua (8 juta ha) mempunyai kedalaman yang berbedabeda. Kondisi pada tahun 2006 menunjukkan lebih dari 55% lahan gambut masih berupa hutan 1, sementara sisanya didominasi oleh lahan pertanian (14%) dan semak belukar/rumput (20%). Pada tahun tersebut, terdapat izin kehutanan dan perkebunan untuk menggunakan lahan gambut dengan total sekitar 5,6 juta hektar lahan gambut. Sesuai dengan data 2006 maka luas lahan gambut yang merupakan kawasan hutan adalah seluas 12,3 juta ha terdiri dari hutan konservasi seluas 2,34 juta ha, hutan lindung seluas 1,02 juta ha, dan hutan produksi seluas 8,95 juta ha. Luas lahan gambut yang merupakan perkebunan seluas 1,42 juta ha, dimanfaatkan sebagai pertanian seluas 1,23 juta ha, dan sisanya sebesar 4,66 juta ha dipergunakan untuk kegiatan lain. Untuk itu rencana aksi penurunan emisi GRK di lahan gambut merupakan bagian tidak terpisahkan dari penurunan emisi GRK dari bidang kehutanan. Upaya-upaya penurunan emisi GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut memerlukan pengelolaan secara khusus yang terutama dilakukan melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Untuk itu pengembangan KPH merupakan prioritas sebagai unit pengelola dalam menjalankan praktek manajemen hutan termasuk lahan gambut yang berkelanjutan. Emisi di bidang                                                              1

 

Tidak berarti berada di kawasan hutan

 

- 30 -

kehutanan (termasuk lahan gambut) per tahun diperkirakan mencapai 1,24 giga ton CO2e, sedangkan kemampuan menyerap karbon dari atmosfer diperkirakan hanya mencapai 0,707 giga ton CO2e pada tahun 2020. Skenario rencana aksi bidang kehutanan disusun dengan memperhatikan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Disamping dengan melajukan peningkatan potensi serapan karbon melalui aksi penanaman, potensi reduksi emisi melalui praktek-praktek pengelolaan Hutan Produksi secara lestari, serta meningkatkan peran kawasan konservasi dan hutan lindung dalam menjaga stok karbon di hutan. Walaupun terdapat keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai lahan gambut, Rencana aksi Kehutanan dan Lahan Gambut ini disusun dengan menetapkan angka deforestasi untuk mengakomodasikan kepentingan industri kehutanan sebesar 1,125 juta ha per tahun, emisi tahunan 1,24 giga ton CO2e, rehabilitasi hutan seluas 500.000 ha per tahun, serta penurunan hotspot sebesar 20% dari rata-rata jumlah hotspot selama 2004-2009. Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan maka akan ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (Forest Management Unit) per tahun sebagai forest administration. 4.2.1.1 Arah Kebijakan Kebijakan penurunan emisi GRK di bidang Kehutanan di arahkan dengan mensinergikan program-program bidang kehutanan seperti: (i) mensinergikan kebijakan, perencanaan, dan program (termasuk tata ruang dan penguatan kelembagaan) para pemangku kepentingan di bidang kehutanan seperti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah (ii) mempertajam kebijakan dan menyusun langkah-langkah pengurangan emisi karbon dari bidang kehutanan yang secara efektif dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan; (iii) mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management), (iv) merevitalisasi ekosistem hutan yang terdegradasi dengan melibatkan masyarakat luas, (v) menekan laju deforestasi dari berbagai gangguan seperti illegal logging, kebakaran hutan, konversi kawasan hutan untuk kepentingan non-hutan, (vi) mengembangkan hutan tanaman untuk pemenuhan permintaan hasil hutan kayu untuk keperluan industri kehutanan. Sementara itu, mengingat besarnya peranan lahan gambut terhadap pemanasan global, sebaiknya seluruh kawasan gambut dapat dikonservasi untuk menghindarkan degradasi yang akan meningkatkan emisi karbon. Namun demikian, selama ini lahan gambut sudah digunakan untuk berbagai kepentingan yang menyangkut masyarakat luas, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan seimbang antara penggunaan untuk keperluan ekonomi dan kepentingan konservasi. Untuk itu diperlukan kebijakan antara lain: (i) konsolidasi dan rencana terintegrasi pemangku  

- 31 -

 

kepentingan terkait seperti aktifitas kehutanan, aktifitas pertanian, dan aktifitas infrastruktur; (ii) review dan revisi rencana tata ruang wilayah untuk mencari kemungkinan “land-use swap” dari pemanfaatan lahan gambut ke areal non lahan gambut (lahan mineral); (iii) perbaikan pengelolaan lahan gambut yang berada dalam kawasan hutan maupun kawasan non-hutan dengan membatasi penggunaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, dan pengelolaan secara terpadu pada lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter sesuai dengan fungsi kawasan dan karakteristik gambut pada areal tersebut; (iv) pembukaan lahan gambut diperbolehkan, harus dilakukan dengan metode pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan air berkelanjutan; (v) penerapan pengelolaan tanah (soil) dan rehabilitasi lahan gambut yang mengalami kerusakan melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan pengelolaan lahan gambut yang terlantar dengan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. 4.2.1.2 Rencana Aksi Rencana Aksi Nasional di bidang kehutanan dan lahan gambut disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-2025 dan usulan dari K/L terkait, serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang kehutanan dan lahan gambut sebesar 0.672 giga ton CO2e pada tahun 2020 untuk target 26% secara Nasional. Bentuk intervensi yang perlu ditempuh untuk mengurangi emisi yang berasal dari kehutanan dan lahan gambut adalah: (a) mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut, (b) rehabilitasi hutan dan lahan gambut melalui reboisasi dan penghijauan dengan tanaman penambat karbon tinggi, (c) pengaturan tata air pada kawasan lahan gambut secara integratif, (d) pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang terdegradasi, dan (e) peningkatan upaya perlindungan dan konservasi kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung Kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi, selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, untuk meningkatkan carbon stock meliputi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, Pembangunan Hutan Tanaman (Hutan Tanaman Industri/HTI dan Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan Hutan Rakyat, pemberian HPH Restorasi Ekosistem, Hutan Rakyat Kemitraan dan Hutan Rakyat dengan target kurang lebih 18,8 juta ha hingga tahun 2020. Untuk menekan serendah mungkin emisi yang berasal deforestasi maka bidang kehutanan berupaya untuk menekan perubahan kawasan hutan menjadi tidak berhutan secara permanen.

 

- 32 -

 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang telah dikonversi untuk kepentingan lain, khususnya perkebunan dan transmigrasi. Mengingat hal-hal tersebut di atas dan potensi emisi dari kehutanan dan lahan gambut yang sangat besar, maka diperlukan upaya penurunan melalui Rencana Aksi yang terintegrasi antar K/L dan para pihak. Rencana aksi untuk kehutanan dan lahan gambut difokuskan kepada: 1. Rehabilitasi hutan, lahan gambut dan lahan kritis di DAS prioritas, fasilitasi pengembangan hutan kota, konservasi hutan dan/lahan terdegradasi rawan terbakar melalui pemberian insentif kepada masyarakatmelalui penanaman tanaman kayu, 2. Pengembangan perhutanan sosial melalui fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan, fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa, 3. Pengendalian kebakaran hutan dan pemberantasan illegal logging-pencegahan kehilangan kayu, 4. Penanganan perambahan hutan dan lahan gambut dan penanganan konflik kawasan lindung dan konservasi, 5. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH), 6. Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi melalui pengelolaan LOA (Logged Over Area) oleh pemegang IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan pengelolaan LOA yang terdegradasi oleh IUPHHK-RE, serta peningkatan pembangunan hutan tanaman, 7. Penerapan penyiapan lahan tanpa membakar, perbaikan tata air kawasan lahan gambut secara integratif antar pengguna lahan gambut serta pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan, 8. Kebijakan rehabilitasi kawasan lahan gambut yang rusak melalui reboisasi dan penghijauan, perbaikan kualitas pengelolaan lahan gambut yang rusak, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut, 9. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa termasuk lahan bergambut, 10. Pengendalian Tata Ruang melalui penetapan wilayah KPHK dan konsolidasi hutan yang berada di luar kawasan hutan, meningkatkan konservasi pada lahan gambut yang belum diberikan ijin pemanfaatan, penerapan ‘land-swap’ bagi pemegang ijin/hak yang berada di dalam kawasan lahan gambut dan belum memanfaatkannya ke lokasi lain di luar kawasan lahan gambut (mineral soil),  

- 33 -

 

11. Pengendalian kerusakan ekosistem lahan gambut, penyusunan kriteria baku kerusakan gambut, dan penyusunan masterplan pengelolaan ekosistem gambut provinsi. Rencana Aksi ini didukung oleh kegiatan: 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut, 2. Pengawasan, monitoring dan evaluasi kondisi ekosistem gambut, 3. Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut, 4. Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Lahan Rawa Berkelanjutan melalui kegiatan Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive Development of Lowlands (WACLIMAD) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus dikonservasi, 5. Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut, 6. Penyusunan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) & Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, 7. Penyusunan rencana tata ruang wilayah sungai, 8. Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi, 9. Pendataan dan informasi bidang penataan ruang, 10. Monitoring evaluasi RTRW nasional dan pulau dan program infrastruktur nasional, 11. Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di 31 Provinsi dan 497 kab/kota selama 5 tahun. Dukungan lain untuk Rencana Aksi ini antara lain melalui: 1. Fasilitasi kemitraan di 24 propinsi, 2. Fasilitasi kelompok ijin usaha pengelolaan HKm di 24 propinsi, 3. Penurunan jumlah hotspot di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan sebesar 20% per tahun, 4. Peningkatan Hasil Hutan Kayu/ Bukan Kayu/ Jasa Lingkungan, 5. Peningkatan Jumlah Unit IUPHHK Bersertifikat PHPL dari Tahun 2009, 6. Peningkatan Produksi Penebangan Bersertifikat Legalitas Kayu, 7. Pembuatan Peta Areal Kerja Pencadangan (IUPHHK-HT, HA, RE, HKm, HTR dan Hutan Desa) , 8. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, 9. Penyelesaian permohonan Ijin Pakai pakai KH dengan kompensasi PNBP, 10. Data dan Informasi Penggunaan KH,

 

- 34 -

 

11. Kebijakan bidang Planologi Kehutanan dan Peraturan perundangan pengendalian dan penertiban penggunaan KH tanpa ijin, 12. Pelepasan Kawasan Hutan secara hati-hati (prudensial) dan sesuai dengan RTRWP yang berlaku, 13. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 14. Data dan Informasi Geospasial dan tematik kehutanan Tingkat Nasional, 15. Data dan Informasi potensi kayu di KH Tingkat Nasional, 16. Data dan Informasi penggunaan karbon KH Tingkat Nasional, 17. Basis data spasial Sumber Daya Hutan yang terintegrasi di pusat dan daerah, 18. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perubahan Iklim, 19. Iptek dasar dan terapan bidang landscape hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan, 20. Penurunan jumlah Hot spot, di P. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, 21. Peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat, 22. Penyelesaian kasus perambahan hutan, 23. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), 24. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), 25. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), 26. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 27. Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan, 28. Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, 29. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut. 4.2.2 Bidang Pertanian Bidang pertanian secara umum merupakan bidang yang secara significant akan terkena dampak perubahan iklim. Namun, di sisi lain, bidang pertanian juga menghasilkan emisi GRK. Apabila tanpa Rencana Aksi (Business As Usual/BAU) di lahan padi sawah non gambut akan menghasilkan emisi CH4 dan N2O dalam kondisi tergenang (anaerobic), sedangkan padi sawah di lahan gambut emisi GRK yang dikeluarkan terutama CH4. Untuk perkebunan di lahan gambut karena kondisi yang dibutuhkan aerobic, maka emisi GRK terbesar adalah CO2.

 

- 35 -

 

Emisi kumulatif GRK di bidang pertanian apabila tanpa dilakukan rencana aksi (BAU) diperkirakan sebesar 117 juta ton CO2e. Oleh karena itu, untuk mendukung pemenuhan target penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 26% atau 41% hingga tahun 2020, diperlukan beberapa kebijakan di bidang pertanian untuk menurunkan emisi GRK. 4.2.2.1 Arah Kebijakan Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk meminimalisasi dampak negatif dari perubahan iklim dan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK, yang dilakukan melalui (i) mensinergikan dan mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan program pada seluruh pemangku kepentingan di bidang pertanian seperti, dengan Kementerian Pekerjaan Umum (misalnya untuk ketersediaan air dan infrastruktur), Kementerian Kehutanan (misalnya untuk REDD+), dan Pemerintah Daerah (misalnya perijinan peruntukkan lahan dan pengembangan wilayah); (ii) mempertajam kebijakan dan menyusun langkah-langkah pengurangan emisi karbon di bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan perkembangan global dengan tetap memprioritaskan ketahanan pangan; (iii) meningkatkan pemahaman petani dan pelaku pertanian lainnya dalam mengantisipasi perubahan iklim untuk menjamin pencapaian program ketahanan pangan; (iv) meningkatkan kemampuan para pelaku usaha di bidang pertanian untuk beradaptasi dengan perubahan iklim; (v) merakit dan menerapkan teknologi tepat guna dalam mitigasi emisi GRK; dan (vi) meningkatkan kinerja litbang dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 4.2.2.2 Rencana Aksi Penurunan emisi GRK pada lahan pertanian (sawah dan perkebunan) dan pemanfaatan limbah pada sub sektor peternakan, dilakukan dengan beberapa introduksi teknologi sebagai berikut: 1. Pada lahan sawah non-gambut, teknologi reduksi emisi CH4 dilakukan antara lain melalui penerapan System of Rice Intensification (SRI) disertai dengan sistem pengairan berselang (intermittent irrigation), penggunaan varietas unggul baru (VUB) rendah emisi, dan berbagai teknik budidaya lainnya seperti olah tanah minimum, sistem tebar langsung, penggunaan herbisida dan pupuk organik. Cara ini memiliki potensi menekan emisi CH4 dari lahan sawah berkisar antara 10-50%, dengan rata-rata tersebar pada kisaran 20%. 2. Pada lahan gambut yang digunakan untuk usaha tani perkebunan diarahkan pada lokasi yang berasal dari lahan alang-alang dan bukan membuka hutan, dan proses penyiapan lahannya dilakukan dengan tanpa bakar serta dilakukan penambahan bahan amelioran (kaya kation ber-valensi tinggi) yang dapat menurunkan emisi CO2.

 

- 36 -

 

3. Teknologi mitigasi peternakan dilakukan melalui perbaikan teknologi pakan ternak (ransum dan suplemen/konsentrat), pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas dan kompos, dan pemuliaan untuk memperoleh bibit ternak yang adaptif dengan fermentasi enterik rendah emisi. Total penurunan emisi melalui perbaikan teknologi ini dapat mencapai sekitar 4.691 ton CO2e. Untuk itu, Rencana Aksi Nasional di bidang Pertanian yang disusun berdasarkan RPJMN 20102014, RPJPN 2005-2025, dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang Pertanian sebesar 0.008 Giga Ton CO2e pada tahun 2020 difokuskan pada kegiatan: 1. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama untuk wilayah/provinsi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. 2. Penerapan teknologi budidaya tanaman untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK). 3. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida dalam budidaya tanaman untuk mencegah laju peningkatan emisi GRK melalui penggunaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO). 4. Pengembangan areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan yang tidak berhutan/lahan terlantar/lahan terdegradasi (APL). 5. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan pupuk organik. 6. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang dan briket arang di provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. 7. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi. Rencana aksi ini didukung dengan kegiatan: 1. Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi 2. Penelitian metode pengurangan emisi gas rumah kaca di waduk 3. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV bidang pertanian 4.2.3 Bidang Energi dan Transportasi Bidang Energi, termasuk tenaga listrik dan transportasi, merupakan salah satu penyumbang emisi GRK yang cukup besar dengan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dari  

 

- 37 -

tahun ke tahun. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar minyak untuk transportasi menyebabkan emisi GRK dari bidang energi dan transportasi cukup besar. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanatkan pengurangan minyak bumi dalam porto folio energi primer nasional pada tahun 2025, dan pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih ditingkatkan. Pemanfaatan energi bersih ini diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi GRK, disamping meningkatkan kemandirian energi, menciptakan lapangan kerja. Pemanfaatan gas terutama dilakukan untuk pengganti BBM pada pembangkit tenaga listrik dan pada bahan bakar kendaraan bermotor. Pemanfaatan tenaga matahari, air, angin dan panas bumi terutama ditujukan untuk menggangti BBM dan batubara pada pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan Bahan bakar berbasis nabati ditujukan untuk mengganti bahan BBM kendaraan bermotor. Penurunan emisi GRK tidak hanya dilakukan pada sisi penyediaan energi tetapi juga disisi pemanfataan energi, melalui pengelolaan energi yang lebih baik dan penghematan penggunaan energi.

Potensi penghematan energi di setiap sektor

pengguna energi, seperti sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, sukup besar. Penurunan emisi GRK di bidang energi dilakukan melalui penerapan komitmen efisiensi pemanfaatan energi (demand side) dan penerapan mandatori penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT) dan pemanfaatan teknologi pembangkit energi (listrik) yang bersih dan efisien (supply side). Efisiensi pemanfaatan energi dapat dilakukan diberbagai proses dari rantai energi, dimulai dari usaha pencarian sumberdaya energi, produksi, pengolahan, distribusi hingga pemanfaatannya. Rantai energi ini dapat disederhanakan ke dalam tiga bagian utama, yaitu kegiatan pencarian energi untuk menghasilkan energi primer, kegiatan konversi energi primer menjadi energi yang dapat digunakan, serta pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi meliputi berbagai bidang, antara sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik, bahan baku di sektor industri, seperti pupuk, baja, dan petrokimia, bahan bakar di sektor transportasi, rumah tangga dan sebagainya. Komitmen efisiensi energi sampai dengan tahun 2020 didasarkan atas kebutuhan energi tanpa mitigasi (BAU), yakni sebesar 1.936,6 juta setara barel minyak atau SBM, yang terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga (12%), transportasi (30%), industri (53%), dan komersial (4%) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi

Baru Terbarukan

dan Konservasi Energi,

ESDM, 2010). Potensi efisiensi atau penghematan dalam penggunaan energi sangat besar, sekitar 15-30% di sektor industri, 25% di sektor transportasi, dan 10-20% di sektor rumah tangga dan komersial (Survey Potensi Konservasi Energi DJLPE, ESDM, 2008).

 

 

- 38 -

Sedangkan, penyediaan EBT masih terbatas, yakni 30,3 juta SBM dari panas bumi dan 56,5 juta SBM dari tenaga air (BAU) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, ESDM, 2010). Potensi penyediaan EBT cukup besar dan dapat meyumbang sekitar 20% dari kebutuhan enegi nasional secara keseluruhan. Sumber-sumber energi dari panas bumi, nabati, hidro atau sumber energi air, nuklir, dan tenaga surya, angin, biogas dan biomas merupakan sumber-sumber EBT yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sumber energi panas bumi dan air merupakan dua sumber EBT yang sangat besar dalam menyumbang penyediaan energi, khsusunya untuk pembangkit tenaga listrik, dan dalam pengurangan emisi GRK. Penerapan teknologi energi bersih diarahkan untuk peningkatan efisiensi pemanfaatan dan teknologi yang mengkonsumsi energi secara efisien dan menghasilkan karbon yang rendah. Peranan teknologi bersih ini menjadi penting mengingat potensi emisi GRK dari sektor energi, terutama listrik, cukup besar. Kenaikan ini terutama dihasilkan oleh adanya pengembangan pengembangan tenaga listirk uap (PLTU) batubara dari program percepatan penyediaan listrik 10.000 MW tahap pertama, dan pengembangan kurang lebih 4.000 MW PLTU batubara dari program percepatan penyediaan listrik tahap kedua. Jumlah emisi GRK tersebut digunakan sebagai bagian dari jumlah emisi skenario (BAU) yang digunakan dalam perhitungan penurunan emisi GRK, dengan asumsi bahwa skenario ini disusun berdasarkan tingkat proyeksi emisi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan apapun terkait dengan target penurunan emisi GRK. Emisi GRK (BAU) di sektor energi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 1.400 juta ton dengan potensi pengurangan emisi mencapai 166,33 juta ton (17,53%), dimana sektor transportasi menyumbang 43,88 juta ton (21,23 %), rumah tangga 3,83 juta ton (12,11 %), industri 54,47 juta ton (19,96 %), komersial 2,26 juta ton (6,54 %), dan pembangkitan tenaga listrik 61,88 juta ton (15,34%) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, ESDM, 2010). Penurunan emisi GRK melaui upaya efisiensi pemanfaan energi dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN), dilengkapi dengan Roadmap Konservasi Energi untuk masing-masing sektor pengguna, yang meliputi antara lain sosialisasi dan kampanye tentang perlunya penghematan energi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi energi rendah energi. Efisiensi, disektor industri, dilakukan dengan melakukan audit penggunaan energi, labelisasi efieisnsi, penerapan standar konservasi energi untuk bangunan gedung, dan sebagainya, di sektor transportasi dengan menerapkan sistem transportasi masal yang efisien, di sektor komersial dengan menerapkan standar konservasi energi untuk bangunan gedung, dan di sektor kelistrikan dengan menerapkan sistem pembangkitan yang efisien. Penerapan sistem pembangkit yang efsien dapat menyumbang  

- 39 -

 

penurunan emisis GRK dengan porsi yang besar. Hal ini mengingat emisi GRK di bidang energi umumnya berasal dari kegiatn pembangkitan listrik. Disamping itu, upaya mitigasinya dapat dilakukan dengan relatif mudah dan cukup terukur. Pertumbuhan konsumsi energi bidang transportasi saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sesuai dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan pertumbuhan pergerakan (trip) penumpang dan barang, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 48% dari konsumsi nasional energi primer, khususnya minyak bumi. Dari total konsumsi energi sektor tansportasi ini, hampir seluruhnya (88%) diserap oleh transportasi jalan, dan sisanya diserap oleh moda transportasi lainnya, seperti transportasi udara (7%), transportasi perkeretaapian (4%), serta transportasi laut, sungai, danau dan penyebrangan (1%) (ICCSR, 2010). Emisi GRK yang dihasilkan bidang transportasi tahun 2009 mencapai sekitar 67 juta ton CO2, dan setiap tahunnya tumbuh dengan laju sekitar 8-12%. Emisi GRK ini umumnya dihasilkan dari moda transportasi jalan, khususnya di daerah perkotaan seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung dan Semarang yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi.

4.2.3.1 Arah Kebijakan Penurunan GRK dilakukan dengan tetap menitikberatkan adanya penjaminan ketersediaan energi guna memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Oleh sebab itu upaya penurunan GRK difokuskan

terhadap

upaya

memaksimalkan

efisiensi

dan/atau

konservasi

energi,

mengoptimalkan penyediaan dan mengutamakan pemanfaatan EBT, dan menerapkan teknologi energi bersih, serta pengembangan penelitian pemanfaatan teknologi nuklir dan Carbon Capture Storage (CCS). Komitmen efisiensi dalam pemanfaatan energi diterapkan pada seluruh sektor pengguna energi, yakni sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan komersial. Pemanfaatan EBT dilakukan melalui penerapaan mandatori penyediaan dan pemanfaatan EBT sebesar 20% dalam bauran energi nasional. Sedangkan penerapan teknologi bersih terutama dilakukan dalam proses konversi energi dari energi primer ke listrik – pembangkit tenaga listrik. Kebijakan penurunan emisi GRK di bidang energi dikelompokkan pada tiga kebijakan utama, yaitu: (i) konservasi energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi mulai dari sisi hulu sampai hilir; (ii) diversifikasi energi yang dilakukan untuk meningkatkan pangsa penggunaan EBT; dan (iii) fuel switching dengan memanfaatkan bahan bakar yang lebih bersih terutama untuk rumah tangga dan transportasi. Peningkatan efisiensi energi terutama dilaksanakan dengan menerapkan manajemen atau pengelolaan energi yang lebih baik,  

 

- 40 -

menggunakan teknologi/sistem yang lebih efisien, menerapkan standarisasi unjuk kerja peralatan, labeling, dan komitmen efisiensi energi. Insentif diperkenalkan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku penyedia energi, untuk dapat melakukan efisiensi, menggunakan teknologi energi bersih, dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Fuel switching dilakukan dengan mensubtitusi bahan bakar nilai karbon tinggi dengan bahan bakar karbon rendah, seperti Compressed Natural Gas (CNG) untuk sektor transportasi dan Liquified Petroleu Gas (LPG) untuk rumah tangga. Untuk melaksanakan langkah-langkah kebijakan tersebut, bebagai kegiatan pendukung perlu dilakukan, antara lain penerapan skim insentif dan disinsentive untuk penggunaan teknologi bersih, dan teknologi yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, sistem pricing (feed-in tariff, green energy certificate) untuk memperhitungkan biaya eksternal energi seperti biaya lingkungan, carbon tax, biaya pengganti (avoidance costs), dan sebagainya. Dengan terkonsentrasinya emisi GRK di sektor transportasi jalan di daerah perkotaan, maka upaya pengurangan emisi GRK dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: a) (Avoidance) –pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand management) melalui penata-gunaan lahan di daerah perkotaan dan dalam jangka panjang melalui pola pembangunan perkotaan yang memungkinkan masyarakat mengakses sarana prasarana esensial tanpa melakukan perjalanan yang berlebihan; b) (Shifting) – pergeseran pola penggunaan kendaran pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah karbon seperti, sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air, dan sebagainya c) (Improvement) – peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar rendah emisi; dan d) (green tranport) – melakukan penghijauan di sepanjang jalan.

4.2.3.2 Rencana Aksi Rencana Aksi Nasional di bidang energi dan transportasi disusun dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-2025 dan usulan dari Kementrian/Lembaga terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang energi dan transportasi sebesar 0.038 giga ton CO2e (0.03 giga ton CO2e dari bidang energi dan 0.008 giga ton CO2e dari bidang transportasi) pada tahun 2020. Rencana aksi penurunan emisi di bidang energi dan transportasi difokuskan pada upaya-upaya (i) efisiensi energi, sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi demi mengurangi emisi. Efisiensi dilakukan melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun pengurangan konsumsi energi; (ii) fuel switching melalui penggunaan energi yang lebih bersih,

 

- 41 -

 

seperti gas (CNG dan LPG); dan (iii) peningkatan penggunaan energi EBT; (iv) Reklamasi lahan pasca tambang; (v) pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan angkutan umum melalui Transportation Demand Management (TDM), Traffic Impact Control (TIC) dan mengurangi kemacetan lalu lintas melalui Intelligent Transport System (ITS) (vi) penggunaan transportasi tidak bermotor (vii) peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil melalui perbaikan sistem transportasi massal (MRT, BRT dan sistem transit) dan perbaikan teknologi kendaraan bermotor. Untuk memenuhi target penurunan emisi GRK tersebut, RAN-GRK bidang energi dan transportasi difokuskan kedalam rencana aksi sebagai berikut : 1.

Peningkatan efisiensi energi a. Audit energi pada 1003 objek pada tahun 2010-2014 dan pada 5910 objek (gedung dan industri) b. Program lampu hemat energi

2.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) a. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

3.

Penerapan Fuel Switching a. Pemanfaatan biogas b. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan c. Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa d. Pembangunan kilang mini plant LPG

4.

Reklamasi lahan pasca tambang

5.

Pemanfaatan sistem transportasi pintar (intelligent transportation system - ITS), a. Pembangunan ITS Jabodetabek b. Pembangunan ITS di kota Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, Semarang,

Balikpapan,

Denpasar,

Yogyakarta,

Padang,

Pekanbaru

dan

Banjarmasin 6.

Pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan, a. Penerapan pengendalian dampak lalu lintas (traffic impact control/ TIC) b. Manajemen parkir c. Congestion Charging dan Road Pricing (dikombinasikan dengan angkutan umum massal cepat) d. Reformasi sistem transit (Bus Rapid Transit (BRT)/ Semi BRT) e. Peremajaan armada angkutan umum f. Pemasangan Converter Kit (gasifikasi angkutan umum)

 

- 42 -

 

g. Program pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving) h. Non-motorized transport (pedestian dan jalur sepeda) 7.

Pembangunan KA listrik (railway electrification); a. Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda elektrifikasi, pengadaan KRL) b. Pembangunan double-double track Manggarai-Cikarang, DKI Jakarta c. Pengadaan Kereta Api Listrik (KRL) d. Pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta

8.

Pengembangan sistem transportasi masal perkotaan, seperti Bus Rapid Transit (BRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan pembangunan monorail Jakarta

Rencana aksi tersebut didukung oleh kegiatan : 1.

Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi

2.

Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare

3.

Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

4.

Penyediaan 50 regulasi panas bumi dan air tanah

5.

Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

6.

Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi

7.

Penetapan prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total

8.

Penetapan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG

9.

Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut

10. Pengujian seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor 11. Penetapan standar emisi CO2 untuk mobil penumpang 12. Penetapan standar emisi CO2 untuk sepeda motor 13. Pengembangan sistem logistik modern 14. Car Labelling (pemasangan label ‘emisi’ pada kendaraan) 15. Melaksanakan pembatasan kecepatan pada jalan tol 16. Pengaturan pajak dan harga bahan bakar 17. Pengaturan pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2) 18. Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari sampah, sanitary dan B3 (termasuk minyak) 19. Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan  

- 43 -

 

20. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan kawasan pelabuhan 21. Implementasi eco-airport 22. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut 23. Penanaman pohon di sepanjang jalan 24. Pembangunan/peningkatan dan preservasi jalan 4.2.4

Bidang Industri

Industri merupakan sektor penyumbang emisi GRK yang berasal dari 3 sumber (IPCC) yaitu dari penggunaan energi, proses produksi dan limbah. Industri mengkonsumsi energi sebesar 47.2% dari seluruh total konsumsi energi final dalam tahun 2008 (Pusdatin ESDM 2008). Dalam tahun 2000 emisi GRK yang dihasilkan oleh industri manufaktur dari penggunaan energinya merupakan sumber terbesar ke-9 dari total emisi GRK di Indonesia (diluar emisi dari sektor LULUCF). Indonesia merupakan produser semen terbesar ke-10 di dunia (tahun 2005) dan memproduksi 37 juta ton semen per tahun. Industri semen merupakan sumber emisi GRK terbesar dari subsektor industri karena menghasilkan GRK dari 2 sumber yaitu penggunaan energi dan proses kalsinasi dalam produksinya dan merupakan sumber emisi terbesar ke-10 dari sumber emisi GRK Indonesia (SNC, 2009) diluar emisi dari Land Use Change and Forestry (LUCF). Berdasarkan Keputusan Presiden no. 28/2008 sasaran kebijakan nasional untuk pertumbuhan ekonomi bidang industri ditetapkan menjadi 7.5% pada 2025, sedangkan pihak perusahaan semen memperkirakan pertumbuhan industri semen sebesar 5% - 8% p.a. pada 2025. Pemerintah Indonesia memprediksikan bahwa GDP akan tumbuh sebesar 7% pertahun. Secara umum industri semen Indonesia mempunyai intensitas emisi GRK sebesar 0,833 ton CO2/ton semen dan rasio rerata clinker-semen diambil 0.90t clinker/t semen (2008). Di akhir September 2009, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan keputusan bahwa pengurangan emisi GRK dari industri semen merupakan prioritas bagi bidang industri dalam 20 tahun ke depan. 4.2.4.1 Arah Kebijakan Kebijakan bidang industri dalam rangka mendukung mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan mengarahkan agar sektor industri besar seperti semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, dan lain-lain dapat melakukan program penurunan emisi GRK secara bertahap melalui 3 program yaitu

 

- 44 -

 

melakukan efisiensi energi dengan menggunakan teknologi mesin yang lebih efisien, menggunakan bahan bakar alternatif, dan melakukan efisiensi dalam proses produksi.

4.2.4.2 Rencana Aksi Rencana Aksi Nasional di bidang industri disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 20052025 dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang industri sebesar 0.001 giga ton CO2e pada tahun 2020 dengan melakukan kegiatan pada efisiensi energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Dalam bidang ini pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator dimana investasi penurunan emisi GRK lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta. Untuk itu, rencana aksi di bidang industri difokuskan pada industri semen dan baja dengan kegiatan: 1. Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja ; 2. Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di industri semen dan baja di 25 perusahaan industri; 3. Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja pada 50 perusahaan industri Rencana aksi tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan

dan

pengembangan

roadmap/peta

jalan

“Green

Industry”

dan

implementasinya 2. Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri 3. Fasilitasi dan pemberian insentif untuk penumbuhan industri pengelolaan limbah industri 4. Implementasi standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru 5. Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri 6. Pemantauan dan evaluasi program mitigasi pada 50 perusahaan per tahun 7. Program konservasi dan audit energi 8. Penyusunan roadmap emisi CO2 sektor industri 4.2.5 Pengelolaan Limbah Penduduk Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 218,8 juta (BPS, 2006) dan tingkat produksi sampah adalah sebesar 0,6 kg/orang/hari untuk daerah perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk  

- 45 -

 

daerah perdesaan. Jumlah sampah dari rumah tangga mencapai 33,5 juta ton per tahun dengan proporsi sampah di perkotaan sebesar 50% dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan sebagian besar lainnya dikelola oleh masyarakat sendiri melalui komposting, pembakaran sampah, open dumping dan penimbunan sampah (dikubur). Sebagian kecil lainnya (1%) dibuang ke sungai atau tempat-tempat lainnya. Sedangkan di daerah perdesaan, hanya 20% sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah, 80% lainnya dikelola oleh masyarakat sendiri. Pada kegiatan pengelolaan limbah sampah terdapat 4 komponen kegiatan utama yaitu reduksi sampah yang dilakukan melalui penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), transportasi/pengangkutan sampah, pemrosesan akhir, serta kegiatan pengelolaan sampah lainnya. Penyusunan RAN-GRK untuk menghitung penurunan emisi dilakukan dengan beberapa asumsi kondisi tanpa Rencana Aksi adalah sebagai berikut: 1. Transportasi/pengangkutan sampah pada tahun 2005 memiliki tingkat pelayanan 50% dengan peningkatan sebesar 2,5% per tahun 2. Reduksi sampah tidak terjadi, timbulan sampah perkotaan meningkat dari 0,6 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 1,2 kg/orang/hari tahun 2030 dan untuk sampah perdesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 0,55 kg/orang/hari 3. Timbulan sampah yang dibuang di lokasi open dumping sebesar 45% dan tidak ada konversi dari open dumping menjadi controlled atau sanitary landfill Emisi GRK dari bidang limbah (limbah cair domestik dan sampah rumah tangga) sendiri pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 34.987 ribu ton CO2e, dan diperkirakan akan terus meningkat dengan kondisi tanpa Rencana Aksi (BAU) hingga 52.381 ribu ton CO2e pada tahun 2020.

4.2.5.1

Arah Kebijakan

Kebijakan pengelolaan limbah sampah dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan pengelolaan sampah dengan penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), fasilitasi prasarana pengumpulan/pengangkutan sampah, pembangunan/ peningkatan Tempat Pemrosesan akhir (TPA) sampah menjadi sanitary landfill dan juga pengembangan TPA yang terpadu dengan teknologi pemanfaatan GRK untuk energi. Sementara dalam pengelolaan limbah cair domestik dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana air limbah terpadu terutama bagi kawasan perkotaan.,  

- 46 -

 

4.2.5.2

Rencana Aksi

Rencana Aksi Nasional di bidang limbah disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 20052025 dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang limbah sebesar 0.048 Giga Ton CO2 pada tahun 2020 dengan penekanan kegiatan pada pengelolaan sampah dengan 3R. Rencana Aksi di bidang limbah difokuskan pada kegiatan: 1. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air limbah dengan sistem off site dan on site untuk 16 kota (off-site) dan 11.000 lokasi (on-site) hingga tahun 2020 yang melayani hingga 70% penduduk 2. Pembangunan/ peningkatan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R di 240 kota 3. Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan sebesar 1800 Ha untuk bahan pembuatan kompos, arang dan briket arang yang akan dilakukan di Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Rencana Aksi ini didukung oleh kegiatan: 1. Inventarisasi GRK khususnya di bidang limbah yang akan dilakukan dalam 372 kota selama 5 tahun 2. Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka sampah di 372 kota selama 10 tahun 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan untuk 150 kab/kota, meliputi penyusunan

NSPK

pengembangan

pengelolaan

persampahan,

penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan

pendampingan pengelolaan

persampahan, pembinaan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola persampahan. 5. PENDANAAN Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% secara BAU pada tahun 2020 tidak terlepas dari kemampuan pemerintah untuk memobilisasi sumber pendanaan dalam negeri untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mendukung komitmen tersebut. Sementara itu, pencapaian komitmen tambahan pengurangan emisi karbon hingga 41% dari BAU memerlukan mobilisasi pendanaan yang bersumber dari luar negeri.

 

 

- 47 -

Mobilisasi sumber pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan penurunan emisi gas rumah kaca melalui kegiatan yang mendukung seperti telah diidentifikasi sebelumnya. Bab ini akan membahas mengenai kebijakan pendanaan secara umum, pemenuhan kebutuhan pendanaan, serta sumber dan mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut. 5.1 Kebijakan Pendanaan Kebijakan pendanaan untuk mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca secara sukarela merupakan bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam menghadapi perubahan iklim seperti yang diamanatkan di dalam RPJMN 2010-2014. Di dalam perencanaan jangka menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme APBN. Sementara itu, untuk membantu komitmen 41%, kebijakan pendanaan diarahkan untuk memanfaatkan sumber dana yang disalurkan baik melalui mekanisme UNFCCC maupun di luar mekanisme UNFCCC (melalui kerja sama bilateral dan multilateral). Untuk aksi mitigasi di atas target 41%, pendanaannya dapat menggunakan skema pasar karbon. Di samping itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya dari segi pembiayaan kegiatan, tetapi juga dapat dilakukan dari segi kebijakan fiskal yang mendorong penurunan emisi GRK dengan memberikan nilai terhadap karbon. Hal ini dipandang sebagai upaya kebijakan perubahan iklim yang biayanya rendah dan menghasilkan revenue untuk jangka panjang. Kebijakan fiskal ini dapat berupa (1) penjualan hak mengemisi (emission trading) dan (2) pajak karbon (carbon tax/levy). Pada kebijakan pertama, pemerintah menetapkan besarnya emisi GRK yang diperkirakan akan terjadi dan menjual hak membuang emisi kepada pihak-pihak tertentu. Sementara pada kebijakan kedua, pemerintah menetapkan besarnya harga setiap emisi karbon beserta pajaknya. 5.2 Sumber Pendanaan Pendanaan kegiatan penurunan emisi GRK dipenuhi dengan sumber dari dalam dan luar negeri. Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan rancangan RPJMN 2010-2014. Meskipun demikian, komitmen 26% yang dilakukan dengan upaya sendiri (unilateral) tidak hanya meliputi pendanaan pemerintah pusat, melainkan termasuk sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), dan corporate social responsibility (CSR). Beberapa sumber pendanaan terkait penurunan emaisi GRK di antaranya adalah:  

- 48 -

 

1. APBN a. Rupiah Murni b. Hibah Luar dan Dalam Negeri c. Pinjaman Luar Negeri d. Debt to Nature Swap e. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) f. Green Fund 2. Swasta Dalam Negeri a. Perbankan b. Non-Bank c. Corporate Social Responsibility (CSR) 3. Dana Internasional (Global Fund) a. Global Environment Fund b. Copenhagen Green Climate Fund c. Skema Fund lainnya yang dikembangkan di forum-forum internasional

 

- 49 -

 

Tabel 5.1 Perkiraan sumber pendanaan untuk penanganan perubahan iklim di Indonesia Sumber Dana

Pelaksana

Mekanisme Pendanaan

Jumlah sd 2009

Rupiah Murni

Pemerintah

APBN

1,7 Triliun Rupiah

Loan

Pemerintah

APBN

Jepang USD 400 Juta, Perancis USD 300 juta

Debt to Nature Swap

Pemerintah

APBN

US USD 19,6 juta

Potensi Jumlah

Sektor

Sesuai RPJMN 2010- Mitigation dan Adaptation 2014 Masuk ke dalam Mitigation dan Adaptation resource envelope K/L EUR 20 Juta dari Pemerintah Jerman

Kehutanan dan Konservasi energi

SWASTA DALAM NEGERI

APBN

Jerman EUR 25 Juta Green Economy (BKF)

Pemerintah

APBN

Green Fund (PIP – MoF)

Swasta

APBN

Grant

Pemerintah dan Swasta

Kebijakan Fiskal 500 milyar – 1 triliun 500 milyar – 1 triliun Rupiah Rupiah

Bilateral/Multilateral

Pemerintah dan/atau Swasta

APBN

Sesuai dengan perjanjian hibah

ICCTF

Pemerintah dan Swasta (melalui pemerintah)

APBN

Perbankan

Swasta

Mengikuti mekanisme pasar

Dana Investasi

Non-Perbankan

Swasta

Mengikuti mekanisme pasar

Dana Investasi

CSR

Swasta

Swasta

Mitigasi dan Adaptasi

DFiD GBP 10 Juta

Jerman 10 juta Euro

Dana inovasi

Ausaid AUD 2 Juta

Belanda 40 juta Euro DFiD GBP 50 Juta

Dana transformasi (bergulir)

Global Environment Facility

Global Fund

Dana bergulir

Copenhagen Green Climate Pemerintah dan Fund Swasta (NGO)

US$ 90 Juta melalui SCCF UNFCCC

- none -

USD 30 Miliar (2012)

Mitigasi dan Adaptasi

USD 100 Miliar (2020)

1. Sumber Dana APBN Sumber pendanaan terkait APBN dapat berupa rupiah murni maupun PHLN. Berdasarkan perencanaan di dalam RPJM 2010-2014 perkiraan resource envelope untuk 2010-2014 terkait penurunan emisi GRK yang tersedia adalah sekitar Rp37,889 triliun (Buku 2 Bab I Lintas Bidang Perubahan Iklim Kelompok Mitigasi). Melalui komitmen yang sama, pada periode 2015-2020, pemerintah perlu menyediakan resource envelope yang cukup untuk mencapai penurunan 26%. Pinjaman luar negeri mengikuti mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan yang sama seperti dalam pengelolaan hibah luar negeri. Sampai tahun 2009, pinjaman luar negeri yang telah diterima dalam bentuk program loan untuk perubahan iklim adalah dari Pemerintah Jepang sebesar  

 

- 50 -

US$400 juta dan Pemerintah Perancis sebesar US$300 juta. Dalam pemanfaatan sumber ini perlu dipertimbangkan kondisi persyaratan yang ditetapkan oleh peminjam sehingga dapat mengurangi resiko pinjaman dan biayai pinjaman (cost of borrowing). Debt to nature swap (DNS) merupakan salah satu sumber dana yang sudah digunakan untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Debt swap yang telah diimplementasikan antara lain dengan Pemerintah Amerika Serikat yaitu sekitar USD 19,5 juta untuk membiayai rehabilitasi hutan. Selain itu, DNS telah diberikan oleh pemerintah Jerman sebesar Euro 25 juta dan sekitar Euro 20 juta untuk komitmen baru. DNS diharapkan terus berkembang di tahun-tahun mendatang, yaitu periode 2010-2014 dan 2015-2020, dan dapat diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim. Hibah luar negeri merupakan sumber pendanaan yang memiliki resiko relatif rendah. Hibah luar negeri yang telah terkumpul untuk membiayai penanganan perubahan iklim ini antara lain dari Pemerintah Inggris (GBP 10 juta) dan Pemerintah Australia (AUD 2 juta). Sementara itu, berbagai potensi hibah luar negeri datang dari Pemerintah Jerman dan Pemerintah Belanda dengan total jumlah sekitar Euro 50 juta. Kedua pemerintah tersebut masih menunggu terbentuknya trustee nasional yang mengelola trust fund khusus untuk perubahan iklim (ICCTF). Hibah lain yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan iklim adalah MCC, Millenium Challenge Corporation. Hibah dari MCC bersifat competitif dan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, hibah dari MCC harus diarahkan untuk mengurangi dampak akibat perubahan iklim terutama di kantong-kantong kemiskinan (adaptasi) atau pengembangan teknonologi atau sarana/prasarana ramah lingkungan yang dapat dipakai oleh masyarakat miskin. Hibah dalam negeri dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk menangani perubahan iklim ini. Hibah dalam negeri yang dikelola pemerintah dapat mengikuti mekanisme yang selaras dengan hibah dari luar negeri. Karena sifatnya hibah, pengaturan tersebut diharapkan tidak memberikan terlalu banyak hambatan kepada pemberi hibah dalam penyalurannya.

 

- 51 -

 

Gambar 5.1 Sumber Pendanaan APBN 2. Swasta Dalam Negeri Sumber dana swasta dalam negeri dapat diidentifikasi untuk mendukung sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah. Beberapa sumber dana swasta dalam negeri yang dapat diharapkan dapat membiayai kegiatan menurunkan emisi GRK, baik dari perbankan, non-perbankan dan CSR. Perbankan dapat dimobilisasi untuk membiayai investasi swasta dengan financial returns yang menguntungkan. Dana perbankan yang dapat dimobilisasi dapat berupa perbankan umum maupun perbankan syariah. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi lembaga perbankan yang memberikan pinjaman lunak kepada industri yang menerapkan teknologi hijau atau mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan dalam menyusun kebijakan strategis perbankan. Non-perbankan terdiri dari sumber dana dari pasar modal dalam negeri, asuransi, lembaga pembiayaan, maupun lembaga pensiun. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai relatif sama dengan kegiatan yang dibiayai oleh perbankan, yaitu memiliki financial returns yang tinggi. Sama halnya dengan lembaga perbankan, perlu ada koordinasi pihak terkait untuk menerapkan kebijakan

 

- 52 -

 

insentif yang tepat bagi penggunaan sumber dana dari lembaga non-bank untuk menerapkan teknologi hijau. Selain itu, potensi investasi swasta juga dapat dimanfaatkan melalui kebijakan insentif pada pihak yang mendukung upaya mitigasi. Insentif dapat diberikan pada penggunaan energi yang efisien dengan emisi karbon yang rendah, tetapi seringkali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit karena adanya kebutuhan teknologi rendah karbon. Potensi swasta yang dapat memanfaatkan pasar karbon di sektor kehutanan juga mulai terbuka walaupun masih bersifat sukarela. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan sukarela badan usaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Karena sifatnya sukarela, pemerintah dapat memberikan arahan agar penggunaan CSR dapat difokuskan kepada memberikan bantuan dalam menangani dampak perubahan iklim. Sampai saat ini, potensi CSR diperkirakan akan besar karena lebih banyak badan usaha yang tertarik untuk melaksanakan CSR di bidang lingkungan. 3. Sumber Dana Internasional Sumber dana dari internasional lainnya secara luas dapat dipakai baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana. Terkait perubahan iklim, mekanisme UNFCCC membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dana dari negara-negara maju. Global Environment Facility (GEF) ditunjuk sebagai lembaga yang mengelola dana tersebut dan menyalurkannya melalui badan multilateral (Bank Dunia, UNDP, dan lain-lain) yang bertindak sebagai trustee. Dalam konteks negosiasi UNFCCC, sejak COP 13 di Bali upaya mitigasi perubahan iklim telah memasukkan inisiatif Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) yang selanjutnya telah berkembang menjadi REDD+.

Negosiasi ini telah membuka jalan bagi tersedianya

dukungan pendanaan internasional bagi inisiatif REDD+ dan melahirkan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peluang pendanaan internasional tersebut, termasuk Indonesia. Namun ada beberapa prakondisi yang harus dipenuhi untuk hal ini, di antaranya kondisi yang mendukung investasi dan mekanisme berbasis kinerja yang efektif. Terkait dengan Copenhagen Accord, diharapkan tersedia dana sekitar USD 30 Miliar hingga 2012 dan USD 100 Miliar sampai tahun 2020 yang dapat digunakan untuk dana adaptasi,  

 

- 53 -

mitigasi, serta mekanisme dukungan transfer teknologi dan REDD+. Walaupun Copenhagen Accord ini juga tidak mengikat, potensi pendanaan ini dapat dijajaki. Ke depan, di dunai internasional diperkirakan akan ada beberapa mekanisme dan institusi baru untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim. 5.3 Mekanisme Pendanaan Sumber dana dari APBN pada umumnya akan disalurkan melalui kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah pusat, maupun BUMN dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, sumber dana dari APBN dapat disalurkan kembali kepada pihak swasta dengan mekanisme tertentu sesuai dengan jenis sumber dananya. Pengaturan pengelolaan hibah yang diterima dari luar negeri diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan PHLN dan Peraturan Menteri No. 05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN. Mekanisme pendanaan melalui UNFCCC yang baru masih belum ditetapkan. Meskipun dalam Copenhagen Accord dinyatakan akan adanya Copenhagen Green Climate Fund, belum ada kesepakatan mengenai bentuk, mekanisme penyaluran, kriteria penerimaan dan sebagainya. 6. Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan Dalam implementasi RAN-GRK akan dibuat mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan dan kaji ulang yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran RAN-GRK sesuai dengan perkembangan terkini perubahan iklim di tingkat nasional dan global. 6.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses pemantauan dan evaluasi RAN-GRK diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.

 

- 54 -

 

Kementerian Perekonomian akan melakukan koordinasi dan pelaksanaan RAN GRK dengan melibatkan para menteri dan gubernur yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK, serta melaporkan pelaksanaan RAN GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit satu tahun sekali. Kementerian Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan inventarisasi GRK serta penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurement, Reporting and Verification ) yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6.2 Mekanisme Kaji Ulang RAN-GRK Penurunan

GRK

memerlukan

basis

dasar-dasar

kajian

yang

komprehensif

dengan

mempertimbangkan perkembangan dinamis yang terjadi secara global dan nasional. Selain itu dengan adanya perkembangan iptek yang ada dimungkinkan adanya berbgai terobosan baru pada masa mendatang yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap pendekatan dan metodologi perhitungan GRK serta

pelaksanaan penurunan GRK. Untuk itu dokumen Rencana Aksi

Penurunan GRK dimungkinkan untuk diperbaharui berdasarkan perkembangan yang terjadi serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN GRK yang terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini. Rekomendasi Kaji Ulang terhadap RAN-GRK akan disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menko Perekonomian yang selanjutnya akan menetapkan perubahan atas Matriks Kegiatan RAN-GRK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Perpres RAN-GRK.

7. Penyusunan RAD-GRK RAD-GRK disusun dengan mengacu kepada RAN-GRK berdasarkan pedoman penyusunan RAD-GRK yang penyusunannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L lain terkait. Selain itu RAD-GRK disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan dan kapasitas daerah masing-masing.  

- 55 -

 

Sejalan dengan kaji ulang RAN-GRK, RAD-GRK juga dapat dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Kaji ulang RAD-GRK dikoordinasikan oleh SKPD yang ditunjuk oleh masing-masing Gubernur/Kepala Daerah. Penetapan RAD-GRK dan Revisi RAD-GRK dilakukan

melalui

Peraturan

Gubernur

dengan

berkonsultasi

dengan

Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. RAD-GRK harus telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkannya RAN-GRK, sedangkan proses kaji ulang dan revisi RAD-GRK dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan pemantauan pelaksanaan RAD GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini. 8. PENUTUP Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan penurunan emisi GRK untuk menanggulangi perubahan iklim global. 9. LAMPIRAN ƒ Matriks Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020

 

o

Kegiatan Inti

o

Kegiatan Pendukung

 

 

 

BIDANG

1. KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

Target Penurunan Emisi (26%) : Target Penurunan Emisi (41%) :

0,672 (Giga ton) 1,039 (Giga ton)

 

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dan negara 2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa 3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada) 4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal Strategi : 1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan SFM 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi 5. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan 6. Optimalisiasi sumberdaya lahan dan air secara optimal tanpa melakukan deforestasi 7. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal. NO 1.

RENCANA AKSI Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas a. Fasilitasi rehabilitasi

INDIKATOR SASARAN

Penurunan emisi: 10,826

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

295.000 ha

2010-2014

31 provinsi

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

1.475,0

APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Kementerian Kehutanan (PJ)

KETERANGAN

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI  RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK) 

 

  RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI hutan mangrove, gambut dan rawa

2.

3.

Pengendalian Tata Ruang a. Penetapan wilayah KPHK

INDIKATOR SASARAN

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Penurunan emisi: 12,992 juta ton CO2e

354.000 ha

2015-2020

31 provinsi

4.025,0

APBN

Penurunan emisi: 2,936 juta ton CO2e

400.000 ha

2010-2014

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

28,87

APBN

Penurunan emisi: 2.936 juta ton CO2e

400.000 ha

2015-2020

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

28,88

APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

juta ton CO2e

Kementerian Kehutanan (PJ)

Kementerian Kehutanan

Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi | RAN 

 

57 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI a. Pengelolaan LOA oleh IUPHHK pada lahan gambut

b. Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-RE

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Penurunan emisi : 22.020 Ton CO2e

600 ha

2010-2014

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

Penurunan emisi: 22.020 ton CO2e

600 ha

2015-2020

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

Penurunan emisi: 2.7525 juta ton CO2e

2.500.000 ha

2010-2014

Penurunan emisi: 2.7525

300.000 ha

2015-2020

12 provinsi (Jambi, Sumbar, Kalteng, Klbar, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, Papua) 4 provinsi (Riau, Jambi,

BIAYA RP. SUMBER (miliar) PM PM

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Kehutanan

0.144 Pm

APBN dan Swasta

Kementerian Kehutanan

PM

PM

Kementerian Kehutanan

PM

PM

Kementerian Kehutanan | RAN 

 

KETERANGAN

58 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

juta ton CO2e 4.

Penanganan perambahan kawasan hutan lahan gambut

Penurunan emisi : 734 ribu ton CO2e Penurunan emisi: 734 ribu ton CO2e

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Sumsel, Kalteng) 20.000 ha

2010-2014

20.000 ha

2015-2020

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng) 4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

30,0

APBN

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan

30,0 APBN

5.

Pengendalian Kebakaran Hutan

Penurunan emisi: 367 ribu ton CO2e

10.000 ha

2010-2014

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

22,0

APBN

Kementerian Kehutanan

Penurunan emisi :367 ribu ton CO2e

10.000 ha

2015-2020

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

22,0

APBN

Kementerian Kehutanan

| RAN 

 

59 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO 6.

7.

RENCANA AKSI Demonstration Activities

BIAYA RP. SUMBER (miliar) AUS$ 31,5 BLN juta (Australia)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Kehutanan

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Penurunan emisi 3,67 juta Ton CO2e

100.000 ha

2010-2014

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

Penurunan emisi: 3,670 juta ton CO2e

100.000 ha

2015-2020

4 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng)

AUS$ 31,5 juta

BLN (Australia)

Kementerian Kehutanan

1 (satu) buah pedoman

2010

-

0,5

APBN

KLH

1 (satu) buah

2010

-

0,5

APBN

KLH

KETERANGAN

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Penyusunan Pedoman: a. Pedoman Inventarisasi dan Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut b. Pedoman

| RAN 

 

60 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI  RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK) 

 

  RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

PERIODE

LOKASI

2010-2014

-

1,0

APBN

KLH

2010-2015

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

10,0

APBN

KLH

pedoman

8.

Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut

Kriteria baku kerusakan kawasan lindung kubah gambut dan kriteria baku kerusakan kawasan budidaya gambut

9.

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi. (bahan masukan RTRWP)

Tersusunnya Master Plan di Wilayah Provinsi

10 privinsi

| RAN 

 

KETERANGAN

61 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

dan Papua, Papua Barat 10.

Inventarisasi dan pemetaan kesatuan hidrologis ekosistem gambut

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala sekurangkurangnya 1 : 250.000

20 Juta Ha

2010-2014

10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat)

12,0

APBN

KLH

11.

Inventarisasi dan pemetaan karakteristik ekosistem gambut.

ƒ Dokumen data dan informasi Karakteristik Ekosistem Gambuit ƒ Peta Karakteristik

20 Juta Ha

2010-2014

10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

345

APBN

KLH

| RAN 

 

62 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

12.

RENCANA AKSI

Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada).

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

Gambut dengan skala 1 : 100.000 Rencana ƒ Pembangunpenurunan an/peningemisi CO2 katan jaringan masih dalam reklamasi proses rawa (pada perhitungan. umumnya lahan bergambut) seluas 10.000 Ha ƒ Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 450.000 Ha

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Papua, dan Papua Barat) 2010-2014

Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo

60,0

APBN

Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian PU

1.700,0

| RAN 

 

KETERANGAN

Logical framework : ƒ Kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa diharapkan dapat memperbaiki sistem aliran air pada saluran rawa (termasuk lahan bergambut), yang dapat turut memberikan

63 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN ƒ Operasi & pemeliharaa n jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 1,2 juta Ha

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. ƒ Pembangunan/ peningkatan jaringan reklamasi rawa dan bangunan air (pintu air) bertujuan untuk menjaga stabilisasi muka air sehingga emisi dapat ditekan & dihambat. ƒ Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa akan mengembalika n jaringan pada

1.000,0

Total : 2.760,0

| RAN 

 

KETERANGAN

64 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN fungsi semula sehingga terbentuk sirkulasi air yang baik & menghindarkan water logging (penimbunan air). Policy framework: ƒ Regulasi dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan RTRW ƒ Pendanaan ƒ Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap

| RAN 

 

65 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN pengelolaan jaringan reklamasi rawa (lahan bergambut).

13.

Percepatan Penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

14.

Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan

ƒ Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian ƒ Penelitian dan Pengembang

31 Perda Provinsi dan 497 Kab/Kota

2010-2014

31 provinsi 497 Kab/Kota

325.000 ha

2010-2020

Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng,

279,5

APBN

Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung program-program penurunan emisi GRK

2010–2014: 2.300,0

APBN

Kementerian Pertanian

ƒ Pengelolaan lahan dengan mempertahank an tinggi muka air tanah, teknologi pengelolaan lahan,

2015-2020 : 2.400,0

| RAN 

 

66 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

an Sumber Daya lahan ƒ Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan ƒ Target penurunan emisi : 103,975 juta Ton CO2e/ 10 tahun

penambahan bahan amelioran, kompos, pupuk kandang dan teknologi lainnya ƒ Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar

| RAN 

 

KETERANGAN

67 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO 15.

RENCANA AKSI Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar, terdegradasi, pada areal pertanian

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

ƒ Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan ƒ Penguatan perlindunga n Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI ƒ Target penurunan emisi : 100,75 juta Ton CO2/ 10 tahun

8 kegiatan (250.000 ha)

PERIODE

LOKASI

2010-2020

Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng

BIAYA RP. SUMBER (miliar) 2010–2014: APBN 600,0

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Pertanian

2015-2020 : 600,0

| RAN 

 

KETERANGAN Perbaikan kondisi bio-fisik lahan gambut terlantar/terdegradasi pada areal dan calon areal pertanian dan penanaman dalam rangka meningkatkan kapasitas absorpsi karbon (C) dan menurunkan emisi GRK

68 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    PERIODE

LOKASI

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas

Penurunan emisi: 29,36 juta ton CO2e

800.000 ha

2010-2014

33 provinsi

4.000,0

APBN

Kementerian Kehutanan

Penurunan emisi: 11,9275 juta ton CO2e

325.000 ha

2015-2020

33 provinsi

4.875,0

APBN

Kementerian Kehutanan

Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas

Penurunan emisi: 18,35 juta ton CO2e

500.000 ha

2010-2014

33 provinsi

2.000

APBN

Kementerian Kehutanan

Penurunan emisi: 22,387 juta ton CO2e

610.000 ha

2015-2020

33 provinsi

2.440,0

APBN

Kementerian Kehutanan

16.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas

16.b

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Dephut, Dirjen RLPS (PJ)

VOLUME KEGIATAN

RENCANA AKSI

16.a

BIAYA RP. SUMBER (miliar) 6.800 APBN

INDIKATOR SASARAN

NO

| RAN 

 

KETERANGAN

69 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

16.c

Fasilitasi pengembangan hutan kota

16.d

16.e

Konservasi hutan dan/lahan rawan terbakar melalui pemberian insentif kepada masyarakat

Rehabilitasi lahan

BIAYA RP. SUMBER (miliar) 350 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Kehutanan

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

Penurunan emisi: 183.500 ton CO2e

5.000 ha

2010-2014

33 provinsi

Penurunan emisi: 183.500 ton CO2e

5.000 ha

2015-2020

33 provinsi

350

APBN

Kementerian Kehutanan

Penurunan emisi: 220.200 ton CO2e

6.000 ha

2010-2014

6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar)

300

APBN

Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH

Penurunan emisi : 219.800 ton CO2e

6.000 ha

2015-2020

6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar)

300

APBN

Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH

Penurunan

2.500 ha

2010-2014

6 provinsi

150

APBN

Kemenhut (PJ)

PERIODE

LOKASI

| RAN 

 

KETERANGAN

70 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI rusak rawan terbakar melalui penanaman tanaman kayu

17.

Pengembangan perhutanan sosial

17.a

Fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm)

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

emisi: 91.750 ton CO2e Penurunan emisi : 91.750 ton CO2e

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

(Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar) 2.500 ha

2015-2020

6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar)

150

29.051,0

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Pelaksana KLH

APBN

Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH

APBN

DirJen RLPS (PJ)

Penurunan emisi: 73,4 juta ton CO2e

2.000.000 ha

2010-2014

24 provinsi

4.600,0 Pm

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi : 88,08 juta ton CO2e

2.400.000 ha

2015-2020

24 provinsi

12.600,0 Pm

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

| RAN 

 

KETERANGAN

71 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO 17.b

17.c

18.

RENCANA AKSI Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan

Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa

Pengendalian kebakaran hutan

BIAYA RP. SUMBER (miliar) 250,0 APBN dan Pm masyarakat

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut (PJ)

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Penurunan emisi: 9,175 juta ton CO2e

250.000 ha

2010-2014

11 provinsi

Penurunan emisi : 11,01 juta CO2e

300.000 ha

2015-2020

11 provinsi

350,0 Pm

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi: 18,35 juta ton CO2e

500.000 ha

2010-2014

20 provinsi

1.250,0

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi : 22,02 juta ton CO2e

600.000 ha

2015-2020

20 provinsi

4.250,0

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi: 21.772.275 ton CO2e

50% Penurunan luas hutan yang terbakar (35.000 ha)

2010-2014

Seluruh Indonesia

77,0

APBN

Kemenhut (PJ)

| RAN 

 

KETERANGAN

72 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

19.

20.

RENCANA AKSI

Pemberantasan illegal logging Pencegahan kehilangan kayu

Penanganan Perambahan Hutan dan Penanganan Konflik Kawasan Lindung dan Konservasi

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Penurunan emisi : 9.316.725 ton CO2e

50% Penurunan luas hutan yang terbakar (64.954 ha)

2015-2020

Seluruh Indonesia

23,0

APBN

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi: 2.298.338 ton CO2e

750.000 m3

2010-2014

10 Provinsi Rawan Illegal Logging

1.000,0

APBN

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi : 2.543.643ton CO2e

830.000 m3

2015-2020

10 Provinsi Rawan Illegal Logging

1.000,0

APBN

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi: 41.501.413 ton CO2e

80.000 ha (12 provinsi prioritas)

2010-2014

Prov. Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng

120,0

APBN

Kemenhut (PJ)

| RAN 

 

KETERANGAN

73 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

21.

RENCANA AKSI

Peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan a. Penetapan wilayah KPHP

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

Penurunan emisi : 34.584.511 ton CO2e

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

PERIODE

LOKASI

118.391 ha (12 provinsi prioritas)

2015-2020

Prov. Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng

180,0

APBN

Penurunan emisi: 10.276.000 ton CO2e

28 provinsi (50% terbentuk)

2010-2014

Luar Jawa

150,0

APBN

Kemenhut (PJ)

Penurunan emisi : 10.276.000 ton CO2e

28 provinsi (50% terbentuk)

2015-2020

Luar Jawa

150,0

APBN

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

| RAN 

 

KETERANGAN

74 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI b. Penetapan wilayah KPHK

c. Penetapan KPHL

22.

Peningkatan Pengelolaan Hutan

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

Penurunan emisi: 10.643.000 ton CO2e

29 provinsi (50% terbentuk)

2010-2014

Seluruh Indonesia

150,0

APBN

Penurunan emisi : 13.579.000 ton CO2e

33 provinsi (50% terbentuk)

2015-2020

Seluruh Indonesia

150,0

APBN

Penurunan emisi: 10.276.000 ton CO2e

28 provinsi (50% terbentuk)

2010-2014

Luar Jawa

100,0

APBN

Penurunan emisi : 10.276.000 ton CO2e

28 provinsi (50% terbentuk)

2015-2020

Luar Jawa

100,0

APBN

Penurunan emisi:

2.500.000 ha

2010-2014

11 Provinsi (Jambi, Sumsel, Kalteng,

528,0

APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ) | RAN 

 

KETERANGAN

75 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

23.

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

Alam Produksi Melalui SFM a. Pengelolaan Hutan Alam dengan IUPHHK-RE

52.756.250 ton CO2e

Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman : a. Penambahan Areal Tanaman HT (HTI/ HTR)

Penurunan emisi: 97.255.000 ton CO2e

Penurunan emisi : 49.959.710 ton CO2e

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo) 3.250.000 ha

2.650.000 ha

2015-2020

11 Provinsi (Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo)

48,0

APBN

Kemenhut (PJ)

2010-2014

19 Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DIY, NTT, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut, Papua)

150,0 Pm

APBN Swasta/ Masyarakat

Kemenhut (PJ)

| RAN 

 

KETERANGAN

76 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN Penurunan emisi : 115.635.000 ton CO2e

VOLUME KEGIATAN 3.150.000 ha

PERIODE

LOKASI

2015-2020

19 Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DIY, NTT, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut, Papua)

BIAYA RP. SUMBER (miliar) 150 APBN Pm Swasta/ Masyarakat

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut (PJ)

| RAN 

 

KETERANGAN

77 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI   

BIDANG

2. PERTANIAN

Target Penurunan Emisi (26%) : Target Penurunan Emisi (41%) :

155,2 (Kilo ton)

 

Kebijakan yang Dilakukan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Pertanian dengan Emisi GRK yang rendah 2. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi Strategi : 1. Optimalisasi sumber daya lahan dan air secara optimal 2. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal 3. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan 4. Memperlancar sirkulasi air pada jaringan

NO 1.

RENCANA AKSI Perbaikan dan pemeliharaan

INDIKATOR SASARAN ƒ Estimasi penurunan

VOLUME KEGIATAN a. Perbaikan jaringan irigasi

PERIODE 2010-2014

LOKASI 33 provinsi: Aceh,Sumut,Su

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) a.18.790,0 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Ditjen. Sumber Daya Air, | RAN 

 

KETERANGAN Logical framework:

78 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI sistem irigasi

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

emisi GRK selama 10 tahun sebesar 155,2 kilo ton

seluas 1,342 juta Ha b.Operasional dan pemeliharaan jaringan seluas 2,311 juta Ha

PERIODE

LOKASI mbar,Bengkulu, Jambi,Babel,Su msel,Riau,Kepri ,Lampung,Bant en,DKI,Jabar,Ja teng,DIY.Jatim, Kalbar,Kalteng. Kalsel,Kaltim,B ali,NTB,NTT,Su lut,Gorontalo,S ulteng,Sulsel,Su lbar,Sultra,Malu ku,Malut,Papua, Irjabar

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) b.460,0

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Pekerjaan Umum

Total: 19.250,0

| RAN 

 

KETERANGAN a.Dengan lancarnya sirkulasi air & pemeliharaan sistem irigasi akan menjaga elavasi permukaan air pada saluran pembawa dan agar supaya emisi yang dihasilkan serta bahan kimia dapat teralirkan b.Dengan teraturnya sirkulasi air & sistem irigasi akan terbentuk sirkulasi yang baik & menghindarkan penumpukan

79 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN bahan kimia pada lahan sawah Policy framework: a.Regulasi dari pemerintahan daerah untuk melalukan percepatan RTRW b.Pendanaan c.Peningkatan kapsitas masyarakat

2.

Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan

ƒ Pengembangan pengelolaan lahan pertanian ƒ Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan

300.500 ha

2010-2020

Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng

2010-2014 : 1.206,5

APBN

Kementerian Pertanian (PJ)

2015–2020 : 2.065,3

| RAN 

 

Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar di lahan mineral

80 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

2.026.500 Ha

2010-2020

32 provinsi

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

gangguan usaha perkebunan ƒ Target penurunan emisi : 4,808 juta Ton CO2e/ 10 tahun 3.

Penerapan teknologi budidaya tanaman

ƒ Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian ƒ Target penurunan emisi : 32,424 juta Ton CO2e/ 10 tahun

2010-2014 : 720,0

APBN

Kementerian Pertanian (PJ)

2015–2020 : 957,0

| RAN 

 

Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), pengelolaan lahan, air, olah tanah minimum, olah tanah konservasi sesuai tipologi lahan, dan penggunaan varietas unggul

81 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN baru (VUB) rendah emisi

4.

5.

Pemanfaatan pupuk ƒ Pengembangan organik dan bioPengelolaan pestisida Lahan Pertanian ƒ Penguatan perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI ƒ Target penurunan emisi : 10 juta Ton CO2e/ 10 tahun

Pengembangan

 

ƒ Peningkatan

10.000 unit (250.000 ha)

2010-2020

33 provinsi

2010-2014 : 1.489,0

Kementerian Pertanian (PJ) 

APBN

Kementerian

Yang dibiayai

| RAN 

82 

2015–2020 : 1.980,0

Kelapa sawit

2010-2020

Sumut, Riau,

2010-2014 :

Pemakaian pupuk organik sebanyak 1 ton/ha di areal SLPTT berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida hayati melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI)

APBN

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

INDIKATOR SASARAN

RENCANA AKSI areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan terlantar/lahan terdegradasi (APL) ƒ

Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar ƒ Target penurunan emisi : 1. Kelapa sawit : 74,53 juta Ton CO2e/ 10 tahun 2. Karet: 2,38 juta Ton CO2e/ 10

VOLUME KEGIATAN 860.000 ha

Karet105.200 ha

Kakao 687.000 ha

PERIODE

LOKASI Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NAD, Sumbar, Babel, Bengkulu, Lampung, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua, Papua Barat

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 3.892,89

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Pertanian (PJ) 

2015–2020 : 4.404,38

Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Jateng, Kepri, Bengkulu, Lampung dan Babel

APBN, berupa bantuan bibit, tetapi khusus untuk kelapa sawit diberikan bagi petani di wilayah perbatasan, pasca konflik dan tertinggal seluas 50.000 ha, dan sisanya didanai dari masyarakat (petani, perbankan, dll)

Sumut, Sumbar, | RAN 

 

KETERANGAN

83 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

tahun 3. Kakao : 5,417 juta Ton CO2e/ 10 tahun

6.

Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan pupuk organik

ƒ Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan Pendayagunaa n Sumber Daya Lokal ƒ Target penurunan emisi : 1,012 juta Ton CO2e/ 10 tahun

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

NAD, Bengkulu, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua, Kaltim, Kalbar, NTT, Malut, Lampung, Jatim, Bali 1500 kelompok

2010-2020

33 provinsi

2010-2014 : 360,0

APBN

Kementerian Pertanian (PJ) 

2015–2020 : 479,0

| RAN 

 

KETERANGAN

Pemanfaatan biodekomposer, APPO (alat pengolah pupuk organik), biodigester dan konversi energi limbah organik oleh kelompok

84 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

7.

Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang, dan briket arang 

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Diterapkannya PLTB dengan memanfaatkan hasil tebasan pembukaan lahan untuk pertanian/perke bunan untuk bahan kompos, arang dan briket arang

1.800 Ha 

2010-2020 

Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kalimantan Barat  

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 180,0  APBN 

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ KETERANGAN PELAKSANA KLH ƒ Estimasi reduksi (Koordinator)  emisi GRK 326 ton CO2 ƒ Dilakukan kerjasama antar sektor & pemda

 

| RAN 

 

85 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)   

KEGIATAN INTI 

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

 

 

BIDANG

3. ENERGI DAN TRANSPORT

Target Penurunan Emisi (26%) : Target Penurunan Emisi (41%) :

0,038 (Giga ton) 0,056 (Giga ton)

 

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Penghematan penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun pengurangan konsumsi energi 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching) 3. peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) 4. pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, perkeretaapian maupun mesin kendaraan bermotor 5. pengembangan transportasi massal di daerah perkotaan Strategi : 1. (Avoid) -pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand management) melalui penata-gunaan lahan 2. (Shift) - pergeseran pola penggunaan kendaran pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah karbon seperti, sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air, dan sebagainya; dan 3. (Improve) - peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar rendah emisi. | RAN 

 

86 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO 1.

RENCANA AKSI Audit Energi

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

Penurunan emisi 2010-2014: 1,625 juta ton CO2 Penurunan emisi 2015-2020: 9,577 juta ton CO2

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 521,56 APBN, Swasta

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ESDM (PJ)

PERIODE

LOKASI

1003 obyek (gedung dan industri)

2010-2014

Seluruh Indonesia

5910 obyek (gedung dan industri)

2015-2020

Seluruh Indonesia

3.074,19

APBN, Swasta

Kementerian ESDM (PJ)

Penurunan emisi 2010-2014: 3,428 juta ton CO2

25 juta unit

2010-2014

Seluruh Indonesia

375,0

APBN, PLN, Swasta

Kementerian ESDM (PJ)

Penurunan emisi 2015-2020: 8,501 juta ton CO2

62 juta unit

2015-2020

Seluruh Indonesia

930,0

APBN, PLN, Swasta

Kementerian ESDM (PJ)

KETERANGAN Termasuk implementasi

Total: 11,202 juta ton CO2 2

Program Lampu Hemat Energi

Total: 11,93 juta ton CO2

| RAN 

 

87 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO 3.

RENCANA AKSI Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

Total penurunan emisi 2010-2014 sebesar 1,27 Juta ton CO2, terdiri dari : PLTMH: 0,214 juta ton CO2

PLTMH: 46,17 MW

PLTM: 0,854 juta ton CO2

PLTM: 182 MW

PLTS: 0,114 juta ton CO2

PLTS: 102,1 MW

PLTB: 0,024 juta ton CO2

PLTB: 21,67 MW

PERIODE

LOKASI

2010-2014

Tersebar seluruh Indonesia

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) APBN, 24.224,18 PLN, & Terdiri dari: Swasta

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ESDM (PJ)

KETERANGAN

PLTMH: 2.081,1

PLTM: 6.370,0 PLTS: 14.166,52 PLTB: 1.300,20

PLT Biomassa: 0,00032 juta ton

PLT Biomassa: 0,4 MW | RAN 

 

88 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

CO2 DME: 0,060 juta ton CO2

DME: 250 desa

PLTM: 2,392 juta ton CO2 PLTS: 0,176 juta ton CO2 PLTB: 0,042 juta

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

2015-2020

PLTMH: 84,227 MW PLTM : 510 MW PLTS: 224,68 MW

Tersebar seluruh Indonesia

55.880,41 Terdiri dari:

APBN, PLN & Swasta

Kementerian ESDM (PJ)

PLTMH: 3.796,4

PLTM : 17.850,0 PLTS: 31.174,68 | RAN 

 

KETERANGAN

DME: 300

Total Penurunan emisi 2015-2020 sebesar 3,13 Juta ton CO2 , terdiri dari : PLTMH: 0,395 juta ton CO2

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) PLT Biomassa: 6,40

89 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN ton CO2 PLT Biomassa: 0,013 juta ton CO2

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

PLTB: 37,53 MW PLT Biomassa: 16,50 MW DME: 450 desa

Penurunan emisi 2010-2014 : 0,074 juta ton CO2

17.000 unit

2010-2014

Tersebar di seluruh Indonesia

DME: 540,0 141,10

Penurunan emisi 2015-2020 : 0,092 juta ton CO2

21.400 unit

2015-2020

Tersebar di seluruh Indonesia

Total: 4,40 juta ton CO2 Pemanfaatan biogas

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

PLTB: 2.255,31 PLT Biomassa: 264,0

DME: 0,117 juta ton CO2

4.

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

177,62

Hibah+ APBN

Kementerian ESDM (PJ)

APBN/ APBD

Kementerian ESDM (PJ)

Total: 0,166 juta ton CO2 | RAN 

 

90 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

5.

Penggunaan Gas Alam sbg bahan bakar angkutan umum perkotaan

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 367,2 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ESDM (PJ)

Penurunan emisi 2010-2014: 0,104 juta ton CO2

630 ribu m3/hari

2010-2014

Palembang, Surabaya , Denpasar

Penurunan emisi 2015-2020: 0,114 juta ton CO2

690 ribu m3/hari

2015-2020

Medan, Makassar, Semarang

403,92

APBN

Kementerian ESDM (PJ)

32,85 BCF

2010-2014

Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo, Jabodetabek (rumah susun & apartemen bersubsidi), Semarang, Bontang, Sengkang,

1.370,84

APBN

Kementerian ESDM (PJ)

KETERANGAN Substitusi gas untuk kendaraan berbahan bakar bensin

Total: 0,218 juta ton CO2 6.

Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa

Penurunan emisi 2014: 0,151 juta ton CO2

| RAN 

 

Substitusi LPG untuk memasak

91 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Bangkalan, Balikpapan, Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru, Subang, Lhokseumawe , Samarinda, Muara Enim, Lampung, prabumulih Penurunan emisi 2020: 0,166 juta ton CO2 Total:0,316 juta ton CO2

36,15

2015-2020

Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo, Jabodetabek (rumah susun & apartemen bersubsidi), Semarang, Bontang, Sengkang,

1.619,16

APBN

Kementerian ESDM (PJ)

| RAN 

 

92 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

7.

RENCANA AKSI

Pembangunan kilang mini plant LPG

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

Penurunan emisi 2010-2014: 0,078 juta ton CO2

1 unit kilang mini plant LPG 5 MMSCFD (suplai)

2010-2014

Penurunan emisi 2010-2020: 0,078 juta ton CO2

1 unit kilang mini plant LPG 5 MMSCFD (suplai)

2015-2020

LOKASI Bangkalan, Balikpapan, Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru, Subang, Lhokseumawe , Samarinda, Muara Enim, Lampung, prabumulih Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Sumatera dan Kalimantan

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

382,0

APBN

Kementerian ESDM (PJ)

412,5

APBN

Kementerian ESDM (PJ)

KETERANGAN

LPG untuk substitusi kerosene industri

Total: 0,156 juta ton CO2 | RAN 

 

93 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

8.

Reklamasi lahan pasca tambang

INDIKATOR SASARAN

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 3,5 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ESDM (PJ)

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Penyerapan emisi 2010-2014: 0,920 juta ton CO2

31.400 Ha

2010-2014

Seluruh Indonesia

Penyerapan emisi 2015-2020: 0,692 juta ton CO2

23.600 Ha

2015-2020

Seluruh Indonesia

4,2

APBN

Kementerian ESDM (PJ)

1 Paket

2010-2020

Jabodetabek

505,0

APBN

Kementerian Perhubungan

KETERANGAN Asumsi: hutan produksi

Total: 1,612 juta ton CO2 9.

Pembangunan ITS Jabodetabek

ƒ Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas ƒ Meningkatkan koordinasi antar simpang ƒ Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan ƒ Modal shift dari

KB = Kota Besar

| RAN 

 

TN = Total Nasional (Penjumlahan emisi) KM = Kota Metropolitan

94 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

kendaraan pribadi ke kendaraan massal Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,71 Jabodetabek = 0,71 Asumsi : Jika telah terbangun secara lengkap seluruh Jabodetabek dan didukung dengan upaya lainnya seperti TDM

| RAN 

 

95 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

10.

Pembangunan ITS (Inteligent Transport System)

INDIKATOR SASARAN Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 1,06 KM = 0,79 KB = 0,27 ƒ Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan koordinasi simpang ƒ Meningkatkan koordinasi antar simpang ƒ Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan ƒ Modal shift dari kendaraan

VOLUME KEGIATAN 12 paket di 12 kota (1 paket untuk 1 kota)

PERIODE 2010-2020

LOKASI Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, Semarang, Balikpapan, Denpasar, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru, dan Banjarmasin

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 500,00 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Perhubungan

 

| RAN 

 

KETERANGAN Sekitar 50% dari kota metropolitan dan 40% dari kota besar

96 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

pribadi ke transportasi massal

11.

Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas (Traffic Impact Control/TIC)

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,24 KM = 0,24 KB = 0,00

10 paket untuk 10 kota

2010-2020

Kota-kota metropolitan

22,5

APBD

Dishub Propinsi/ Kota

| RAN 

 

Mengendalikan dampak lalu-lintas sehingga tidak mengurangi kinerja sistem transportasi

97 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

secara keseluruhan.

Pengeluaran izin bangunan dan penggunaan, termasuk analisis dampak lalu-lintas 12.

Manajemen Parkir

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 1,07 KM = 0,79 KB = 0,27

10 paket (1 paket/tahun untuk kota metropolitan dan kota besar)

2010-2020

Kota metropolitan, dan kota besar

100,0

APBD/ Swasta

Dishub Propinsi/ Kota/ Kabupaten

ƒ Mengurangi modal share di pusat kota ƒ Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Asumsi : ƒ Sistem | RAN 

 

KETERANGAN

ƒ Penerapan sistem pengendali parkir ƒ Mengurangi tempat parkir gratis ƒ Mengurangi street parking ƒ Menerapkan kebijakan parkir ”peak pricing” di pusat kota

98 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

2 paket

2010-2020

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

elektronik untuk mencegah kebocoran ƒ Digunakan TDM 13.

Congestion Charging dan Road Pricing (dikombinasikan dengan angkutan umum massal cepat)

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,41 KM = 0,41

Jakarta dan Surabaya

500,0

APBN & LN

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan

ƒ

ƒ Mengurangi modal share mobil di pusat kota ƒ Mengurangi kemacetan di area pembatasan lalu lintas Asumsi: ƒ Areal pricing ƒ Satu paket | RAN 

 

99 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

dengan peningkatan jumlah dan kualitas BRT 14.

Reformasi Sistem transit (BRT/semi BRT)

Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,69 KM = 0,51 KB = 0,18

Tiap tahun diadakan sebanyak 43 bus

2010-2020

Kota Metopolitan dan Kota Besar

2010-2020

Area kota metropolitan dan kota besar

800

APBN

Kementerian Perhubungan

1800,0

Swasta

Kementerian Perhubungan

Komposisi modal shift: mobil 15%, sepeda motor 25%, bus 60%

Asumsi: ƒ Mode shift dari mobil pribadi, sepeda motor dan bus yang ada 15.

Peremajaan armada angkutan umum

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton):

ƒ Peraturan desain kendaraan (standar

| RAN 

 

100 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN TN = 0,36 Asumsi: Bus baru akan mereduksi konsumsi bahan bakar 5-7%

16.

Pemasangan Converter Kit (Gasifikasi angkutan umum)

ƒ Emisi CO2 tereduksi hingga 25% ƒ Pemasangan converter kit rata-rata 1.000 unit per tahun ƒ Dilakukan pada taksi dan angkot yang menggunakan bensin ƒ Sudah termasuk

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

desain yang jelas) ƒ Jumlah bus baru tiap tahun diperkirakan 6.000 unit untuk 40 kota. ƒ Tiap tahun 1000 unit converter kit

2010-2020

Bodetabek, Surabaya, Balikpapan, Prabumulih, Cirebon, Banten, Medan dan Cikampek

150 miliyar

APBN

Kementerian Perhubungan

| RAN 

 

KETERANGAN

101 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

ƒ 50.000 orang/tahun (1 tahun 5 kota)

2010-2020

Kota metropolitan dan kota besar

ƒ Tiap tahun 5

2010-2020

Kota

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

dalam program kementerian ESDM 17.

Program pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving)

Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,002

75,00

APBN

Kementerian Perhubungan

100

APBN

Kementerian

Asumsi: ƒ Jumlah pengajar mengemudi yang terlatih ƒ Pelatihan eco driving diperkirakan menurunkan emisi CO2 sebesar 15% 18.

Non Motorized

Target

| RAN 

 

Pelatihan pada kepada Pengajar, Operator angkutan umum, ditambah sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran booklet

102 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI Transport (Pedestrian dan Jalur Sepeda)

INDIKATOR SASARAN Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,21

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

kota

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

Metropolitan, Kota Besar dan Kota Sedang

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Perhubungan (PJ)

KETERANGAN

Asumsi: ƒ 80% trotoar untuk jalan dalam kota ƒ Jalur sepeda yang ada di kotakota (Jakarta, Yogyakarta, Solo, Sragen, Balikpapan, Palembang, dll.) 19.

Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda, elektrifikasi, pengadaan KRL)

ƒ Prediksi pnp sebesar 15.259 org/tahun; ƒ Prediksi pengurangan konsumsi BBM

ƒ 42 km

2010-2020

Provinsi Jawa Barat (Padalarang – Bandung – Cicalengka)

1,77

APBN

Kementerian Perhubungan

| RAN 

 

Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda, elektrifikasi, pengadaan KRL)

103 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

untuk kendaraan sebesar 16.022 liter/tahun; ƒ Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 36.219 ton CO2/tahun. 20.

Pembangunan doubledouble track (termasuk elektrifikasi)

ƒ Prediksi pengurangan konsumsi BBM (dari peralihan penggunaan KRD menjadi KRL) sebesar 198 liter/km; ƒ Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 529 ton CO2/km.

ƒ 34 km

2010-2014

Provinsi DKI Jakarta (Manggarai – Cikarang)

6,78

APBN

Kementerian Perhubungan

| RAN 

 

104 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

21.

Pengadaan KRL

ƒ Prediksi pengurangan konsumsi BBM (dari peralihan penggunaan KRD menjadi KRL) sebesar 198 liter/km; ƒ Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 529 ton CO2/km.

ƒ 248 unit

2010-2020

Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur

3,27

APBN

Kementerian Perhubungan

22.

Pembangunan MRT Jakarta

ƒ Prediksi pnp sebesar 112.967.500 org/tahun; ƒ Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan

ƒ 14 km

2010-2020 (target operasi 2016)

Provinsi DKI Jakarta (Lebak Bulus – Dukuh Atas)

9,80

APBN/ APBD/ Swasta

Pemprov DKI Jakarta

| RAN 

 

KETERANGAN

105 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

sebesar 39.538.625 liter/tahun; ƒ Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 89.381.016 ton CO2/tahun. 23.

Pembangunan jalur KA Bandara Soekarno Hatta

ƒ Prediksi pnp sebesar 55.000.000 org/tahun; ƒ Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan sebesar 45.375.000 liter/tahun; ƒ Prediksi pengurangan

ƒ 33 km

2010-2020

Provinsi DKI Jakarta & Banten (Manggarai Bandara Soekarno Hatta)

5,00

APBN/ Swasta/

Kementerian Perhubungan (PJ) / Swasta

| RAN 

 

106 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

emisi CO2 sebesar 102.574.725 ton CO2/tahun. 24.

Pembangunan monorail Jakarta

25.

Penanaman pohon

ƒ Prediksi pnp sebesar 216.360 org/tahun; ƒ Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan sebesar 129.834 liter/tahun; ƒ Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 293.503 ton CO2/ tahun.

ƒ 24 km

10.000 km

2010-2014

2010-2014

Provinsi DKI Jakarta

Jalan nasional

4,80

APBN/ APBD/ Swasta

Pemprov DKI Jakarta

5.700

APBN

Ditjen. Bina | RAN 

 

107 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

182.882

Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

di seluruh Indonesia, terutama jalan perkotaan 26.

Pembangunan/peningkatan dan preservasi jalan

Logical framework: ƒ Peningkatan kapasitas jalan berkorelasi dengan peningkatan VCR, yang berarti peningkatan kecepatan. ƒ Preservasi berkorelasi dengan nilai IRI, yang berarti peningkatan kecepatan ƒ Program ini memungkinkan

Peningkatan kapasitas jalan: 12.000 lajurkm

2010-2014

Jalan nasional di Indonesia

APBN

Preservasi jalan: 5.807,28 km

| RAN 

 

KETERANGAN

108 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

peningkatan kecepatan ratarata kendaraan sehingga tingkat emisi GRK per km/kendaraan pada tahun 2014 menjadi optimum (18,568 juta ton atau berkurang 8% dari tingkat emisi GRK dengan donothing scenario pada tahun 2014).

        | RAN 

 

109 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI   

BIDANG

4. INDUSTRI

Target Penurunan Emisi (26%) : Target Penurunan Emisi (41%) :

0,001 (Giga ton) 0,005 (Giga ton)

 

Kebijakan yang Dilakukan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi Strategi : 1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang boros energi 2. Pemberian insentif pada program efisiensi energi

NO 1.

RENCANA AKSI Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja

INDIKATOR SASARAN Tersusunnya kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan

VOLUME KEGIATAN 2 sektor industri (semen dan baja)

PERIODE 2010 – 2014 2015 – 2020

LOKASI Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel,

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 2010–2014: APBN Swasta 350,0 Grant

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Perindustrian

2015–2020: | RAN 

 

KETERANGAN

110 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

baja

2.

3.

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI, Jabar

Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di industri semen dan baja

Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif teknologi low carbon di industri semen dan baja

25 industri (9 industri semen dan 16 industri baja)

2010 – 2014

Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja

Terbentuknya sistem manajemen energi di industri semen dan baja

50 Perusahaan

2010 – 2014 2015 – 2020

2015 - 2020

Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI, Jabar Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel, Riau,

2010–2014: 200,0

APBN (Grant dan RM)

Kementerian Perindustrian

2015–2020: 300,0

2010–2014: 75,0 2015–2020: 75,0

APBN Swasta Grant

Kementerian Perindustrian

| RAN 

 

KETERANGAN

111 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim Target penurunan emisi untuk ketiga rencana aksi diatas : Tahun 2010-1014 : ƒ Semen : 1,036 juta ton CO2e ƒ Baja : 0,639 juta ton CO2e ƒ Total : 1,675 juta ton CO2e Tahun 2015-2020 : ƒ Semen : 1,149 juta ton CO2e ƒ Baja : 0,704 juta ton CO2e Total : 1,853 juta ton CO2e 4.

Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO) dan implementasinya di industri refrigerant, foam, chiller dan pemadam api

100 gedung Pemerintahan dan 4 sektor (refrigerant, foam, chiller dan pemdam api)

2010– 2020

Jakarta dan propinsi

2010–2014: 115,0 2015–2020: 90,0

APBN (Grant dan RM)

KLH (125,0 M) dan Kementerian Perindustrian (80,0 M)

    | RAN 

 

112 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI   

BIDANG

5. LIMBAH

Target Penurunan Emisi (26%) : Target Penurunan Emisi (41%) :

0,048 (Giga ton) 0,078 (Giga ton)

 

Kebijakan Yang Dilaksanakan Untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah Strategi : 1. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 2. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) 3. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan 4. Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan 5. Perluasan kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda) NO

RENCANA AKSI

1.

Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan system off-site dan on-site

INDIKATOR SASARAN ƒ Terlayaninya 10% penduduk melalui sistem pengelolaan air limbah secara

VOLUME KEGIATAN ƒ Terlayaninya 10% penduduk melalui sistem pengelolaan limbah

PERIODE

LOKASI

2010-2014 Off-site: 16 kota, terdiri dari: Pengembangan: Medan, Jakarta,

BIAYA RP. (Miliar) Perkiraan biaya dari 2010-2020: 18.248,83

SUMBER APBN & APBD

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum | RAN 

 

KETERANGAN Logical Framework : Dengan tertatanya sistem pengelolaan

113 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

off-site (dengan 5% melalui sistem terpusat skala kota dan 5% sistem pengelolaan komunal) ƒ Potensi penurunan emisi CO2 2010-2020: 0,0024118 Gton CO2e

terpusat sj\kala kota dan 5% pengelolaan limbah komunal ƒ Penyediaaan pengelolaan limbah on-site bagi 90% total penduduk ƒ Penyediaan sistem pengelolaan limbah skala setempat (onsite) di 210 kab/kota ƒ Terlayaninya 30% total penduduk, dengan 20% terpusat skala

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Bandung, Cirebon, DIY, Surakarta, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang, Balikpapan,

limbah yang baik di daerah secara onsite & off-site akan menekan buangan emisi dari limbah.

Pembangunan baru: Semarang, Surabaya, Malang, Makassar, Batam, Palembang.

Policy framework : ƒ Perubahan budaya masyarakat ƒ Penyusunan NSPK/Peratura n daerah ƒ Pembinaan pemerintah daerah ƒ Pendanaan ƒ Pembinaan bagi operator (kelembagaan) dan SDM yang

On-site: 11.000 lokasi di seluruh Indonesia 2015-2020

| RAN 

 

KETERANGAN

114 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

kota dan 10% pengelolaan limbah komunal ƒ Penyediaan sistem pengelolaan limbah skala setempat (onsite) bagi 70% total penduduk 2.

Pembangunan/ TPA, Pengelolaan sampah terpadu 3R

ƒ Potensi ƒ Pengelolaan sampah di TPA penurunan sebesar 60% emisi CO2 sebesar 0,046 ƒ Pengelolaan sampah melalui G ton CO2e program pengelolaan sampah terpadu pola 3R

handal ƒ Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana

2010-2020

240 kota: P. Sumatera: 67 kota P. Jawa: 61 kota P. Kalimantan: 32 kota P. Sulawesi: 35 kota P. Bali dan Nusa Tenggara: 21 kota

TPA : 22.583,0 Terdiri dari APBN : 16.937,0 APBD 5.645,0

APBN & APBD

Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

| RAN 

 

KETERANGAN

Asumsi : ƒ Ada sharing dari APBD(25% dari kebutuhan dana) ƒ Dana GRK merupakan dana on-top Logical Framework : Dengan tertatanya sistem pengelolaan sampah yang baik melalui pengurangan timbulan sampah

115 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN sebanyak 20%

PERIODE

LOKASI Kep. Indonesia Timur: 24 kota

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 3R : 2.946,0

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN (pola 3R) dan penganganan timbulan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir)

Total : 25.529,o

Policy framework : a. Perubahan budaya masyarakat dalam hal cara membuang sampah, b. Penyusunan PP turunan UU 18/2008 dan peraturan daerah, c. Pembinaan | RAN 

 

116 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar)

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN pemerintah daerah, d. Pendanaan, e. Pembinaan bagi operator (kelembagaan) & SDM yang handal. f. Pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana Asumsi : Dana GRK merupakan dana on top dan ada sharing dari APBD

3.

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan

Estimasi reduksi emisi GRK : 118 ton CO2

1.800 Ha 

2010-2020  Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur 

2010–2014: 108,0 2015-2020 :

APBN 

KLH (Koordinator)  | RAN 

 

Dilakukan kerjasama antar sektor & pemda 

117 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI   

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH  KACA (RAN­GRK)    RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2010­2020 

KEGIATAN INTI    NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

LOKASI

PERIODE

untuk bahan pembuatan kompos, arang, dan briket arang

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 72,0 

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

 

 

| RAN 

 

118 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

BIDANG

1. KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : TARGET PENURUNAN EMISI (41%) :

0,672 (Giga ton) 1,039 (Giga ton)

N O

RENCANA AKSI

1.

Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut.

2.

Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Lahan Rawa Berkelanjutan melalui kegiatan Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive Development of

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PERIODE

LOKASI

Laporan Studi 60 pos OP untuk 5 tahun

2010-2014

5 provinsi : Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel

25,0

ABPN

Laporan indentifika si rawa

2010-2014

Sumatera, Kalimantan, Papua

2 juta USD

APBN/ Grant Kerajaan Belanda

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian PU Kementerian PPN/ Bappenas (PJ), Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian PU

KETERANG AN framework : ƒ WACLIMAD bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayak an dan yang harus dikonservasi ƒ Identifikasi lahan rawa (termasuk lahan bergambut) akan mendukung

| RAN 

 

119 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

RENCANA AKSI Lowlands (WACLIMAD) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus dikonservasi.

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANG AN perencanaan yang terintegrasi untuk membangun / meningkatka n, merehabilita si, dan operasi serta pemeliharaa n jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut). Policy framework: ƒ Regulasi dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan RTRW ƒ Pendanaan

| RAN 

 

120 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK) 

KEGIATAN PENDUKUNG 

  N O

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANG AN ƒ Peningkatan kapasitas masyarakat

3.

Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut

 

ƒ Sistem tata air lahan gambut ƒ Prototy pe sistem tata air lahan gambut pada lokasi perconto han. ƒ Evaluasi prototyp e ƒ Standar/ pedoma n tata air lahan gambut

2010-2014 

Kalimantan & Sumatera 

0,5

0,7

0,3 0,2

Total : 1,7

APBN 

Puslitbang SDA, Kementerian PU 

ƒ Studi ini diharapkan dapat menghasilka n konsep sistem tata air pada lahan gambut yang optimal sehingga dapat mengurangi permasalaha n emisi Gas Rumah Kaca. ƒ Pembuatan prototipe bertujuan untuk menguji konsep dari sistem tata air. | RAN 

 

121 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK) 

KEGIATAN PENDUKUNG 

  N O

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANG AN ƒ Evaluasi prototype dapat mengidentifi ka-si kekurangan dan penyempurn a-an yang diperlukan.

4.

5.

Penyusunan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) & Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau   Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Sungai 

 

69 Perpres KSN & 7 RTR Pulau 

2010-2014 

33 provinsi 

204,5 

APBN 

Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum 

 

69 wilayah sungai 

2010-2014 

33 provinsi 

85,7 

APBN 

Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum  

Penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan Sinkronisasi pemanfaatan lahan agar tidak terjadi konflik antar sektor. Agar pemanfaatan

| RAN 

 

122 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK) 

KEGIATAN PENDUKUNG 

  BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum   Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum   Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum 

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi 

 

18 kegiatan 

2010-2014 

33 provinsi 

15 

APBN 

7.

Pendataan dan Informasi Bidang Penataan Ruang 

 

22 kegiatan 

2010-2014 

33 provinsi 

32,5 

APBN

8.

Monitoring Evaluasi RTRW Nasional dan Pulau dan Program Infrastruktur Nasional 

 

26 kegiatan 

2010-2014 

Pusat 

36,7 

APBN 

50 unit

2010-2014

24 provinsi

7,0

APBN

Kemenhut

140 unit

2010-2020

24 provinsi

14,0

APBN

Kemenhut 

500 kelompok

2010-2014

24 provinsi

650,0

APBN

Kemenhut 

N O

RENCANA AKSI

6.

Peningkatan Penyerapan Karbon 11. Fasilitasi Kemitraan 12.

Fasilitasi Kelompok/Unit

KETERANG AN ruang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang

| RAN 

 

123 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

13.

14.

15.

16.

Ijin Usaha Pengelolaan HKm

1.375 kelompok

2010-2020

24 provinsi

650,0

APBN

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut 

Peningkatan Hasil Hutan Kayu/ Bukan Kayu/ Jasa Lingkungan

5%

2010-2014

60 kabupaten

80,0

APBN

Kemenhut 

10 %

2010-2020

60 kabupaten

80,0

APBN

Kemenhut 

50%

2010-2014

Seluruh Indonesia

55,0

APBN

Kemenhut 

100%

2010-2020

Seluruh Indonesia

55,0

APBN

Kemenhut 

50%

2010-2014

Seluruh Indonesia

28,0

APBN

Kemenhut 

100 %

2010-2014

Seluruh Indonesia

125

APBN

Kemenhut 

RENCANA AKSI

Peningkatan Jumlah Unit IUPHHK Bersertifikat PHPL dari Tahun 200 Peningkatan Produksi Penebangan Bersertifikat Legalitas Kayu

Pembuatan Peta Areal Kerja Pencadangan

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

KETERANG AN

| RAN 

 

124 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

17.

18.

19.

20.

125

APBN

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut 

2010-2014

75

APBN

Kemenhut 

430.000 ha

2010-2020

75

APBN

Kemenhut 

80%

2010-2014

Seluruh Indonesia

15

APBN

Kemenhut 

80%

2010-2020

Seluruh Indonesia

15

APBN

Kemenhut 

33 provinsi

2010-2014

32 provinsi

25

APBN

Kemenhut 

32 provinsi

2010-2020

32 provinsi

25

APBN

Kemenhut 

1 paket

2010-2014

Pusat

10

APBN

Kemenhut 

1 paket

2010-2020

Pusat

10

APBN

Kemenhut 

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

(IUPHHK-HT, HA, RE, HKm, HTR dan Hutan Desa)

100 %

2010-2020

Seluruh Indonesia

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

200.000 ha

RENCANA AKSI

Penyelesaian permohonan Ijin Pakai KH dengan kompensasi PNBP Data dan Informasi Penggunaan KH Kebijakan bidang Planologi dan Peraturan perundangan pengendalian dan penertiban penggunaan KH

INDIKATOR SASARAN

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

KETERANG AN

| RAN 

 

125 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

150.000 ha

2010-2014

Seluruh Indonesia

25

APBN

Kemenhut 

305.250 ha

2010-2020

Seluruh Indonesia

25

APBN

Kemenhut 

187.000.0 00 ha

2010-2014

Seluruh Indonesia

300

APBN

Kemenhut 

187.000.0 00 ha

2010-2020

Seluruh Indonesia

600

APBN

Kemenhut 

33 Provinsi

2010-2014

Pusat

75

APBN

Kemenhut 

33 Provinsi

2010-2020

Pusat

150

APBN

Kemenhut 

33 Provinsi

2010-2014

Pusat

75

APBN

Kemenhut 

33 Provinsi

2010-2020

Pusat

150

APBN

Kemenhut 

33 Provinsi

2010-2014

Pusat

75

APBN

Kemenhut 

33 Provinsi

2010-2020

Pusat

150

APBN

Kemenhut 

KETERANG AN

tanpa ijin 21.

21. 1

21. 2

22.

23.

Pelepasan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan SDH

Data dan Informasi Geospasial dan tematik kehutanan tk. Nasional Data dan Informasi penggunaan karbon KH tk. Nasional Basis data spasial SDH yang terintegrasi

| RAN 

 

126 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

RENCANA AKSI

24.

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perubahan Iklim

25.

Iptek dasar dan terapan bidang landscape hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan

26. Penurunan jumlah hotspot di P. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan

27.

Peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat

28. Penyelesaian kasus

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

2010-2014

APBN

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut 

2010-2020

APBN

Kemenhut 

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

7 tema

2010-2014

Pusat

150

APBN

Kemenhut 

7 tema

2010-2020

Pusat

300

APBN

Kemenhut 

20 % per tahun

2010-2014

Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera

330

APBN

Kemenhut 

20 % per tahun

2010-2020

Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera

660

APBN

Kemenhut 

30 Daops

2010-2014

Seluruh Indonesia

330

APBN

Kemenhut 

30 Daops

2010-2020

Seluruh Indonesia

660

APBN

Kemenhut 

75 %

2010-2014

Penyelesaian

330

APBN

Kemenhut 

KETERANG AN

| RAN 

 

127 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

perambahan hutan

29.

30.

31.

32.

33.

Penetapan Wilayah KPHP

Penetapan Wilayah KPHL

Penetapan Wilayah KPHK

Peraturan perundangundangan penyelenggaraan KPH Fasilitasi

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANG AN

Kasus perambahan hutan 75 %

2010-2020

Penyelesaian Kasus perambahan hutan

660

APBN

Kemenhut 

28 Provinsi

2010-2014

28 Provinsi

38

APBN

Kemenhut 

28 Provinsi

2010-2020

28 Provinsi

77

APBN

Kemenhut 

 

28 Provinsi

2010-2014

28 Provinsi

38

APBN

Kemenhut 

 

28 Provinsi

2010-2020

28 Provinsi

77

APBN

Kemenhut 

 

33 Provinsi

2010-2014

33 Provinsi

38

APBN

Kemenhut 

 

33 Provinsi

2010-2020

33 Provinsi

77

APBN

Kemenhut 

 

1 paket

2010-2014

Pusat

38

APBN

Kemenhut 

1 paket

2010-2020

Pusat

77

APBN

Kemenhut 

32 provinsi

2010-2014

32 propinsi

3,2

APBN

Kemenhut  | RAN 

 

128 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK) 

KEGIATAN PENDUKUNG 

  N O

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

dukungan kelembagaan ketahanan pangan 34.

35.

Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L

 

Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut

Penelitian dan Pengembanga n sumber daya lahan

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

32 provinsi

2010-2020

32 propinsi

2010-2014

2010 : 2 provinsi

6,4

APBN

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kemenhut 

95,7

APBN

KLH

2010– 2014: 70,0 20152020 : 80,0

APBN

Kementerian Pertanian (PJ)

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

KETERANG AN

2011-2014 : 33 provinsi

6 kegiatan/ 12 paket teknologi

20102020

Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua

Kegiatan pendukung: ƒ Varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan dan perkebunan

| RAN 

 

129 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

N O

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA N

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBE (Miliar) R

PENANGGU NGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANG AN rendah emisi ƒ Baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi di lahan gambut ƒ Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV di lahan gambut)

| RAN 

 

130 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

BIDANG

2. PERTANIAN

TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : TARGET PENURUNAN EMISI (41%) :

0,008 (Giga ton) 0,011 (Giga ton)

NO 1.

RENCANA AKSI Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN ƒ Sistem pengelolaan air pada daerah irigasi ƒ Prototipe sistem pengelolaan air pada daerah irigasi di lokasi percontohan ƒ Evaluasi prototipe ƒ Standar/pedo man pengelolaan air pada daerah irigasi

PERIODE

LOKASI

2010-2014

Jawa Barat 

BIAYA RP. (Miliar) 0,3

SUMBER APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Puslibang SDA, Kementerian PU

0,5

0,2 0,2

Total : 1, 2

| RAN 

 

KETERANGAN ƒ Studi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep sistem pengelolaan air yang tepat sehingga dapat meningkatkan efesiensi penggunaan air dan mengurangi emisi GRK. ƒ Uji coba sistem pengelolaan air di saluran irigasi pada lokasi percontohan untuk mengetahui tingkat efesiensi alokasi distribusi

131 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN air. ƒ Evaluasi terhadap prototipe untuk mengidentifikasi kekurangan dan keperluan yang digunakan.

2.

3.

Penelitian metode pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Waduk 

Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV sektor pertanian

Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV

ƒ Nilai emisi Gas Rumah Kaca di Waduk ƒ Metode pengurangan emisi GRK ƒ Uji coba metode ƒ Pedoman metode pengurangan emisi GRK di Waduk ƒ 4 kegiatan/ 12 paket tanaman pangan ƒ 12 paket peternakan, ƒ 4 kegiatan/8 paket tanaman perkebunan

2010-2014 

Jawa Barat,

a. 0,5

APBN 

Puslibang SDA, Kementerian PU 

ƒ Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV untuk sektor pertanian  

APBN

Kementerian Pertanian (PJ)

ƒ Kegiatan pendukung: ƒ Varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan rendah emisi

Jawa Tengah, Jawa Timur

b. 0,5

c. 0,7 d. 0,2 2010-2020

32 provinsi

Total 1,9 2010-2014 : 300,0 2015–2020 : 399,0

| RAN 

 

132 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN untuk sektor pertanian

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

ƒ 3 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian

ƒ Jenis pakan dan ternak yang menghasilkan kotoran dan entericfermentat ion rendah emisi ƒ Teknologi penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dan budidaya rendah emisi untuk areal perkebunan ƒ Baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi ƒ Pengembangan metodologi measurable, reportable, verifiable (MRV) sektor pertanian ƒ Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV)

| RAN 

 

KETERANGAN

133 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

BIDANG

3. ENERGI DAN TRANSPORTASI

TARGET PENURUNAN EMISI (26%) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) NO

RENCANA AKSI

1.

Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi

2.

3.

Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

INDIKATOR SASARAN

: :

VOLUME KEGIATAN

0,038 (Giga ton)   0,056 (Giga ton)   PERIODE

LOKASI

5 paket & 5 laporan

2010-2014

5 paket & 5 laporan

2015-2020

Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua

5 laporan

6 laporan

ƒ Bimtek EBT : 900 orang ƒ Bimtek konservasi energi : 850 orang

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ESDM 

6,24

APBN 

4,554

APBN 

Kementerian ESDM 

2010-2014

4,14

APBN

Kementerian ESDM

2015-2020

4,73

APBN 

Kementerian ESDM 

2010-2014

181,38

APBN

Kementerian ESDM 

| RAN 

 

KETERANGAN

134 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

4.

5.

RENCANA AKSI

Penyediaan regulasi panas bumi dan air tanah

Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

PERIODE

LOKASI

ƒ Studi kelayakan energi laut : 5 laporan ƒ Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut : 10 laporan ƒ Pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga : 5 laporan 50 regulasi

2010-2014

Seluruh Indonesia

24,97

APBN 

Kementerian ESDM 

20 regulasi

2015-2020

Seluruh Indonesia

10

APBN 

Kementerian ESDM 

10 kegiatan

2010-2014

Seluruh Indonesia

13,87

APBN 

Kementerian ESDM 

10 kegiatan

2015-2020

Seluruh Indonesia

24,50

APBN

Kementerian ESDM

| RAN 

 

KETERANGAN

135 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

6.

Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi

7.

8.

Prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total

Prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

30 WKP Pabum

2010-2014

20 WKP Pabum

2010-2020

30 laporan

LOKASI Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ESDM 

3,3

APBN 

5,2

APBN 

Kementerian ESDM 

2010-2014

115,53

APBN

Kementerian ESDM 

30 laporan

2015-2020

145,32

APBN

Kementerian ESDM 

5 laporan studi kebijakan penetapan harga LPG untuk PSO dan non PSO

2010-2014

20,11

APBN

Kementerian ESDM 

2015-2020

0

APBN

Kementerian ESDM 

| RAN 

 

KETERANGAN

136 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

9.

Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang & arus laut

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN ƒ Sistem pembangkit listrik tenaga gelombang tenaga laut. ƒ Pemo-delan listrik ƒ Prototipe pembangkit listrik tenaga gelombang laut ƒ Evaluasi prototipe

PERIODE

LOKASI

2010-2014

Selat Bali

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER 0,5

APBN 

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Puslibang SDA, Kementerian PU 

0,3 0,7

0,2 Total: 1,7

| RAN 

 

KETERANGAN ƒ Studi ini pembangkit tenaga gelombang laut sebagai pembangkit alternatif. Berdasarkan besar energi yang dihasilkan, maka dapat dikonversi ke pengurangan emisi bila menggunakan bahan bakar fosil. ƒ Pemodelan fisik dilakukan di laboratorium untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan ƒ Pembangunan prototipe dilakukan untuk mengetahui

137 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN keadaan di lapangan

10.

Pengujian pada Seluruh Kendaraan Bermotor Termasuk Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor

ƒ Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,35 Asumsi: ƒ Program Inspection and Maintenance bagi kendaraan pribadi

ƒ 10 paket (1 tahun 1 paket) ƒ Pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kota/kab yang belum memiliki unit PKB

2010-2020

Nasional

500,0

APBN

Persiapan Kementerian Perhubungan (PJ)  Peraturan Perundangan 2010-2014

ƒ Seluruh kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas | RAN 

 

138 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

emisi, tidak dapat beroperasi di jalan. 10.a .

Standar emisi CO2 untuk mobil penumpang

Penerapan standar emisi CO2

Mulai untuk diaplikasikan pada kendaraan baru di Indonesia

2010-2020

Nasional

APBN

Kementerian Perhubungan/ Pemda

10.b

Standar emisi CO2 untuk sepeda motor

Penerapan standar emisi CO2

Mulai untuk diaplikasikan pada sepeda motor baru di Indonesia

2010-2020

Nasional

APBN

Kementerian Perhubungan/ Pemda

2010-2020

Area metoplolitan dan kota besar

APBN

Kementerian Perhubungan/ Pemda

11.

Pengembangan sistem logistik modern

ƒ Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,16 ƒ Mengurangi angka km perjalanan

9 paket (1 tahun 1 paket)

90,0

| RAN 

 

Mulai dibangun tahun 2011

139 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO 12.

RENCANA AKSI Car Labeling (pemasangan label “emisi” dan “efisiensi” pada kendaraan)

INDIKATOR SASARAN ƒ Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,31 ƒ Semua kendaraan baru diberi label menurut konsumsi bahan bakar (per 100km) dan emisi CO2 (dalam g/km). ƒ Tujuannya adalah mendorong industri mobil untuk memproduksi kendaraan hemat bahan bakar dan rendah emisi CO2, dll

13.

Melaksanakan pembatasan kecepatan pada

Target penurunan eisi CO2 (Juta Ton):

VOLUME KEGIATAN

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PERIODE

LOKASI

Untuk kendaraan baru (kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Industri Otomobil)

2010-2020

Nasional

50,0

APBN/ Swasta

Seluruh jalan tol

2010-2014

Nasional

50,0

BUMN

(seluruh jalan tol)

PENANGGUNG KETERANGAN JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian ƒ Memperkenalka n dan Perhubungan mendorong “Car Labeling” ƒ Mulai diterapkan tahun 2012

BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) | RAN 

 

140 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI jalan toll

14.

Pajak dan harga bahan bakar

INDIKATOR SASARAN TN = 0,07 Pembuatan peraturan pendukung Target penurunan emisi CO2 (Juta Ton): -

VOLUME KEGIATAN

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

PERIODE

LOKASI

Seluruh pengguna kendaraan bermotor

2010-2014

Nasional

-

APBN

Kementerian Keuangan

ƒ Diterapkan pada kendaraan pribadi setiap 5 tahun, diusulkan pajak kendaraan bermotor ƒ Penerimaan pajak sepeda motor dapat

2010-2014

Nasional

-

APBN

Kementerian Keuangan

KETERANGAN

Membuat mekanisme untuk meningkatkan/ menurunkan harga bahan bakar setiap periode hingga tingkat target tercapai 15.

Pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2)

Target penurunan emisi CO2 (Juta Ton): -

| RAN 

 

141 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

digunakan untuk manfaat pengembangan sistem angkutan umum 16.

Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari limbah sampah, sanitary dan B3 (termasuk minyak)

1 paket

2010-2014

Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian

4,0 @per paket periode

APBN

Kementerian Perhubungan 

17.

Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan

1 paket

2010-2014

Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian

1,5 @per paket periode

APBN

Kementerian Perhubungan 

18.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan wawasan pelabuhan

1 paket

2010-2014

Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian

0,05@ per paket periode

APBN

Kementerian Perhubungan 

| RAN 

 

142 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO 19.

RENCANA AKSI Implementasi eco airport

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

ƒ Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di bandara. ƒ Pengurangan emisi di bandara. ƒ Pengelolaan sampah yang baik di bandara. ƒ Terciptanya penghematan energi di bandara. ƒ Pengelolaan limbah cair yang baik di bandara.

1 paket / tahun

2010-2020

BIDANG

RENCANA AKSI

Bandar Udara UPT dan Bandar Udara di bawah pengelolaan PT. AP I dan AP II

BIAYA RP. (Miiar) SUMBER 3,825

APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Kementerian Perhubungan

INDIKATOR

: :

ƒ Penghematan energi, ƒ Pengelolaan kualitas udara, ƒ Pengelolaan sampah. ƒ Pengelolaan limbah cair.

VOLUME

0,001 (Giga ton) 0,005 (Giga ton) PERIODE

LOKASI

BIAYA

PENANGGUNG ( )/ | RAN 

 

KETERANGAN

4. INDUSTRI

TARGET PENURUNAN EMISI (26%) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) NO

LOKASI

KETERANGAN

143 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

1.

Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “Green Industry” dan implementasinya.

ƒ Tersusunnya kebijakan Peta Jalan Green Industry. ƒ Terimplementasi nya Peta Jalan Green Industry

2.

Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pelaku industri dalam Perubahan Iklim

3.

Fasilitasi dan pemberian Insentif untuk penumbuhan Industri Pengelolaan Limbah Industri

4.

Implementasi Standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru

5 Kawasan Industri dan 8 Sektor Industri

RP. (Miliar) 2010–2014: 100 2015–2020: 100

SUMBER APBN

Kementerian Perindustrian

APBN

Kementerian Perindustrian 

APBN

Kementerian Perindustrian 

APBN

Kementerian Perindustrian

2010–2014 2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT

30 propinsi

2010–2014 2015–2020

30 propinsi

2010–2014: 150 2015–2020: 150

Swasta Grant

Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif pengelolaan limbah industri

7 sektor industri (Pulp & kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, Logam Non Baja)

2010–2014 2015–2020

Jakarta dan propinsi

2010–2014: 35 2015–2020: 35

Swasta Grant

ƒ Tersusunnya Standar kendaran EURO IV ƒ Target penurunan emisi

1 subsektor industri Industri Transportasi

2010–2014 2015–2020

2010–2014: 10 2015–2020: 10

Swasta Grant

7 propinsi

Swasta Grant

| RAN 

 

144 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

BIAYA

PERIODE

LOKASI

RP. (Miliar)

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku

2010–2014: 175 2015–2020: 175

APBN

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT

2010–2014: 75 2015–2020: 75

APBN

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT,

2010–2014: 75

APBN Swasta

2015–2020:

Grant

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

: 5% 5.

6.

7.

Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri

Tersusunnya sistem data base dan inventori pengurangan emisi CO2 di sektor industri

8 sektor industri (Pulp&kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, kimia dasar, Logam Non Baja)

2010–2014 2015–2020

Pemantauan dan evaluasi program mitigasi

Jumlah industri yang melakukan program mitigasi sebanyak 50 perusahaan

17 industri (Semen, Baja, Pulp& kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan & minuman, Tekstil, Logam Non Baja, transportasi , kimia , elektronika.

2010–2014 2015–2020

Program Konservasi dan Audit Energi

Terlaksananya manajemen energi

15 sektor industri (Pulp& kertas, Gelas & keramik,

2010–2014

Terciptanya

2015–2020

Grant

Kementerian Perindustrian

 

Grant

Kementerian Perindustrian

 

Kementerian Perindustrian

| RAN 

 

145 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

8.

RENCANA AKSI

Penyusunan Road Map emisi CO2 sektor industri

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

auditor energi

Pupuk, Petrokimia, Makanan & minuman, Tekstil, Logam Non Baja, transportasi , kimia dasar, elektronika.

Tersusunnya Peta Jalan (Road Map) Pengurangan emisi CO2. pada sektor industri.

8 sektor industri (Pulp&kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, kimia dasar, Logam Non Baja, transportasi, kimia, elektronika

PERIODE

LOKASI Maluku

2010–2014 2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku

BIAYA RP. (Miliar) 75

2010–2014: 175 2015–2020: 175

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

 

APBN Swasta

Kementerian Perindustrian

Grant

 

| RAN 

 

KETERANGAN

146 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

BIDANG

5. LIMBAH

TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : TARGET PENURUNAN EMISI (41%) :

0,048 (Giga ton) 0,078 (Giga ton)

NO 1.

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

Inventarisasi GRK

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

372 Kota selama 5 tahun. Dana Rp. 500juta/ thn

2010-2020

LOKASI 11 Kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 2010-2014 : APBN 558,0 APBD

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA KLH

2015-2020 : 372,0

2.

Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka (open burning) sampah

Potensi reduksi emisi: 31,743 Ggram CO2

372 kota selama 10 tahun dengan dana Rp. 1M/ tahun

2010-2020

11 Kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil

2010-2014 : 2.232,0 2015-2020 : 1.488,0

APBN APBD

KLH

3.

Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah

ƒ Termanfaatkan nya produk pengaturan, NSPK oleh Pemda, ƒ Termanfaatkan nya hasil bantek, bimtek, dan pendampingan oleh Pemda,

ƒ Penyusunan NSPK pengelolan persampahan di 30 kab/kota ƒ Pendampinga n penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan

2010-2014

150 kab / kota

286,07

APBN

Ditjen Cipta Karya, Dep. PU

| RAN 

 

KETERANGAN

Merupakan kegiatan software/ non-fisik dalam meningkatkan kapasitas pengelola persampahan

147 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

ƒ Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan, ƒ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan ƒ Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan

persampahan di 150 kab/kota ƒ Pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) di 150 kab/kota

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

| RAN 

 

KETERANGAN

148 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

 

KEGIATAN PENDUKUNG DATA DAN INFORMASI (BMKG) INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

Pembangunan stasiun Global Atmospheric Watch (GAW)

Pengukuran besaran ambient kadar CO2 di wilayah atmosfir Indonesia

2 paket/ 2 lokasi

2010 - 2014

Palu, Papua

2.

Pembangunan Sistem Informasi peringatan dini kualitas udara terhadap tingkat bahaya kebakaran

Pemantauan kualitas udara wilayah rawan kebakaran hutan

8 paket/ 8 propinsi

2010 - 2014

Pekanbaru, Jambi, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Medan

3.

Climate Early Warning System

Peringatan El Nino La Nina untuk peringatan dini kebakaran hutan

16 paket

2010 - 2014

Seluruh Indonesia

NO

RENCANA AKSI

1.

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 30,0 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG

Informasi kadar konsentrasi CO2 berguna untuk klarifikasi tingkat keberhasilan udara bersih Indonesia

15,0

APBN

Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, BMKG

Informasi kualitas udara wilayah propinsi berguna untuk klarifikasi tingkat keberhasilan policy pencegahan kebakaran hutan.

487,0

APBN

Pusat Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim, BMKG

Dengan hubungan kuat antara tingkat kekeringan regional memicu perlunya diadakan peringatan dini iklim pencegahan kebakaran hutan

| RAN 

 

KETERANGAN

149 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN dan pengeringan lahan gambut

4.

Pengembangan Fire Danger Rating System (FDRS)

Pengukuran tingkat kebakaran dari informasi cuaca untuk peringatan dini harian kebakaran hutan

1 paket

2010 - 2014

709,5

APBN

Pusat Meterologi Publik, BMKG

| RAN 

 

Upaya pencegahan kebakaran hutan harian dengan informasi peringatan dini FDRS

150 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

KEGIATAN PENDUKUNG LINGKUNGAN HIDUP RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

Menuju Indonesia Hijau

Potensi reduksi emisi: 2,66 juta ton CO2 eq.

NO 1.

VOLUME KEGIATAN 500.000 Ha selama 10 tahun

PERIODE 2010-2020

LOKASI Seluruh Provinsi

BIAYA RP. (Miliar) SUMBER 2010-2014 : 1,2

APBN

2015-2020 : 0,8

2.

Pengelolaan Tata Lingkungan

ƒ Hasil pemetaan kawasankawasan ekosistem penting dari aspek lingkungan sehingga dalam penetapan tata ruang wilayah dapat diidentifikasi untuk tidak dibudidayakan. ƒ Agar di dalam penetapan RTRW akan diperhatikan daya dukung dan daya tampung

Satu paket kebijakan tata lingkungan Pemetaan ekosistem untuk perencanaan lingkungan

2010-2020

Seluruh Provinsi

50,0

APBN

PENANGGUNG KETERANGAN JAWAB (PJ)/ PELAKSANA nventarisasi KLH dan enutupan Lahan, kabupaten seluruh Indonesia emantauan apangan, engembangan nsentif untuk enanaman. KLH

| RAN 

 

ƒ Pemetaan Ekosistem Penting untuk Perencanaan Lingkungan ƒ Penerapan KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah ƒ Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk mempertahanka n Daya Dukung Lingkungan ƒ Pemetaan Valuasi Sumber Daya Alam dan

151 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

RENCANA AKSI

NO

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

LH, kawasan mana yang harus dipertahankan, tidak dialihfungsikan, dan diketahui nilai moneter dari suatu kawasan ekosistem.

3.

Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN) termasuk MRV (Measurable

Lingkungan untuk Pertimbangan Alih Fungsi Lahan ƒ Evaluasi Rencana Alih Fungsi Kawasan untuk mempertahanka n Fungsi Ekosistem ƒ Penerapan Kajian Daya Dukung Lingkungan Wilayah ƒ Perencanaan Penataan Ruang Berbasis Ekosistem untuk Daya Dukung Wilayah 1 paket

2010-2020

Jakarta dan Seluruh Provinsi di Indonesia

2010-2014 : 120,0

APBN

KLH

2015-2020 : 80,0

| RAN 

 

KETERANGAN

ƒ Sebagai tindaklanjut UU 32/2009 Æ penghitungan emisi GRK di tingkat

152 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

RENCANA AKSI

NO

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

Reportable Veriable)

nasional, propinsi, kota /kabupaten merupakan kewenangan KLH ƒ Untuk mengetahui status emisi tingkat nasional perlu dilaksanakan inventori GRK secara berkala. ƒ Perlu unit kelembagaan di setiap sektor dan daerah untuk menyediakan data aktifitas (mis: konsumsi BBM, luas reboisasi, jumlah timbulan sampah domestik, dll) sebagai input untuk SIGN. ƒ KLH akan | RAN 

 

KETERANGAN

153 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

RENCANA AKSI

NO

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN melakukan pengolahan dan analisis data dari setiap sektor dan daerah sehingga diperoleh status emisi GRK tingkat Nasional dan daerah (profil emisi kota/kabupaten ) menjadi tindaklanjut dari Second National Communication ƒ Dalam konteks MRV untuk mitigasi melalui SIGN dapat dikembangkan dan digunakan untuk : Melihat pencapaian pelaksanaan (measurable) reduksi emisi dengan diketahuinya

| RAN 

 

154 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

RENCANA AKSI

NO

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar) SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN status emisi (reportable) sedangkan verifiable akan di lakukan pengecekan kembali “tracking back” ke sektor/ sumber emisi dengan memperhatikan : sektor/lokasi, sumber anggaran, teknologi dan sumber energi

4.

Pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan a. Pemetaan kesatuan hidrologi gambut b. Inventarisasi karakteristik gambut

2010-2014

15 Juta Ha

2010-2014

Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar,

APBN

KLH (PJ)

0,012

APBN

KLH (PJ) 

0,345

APBN

KLH (PJ) 

| RAN 

 

155 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

RENCANA AKSI

NO

c. Pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjuta n melalui aquaculture

INDIKATOR SASARAN

Estimasi reduksi emisi GRK : 604 ton CO2

VOLUME KEGIATAN

4.000 Ha

PERIODE

2010-2020

LOKASI Kalteng, Kalsel Jambi, Riau, Kalteng, Kalbar

BIAYA RP. (Miliar) SUMBER

0,40

APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA KLH

| RAN 

 

KETERANGAN

Dilakukan kerjasama antar sektor dan pemda

156 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

KEGIATAN PENDUKUNG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. SUMBER (Miliar) 50,0 APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA BRKP-KKP

1.

Riset Karbon Laut di Indonesia

5 paket kegiatan

2010-2014

Pesisir Indonesia , Kawasan CTI)

2.

Study Marine Hazard response to Climate Change in SEA Region

2 paket kegiatan

2010-2012

Laut Cina Selatan dan Karimata

15,0

APBN

Balitbang KP KKP

3.

Implementasi Indonesia Global Ocen Observing System (NAGOOS)

2 paket kegiatan

2010-2014

Jakarta, Bali dan Perairan Indonesia

45,0

APBN

Balitbang KP-KKP

4.

Implementasi Indo-China Ocean and Climate Reserach Centre

2 paket kegiatan

2010-2014

Jakarta, Sumbar,Bali

25,0

APBN

Balitbang KP-KKP

| RAN 

 

KETERANGAN

157 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

5

Penyusunan Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) Kawasan Minapolitan dan Rencana Zonasi Nasional/Lintas Wilayah Provinsi/kabupat en/Kota (prov/kab/kota)

100 Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) Kawasan Minapolitan dan 300 Rencana Zonasi Nasional/Lint as Wilayah Provinsi/kabu paten/Kota (prov/kab/kot a)

2010-2020

50 Kawasan Minapolitan, 145 wilayah Lintas Wilayah Provinsi/kabupaten/ Kota (prov/kab/kota)

6.

Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, vegatasi pantai, lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir

300.000 ha

2010-2020

Kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan

7.

Pengintegrasian adapatasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan,

2010-2014

11 Wilayah Pengelolaan perikanan

BIAYA RP. (Miliar) 150,0

30,0

SUMBER APBN

APBN dan APBD

APBN

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA KP3K-KKP

KP3K-KKP

DitjenPerikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan

| RAN 

 

KETERANGAN

158 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

regulasi, kapasitas kelembagaan dan pengelolaan perikanan tangkap 8.

2010-2020

Pengembangan budidaya rumput laut

1. Pangkep, Sulsel;

APBN

DitjenKelautan Pesisir dan PulauPulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan

2. Gorontalo; 3. T. Tomini Sulteng; 4. Mamuju, Sulbar

9.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan

9.000.000 ha

2010-2020

Riau, Padang, Pontianak, Kupang, Makasar, Bali, Sorong, Jakarta

150,0

APBN

DitjenKelautan Pesisir dan PulauPulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan

10.

Rehabilitasi di Kawasan Konservasi Perairan

9.000.000 ha

2010-2020

Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, Nias Barat/ Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kepulauan Riau, Bintan, Batam,

170,0

APBN

DitjenKelautan Pesisir dan PulauPulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan

| RAN 

 

159 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER

PENANGGUNG JAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Sulawesi Tenggara, Buton, Wakatobi, NTT, Sikka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, Biak

| RAN 

 

160 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

KEGIATAN PENDUKUNG LINTAS BIDANG

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN

PERIODE

LOKASI

1

Penyusunan National Appropriate Mitigation Actions

Tersusunnya konsep NAMAs yang komprehensif

1 Konsep

2010-2014

Jakarta

Penyusunan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Green Economic) Penyusunan National Strategy for REDD+

Tersusunnya kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tersusunnya Strategi Nasional REDD+ Terbentuknya Badan Koordinasi Nasional REDD+ Terbentuknya Lembaga independen MRV REDD+ a. Terbentuknya skema pembiayaan b. Terbentuknya lembaga pembiayaan

1 Paket Kebijakan

2010-2014

1 Kebijakan

2010

1 Badan

2

3 4 5

6

Pembentukan Badan Koordinasi Nasional REDD+ Pembentukan lembaga independen MRV untuk REDD+ Pembentukan instrumen pembiayaan REDD+

BIAYA RP. (Miliar)

SUMBER APBN +

800.000 € Jakarta

GTz (Hibah)

PENANGGUN GJAWAB (PJ)/ PELAKSANA Bappenas dan K/L terkait

APBN + JICA (Hibah)

Bappenas

Jakarta

APBN +Hibah

Bappenas

2010

Jakarta

Hibah

Menko Ekon/ UKP4

1 Lembaga

2010

Jakarta

Hibah

UKP4, KLH

1 Lembaga

2010

Jakarta

APBN

Bappenas, Kemenkeu, UKP4

4.000.000 $

| RAN 

 

KETERANGAN

161 

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG  KEGIATAN PENDUKUNG 

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN­GRK)   

| RAN 

 

162