KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL UNTUK MENUJU KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI. Peran Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia

NATIONAL ENERGY COUNCIL

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL UNTUK MENUJU KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI. “Peran Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia” disampaikan oleh: Tumiran Anggota Dewan Energi Nasional 2014-2019 Pendiri Fortei, Ketua Tim Pakar Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia Pada Pertemuan; Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia Untan, Pontianak, 10-11 Nopember 2015 1


Energi dan Kehidupan  Dalam kehidupan modern, energi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.  Berbagai aktifitas manusia sangat tergantung terhadap ketersediaan sumber daya energi, yaitu untuk keperluan transportasi, mendukung administrasi perkantoran, penerangan, perhotelan, mendukung keperluan pendidikan, mendukung jalannya administrasi pemerintahan, penggerak mesin-mesin di industri, dan pemenuhan bahan baku industri.

Berbagai aktifitas kehidupan dengan ketersediaan energi 2


Energy Demand Growth Energy Consumed

Factors affecting demand growth

Energy Consumed

Energy Consumed

Energy Consumed

• • • • • •

Economic growth Population Growth Industrial Growth and creating job Offices, building, apartement and hotel growth Better social welfare Culture lifestyle change Year 3


World Energy Demand World economic growth is clearly linked to the increasing availability of energy sources. Three fuels, oil, coal and natural gas dominate the world’s primary energy market. According to IEA in 2011, world marketed energy consumption grows by 53 percent from 2008 to 2035. Total world energy use rises from 505 quadrillion British thermal units (Btu) in 2008 to 619 quadrillion Btu in 2020 and 770 quadrillion Btu in 2035.Much of the growth in energy consumption occurs in countries outside the Organization for Economic Cooperation and Development (non-OECD nations), where demand is driven by strong long-term economic growth. Energy use in non-OECD nations increases by 85 percent in the Reference case, as compared with an increase of 18 percent for the OECD economies 4


WORLD ENERGY GROWTH DEMAND

5


Primary energy demand, 2035 (Mtoe) China is the main driver of increasing energy demand in the current decade, but India takes over in the 2020s as the principal source of growth

Europe

Non-OECD Asia

Middle 1 050 East Brazil 480

8%

Latin America

5%

Eurasia

65% 4%

OECD

1 030

1 540

440

Japan

Southeast 1 000 Asia (Indonesia 36%)

India

Africa

Africa

8%

China 4 060

2 240

Middle East

10%

1 370

1 710

United States

Share of global growth 2012-2035

Eurasia

Growth in global energy demand 1987-2011

Gas

2011-2035

Coal Renewables

Fossil Fuel still become main resources to full fill the world energy demand

Today's share of fossil fuels in the global mix, at 82%, is the same as it was 25 years ago; the strong rise of renewables only reduces this to around 75% in 2035 Source: World Energy Outlook, IEA, 2014

Oil Nuclear 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000 Mtoe

6


CADANGAN ENERGI ASEAN NEGARA Brunei Indonesia Malaysia Myanmar Thailand Vietnam Singapura Kamboja Filipina TOTAL

GAS (TCF) 10,2 103,3 46,8 7,8 10,1 21,8 199,9

Minyak (Miliar Barel) 1,1 3,7 3,7 0,4 4,4 13,4

Batubara (Juta Ton) 5.529 1.239 150 6.918

Sumber: BP Statistical Review 2013

Cadangan gas negara ASEAN sebesar 3% dari cadangan gas dunia dengan rasio Reserve/production (R/P) sebesar 27 tahun. Cadangan minyak negara ASEAN sebesar 0,8% dari cadangan minyak dunia dengan rasio Reserve/production (R/P) sebesar 15 tahun. Cadangan batubara negara ASEAN sebesar 0,8% dari cadangan batubara dunia dengan rasio Reserve/production (R/P) sebesar 15 tahun. 7


KORELASI GDP DAN KONSUMSI LISTRIK NEGARA ASEAN Status 2011

Sumber: IEA, 2013

8

KONDISI UMUM ENERGI NASIONAL


Kapasitas Pembangkit

Energy Mix 2013Renewable Natural Total energy Gas 5% primer 194 18% MTOE Menjadi Negara net oil importer sejak 2006

5% 5%

KELISTRIKAN NASIONAL 2014

PLN

Pemakaian Listrik

IPP

Oil

2…

6%

PPU

70% 1…

46% 31%

4…

33%

Coal

+ Total kapasitas terpasang pembangkit sebesar 53.585 MW

Ketergantungan terhadap energi fosil menyebabkan Ketahanan Energi menjadi rentan PENGGUNAAN ENERGI PER SEKTOR 2013*

+ Produksi tenaga listrik sebesar 228 TWh (PLN & IPP)

Rumah Tangga Industri

+ Konsumsi tenaga listrik sebesar 199 TWh + Pangsa BBM di pembangkit sebesar 11.7%

Bisnis

+ Rasio elektrifikasi nasional sebesar 84.35%

ENERGI FOSIL SEBAGAI KOMODITAS (2014) 12,3

2,8 3,7

33,9 10,1

Raw Material Other Commercial Households Industry

37,2

*) diluar penggunaan biomassa di rumah tangga

48%

Transportation

GAS BUMI Produksi 1.221 MMSCFD 48% dari produksi di export

83% BATUBARA

Produksi 435 juta ton 83% dari produksi di export 9


Situasi dan Kondisi Ke energian Nasional

10


Kondisi Ke Energian Nasional dan Tantangan yang dihadapi 1) 2) 3)

4) 5) 6)

7)

8)

Tata kelola energi saat ini belum memberi nilai tambah ekonomi optimal, dan masih berorientasi ekspor; Penggunaan energi di berbagai sektor masih belum efisien; Kecenderungan meningkatnya ketergantungan terhadap energi fosil yang belum dapat diimbangi secara memadai oleh peningkatan penyediaannya, sementara pemanfaatan energi non-fosil masih relatif kecil; Keterbatasan infrastruktur yang menghambat proses distribusi energi dari sumber-sumber energi ke penggunamenyebabkanadanya kesenjangan di dalam penyediaan energi; Masih rendahnya tingkat investasi yang diakibatkan oleh resiko investasi di sektor energi yang masih tinggi; Harga energi yang belum berada pada nilai keekonomian dan kurang tepatnya penerapan subsidi pada beberapa jenis energi, menyebabkan terhambatnya pengembangan berbagai jenis energi alternatif baru dan terbarukan yang berdampak terhadap keterbatasan finansial pembangunan infrastruktur energi; Rendahnya penguasaan teknologi di sektor energi dan lemahnya keberpihakkan terhadap produk teknologi nasional menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi impor; Masih rendahnya akses masyarakat terhadap energi (infrastruktur listrik masih belum baik, infrsatruktur gas juga masih belum baik); 11


Kondisi Ke Energian Nasional dan Tantangan yang dihadapi 8. Pengelolaan energi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; 9. Keterbatasan anggaran, dan kemampuan SDM dan capaian pengembangan energi yang hampir jalan di tempat; 10. Arah riset pengembangan sektor energi belum terencana dan terintegrasi secara baik dan banyak hasil riset yang tidak bisa mendukung arah pengembangan enegi; 11. Infrastruktur kelistrikan nasional yang masih belum baik (kehandalan sistem rendah) belum mampu mendukung transformasi nilai tambah optimal, dan tata kelolanya yang belum efisien; 12. Pengembangan infrastruktur energi nasional belum didukung oleh industri komponen nasional yang kuat dan sangat tergantung pada komponen impor; 13. Indonesia belum memiliki cadangan penyangga dan cadangan strategis energi nasional.

12


Pengelolaan Energi Nasional 1. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumber daya energi untuk kepentingan Nasional, secara jelas telah di jabarkan pada pasar 33, ayat 3 : ” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat ”. 2. Sebagai implementasi pasal 33 tersebut, pengelolaan energi nasional dijabarkan pada UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. 3. Selain UU Nomor 30 tahun 2007 tersebut, sebelumnya sudah terdapat berbagai peraturan dan perundang - undangang yang juga mengatur pengelolaan sektor energi, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

i) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ii) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, iii) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, iv) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; v) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi, vi) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan vii) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13


STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL PIMPINAN Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ANGGOTA Unsur Pemerintah

Unsur Pemangku Kepentingan

1. Menteri Keuangan

1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

2. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )

3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri) 4. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 5. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D. (Akademisi) 6. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech., (Industri) 7. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen) 14


Dukungan Politik Kebijakan Energi Nasional

15

15


DEWAN ENERGI NASIONAL

Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007 “Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”

TUGAS DEN (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)

D E N

MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL* MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* * MENETAPKAN LANGKAHLANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR

KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17 Oktober 2014

TUJUAN KEN TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

**) RUEN disusun oleh Pemerintah: akan segera di tetapkan untuk menjadi Perpres: TELAH DISERAHKAN KE den

16


KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL INISITIF DPR Melahirkan UU Energi No 30/2007. sebagai lendasan pembentukan Dewan Energi Nasional dan penyusunan Kebijakan energi nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6.

UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan UU No. 4/2009 tentang Minerba UU No. 17/2007 tentang RPJPN UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran

UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN): Substansi KEN mendapatkan Persetujuan DPR PP No. 79 Tahun 2014

Perpress No. 1 Tahun 2014: pedoman penyusunan Ruen dan Rued

RUEN :Disusun pemeritah dan ditetapkan oleh DEN

RUED Kabupaten/Kota

RUED Propinsi

RUKN RUPTL Kepmen ESDM No : 4092 K/21/MEM/2013

17

LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN [1/2]


UU 30/2007 (Energi)

UU 30/2009 (Ketenagalistrikan)

PP 79/2014 (Kebijakan Energi Nasional-KEN) Pasal 11 ayat (2) Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan Persetujuan DPR

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pasal 12 ayat (2b) Dewan Energi Nasional bertugas menetapkan RUEN

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) [Kepmen ESDM No. 2682.K/21/MEM/2008]

Pasal 7 ayat (1) RUKN disusun berdasarkan pada KEN dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI

PP 14/2012 jo PP 23/2014 (Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) [RUPTL PT PLN (Persero) - Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015]

Pasal 8 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUK dan RUPTL 18

18


Landasan Filosofis Pengelolaan Energi Nasional 1.

Undang Undang Energi no. 30 tahun 2007 adalah untuk menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdaulat. KEN yang telah disusun didasarkan atas asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

1.

Tujuan pengelolaan energi sendiri seperti dicantumkan pada Bab II pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2007, diantaranya : i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

tercapainya kemandirian pengelolaan energi nasional, terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri, ... terjaminnya pengelolaan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelenjutan, tercapainya akses masyarakat yang tidak mampu, tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 19


TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050 Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara

115 GW

Total Energi: 400 MTOE

35 GW 2015

2019

2025

Pembangkit: 115 GW Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap Konsumsi Listrik: 2.500 KWh/kap

90 GW

2013 Total Energi: 194 MTOE Pembangkit: 51 GW Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap

Total Energi: 1.000 MTOE Pembangkit: 430 GW Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap Konsumsi Listrik: 7.000 KWh/kap

2050

430 GW

20

20


Proyeksi Bauran Energi Nasional BAURAN ENERGI (Energy mix) Energi Total (total) Minyak (oil) Gas (Gas) Batubara (Coal) Total EBT (new and renewable energy) Biomassa Biofuel (Bio fuel) Biomassa Sampah (Waste) Panas Bumi (geothermal) Energi air (hydro) Energi Laut (tidal wave) Energi Surya (solar pv) ET Lainnya (Angin) (wind and others) Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya) (nuclear, cbm, others(

2015

2020

2025

2030

2040

2050

215 84 47 62

290 93 64 84

380 95 84 114

480 106 110 144

740 155 178 200

980 196 235 245

22

49

87

120

207

304

6 4 9 2 0 0

9 7 23 5 0 0

18 19 27 10 0 0

22 25 31 12 1 1

44 52 36 13 2 11

76 63 57 20 4 17

0

0

0

0

1

1

0

5

12

27

48

67 21


BAURAN ENERGI (Energy mix)

2015

2020

2025

2030

2040

2050

Energi Total (total) Minyak (Oil) Gas (Gas) Batubara (Coal)

215 39% 22% 29%

290 32% 22% 29%

380 25% 22% 30%

480 22% 23% 30%

740 21% 24% 27%

980 20% 24% 25%

Total EBT (total new and renwable)

10%

17%

23%

25%

28%

31%

Biomassa Biofuel (Bio fuel) Biomassa Sampah (Bio mass) Panas Bumi (geothermal) Energi air (hydro) Energi Laut (tidal wave) Energi Surya (solar pv)

2.8% 2.0% 4.3% 0.9% 0.0% 0.0%

3.1% 2.3% 8.1% 1.7% 0.1% 0.1%

4.7% 5.1% 7.1% 2.7% 0.1% 0.1%

4.5% 5.3% 6.5% 2.6% 0.2% 0.3%

5.9% 7.0% 4.9% 1.8% 0.3% 1.5%

7.8% 6.4% 5.8% 2.0% 0.4% 1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.0%

1.6%

3.2%

5.6%

6.5%

6.8%

ET Lainnya (Angin) (wind and others) Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya) (nuclear, cbm others)

22


Proyeksi Kebutuhan Minyak, Gas dan Batubara BAURAN ENERGI

2015

2020

2025

2030

2040

2050

Energi Total (MTOE)

215

290

380

480

740

980

39%

32%

25%

22%

21%

20%

Volume (MTOE)

84

93

95

106

155

196

Volume (M Barrel))

622

688

703

784

1147

1450

22%

22%

22%

23%

24%

24%

47

64

84

110

178

235

1,84

2,51

3,29

4,31

6,98

9,21

29%

29%

30%

30%

27%

25%

Volume (MTOE)

62

84

114

144

200

245

Volume (M Ton))

186

252

342

432

600

735

Minyak (oil) share

Gas share Volume (MTOE) Volume (TCF) Batubara share

23


Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan Utama A. B. C. D.

Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional Perioritas Pengembangan Energi Pemanfaatan Sumber Daya Energi, CadanganEnergiNasional

Kebijakan Pendukung A. B. C. D. E. F.

Konservasi dan Diversifikasi Energi, Lingkungan dan Keselamatan, Harga, Subsidi dan Insentif Energi, Infrastruktur, Akses Masyarakat dan Industri Energi, Penelitian dan Pengembangan Energi, dan Kelembagaan

24


PENJELASAN ATAS ARAH ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL a. Kebijakan Ketersediaan Energi mengatur jaminan pasokan energi nasional, melalui peningkatan cadangan terbukti energi fosil, rasionalisasi ekspor gas dan batubara, optimalisasi sistem produksi, transportasi dan distribusi energi; b. Kebijakan Prioritas Penyediaan Energi mengatur penggunaan energi terbarukan, meminimalkan minyak bumi, mengoptimalkan gas bumi dan energi baru, batubara sebagai andalan dan pengaman pasokan energi nasional, dan pemanfaatan energi nuklir untuk mendukung keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar dengan mempertimbangkan faktor keamanan secara ketat; c. Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional mengatur tentang pemanfaatan sumber daya energi berdasarkan pertimbangan kapasitas; keberlanjutan, keekonomian, dan dampak lingkungan hidup; d. Kebijakan Cadangan Energi Nasional mengatur tentang jaminan ketahanan energi nasional guna mengatasi terjadinya kondisi krisis dan darurat energi baik yang disebabkan oleh alam ataupun stabilitas kondisi geopolitik dunia; e. Kebijakan Konservasi dan Diversifikasi mengatur tentang pemanfaatan sumber daya energi dengan tetap menjaga konservasi sumberdaya energi, meningkatkan kualitas nilai dan keaneragaman sumber daya energi; 25


Lanjutan...... f. Kebijakan Lingkungan dan Keselamatan mengatur keselarasan pengelolaan energi nasional dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumbedaya alam, dan pengendalian lingkungan; g. Kebijakan Harga, Subsidi dan Insentif Energi mengatur tentang harga, subsidi dan insentif energi dalam rangka menjamin penyediaan dan pengusahaan energi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat; h. Kebijakan Infrastruktur dan Industri Energi mengatur peningkatan infrastruktur energi dan mendorong penguatan industri energi nasional; i. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Energi mengatur peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam meningkatkan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi sampai tahap komersial; j. Kebijakan Kelembagaan dan Pendanaan mengatur penguatan sistem kelembagaan dan birokrasi dalam pengelolaan energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; 26


PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI

ENERGI = STATE REVENUE?

ENERGI: • MODAL PENGGERAK PEREKONOMIAN • POLITICAL BARGAINING

27


Energi dan Nilai Tambah Nasional Menghasilkan multiplier efect ekonomi

Sumer daya energi, dan Energi tersedia

Mengashilkan pajak, Menghasilkan barang barang yang mengurangi ketergantungan terhadap import dan kemungkinan peluang eksport.

Bila sumber daya energi tersedia dengan cukup, misalnya batubara dan gas dapat dipergunakan untuk pembangkit litsrik. Adanya pemabngkit listrik akan mendorong tumbuhnya industri yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan produk produk yang memberi nilai tambah. Bila sumber daya energi tidak tersedia, maka penciptaan laangan kerja yang mendorong substitusi teknologi dan nilai tambah tidak akan terjadi

28


ENERGI, INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, LITBANG & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

ENERGY SUPPLY

ENERGY TRANSFORMATION

• Renewable • Oil • Gas • Coal

ENERGY DEMAND • Industry • Transportation • Commercial • Household

•Refining •Power Plant

Creating Job : man Power, competitiveness Nasional INFRASTRUCTURE

TECHNOLOGY

Tanpa dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) maka penyediaan pertumbuhan kebutuhan energi akan terganggu: sangat tergantung impor sehingga pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai 2929


KONTRIBUSI ENERGI/LISTRIK DI SEKTOR INDUSTRI Energi Fosil dan Non Fosil: kelistrikan

Syarat Infrastruktur Listrik Kontribusi Energi Listrik (5-15)%

Cukup, Handal, Berkualitas Tax

Sumber daya Alam 1 Sumber daya Alam 2 Sumber daya Alam 3

SWASTA (85-95)% PRODUKSI PENGOLAHAN

Produk Nilai Tambah

Multiplier

Tax

Salary

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Teknologi

Added Value Transformasi Brainware & Skill Teknologi

SDM Listrik Tidak Cukup dan tidak handal dan kualitas jelek ??,

NOTHING 30


SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Kapasitas (GW) Investment

2014

2025

2050

53

115

430 = 600 BU$

Teknologi/R&D SDM 31


Perbandingan Konsumsi Listrik (kWh/kapita) 10,5 8,1

Konsumsi Listrik per Kapita Negara-negara Asia (dalam MWh)

No

Negara

Kapasitas Terpasang (MW)

Jumlah Penduduk (Dalam Ribu)

1

Thailand

53.854,3

66.785

2

Indonesia

47.753,94

247.000

3

Malaysia

28.531,7

29.240

4

Vietnam

24.537,01

90.796

5

Filipina

16.907

96.707

6

Singapura

10.750

5.303

7

Myanmar

3.591

52.797

8

Laos

3.023

6.646

9

Brunei

759

412

10

Kamboja

587,71

14.865

7,2 5,8 4,4

3,7 1,3

0,8

0,8

0,4

0,7



Philippine s

Pakistan

India

Indonesia

Vietnam

Thailand

China

Malaysia

Hongkong

Japan

Singapore

South Korea

2

2,3

Konsumsi listrik per kapita Indonesia per 2014 merupakan salah satu yang terendah diantara negara-negara di Asia



Dibandingkan negara-negara ASEAN, konsumsi per kapita Indonesia berada di urutan ke-5 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam



Kapasitas terpasang Indonesia per 2012 sebesar 47.753 MW merupakan ke-2 terbesar di ASEAN.

Sumber:  Konsumsi per kapita: Business Monitor International (BMI), 2014  Kapasitas terpasang: U.S Energy Information Administration, 2012  Data penduduk: World Health Organization, United Nation 2012

32

32


Indikator Ketenagalistrikan

Indikator Populasi

Satuan Juta Satuan

GDP/Kapita Populasi Rumah Tangga Kapasitas Terpasang

Konsumsi

Rasio Elektrifikasi

Thailand

Singapore

Brazil

5,47

6,34 Malaysia

US$Juta

3.603 252,2

10.828 30,19

5.560 67,22

56.288 5,47

11.613 202

Juta MW

64,32 53.535

6,34 25.390

20,30 32.600

1,20 10.250

57,32 113.700

US$

3.603

10.828

5.560

56.288

11.613

53.535

25.390

32.600

10.250

113.700

865

4.313

2.479

86,4

97

98

kWh/kapita

%

%

865

86,4

4.313 97

20,30 Singapore Thailand

202

64,32 Indonesia

Konsumsi kWh/kapita Kapasitas Terpasang MW Listrik/Kapita Rasio Listrik/Kapita Elektrifikasi

Malaysia

Juta 252,2 30,19 67,22 Indikator Ketenagalistrikan

Rumah Tangga Indikator

GDP/Kapita

Indonesia

2.479 98

1,20 Brazil

8.690

8.690 100

100

57,32

2.509

2.509

93

93

Catatan: • 8,5Catatan: Juta rumah tangga, 2.519 desa dan 136 kecamatan belum memperoleh akses listrik • 8,5 Juta rumah tangga, 2.519 desa dan 136 kecamatan belum memperoleh akses listrik • Konsumsi listrik/kapita Indonesia hanya sepersepuluh dari Singapura dan seperlima dari • Konsumsi listrik/kapita Indonesia hanya sepersepuluh dari Singapura dan seperlima dari Malaysia. Hal ini menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta Malaysia. Hal ini menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kenyamanan masih rendah kenyamanan masih rendah • Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan mencapai3,13,1 juta tahun. • Selama 5 tahun terakhir pertumbuhanpelanggan pelanggan mencapai juta perper tahun. Kementerian ESDM Republik Indonesia

Kementerian ESDM Republik Indonesia

4 33

33

4

Kondisi Sistem Kelistrikan Nasional (27 Agustus 2015)


Aceh Sumut (SBU) 1.837 MW 1,52 %

STATUS:

Kaltim 449 MW 0,74 %

: 8 Normal (Cadangan cukup) : 5 Siaga (Cad. lebih kecil dr pembangkit terbesar) : 10 Defisit (Pemadaman sebagian bergilir)

Kondisi Sistem Kelistrikan Nasional (27 Agustus 2015)

Batam

Aceh Sumut294 (SBU) MW 1.837 MW 21,48 % 1,52 %

Tj. Pinang 52 MW 2,67 %

Batam 294 MW 21,48 %

Tj. Pinang Bangka 52 MW 127 MW 2,67 %

STATUS:

Kaltim 449 MW 0,74 %

Palu 99 MW -11,00 %

27,48 %

Bangka 127 MW 27,48 %

Kalbar 359 MW -5,86 %

Palu 99 MW -11,00 %

Kalbar 359 MW -5,86 %

Sumbar Riau Jambi (SBT) 1.333Sumbar MW Riau Jambi (SBT) -0,051.333 % MW -0,05 %

Ternate + Maluku : 8 Normal (Cadangan cukup) : 5 Siaga (Cad. lebih kecilIsolated dr pembangkit terbesar) Sulutgo : 10 Defisit (Pemadaman89 sebagian MW bergilir) Sorong + Papua

309 MW 11,58 % -18,75 % Ternate + Maluku

Kendari 69 MW -11,21 % Kendari

Sorong + Papua Isolated 200 MW 14,31 %

Jayapura 68 MW -2,93 %

Jayapura 68 MW -2,93 %

69 MW -11,21 %

Belitung 33 MW Belitung 18,41 % 33 MW 18,41 %

Sumsel Bengkulu Sumsel Bengkulu Lampung (SBS) Lampung (SBS) 1.698 MW 1.698 MW -2,44-2,44 % %

Kalselteng

519 MW Kalselteng 519 MW% -4,68 -4,68 %

Sulawesi Selatan + Sulawesi Selatan + Poso-Tentena Poso-Tentena 884 MW 884 MW % 24,8924,89 %

Lombok Lombok 193 MW -7,37 % 193 MW

-7,37 %

Ambon 48 MW 39,22 %

Ambon 48 MW 39,22 %

Kupang Kupang 42 MW -14,10 % 42 MW

Jawa Bali

Jawa Bali 23.132 MW 23.132 4,94MW % 4,94 %

Kementerian ESDM Republik Indonesia

Isolated 89 MW 11,58 %

Sulutgo 309 MW -18,75 %

Isolated 200 MW 14,31 %

Bima Sumbawa 68 MW Bima Sumbawa 4,93 %

68 MW 4,93 %

NTT Isolated 85 MW NTT Isolated 6,79 %

85 MW 6,79 %

-14,10 %

3 34

34 Kementerian ESDM Republik Indonesia

3


Kondisi Kelistrikan Sistem Besar Saat Beban Puncak Tertinggi (Agustus 2015)

35 6,8

-3,2

68

JAYAPURA (5%)

65

64

6,3

50 14,73

42

-10,47

100

89 70

76

AMBON (30%)

54 6,9

61

-11,01

193

182

SORONG (20%)

PALU (11%)

KENDARI SULAWESI SELATAN(11%) (20%)

JAWA BALI (15%)

Keterangan : (*) 1. Sistem dikatakan defisit jika pada saat beban puncak tertinggi, daya mampu kurang LOMBOK (dari beban puncak 6%) 2. Sistem dikatakan siaga jika cadangan daya lebih kecil daripada daya mampu unit pembangkit terbesar di sistem tersebut (*) Khusus Jawa 3. Sistem dikatakan normal jika cadangan daya lebih besar daripada daya mampu putar unit pembangkit terbesar di sistem tersebut

25 -3,5

21

-38,4

322

23 24,64

48

POSO (105%)

905 183,7

1.089

-43,71

478

434 23.213 3.379

26.592

3,78

37

BELITUNG (10%)

TERNATE (14%)

372 31

403

-26,8

281

254

-3,7

BARITO (9%)

40

129 21,84

150

283

61,04

299 57

54

-40,25

3.047

TJ. PINANG (6%)

SBST (1%)

BANGKA (17%)

MAHAKAM (8%)

KHATULISTIWA (10%)

-5,7

29

23

NIAS (-20%)

3.007

SULUTGO (12%)

BATAM (20%)

360

47

1.837

1.884

SBU (3%)

LEGEND: KUPANG (13%) Bali cadangan

DM : Daya Mampu/Pasokan 35 BP : Beban Puncak 35 CAD : Balance/Cadangan


PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI NASIONAL  Pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial, yang memang tidak dan/atau belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya.  Pemanfaatan sumber energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi.  Pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenaglistrikan dan industri.  Pemerintah mengatur harga batubara dalam negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien. 36


Kegiatan Ekonomi Program 35.000 MW*

Investasi : 72.942 Juta USD**

291 pembangkit

732 transmisi (75.000 set tower)

1.375 unit Gardu Induk

301.300 km konduktor aluminium 2.600 set trafo 3,5 juta ton baja (profil dan pipa luar pembangkit) Tenaga Kerja

Langsung: 650 Ribu Tak Langsung : 3 Juta * **

TKDN

~40% dari Investasi (~29,2 Juta USD)

Perkiraan belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak

37

37

Sebaran dan Kapasitas Pembangkit, Transmisi, Gardu NATIONAL Jumlah ENERGY COUNCIL Induk dan Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Sumatera 11.327 MW

Juta USD

76 Pembangkit 14.282

Kalimantan

Juta USD

2.852 MW

40 Pembangkit

4.000

210 Transmisi

3.840

7.883 kms

68 Transmisi

1.122

32.406 MVA 398 Gardu Induk

2.475


324

19.305 kms

Total Indonesia

291 Pembangkit 53.663

46.597 kms

732 Transmisi 10.893

Total

Juta USD

4.159 MW

83 Pembangkit

5.434

7.207 kms

90 Transmisi

1.169


412

Juta USD

42.940 MW

108.789 MVA 1.375 Gardu Induk

Sulawesi & Nusa Tenggara

8.386

Jawa-Bali

Juta USD

Maluku & Papua

Juta USD

72.942*

23.863 MW

49 Pembangkit

28.955

739 MW

43 Pembangkit

992

*belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak

11.185 kms

349 Transmisi

4.615

1.017 kms

15 Transmisi

148


5.114

770 MVA

25 Gardu Induk

61

Legenda:

MW: Megawatt

kms: Kilometer-sirkuit

MVA: Mega-volt ampere

38

38


Bagaimana RUEN (RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL)

SEBAGAI RENCANA AKSI IMPLEMENTASI KEN

39


Langkah Strategis DEN 6.

1. 2.

3.

4. 5.

12.

13. 14.

Mendorong Percepatan penyelesaian RUEN, RUED sebagai acuan implementasi KEN Mendorong Penataan Ekspor Gas dan batubara dan orientasi untuk domestik, dengan menciptakan pasar domestik yang efisien Mendorong Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dan Migas dan mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri. Percepat akses masyarakat terhadap energi (kususnya listrik dan Gas) Mendorong Pengurangan Subsidi secara bertahap (listrik dan BBM) dan manfaatkannya untuk akselerasi infratruktur, mendorong penciptaan lapangan kerja baru

7.

8.

9.

10.

11.

Mendorong Penguatan industri domestik pendukung infrastruktur energi dan peningkatan nilai tambah. Mendorong percepatan pemanfaatan biofuel dengan mengalihkan subsidi import BBM Mendorong Percepatan pengembangan EBT (panel surya, geothermal hydro dan penguatan industri pendukung Mendorong Penguatan pengembangan

Penelitian

dan

Mendorong implementasi Meningkatkan cadangan terbukti untuk energi fosil, yaitu minyak dan gas Mendorong segera terealisasinya adanya cadanga penyangga dan cadangan strategis Nasional,

Mendorong Menyempurnakan tata kelola energi, hulu dan hilir, agar terjadi sinkronisasi kebijakan dan implementasi Menyempurnakan tata kelola pelaku bisnis energi dengan orientasi penguatan perusahaan nasional, 40 Meningkatkan Fungsi Pengawasan Implementasi KEN, RUEN dan RUED Untuk Jangka Menengah dan Jangka Panjang,


EBT UNTUK KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI

23% tahun 2025

Nuklir : ???

31% tahun 2050

Solar PV

Biofuel Hydro

Pengelolaan energi berkelanjutan

Waste to energ y

Kepedulian aspek lingkungan dan mendukung ketahanan energi

Minyak

Batubara Gas

Geotherm al Wind Energy Tidal Energy Untuk akselerasi implementasi, perlu dukungan : 1. Riset dan pengembangan 2. Kebijakan yang komprehenship, 3. Sinergis pemerintah pusat dan daerah (sesuai kewenangan yang dimiliki), 4. Perubahan aspek sosial dan budaya, 5. Dorongan munculnya penguatan industri domestik 41


RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT BARRIERS 23% in 2025

Socio-culutural

Limited public awareness of renewable energy technologies

R&D and supporting domestic industry Inadequate investment in technical research and development, limited support from domestic industry

Financing

There is a high initial unit cost of equipment and maintenance

Governence coordination and consistency in policy to be improved

42


Peran Riset Implementasi KEN

Kebijakan Energi Nasional : PP 79/2014

a) g)

h) i)

Tujuan dan Sasaran Pasal 5:

Mewujudkan Kemandirian

dan Ketahanan Energi Nasional untuk mendukung pembangunan nasional Berkelanjutan Pasal 6: mewujudkan kemandiririan dan ketahahan energi

Sumber daya energi tidak dijadikan komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional, Ri agar mandiri Pengembangngan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan sumber daya manusia, Terciptanya lapangan kerja danidup Terjaganya fungsi lingkungan h

43


KEN terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Pasal 25: Ayat: 1.

Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi diarahkan untk mendukung Industri Energi Nasional, 2. Dana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi sampai kepada tahap skala komersial oleh : a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan b. Badan Usaha. 3. Pemerintah dan / atau Pemerintah daerah mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi Nasional, 4. Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Energi palaing sedikit melalui : a. Penyiapan dan peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan dN penerapan Teknologi serta keselamatan di bidang energi; dan / atau, b. Peningkatan penguasaan teknologi dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan, dan penerapan teknologi energi yang efisien.

44


Terima kasih

45

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL UNTUK MENUJU KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI. Peran Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia

Recommend Documents