UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Waca/ Tuhan Yang Maha Pengasih, atas segala rakhmat serta perkenan-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan ketekunan kepada saya karena melalui bimbingan dan penyertaan-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu,
dengan penuh kerendahan hati serta
menyadari keterbatasan dan kemampuan yang ada, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dari lubuk hati paling dalam, kepada : 1. Prof. Dr. Dr. I Made Bakta., Sp PD (K) selaku Rektor Universitas Udayana yang telah berkenan menerima saya untuk mengikuti program pendidikan lanjut di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana. 2. Prof. Dr. Dr. A.A. Raka Sudewi., Sp.S (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana. 3. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi S.H., S.U. selaku Ketua ProgramStudi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, karena dengan arahan-arahan serta bimbingan yang telah beliau berikan maka saya dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir studi pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H.,M.H. selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan di sela-sela kesibukannya telah banyak memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga dalam rangkaian usaha penyelesaian tesis ini. 5. I Made Tjatra Yasa, S.H., M.H. selaku pembombing II yang telah sangat banyak memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga
v
6. Para Guru Besar dan dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Uniersitas Udayana,
yang dengan penuh ketulusan serta keikhlasannya telah banyak
menambah wawasan keilmuan penulis dalam menekuni ilmu hukum. 7. Staf administrasi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi. 8. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan motivasi serta kerja sama yang baik. 9. Keluarga tercinta : Bapak (almarhum) I Dewa Made Dauh, Ibu Dewa Ayu Nyoman Kerti, adik Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc, I Dewa Ayu Alit Budiati, SE, I Dewa Ayu Manik Suciati, I Dewa Gde Adnyana, S.Sn dan I Dewa Nyoman Rai Dipta, yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materiil. 10. Istri tercinta Ir. I Gusti Agung Sri Widiawati, M.Si dan anak-anak tersayang : I Dewa Agung Ayu Devy Paramastri, I Dewa Agung Gde Krisna Naradipa dan I Dewa Agung Istri Nariswari yang dengan tekun dan sabar memberikan semangat sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berharga dalam pengembangan wawasan studi Ilmu Hukum.
Denpasar, 6 Agustus 2010 Penulis
vi
ABSTRAK Penelitian tentang ”Pemidanaan terhadap Pelaku Pencurian Benda-benda Sakral di Bali” ini bertujuan untuk mendeskripsi serta melakukan analisis mendalam tentang pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda-benda sakral dalam praktek peradilan di Bali, serta filosofi yang mendasari perlunya pemenuhan kewajiban adat dalam kasus-kasus delik adapt di Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan aspek empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di daerah sampel yang ditentukan secara purposive dari keseluruhan populasi penelitian. Daerah sampel untuk memperoleh data primer, dilakukan di 6 (enam) desa adat, sedangkan untuk data sekunder berupa putusan hakim dipilih 4 (empat) Pengadilan Negeri yang ada di Bali. Data yang diperoleh, diolah dan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang telah dideskripsikan tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dalam model analisis ini, keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data skunder diolah dan dianalisis dengan cara menyusun secara sistematis, dikatagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan satu sama lain, kemudian diinterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan di Bali, hakim dalam memeutus perkara kasus-kasus pencurian benda-benda sakral, mendasarkan putusannya pada Pasal 362 dan 363 KUHP karena pencurian benda-benda sakral, walaupun menurut pandangan masyarakat adat merupakan delik adat, namun tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP. Bahwa masyarakat adat di Bali di dalam kehidupannya menghendaki selalu adanya perimbangan antara kehidupan lahir dan bathin (‘skala dan niskala’). Konsep pikir demikian, tidak dapat dilepaskan dengan konsep kefilsafatan ‘tri hita karana’ yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu. Konsekuensi pemikiran ini berakibat bahwa segala perbuatan yang mengakibatkan ketidakseimbangan harus dihindarkan atau bagi pembuatnya dikenakan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut Kata kunci : Pemidanaan, delik adat, pemenuhan kewajiban adat.
vii
ABSTRACT
This research which is entitled “Punishment of the Thieves Stealing Sacred Items in Bali” aims at analyzing deeply the condemnation of the thieves stealing sacred items in court practices in Bali and the philosophy why it is necessary to fulfill what is obliged by the tradition when it is offended in Bali. This research was conducted by employing legal research method with empirical aspect and juridical sociological approach. The locations where the research was conducted were selected purposively from all the population. The primary data were obtained from six traditional villages and the secondary data were obtained from the decisions made by the judges in four courts in Bali. The data obtained were processed and described in accordance with the problems formulated in this study. The described data were then qualitatively analyzed. In this model of analysis, all the primary and secondary data collected were processed and analyzed systematically. They were categorized, classified and were related to each other before they were interpreted. The research findings show that in the practices performed at the courts in Bali, the judges made decisions, as far as the theft of sacred items in Bali are concerned, based on Articles 362 and 363 of KUHP (Criminal Law). The reason is that such a theft, although being considered to offend tradition by the traditional community, is classified as a general condemnation as included in Articles 362 and 363 of KUHP. The Bali traditional community always takes physical and spiritual life (‘skala and niskala’) into account and strongly adheres to Hinduism. As a consequence, those who do something which is responsible for any imbalance are obliged to do something which causes such imbalance to change into balance. Keywords: Punishment, traditional offense, fulfillment of traditional obligation
viii
RINGKASAN Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari 5 Bab. Sebagai bagian pendahuluan, di dalam : BAB I : Uraian didahului dengan paparan latar belakang masalah yang menguraikan tentang latar belakang pemikiran perlunya penelitian ini. Di Bali dikenal berbagai jenis delik adat, dalam hukum adat Bali diantaranya adalah pencurian bendabenda sakral. Hukum adat di Bali, berkaitan erat dengan agaman Hindu. Keterkaitan antara adat dengan agama di Bali nampak jelas dari pola penyelesaian delik adat selalu dikaitkan pelaksanaan ritual keagamaan, dalam artian pula bahwa ketaatan masyarakat adat di Bali pada hukum adatnya tidak hanya dikokohkan oleh sanksi yang bersifat lahiriah, tetapi juga sanksi yang bersifat batiniah. Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara hukum adat dan agama, adalah tata cara penjatuhan “sanksi adat” untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi dan berhubungan pula dengan nilai dasar filosofis reaksi adat. Dalam praktek peradilan di Bali, pemidanaan delik adat pencurian benda sakral, didasarkan pada ketentuan KUHP, walupun menurut pandangan masyarakat adat hal tersebut merupakan delik adat yang menuntut adanya sanksi adat. Dikehendakinya penjatuhan sanksi adat, tidak dapat dilepaskan dengan pola pikir masyarakat adat di Bali, yang selalu menghendaki adanya keseimbangan.Untuk itu, maka 2 permasalahan dalam tesis ini adalah : 1) Mengapa hakim di dalam memutus kasus pencurian benda-benda sakral di Bali, tidak menjatuhkan pidana pemenuhan kewajiban adat ?; dan 2) Mengapa di dalam kasus pencurian benda-benda sakral di Bali, masyarakat hukum adat menghendaki adanya upaya adat ? Selain landasan teori yang diuraikan dalam Bab I, juga diuraikan tentang metode penelitian. Pemaparan metode penelitian, dimaksudkan sebagai landasan pertanggungjawaban ilmiah hasil penelitian ini. BAB II : dalam bab II dipaparkan tinjauan umum tentang Pengertian/batasan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan agama Hindu dan sanksi adat. Tinjauan umum dalam bab II ini dimaksudkan juga sebagai definisi operasional, sehingga pengertian dalam masing-masing sub. Bab inilah yang dipakai dalam bab-bab selanjutnya. BAB III merupakan uraian pembahasan untuk menjawab rumusan masalah 1, yakni delik adat dalam praktek peradilan di Bali. Sebelum menguraikan tentang kasus-kasus yang telah diputus oleh beberapa pengadilan negeri, sebelumnya diuraikan hubungan antara institusi sosial masyarakat adat di Bali, jenis delik adat serta peradilan terhadap delik adat dari peradilan adat ke peradilan formal. Kasus yang dibahas dalam sub bab ini lebih mengedepankan pertimbangan hakim untuk mengetahui, apakah dalam kasus pencurian benda sakral, aspek tuntutan masyarakat telah diakomodir atau belum. Dari dokumen yang diperoleh, putusan hakim hanya mempertimbangkan delik adat pencurian benda sakral sebagai hal-hal yang memberatkan pidana, atau sebagai sumber hukum dalam pengertian yang negatif. BAB IV merupakan uraian untuk menjawab rumusan masalah 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Bali di dalam kehidupannya menghendaki selalu ix
adanya perimbangan antara kehidupan lahir dan bathin (‘skala dan niskala’). Konsep pikir demikian, tidak dapat dilepaskan dengan konsep kefilsafatan ‘tri hita karana’ yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu. Konsekuensi pemikiran ini berakibat bahwa segala perbuatan yang mengakibatkan ketidakseimbangan harus dihindarkan atau bagi pembuatnya dikenakan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Dalam kasus-kasus pencurian benda-benda sakral yang pelakunya bukan warga desa adat setempat, maka berimplikasi pada upaya pemulihan yang harus ditanggung secara bersama-sama oleh warga desa adat sendiri. BAB V sebagai bagian penutup, berisikan simpulan dan saran. Simpulan dan saran bertolak dari rumusan masalah dan pembahasan dalam Bab. III dan Bab IV.
x
DAFTAR ISI
PERSYARATAN GELAR ...................................................................................
i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR ..................................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN ...................................................................................
iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI .....................................................................
iv
UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................................
v
ABSTRAK ...............................................................................................................
vii
ABSTRACT .............................................................................................................
viii
RINGKASAN ..........................................................................................................
ix
DAFTAR ISI ...........................................................................................................
xi
BAB. I
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah...................................................................
1
2. Rumusan Masalah.............................................................................
15
3. Tujuan Penelitian..............................................................................
15
a. Tujuan Umum.......................................................................
15
b. Tujuan Khusus......................................................................
16
4. Manfaat Hasil Penelitian...................................................................
16
a. Manfaat Teoritis....................................................................
17
b. Manfaat Praktis.....................................................................
17
5. Landasan Teoritis..............................................................................
17
6. Metode Penelitian.............................................................................
36
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian...........................................
36
b. Lokasi Penelitian...................................................................
37
c. Sampel Penelitian..................................................................
37
d. Sumber Data..........................................................................
38
e. Analisis Data.........................................................................
39
xi
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, AGAMA HINDU DAN SANKSI ADAT
BAB III
1. Tindak Pidana...................................................................................
40
2. Pertanggungjawaban Pidana.............................................................
41
3. Agama Hindu dan Sanksi Adat.........................................................
49
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN BENDABENDA SAKRAL DALAM PRAKTEK PERADILAN DI BALI 1. Delik Adat dalam Hukum Adat di Bali.............................................
61
2. Penyelesaian delik Adat, Dari Peradilan Adat ke Peradilan Formal...............................................................................................
68
3. Delik Adat Pencurian Benda-benda Sakral dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri di Bali.....................................................
90
BAB IV DELIK ADAT DAN POLA PENYELESAIAN DELIK ADAT DI BALI 1. Desa Pekraman sebagai Lembaga Sosial Relegius...........................
110
2. Karakteristik dan Otonomi Desa Adat..............................................
128
3. Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP dan Penghukuman Menurut Hukum Adat .....................................................................................
134
4. Pemidanaan Delik Adat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)................................................................. BAB V
153
PENUTUP 1. Simpulan........................................................................................... 159 2. Saran................................................................................................. 161
DAFTAR BACAAN DAFTAR INFORMAN xii
xiii
xiv
