SOSIALISASI PT.TASPEN (PERSERO) Disampaikan pada Acara Sosialisasi di Pemda Bantul Tanggal 18 September 2014
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Visi
Nilai-Nilai TASPEN
Menjadi Pengelola Dana Pensiun dan THT serta Jaminan Sosial lainnya yang terpercaya TUMBUH
INTEGRITAS
Misi
Mewujudkan manfaat dan Pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi
ETIKA
AKUNTABILITAS
PROFESIONAL
MOTTO LAYANAN 5 TEPAT TEPAT ORANG Pembayaran manfaat kepada Peserta yang berhak atau Ahli waris yang sah
TEPAT ADMNISTRASI
TEPAT ORANG
TEPAT WAKTU Manfaat dibayarkan pada tepat waktu
TEPAT JUMLAH
TEPAT WAKTU
TEPAT TEMPAT
Manfaat dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan Jumlah (tidak ada potongan dalam bentuk apapun)
TEPAT TEMPAT Manfaat dibayarkan sesuai dengan tempat yang diinginkan
TEPAT JUMLAH
TEPAT ADMINISTRASI Proses pembayaran manfaat, menurut prinsipprinsip kearsipan dan dokumentasi
PROGRAM DAN PRODUK PROGRAM THT ASURANSI DWIGUNA Jaminan Keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum pensiun
ASURANSI KEMATIAN Jaminan Keuangan apabila peserta, istri/suami, dan anak peserta meninggal dunia
PROGRAM PENSIUN
Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa - jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun tahun bekerja dalam dinas Pemerintah
PROGRAM THT KEPESERTAAN
PESERTA 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS Pusat dan PNS DO), tidak termasuk PNS pada Kementerian Pertahanan 2. Pejabat Negara/ HAKIM 3. Pegawai BUMN/BUMD
Kepesertaan dimulai sejak diangkat sebagai Calon Pegawai (CPNS) /Pejabat Negara sampai dengan saat berhenti sebagai Pegawai/ Pejabat Negara
PENGECUALIAN 1. Bagi PNS Propinsi Papua yang diangkat sebelum 1 Januari 1971 kepesertannya dihitung sejak 1 Januari 1971 2. Bagi PNS (eks Propinsi Tim-tim) yang diangkat sebelum 1 Januari 1979, kepesertannya dihitung sejak 1 Januari 1979
PROGRAM THT KEWAJIBAN PESERTA 1. Membayar iuran Wajib (IWP) 3,25% dari Penghasilan setiap bulan selama masa aktif 2. Memberikan data diri dan Keluarganya 3. Menyampaikan perubahan data penghasilan/ perubahan data diri dan keluarganya
PROGRAM THT HAK PESERTA 1. Manfaat THT Berhenti karena Pensiun Berhenti karena meninggal dunia
2. Manfaat Nilai Tunai THT Berhenti bukan karena Pensiun/bukan karena meninggal dunia 3. Manfaat Asuransi Kematian Peserta meninggal dunia Istri/suami peserta meninggal dunia Anak peserta meninggal dunia (max 3 peristiwa)
RUMUS PERHTIUNGAN HAK PESERTA THT BERHENTI 1. MASA AKTIF 1.
2.
ISTRI / SUAMI MENINGGAL DUNIA HAK ASKEM : 1,50 X Penghasilan
ANAK MENINGGAL DUNIA HAK ASKEM : 0,75 X Penghasilan
2.
PESERTA PENSIUN HAK THT : (0,60 X MI1 X P1) + (0,60 X MI2 X (P2 – P1)) PESERTA MENINGGAL DUNIA HAK THT : (0,60 X Y1 X P1) + (0,60 X Y2 X (P2 – P1) HAK ASKEM : 2 X Penghasilan
3.
PESERTA KELUAR HAK THT BERUPA NILAI TUNAI : (Faktor1 X P1) + (Faktor2 X (P2 – P1))
MASA PENSIUN 1.
PENSIUNAN MENINGGAL DUNIA HAK ASKEM : 2 X (1 + 0,1 B/12) X P2
2.
ISTRI / SUAMI MENINGGAL DUNIA HAK ASKEM : 1,5 X (1 + 0,1 C/12) X P2
3.
ANAK MENINGGAL DUNIA HAK ASKEM : 0,75 X (1 + 0,1 C/12) X P2
ILUSTRASI PERHITUNGAN MANFAAT THT BERHENTI KARENA PENSIUN
TANGGAL LAHIR
MULAI BEKERJA STATUS KELUARGA GAJI POKOK/GOLONGAN RUMUS = (0,60 BERHENTI PENSIUN
= 10-09-1953 = 01-01-1976 = SATU ISTERI DAN ANAK SUDAH DEWASA (1100) = Rp. 4.417.400,-/ IV B => 642.300,-(Tabel 1997) X MI1 X P1) + (0,60 X MI2 X (P2 – P1)) = 30-09-2013
RUMUS = (0,60 X MI1 X P1) + (0,60 X MI2 X (P2 – P1)) MI1 MI2
= 01-01-1976 S/D 30-09-2013 = 37 th 9 bln = 01-01-2001 S/D 30-09-2013 = 12 th 9 bln
P2
= = = =
P1 HAK ASURANSI
PEMBULATAN
= 37,75 = 12,75
GAPOK + TUNJ.KELUARGA (tabel GAPOK 2013) Rp. 4.859.140,GAPOK + TUNJ.KELUARGA (tabel GAPOK 1997) Rp. 706.530,-
= ( 0,60 X 37,75X Rp. 706.530,-) + ( 0,60 X 12,75 X (Rp. 4.859.140,- - Rp. 706.530,- )) = Rp 47.770.371,= Rp. 29,-
BESAR MANFAAT THT = Rp. 47.770.400,-
PROGRAM PENSIUN Sifat Pensiun
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda menurut Undang-undang 11 Tahun 1969 diberikan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun - tahun bekerja dalam dinas Pemerintah
Yang Berhak Menerima
PENSIUN
Pensiun Normal Dalam dan Karena Dinas (UU No.11/1969 Ps.9)
Pensiun karena Peremajaan
Pensiun karena Uzur
(Perampingan)
Tidak Dalam dan Karena Dinas (UU No.11/1969 Ps.9)
Diangkat Sebagai PNS
Diberhentikan dg hormat MKP Minimal 20 tahun Usia Minimal 50 tahun MKP Minimal 10 tahun
Usia 56 tahun MKP Minimal 4 tahun MKP dan Usia Tidak Menjadi Syarat
Pensiun karena Sebab-sebab lain
KEWAJIBAN PESERTA
1. MEMBAYAR IURAN SEBESAR 4,75 % DARI PENGHASILAN (pada waktu
masih AKTIF sebagai PNS).
2. MENYAMPAIKAN DATA KEPESERTAAN & KELUARGANYA.
(pada waktu masih AKTIF sebagai PNS). 3. MENYAMPAIKAN DATA MUTASI, APABILA: a) ISTRI/SUAMI MENINGGAL DUNIA ATAU CERAI/NIKAH LAGI. b) ANAK TERTUNJANG MENINGGAL DUNIA/NIKAH/BEKERJA. c) PINDAH KANTOR BAYAR PENSIUN / TEMPAT TINGGAL.
4. MENYAMPAIKAN DATA KEPESERTAAN & KELUARGANYA. (SPTB
pada setiap tahun ganjil, bagi penerima pensiun)
HAK PESERTA
1. PEMBAYARAN PENSIUN SETIAP BULAN. 2. UANG DUKA WAFAT (Jika pensiunan meninggal dunia) a) 3 X Penghasilan kotor terakhir (PNS/Pejabat/TNI POLRI) b) Rp.300.000,-(veteran Sendiri)/Rp.200.000,-(Jd/Dd Veteran) 3. UANG PENSIUN TERUSAN, Jika masih terdapat ahli waris yang berhak pensiun Janda/Duda/Yatim-piatu a) Selama 4 bulan ( PNS/Pejabat/Tunjangan Veteran) b) Selama 6/12/18 bulan (TNI/POLRI) c) PKRI/KNIP tidak ada Pensiun Terusan 4. PENSIUN JANDA/DUDA/YATIM-PIATU.
PENETAPAN BESAR PENSIUN POKOK PNS dan JANDA/DUDANYA
BESARNYA PENSIUN POKOK PEGAWAI SEBULAN ADALAH : 2,5 % X GAJI POKOK (DASAR PENSIUN) X MASA KERJA DENGAN KETENTUAN : - MAKSIMAL 75 % DARI GAJI POKOK. - MINIMAL 40 % DARI GAJI POKOK. BESARNYA PENSIUN POKOK JANDA/DUDA PEGAWAI SEBULAN ADALAH 36 % X GAJI POKOK. APABILA TERDAPAT LEBIH DARI SEORANG ISTRI, MAKA HAK TERSEBUT DIBAGI SAMA UNTUK MASING-MASING ISTRI.
Undang- undang No.11 Tahun 1969 Pasal 11 Ayat 1
YANG BERHAK PENSIUN JANDA/DUDA/YATIM-PIATU Istri/Suami/Anak Syah yang terdaftar, apabila tidak ada yang terdaftar, maka yang berhak adalah istri yang ada waktu itu dan jika terdapat lebih dari satu istri, maka yang berhak adalah istri yang paling lama dinikahi dan tanpa terputus pernikahannya. (PNS), 2. Tidak Mempunyai Istri lain (khusus Duda) 3. Tidak pernah terputus pernikahannya (Janda/Duda) 4. Yatim-piatu,Belum berusia 25 thn,belum bekerja, belum pernah nikah (PNS)/Belum berusia 21 thn, belum bekerja, belum pernah nikah (TNI/POLRI) dapat diperpanjang s/d 25 th, jika masih sekolah/ kuliah 1.
BERAKHIRNYA HAK PENSIUN
1. PENERIMA PENSIUN MENINGGAL DUNIA 2. TANPA SEIZIN PEMERINTAH MENJADI ANGGOTA TENTARA/ PEGAWAI NEGARA ASING/WNA 3. TERLIBAT SUATU GERAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALUAN NEGARA 4. TERBUKTI BAHWA DATA-DATA YANG DIAJUKAN UNTUK PENETAPAN PEMBERIAN PENSIUN, TIDAK BENAR (PALSU) 5. PENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA MENIKAH LAGI ( Khusus untuk pensiun janda, dapat dibayarkan kembali tmt bulan berikutnya setelah pernikahannya terputus)
Undang- undang No.11 Tahun 1969 Pasal 25,28,29
PNS PENSIUN H A K : THT DAN PENSIUN A.MENGISI FORMULIR : SPP (SURAT PERMINTAANN PEMBAYARAN)
B.MELAMPIRKAN : 1. FOTOKOPI SK PENSIUN
2. ASLI SKPP DARI PEMDA/ KPPN 3. PASFOTO PEMOHON & ISTRI/ SUAMI UKURAN 3 X 4 CM 4. FOTOKOPI KTP PEMOHON DAN NPWP 5. FOTO KOPI BUKU TABUNGAN dan BLANGKO SP3R, Jika pembayaran melalui rekening Bank Catatan : Foto copy pertimbangan teknis dari BKN bagi PNS gol 4C keatas yang SK pensiunnya belum ditetapkan oleh Presiden
PNS MENINGGAL DUNIA H A K : THT DAN ASURANSI KEMATIAN A.MENGISI FORMULIR : 1. SPP (SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN)
2. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS/AKT.3 3. KUTIPAN PERINCIAN PENERIMAAN GAJI (KPPG) BULAN KEJADIAN
B. MELAMPIRKAN : 1. ASLI SURAT KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT/LURAH/ KEPALA DESA
2. FOTOKOPI SURAT NIKAH DISAHKAN OLEH LURAH/ KUA 3. FOTOKOPI KTP PEMOHON
PNS BERHENTI H A K : NILAI TUNAI THT & NILAI TUNAI PENSIUN
A. MENGISI FORMULIR : 1. SPP (SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN)
B. MELAMPIRKAN : 1. FOTOKOPI SK PEMBERHENTIAN 2. SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
3. FOTOKOPI KARPEG DISAHKAN INSTANSI PESERTA 4. FOTOKOPI KTP PEMOHON Catatan : Bagi PNS sekaligus dibayarkan pengembalian iuran Pensiun
ISTRI/ SUAMI PNS MENINGGAL DUNIA H A K : ASURANSI KEMATIAN
A. MENGISI FORMULIR : 1. SPP (SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN) 2. KUTIPAN PERINCIAN PENERIMAAN GAJI BULAN KEJADIAN
B. MELAMPIRKAN : 1. ASLI SURAT KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT/LURAH/KEPALA DESA 2. FOTOKOPI SURAT NIKAH DISAHKAN LURAH/KEPALA DESA/KUA 3. FOTOKOPI SK KGB/KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR DISAHKAN INSTANSI 4. FOTOKOPI KTP PEMOHON .
ANAK PNS MENINGGAL DUNIA H A K : ASURANSI KEMATIAN A. MENGISI FORMULIR : 1. SPP (SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN) 2. KUTIPAN PERINCIAN PENERIMAAN GAJI BULAN KEJADIAN
B. MELAMPIRKAN : 1. ASLI SURAT KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT/ LURAH/KADES 2. FOTOKOPI SK KGB/PANGKAT TERAKHIR DISAHKAN INSTANSI
3. FOTOKOPI KTP PEMOHON Catatan : usia anak belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja/belum pernah nikah dan nyata menjadi tanggungan.
PENERIMA PENSIUN MENINGGAL DUNIA H A K : 1.UANG DUKA WAFAT & ASKEM A. MENGISI FORMULIR : 1. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN)
B. MELAMPIRKAN : 1. FOTOKOPI SURAT KEMATIAN DARI RS/LURAH/ KADES 2. FOTOKOPI SURAT NIKAH DISAHKAN LURAH/KUA 3. FOTOKOPI SK PENSIUN 4. FOTOKOPI KARTU IDENTITAS PENSIUN (KARIP) 5. PASFOTO PEMOHON UKURAN 3X4 CM 6. FOTOKOPI KTP PEMOHON
.
Catatan : Jika pemohon bukan istri/suami dilampiri surat keterangan kuasa ahli waris
BAGI ISTRI/ SUAMI /ANAK YANG TERDAFTAR BERHAK ATAS PENSIUN TERUSANSELAMA 4 BULAN
PENERIMA PENSIUN MENINGGAL DUNIA H A K : 2. PENSIUN JANDA/DUDA A. MENGISI FORMULIR : 1. SPP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN) 2. SURAT PENGESAHAN TANDA BUKTI DIRI (SPTB) DISAHKAN LURAH/KADES 3. SURAT KETERANGAN KEJANDAAN/KEDUDAAN DISAHKAN LURAH/KADES .
B. MELAMPIRKAN : 1. ASLI DAN FOTOKOPI SK PENSIUN OTOMATIS 2. FOTOKOPI SURAT KEMATIAN DISAHKAN LURAH/ KADES 3. FOTOKOPI SURAT NIKAH/ KARIS/ KARSU DISAHKAN LURAH/ KUA/ CAMAT 4. PASFOTO PEMOHON TERBARU UKURAN 3X4 CM 5. FOTOKOPI KTP PEMOHON
.
POSISI TASPEN PASCA UU SJSN DAN UU BPJS UU SJSN UU 40 / 2004
UU BPJS
Program Jaminan Sosial Nasional terdiri dari : 1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian Program SJSN merupakan Program JAMINAN DASAR Pasal 64 Program BPJS Ketenagakerjaan : program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI Pasal 65 PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Penjelasan Pasal 65 Roadmap transformasi paling lambat tahun 2014.
UU 24 / 2011 Pasal 66
Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 66 Program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 24
RISIKO TRANSFORMASI PROGRAM THT JENIS BENEFIT
TASPEN
SJSN
Skim
Manfaat Pasti
Iuran Pasti
Peserta
PNS, Pejabat Negara TNI / POLRI, VETERAN, PKRI/KNIP DANA KEHORMATAN
Pekerja yang telah membayarkan iuran
- Pensiun
0,6 x M1 x P1 + 0,6 x MI2 x (P2-P1)
Akumulasi Iuran+Hasil Investasi
- Keluar
0,6 x M1 x P1 + 0,6 x MI2 x (P2-P1)
Akumulasi Iuran+Hasil Investasi
- Uzur
0,6 x M1 x P1 + 0,6 x MI2 x (P2-P1)
Akumulasi Iuran+Hasil Investasi
- Meninggal
0,6 x Y1 x P1 + 0,6 x Y2 x (P2-P1)
Akumulasi Iuran+Hasil Investasi
Sumber Dana
Iuran Peserta
Iuran Peserta + Pemberi Kerja
Kekhususan
Peserta yang meninggal sebelum mencapai BUP akan mendapat manfaat THT penuh (masa kerja dihitung sampai usia 56 tahun) .
Hak JHT Akumulasi Iuran + Hasil Pengembangan
Manfaat :
25
RISIKO TRANSFORMASI PROGRAM PENSIUN JENIS BENEFIT
TASPEN
SJSN
Skim
Manfaat Pasti
Manfaat Pasti
Peserta
PNS, Pejabat Negara, TNI / POLRI, Veteran, PKRI/KNIP, Dana Kehormatan
Pekerja yang telah membayarkan iuran
Manfaat : - Pensiun
Maksimum 75% Minimum 40%
Tidak ada ketentuan
- Keluar
Akumulasi Iuran + pengemb.
Akumulasi Iuran + pengemb.
- Uzur
Maksimum 75% Minimum 40%
Tidak ada
- Meninggal
PensiunTerusan 4 Bulan Pensiun Janda/Duda/ Anak Uang Duka Wafat 3 Kali
Tidak ada PensiunTerusan Tidakada Uang Duka Wafat
Sumber Dana
- Iuran Peserta (pembentukan Iuran Peserta + Pemberi Kerja dana pensiun) - Pembayaran PYGO
Kekhususan
Pejabat Negara dalam satu periode mendapatkan hak Pensiun
Pejabat Negara tidak dapat hak Pensiun. Hak Pensiun dihitung berdasarkan iuran secara terus menerus minimal 15 tahun 26
POSISI UU ASN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UU SJSN
UU BPJS
KEBUTUHAN DASAR
UU ASN
BPJS KESEHATAN
TASPEN
BPJS KETENAGAKERJAAN
ASABRI
RISK
27
KESEJAHTERAAN PNS DALAM UU ASN Dasar pengelolaan kesejahteraan PNS yang dilakukan oleh Taspen saat ini berupa UU ASN UU 5 / 2014
UU 11/1969 Peraturan Pemerintah No. 25/1981 Dicabut dalam waktu paling lambat 2 (dua) Tahun UU mengamanatkan pembuatan PP tentang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berupa : 1. PP Jaminan Pensiun
PP DAN PERPRES
2. PP Jaminan Hari Tua 3. PP Jaminan Kesehatan
4. PP Jaminan Kecelakaan Kerja 5. PP Jaminan Kematian 6. PP Bantuan Hukum.
28
ARAH ROADMAP 1. Pengelola Jaminan Sosial PNS. Melalui Peraturan Pemerintah turunan UU ASN khususnya Pasal 91 ayat 6) dan Pasal 92 Ayat 4) PT. Taspen (Persero) akan ditunjuk penjadi pengelola program jaminan pensiun, program hari tua, program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi PNS. 2. Meringankan beban Pemerintah. Dalam rangka meringankan beban biaya pemerintah di masa mendatang, PT Taspen akan melakukan restrukturisasi program jaminan sosial PNS khususnya program THT dan program pensiun.
3. Pengembangan Usaha. Sebagai perusahaan berbentuk PT yang bergerak dalam pelayanan asuransi dan program pensiun PT. Taspen akan mengembangkan usaha dengan penyediakan program jaminan/program tambahan sesuai dengan kebutuhan para PNS dan keluarganya. 4. Lembaga Kepercayaan PNS. PT. Taspen akan melakukan reformasi operasional sebagai upaya menuju Taspen sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh PNS dalam penyelenggaraan program kesejahteraaanya. 5. PT. Taspen tetap eksis. Berdasarkan peraturan pemerintah pelaksanaan UU ASN tersebut PT. Taspen tetap eksis keberadaaan dan fungsinya sebagai pengelola jaminan sosial PNS. 29
RESTRUKTURISASI PROGRAM THT PROGRAM THT PNS ADALAH PROGRAM ASURANSI DWIGUNA YANG DIKAITKAN DENGAN RISIKO KEMATIAN. PROGRAM INI DIKELOLA SECARA FULLY FUNDED.
MANFAAT PASTI
IURAN PASTI
PNS < 2017
PNS > 2017
PNS BARU 2017 IURAN PESERTA : 3,25 % IURAN P. KERJA : 0 % MANFAAT THT PNS : - PENSIUN > LUMPSUM - MENINGGAL > Ps, Is/Sm, 3 Anak - KELUAR > NILAI TUNAI
IURAN PESERTA : 3,25 % IURAN P. KERJA : 3,25 % MANFAAT THT PNS EXISTING : - PENSIUN > LUMPSUM - MENINGGAL > Ps, Is/Sm, 3 Anak - KELUAR > NILAI TUNAI MANFAAT THT PNS > 2017 - PENSIUN > LUMPSUM - KELUAR > NILAI TUNAI
30
RESTRUKTURISASI PROGRAM PENSIUN PROGRAM PENSIUN PNS ADALAH SEBUAH PROGRAM PROTEKSI ATAS BERKURANG ATAU HILANGNYA PENGHASILAN SETELAH PASCA TUGAS
PAY AS YOU GO MANFAAT PASTI
PNS EXISTING
IURAN PESERTA : 4,75 % IURAN P. KERJA : 0 % MANFAAT PENSIUN PNS : - PENSIUN > ANNUITAS - MENINGGAL > UDW 3 X - KELUAR > PENGEMBALIAN IURAN
PNS BARU FULLY FUNDED
PROGRAM FULLY FUNDED DG INNITIAL FUND SEBESAR Rp. 60 T IURAN PESERTA LAMA : 4,75 % IURAN PESERTA BARU : 4,75 % IURAN P. KERJA : 4,75 % MANFAAT PENSIUN PNS : PENSIUN > ANNUITAS MENINGGAL > UDW 3 X KELUAR PENGEMBALIAN IURAN
31
PERPRES 109/2013 Pasal 5 • (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi: – calon pegawai negeri sipil; – pegawai negeri sipil; – anggota TNI; – anggota POLRI; – pejabat negara; – pegawai pemerintah non pegawai negeri; – prajurit siswa TNI; dan – peserta didik POLRI. • (2) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. • (3) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015
32
PP NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PNS • •
Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi.
• •
Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan cacad karena dinas, berhak menerima tunjangan cacad di atas pensiun yagn berhak diterimanya.
• •
Pasal 7 Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
TASPEN MENGAMBIL INISIATIF MENGAJUKAN USULAN PROGRAM JKK DAN JKM UNTUK PNS DG MAKSUD SETIAP KELEBIHAN MANFAAT PROGRAM JKK/JKM DAPAT DIKEMBALIKAN UNTUK PENINGKATAN MANFAAT PNS
Surat No. Srt.85/Dir. 1/042014
33
RANCANGAN PROGRAM JKK A.
Iuran 0,20 % dari THP
B.
MANFAAT PROGRAM
Santunan 1.
Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
2.
Santunan cacat : a.
Santunan cacat tetap sebagian
b.
Santunan cacat total
3.
Santunan cacat kekurangan fungsi
4.
Santunan Kematian
B.
Pengobatan & perawatan
C.
Biaya penggantian gigi tiruan
D.
Biaya rehabilitasi medis
E.
Penyakit yang timbul karena hubungan kerja
F.
Biaya pengangkutan (Evakuasi Medis)
Keterangan: Santunan berkala jangka panjang (invalidity pension) tercover dalam program pensiun Manfaat Rehabilitasi vokasional – Bergabung kepada program pemerintah. Manfaat Pemulihan kerja – Bergabung kepada program pemerintah
34
RANCANGAN PROGRAM JKM A. Iuran 0,27 % dari THP
B. Santunan Kematian sebesar nominal dan
MANFAAT PROGRAM UNTUK PESERTA
dibayarkan secara sekaligus C. Biaya Pemakaman sebear nominal dan
dibayarkan sekaligus D. Santunan Berkala. Santunan bulanan sebesar
nominal selama sekian bulan atau dibayarkan sekaligus atas pilihan janda/duda/anak tenaga kerja yang bersangkutan. Catatan: Manfaat diatas mengacu kepada JKM Pekerja Non PNS Hanya untuk PNS Aktif dan belum mencakup jaminan kematian suami/isti PNS Aktif, Anak PNS Aktif; Suami/Istri Pensiunan; Anak Pensiunan.
JKM untuk keluarga PESERTA
Santunan Kematian tidak berubah dari program yang berlaku saat ini untuk jaminan kematian suami/isti PNS Aktif, Anak PNS Aktif; Suami/Istri Pensiunan; dan Anak Pensiunan. 35
TERIMA KASIH
