SOSIALISASI PKB PT PERTAMINA (PERSERO) PERIODE

SOSIALISASI PKB PT PERTAMINA (PERSERO) PERIODE 2010 - 2012

PERUBAHAN PKB

1. REKONSTRUKSI PKB

2. PERUBAHAN MATERI PKB

Page 1

REKONSTRUKSI PKB PKB 2007-2009

PKB 2010-2012

• Terdiri dari 12 Bab, 134 Pasal & 87 halaman

•

Terdiri dari 12 Bab, 141 Pasal & 100 halaman

• Sistematika

•

Sistematika

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

STATUS PEKERJA DAN KELUARGA (Bab 2 & 21) Bagian Pertama: Pekerja Waktu Tidak Tertentu Bagian Kedua: Pekerja Waktu Tertentu

BAB II STATUS PEKERJA DAN KELUARGA Hanya mengatur mengenai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT)

BAB III PENGUPAHAN (Bab 3 & 11)

BAB III PENGUPAHAN Bagian Pertama: Upah Bagian Kedua: Honorarium

Bagian Pertama: Upah Bagian Kedua: Honorarium Dan Kompensasi

Page 2

REKONSTRUKSI PKB PKB 2007-2009 BAB IV PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Bab 4,5,6,7) Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima Bagian Keenam

: Waktu Kerja : Waktu Kerja Biasa : Waktu Kerja Khusus : Waktu Kerja Lembur : Waktu Istirahat : Ijin Meninggalkan Pekerjaan Bagian Ketujuh : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagian Kedelapan : Perlengkapan Kerja Bagian Kesembilan : Kecelakaan Kerja

PKB 2010-2012 BAB IV PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima Bagian Keenam

: Waktu Kerja : Waktu Kerja Biasa : Waktu Kerja Khusus : Waktu Kerja Lembur : Waktu Istirahat : Ijin Meninggalkan Pekerjaan Bagian Ketujuh : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagian Kedelapan : Perlengkapan Kerja Bagian Kesembilan : Kecelakaan Kerja

*Tidak terdapat perubahan Bab/Judul/Pokok Bahasan Bab dan Bagian pada BAB IV

Page 3

REKONSTRUKSI PKB PKB 2007-2009 BAB V FASILITAS & KESEJAHTERAAN Bagian Pertama : Penggolongan Fasilitas Bagian Kedua : Fasilitas Kesehatan & Pengobatan Bagian Ketiga : Fasilitas RDP Bagian Keempat : Kesejahteraan Pekerja & Keluarga Bagian Kelima : Jaminan Hari Tua Bagian Keenam : Fasilitas Serikat Pekerja

PKB 2010-2012 BAB V FASILITAS & KESEJAHTERAAN Bagian Pertama : Penggolongan Fasilitas Bagian Kedua : Fasilitas Kesehatan & Pengobatan Bagian Ketiga : Fasilitas RDP Bagian Keempat : Kesejahteraan Pekerja & Keluarga Bagian Kelima : Jaminan Hari Tua Bagian Keenam : Fasilitas Serikat Pekerja *Tidak terdapat perubahan Bab/Judul/Pokok Bahasan Bab dan Bagian pada BAB V

BAB VI PENUGASAN DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN & PEMINDAHAN Bagian Pertama: Perjalanan Dinas Bagian Kedua: Bekerja Di Daerah Operasi Tertentu Bagian Ketiga: Penempatan Pekerja Di Luar Perusahaan Bagian Keempat: Detasering & Pemindahan

BAB VI PENUGASAN DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN & PEMINDAHAN Bagian Pertama Bagian Kedua

: Perjalanan Dinas : Bekerja Di Daerah Operasi Tertentu Bagian Ketiga : Penempatan Pekerja Di Luar Perusahaan Bagian Keempat : Penugasan di Luar Tempat Kedudukan dan Pemindahan Page 4

REKONSTRUKSI PKB PKB 2007-2009 BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB VIII HUBUNGAN INDUSTRIAL Bagian Pertama : Tata Tertib & Sanksi Perusahaan Bagian Kedua : Pembebasan Sementara Dari Tugas Bagian Ketiga : Keluhan Bagian Keempat : Perselisihan Hubungan Industrial BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Bagian Pertama : PHK Oleh Perusahaan Bagian Kedua : PHK APS Bagian Ketiga : PHK Karena Purna Karya Bagian Keempat : PHK Karena Meninggal Dunia

PKB 2010-2012 BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN *Tidak terdapat perubahan Bab/Judul/Pokok Bahasan Bab dan Bagian pada BAB VII

BAB VIII HUBUNGAN INDUSTRIAL Bagian Pertama : Sanksi/Tindakan Disiplin Perusahaan Bagian Kedua : Pembebasan Sementara Dari Tugas Bagian Ketiga : Keluhan Bagian Keempat : Perselisihan Hubungan Industrial BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Bagian Pertama : PHK Atas permintaan Pekerja Bagian Kedua : PHK Oleh Perusahaan

Page 5

REKONSTRUKSI PKB PKB 2007-2009

BAB X AWAK KAPAL BAB XI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN SDM Bagian Pertama : Pendidikan & Pelatihan Bagian Kedua : Mutasi, Promosi Jabatan, Evaluasi Jabatan & Kenaikan Golongan Bagian Ketiga : Pengelolaan Kinerja Pekerja Bagian Keempat : Penugasan Di Luar Sasaran Kerja

PKB 2010-2012 BAB X AWAK KAPAL BAB XI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN SDM Bagian Pertama : Pendidikan & Pelatihan Bagian Kedua : Mutasi, Penugasan Pekerja di Luar Perusahaan,Detasering, Promosi Jabatan, Evaluasi Jabatan & Kenaikan Golongan Bagian Ketiga : Pengelolaan Kinerja Pekerja Bagian Keempat : Penugasan Di Luar Sasaran Kerja

BAB XII PENUTUP

BAB XII PENUTUP

Daftar Tim Perunding dan Asistensi PKB 2007 - 2009

Daftar Tim Perunding dan Asistensi PKB 2010 - 2012

Page 6

PERUBAHAN MATERI PKB PKB II Periode 2007-2009

PKB III Periode 2010-2012

Keterangan

PWTT Berpengalaman tidak diatur

Pasal 11 ayat (2) Perusahaan dapat mengangkat PWTT Berpengalaman dengan syarat harus melalui masa percobaan paling lama 3 bulan dan induction training.

- Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010. - Tidak ada rekrut PWTT berpengalaman melalui status PWT terlebih dahulu. - Apabila PWT akan menjadi PWTT harus melalui proses seleksi standard. - Ketentuan ini terkait dengan Pasal 123. - Akan dibuatkan Pedoman/TKO bersama FSPPB.

Pasal 11 ayat (2) Perusahaan dapat secara selektif mempekerjakan PWT dengan ketentuan yang diatur tersendiri.

Pasal 11 ayat (3) Perusahaan secara selektif mempekerjakan PWT untuk jabatan tertentu dengan hak dan kewajibanya diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat bersama antara Perusahaan dengan Federasi Serikat Pekerja.

Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010 dan penyempurnaan ketentuan akan ditetapkan menyusul dan dibuat bersama Federasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja.

Pasal 14 ayat (4) Perubahan Status Keluarga Pekerja merupakan pelanggaran administrasi apabila tidak dilaporkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

Pasal 14 ayat (4) Jangka waktu pelaporan berubah menjadi 3 (tiga) bulan


Page 7

PERUBAHAN MATERI PKB PKB II Periode 20072009 Tunjangan tidak diatur.


Keterangan

Pasal 16 angka 4 Tunjangan Tidak Tetap (Variable Allowance) dibagi menjadi (5) lima jenis yaitu: (a) Tunjangan Posisi : tunjangan yang diberikan kepada Pekerja yang menduduki jabatan struktural tertentu dan besarannya dibedakan atas Operation Function dan Support Function. (b) Tunjangan Profesi : tunjangan yang diberikan kepada Pekerja yang menduduki jabatan spesialis dan besarannya disesuaikan dengan golongan upah, tingkat kompetensi dan diferensiasi industri. (c) Tunjangan Sales : diberikan kepada Pekerja kategori sales team yang besarannya disesuaikan dengan GU. (d) Tunjangan Selisih pendapatan : diberikan kepada Pekerja Madya yang bekerja di luar jam kerja normal dengan memperhatikan sifat-sifat tertentu dari pekerjaan tersebut. (e) Tunjangan pada huruf (a), (b) dan (c ) tidak dibayarkan apabila Pekerja mangkir atau sakit dan tetap dibayarkan apabila yang bersangkutan melaksanakan istirahat tahunan.

1. 2. 3.

Page 8

Tunjangan Posisi, Profesi dan Sales telah diberlakukan mulai 1 Januari 2009. Tunjangan Selisih Pendapatan akan dilaksanakan tmt. TKO baru ditandatangani. Ketentuan Tunjangan Posisi/ Tunjangan Profesi / Tunjangan Sales tetap dibayarkan pada saat Pekerja melaksanakan cuti diberlakukan tmt. 01 September-2010.



Keterangan

Pasal 17 angka 4 huruf (b)

Pasal 16 angka 6 huruf (b)

Ketentuan tunjangan selisih pendapatan akan diatur dalam TKO baru yang akan dibuat bersama dengan FSPPB

Pasal 17 angka 9 Pimpinan:

Pasal 16 angka 11

Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010 dengan menggunakan tarif Kompensasi Kelebihan Jam Kerja yang berlaku saat ini.

Ketentuan Pekerja Pimpinan regu bergilir yang menggantikan Pekerja lain atau melakukan pekerjaan pada Hari Libur Nasional dihitung sbg kelebihan jam kerja dan diberikan kompensasi kelebihan jam kerja.

a)

b)

c)

Kompensasi On Call diberikan kepada pekerja Pimpinan yang bekerja untuk menunjang kelangsungan unit operasi yang sewaktu-waktu diperlukan di luar jam kerja normal. Besaran Kompensasi On Call bagi pekerja pimpinan diperhitungkan berdasarkan jam kerja nyata sesuai time sheet dan dibayarkan sesuai tarif Kompensasi Kelebihan Jam Kerja. Penentuan pekerja tingkat pimpinan yang mendapat kompensasi On Call ditetapkan berdasarkan surat perintah pimpinan tertinggi Unit setempat.

Kepada Pekerja pimpinan regu bergilir yang harus menggantikan Pekerja lain yang berhalangan atau melakukan Pekerjaan pada hari libur nasional atau libur shift (day off) diberlakukan ketentuan: - Gol 5 keatas diberikan tunjangan kelebihan jam kerja - Gol 9-6 diberikan tunjangan selisih pendapatan Tunjangan On Call untuk Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas. a) Tunjangan On Call diberikan kepada Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas yang bekerja untuk menunjang kelangsungan unit operasi yang sewaktu-waktu diperlukan di luar jam kerja normal. b) Besaran Tunjangan On Call bagi Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas diperhitungkan berdasarkan jam kerja nyata sesuai time sheet dan dibayarkan sesuai tarif Kompensasi Kelebihan Jam Kerja. c) Penentuan Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas yang mendapat Tunjangan On Call ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Tertinggi Unit setempat.

Page 9



Keterangan

Pasal 17 angka 13 Pekerja yang merangkap tugas sebagai pejabat pengganti sementara untuk jabatan Manajer/setara ke atas yang vacant lebih dari 60 hari kalender secara terus menerus atau 90 hari secara kumulatif dalam 1tahun terhitung mulai tanggal menjabat, maka diberikan kompensasi sebesar jumlah hari menjabat / 30 x (40 persen x UT yang bersangkutan).

Pasal 16 angka 14 Pekerja yang merangkap tugas sebagai pejabat pengganti sementara untuk jabatan tertentu, diberikan tunjangan dengan perhitungan jumlah hari menjabat / 30 x tunjangan posisi yang bersangkutan dan pembayarannya dilaksanakan setiap akhir triwulan dengan ketentuan jumlah hari kumulatif dalam 3 (tiga) bulan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari.

- Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010 dan penyempurnaan ketentuan akan ditetapkan menyusul dan dibuat bersama Federasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja. - Kumulatif hari menjabat sebelum 14 Agustus 2010 diberlakukan ketentuan PKB lama. - Dalam masa transisi yang dimaksud 3 bulan pertama adalah 14 Agustus s.d 31 Desember 2010, selanjutnya berlaku triwulan normal mulai 1 Januari 201

Tunjangan Satgas Tidak Diatur

Pasal 16 Angka 15 Tunjangan Satgas (Satuan Tugas) bagi Pekerja Pimpinan golongan upah 5 ke atas. (a) Tunjangan Satgas meliputi beberapa kegiatan tertentu yang dilaksanakan melebihi jam kerja normal. (b) Besaran tarif untuk tunjangan tersebut dalam butir (a) diatas akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.

- Tunjangan Satgas merupakan ketentuan baru dan diberlakukan tmt. TKO baru ditandatangani. - Untuk pelaksanaan Satgas yang telah berjalan saat ini tetap berjalan sesuai tata laksana yang berlaku saat ini.

Page 10



Keterangan

Pasal 20 angka 2 huruf (c) Pembayaran insentif tahunan dilakukan setidaknya dua kali setahun dalam bentuk lumpsum pada bulan Juni & Desember.

Pasal 19 Angka 2 Huruf (c) Pembayaran insentif tahunan dilakukan setiap 4 bulan sekali dan khusus untuk insentif final menunngu proses penilaian kinerja di akhir tahun.


Pekerja Wanita Tidak diatur.

Pasal 21 Ayat (4) Pekerja Wanita yang harus menyusui anaknya diberikan kesempatan untuk melaksanakannya jika harus dilakaukan dalam jam kerja dengan seijin atasannya.

Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010.

Kerja Lembur Regu Bergilir Tidak diatur.

Pasal 27 ayat (1) huruf g

- Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010. - Hak cutinya diganti akan tetapi masih tetap mendapatkan upah kerja lembur yang dihitung hanya pada saat melaksanakan pekerjaan nyata. - Perusahaan harus menanggung biaya transportasi dari tempat cuti ke kantor serta dari kantor ke tempat cuti.

Kerja lembur adalah bukan merupakan suatu keharusan, dan sedapat mungkin dihindari, kecuali dalam hal-hal mendesak atas persetujuan atasan secara tertulis paling rendah pejabat setingkat Manager/setara atau Kepala Lokasi, sebagai berikut: Bilamana Pekerja regu bergilir yang sedang menjalani libur shift atau Pekerja yang sedang menjalankan istirahat tahunan, diminta/ditugaskan oleh Perusahaan untuk masuk kerja.

Page 11



Pasal 33 ayat (3). Perusahaan dapat mempertimbangkan pemberian Panjar atas istirahat tahunan dengan menyisakan Istirahat Tahunan sedikit-dikitnya separuh dari hak Istirahat Tahunan berjalan, dan tambahan waktu perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 32 Ayat (3) Perusahaan dapat mempertimbangkan pemberian panjar atas Istirahat Tahunan dengan menyisakan Istirahat Tahunan sedikitdikitnya separuh dari hak Istirahat Tahunan tahun berikutnya, dan tambahan waktu perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 34 ayat (1). Tata Cara Waktu Istirahat Tahunan/ Istirahat Panjang Atas persetujuan Perusahaan dan Pekerja yang bersangkutan, hari istirahat tahunan dapat dijalani 3 (tiga) bulan sebelum hak istirahat tahunan lahir atau 6 (enam) bulan sesudahnya. Diatur dalam

Pasal 33 ayat (1) Atas persetujuan atasan minimal pejabat Manager/setara atau Kepala Lokasi dan Pekerja yang bersangkutan, hari Istirahat Tahunan dapat dijalani terhitung mulai tanggal due date Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum due date Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang berikutnya.

Pasal 35 ayat (1) Bantuan Fasilitas Istirahat Tahunan Setiap Pekerja diberikan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan untuk tahun pertama dan kedua memperoleh 1 (satu) bulan upah dan untuk tahun ketiga memperoleh 2 (dua) bulan upah.

Pasal 34 ayat (1) Setiap Pekerja diberikan bantuan istirahat tahunan yang samma untuk setiap tahun yaitu sebesar 1,35 bulan upah.

Ketentuan ini telah dilaksanakan tmt. 1 Januari 209.

Pasal 35 ayat (2) Waktu Pembayaran Bantuan Istirahat Tahunan Pembayaran bantuan fasilitas Istirahat Tahunan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran upah sebelum due date Istirahat Tahunan.

Pasal 34 ayat (2) Pembayaran bantuan fasilitas Istirahat Tahunan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran upah pada bulan due date Istirahat Tahunan.


Page 12

Keterangan Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010 dan penyempurnaan ketentuan akan ditetapkan menyusul dan dibuat bersama FSPPB

PERUBAHAN MATERI PKB PKB II Periode 2007-2009 Pasal 38 ayat (7)

Menunaikan Ibadah Haji. 1. Untuk keperluan menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya, kepada Pekerja yang telah melampaui masa percobaan pada Perusahaan dapat diberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh selama waktu yang diperlukan tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari untuk melakukan manasik. 2. Pengertian selama waktu yang diperlukan ialah 2 (dua) hari sebelum jadwal keberangkatan resmi atau masuk ke karantina haji yang ditetapkan oleh yang berwenang (Departemen Agama atau Biro Perjalanan Haji) sampai 2 (dua) hari setelah tiba di Bandara/Pelabuhan laut dari perjalanan sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Dalam hal Pekerja yang menunaikan ibadah haji lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau menunaikan ibadah haji tersebut lebih dari 1 (satu) kali, Perusahaan tidak diwajibkan membayar upahnya.

PKB III Periode 2010-2012 Pasal 37 ayat (7) Menunaikan Ibadah Haji. 1. Perusahaan memberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan satu kali selama masa dinas dengan upah penuh kepada Pekerja yang telah melampaui masa percobaan untuk menunaikan ibadah haji selama waktu aktual perjalanan haji, ditambah 2 (dua) hari kalender sebelum keberangkatan dan 2 (dua) hari kalender sesudah perjalanan haji; 2. Pengertian waktu aktual perjalanan haji ialah waktu keberangkatan resmi atau masuk ke karantina haji yang ditetapkan oleh yang berwenang (Departemen Agama atau Biro Perjalanan Haji) sampai dengan waktu tiba di Bandara/Pelabuhan laut dari perjalanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Page 13

Keterangan Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010.



Pasal 46 angka 1 (a) Pemeriksaan kesehatan pekerja diadakan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan; (b) Pekerja yang menolak pemeriksaan akan diberi sanksi.

Pasal 45 angka 1 Pemeriksaan kesehatan berkala.

Pasal 47 angka 6

Pasal 46 angka 6 (b) Biaya yang dikeluarkan untuk crown, bridge,

Pengobatan dan Perawatan Gigi : (b) Biaya yang dikeluarkan untuk crown, bridge, prothesa dan perawatan orthodontie hanya sebagian dapat diganti oleh Perusahaan, bila dinasehatkan/disetujui oleh dokter perusahaan, sebagai berikut : i. bagi Pekerja sendiri 50 % (limapuluh per seratus) dari kualitas menengah. ii. bagi isteri/suami/anak Pekerja 25 % (duapuluhlima per seratus) dari kualitas

Keterangan Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010.

a) Dalam rangka pemeliharaan kesehatan seluruh Pekerja, maka secara berkala diadakan pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. b) Pemeriksaan kesehatan berkala untuk suami/istri Pekerja dilaksanakan setiap tahun, untuk tahun pertama dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap, tahun kedua dan ketiga dilakukan pemeriksaan kesehatan selektif secara berkelanjutan.

prothesa dan perawatan orthodontie kualitas menengah diganti oleh Perusahaan, sebagai berikut : a. Dalam hal terdapat indikasi medis dan disetujui oleh Medical Board bagi Pekerja sendiri sebesar 100 persen (seratus per seratus) dari tarif yang ditetapkan Perusahaan; b. Bagi Isteri/Suami/Anak Pekerja 50 persen (lima puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan Perusahaan dengan indikasi medis.

Page 14




Keterangan

Pasal 47 angka 7 (g) Hanya atas nasehat dokter perusahaan lensa tersebut dapat diperbaharui atas beban Perusahaan dan penggantiannya ditetapkan sebesar 25% dari harga kualitas menengah.

Pasal 46 angka 7 (g) Hanya atas nasehat dokter Perusahaan lensa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut dapat diperbaharui atas beban Perusahaan dan penggantiannya ditetapkan sebesar 100% dari harga kualitas menengah.


Pasal 47 angka 6 Biaya pengobatan untuk anak Pekeja yang autis ditanggung Perusahaan.

Pasal 46 angka 16 Pengobatan anak Pekerja yang menderita Autis :

Diberlakukan tmt. TKO baru ditandatangani.

(a) Biaya yang timbul atas pengobatan Medika Mentosa ditanggung Perusahaan sampai anak berusia 6 tahun; (b) Biaya dimaksud huruf (a) mencakup biaya konsultasi, biaya penunjang medis, biaya pengobatan medika mentosa maupun non medika mentosa, dan biaya lain untuk sarana kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh fungsi Kesehatan; (c) Biaya yang timbul dari terapi edukasi akan ditanggung oleh Perusahaan sampai anak berusia 18 tahun; (d) Perusahaan dapat menunjuk lembaga/instansi lain sesuai ketentuan apabila tidak terdapat sarana kesehatan yang dimaksud.

Page 15



Keterangan

Pasal 49 ayat (6)

Pasal 48 ayat (6)

Bagi Pekerja yang dipindahkan dari unit/daerah asal di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ke kantor pusat/unit/daerah dalam wilayah Jabodetabek tidak disediakan rumah dinas melainkan diberikan kompensasi pelepasan hak atas rumah dinas dan kompensasi tersebut diberikan satu kali selama masa dinas di perusahaan.

Bagi Pekerja yang dipindahkan dari Unit/Daerah asal di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ke Kantor Pusat/Unit/Daerah dalam wilayah Jabodetabek diberikan: a) Pekerja yang pindah dari daerah ke Kantor Pusat akan diberikan kompensasi Pelepasan Hak Rumah Dinas Perusahaan (PHRDP) dan diberikan satu kali selama masa dinas di Perusahaan. b) Pekerja yang pindah dari daerah ke Unit Operasi Jabodetabek akan diberikan lumpsum kompensasi Rumah Dinas Perusahaan. c) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini

Page 16

- Pemberian PHRD saat ini mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. - Ketentuan lumpsum kompensasi Rumah Dinas Perusahaan diberlakukan tmt. TKO baru ditandatangani.


PKB III Periode 20102012

Pasal 56 ayat (1) Perusahaan memeberi benefit kepada Pekerja yang mencapai usia 55 ahun dengan masa kerja minimal 15 tahun dalam bentuk MPPK selama 1 tahun.

Pasal 55 ayat (1) Perusahaan memberikan benefit kepada Pekerja yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam bentuk Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) selama 6 (enam) bulan.

Keterangan Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010 dengan pengaturan sebagai berikut: a) Masa Persiapan Purna Karya diberikan kepada pekerja selama 6 (enam) bulan. b) Bagi Pekerja yang telah diperpanjang masa dinas aktif selama 9 bulan sebelum tanggal 14 Agustus 2010, maka perpanjangan dimaksud tetap berlangsung sampai dengan tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Perpanjangan dan paling lambat sampai 31 Desember 2010. c) Dalam hal Perpanjangan masa dinas aktif sebagaimana dimaksud huruf b belum mencapai 6 (enam) bulan pada tanggal 31 Desember 2010, maka pengakhiran masa dinas aktif dilanjutkan hingga mencapai 6 (enam) bulan.

Page 17



Uang Pertanggungan pada program asuransi jiwa.

Pasal 56 ayat (4) Uang Pertanggungan pada program asuransi jiwa ditetapkan sama untuk semua level jabatan Pekerja.

Telah dilaksanakan tmt. 1 Januari 2009.

Pasal 61 (1) Pekerja yang ditunjuk sebagai pengurus Organisasi Non Kedinasan di lingkungan Perusahaan dapat diberikan ijin meninggalkan Pekerjaannya dengan upah penuh setelah memberitahukan kepada atasan untuk keperluan /kegiatan sebagai berikut : a. Melaksanakan rapat/pertemuan antar pengurus didalam lingkungan Perusahaan dalam jam kerja. b. Mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain yang selaras dengan visi dan misi organisasi. (2) Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun. (3) Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh selama 7 (tujuh) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun dapat diberikan kepada Pekerja yang menjadi pengurus Organisasi Non Kedinasan di luar Perusahaan setelah mendapat persetujuan Direksi. (4) Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab organisasi yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan.


Tidak diatur. Dispensasi Untuk Keperluan/Kegiatan Organisasi Non Kedinasan. Tidak diatur.

Keterangan

Page 18



Keterangan

Pasal 63 ayat (1) Pekerja yang melakukan dinas dalam negeri diberikan fasilitas akomodasi (termasuk laundry), biaya makan at cost , transportasi dan uang harian sesuai golper.

Pasal 63 ayat (1) Pekerja yang melakukan dinas dalam negeri diberikan fasilitas akomodasi, laundry, makan, transportasi, uang harian, dan biaya miscelleneous sesuai golper.

Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010 menggunakan TKO yang berlaku saat ini.

Perjalanan Dinas Luar Negeri. Tidak diatur.

Pasal 64 ayat (5) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) yang melebihi 3 bulan akan diberikan kompensasi untuk mensetarakan tingkat kehidupan Pekerja yang sedang ditugaskan ke luar negeri yang tatacara pelaksanaannya akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB.


Pekerja pindah. Tidak diatur.

Pasal 75 ayat (3) Kepada Pekerja yang pindah diberikan penugasan di luar tempat kedudukan mendahului pemindahan dengan jangka waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kalender dan diberlakukan sebagaimana ketentuan perjalanan dinas dalam negeri, biaya yang timbul menjadi beban tempat kerja asal.


Page 19



Pasal 78 ayat (4) dan (5) - Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) kepada Pekerja yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatan 5 (lima) tahun selanjutnya. - Pekerja yang berulang tahun dinas diberikan penghargaan UTD berupa : 1.Piagam Penghargaan; 2.Sejumlah uang; 3.Penghargaan lain.

Pasal 77 ayat (4) dan (5) - Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) kepada Pekerja yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatan 5 (lima) tahun selanjutnya. - Untuk Pekerja yang berulang tahun dinas 20 atau lebih diberikan Penghargaan UTD berupa : 1.Piagam Penghargaan; 2.Cinderamata yang memiliki nilai tertentu.


Pasal 78 ayat (6) Pemberian Penghargaan diberikan saat Pekerja berulang tahun dinas.

Pasal 77ayat (6) Penghargaan diberikan saat due date atau kesempatan pertama oleh atasan. Bentuk dan mekanisme penyerahan diatur menyusul dalam TKO.


Pasal 109 angka 1 Perwira Utama ialah Awak Kapal gol.2-5

Pasal 112 angka 1 Perwira Utama adalah Awak Kapal dg jabatan Nahkoda, KKM, Mualim I, Masinis 1.


Pasal 109 angka 2 Perwira Madya dalah Awak Kapal gol.6-9

Pasal 112 angka 2 Perwira Madya ialah Awak Kapal dengan jabatan Mualim II, Mualim III, Mualim IV, Masinis II, Masinis III, Masinis IV, Perwira Listrik


Page 20

Keterangan



Keterangan

Pasal 109 angka 3 Bawahan ialah Awak Kapal gol.10-16

Pasal 112 angka 3 Bawahan ialah Awak Kapal dengan jabatan Serang, Kasab, Operator Pompa, Juru Mudi, Kelasi, Mandor Mesin, Juru Mesin, Tukang Cuci, Juru Masak, Pelayan


Pasal 111 ayat (2)

Pasal 114 ayat (2) Pengelolaan Awak Kapal Kontrak mengacu pada KUHD Buku II Bab IV dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.


Awak kapal (PWTT). Tidak diatur

Pasal 114 ayat (3) Perusahaan dapat memutasikan Awak Kapal (PWTT) sebagai Pekerja darat sesuai kebutuhan Perusahaan .


Pasal 116 ayat (1) Untuk Awak Kapal berlaku ketentuan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 119 ayat (1) Untuk Awak Kapal berlaku ketentuan Dinas Dalam Negeri Pasal 64, khusus untuk Nahkoda Kapal Tanker disetarakan dengan Gol. Utama.


Pengelolaan Awak Kapal Kontrak

Perusahaan dapat mengangkat AKK melalui PKL atau Ikatan Kerja Laut sesuai KUHD Buku II Bab IV, UU No. 21 Thn 1992 dan PP No. 7 Thn 2000 tentang Kepelautan.

Page 21



Keterangan

Pasal 118 Semua Awak Kapal yang dinas aktif di dalam ataupun diluar wilayah perairan Indonesia diberikan UJBM.

Pasal 121 Awak Kapal yang melaksanakan tugasnya akan diberikan Jatah Bahan Makanan Basah dan Kering.

- Diberlakukan tmt. TKO baru ditandatangani. - Untuk pelaksanaan saat ini tetap berjalan sesuai tatalaksana yang berlaku saat ini.

Pasal 120 ayat (2) Dalam rekrut Pekerja Baru fresh intake, selain kompetensi, ditetapkan pula syarat : a. Untuk pendidikan SLTA atau sederajat menduduki golongan 15. b. Untuk pendidikan D3 menduduki golongan 12. c. Untuk pendidikan S1 menduduki golongan 9. d. Untuk pendidikan S2 menduduki golongan 8. e. Untuk pendidikan S3 menduduki golongan 5.

Pasal 123 ayat (2) Dalam hal rekrutasi Pekerja baru tidak berpengalaman ditetapkan persyaratan pendidikan dan golongan upah pengangkatan sebagai berikut : a. Untuk SLTA / sederajat dan telah mengikuti program Pre-Employment Training diterima pada golongan upah 15. b. Untuk D3 dan telah mengikuti program PreEmployment Training diterima pada golongan upah 12. c. Untuk S1 dan telah mengikuti program PreEmployment Training diterima pada golongan upah 9. d. Untuk S2 dan telah mengikuti program Induction diterima pada golongan upah 8. e. Untuk S3 dan telah mengikuti program Induction Training diterima pada golongan upah 5.


Page 22

PERUBAHAN MATERI PKB PKB II Periode 2007-2009 Pasal 120 ayat (3)

Syarat dan Ketentuan Merekrut Pekerja Berpengalaman Untuk pekerjaan/spesialisasi tertentu dapat merekrut pekerja berpengalaman dengan syarat : a. Diyakini calon-calon dari internal tidak dapat memenuhi kompetensi jabatan tyang dipersyaratkan; b. Seleksi melalui job bidding secara terbuka dan transparan bagi calon dari eksternal perusahaan.


Keterangan

Pasal 123 ayat (4) Perusahaan dapat merekrut Pekerja berpengalaman untuk Pekerjaan tertentu atau spesialisasi tertentu atau jabatan tertentu dengan syarat – syarat dan ketentuan : a. Ada permintaan pengisian jabatan melalui Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama b. Calon-calon dari internal Perusahaan tidak dapat memenuhi kompetensi jabatan; c. Melakukan seleksi melalui proses job bidding secara terbuka dan transparan; d. Pekerja hasil rekrutasi diberikan golongan upah sebagaimana diatur dalam ayat (2); e. kompensasi keahlian khusus diberikan selama menjabat sesuai dengan keahliannya; f. Kinerja Pekerja dievaluasi setiap 6 bulan selama masa 1 tahun sejak diangkat; g. Apabila kinerja Pekerja tidak tercapai, dapat dikenakan sanksi sesuai yang diperjanjikan; h. Dalam hal rekrutasi dan evaluasi Pekerja berpengalaman dibentuk Komite Rekrutasi Pekerja Berpengalaman; i. Ketentuan adanya pengaturan kompensasi keahlian khusus dan pembentukan komite untuk rekrutasi akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB.

- Penyempurnaan ketentuan. - Ketentuan yang telas jelas dapat dilaksanakan tmt. 14 Agustus 2010. - Untuk pelaksanaan saat ini tetap berjalan sesuai tatalaksana yang berlaku saat ini. - Ketentuan baru dilaksanakan tmt. TKO baru ditandatangani.

Page 23



Keterangan

Pekerja yang mengikuti tugas belajar. Tidak diatur.

Pasal 124 angka 10 Pekerja yang mengikuti tugas belajar akan diberikan tunjangan tugas belajar menggantikan tunjangan posisi/profesi/sales yang mekanisme dan besarannya ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB.


Pasal 122 ayat (1) Bantuan untuk Pekerja yang tugas belajar LN : 1. Biaya perjalanan PP; 2. Biaya perlengkapan dinas/tugas belajarke luar negeri; 3. Biaya tertentu yang diwajibkan oleh Perguruan Tinggi/Institut yang bersangkutan; dan 4. Tunjangan belajar dan biaya pembelian buku.

Pasal 126 ayat (1) Bantuan tugas belajar ditambahkan dengan Komponen asuransi kesehatan (termasuk dental) diberikan kepada Pekerja. Khusus kepada keluarga yang ikut serta akan diberikan jika Pekerja menjalani masa pendidikan minimal 1 (satu) tahun.

- Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010. - TKO Tugas Belajar Luar Negeri akan direvisi.

Bagi Pekerja yang melaksanakan pendidikan swadana. Tidak diatur

Pasal 128 ayat (3)

- Diberlakukan tmt. 14 Agustus 2010. - Bagi yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan swadana dan belum melapor agar segera melapor sampai batas waktu 31 Desember 2010.

Bagi Pekerja yang melaksanakan pendidikan swadana dan tidak melaporkan sejak awal semester maka tidak akan diakui sebagai perubahan status pendidikan akhir. Page 24



Keterangan

Kenaikan golongan. Tidak diatur.

Pasal 137 Ayat (9) dan (10) (9) Pekerja yang telah berada dalam golongan upah lebih dari 3 tahun perlu menjadi fokus pembinaan oleh atasan dan Fungsi Human Resource. (10) Pekerja yang diputuskan untuk naik golongan kurang dari 24 (duapuluh empat) bulan, maka wajib dipublikasikan kepada seluruh pekerja melalui media Internal Pertamina pada kesempatan pertama.


Pengurus Serikat Pekerja/FSPPB.

Pasal 139 ayat (2) Aktifitas pengurus Serikat Pekerja/FSPPB yang dilakukan bersama Perusahaan dalam rangka pembuatan atau implementasi PKB dan/atau untuk kepentingan Perusahaan maka diperhitungkan sebagai evidence/bukti dalam proses penilaian kinerja.


Tidak diatur.

Page 25

PRINSIP PERUBAHAN BAB HUBIN & PHK • Kepatuhan / keselarasan (Compliance): – Ketentuan Pemerintah – Nilai-nilai baru Perusahaan • Kemudahan Pembacaan (User Friendly) – Mengurangi / menghilangkan kata-kata yg dapat menimbulkan multi tafsir – Menata ulang susunan / sistematika / klasifikasi – Menjaga konsistensi penggunaan terminologi.

Page 26

BAB VIII - Hubungan Industrial • Tindakan disiplin: – Penambahan kriteria pada teguran lisan – Melengkapi proses administrasi pekerja mangkir

• Skorsing – Membuat definisi skorsing – Membagi skorsing menjadi : • Skorsing karena diproses di luar perusahaan • Skorsing karena diproses di dalam perusahaan

Page 27

BAB IX - PHK

• Perubahan yang terjadi: – PHK Dikelompokan, menjadi : a. PHK Permintaan Pekerja b. PHK Oleh Perusahaan – Menyesuaikan dengan UU No. 13/2003 – Penyederhanaan formulasi perhitungan kompensasi akibat PHK

Page 28

Klasifikasi PHK: – PHK atas permintaan pekerja 1. PHK APS karena mengundurkan diri 2. PHK APS karena suami/istri pindah 3. PHK APS menikah sesama pekerja 4. PHK karena menjadi pengurus Parpol dan Calon/anggota Legislatif/Eksekutif/Yudikatif – PHK oleh Perusahaan:

1. 2. 3. 4.

Mencapai usia purna karya (56 tahun); Bukan karena mencapai usia purna karya; Kelebihan tenaga kerja atau adanya pertimbangan khusus Perusahaan; Penyaluran Pekerja, pengalihan pengelolaan Perusahaan, perubahan status Perusahaan; 5. Alasan kesehatan; 6. Pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja; 7. Pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja; 8. Tidak lulus masa percobaan; 9. Pekerja dikategorikan sebagai orang hilang; 10.Pekerja mangkir; 11.Sanksi Perusahaan.

Page 29

BENTUK PHK N o

Bentuk PHK

Pasal

Upah Bulan Terakhir

Pesangon

UPH

UPMK

Uang Pisah

Manfaat Pensiun

Keterangan

1

Mengundurkan Diri

93

Dapat

-

Dapat

-

Dapat

Dapat

Uang Pisah sebesar UPMK Tabel Kecil

2

Mengikuti suami/isteri pindah

94

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Tabel Besar

3

Menikah dng sesama pekerja

95

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Tabel Besar

4

Menjadi pengurus Parpol

96

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Tabel Besar, apabila tidak mengajukan PHK APS, maka di PHK dan diberi Tabel Kecil.

5

Mencapai usia purna karya

97

Dapat

PAP

Dapat

-

-

Dapat

Mendapat bantuan Lay. Kes. Pensiunan

6

Bukan Karena Mencapai Usia Purnakarya

98

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Tabel Besar

7

Kelebihan Tenaga Kerja atau pertimbangan khusus perusahaan

99

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Pesangon diatur tersendiri lrbih besar dari PAP

8

Penyaluran pekerja, pengalihan perusahaan, perubahan status perusahaan

100

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Tabel Besar

Catatan: 1. UPH = Uang Penggantian Hak 2. UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja

Page 30

BENTUK PHK (lanjutan) No

Bentuk PHK

Pasal

Upah Bulan Terakhir

Pesangon

UPH

UPMK

Uang Pisah

Manfaat Pensiun

9

Alasan Kesehatan

101

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

-

Dapat

Tabel Besar

10

Meninggal dunia akibat kecelakaan kerja

102

Dapat

Dapat

Dapat

-

-

Dapat

•Pesangon 72 x upah •Hak RDP 12 bulan

11

Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan Kerja

103

Dapat

Dapat

Dapat

-

-

Dapat

•Pesangon sesuai tabel •Hak RDP 6 bulan

12

Tidak lulus masa percobaan

104

-

-

-

-

-

-

Dapat

• Pesangon 72 x upah • Hak RDP 12 bulan • Upah 12 bulan dibayar ke Keluarganya

-

Dapat

• Tabel Besar • Upah 12 bulan dibayar ke Keluarganya

-

Dapat

-

Uang Pisah Rp. 100.000,-

Dapat

-

-

Tabel Kecil/Tanpa Pesangon

13

Pekerja hilang menjalankan tugas

14

Pekerja hilang tidak menjalankan tugas

105

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

15

Pekerja Mangkir

106

Dapat

-

Dapat

16

Sanksi Perusahaan (pelanggaran)

107

Dapat

Dapat/ Tidak

Dapat

105

Dapat

Dapat

Dapat

-

-

Catatan: 1. UPH = Uang Penggantian Hak 2. UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja

Page 31

Page 32

SOSIALISASI PKB PT PERTAMINA (PERSERO) PERIODE

Recommend Documents