3.3.1
Diseminasi/Sosialisasi di kota Surabaya
Kegiatan diseminasi/sosialisasi di Serang dilaksanakan bekerjasama Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur dan Balai Litbang Sosekling Bidang Jalan dan Jembatan Surabaya. Acara dibuka dengan pembacaan Laporan Ketua Penyelenggara oleh Ketua Pelaksana dilanjutkan dengan Sambutan Selamat Datang oleh Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa AHSP merupakan produk yang dinanti-nanti oleh seluruh pelaksana pembangunan di Indonesia. Namun masih terdapat banyak asumsi yang berbeda dan menjadi polemik bagi para pelaksana pembangunan bidang infrastruktur. Diharapkan Pedoman AHSP dapat menjadi produk legal, maka para pelaksana dapat menghitung biaya sesuai AHSP dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsep AHSP dapat mencakup pekerjaan-pekerjaan masal dan pembangunan besar, untuk pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, terlebih yang sifatnya sederhana. Sambutan Pembukaan disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Badan Litbang PU menyampaikan bahwa AHSP bidang Pekerjaan Umum sudah di launch pada Hari Bakti PU 3 Desember 2012, dan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri 02/SE/M/ 2013 tentang Pedoman AHSP pada 4 Maret 2013. Berdasarkan UU No. 18 tahun 1998 pasal 35 tentang jasa konstruksi dinyatakan bahwa standar teknis merupakan arah kebijakan pemerintah untuk pembinaan usaha jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. SNI bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil yang merupakan produk Kementerian PU dirasakan belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga upaya-upaya penyempurnaan masih akan terus dilakukan untuk mendukung pembangunan yang terus meningkat. Masukan yang diterima telah dibahas dan didiskusikan baik secara parsial per bidang (Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga) maupun secara menyeluruh, sehingga AHSP sudah diperbaiki sesuai masukan tersebut. Masih banyaknya jenis pekerjaan yang belum tercantum pada Pedoman AHSP akan secara bertahap dilakukan pembahasannya agar AHSP selalu update dan dapat memenuhi seluruh kebutuhan para pelaksana pembangunan. Landasan perlunya AHSP adalah Perpres No. 70/2012, perubahan kedua Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Inmen PU No. 02/2005 tentang Penerapan Standar Pedoman Manual (SPM) dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.
AHSP
yang
berada
pada
masing-masing
sektor
telah
diterapkan/operasional di masing-masing satminkal Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI), Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) Pekerjaan SDA, Panduan SE Dirjen BM 2010, SNI ABK-2008, tetapi hanya merupakan reference. AHSP perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi sebagai pijakan dasar hukum agar legal aspeknya menjadi lebih kuat.
AHSP yang
nantinya dilegalkan menjadi Peraturan Menteri akan dapat dijadikan pedoman yang mempunyai konsekwensi, dan kedudukan para pelaksana menjadi jelas di dalam menentukan maupun menganalisa HPS berdasarkan AHSP ini. Presentasi pertama tentang Kebijakan Pedoman AHSP dalam rangka menuju PERMEN PU yang disampaikan oleh Dr. Ir. Jawali Marbun, MSc, menjelaskan tentang perlunya pedoman AHSP, tugas dan fungsi Badan Litbang PU yaitu: - melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum. - penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum. - pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penerapan dalam rangka alih teknologi serta perumusan standar pedoman manual. - pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum. - pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan. - menjelaskan pula tentang acuan normatif yang digunakan dalam Pedoman AHSP, komponen AHSP, Proses perumusan Standar Pedoman Manual, Struktur Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Koefisien Tenaga Kerja, Alat dan Bahan, Spesifikasi Bidang Umum, Spesifikasi Bidang Teknis, Contoh perhitungan. - tahapan AHSP menuju PERMEN PU, Surat Edaran AHSP menuju PERMEN PU. Presentasi kedua tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air yang disampaikan oleh Ir. Iskandar Yusuf, MSc, menjelaskan tentang: - karakteristik khusus pekerjaan Sumber Daya Air, - struktur AHSP bidang SDA, - lingkup pedoman AHSP SDA, - formulasi pedoman AHSP SDA, - contoh AHSP, - masukan pada workshop, - launching, - rapat internal AHSP, - rencana integrasi dan finalisasi AHSP,
- sasaran akhir AHSP SDA.
AHSP bidang SDA berisi 14 (empat belas) subidang antara lain penjelasan tentang umum, bendung, jaringan irigasi, pengaman sungai, bendungan, pengaman pantai, pengendali muara, infrastruktur rawa, infrastruktur air tanah, longsoran, banjir, drainase perkotaan, infrastruktur lainnya, studi terpadu. Program AHSP TA 2012 antara lain umum dan koefisien pekerjaan pokok. Program AHSP Sumber Daya Air TA 2013 antara lain sosialisasi umum dan pendetailan pasangan armor, tetrapod, block beton bergigi/kunci, geotekstil. Sasaran akhir AHSP SDA meliputi perencanaan dan desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Program penyempurnaan AHSP SDA TA 2013 meliputi integrasi ABC, pendetailan, penambahan. Presentasi ketiga tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Jalan dan Jembatan yang disampaikan oleh Ir. Tatang Dachlan, MSc, menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung harga satuan dasar meliputi tenaga kerja, alat dan bahan. Pedoman AHSP bidang jalan dan jembatan mencakup biaya konstruksi untuk penanganan infrastruktur bidang ke PU an. Harga perkiraan sendiri atau perencana diperoleh dari hasil satuan pekerjaan ditambah pajak. Isi pedoman bidang jalan dan jembatan antara lain ruang lingkup, istilah dan definisi, acuan normatif, kegunaan dan struktur, persyaratan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis harga satuan bidang jalan dan jembatan antara lain perhitungan dalam lampiran sebagai contoh, perhitungan dapat menggunakan perangkat lunak (perangkat lunak tersebut hanya alat bantu untuk mepercepat hasil analisis), perangkat lunak setiap saat dapat dimodifikasi dan dikembangkan serta tidak mewakili kondisi untuk seluruh daerah di Indonesia. Dalam AHSP ini perlu masukan data dan asumsi berdasarkan hasil survei pengalaman dan bahan yang tersedia sehingga bila terjadi sanggahan terhadap hasil yang dihitung, segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab perencana. Presentasi keempat tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya yang disampaikan oleh Ir. WS Witarso. Latar belakang analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya perlu adanya revisi analisas BOW (Burgeslijke openbare werken) serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan gedung dan perumahan. Lingkup pekerjaan AHSP bidang Cipta Karya antara lain design development, sitework, pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan fasilitas eksterior, interior fixture dan pekerjaan lain-lain. Berdasarkan jajak pendapat, masih ada masukan dari pengguna antara lain rangka plafond besi hollow, rangka atap baja ringan, pasang cerucuk pada tanah lembek, pekerjaan sistem penyediaan air minum, pekerjaan sealant untuk kusen alumunium, pekerjaan anti rayap untuk kayu. Permasalahan di lapangan belum meratanya
penyebaran SNI-ABK menyebabkan terjadi polemik, penyusunan SNI-ABK tidak dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi bahan bangunan. Presentasi selanjutnya merupakan rumusan hasil diseminasi/sosialisasi pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum antara lain: -
AHSP bidang pekerjaan umum dan permukiman berhubungan dengan penyelenggaraan konstruksi.
- AHSP terkait dengan perencanaan dan jasa konsultan masih dalam proses penyiapan. - AHSP mengatur hal-hal yang sudah dapat distandarkan. Karena itu, K-3 yang diatur adalah K-3 yang sudah dapat distandarkan. Apabila AHSP ini telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Menteri, maka akan menjadi masukan perbaikan peraturan Perpres RI No.70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Diperlukan koordinasi untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri AHSP misalnya dengan BP Konstruksi, internal auditor dan eksternal auditor. - Para penyelenggara negara wajib menaati ketentuan Perpres termasuk ketentuan terkait AHSP. - Ketentuan dimaksud antara lain persyaratan untuk melampirkan hasil analisis pada dokumen penawaran, penggunaan upah minimum regional, dan harga satuan dasar yang telah dilegalkan instansi berwenang, rentang kisaran biaya overhead, penawaran yang tidak layak dan dapat digugurkan. - Perlu dipertimbangkan untuk mencantumkan ketentuan peralihan yang menjelaskan status produk pengaturan yang ada misalnya terkait dengan jumlah maksimum lantai yang dapat dibangun di propinsi, pekerjaan standar dan non standar. - AHSP harus selalu mengacu pada spesifikasi pekerjaan, kemudian penerapan metode metodenya. Pilihan dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan.
Tabel 3 Daftar Materi dan Penyaji di Surabaya MATERI
PENYAJI& KONSEPTOR
Sambutan Pembukaan Selamat Datang
Ir. Supaad, MSi
Sambutan Pembukaan
Ir. Graita Sutadi, MSc
Kebijakan Pedoman AHSP
Dr. Ir. Jawali Marbun, M.Sc
Analisis Harga Satuan Bidang Sumber Daya Air
Ir. Iskandar Yusuf
Analisis Harga Satuan Bidang Jalan dan Jembatan
Ir. Tatang Dachlan
Analisis Harga Satuan Bidang Cipta Karya
WS Witarso
Rumusan Usulan dan Masukan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Rumusan Usulan dan Masukan Analisis Harga Satuan Bidang Sumber Daya Air Rumusan Usulan dan Masukan Analisis Harga Satuan Bidang Jalan dan Jembatan Penutupan
Gambar 5. Sambutan Ketua Penyelenggara
Dr. Ir. Pamekas
Ir. Syamsudin Mansoer
Ir. Saktianu Dr. Ir. Jawali Marbun, M.Sc
Gambar 6. Sambutan Selamat Datang
Gambar 7. Sambutan Pembukaan
Gambar 9. Peserta
Gambar 8. Narasumber
Gambar 10. Penandatangan Berita Acara Hasil Diseminasi/ Sosialisasi
