3.3.1
Diseminasi/Sosialisasi di kota Makasar Penyelenggaraan diseminasi/sosialisasi kerjasama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makasar. Acara dibuka dengan pembacaan Laporan Ketua Penyelenggara oleh Penanggung Jawab Kegiatan. Yang melaporkan bahwa
Diseminasi/Sosialisasi Pedoman AHSP Bidang
Pekerjaan Umum hari ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri PU Nomor: 02/SE/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum pada 4 Maret 2013. Surat edaran ini merupakan formalisasi dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang sudah diterapkan di Ditjen SDA, Bina Marga dan Cipta Karya. Dalam rangka meningkatkan efektifitas SE AHSP ini khususnya sebagai alat dalam menganalisis penawaran dalam pengadaan barang dan jasa, maka status SE ini perlu ditingkatkan menjadi Permen PU. Untuk tujuan tersebut beberapa kegiatan telah dilakukan antara lain menampung dan menganalisis masukan-masukan yang datang dari berbagai pihak sebagai respons positif terhadap SE AHSP tersebut. Melalui diskusi dengan semua stakeholder, beberapa masukan berharga telah diakomodir dalam bentuk SE AHSP yang disempurnakan, dan dalam tahap ini masih dimungkinkan untuk menampung masukan-masukan positif lainnya. Diharapkan setelah selesai periode Diseminasi dan Sosialisasi ini, akan segera terbit Permen PU tentang AHSP yang akan menjadi Pedoman bagi Pemerintah/regulator dan bagi kalangan penyedia jasa bidang jasa konstruksi yaitu konsultan dan kontraktor dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi.
Acara selanjutnya Sambutan Selamat Datang oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dalam melaksanakan suatu pembangunan infrastruktur harus dilengkapi dengan rencana perhitungan biaya yang antara lain menggunakan analisis harga satuan pekerjaan. Saat ini masih banyak yang menggunakan perhitungan secara manual sehingga rawan dalam hasil perhitungannya, namun dengan diseminasi AHSP ini diharapkan para pelaksana lebih profesional dalam perhitungan harga satuan pekerjaan. Diharapkan perencana dan pelaksana memiliki kemampuan profesional yang andal dalam perhitungan harga satuan sehingga bisa mewujudkan pekerjaan pembangunan yang efisien dan efektif.
Sambutan Pembukaan disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Badan Litbang PU menyampaikan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 35 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa standar teknis merupakan alat kebijakan pemerintah untuk pembinaan usaha jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil yang merupakan produk Kementerian Pekerjaan Umum saat ini masih dirasakan belum cukup memenuhi tuntutan kebutuhan di masyarakat, sehingga upaya-upaya ke arah itu masih terus dan akan dilakukan terutama untuk menghadapi perkembangan pembangunan yang semakin lama makin meningkat. Pelaksanaan pembangunan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum mempunyai peran penting dalam kegiatan pembangunan nasional. Hal ini berkaitan langsung dengan Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan yang harus disiapkan. Sehingga Standardisasi menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU yakni peningkatan jumlah Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) yang ditetapkan. Standardisasi sebagai unsur penunjang pembangunan nasional, mempunyai peranan penting dalam usaha optimasi pendayagunaan sumberdaya alam dan manusia dengan memperhatikan faktor keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Standardisasi diharapkan dapat mewujudkan adanya jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian sehingga tercapai tujuan-tujuan strategis pembangunan. Standar Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil adalah salah satu standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Merespon isu strategis nasional yang berkembang serta mendukung terciptanya mutu penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang andal, maka Badan Litbang PU telah berperan sebagai the technostructure atau scientific backbone, yakni memberikan saran dan masukan maupun pertimbangan ilmiah dalam perumusan kebijakan-kebijakan Kementerian, maka telah disusun Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada pasal 22 ayat (4) huruf c dan pasal 49 ayat (1) huruf b, Pedoman ini memiliki nilai strategis dalam implementasi dari Perpres tersebut diatas, karena dapat dijadikan “tools” untuk mengukur harga satuan (biaya) sehingga dalam perhitungannya menjadi rasional dan objektif karena dalam perhitungannya telah dituangkan dalam metoda yang baku. Dengan terbitnya Pedoman ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pembuatan HPS, untuk penawaran dan evaluasinya.
Presentasi pertama tentang Kebijakan Pedoman AHSP dalam rangka menuju PERMEN PU yang disampaikan oleh Ir. Sjahdanulirwan, MSc, menjelaskan tentang perlunya pedoman AHSP, tugas dan fungsi Badan Litbang PU yaitu: -
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.
-
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.
-
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penerapan dalam rangka alih teknologi serta perumusan standar pedoman manual.
-
Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
Menjelaskan pula tentang acuan normatif yang digunakan dalam Pedoman AHSP, komponen AHSP, Proses perumusan Standar Pedoman Manual, Struktur Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Koefisien Tenaga Kerja, Alat dan Bahan, Spesifikasi Bidang Umum, Spesifikasi Bidang Teknis, Contoh perhitungan. Tahapan AHSP menuju PERMEN PU, Surat Edaran AHSP menuju PERMEN PU.
Dilanjutkan dengan Presentasi
tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air yang disampaikan oleh Ir. Iskandar Yusuf, MSc, menjelaskan antara lain: -
karakteristik khusus pekerjaan Sumber Daya Air,
-
struktur AHSP bidang SDA,
-
lingkup pedoman AHSP SDA,
-
formulasi pedoman AHSP SDA, contoh AHSP,
-
masukan pada workshop, launching,rapat internal AHSP, rencana integrasi dan finalisasi AHSP, sasaran akhir AHSP SDA. AHSP bidang SDA berisi 14 (empat belas) subidang antara lain penjelasan tentang
umum, bendung, jaringan irigasi, pengaman sungai, bendungan, pengaman pantai, pengendali muara, infrastruktur rawa, infrastruktur air tanah, longsoran, banjir, drainase perkotaan, infrastruktur lainnya, studi terpadu. Pembahasan AHSP bidang Sumber Daya Air TA 2012 antara lain umum dan koefisien pekerjaan pokok. Pembahasan AHSP bidang Sumber Daya Air TA 2013
antara lain sosialisasi umum dan pendetailan pasangan armor, tetrapod, block beton bergigi/kunci, geotekstil. Sasaran akhir AHSP SDA meliputi perencanaan dan desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Penyempurnaan AHSP SDA TA 2013 meliputi integrasi ABC, pendetailan, penambahan. Presentasi selanjutnya tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Jalan dan Jembatan yang disampaikan oleh Ir. Tatang Dachlan, MSc, menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung harga satuan dasar meliputi tenaga kerja, alat dan bahan. Pedoman AHSP bidang jalan dan jembatan mencakup biaya konstruksi untuk penanganan infrastruktur bidang ke PU an, baik kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan secara manual (ABK/SDA) atau mekanis (BM/SDA). Harga perkiraan sendiri atau perencana diperoleh dari hasil satuan pekerjaan ditambah pajak. Isi pedoman bidang jalan dan jembatan antara lain ruang lingkup, istilah dan definisi, acuan normatif, kegunaan dan struktur, persyaratan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis harga satuan bidang jalan dan jembatan antara lain perhitungan dalam lampiran sebagai contoh, perhitungan dapat menggunakan perangkat lunak (perangkat lunak tersebut hanya alat bantu untuk mepercepat hasil analisis), perangkat lunak setiap saat dapat dimodifikasi dan dikembangkan serta tidak mewakili kondisi untuk seluruh daerah di Indonesia. Dalam AHSP ini perlu masukan data dan asumsi berdasarkan hasil survei pengalaman dan bahan yang tersedia sehingga bila terjadi sanggahan terhadap hasil yang dihitung, segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab perencana. Presentasi selanjutnya tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya yang disampaikan oleh Ir. WS Witarso. Latar belakang analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya perlu adanya revisi analisas BOW (Burgeslijke openbare werken) serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan gedung dan perumahan. Lingkup pekerjaan AHSP bidang Cipta Karya antara lain design development, sitework, pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan fasilitas eksterior, interior fixture dan pekerjaan lain-lain. Berdasarkan jajak pendapat, masih ada masukan dari pengguna antara lain rangka plafond besi hollow, rangka atap baja ringan, pasang cerucuk pada tanah lembek, pekerjaan sistem penyediaan air minum, pekerjaan sealant untuk kusen alumunium, pekerjaan anti rayap untuk kayu. Permasalahan di lapangan belum meratanya penyebaran SNI-ABK menyebabkan terjadi polemik, penyusunan SNI-ABK tidak dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi bahan bangunan. Presentasi selanjutnya merupakan rumusan hasil diseminasi/sosialisasi pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum antara lain:
- Undang-Undang
No.18/1999
tentang
Jasa
Konstruksi
mengamanatkan
bahwa
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi. -
Pada Undang-Undang tersebut pasal 35 juga dinyatakan bahwa standar teknis merupakan alat kebijakan pemerintah untuk pembinaan usaha jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
-
Ketentuan pada Peraturan Presiden RI No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 96 ayat 3 dinyatakan adanya kewajiban menerapkan SPM terkait dengan pelaksanaan konstruksi, yaitu bahwa dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang. Standar, Pedoman dan Manual (SPM) digunakan dalam rangka mendukung terciptanya mutu penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang andal serta digunakan sebagai acuan dalam berbagai tahapan proses pembangunan infrastruktur ke-PU an dalam hal keamanan, kenyamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Tabel 4 Daftar Materi dan Penyaji di Makasar MATERI
PENYAJI & KONSEPTOR
Sambutan Selamat Datang
Ir. Sumi Heriza
Sambutan Pembukaan
Ir. Graita Sutadi, MSc
Kebijakan Pedoman AHSP
Dr. Ir. Sjahdanulirwan, MSc
Materi dan Aplikasi AHSP Bidang Sumber Daya Air
Ir. Iskandar Yusuf, MSc
Materi dan Aplikasi AHSP Bidang Jalan dan Jembatan
Ir. Tatang Dachlan, MSc
Materi dan Aplikasi AHSP Bidang Cipta Karya
Ir. WS Witarso
Rumusan Hasil Diseminasi/Sosialisasi
Ir. Aim Abdurachim
Rumusan Usulan dan Masukan Analisis Harga Satuan Bidang Sumber Daya Air Rumusan Usulan dan Masukan Analisis Harga Satuan Bidang Jalan dan Jembatan
Ir. Syamsudin Mansoer Ir. Yan Sofyan
Rumusan Usulan dan Masukan Analisis Harga Satuan Bidang Permukiman Penutupan
Gambar 11. Sambutan Ketua Penyelenggara
Gambar 13. Sambutan Pembukaan
Gambar 15. Peserta
Dr. Ir. Pamekas Ir. Lolly Martina Martief, MT
Gambar 12. Sambutan Selamat Datang
Gambar 14. Narasumber
Gambar 16. Penandatangan Berita Acara Hasil Diseminasi/ Sosialisasi
