KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Oleh: Wiharto Deputi Bidang Pelayanan Publik
Disampaikan Pada :
Sosialisasi Program RBN Regional April 2012 1
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
survey
INVESTASI (pro-growth)
• IPK-TI: 2010 = 2,8 • IFC-DOING-B=121 • IND-INT-KPK=6
yanlik
• Kualitas buruk: lama, mahal, rumit. • Kinerja & SDM rendah; • Koruptif; • Tidak ada standar
masy
• Jumlah masy. rentan • Tingkat kepuasan rendah • apatis
PELAYAN AN PUBLIK PRIMA (Sesuai UU No. 25/2009)
KESEMPATAN KERJA (pro-job) PENDAPATAN NAIK (pro-poor) KELESTARIAN LINGKUNGAN (proenvironment)
Tingkat Kepuasan Masyarakat 2
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan Publik
Sasaran Pemerintahan yang bersih
Peningkatan kualitas yanlik Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Indikator
2009
2014
Keterangan
2.8
5.0
Persepsi masy, 80% terkait dengan YANLIK
Pusat
42,17%
100%
Daerah Pusat
2.73%
60%
6,64
8,0
Daerah
6,46
8,0
122
75
- 0,29
0,5
24%
80%
IPK*) OPINI WTP Integritas Yanlik
Doing Business Indeks Efektivitas Pem Instansi akuntabel
*) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d + 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
Pengelolaan keuangan Pelayanan Publik dari sudut Pemberantasan Korupsi Pelayanan bid. investasi Pelayanan Publik merupakan bagian penting dari kinerja
3
3
Indikator Inti Keberhasilan Program RB Berbagai Indikator Keberhasilan Progam RB: IPK; Doing Business; Indeks Integritas (dan turunannya)
Kepuasan Masyarakat (IKM) (Masyarakat Dunia Usaha: Investor/Calon Investor)
Pelayanan Prima (Standar Pelayanan sesuai UU 25/2009) Harapan & kebutuhan Masyarakat (atas Pelayanan Administrasi/Perijinan dan Nonperijinan)
4
UNDANG-UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK • Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat; • Membangun Kepercayaan Masyarakat kepada Negara; Dasar Pemikiran • Norma/Dasar hukum hubungan Masyarakat dengan Negara.
Karakter
• Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat; • Penguatan dan Menjembatani Undang-Undang Sektor.
• Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara • Batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang, larangan. Maksud & • Sistem yang layak; dan Perlindungan masyarakat. Tujuan
5
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
• • • • • • • • • • • •
Kepentingan umum; Kepastian hukum; Kesamaan hak; Keseimbangan hak dan kewajiban; Keprofesionalan/profesionalisme; Partisipatif; Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Perlakuan khusus bagi kelompok rentan; Ketepatan waktu; dan Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 6
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ž Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara : -
Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja; menyusun peringkat; pemberian penghargaan.
ž Pembina: -
Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota;
-
Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
ž Penanggung Jawab: -
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan, evaluasi dan laporan
ž Penyelenggara Pelayanan Publik: -
Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal dan penyuluhan, pelayanan konsultasi
7
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK •
Standar Pelayanan.
•
Maklumat Pelayanan
•
Sistem Informasi Pelayanan Publik (dan Pelayanan Informasi)
•
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik.
•
Pelayanan Khusus.
•
Biaya/Tarif Pelayanan.
•
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan.
•
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
•
Pengelolaan Pengaduan.
•
Penilaian Kinerja (dengan survei Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM).
8
Sanksi (Pasal 54 – 58 UU 25/2009) JENIS SANKSI
KETERANGAN
GANTI RUGI
Untuk Penyelenggara: à langsung; melalui Ombudsman; atau melalui Pengadilan
SANKSI ADMINISTRATIF
• Teguran tertulis • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri • Pemberhentian dengan tidak hormat
SANKSI PIDANA
Melalui Pengadilan apabila: ü Mengakibatkan timbulnya luka. ü Cacat tetap. ü Hilangnya nyawa.
9
Amanat Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden: Peraturan Pemerintah: 1)
Ruang Lingkup Yanlik [Pasal 5 ayat (6)].
2)
Sistem Pelayanan Terpadu [Pasal 9 ayat (2)].
3)
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan [Pasal 20 ayat (5)].
4)
Proporsi Akses Dan Kategori Kelompok Masyarakat [Pasal 30 ayat (3)].
5)
Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Yanlik [Pasal 39 ayat (4)].
PERPRES: Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden [Pasal 50 ayat (8)]
10
Standar Pelayanan (RPP) diatur tentang: • Komponen standar dan perlunya penyelarasan antara kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; • Mekanisme penyusunan standar pelayanan yang dimulai dengan penyusunan rancangan, pembahasan, uji publik (publikasi konsep standar pelayanan), penetapan, dan maklumat pelayanan, serta evaluasi atas penerapan standar, termasuk pengaturan batasan waktu masing-masing tahapan; • Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan, pembahasan, sampai dengan keberatan oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam penyusunan.
ISTILAH YANG TERKAIT DENGAN STANDAR PELAYANAN A. Pengertian: 1. 2. 3. 4.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Operating Prosedures (SOP) Standar Teknis NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
B. Perbedaan antara Standar Pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) C. Keterkaitan SP, SOP, dan SPM 12
Implementasi UU 25/2009 dengan Penerapan SPP Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Continual Improvement
PerMenPAN 13/2009- Menjadi Alat Utama Untuk Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat
UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik
Act H A R A P A N R A K Y A T
S T A N D A R Y A N L I K
Tanggung Jawab Pimpinan: Komitmen Laksanakan Janji Perbaikan
Plan
Sistem Manajemen Mutu
Manajemen Sumber Daya
Janji Perbaikan Layanan
Pengukuran, Analisa, & Perbaikan
Input
Check Realisasi Produk atau Jasa
Do
D E L I V E R Y Y A N L I K
KepMenPAN 25/2004- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
K E P U A S A N R A K Y A T / I K M
13
RPP: BAB ttg Pelayanan Terpadu Pada Bab Pelayanan Terpadu diatur tentang: • tujuan, prinsip-prinsip, tempat, dan penyelenggara pelayanan terpadu; • pelayanan terpadu satu pintu beserta syarat-syarat pelimpahan dan pendelegasian wewenang; • pelayanan terpadu satu atap beserta prinsip kerja penyelenggara penerima penugasan. • Pelayanan Terpadu secara Virtual.
14
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) · Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dilakukan melalui satu pintu. · Pelayanan perizinan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses dan mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Perpres 27/2009 ttg PTSP bidang Penanaman Modal – UU 25/2007)
· Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Kewajiban Penyelenggara PTSP ·
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/satuan kerja yang mendelegasikan kewenangan atau yang melimpahkan kewenangan, terutama menyangkut aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan.
·
Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kepada instansi/satuan kerja yang mendelegasikan kewenangan atau yang melimpahkan kewenangan dimaksud, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 16
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
MEKANISME DAN KETENTUAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PELAYANAN PUBLIK
mencakup tuntutan ganti rugi materiil yang diputuskan oleh penyelenggara sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Acuan: UU 25/2009 Bab VII Penyelesaian Pengaduan, Bagian Ketiga Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Pasal 48 ayat (4) sebagai berikut: Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
17
Tugas dan kewajiban Men.PAN Pasal 7, UU 25/2009 ttg Yanlik (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas: ● merumuskan kebijakan nasional tentang yanlik; ● memfasilitasi lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
antar penyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada; dan ● melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan yanlik
(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib: ● mengumumkan kebijakan nasional tentang yanlik, hasil pemantauan dan
evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi;
● membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan ● memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
18
VISI MENPAN-RB à VISI YANLIK VISI KEMENTERIAN PAN DAN RB “Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan yang baik Klas Dunia Tahun 2025”
VISI PELAYANAN PUBLIK “Terselenggaranya pelayanan publik prima sesuai standar pelayanan menuju terwujudnya pelayanan yang berstandar internasional pada tahun 2025”
Road Map menuju Visi 2025 (Periode 2011 – 2014) •
Tahun 2011: Seluruh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
•
Tahun 2012: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan penyesuaian atas kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
•
Tahun 2013: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sarana prasarana, SDM /pelaksana, anggaran, dan mekanisme kerja pelayanan publik di lingkungannya.
•
Tahun 2014: Terselenggaranya pelayanan publik yang telah mengacu pada perundang-undangan.
Tahun 2025: Terselenggaranya pelayanan publik prima yang berstandar internasional.
Rencana Tahun 2012 – 2014 Bidang Pelayanan Publik No
Program/Kegiatan Pokok
1.
Penyiapan Kebijakan dan Sosialisasi
2.
Pembinaan Pelayanan Publik • Penerapan SPP • SMM • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Perijinan dan PTSP
3.
Monitoring, Evaluasi, Penilaian, Pemeringkatan, Penghargaan, dan Publikasi: • Implementasi UU Yanlik bagi K/L & Pemda; • Unit Kerja
21
Penilaian Tahun 2012 (Surat MenPAN dan RB No. B/907/M.PAN-RB/03/2012 tgl. 16 Maret 2012)
● Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan Provinsi; ● Obyek Penilaian: (secara terintegrasi) -
Instansi Pembina / Penanggung Jawab;
-
Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan usulan dan ada yang ditentukan)
● Indikator Penilaian yang digunakan: 1. Implementasi UU 25/2009. 2. Kinerja Pelayanan Publik. ● Hasil yang diharapkan: 1. Pemeringkatan Kementerian, LPNK, PemProv. dalam Pelayanan Publik; 2. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemprov, dan Unit Penyelenggara.
22
wassalamu’alaikum wr.wb Deputi Bidang Pelayanan Publik KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
