PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN PU
Disampaikan pada acara:
KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PU Kupang, 14 Maret 2012
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KONSEP RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2013
1
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 MEMANTAPKAN EKONOMI DOMESTIK YANG KUAT BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kata kunci untuk pilihan tema ini adalah: Daya Tahan Ekonomi (Resilience); Daya Saing; serta Peningkatan dan Perluasan Kesra.
2
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS 2013 1. Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 2. Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 3. Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) 4. Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga muda 5. Percepatan pengurangan kemiskinan: sinergi klaster 1-4 6. Perbaikan akses pelayanan dasar: tuntasnya rehab. Gedung SD/SMP 7. Ketahanan pangan : pencapaian surplus beras 10 juta ton 8. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi 9. Persiapan Pemilu 2014 3
PERKUATAN RKP 2013 Perkuatan RKP diarahkan untuk lebih fokus dan konkret 1. Adanya arahan presiden untuk meningkatkan kualitas belanja K/L dan daerah yang dicirikan antara lain : - Alokasi pada prioritas yang lebih baik - Efisiensi belanaj K/L 2. Belanja K/L akan difokuskan pada isu/kegiatan strategis, termasuk flat policy untuk belanja rutin; 3. K/L melakukan koordinasi lebih awal dengan stakeholder terkait (Pemda dan Swasta) untuk pelaksanaan isu strategis (lokus, alokasi, kewenangan), termasuk kesiapan yang lebih baik dari K/L untuk program dan proyek.
4
Konsep Dasar Inisiatif Baru Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/ Outcome/ Kegiatan/Output baru, Penambahan Target, atau Percepatan Pencapaian Target.
DEFINISI LANDASAN KONSEPTUAL
- Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran - Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas - Melakukan Efisiensi
INISIATIF BARU
TUJUAN SYARAT PENGAJUAN INISIATIF BARU
- Fleksibilitas dalam perencanaan
dengan tetap menjaga akuntabilitas - Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan - Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas) - Berorientasi pencapaian kinerja
Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
5
KEBIJAKAN INISIATIF BARU RKP 2013 • Arahan kebijakan pemanfaatan Inisiatif Baru adalah untuk : - Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); - Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; - Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras; - Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan tertinggal; - Kebijakan pencapaian prioritas pembangunan nasional lainnya.
6
Pagu Indikatif TA 2013 disusun berdasarkan Prakiraan Maju TA 2013 yang telah disusun pada APBN TA 2012. Formula penghitungan Pagu Indikatif TA 2013 dilakukan sebagai berikut : Prakiraan Maju TA 2013 (dari APBN TA 2012)
Total Pagu Indikatif 2013 *)
Inisiatif Baru
Penyesuaian baseline
62.563,05
8.033,75
18.895,93
Pagu Indikatif TA 2013
89.492,73
*) Sumber: Surat Menteri PU 17/02/2012 ke Bappenas dan KemenKeu
7
RENCANA KERJA (RENJA) 2013 KEMENTERIAN PU
8
Arahan Penyusunan Rencana Jangka Menengah Bidang PU RTRWN
RPJMN / RENSTRA PU
RTRW PROV.KAB/KOTA
SPW – P/K RIS-PU
RPJMD
RPIJM-PU 9
Kebijakan dan Strategi Bidang PU & Permukiman dalam Pembangunan Nasional Aksesibilitas Barang/Penumpang PERTUMBUHAN EKONOMI
Ketahanan Pangan Investasi & Eksport
Jalan dan Jembatan Irigasi dan Rawa Jalan Toll/Akses Kawasan Produksi, Industri & Pelabuhan Pengendalian Banjir
Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kesenjangan Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan Terpencil & Terisolir
Green Construction PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pembangunan Berbasis Penataan Ruang Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
PNPM Mandiri: P2KP PPIP RISE Pamsimas Sanimas Air Minum & Sanitasi Manajemen Persampahan Perbaikan Lingkungan Permukiman PSD PU untuk MBR
KEBIJAKAN UMUM Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green
K E S E J A H T E R A A & N
K E M A K M U R A N
R A K Y A T
RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota Pengendalian Banjir 10
IKU Sasaran Strategis 1. Semakin digunakannya RTRW sebagai acuan dalam setiap perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan SDA dan meningkatnya luas serta kualitas layanan jaringan irigasi/rawa. 3. Semakin berkurangnya luas, frekuensi, dan lamanya genangan banjir. 4. Meningkatnya kondisi jalan nasional dan jalan daerah dengan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. 5. Terpenuhinya SPM bidang infrastruktur PU, termasuk tercapainya target MDG’s. 6. Meningkatnya kemampuan Pemda dan stakeholders jasa konstruksi serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konstruksi/bangunan. 11
KRITERIA PERENCANAAN PROGRAM I. Pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian PU: PU: 1. Mengacu dan berbasis pada Rencana Tata Ruang; Ruang; 2. Mendukung prioritas pembangunan nasional dan target RENSTRA PU; 3. Mendukung implementasi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab bertanggungjawab,, antara lain melalui Sinergi Program Pusat dan Daerah (DAK). II. Peningkatan Kualitas Program Program:: 1. Mempertajam alokasi pada prioritas prioritas//isu strategis pada tiap prioritas pembangunan pembangunan;; 2. Mengacu pada kinerja kinerja,, ketetapan ketetapan,, dan sinergi (baik antar sektor dan antar tingkat kewenangan kewenangan); ); 3. Memenuhi standar kelayakan teknik, teknik, lingkungan lingkungan,, maupun ekonomi ekonomi;; 4. Menggunakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk merancang rencana pelaksanaan anggaran (procurement and disbursement plan) lebih awal awal.. 5. Meningkatkan efisiensi pelayanan infrastruktur PU yang dibangun dan proses penyelenggaraannya.. penyelenggaraannya III. Penanganan Isu Isu--isu Strategis Strategis:: 1. Mendukung implementasi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) termasuk Program KlasterKlaster-4; 2. Mendukung Program domestic conectivity conectivity,, Ketahanan Pangan Nasional Nasional,, dan Pengendalian Banjir Banjir;; 3. Mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDG (MDG’’s) dan program responsif gender; 4. Mendukung pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia yang handal. handal. 12
PENYELENGGARAAN BIDANG PU di PUSAT Dilaksanakan Sendiri TUR
UrsPem Kewenangan Pemerintah
BANG WAS
BIN
BANG WAS
di DAERAH BIN
BIN
Provinsi
Tugas Pembantuan
UrsPem Kewenangan Provinsi UrsPem Kewenangan Kab/Kota
Satker Tetap
SKPD WAS
BANG
Satker Tetap
BANG WAS
Dekonsentrasi TUR
Urusan Pemerintahan Bidang PU
BIN
TUR
SKPD
Provinsi/Kab/Kota
APBN Dep. PU APBD SKPD
SKPD
13
Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman pada Kawasan K Koridor oridor Ekonomi KOMODITI UNGGULAN PUSAT EKONOMI NON-KORIDOR
KAWASAN KORIDOR
KONEKTIVITAS JALAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR BIDANG PU
JALAN
AIR BAKU& AIR BERSIH
INFRASTRUKTUR PEMERINTAH LAINNYA
PENGENDALIAN BANJIR
DEBOTTLENECKING REGULASI
INFRASTRUKTUR OLEH SWASTA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pembangunan Kawasan Koridor Mengacu RTRW dan RTR Kawasan 14
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT I.
PROGRAM RUMAH SANGAT SEDERHANA;
II. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM; III. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT; IV. PROGRAM LISTRIK MURAH DAN HEMAT; V. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN; dan VI. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN
15
Program ProPro-Rakyat yang Terkait Kementerian PU I. Program Rumah Murah dan Sangat Murah
1. Rumah Sangat Murah Untuk rakyat sangat miskin dan miskin, Harga Rp 5 juta sampai 10 juta Dana Bantuan Pemenrintah, BUMN dan CSR Swasta Bisa konsep rumah singgah “sementara” Jika sudah siap menuju rumah murah 2. Rumah Murah Untuk rakyat berpenghasilan rendah (termasuk petani penggarap, nelayan dan buruh kelas bawah) Harga Rp 20 juta sampai 25 juta Pemberian kredit sangat lunak Pemerintah bantu sebagian biaya pembelian
III. Program Air Bersih untuk Rakyat
Atasi krisis air di daerah tandus dan sulit air; Sasaran: Tidak ada lagi krisis air tahun 2025; Paduan Proyek PU dan PNPM 16
Program ProPro-Rakyat yang Terkait Kementerian PU V. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan • • • • • •
Pembuatan rumah murah bagi nelayan; Membuat alternatif kegiatan/pekerjaan nelayan; Skema UMK dan KUR; Pembangunan SPBU solar dan Cold Storage; Angkutan umum murah; Fasilitas sekolah dan Puskesmas, termasuk perbankan.
VI. Program Kehidupan Masyarakat Pinggir Kota:
Pembangunan rumah sangat sederhana; UMK & Pekerjaan; Relokasi bila perlu; Fasilitas khusus sekolah dan Puskesmas 17
ARAHAN PRESIDEN (Direktif (Direktif Bogor) Tiga (3) Program Prioritas: 1. Surplus Beras Dari Swasembada ke surplus beras, Dalam waktu 5-10 tahun ke depan
2. Lapangan Kerja Percepatan pengurangan pengangguran Pengurangan satu juta per tahun
3. Transportasi Jakarta Kemacetan teratasi sebelum tahun 2020 Perbaikan signifikan dirasakan sebelum 2014 18
1. Mengimplementasikan Pedoman Perencanaan; 2. Program/Kegiatan baru, direncanakan sejak n-3, penyiapan dan penyelesaian kesiapan proyek (readiness criteria) pada n-2, sehingga pada saat pengusulan kegiatan (n-1) semua sudah siap; 3. Mengurangi program/kegiatan yang kurang effektif mendukung prioritas nasional; 4. Menyusun besaran kegiatan (paket) yang proporsional dan selalu berorientasi pada effektifitas dan efisiensi; 5. Mengupayakan semaksimal mungkin kualitas pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan (tercapainya umur rencana), sehingga sasaran program dapat dicapai. 19
PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN 1. Merupakan tugas tanggung jawab Pemerintah (Pusat) 2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung ketahanan pangan, mendukung pembangunan berkelanjutan; 3. Penting dan mendesak dilaksanakan; 4. Realistis untuk dilaksanakan; 5. Dilaksanakan dengan menerapkan prinsip good governance (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif); 6. Merupakan bagian dari RPJMN, Renstra, RKP PU, dan Hasil Konreg; 7. Memperhatikan hasil Kunjungan Kerja, Kunjungan Spesifik, Kunjungan Individual, Rapat Kerja, RDP dng Komisi V DPR-RI; 8. Alokasi PHLN yang akan diserap harus sudah merupakan bagian dari Komitmen Annual Work Plan dan dipastikan dapat diserap.
20
ALOKASI PER PROVINSI KEMENTERIAN PU TAHUN 2010-2012 (Dalam Miliar Rupiah)
No.
Provinsi
APBN TA. 2010
APBN-P TA. 2011
APBN TA. 2012
SELISIH TOTAL TOTAL 2011-2010 2012-2011 12 = 8 - 5 13 = 11 - 8
RPM
PHLN
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.604
1.517
9.121
14.838
1.747
16.585
17.666
1.166
18.831
7.464
2.247
1 SULAWESI UTARA
441
100
541
1.290
164
1.454
1.624
50
1.674
913
220
2 GORONTALO
317
34
351
511
60
571
720
34
754
220
183
3 SULAWESI TENGAH
524
75
598
749
101
850
1.030
31
1.061
252
211
4 SULAWESI SELATAN
950
537
1.487
1.505
519
2.024
1.589
523
2.111
537
87
5 SULAWESI BARAT
366
57
422
576
85
661
688
44
732
238
71
6 SULAWESI TENGGARA
276
92
368
665
116
781
874
82
956
413
175
7 BALI
523
296
819
1.554
294
1.848
1.524
109
1.633
1.029
(215)
8 NUSA TENGGARA BARAT
585
216
801
1.053
283
1.335
1.199
167
1.366
534
30
9 NUSA TENGGARA TIMUR
679
66
745
1.419
75
1.495
1.881
79
1.960
749
465
10 MALUKU
591
16
608
1.243
32
1.275
1.118
39
1.157
667
(118)
11 MALUKU UTARA
254
10
263
634
11
645
728
6
734
382
89
1.422
1
1.423
2.511
2
2.513
3.096
2
3.098
1.090
584
677
16
693
1.128
5
1.133
1.596
2
1.598
440
465
1
2
KAWASAN TIMUR INDONESIA
12 PAPUA 13 PAPUA BARAT
21
ALOKASI DAK BIDANG INFRASTRUKTUR (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) TA. 2010-2012 . NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROVINSI Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Total
2010
2011
2012
(Dalam Miliar Rupiah) SELISIH 2011-2010
2012-2011
107 56 118 218 47 99 59 96 194 101 85 442 121
171 96 161 324 81 122 84 137 280 130 132 539 162
180 90 161 290 86 163 119 157 303 113 126 510 157
65 40 43 106 34 22 26 41 86 29 47 96 41
9 (6) 1 (34) 5 41 34 20 23 (17) (6) (29) (6)
1.745
2.419
2.453
675
34 22
• Pada 2013 kita berpegang pada RPJMN dan Renstra. • Ada 7 prioritas program sesuai arahan Presiden yang belum tertuang dalam RPJMN dan Renstra PU sehingga diperlukan new inisiatif ; di mana yang berhubungan langsung dengan Kementerian PU, antara lain: Koridor Ekonomi, percepatan dan perkuatan domestic connectivity; Ketahanan Pangan, dalam rangka peningkatan 7% produksi; Air Minum, dalam rangka pencapaian target MDG’s; Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat miskin; Penanganan Pasca Bencana Alam ; Isu perbatasan ; Kegiatan Pendukung (Jakons, Litbang, RB, dll) • Arahan tersebut memerlukan penyesuaian Renstra PU dan diusulkan melalui mekanisme new inisiatif
23
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) PPRG) Tahun ini Kementerian PU diberikan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama oleh Presiden Republik Indonesia, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG). Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas PUG, antara lain sebagai berikut: 1) Masih perlu ditingkatkannya dan diperluasnya pemahaman mengenai konsep gender, PUG, PPRG, dan Anggaran Responsif Gender (ARG), dari tingkat pengambil kebijakan sampai pelaksana kegiatan. 2) Pelaksanaan PUG perlu dimulai dari analisis situasi yang dikaitkan dengan ketidaksetaraan gender, berupa tingkat keberpihakan terhadap kepentingan laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dan termasuk orang dengan kebutuhan khusus. 3) ARG merupakan salah satu bukti keberpihakan kita dalam mengurangi ketidaksetaraan gender dan sebagai implementasi penganggaran berbasis kinerja. Penerapannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penyusunan RKAK-KL. 4) Penentuan Kegiatan yang responsif gender harus dilakukan sedini mungkin dan diikuti dengan penyiapan dan pelaksanaan yang dilakukan dengan sebaik mungkin, agar benar-benar dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman 24
TERIMA KASIH
25
