KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Panduan Panduan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2016
Draft #4
Medan 4-5 Feb
|
Yogyakarta 11-12 Feb
|
Denpasar 17-18 Feb
|
Makassar 25-26 Feb 2016
OUTLINE PANDUAN PELAKSANAAN PRA KONREG KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2016
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Latar Belakang Tujuan Jadwal Pelaksanaan Peserta Keluaran Waktu dan Tempat Susunan Acara Mekanisme Desk Per Provinsi Layout Desk Tata Tertib Format-format Pra-Konreg 2
1. LATAR BELAKANG PRA KONREG 2016 UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) mengamanatkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Proses Perencanaan,Penyiapan Program dan Penyusunan Anggaran yang dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Konreg PUPR) adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang dimiliki Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah
Sebelum Konreg Nasional, perlu dilaksanakan Pra Konreg yang merupakan tahapan untuk melakukan konsolidasi program tahun 2017 antara Direktorat Jenderal dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. 3
PRA KONREG 2016
Dalam Rangka
“MENINGKATKAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BERBASIS WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS’’
4
2. TUJUAN PRA KONREG 2016
1
• Identifikasi awal Isu-isu Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg;
2
• Identifikasi awal Rencana Aksi Pencapaian Output/Pekerjaan Strategis dalam RPJMN Bidang PUPR dan/atau Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai bahan masukan Konreg;
3
• Konsolidasi program tahun 2017 antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor
4
• Mensinkronkan, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg 5
3. JADWAL PELAKSANAAN No.
Acara
Tempat
Tanggal
Penanggung Jawab
1
Pra Konreg Wilayah Sumatera
Medan
4-5 Februari 2016
Ditjen Bina Marga
2
Pra Konreg Wilayah Jawa
Yogyakarta
11-12 Februari 2016
Ditjen Sumber Daya Air
3
Pra Konreg Wilayah Bali-Nusa TenggaraMaluku-Papua
Denpasar
17-18 Februari 2016
Ditjen Cipta Karya
4
Pra Konreg Wilayah Kalimantan-Sulawesi
Makassar
25-26 Februari 2016
Ditjen Penyediaan Perumahan
5
Konreg
Jakarta
10-11 Maret 2016 *
BPIW & Sekretariat Jenderal 6
4. PESERTA PRA KONREG 2016 1. Bappeda
• Bappeda Provinsi
2. Dinas Bidang PUPR
• Dinas Kebinamargaan • Dinas Keciptakaryaan • Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air / Pengairan • Dinas Terkait Perumahan
3. Balai di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air
• Balai (Besar) Wilayah Sungai
4. Balai dan Satker Di Lingkungan Ditjen Bina Marga
• Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional • Balai Pelaksanaan Jalan Nasional • Satker P2JN Provinsi
5. Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
• Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi
6. Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
• SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi
7. Satminkal / Ditjen Kementerian PUPR
• Sekretariat Jenderal PUPR • Ditjen Sumber Daya Air (SDA) • Ditjen Bina Marga (BM) • Ditjen Cipta Karya (CK) • Ditjen Penyediaan Perumahan (PnP) • BPIW
5. KELUARAN
Isu Strategis dan rencana penanganan kebutuhan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di seluruh Provinsi dari diskusi dalam desk Provinsi. Rencana Pencapaian Renstra
Usulan Rencana Kegiatan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Konreg PUPR 2016 guna penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2017 yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar WPS.
8
6. WAKTU DAN TEMPAT PRA KONREG 2016 Waktu dan Tempat Pelaksanan Pra-Konreg No
Provinsi Sumatera
DIBAGI DALAM 4 WILAYAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Bengkulu Kepulauan Riau Jambi Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Banten DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Utara
Jawa
Bali-NustraMaluku-Papua
KalimantanSulawesi
Medan, 4-5 Feb 2016 Panitia Lokal BM
Yogyakarta, 11-12 Feb 2016 Panitia lokal SDA
Denpasar, 17-18 Feb 2016 Panitia Lokal CK
Makassar, 25-26 Feb 2016 Panitia Lokal PnP
9
7. SUSUNAN ACARA PRA KONREG 2016 No
Waktu
Agenda
Pembicara
HARI PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.00 - 09.00 09.00 - 09.05 09.05 - 09.10 09.10 - 09.20 09.20 - 09.30 09.30 - 09.45 09.45 - 11.15 11.15 - 11.45 11.45 - 12.00
10
11.45 – 13.00 13.00 – 13.05
11
13.05 – 13.20 (15 menit)
12
13.20 – 13.50 (30 menit)
13
13.50 – 18.00
P A N E L
Registrasi Peserta Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Pembacaan Doa Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Ketua Panitia Sambutan Selamat Datang PEMBUKAAN oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR ARAHAN Program Keterpaduan Wilayah dan Infrastruktur PUPR Tanya Jawab Penjelasan Mekanisme Desk
Tim Sekretariat Tim Sekretariat Tim Sekretariat Ketua Tim Pelaksana Gubernur Sekjen Kementerian PUPR Kepala BPIW Tim Sekretariat
ISHOMA Penjelasan Koordinator Desk mengenai tujuan,hasil desk dan mekanisme desk
Koordinator Desk
Presentasi Bappeda/ Dinas Propinsi tentang Isu Strategis, Kawasan Strategis,
Koordinator Desk/ Penanggung Jwb Materi BPIW Ka. Bappeda/ Ka. Dinas
Renstra 2015 – 2016, dan Direktif Presiden/Menteri.
BPIW, Ka. Bappeda/ Ka. Dinas dan Perwakilan Balai/Satker Pusat ABCD
D E Presentasi / penjelasan mengenai keterpaduan pembangunan wilayah dan S infrastruktur PUPR di provinsi terkait K
P Program dan Kegiatan Pengembangan Kawasan di Provinsi terkait R O DESK (dikoordinir oleh Penanggung Jawab Materi Sub Desk) V Diskusi Pembahasan Aktivitas 2017 untuk memenuhi Renstra 2017, Back Log
HARI KEDUA 14
15
08.00 – Selesai
DESK (dikoordinir oleh Penanggung Jawab Materi Sub Desk)
D Finalisasi Diskusi Pembahasan Aktivitas 2017 dan penandatanganan Form E Kesepakatan S Pelaporan Hasil Desk dan Penutupan oleh Koordinator Desk K
BPIW, Ka. Bappeda/ Ka. Dinas dan Perwakilan Balai/Satker Pusat ABCD Koordinator Desk
10
8. MEKANISME DESK PER PROVINSI
Desk Provinsi merupakan rapat pembahasan isu-isu strategis bidang PUPR serta pembahasan rencana program dan anggaran kegiatan tahun 2017 untuk masing-masing provinsi
Desk dilaksanakan secara serentak untuk masing-masing provinsi
Di dalam setiap desk tersebut terdapat petugas desk yang terdiri dari : (a) Koordinator Desk : Pejabat Eselon II, yang bertugas memimpin jalannya desk; (b) Penanggung Jawab Materi Sub Desk dan Satminkal terkait (SDA, BM, CK, PnP); (c) Anggota Desk : Dinas PUPR Daerah, Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah dan (d) Panitia, yang bertugas mempersiapkan materi hasil Pra Konreg dalam setiap Desk, melakukan notulensi dan adminsitrasi desk
Peserta Desk : Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas terkait PUPR Provinsi,Kepala Satker dan Balai yang terdapat di Provinsi Output dari setiap desk yang harus dikumpulkan kepada Tim Sekretariat adalah: F-ISU, F-RENSTRA, F-BASELINE, F-STOK, F-KSP
11
Pembukaan oleh Koordinator Desk
DIAGRAM ALIR MEKANISME DESK
Paparan Arahan Keterpaduan Program di WPS oleh Koordinator Desk Paparan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah oleh Kepala Bappeda Provinsi
Mulai Pembahasan Desk Bina Marga – Cipta Karya oleh Pj Materi Sub Desk BPIW
Mulai Pembahasan Desk SDA – Peny Perumahan oleh Pj Materi Sub Desk BPIW
Pembahasan Aktivitas Arahan Keterpaduan Pengembangan Wilayah
Tolak
Tolak
Terima Baseline Edit Baseline Tolak Stok
Terima
Pembahasan Aktivitas Arahan Keterpaduan Pengembangan Wilayah
Terima Baseline Edit Baseline Tolak Stok
Pembahasan Usulan Program dari Satminkal
Terima
Terima Baseline
Tolak
Pembahasan Usulan Program dari Satminkal
End
End
Pembahasan hal-hal yang perlu dipadukan dengan materi kegiatan SDA-Penyediaan Perumahan Baseline
Tolak
Terima Baseline
Terima
Pembahasan hal-hal yang perlu dipadukan dengan materi kegiatan Bina Marga – Cipta Karya
Stok Program
Stok Program
Cetak Form & Penandatanganan *) Termasuk hal-hal yang perlu dipadukan dengan Koordinator Desk Provinsi lainnya, bila Provinsi tersebut merupakan bagian dari WPS yang meliputi lebih dari satu Provinsi
Terima
Baseline
Cetak Form & Penandatanganan Pelaporan ke Koordinator Desk*) Penutupan oleh Koordinator Desk
12
9. LAY OUT RUANGAN DESK 1
PLENO PROVINSI :
1. Koordinator Desk (Es-2 sesuai SK) 2. Kepala Bappeda Provinsi
4 3
2
Operator (BPIW) Sub Desk
2 1 SEKRETARIAT DESK : 1. 2. 3. 4.
MC/ Sekretaris Notulis Operator Desk Petugas Perlengkapan (BPIW)
BM
CK
SDA
SUB DESK SDA - PnP :
SUB DESK BM-CK : Penanggung Jawab Materi Sub Desk BM - CK
1. Dinas Prov (bidang BM - CK) 2. Balai/ Satker Prov 3. Satminkal (Ditjen BM) 4. Satminkal (Ditjen CK)
PnP
Penanggung Jawab Materi Sub Desk SDA - PnP
1. Dinas Prov (bidang SDA - PnP ) 2. Balai/ Satker Prov 3. Satminkal (Ditjen SDA) 4. Satminkal (Ditjen PnP)
13
10. TATA TERTIB PRA KONREG 2016
Para Peserta Rapat Pra Konsultasi Regional diminta hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia
Selama acara Rapat Pra Konsultasi Regional, para peserta Pria menggunakan pakaian sipil harian atau bebas rapi dan untuk perserta wanita menyesuaikan
Para Peserta Rapat Pra Konsultasi Regional diharapkan membawa dokumen/ data dan peralatan lainnya yang diperlukan.
Para Peserta Rapat Pra Konsultasi Regional diharuskan mengenakan tanda pengenal, yang akan diperoleh pada hari pertama penyelenggaraan, pada saat pendaftaran peserta / pengisian daftar hadir, selama acara berlangsung
Para Peserta Rapat Pra Konsultasi Regional tetap berada di dalam ruangan selama acara berlangsung dan ikut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan
Para Peserta Rapat Pra Konsultasi Regional yang memerlukan tanda tangan dan cap pada Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) dapat menyerahkan kepada panitia pada saat pendaftaran dan dapat diambil kembali sebelum acara penutupan.
Panitia akan menyediakan konsumsi selama acara berlangsung di tempat yang telah ditentukan.
Para Peserta Rapat Pra Konsultasi Regional akan mendapat bahan-bahan berupa materi Konsultasi Regional, Buku Panduan serta Bahan-bahan lainnya yang diatur kemudian.
Keterangan kepada Pers tentang pelaksanaan Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR dapat diberikan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Humas Kementerian PUPR yang telah ditunjuk.
Para peserta tetap mengikuti seluruh kegiatan Pra Konreg sampai dengan acara penutupan.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku panduan ini akan diatur kemudian dan disesuaikan sebagaimana mestinya 14
11. FORMAT-FORMAT PRA KONREG 1. Format Isu Strategis (F-ISU) menjaring Isu Wilayah/Isu RPIIJM/Kegiatan Strategis yang perlu segera ditangani di masing-masing provinsi beserta usulan penanganannya dari masing-masing sektor.
2. Format Rencana Aksi Pencapaian Target Renstra 2015-2019 (FRENSTRA) memberikan informasi mengenai implementasi rencana/target Output Prioritas dalam Renstra 2015-2019, sampai pada kedetilan komponen per Output/ Pekerjaan Prioritas/Strategis.
3. Format BASELINE PROGRAM 2017 (F-BASELINE) merupakan pendetilan dari Baseline Program sesuai Pagu Sementara tahun 2017, sampai rincian paket yang dilengkapi dengan keterangan readiness criteria.
4. Format STOK PROGRAM 2017 (F-STOK) merupakan rincian Stok Program (Rp usulan 2017 – Rp Pagu Sementara 2017), sampai rincian aktivitas yang dilengkapi dengan keterangan readiness criteria.
5. Format Kesepakatan Program 2017 (F-KSP) merupakan format kesepakatan program tahun 2017 dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Format Isu Strategis (F-ISU) ISU STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KONSULTASI REGIONAL 2016
F-ISU
Provinsi : ............................................ Program : ............................................
No.
Isu/Kegiatan Strategis (mencakup lokasi dan rencana penanganan)
1
2
Keterangan Masuk dalam Renja Program Tahun 2017 Berikutnya 3
4
1 2 3 4 dst..
16
PETUNJUK PENGISIAN F-ISU 1. 2. 3. 4. 5.
Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program; Kolom 1: Diisi nomor untuk masing-masing Isu/Kegiatan Strategis; Kolom 2: Diisi Isu/Kegiatan Strategis, dilengkapi dengan lokasi dan rencana Aktivitas penanganan; Kolom 3: Diisi dengan tanda check apabila Aktivitas penanganan masuk dalam Renja 2017; Kolom 4: Diisi dengan tanda check apabila Aktivitas penanganan direncanakan untuk masuk dalam Program tahun 2017+n
Setiap Provinsi setiap Program menghasilkan 1 (Satu) F-Isu
17
Format Rencana Aksi Pencapaian Target Renstra 2015-2019 (F-RENSTRA) RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET RENSTRA 2015-2019 KONSULTASI REGIONAL 2016
F-RENSTRA
Provinsi : ............................................ Program : ............................................ Nomenklatur dan Target Output Prioritas : ............................................ (...... Xxx)
No.
Detil Lokasi/Ruas/Wilayah Sungai/Daerah Irigasi
Komponen Output (detil desain/pengadaan tanah/konstruksi/ dll..)
Tahun Pelaksanaan
1
2
3
4
1
................
2
................
Rencana 2015-2019 Satuan Volume Vol. Alokasi komp. Kompo (Rp juta) nen 5
6
7
a. DED b. Dokumen Lingkungan c. Lahan d. Konstruksi a. DED b. Dokumen Lingkungan c. Lahan d. Konstruksi
dst..
18
PETUNJUK PENGISIAN F-RENSTRA 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program serta nomenklatur dan target/volume Output Prioritas. Misalnya: Pembangunan Jalan Baru (100 km), yang artinya pembangunan jalan baru sepanjang 100 km di provinsi tersebut; Kolom 1: Diisi nomor untuk masing-masing detil lokasi/ruas/wilayah sungai/daerah irigasi; Kolom 2: Diisi nama detil lokasi/ruas/wilayah sungai/daerah irigasi; Kolom 3: Dituliskan Komponen Output (detil desain, dokumen lingkungan, pengadaan tanah atau konstruksi); Kolom 4: Diisi tahun pelaksanaan tiap-tiap komponen; Kolom 5: Diisi volume tiap-tiap komponen; Kolom 6: Diisi satuan volume komponen; Kolom 7: Diisi kebutuhan biaya yang diperlukan dalam periode 2015-2019 (dana dalam juta rupiah)
Setiap Provinsi setiap Program menghasilkan beberapa F-Renstra (Sesuai jumlah Output Prioritas)
19
Format BASELINE PROGRAM 2017 (F-BASELINE) FORMAT BASELINE PROGRAM TAHUN 2017 PRAKONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PUPR 2016
F-BASELINE
PROVINSI : ............................................ PROGRAM : ............................................
Dana dalam Juta Rupiah
Kode
Kegiatan / Output / Aktivitas
Lokasi Kab/Kota
1
2
3
Jenis Satuan Kontrak Output Vol. 4
5
6
Rencana Tahun 2017 RPM 7
Dukungan WPS PHLN SBSN Jumlah 8
9
10=7+8+9
11
Readiness Criteria (Siap/ Akan Siap Perlu SinkroniTahun …….) sasi dengan
DED 12
DOK LINGK LAHAN 13
14
….. 15
TOTAL
20
Format STOK PROGRAM 2017 (F-STOK) FORMAT STOK PROGRAM TAHUN 2017 PRAKONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PUPR 2016
F-STOK
PROVINSI : ............................................ PROGRAM : ............................................
Dana dalam Juta Rupiah
Kode
Kegiatan / Output / Aktivitas
Lokasi Kab/Kota
1
2
3
Jenis Satuan Kontrak Output Vol. 4
5
6
Rencana Tahun 2017 RPM 7
Dukungan WPS PHLN SBSN Jumlah 8
9
10=7+8+9
11
Readiness Criteria (Siap/ Akan Siap Perlu SinkroniTahun …….) sasi dengan
DED 12
DOK LINGK LAHAN 13
14
….. 15
TOTAL
21
PETUNJUK PENGISIAN F-BASELINE DAN F-STOK 1. 2. 3. 4. 5.
Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program; Kolom 1: Diisi kode kegiatan/output dan/atau ruas jalan; Kolom 2: Diisi nama kegiatan/output/aktivitas; Kolom 3: Dituliskan nama kabupaten/kota (jika memungkinkan); Kolom 4: Diisi Jenis Kontrak apakah Single Year (SYC) / Multiyears Contract (MYC) Baru/ Multiyears Contract (MYC) Lanjutan / Swakelola (S); 6. Kolom 5: Diisi Satuan Output; 7. Kolom 6: Diisi Volume Output untuk masing-masing aktivitas yang diprogramkan pada tahun 2017; 8. Kolom 7: Diisi kebutuhan biaya yang bersumber dari rupiah murni, termasuk untuk keperluan pendamping loan (dana dalam juta rupiah); 9. Kolom 8: Diisi kebutuhan biaya yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; 10. Kolom 9: Diisi kebutuhan biaya yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara 11. Kolom 10: Diisi jumlah kolom 7+8+9; 12. Kolom11: Diisi Dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Provinsi bersangkutan (sesuai tabel panduan Kawasan dalam WPS); 13. Kolom 12, 13, 14: Diisi Tahun kesiapan/ tuntasnya pelaksanaan pekerjaan; 14. Kolom 15: Diisi Direktorat Jenderal atau K/L lain yang terkait untuk dilakukan sinkronisasi program lintas sektor Setiap Provinsi setiap Program akan menghasilkan 1 (Satu) F-Baseline dan 1 (Satu) F-Isu
22
Format Pokok Kesepakatan (F-KSP) POKOK–POKOK HASIL PEMBAHASAN PROGRAM TAHUN 2017 DALAM PRAKONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2016
F-KSP
Program : ..................................... PROVINSI : .....................................
1. Pembahasan Program/Kegiatan Provinsi dalam Prakonsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR tahun 2017 mengacu pada: - Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Pulau, serta RTRW Daerah/Kawasan yang lebih rinci serta arahan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah; - Arahan NAWACITA, RPJMN, dan Renstra Kementerian PUPR; - Arahan Kebijakan Operasional oleh Pejabat Eselon I; - Isu Strategis dan kebutuhan penanganan di masing-masing Provinsi. 2. Berbagai Isu/Kegiatan Strategis Provinsi yang mengemuka selama pembahasan program dapat dirangkum sebagai berikut: Keterangan Masuk dalam Program Tahun Baseline 2017 Berikutnya
Isu/Kegiatan Strategis (mencakup Lokasi dan Penanganan)
No. 1 2 dst..
3. Berdasarkan kesepakatan pembahasan Program, Sasaran Output Prioritas beserta Rencana Alokasi Anggaran yang teralokasi dalam Baseline dan yang menjadi Stok Program di Provinsi ................... pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
pagu dalam juta rupiah
Kode
Kegiatan/Output
Baseline 2017
Satuan Output Volume
Pagu
Stok Program Volume
Pagu
Jumlah
4. Pokok-pokok Hasil Pembahasan Program Provinsi akan dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-K/L) dalam Konreg Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2017. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan peninjauan dan penajaman kembali. ....................., ....... .......................... 2016 Nama........................................... (Kepala Bappeda Provinsi...............) Nama........................................... (Kepala Dinas ................., Prov...............) Nama........................................... (Kepala Balai / Satker .........................................) Nama........................................... (Direktur .........................................)
23
