2010. Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010

LIPUTAN KHUSUS Pameran dan Seminar Asia Infrastruktur 2010 30 Proyek KPS Bidang Cipta Karya Ditawarkan 10

INFO BARU 2 TPA Sanitary Landfill Kab.Bangli Menuju Pengelolaan Sampah Modern 22

Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 Arsitektur Program Baru Cipta Karya di Tahun 2011

Edisi 04/Tahun VIII/2010

Menjamin Air Baku

Untuk Air Minum

daftar isi APRIL 2010

Berita Utama 4 Menjamin Air Baku untuk Air Minum

http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

7 Waduk Jatigede Akan

Alirkan 3.500 Liter/Detik Air Baku untuk Air Minum CIAYU

8 Ketersediaan Air Baku untuk PDAM Belum Memadai

4

Liputan Khusus 10 Pameran dan Seminar

Asia Infrastruktur 2010 30 Proyek KPS Bidang Cipta Karya Ditawarkan

14 SIKIB Resmikan Sanimas di Kelurahan Cisarua Kota Sukabumi

Inovasi

10

15 BLUD AM Sebagai Alternatif Pengelolaan SPAM

18 Layak Dicoba, Festival Film Lepas Bidang Sanitasi

Info Baru 20 Konsultasi Regional

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010

22 TPA Sanitary Landfill Kab.

Bangli Menuju Pengelolaan Sampah Modern

26 Refleksi Diri Mencari Makna Hari Bumi

Resensi 29 Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Minum dan Sanitasi Berkualitas PAMSIMAS

22

editorial

Pengelolaan Air Baku Perlu Sinergi Program

Foto Cover : Sumber mata air Darmaloka Kab.Kuningan Jawa Barat.



Tingkat pelayanan air minum nasional di perkotaan hingga akhir 2009 mencapai 45% dengan sekitar 8 juta sambungan rumah. Capaian tersebut masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 66% pada tahun 2009. Kinerja PDAM masih menjadi sorotan karena berbagai hal, dari mulai manajemen operasional, pembiayaan, hingga kualitas dan kuantitas air baku. Persoalan kualitas dan kuantitas air baku masih dirasakan sebagian besar PDAM, terutama di Pulau Jawa yang mulai mengkhawatirkan. Masalah air baku masih setia mengiringi permasalahan lain PDAM seperti tarif air yang di bawah harga produksi, kebocoran, hingga belitan hutang. Dalam Rencana Strategi bidang Cipta Karya, program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2010 – 2014, penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum menjadi prioritas. Program ini didukung dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dua institusi ini bertanggung jawab terhadap pengembangan air minum dan pengelolaan sumber daya air. Mereka perlu menyusun program-program yang mantap dan berkesenimbungan guna menyediakan air, mengatur alokasi air dan melakukan kegiatan guna kelestarian sumber air dengan memperhatikan program-program institusi lain sehingga didapat suatu sinergi. Penyusunan program penyediaan air baku harus disusun berdasarkan permasalahan pada masingmasing daerah yang meliputi potensi dan ketersediaan air baku, kualitas air, imbangan air, daerah rawan air, kondisi sosial ekonomi dan kondisi dan fungsi prasarana dan sarana dasarnya. Tema utama Buletin Cipta Karya Edisi April 2010 akan membahas air baku dalam menjamin pengembangan air minum. Masih terkait pengelolaan air minum, kami juga mengulas alternatif pengelolaan SPAM oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain isu air, Edisi April 2010 ini juga diwarnai dengan permasalahan bidang persampahan yang sudah lama tidak kami singgung. Saat ini pemerintah sudah menetapkan program nasional berkaitan dengan TPA yaitu: 1) Penutupan TPA metode open dumping (revitalisasi) dan menggantinya dengan metode sanitary landfill untuk kota-kota metro dan besar serta metode controlled landfill untuk kota-kota sedang dan kecil, 2) Mengembangkan pembangunan TPA Regional. TPA Regional merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah persampahan dan keterbatasan lahan yang dihadapi khususnya oleh kota-kota besar di Indonesia. Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem telah memulai inisiatif untuk membuka TPA regional yang akan dikelola bersama, yang terletak di Kabupaten Bangli. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Harga Satuan Bpk/Ibu saya hendak menanyakan tentang buku untuk harga satuan pekerjaan, edisi yang terbaru, saya ingin pinjam, jika memang buku tersebut dapat di beli harganya berapa pak/bu??apakah buku tersebut di jual di luar???. Saya menunggu balasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Maria Kartika D Kepada Maria Kartika D. Menindaklanjuti pertanyaan saudara pada tanggal 15 Februari 2010, dengan ini kami sampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut: 1. Permen Keuangan No. 01/PM.2/2009 tentang standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010, telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan RI, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710. Telepon : (021) 384-1067, 381-4324 Fax: (021) 380-8395. Atau dapat didownload melalui ineternet. 2. Patokan Harga DKI, dapat diperoleh informasinya dari Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Tlp. (021) 374389, 3823900. Fax. (021) 3848653, atau dapat download melalui internet. 3. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) terbaru untuk Kementerian Pekerjaan Umum, dapat ditanyakan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Jl. Patimura No.20 Jakarta Selatan. Tlp. (021) 7247564.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 3

Berita Utama Menjamin Air Baku

Untuk Air Minum

I

Indonesia adalah negara nomor lima di dunia yang paling banyak mendapatkan limpahan air. Namun karena kurang pintar mengelolanya maka setiap tahun terjadi ban­jir saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau. Karena itu mulai saat ini seharusnya isu air menjadi urusan semua orang atau “water is everybody business”. Demikian ungkapan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat membuka pun­ cak Peringatan Hari Air Dunia di Jakarta, 22 April lalu.

4 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Kedua peristiwa tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan iklim global, per­tambahan daerah pemukiman akibat per­ tumbuhan penduduk, kerusakan ling­kungan akibat ulah manusia dll. Perubahan iklim yang terjadi pada saat ini memperlihatkan musim hujan yang relatif pendek dan musim kering yang relatif panjang, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan air baku, baik untuk irigasi maupun untuk air minum. Perbandingan ketersediaan dan kebu­ tuhan air di tiap pulau-pulau Indonesia ter­

dapat perbedaan. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, kebutuhan air di pulau Jawa mencapai 38 milyar m3, dimana ketersediaan air hanya 25 milyar m3, dan kebutuhan air tersebut terus meningkat seperti contohnya untuk tahun 2020 diperkirakan mencapai 42 milyar m3. Sedangkan untuk pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua, ketersediaan air ma­sih berlimpah dibandingkan dengan ke­ butuhannya. Tetapi, ketersediaan air (volu­me air dibumi) boleh melimpah, namun sebagian besar tidak layak minum. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mocha­mmad Amron menambahkan, saat ini sumber air permukaan khususnya sungai mulai banyak yang tercemar, sebagai alter­ natif yang lain adalah sumber air tanah dengan prinsip conjuctive use. Air yang merupakan sumber kehidupan

BERITAUTAMA Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono (kanan) dalam acara pembukaan Peringatan Hari Air Dunia 22 April 2010 di Jakarta

“Permasalahan sumber daya air tidak cukup diatasi melalui pendekatan teknis (pembangunan bendungan, waduk) saja me­lainkan juga perlu pendekatan nonteknis seperti public awareness campaign” Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

dan penghidupan makhluk hidup perlu di­ per­hatikan keberadaannya guna kesejah­ teraan seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai ke kota. Untuk itu diperlukan suatu langkah – langkah yang harus ditempuh guna mengatasi kekurangan tersebut melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu antar semua sektor dan pembangunan in­ frastruktur dengan aturan yang jelas dan tegas. Djoko Kirmanto menambahkan, penge­ lolaan sumber daya air dengan cara lama yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau terbatas oleh instansi pemerintah dan para ahli bidang air, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena kurang efektif memecahkan masalah. Menurut Djoko Kirmanto pengalaman telah menunjukan bahwa pengelolaan sumber da­ya air yang berkelanjutan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tetapi juga diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. “Permasalahan sumber daya air tidak cukup diatasi melalui pendekatan teknis (pembangunan bendungan, waduk) saja me­ lainkan juga perlu pendekatan non-teknis

Balong Darmaloka, salah satu sumber air PDAM Kab. Kuningan memiliki luas areal 3 hektar meliputi daratan dan luas kolam yang dikelilingi pohon tropis

seperti public awareness campaign” jelasnya. Upaya non-teknis mempunyai andil besar dalam membentuk sikap dan prilaku ma­ syarakat untuk lebih peduli permasalahan sumber daya air. Penghijauan yang dilakukan, lanjut Djoko sudah luar biasa. Itu baru akan dirasakan dampaknya pada 5-15 tahun mendatang, sementara itu, dukungan dari pihak lain tetap diperlukan seperti menghilangkan lahanlahan kritis di pegunungan, mengubah cara membuka lahan secara drastis di hutanhutan. Sementara itu Ketua Umum Panitia Nasional HAD XVIII, Mochammad Amron mengatakan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka HAD ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sumber daya air. Acara pameran tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Kementerian PU bekerjasama dengan ber­ bagai pihak dalam rangka peringatan Hari Air Dunia yang diperingati setiap 22 Maret. Tahun ini tema peringatan di Indonesia adalah “Pentingnya Kualitas Air untuk Indo­ nesia Sehat”. Disamping pameran, telah di­ lakukan kampanye peduli air di Bunderan Hotel Indonesia, lomba bersih sampah di Sungai Ciliwung, pembuatan lubang biopori, berbagai lomba untuk kalangan pelajar, Forum Air Indonesia, dan berbagai seminar. Pameran diikuti oleh 80 stan pameran yang diisi dari Balai Wilayah Sungai, BUMN dan perusahaan. Selain di Kementerian Pekerjaan Umum, banyak pihak turut menyemarakkan peri­ ngatan Hari Air Dunia 2010 ini. Jurusan Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia melalui juru bicaranya, Yahya, mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai kegia­ tan peringatan seperti lomba bertema air untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya juga dilakukan seminar bertemakan air. Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 5

www.pdamcilacap.co.id

PDAM Cilacap

Sinergi Program Penyusunan program penyediaan air baku harus disusun berdasarkan permasalahan pada masing-masing daerah yang meliputi potensi dan ketersediaan air baku, kualitas air, imbangan air, daerah rawan air, kondisi sosial ekonomi dan kondisi dan fungsi prasarana. Sementara itu di sela-sela peninjauan pameran HAD 2010, Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono menegaskan, Ditjen Cipta Karya dalam lima tahun ke depan akan memfokuskan peningkatan kualitas air dengan menambah anggaran di bidang sani­ tasi. Upaya itu akan didukung terus dengan Public Awarness Campaign dan mem­bantu meningkatkan kapasitas PDAM melalui ban­ tuan teknis dan fasilitasi lainnya. Selain itu, upaya yang juga sedang dilakukan adalah sinergi program antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Direktorat Jen­deral Sumber Daya Air. Kementerian Pe­kerjaan Umum sudah menganggarkan Rp 7 triliun selama lima tahun ke depan di bidang pengelolaan air baku. Dengan kerjasama ter­sebut diharapkan Ditjen Cipta Karya men­dapatkan bantuan air baku sebesar 11 m3/detik. Dua institusi itu bertanggung jawab ter­ hadap pengelolaan sumber daya air dan pe­ngem­bangan air minum. Mereka perlu menyusun program-program yang mantap

6 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Ditjen Cipta Karya dalam lima tahun ke depan akan memfokuskan peningkatan kualitas air dengan menambah anggaran di bidang sanitasi. dan berkesinambungan guna menyediakan air, mengatur alokasi air dan melakukan kegiatan guna kelestarian sumber air dengan memperhatikan program-program institusi lain sehingga didapat suatu sinergi yang saling menunjang. Sejalan dengan kesepakatan internasional yang tertulis dalam Millenium Development Goals (MDG’s) yakni mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih menjadi terlayani (80% perkotaan dan 60% perdesaan), salah satu upaya dalam rangka pencapaian targettarget tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air baku, akan dituangkan dalam INPRES tahun 2010 dan tahun 2011, berupa tindakan “Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku” dengan sasaran “meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum”. Selain itu sinkronisasi program dua unit kerja ini juga dalam upaya pencapaian program pemerintah dalam pemenuhan air minum 10 juta Sambungan Rumah (SR). Ditjen SDA selaku Penyedia Air Baku bertanggung jawab di bagian hulu dan Ditjen Cipta Karya

di bagian hilir selaku Pembina PDAM yang bertanggung jawab dalam pendistribusi air minum kepada masyarakat, sehingga didapat program yang terpadu, saling menunjang dan tepat sasaran. Menurut Mochammad Amron, berdasar­ kan rekapitulasi dari rencana program TA. 2011, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 572,5 Milyar menghasilkan kapasitas sebesar 5.06 m3/detik, yang secara perhitungan riil seharusnya memerlukan anggaran biaya se­­besar Rp. 949,9 Milyar. Oleh karena itu, dengan anggaran dana yang sangat terbatas, diharapkan kegiatan pembangunan dapat diper­tajam sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Pada bagian akhir, Dirjen Cipta Karya ber­harap di masa mendatang dalam pem­ bangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) yang meliputi pengembangan Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi perlu ditingkatkan kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya dan Pemda/ PDAM dalam penyusunan program guna pencapaian target 10 juta SR dan MDG’s. (bcr)

Berita Utama

BERITAUTAMA

Waduk Jatigede dibangun selain untuk keperluan irigasi seluas 90 ribu ha juga akan dimanfaatkan untuk Pembangkit Lis­trik Tenaga Air yang akan menghasilkan 110 MW

Waduk Jatigede Akan Alirkan 3.500 Liter/Detik

Air Baku untuk Air Minum CIAYU

P

Peringatan Hari Air Dunia 2010 juga diramaikan dengan kunjungan para awak media nasional ke lokasi pembangunan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari kunjungan tersebut redaksi mendapatkan data bahwa waduk ini akan mengalirkan air baku sebanyak 3.500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu (Ciayu), termasuk kawasan industri dan kilang minyak Balongan Indramayu. Rencana ini akan diwujudkan usai rampungnya mega proyek Bendungan Jatigede yang ditargetan pada tahun 2014. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ke­ menterian Pekerjaan Umum, Mochammad Amron mengungkapkan, wilayah hilir Su­ ngai Cimanuk yang melewati Kabupaten Indramayu dan Cirebon pada musim kema­ rau selalu terjadi krisis air baku untuk keper­ luan domestik, perkotaan, dan industri. De­ ngan dibangunnya Waduk Jatigede akan membantu PDAM di daerah hilir ini untuk

De­ngan dibangunnya Waduk Jatigede akan membantu PDAM di daerah hilir ini untuk menjaga ketersediaan air baku untuk air minum. menjaga ketersediaan air baku untuk air minum. Ia menambahkan, potensi air Sungai Cimanuk yang ditangkap oleh Bendung Ren­tang rata-rata sebesar 4,3 miliar m3 tiap tahun, tapi baru dimanfaatkan 28% saja dan sisanya terbuang ke laut. Waduk Jatigede harus dibangun mengatasi krisis air tersebut, baik untuk menjamin ketersediaan air irigasi Rentang maupun air baku untuk Pantura Ciayu. Waduk Jatigede dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan Investor China dengan nilai APBN senilai Rp 869 miliar dan pinjaman dari Bank Exim senilai USD 1,8 juta. Selain untuk keperluan irigasi seluas 90 ribu ha dan memiliki potensi air baku untuk air minum kapasitas 3.500 liter per detik, menurut Amron, waduk Jatigede juga akan dimanfaatkan untuk Pembangkit Lis­

trik Tenaga Air yang akan menghasilkan 110 MW, sistem pengendali banjir, serta sebagai destinasi pariwisata. Sampai saat ini pembebasan lahan dari 4.946 ha masih sekitar 23 ha yang belum dibebaskan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cima­nuk – Cisanggarung, Priyo Sambodo kepada wartawan mengatakan sudah men­ sosialisasikan potensi air baku tersebut kepada Pemerintah Daerah di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Cimanuk. “Tanggapan mereka positif apalagi pera­ turannya sudah ada yaitu PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Saya sampaikan, jangan bicara air di Kabupaten Kuningan, kita di sini memilik potensi air baku melimpah untuk air minum,” kata Priyo. (bcr) Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 7

Berita Utama

P

Persoalan kualitas dan kuantitas air baku sebagai sumber air bagi perusahaan air minum di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, mulai mengkhawatirkan. Masalah tersebut menjadi perhatian serius dalam pe­ ringatan Hari Air Dunia tahun ini. Selain itu, kebocoran yang tinggi, tarif di bawah harga dasar, serta hutang di PDAM masih menjadi persoalan lama yang tengah dibenahi. Hal itu diungkapkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR-RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, BPPSPAM, Ketua Perpamsi dan beberapa Direktur Utama PDAM daerah, antara lain PDAM Bogor, PDAM Jambi, dan PDAM Semarang, beberapa waktu lalu di Jakarta.

8 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Hal tersebut juga diakui oleh Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Purwoko Hadi. Dalam RDP tersebut, Perpamsi menyam­ paikan permasalahan yang dihadapi oleh PDAM di Indonesia. “PDAM menjalankan operasional lebih banyak di bidang sosial. Dimana biaya pro­­duksi lebih besar daripada tarif yang dikenakan. Selain itu, tarif listrik yang dikenai untuk PDAM adalah tarif listrik industri, yang lebih mahal dari tarif rumah tangga. Seharusnya tarif listrik untuk PDAM bukan tarif industri,” kata Purwoko. Keluhan lain disampaikan oleh Dirut PDAM Semarang yang masuk dalam katergori PDAM Sakit, contohnya saja, produksi air 7 juta kubik, namun hanya terjual 3,1 juta kubik

dan sisanya tidak diserap oleh masyarakat. Banyaknya penggalian dan pengeboran sumur dalam yang dilakukan masyarakat membuat PDAM merugi. Untuk itu, Perpamsi mengajukan restruk­ turisasi kepada Komisi V DPR mengenai ko­ mit­men yang konsisten antara pemilik, pe­ merintah daerah, dan pemerintah pusat, serta regulasi yang mengatur kebijakan agar PDAM tidak merugi. Beberapa peraturan perlu diperbarui, karena banyak undang-undang yang masih memakai paradigma lama. Butuh Investasi Rp 78,4 Triliun Sebagai solusi, Bidang Cipta Karya telah memiliki program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam Renstra 20102014, dua di antaranya adalah meningkatkan

BERITAUTAMA

Ketersediaan Air Baku

Untuk PDAM Belum Memadai

Foto Kiri: SPAM IKK Desa Tambak Sirang Kecamatan Gambur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berupa resrvoir kapasitas 1000 m3 TA. 2009 Foto Kanan: Intake SPAM IKK Desa Tambak Sirang Kecamatan Gambur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

“Perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pe­layanan air minum seperti yang diharapkan” Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono.

penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum serta Program Penyehatan PDAM yang memerlukan perkiraan biaya inves­tasi sebesar Rp 78,4 triliun. Program ini didu­ kung serta dibantu pelaksanaannya oleh BPPSPAM. Menurutnya, total biaya investasi terse­but terdiri dari penyediaan air baku untuk 85.000 liter/detik sebesar Rp7,4 triliun, pengem­ bangan unit produksi 65.000 liter/detik se­besar Rp17 triliun dan pengembangan jaringan pipa distribusi dan pelayanan se­ besar Rp54 triliun. “Besarnya total biaya investasi tersebut hanya akan bisa dicapai apabila ada ko­ mitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, serta adanya perubahan mindset dari pa­ ra penyelenggara pemerintah” ujar Budi

Yuwono. Budi menjelaskan, tingkat pelayanan air minum nasional perkotaan hingga akhir tahun 2009 baru mencapai 45 persen dengan sekitar delapan juta sambungan rumah. Kinerja tersebut masih di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 66 persen pada tahun 2009. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin tinggi lima tahun mendatang, yang berdampak semakin be­ sarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum. “Oleh karenanya perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pe­ layanan air minum seperti yang diharapkan” ungkapnya. Saat ini pemerintah telah membuat suatu kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan bagi PDAM memperoleh kre­ dit investasi dari Perbankan Nasional yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2009 tentang Pem­

berian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. “Melalui Perpres tersebut PDAM mendapatkan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank atas bunga yang dikenakan oleh bank” kata Budi Yuwono. “Sebetulnya dalam restruktrurisasi suatu PDAM terdapat pesan-pesan di dalamnya, yaitu untuk mendidik PDAM, membuat business plan, investasi yang wajar, mana­ jemen SDMnya diperbaiki, misalnya pemi­ lihan Dirut melalui fit and proper test, itu persyaratannya. Bukan seenaknya dihapus dan diampuni hutangnya dan dilupakan,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Mulyadi mengharap agar masalah-masalah klasik seperti tarif, air baku, maupun utang agar segera diperbaiki. “Perlu ada terobosan baru dari BPPSPAM dalam mengatasi masalah tersebut,” katanya. (bcr) Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 9

Liputan Khusus TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat

Pameran dan Seminar Infrastruktur Asia 2010

30 Proyek KPS Bidang Cipta Karya Ditawarkan Indah Raftiarty *)

10 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

P

Pemerintah Indonesia menggelar Kon­­­­­­­­­fe­ rensi Setingkat Menteri Asia Pasifik da­lam Kerjasama Pemerintah Swasta pada Pem­ bangunan Infrastruktur 2010 dan Pame­ran Infrastruktur Asia 2010 (IA 2010) pada 1417 April 2010 di Jakarta International Expo, Kemayoran. Infrastructure Asia (IA 2010) merupakan forum infrastruktur Asia yang pertama kali dan merupakan antar sektor swasta untuk menyambut pertemuan UNESCAP PPP 2010 yang akan datang. IA 2010 menawarkan platform non parallel bagi pemerintah, bis­ nis dan para ahli terkemuka untuk saling bertemu, membahas dan mencari solusi ter­­kait dengan prioritisasi, pengadaan dan presentasi proyek-proyek infrastruktur yang telah berlangsung dan yang akan datang di seluruh daerah Asia Pasifik. Kegiatan Konferensi APMC PPP 2010 dan IA 2010 yang bertemakan “Breaking Down

LIPUTANKHUSUS

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi stand PU dalam acara Pembangunan Infrastruktur dan Pameran Infrastruktur Asia 2010 di Jakarta International Expo, Kemayoran

the Barriers to PPP” (memecah penghalang pada kerjasama antara pemerintah dan swasta) berlangsung selama empat hari. Hari pertama, pada 14 April 2010 kegiatan Pameran Infrastruktur Asia 2010 dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Ali­ sjahbana. Dilanjutkan dengan pertemuan ter­ pisah tim ahli tingkat tinggi dari perwakilan setiap negara peserta. Ini dilakukan untuk mempersiapkan Deklarasi Jakarta yang akan disampaikan pada hari terakhir konferensi, yaitu hari Sabtu, tanggal 17 April 2010. Dalam pembukaannya, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang mencapai hingga Rp 1.429 triliun dalam lima tahun kedepan merupakan salah satu prasyarat memenuhi target tersebut. “Untuk itu diperlukan pemikiran yang tidak biasa

(out of the box), di antaranya adalah menjalin kerjasama dengan swasta (KPS),” katanya. Pada hari kedua, tanggal 15 April 2010 adalah hari pertama konferensi yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Di mana sebelumnya didahului dengan laporan pembukaan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan kata pengantar dari Sekretaris Eksekutif UNESCAP Dr. Noeleen Heyzer . Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya mengatakan, acara Pa­­­­­­­­­me­­ran dan Konferensi Asia Infrastruktur 2010 merupakan ajang berbagi pengalaman dan juga informasi yang terkait dengan kebijakan, pendanaan maupun contoh suk­ ses pembangunan infrastruktur melalui kerja­ sama pemerintah dan swasta di berbagai negara khususnya Asia Pasifik.

“Acara ini juga merupakan wujud nyata dan lanjutan dari Deklarasi Seoul 2007 yang lalu. Saya harap dalam konferensi dan pameran ini lebih spesifik dan komprehensif sehingga dapat menghasilkan suatu deklarasi. Saya dengar dalam acara ini akan menghasil kan Deklarasi Jakarta. Semoga deklarasi tersebut dapat bermanfaat bagi negara Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik, “ katanya. Seperti kita ketahui, dalam 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudho­­yono, kerangka regulasi KPS yaitu Per­ pres 67/2005 tentang Kerja Sama Pe­merintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infra­ struktur telah direvisi melalui Perpres 13/2010 untuk semakin memperjelas meka­nisme dan meng­akomodasi masukan inves­tor. Perpres No. 13/2010 adalah upaya peme­ rintah menciptakan iklim investasi yang kon­ dusif di sektor infrastruktur, selaras dengan praktek bisnis internasional. “Di bulan April ini, Indonesia siap menawarkan beberapa proyek KPS yang seluruhnya terangkum dalam PPP Book 2010-2014,” tambahnya. Acara seminar dimulai oleh Kementerian Transportasi dan Jalan Layang India yang menyampaikan kisah sukses pemerintahnya dalam membangun infrastruktur transportasi dengan kerangka KPS. Kemudian World Bank yang juga akan mempertegas tren global dalam penyelengaraan KPS (Kerjasama Pe­ me­rintah Swasta) serta implikasinya dalam pembangunan infrastruktur se-Asia Pasifik. Serta peran badan keuangan seperti Bank Export-Import Amerika Serikat dalam memo­ bilisasi sumber keuangan, dan juga pihakpihak swasta yang lain dalam partisipasi aktifnya berinvestasi guna percepatan pem­ bangunan infrastruktur ini. Dilanjutkan sesi berikutnya dengan per­ kembangan KPS dari perspektif Indonesia perihal reformasi kebijakan KPS didukung oleh upaya Kementerian Keuangan dalam memberikan instrumen-instrumen penja­ min­an pemerintah beserta mekanisme ke­ uangannya untuk proyek-proyek KPS sehingga memudahkan Badan Koordinasi Pe­­nanaman Modal dalam menciptakan mem­­persuasi iklim investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presentasi proyek-proyek lintas sektoral dari Ke­menterian ESDM, Perhubungan, P­e­­­­­­­­ kerjaan Umum maupun Komunikasi dan In­formatika juga diharapkan dapat mem­ berikan kontribusi informasi secara le­bih komprehensif akan bentuk-bentuk Ker­ja­ sama Pemerintah Swasta yang sudah di­ Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 11

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (ke-2 dari kanan) dan para pejabat eselon 1 saat mengunjungi stand PU dalam acara Pameran Infrastruktur Asia 2010 di Jakarta International Expo, Kemayoran

imple­mentasikan di Indonesia. Contoh im­ plementasi sukses proyek KPS yang juga akan dihadirkan dalam acara presentasi sektoral ini adalah Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 Mega Watt. Di hari ketiga adalah ajang pertukaran informasi strategis mengenai implementasi KPS di berbagai negara, antar pelaku pen­ jaminan keuangan, operator pelaksana, mau­ pun pemilik proyek KPS. Para pelaku lintas negara ini secara simultan akan memberikan kontribusi informasi bagi perkembangan ser­ ta percepatan pembangunan infrastruktur da­lam kerangka kerjasama pemerintah dan swasta. Hari terakhir tanggal 17 April 2010 diwarnai de­­ngan presentasi tiap negara ang­ gota UNES­CAP yang masing-masing per­ wakilan mem­berikan pandangannya menge­ nai Ker­ja­sama Pemerintah Swasta sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur ini, dan akan dikemas dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Deklarasi Jakarta sebagai hasil penyelenggaraan kegiatan Kon­­ ferensi Setingkat Menteri Asia Pasifik da­lam Kerjasama Pemerintah Swasta pada Pem­ bangunan Infrastuktur 2010 (APMC PPP 2010) serta Pameran Infrastuktur Asia 2010

(IA 2010) di Jakarta, Indonesia. Diharapkan Deklarasi Jakarta ini menjadi cukup signifikan untuk diperjuangkan sebagai amandemen dalam resolusi PBB. KPS Bidang Cipta Karya “Investasi bidang air minum seperti ini bagus. Proyek yang tengah berjalan agar cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Presiden Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi maket Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tangerang di stand Kementerian PU dalam acara Pameran Infrastuktur Asia di Kemayoran Jakarta . Pembangunan bidang air minum men­ dapatkan apresiasi dari Presiden SBY. Tidak hanya ketika mengunjungi stand PU, dalam sambutan pembukaannya, ia juga me­nyam­ paikan kinerja pembangunan yang te­­lah dilkakukan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya bidang Cipta Karya seperti pem­ bangunan SPAM, Rusunawa dan juga sistem pengelolaan air limbah. Seperti kita ketahui, SPAM Tangerang ter­sebut merupakan salah satu contoh KPS bidang air minum, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan PT

“Investasi bidang air minum seperti ini bagus. Proyek yang tengah berjalan agar cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

12 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Aetra. Proyek ini rencananya akan melayani 77.000 sambungan dengan nilai investasi mencapai Rp 520 miliar, dimana rencananya mulai berproduksi Juni 2011. Ajang pameran dalam rangka menggaet investor tersebut, 30 proyek KPS bidang Cipta Karya senilai lebih Rp 21 triliun ditawarkan kepada investor asing. Proyek tersebut berupa 24 proyek Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) dan 6 proyek air limbah serta sanitasi. Ke 30 proyek tersebut terbagi menjadi sembilan proyek prioritas dan 21 proyek potensial. Proyek prioritas terdiri dari enam proyek bidang SPAM senilai Rp 5,1 triliun sementara untuk bidang limbah serta sani­ tasi senilai Rp 2,28 triliun. Proyek air minum yang ditawarkan seperti SPAM di Kota Bandar Lampung berkapasitas 500 liter/ detik dengan total investasi Rp 380 miliar dan SPAM Umbulan berkapasitas 4000 liter/detik dengan investasi Rp 2 triliun. Sementara itu, dalam bidang PLP pro­ yek yang ditawarkan berupa Tempat Pem­ buangan Akhir (TPA) yang menghasilkan listrik di Kota Bandung dengan kapasitas 500 ton/hari dan menghasilkan listrik senilai 7 megawatt dengan total investasi senilai Rp 1 triliun. Selain itu, juga pengembangan Clean Development Mechanism (CDM) di kota Bogor dan Depok dengan nilai investasi Rp 400 miliar. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menga­­ takan proyek-proyek tersebut akan dikerja­ samakan dengan pola Public Private Part­ nership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta. Hal ini dilakukan mengingat

LIPUTANKHUSUS terbatasnya kemampuan pendanaan peme­ rintah. “Saya harap investor swasta dapat terlibat dalam pembangunan tersebut,” kata­ nya. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, tak semua proyek tersebut memiliki kelayakan finan­ sial untuk dibangun. Karenanya, proyek yang secara finansial tidak layak tersebut

rencananya akan mendapatkan penjaminan dari Pemerintah. Ia berharap melalui ajang pameran infrastruktur di tingkat Asia ini dapat menjaring investor. “Mudah-mudahan ada peminatnya. Nanti akan kita evaluasi setelah acara ini selesai,” katanya. Dalam pameran tersebut Direktorat Jen­ deral Cipta Karya bersama unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

turut serta menyemarakkan acara ter­sebut. Ditjen Cipta Karya memamerkan tiga proyek monumental yaitu pembangunan Sistem Pe­nyediaan Air Minum (SPAM) melalui pipa bawah laut di Pulau Giliketapang, Proyek Pengembangan Sistem Air Limbah Denpasar (Denpasar Sewerage Development Project) dan Rusunawa Islam Al Ghozali di Jember. *) Staf Subdit Data dan Informasi Dit. Bina Program

Daftar Proyek Bidang Cipta Karya yang Ditawarkan dalam Infrastructure Asia 2010 NO

Nilai Investasi

Proyek Prioritas Bidang Air Minum

1

Bandar Lampung Municipal Water Supply, Lampung

2

DKI Jakarta-Bekasi-Karawang Water Supply, West Java

Rp 1,9 triliun

3

West Cikarang & Cibitung Bekasi Regency Water Supply, West Java

Rp 297 miliar

4

Bandung Regency Water Supply, West Java

Rp 171 miliar

5

Umbulan Water Supply, East Java

6

Klungkung Regency Water Supply, Bali

NO

Rp 380 miliar

Rp 2 triliun Rp 435 miliar Nilai Investasi

Proyek Prioritas Bidang Air Limbah dan Sanitasi

1

Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility, Bandung Area

Rp 800 miliar

2

Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility, Bogor Depok Area

Rp 400 miliar

3

Solid Waste Management Improvement Bandung Municipal

NO

Rp 1 triliun Nilai Investasi

Proyek Potential Bidang Air Minum

1

Serang City Water Supply, Banten

Rp 140 miliar

2

Karian Water Supply, Banten

Rp 6,9 triliun

3

Water Treatment Plant and Distribution of Sindang Heula Dam, Serang, Banten

Rp 45 miliar

4

Pondok Gede Water Supply, Bekasi Municipal, West Java

Rp 224 miliar

5

Jatigede Water Supply, West Java

Rp 3,7 triliun

6

Water Treatment Plant of Cimahi City, West Java

Rp 37 miliar

7

Water Supply Distribution of Cimahi City, West Java

Rp 143 miliar

8

Surakarta Water Supply, Central Java

Rp 67 miliar

9

West Semarang City Water Supply, Central Java

Rp 824 miliar

10

Blora Regency Water Supply, Central Java

Rp 424 miliar

11

Lamongan Regency Water Supply, East Java

Rp 230 miliar

12

Krabayakan Sping Water Supply, East Java, Malang Regency

Rp 210 miliar

13

Metaum Water Supply, Tabanan Bali

Rp 36 miliar

14

Central Lombok Water Supply, West Nusa Tenggara

Rp 180 miliar

15

Sukadana Water Supply, North Kayong Regency, West Kalimantan

Rp 43 miliar

16

Pontianak Municipal Water Supply, West Kalimantan

Rp 250 miliar

17

Improvement Water Supply Palu Municipal, Central Sulawesi

Rp 135 miliar

18

Maros Regency Water Supply, South Sulawesi

Rp 115 miliar

NO

Proyek Potensial Bidang Limbah dan Sanitasi

Nilai Investasi

1

Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility Putri Cempo Mojosongo, Surakarta Municipal, Central Java

Rp 300 miliar

2

Solid Waste Management Improvement Project for Urban Climate Change

Rp 120 miliar

3

Solid Waste Management Improvement Project for CDM Program

Rp 150 miliar

Total

Rp 21 triliun

Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 13

Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

Suasana peresmian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kampung Cijangkar, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang diresmikan oleh SIKIB

S

SIKIB Resmikan Sanimas

Di Kelurahan Cisarua Kota Sukabumi

Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Ber­ satu (SIKIB) meresmikan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kampung Cijangkar, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jumat (9/4). Dalam acara tersebut dihadiri oleh Ibu Lies Djoko Kirmanto, Ibu Ani Fredy Numberi dan Ibu Erna Witoelar selaku anggota SIKIB serta Walikota Sukabumi Muslikh Abdussyukur dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Dalam arahannya, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, sanitasi saat ini sudah menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan alokasi dana terbesar di Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang sanitasi. Selain itu, kerjasama Kementerian PU dengan SIKIB dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan permukiman juga menjadi tanda betapa pentingnya sanitasi untuk masyarakat. “Saya harap kedepannya tidak hanya Sanimas yang mendapat perhatian dari SIKIB,

14 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Sanitasi saat ini sudah menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia. tetapi juga program Cipta Karya yang lain seperti Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat),” katanya. Sementara itu, Walikota Sukabumi Muslikh Abdussyukur mengatakan, dengan adanya program Sanimas berupa pembangunan MCK ini, kesehatan lingkungan masyarakat di Kampung Cijangkar dapat meningkat. “Sebelumnya, 50% warga Kampung Cijangkar belum memiliki MCK,” katanya. Ia menambahkan, Kampung Cijangkar merupakan desa binaan SIKIB, dimana se­ be­lumnya telah di bangun rumah pintar dan sarana sanitasi, sehingga diharapkan

terjadi peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan di kampung ini. “Ke depannya Kampung Cijangkar dapat menjadi contoh untuk kampung-kampung lain, khususnya di wilayah Kota Sukabumi,” tambahnya. Sanimas Kampung Cijangkar ini dibiayai dari dana APBN, APBD dan swadana masya­ rakat setempat. Disamping peresmian Sani­ mas, juga dilakukan penyerahan bantuan dari Pemerintah Kota Sukabumi kepada peternak itik. Selain itu, SIKIB juga memberikan bantuan berupa peralatan mainan anak, mesin ob­ ras, bibit tanaman sayur dan herbal serta pembelian hasil jahitan di kampung Cijangkar untuk diberikan kepada korban bencana alam. Kegiatan peresmian ini dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi kebun tanaman “Kadeudeuh”, penanaman bibit tanaman dan penebaran bibit ikan lele dan belut ke kolam. (nrl/dvt)

Inovasi 1

INOVASI 1

BLUD AM Sebagai Alternatif

SPAM IKK Belakang Padang, Kota Batam kapasitas 20 L/dt masih dikelola UPTD

Pengelolaan SPAM

L

Dian Suci Hastuti *) Prasetyo Budi Luhur **) Laporan hasil evaluasi kinerja yang dila­ kukan setiap tahun oleh BPPSPAM (Ba­dan Pendukung Pengembangan Sistem Penye­­ diaan Air Minum) tahun 2009 terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hingga saat ini 70% PDAM sebagai institusi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masuk dalam kategori kurang sehat dan sakit, baik secara keuangan, teknis, maupun manajemen. Kon­ disi tersebut menyebabkan institusi ini tidak dapat memberikan pelayanan SPAM dengan baik dan mengalami kesulitan finansial dalam pengoperasiannya. Salah satu arah kebijakan dalam pening­ katan cakupan dan kualitas pelayanan SPAM ada­lah memprioritaskan pembangunan un­tuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di setiap perkotaan, Ibu Kota Keca­ matan (IKK), dan perdesaan. Sejak tahun 2005 - 2009 Direktorat Pengembangan

Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (DITPAM) telah membangun SPAM IKK di 410 kecamatan. Bagi SPAM IKK yang dibangun di kabupaten/ kota yang mempunyai PDAM sehat, maka pengelolaannya diarahkan ke PDAM. Namun bagi SPAM IKK yang dibangun di kabupaten/ kota dengan PDAM kurang sehat/sakit dan daerah kabupaten/kota pemekaran yang be­lum terbentuk PDAM maka diperlukan alternatif penyelenggaraannya. Salah satu alternatif adalah dengan Unit Pelaksana Tek­ nis Dinas (UPTD) dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Air Minum. BLUD AM dibentuk untuk mem­ berikan pelayanan penyediaan SPAM kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Mengapa BLUD? Pertama yang perlu diketahui latar be­

la­­­­­­kang pemerintah mengeluarkan pera­tur­ an tentang Pengelolaan Keuangan Badan La­yanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pe­­merintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Laya­ nan Umum Daerah. Hal ini disebabkan kon­ disi pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara dewasa ini dirasa belum memuaskan masyarakat, contohnya, (1) dalam memberikan pelayanan tidak cepat namun terjadi prosedur yang berbelit-belit; (2) adanya diskriminasi pelayanan; (3) biaya tidak transparan, membayarnyapun tidak ada standarnya; (4) adanya budaya kerja aparatur yang belum baik; (5) waktu penyelesaian pemberian pelayanan yang tidak jelas; (6) banyaknya praktek pungutan liar, ini yang sampai saat ini masih susah di tanggulangi, alasannya klasik “ gaji” kurang, yang menjadi Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 15

Foto Kiri Atas : SPAM Tilong, Kabupaten Kupang kapasitas 150 L/dt Foto Kiri Bawah : SPAM Tilong, karena belum ada pengelola, masyarakat mengambil air dari pipa backwash IPA Foto Kanan : IPA SPAM IKK Belakang Padang, Kota Batam kapasitas 20 L/dt

pertanyan apa iya gaji kurang? Apakah bisa dijamin remunerasinya tinggi pungli tidak ada? Kondisi tersebut memberikan citra negatif terhadap penyelenggara pelayanan di mata masyarakat. Seperti kita ketahui, ada tiga jenis barang dengan pengelola lembaga di pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. (1) Public goods, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasionalnya selu­ ruhnya dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (non profit); (2) Quasi Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit); dan (3) Private

16 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Goods, yaitu lembaga milik pemerintah dae­ rah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD, Perusahaan daerah) dan bersifat mencari keuntungan (profit oriented). Konsep pendanaan ke depan bagi pe­ rangkat daerah yang bersifat quasi public goods, adalah lembaga tersebut di­beri ke­ mudahan dalam pengelolaan keuang­annya, khususnya yang berasal dari jasa layanan, dengan konsekuensi lambat laun pendanaan yang bersumber dari APBD presentasenya semakin dikurangi. Sehingga diharapkan di­ kemudian hari bisa mandiri. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada perangkat daerah yang secara operasional memberikan

pelayanan langsung pada masyarakat. Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Ba­ dan Layanan Umum Daerah, disebutkan bah­wa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada mas­ ya­rakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Makna dari pengertian ini adalah: (1) BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai pengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) Pe­ rangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran); (3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mem­pu­­nyai pengertian

INOVASI 1 Membangun air minum tanpa pengelola merupakan hal yang sia-sia, karena menyalahi prinsip sustainability. mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan (4) Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, mempunyai arti bahwa BLUD diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disim­ pulkan bahwa BLUD masuk dalam perangkat pemerintah daerah yang bersifat quasi public goods. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan bah­wa BLUD merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk me­ ningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bang­sa, sebagai pengecualian dari ketentuan penge­ lolaan keuangan daerah pada umum­nya. Dari pengertian tersebut, SKPD atau Unit Kerja dapat disebut BLUD kalau SKPD atau Unit Kerja sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Hal ini untuk menepis adanya pema­ haman bahwa BLUD merupakan suatu“kelem­ bagaan”, padahal hanya merupakan Pola Pengelolaan Keuangan saja. Untuk itu, kalau mau menerapkan PPK-BLUD “lembaganya harus ada terlebih dahulu”. Pengaturan ke­ lem­bagaan di daerah dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan

BLUD AM Pada dasarnya, BLUD-AM tidak berbeda dengan penyelenggaraan PDAM yang prinsip dasarnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (memenuhi prin­ sip 3 tas : kualitas, kuantitas, kontinuitas) dengan harga terjangkau. BLUD AM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah dibawah Dinas Pekerjaan Umum yang di­ bentuk untuk memberikan pelayanan ke­ pa­da masyarakat berupa Penyediaan Air Minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sementara PDAM secara prinsip harus mencari keuntungan karena PDAM berstatus perusahaan. Dalam pelaksanaannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan ke­ uangan yang memberikan fleksibilitas be­­­­­­­ ru­pa keleluasaan untuk menerapkan pr­a­ktek-praktek bisnis yang sehat untuk me­ ningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan men­ cerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pe­ nge­cualian dari ketentuan pengelolaan ke­ uangan daerah pada umumnya. Saat ini beberapa kabupaten/kota telah menginisiasi dibentuknya BLUD AM untuk mengelola SPAM, diantaranya Belitung Ti­ mur, Bangka Tengah, Bangka Barat, Dhar­ masraya, Musi Rawas, Rokan Hulu, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Ende, Sekadau, Singkawang, Kotawaringin Timur, KotaTernate. Sedang dalam lingkup provinsi yaitu Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Barat. Sampai saat ini baru pada tahap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang akan ditindaklanjuti dengan me­­­­lengkapi persyaratan-persyaratan dalam pembentukan BLUD. Pembentukan BLUD AM ini harus diawali dengan kemauan dari Pemerintah Daerah. Dalam proses pembentukan BLUD ter­

dapat persyaratan-persyaratan, yaitu per­­­­­­­­sya­ ratan substansif, teknis, dan admi­nis­tratif. Persyaratan substantif terpenuhiapabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat ope­ rasional dalam menye­lenggarakan pela­yanan umum yang meng­ha­silkan semi ba­rang/jasa publik (quasipublic goods). Persyaratan teknis yaitu memenuhi kriteria layak dikelola dan kinerja keuangan yang sehat. Sedang untuk persyaratan administratif pemerintah daerah harus me­nyiapkan dokumen administratif. Doku­men Administrasi sebagai persyaratan BLUD antara lain : a. Surat pernyataan kesanggupan untuk me-­ ningkatkan kinerja pelayanan, keuang­an dan manfaat bagi masyarakat; b. Pola tata kelola; c. Rencana strategis bisnis; d. Standar pelayanan minimal; e. Laporan keuangan pokok atau prognosa/ proyeksi laporan keuangan; dan f. Laporan audit terakhir atau pernyataan ber­­ sedia untuk diaudit secara independen. Setelah itu dilakukan penilaian yang dila­ kukan oleh tim penilai yang terdiri dari : a. Sekretaris daerah sebagai ketua merang- kap anggota; b. PPKD sebagai sekretaris merangkap ang-­ gota; c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pe­laksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah se ba­gai anggota; d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di dae rah sebagai anggota; dan e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidang­ nya apabila diperlukan sebagai anggota; Untuk penentuan status sebagai BLUD, yaitu status penuh atau status bertahap. Di­ harapkan dengan terbentuknya BLUD AM ini berdampak positif yaitu : • Meningkatkan pelayanan publik khusus-­ nya di bidang air minum; • Berkurangnya beban APBD; • Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan air minum; • Meningkatkan ekonomi daerah. *), **)Staf Subdit Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit. Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya

Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 17

Inovasi 2

SANITA

SI

C.K

Layak Dicoba,

G

“Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after“, begitu kata Anne Morrow Lindbergh (1906 – 2001), seorang novelis yang juga merupakan salah satu penerbang wanita solo trans-atlantik pertama di dunia, yang berkebangsaan Amerika Serikat. Pepatah tersebut menggambarkan bahwa komunikasi yang jitu sangat dibutuhkan untuk me­n­stimulasi lahirnya suatu pemahaman, yang akan terus berkembang menjadi suatu pemahaman yang menjiwai bagi si penerima pesan komunikasi tersebut. Sanitasi, salah satu bidang vital yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, selain kental dengan aplikasi teknologi, juga sangat kental dengan aspek sosio-budaya masyarakat, dimana keandalan komunikasi massa menjadi salah satu kunci keberhasilan eksekusi program yang dijalankan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk penyampaian komunikasi yang efektif dalam bidang sanitasi, adalah melalui film lepas. Film lepas dapat dibuat di luar studio, sederhana, berbiaya rendah, bahkan tidak

18 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Festival Film Lepas Bidang Sanitasi Sandhi Eko Bramono*)

INOVASI 2

Salah satu media yang dapat digunakan untuk penyampaian komunikasi yang efektif dalam bidang sanitasi, adalah melalui film lepas.

perlu menggunakan aktor ataupun aktris profesional. Mengapa Film Lepas ? Direktorat Jenderal Cipta Karya sendiri sudah menerbitkan film yang mengangkat tema air bersih dan sanitasi, lewat film “ PAMSIMAS “, yang juga dibawakan oleh salah seorang pemandu acara yang wajahnya tidak asing lagi di layar kaca. Contoh lain adalah Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pusat yang memproduksi film berdurasi 7 menit “ Potret Sanitasi Indonesia “ yang sudah pernah pula ditayangkan pada Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) 2007. Namun mengapa film lepas masih di­ ra­sa perlu? Film lepas, sesuai namanya, ha­ rus bersifat lepas, dalam artian tidak ada wawancara formal yang diatur di dalamnya, bahkan jangan pula diselipkan suatu petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dari pemangku kebijakan yang terlihat dibacakan di film itu. Justru film lepas ini diharapkan dapat mengangkat tema tentang keseharian masyarakat dengan sistem sanitasinya, ter­ lepas dari baik atau buruk, tapi merupakan Suasana syuting untuk film lepas bidang sanitasi

suatu potret nyata yang dituangkan dalam bentuk film. Salah satu contoh film lepas tentang sanitasi yang sudah beredar misalnya, yang diproduksi oleh Dewan Anak Ciliwung dan diarahkan oleh Sanggar Ciliwung Mer­ deka. Film lepas mereka mengambil tema mengenai kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung yang tercemar. Tingkat kepedulian masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap masalah sani­ tasi, harus disiasati dengan aplikasi tek­no­ logi yang sesuai dengan akar budaya lokal, namun juga harus dikemas dengan pesan – pesan komunikatif yang sederhana, menarik, mendidik namun tidak bersifat menggurui, serta mampu membawa pesan dan kesan yang mendalam bagi masyarakat yang mene­ rimanya. Film lepas dapat menjawab tantangan ini dimana harga produksi film lepas yang dapat dikatakan terjangkau ketimbang film komersial, karena ketersediaan teknologi per­a­latan pembuatan film lepas yang su­dah sangat awam di masyarakat, seperti ka­me­ ra genggam atau handycam. Proses pe­ nyuntingan juga dapat dilakukan dengan non-linear editing software yang sudah banyak tersedia di pasaran, baik yang dapat diunduh secara gratis ataupun berbayar, dan dapat di­ lakukan hanya dengan menggunakan kom­ puter rumahan. Film lepas umumnya juga tidak berdurasi panjang, hanya sekitar 20 – 30 menit saja. Jika film tersebut terlalu panjang, sementara materi yang disampaikan cenderung untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, maka film akan terkesan menjemukan dan justru tidak menarik minat banyak pihak untuk memutarnya. Tanpa disadari pula, hal ini akan menumbuhkembangkan talenta - talenta ba­ ru dari masyarakat yang dapat memainkan peran dalam film, produksi film, serta men­

jadi agen pendidikan dalam masyarakat, khu­ susnya dalam bidang sanitasi. Festival Film Lepas Tidak ada yang salah jika Direktorat Jen­ deral Cipta Karya dapat membuat sayem­ bara dalam Festival Film Lepas bidang sani­ tasi. Pesertanya dapat dikategorisasi mulai dari tingkat SMP, SMU, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Topiknya harus diba­ tasi, sehingga film - film yang masuk akan betul - betul sesuai dengan target yang diinginkan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat, seperti misalnya tentang dampak kesehatan akibat konsumsi air tanah yang tercemar lindi sampah di sekitar Instalasi Pengolahan Sampah (IPS), potret kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai pemulung sampah di IPS, potret kehidupan pedagang lapak yang mendaur ulang sampah plastik, dan masih banyak lagi, yang mungkin luput dari perhatian para pemangku kebijakan. Film-film ini dapat diputar di sekolah - seko­ lah, madrasah, organisasi PKK, organisasi ke­ pe­mudaan, hingga ke puskesmas dan pos­ hhh­­­­­yandu. Dan yang terpenting, film-film ini dibuat langsung oleh masyarakat, dari masya­ rakat, dan untuk masyarakat. Hal ini akan men­ jamin suasana independensi yang tetap ter­ jaga, bahkan mungkin dapat mengangkat sisi - sisi realita yang faktual terjadi di masyarakat dalam bidang sanitasi. Pemerintah tentu berharap, bahwa harus ditumbuhkembangkan rasa kepedulian ma­s-­­ ya­rakat terhadap penyediaan sarana sanitasi yang memadai. Dan salah satu cara yang efek­­tif adalah dengan pelaksanaan Festival Film Lepas tentang sanitasi ini. Selain itu, pemangku kebijakan juga akan dapat men­­­­­ jaring aspirasi masyarakat mengenai pela­ yanan sanitasi yang telah dan sebaiknya disediakan oleh pemerintah pada masa yang akan datang, sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. *) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 19

Info Baru 1

Suasana Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010

Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010

Arsitektur Program Baru Cipta Karya di Tahun 2011

S

Secara maraton dalam dua pekan ber­ turut-turut Kementerian Pekerjaan Umum menggelar konsultasi regional tahun 2010, 31 Maret – 1 April 2010 untuk wilayah barat, dan 6 – 7 April 2010 untuk wilayah timur. Ajang ini dalam rangka memantapkan penyusunan program dan anggaran pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. Melalui konsultasi regional ini diharapkan dapat terselenggara suatu koordinasi, sin­ kro­­nisasi dan integrasi dalam penyusunan pro­g­­ram pembangunan antar sektor dan antar wilayah untuk “memperkuat sinergi antar Pusat dan Daerah dan antar Daerah”. Walaupun pelaksanaan Konsultasi Regional ini tidak mengikutsertakan kehadiran Peme­ rintah Kabu­­paten/Kota secara langsung, na­ mun par­ti­sipasi keterlibatan serta masuk­an dan ber­bagai aspirasi Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan sudah dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi berdasarkan sta­ tus kewenangan dan sesuai dengan skala prioritas daerah. Konsultasi Regional di Wilayah Barat

20 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Diana Kusumastuti*) dan Timur dilakukan melalui serangkaian pengarahan dan dialog, identifikasi dan upaya penajaman usulan yang dilakukan dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Renstra Kementerian Pe­ kerjaan Umum. Acara ini melibatkan para nara sumber, segenap jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, seluruh peserta dari Bap­ peda dan Dinas bidang Pekerjaan Umum Propinsi, para satuan Kerja yang berperan aktif dengan penuh semangat. Dalam paparannya Direktur Jenderal Cip­ta Karya Budi Yuwono menyampaikan beberapa hal penting antara lain adalah Permasalahan pembangunan bidang Cipta Karya, Tantangan Bidang Cipta Karya dan Tujuan Pembangunan Cipta Karya, Arah dan Kebijakan Cipta Karya, serta Rencana Strategis Bidang Cipta Karya 2010 – 2014. Renstra Cipta Karya sesuai dengan Perpres No. 5 tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010 yang menyebutkan bahwa alokasi pen­ danaan untuk Kementerian Pekerjaan Umum termasuk alokasi dana Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2010-2014 direncanakan sebesar

Rp. 50 Trilyun (baseline). Renstra bidang Cipta Karya tersebut terdiri dari; i) Kegiatan Pembinaan dan Peng­ embangan Permukiman sebesar Rp. 8,35 Trilyun, ditambah Pembangunan Rusunawa sebesar Rp. 3,33 Trilliun sehingga total Rp. 11,68 Trilliun; ii) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp. 3,63 Trilliun; ditambah kegiatan PNPM Perkotaan sebesar Rp. 5,94 Trilyun sehingga total menjadi Rp. 9,57 Triliun; iii) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Air Minum sebesar Rp. 12,42 Trilliun, sudah termasuk kegiatan BPPSPAM sebesar Rp. 234 Milyar; iv) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan sebesar Rp. 14,07 Trilliun; v) Dukungan Manajemen bidang Permukiman sebesar Rp.2,26 Trilliun. Mulai Tahun 2011, pelaksanaan anggaran sudah berdasarkan kepada performance bud­get dan telah menggunakan arsitektur program yang baru, untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahun 2011 terdiri dari 1 program yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Program tersebut berisi 7 kegiatan yaitu; i) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaran Pengembangan Permukim­an, ii) Pengaturan, Pembinaan dan Pengawas­ an, dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Peng­elolaan Gedung dan Rumah Negara; iii) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pe­ ngembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sanitasi Persampahan; iv) Pe­ ngaturan, Pembinaan, Pengawasan Pe­ngem­­bangan Sumber Pembiayaan dan Pola Inves­ tasi, dan Pengembangan Sistem Penye­ diaan Air Minum; v) Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya; vi) Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman; vii) badan Pendukung Pengembangan SPAM. Sedangkan target Ren­s­­tra Bidang Cipta Karya untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 11, 840 Trilliun. Isu Strategis Kementerian Pekerjaan Um­um yang perlu ditindaklanjuti dalam ke­ rangka Prioritas Pembangunan Nasional ada­ lah sebagai berikut; Pertama, Upaya Peningkatan Kualitas Ling­kungan dengan Perluasan Penyediaan Air Minum, Perbaikan Sanitasi dan Pengu­ rangan Kumuh. Ditjen Cipta Karya akan

INFOBARU 1 menindaklanjuti melalui; a) Perlunya peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat di perdesaan, IKK, dan masyarakat miskin di perkotaan untuk me-­ menuhi target MDG’s termasuk mendo rong Pemda untuk meng­op­timalkan pe manfaatan sarana air minum yang telah dibangun; b) Perlunya sosialisasi untuk peningkatan pe­­mahaman Pemda akan pentingnya sa nitasi termasuk dukungan fasilitasi prasa-­ rana sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan; c) Perlunya peningkatan kesadaran masya­ rakat untuk pengelolaan sampah melalui program 3R dengan menginstitusionali­ sasikan kelembagaan komunitas; d) Perlunya pembentukan institusi penge­­ lola prasarana sanitasi ditingkat Kabupa ten/Kota termasuk Capacity Building; e) Perlunya dukungan fasilitasi prasarana lingkungan untuk perbaikan kawasan ku-­ muh guna meningkatkan kualitas ling­ku-­ ngan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; f) Perlunya pembangunan Rusunawa bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh un-­ tuk menciptakan rumah yang layak huni guna mengurangi kawasan kumuh. Kedua, Upaya Penanggulangan Kemis­ kinan dan Perbaikan Distribusi Pendapatan dengan Perlindungan Sosial yang berbasis Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perluasan Kesempatan Ekonomi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menindak lanjuti melalui; a) Perlunya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk meningkatkan ke mam­pu­an dan akses masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesempatan kerja masyara­kat miskin dan peng­em bangan ekonomi lokal yang berbasis masyarakat. b) Perlunya dukungan infarstruktur perdesa-­ an yang dapat meingkatkan pendapatan masyara­kat dan mengurangi beban pe ngeluaran sehingga dapat meningkat­kan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Upaya Ketahanan Pangan melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengairan dan Transportasi yang melayani Daerah-daerah Sentra Produksi Pertanian. Keempat, Upaya Pembangunan Infra­ struktur Nasional yang memiliki Daya Dukung dan Daya Gerak terhadap Pertumbuhan Eko­nomi dan Sosial Berkeadilan. Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menindaklanjuti

melalui dukungan untuk pengembangan kawasan Agropolitan, minapolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kelima, Upaya Konservasi dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan yang berkelanjutan disertai Penguasaan dan Pengelolaan Risiko Bencana untuk mengantisipasi Perubahan Iklim. Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menindaklanjuti melalui; a) Mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan TPA sampah regional dengan penge­lo-­ laan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis melalui program Clean Development Mechanism (CDM); b) Dukungan prasarana pengelolaan air limbah agar dapat mengurangi pencemaran pantai; c) Mendorong peningkatan kerjasama antar Kabupaten/Kota untuk pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal untuk menjaga kelestarian lingkungan. d) Dukungan penanganan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pasca bencana alam / gempa di Sumatera Barat. Usulan Program dan kegiatan Tahun 2011 dari masing-masing Propinsi mengacu kepada hasil konsolidasi RPIJM Kabupaten/Kota di tingkat Propinsi serta potensi yang didentifikasi oleh Direktorat Sektor. Kondisi yang menentukan kegiatan tersebut dapat didanai melalui APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah; - Tercantum dalam RPIJM Kabupaten/ Kota - Memiliki DDUB untuk kegiatan terkait - Kesiapan Lahan - Tersedia DED - Khusus pembangunan TPA dan IPAL sudah tersedia dokumen AMDAL - Tersedianya institusi Pengelola pasca konstruksi - Histori pemenuhan komitmen DDUB untuk tahun sebelumnya. Berdasarkan Hasil Desk Wilayah Barat dan Wilayah Timur maka kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya sesuai dengan arahan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2011 adalah sebagai berikut : No

Wilayah / Kegiatan

Renstra 2011

I

Wilayah Barat 1. Air Minum 2. Drainase 3. Air Limbah 4. Persampahan 5. Pengembangan Permukiman (termasuk Rusunawa dan PPIP) 6. Penataan Bangunan dan Lingkungan (termasuk P2KP)

6.018.347 1.360.117 218.453 729.309 759.568 1.811.831

6.790.931 1.735.374 840.175 391.455 474.332 1.983.620

1.139.069

1.365.975

W i l a y a h T i m u r 1. Air Minum 2. Drainase 3. Air Limbah 4. Persampahan 5. Pengembangan Permukiman (termasuk Rusunawa dan PPIP) 6. Penataan Bangunan dan Lingkungan (termasuk P2KP)

5.125.586 1.423.754 218.119 377.783 571.560

4.466.848 1.135.063 167.980 543.255 644.039

1.288.149

1.391.382

1.246.221

585.129

11.143.933

11.257.779

II



TOTAL

Usulan 2011

Dari hasil Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum ini akan ditindaklanjuti dengan Trilateral Meeting, Penyusunan Renja K/L, Musrenbangnas hingga menjadi RKP yang akan menjadi Perpres Nota Keuangan TA. 2011 yang rencana akan diterbitkan pada minggu pertama bulan Agustus 2010. *) Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Subdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program

Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 21

Info Baru 2 TPA Sanitary Landfill Kab. Bangli

Menuju Pengelolaan Sampah Modern

Endang Setyaningrum *) Terra Prima Sari **)

22 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

S

Sampah merupakan permasalahan yang cukup pelik yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, tidak terlepas di Indonesia. Khusus di Indonesia, terutama di kota-kota besar dan metro, permasalahan persampahan ini menjadi sangat kompleks, dimulai dari sumber sampai ke tempat pembuangan akhir. Permasalahan di sumber dimulai dengan kurangnya kepedulian masyarakat akan pen­­­ tingnya masalah sanitasi dan kesehatan ling­­­kungan, jangankan untuk memilahmi­lah sampah, perilaku masyarakat yang masih menganut paham not in my backyard atas persampahan merupakan sumber per­ ma­­­­­­­­­salahan yang harus segera ditemukan solusinya. Permasalahan sampah ini diperburuk dengan kurangnya alat transportasi untuk mengangkut sampah dari sumber menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Masalah

INFOBARU 2

Foto Kiri : Kolam leachate TPA Bangli Foto Kanan : TPA Bangli setelah dioperasikan

yang lebih besar terletak di TPA sampah tersebut, karena sampai saat ini hampir 90% TPA di Indonesia masih dioperasikan secara open dumping, yaitu sampah yang datang hanya dibuang begitu saja ke lahan tanpa adanya pemadatan dan penutupan. Hal ini sangat membahayakan bagi mas­yarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi, mulai dari bahaya longsor, bau, dan pencemaran. Salah satu pencemaran yang dihasilkan oleh TPA adalah pencemaran udara, karena 1 ton sampah equivalent dengan 0,6 ton emisi CO2eq (sumber: Nas­kah Strategi MPB Untuk Pengelolaan Sampah di Indonesia, Bappenas), selain itu ada ancaman pencemaran yang disebabkan oleh leachate, karena leachate “segar” yang keluar dari lahan aktif dapat mengandung BOD sebesar 1000-10.000 ppm (sumber: literatur), hal tersebut merupakan gambaran umum betapa ber­­bahayanya TPA apabila

dioperasikan se­cara open dumping. Contoh paling fatal dari pengoperasian open dumping ini ada­lah longsornya TPA Leuwi Gajah yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia. Teknologi pengelolaan sampah sebe­ narnya sudah sangat maju. Terdapat beberapa tahapan teknologi pengelolaan sampah. Tek­nologi TPA Generasi I adalah sistem open dumping yang sekedar menimbun sampah tanpa pengolahan, teknologi TPA generasi II adalah sanitary landfill sistem kering (dry cell) yang biasa digunakan di negara-negara subtropis seperti Eropa dan AS. Sedangkan generasi III adalah bioreactor landfill wet cell, perkembangan dari generasi II sehingga sudah cocok untuk iklim basah, namun belum bisa digunakan secara terusmenerus (tidak sustainable), sehingga jika sudah penuh, diperlukan lokasi TPA yang baru. Teknologi berikutnya TPA generasi IV yang dikembangkan Prof Hettiaratschi dari Universitas Calgary Canada untuk kawasan iklim kering, kami lanjutkan dengan teknologi generasi V yakni reusable sanitary landfill wet cell yang dikembangkan di BPPT untuk kawasan tropis basah dan rencana diterapkan di lokasi Bojong Menteng Serang Timur dan lokasi Data Makmur Blang Bintang NAD. Selanjutnya adalah teknologi TPA gene­ rasi VI di Bangklet Bangli ini yang sudah memperhitungkan masalah sustainability de­ ngan proses Landfill-Mining atau menam­bang sampah. Selanjutnya, terdapat teknologi TPA generasi VII atau RSL Tower, pilot plant ren­ cananya akan diterapkan juga di TPA Bangli, bekerja sama dengan Kementerian PU Dirjen Cipta Karya sekitar tahun 2010 ini.

Selain teknologi, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan melalui bebe­ rapa peraturan yang telah menyinggung pengelolaan lingkungan secara umum, ter­ masuk di dalamnya pengelolaan persam­ pahan. UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air telah menyinggung mengenai kon­servasi terhadap sumber air dimana di dalamnya termasuk pengelolaan sampah. Dilanjutkan dengan PP No. 16/2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dimana di­se­­ butkan bahwa untuk kota-kota besar dan metropolitan, sebaiknya menggunakan TPA dengan metode sanitary landfill. Pada Permen PU No. 21/PRT/M/2006 pada strategi no (6) disebutkan untuk meningkatkan pengelolaan TPA Regional. Akhirnya pada Tahun 2008 dibentuklah Undang Undang No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2013, seluruh TPA di seluruh kabupaten/kota harus sudah dioperasikan secara sanitary landfill. Pada TPA Sanitary Landfill sampah yang masuk ke TPA akan dipadatkan dahulu sebelum ditutup dengan tanah penutup antara untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan. TPA Bangli Sejalan dengan hal-hal tersebut, maka pemerintah menetapkan program nasional berkaitan dengan TPA yaitu: 1) Penutupan TPA metode open dumping (revitalisasi) dan menggantinya dengan metode sanitary land­fill untuk kota-kota metro dan besar serta metode controlled landfill untuk kotakota sedang dan kecil, 2) Mengembangkan pembangunan TPA Regional. TPA Regional merupakan solusi yang Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 23

Area TPA Regional Bangli

paling tepat untuk mengatasi masalah per­ sampahan dan keterbatasan lahan yang di­ hadapi khususnya oleh kota-kota besar di Indonesia. Kabupaten Gianyar, Bangli, Klung­ kung, dan Karangasem telah memulai inisiatif untuk membuka TPA regional yang akan dikelola bersama, yang terletak di Kabupaten Bangli. TPA tersebut dibangun dengan dana APBN dengan share dari AP­BD Provinsi sebagai bentuk dukungan peme­rintah pusat dalam percepatan fasilitas di bidang sanitasi. TPA Bangli akan melayani 4 Kabupaten yang saling berdekatan tersebut. 1. Kabupaten Bangli, dimana TPA tersebut akan berlokasi, mempunyai jumlah pen­ duduk sekitar 200 ribu jiwa dengan tim­ bunan sampah sebesar 300 m3/hari. 2. Kabupaten Karangasem, terdiri dari 3 (ti­- ga) kecamatan, memiliki total jumlah pen­ duduk sekitar 100 ribu jiwa dengan tim­ bulan sampah sebesar 150 m3/hari. 3. Kabupaten Gianyar, terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, dengan total penduduk se­ jum­lah 86 ribu jiwa, menghasilkan sam pah sebesar 157 m3/hari. 4. Kabupaten Klungkung, dengan jumlah penduduknya yang berkisar 52 ribu jiwa menghasilkan sampah sebesar 78 m3/ hari. PROSES PEMBANGUNAN TPA BANGLI Lahan area dari TPA Regional Bangli adalah 4,75 Ha, dengan kedalaman sekitar 70 m mampu menampung jumlah sampah sekitar 550 ribu m3, sehingga dapat menampung sampah dari ke-4 kabupaten tersebut selama lebih dari 10 tahun masa layan.

24 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Area TPA Regional Bangli antara lain terdiri dari: • Area Aktif TPA, dengan 3 cell rencana de­- ngan luasan masing-masing 1 Ha. Pem­ bangunan fisik TPA Bangli Tahap I dilak­ sanakan pada Tahun Anggaran 2007 de ngan pembangunan Galian Cell serta din-­ ding penahan tanah. Pada Tahun Anggaran 2008 telah disele­ saikan pembangunan TPA Tahap I yang terdiri dari: - 2 cell TPA - Tanggul - Rumah Jaga - IPL - Rumah Genset - Lahan ujicoba BPPT • Area IPL 0,82 Ha termasuk bangunan gen-­ set. • Fasilitas pendukung yang telah dan sudah dibangun seluas 0,2 Ha. INOVASI DI TPA BANGLI Sebagai pilot project atau proyek percontohan untuk TPA dengan metode sanitary landfill, TPA Bangli dilengkapi dengan beberapa ino­ vasi yang dilakukan untuk menjaga kualitas pengolahan di TPA tersebut. 1. Kerjasama dengan BPPT dan Puslitbang­ kim. Telah terdapat nota kesepahaman (Mo­U) antara Dit. PPLP-Kementerian PU, BPPT, dan Puslitbangkim-Kementerian PU untuk melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi sistem penge­ lolaan persampahan. Salah satunya dilakukan

di TPA Bangli, yaitu penelitian tentang potensi pembentukan gas dengan metode sel basah dan sel kering, serta model pengolahan leachate. 2. Penerapan sistem liner berstandar inter­ nasional Salah satu kriteria TPA sanitary landfill adalah sistem pelapis dasar (base line) yang dapat yang sangat kedap sehingga dapat mencegah terkontaminasinya lingkungan dari pencemaran. Susunan pelapis dasar yang diterapkan di TPA Bangli mengikuti Base Sealing Systems (US-EPA Standard). 3. Penerapan standar proses pengolahan leachate Pengolahan leachate yang diterapkan di TPA Bangli sebenarnya tipikal seperti TPA-TPA yang lain, yaitu Kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi yang dilanjutkan dengan constructed wetland, tetapi perhitungan dimensi IPL di TPA Bangli ini benar-benar dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan organic removalnya se­ hing­ga diharapkan pengolahan akan le­ bih efektif dan efisien. Untuk rencana ke depan, telah dibuka wacana untuk dapat meresirkulasikan effluent dari IPL tersebut kembali ke lahan aktif untuk membantu percepatan degragasi di lahan aktif. KENDALA YANG DIHADAPI Sebagai proyek percontohan, peng­ope­ rasian TPA Bangli tidak luput dari beberapa kendala, salah satunya adalah proses penge­ lolaannya. Pembentukan lembaga TPA Regi­ onal yang sesuai dengan amanat UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007, memang bukan

INFOBARU 2 TPA Regional merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah per­sampahan dan keterbatasan lahan yang di­hadapi khususnya oleh kota-kota besar di Indonesia.

hal mudah karena memerlukan kerangka kerjasama yang dapat menguntungkan se­mua pihak terutama bagi wilayah yang ditempatnya digunakan sebagai lokasi TPA. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas TPA Regional di suatu wilayah, se­ harusnya telah dipetakan pada tahap per­ siapan yaitu ketika pembuatan studi TPA Regional, termasuk juga menyepakati biaya operasional yang adil dan menguntungkan semua pihak. Untuk TPA Regional Bangli, permasalahan tersebut difasilitasi dengan masuknya pengelolaan TPA Bangli dibawah UPTD Infrastruktur Bali Utara di bawah Dinas PU Provinsi Bali. Tetapi diperlukan UPTD khusus yang menangani TPA Bangli yang nantinya dapat dikembangkan menjadi BLU. Kendala yang lebih besar lagi adalah menyangkut pembiayaan. Biaya operasi dan pemeliharaan untuk TPA dengan sistem sanitary landfill relatif mahal. Berdasarkan perhitungan, diperlukan biaya sekitar Rp 100.000 per ton sampah yang akan dikelola di TPA. Sedangkan saat ini, biaya yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli hanya berkisar Rp 15.000 per ton sam­pah. Kekurangan biaya ini sangat riskan akibatnya apabila tidak segera ditemukan solusinya, karena biaya merupakan alasan klasik ketidaksempurnaan pengelolaan TPATPA di Indonesia. Untuk itu, agar pembangunan TPA Bangli ini tidak sia-sia, maka diperlukan beberapa langkah yang dapat menjamin agar TPA Bangli ini dapat dioperasikan secara sanitary landfill. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1. Peningkatan kelembagaan pengelola TPA

2.

dari UPTD menjadi BLU. Langkah perta ma yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk UPTD khusus penge­lola TPA Bangli, sehingga tidak lagi tercampur dengan infrastruktur yang lain sebelum dikembang­kan menjadi Badan Layanan Umum. Pemenuhan biaya operasi dan pemeliha-­ raan TPA yaitu sebesar Rp 100.000 per ton sampah. Untuk mengelola TPA regional, diperlukan sharing pembiayaan antara provinsi, dan kabupaten-kabupaten yang terkait. Oleh karena itu perlu disusun sua­-

AS. Sedangkan generasi III adalah bioreactor landfill wet cell, perkembangan dari generasi II sehingga sudah cocok untuk iklim basah, namun belum bisa digunakan secara terusmenerus (tidak sustainable), sehingga jika sudah penuh, diperlukan lokasi TPA yang baru. Teknologi berikutnya TPA generasi IV yang dikembangkan Prof Hettiaratschi dari Universitas Calgary Canada untuk kawasan iklim kering, kami lanjutkan dengan teknologi

3. 4. 5.

tu perjanjian kerja sama antara pihak pihak yang terkait dalam hal penyeleng-­ garaan dan pengoperasian TPA termasuk di dalamnya masalah pembagian dana. Melakukan uji coba pengoperasian TPA Bangli. Pada Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan uji coba operasi pada TPA Bang­li di cell pertama In Service Training, guna meningkatkan kapasitas operator lapangan di TPABang­li. Pembentukan Perda Provinsi tentang Peng­operasian TPA Bangli.

generasi V yakni reusable sanitary landfill wet cell yang dikembangkan di BPPT untuk kawasan tropis basah dan rencana diterapkan di lokasi Bojong Menteng Serang Timur dan lokasi Data Makmur Blang Bintang NAD. Selanjutnya adalah teknologi TPA ge­ ne­­rasi VI di Bangklet Bangli yang sudah memperhitungkan masalah sustainability de­ ngan proses Landfill-Mining atau menam­bang sampah. Sedangkan teknologi TPA generasi VII atau RSL Tower, pilot plant rencananya kami terapkan juga di TPA Bangli, bekerja sama dengan Kementerian PU Dirjen Cipta Karya sekitar tahun 2010 ini.

Teknologi teknologi TPA Generasi I ada­ lah sistem open dumping yang sekedar me­ nimbun sampah tanpa pengolahan, tek­ nologi TPA generasi II adalah sanitary landfill sistem kering (dry cell) yang biasa digunakan di negara-negara subtropis seperti Eropa dan

*) Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit Pengem­bangan Penyehatan Lingkungan Permu­kiman **) Staf Subdit Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan, Dit. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 25

Info Baru 3

Refleksi Diri

Mencari Makna Hari Bumi Ade Syaiful R*)

26 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

www.flickr.com

H

Hari Bumi yang diperingati pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya menandai hari jadi lahirnya sebuah perubahan pergerakan kepedulian terhadap lingkungan yang mulai ramai dicanangkan sejak pada tahun 1970. Perjuangan untuk mencapai lingkungan yang bersih tetap berlangsung hingga sekarang. Ibarat umur manusia, umur bumi juga sudah semakin tua. Jika kesehatan manusia perlu dijaga, maka kesehatan bumi juga perlu dijaga. Saat ini, bumi kita sedang sakit, mengapa? Karena kita manusia penghuninya telah menyiksa dengan tindakan eksploitasi kandungan bumi secara besar-besaran tan­ pa memikirkan betapa ”sakitnya bumi” atas tindakan tersebut dan berupaya untuk meng­ obatinya. Contoh eksploitasi besar-besaran yang paling sederhana adalah air bersih. Air me­ rupakan unsur utama bagi hidup kita di pla­net ini. Mungkin kita masih mampu bertahan hidup tanpa makan dalam sa­ tu minggu, namun tanpa air kita akan mati dalam beberapa hari saja. Air yang semestinya dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga terhadap cemaran, masih banyak yang dihamburkan, dicemari, dan disia-siakan. Data hasil studi UNDP tahun 2006 di Indonesia, menunjukkan bahwa sejumlah lebih dari setengah sungai di Jawa,Sumatera, Bali dan Sulawesi tercemar berat oleh cemaran organik, dan sebagian telah tercemar berat oleh unsur amonium. Sungai-sungai utama di perkotaan umumnya sudah tercemar dimana rata2 kadar BOD telah melampaui ambang batas (34,48 %), serta kadar COD (51,72 %). Selain itu pula 32,24 % sampel air minum perpipaan dan 54,16 % sampel air minum non perpipaan mengandung bakteri coli. Dan ternyata ketersediaan air baku di tiga propinsi, yaitu DKI, DIY dan Jatim telah memasuki ambang kritis (<1000 m3/kapita/ tahun). Selain pertambahan jumlah populasi manusia, kerusakan lingkungan merupakan salah satu penyebab berkurangnya sumber air bersih. Abrasi pantai serta pengambilan air secara berlebihan menyebabkan rembesan air laut ke daratan sehingga pada akhirnya akan mengkontaminasi sumber air bersih yang ada di bawah permukaan tanah. Belum lagi pembuangan sampah dan limbah rumah tangga yang dilakukan sembarangan di sungai menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tidak sehat untuk dimanfaatkan. Sampah yang mengendap akan men­ jadi lumpur akan mengurangi kapasitas

INFOBARU 3 pe­­ngaliran dari sungai sehingga menim­ bulkan banjir. Endapan lumpur sampah ter­ sebut akan menurunkan kualitas air baku sehingga berdampak pada tingginya biaya untuk pengolahan air baku. Jangankan di­ per­gunakan sebagai air minum, untuk mandi pun sudah tidak sehat lagi. Belum lagi bicara mengenai pembabatan hutan dan penebangan pohon yang mengurangi daya resap tanah terhadap air, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan dan masih banyak lagi. Air merupakan elemen yang paling me­ limpah di atas Bumi, yang meliputi 70% permukaannya dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik. Apabila dituang merata di seluruh permukaan bumi akan terbentuk lapisan dengan kedalaman ratarata 3 kilometer. Meskipun ketersediaan air di dunia ini melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit. Hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persennya, tersimpan dalam lapisan kutub maupun lapisan yang sangat dalam di bawah tanah (sumber : Makalah Hijau : Air Bersih, Sumber Daya yang Rawan, Richard Middleton, Kedubes AS, Jakarta, Indonesia). Semakin meningkatnya populasi manusia, semakin besar pula kebutuhan akan air minum sehingga kecenderungan yang terjadi saat ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari hari ke hari. Belum lagi peningkatan suhu yang banyak diperbincangkan orang akhir-akhir ini yang terjadi dari tahun ke tahun. Peristiwa ini juga diikuti dengan bencana alam dan fenomenafenomena alam yang cenderung semakin tidak terkendali belakangan ini. Mulai dari banjir, puting beliung, semburan gas, hingga curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Pemanasan global sendiri adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bu­mi. Tetapi mengapa suhu permukaan bumi bisa meningkat? Peningkatan suhu serta perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming), pemicu utamanya adalah meningkatnya emisi karbon, akibat penggunaan energi fosil (bahan bakar minyak, batubara dan sejenisnya, yang tidak dapat diperbarui). Penghasil terbesarnya adalah negeri-negeri industri seperti Amerika Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 27

Serikat, Inggris, Rusia, Kanada, Jepang, China, serta negara besar lainnya. Ini diakibatkan oleh pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat negera-negara utara yang 10 kali lipat lebih tinggi dari penduduk negara selatan. Sedikit Aksi, Selamatkan Bumi! Kondisi di atas menggambarkan betapa sakitnya bumi kita ini. Lantas, apakah kita hanya mampu melihat tanpa dapat berkontribusi dengan aksi nyata untuk ikut menyelamatkan bumi kita yang sedang sakit ini? Tak ada yang sepele dalam menyelamatkan bumi, sekecil apapun kontribusi kita, manfaatnya pasti dirasakan kita semua. Banyak sekali yang dapat kita lakukan sehari-hari untuk meringankan beban bumi dan meningkatkan kualitas hidup sesama seperti : Pertama, kita dapat menghemat air saat mencuci pakaian, peralatan makan, menyiram tanaman, mencuci kendaraan bermotor dengan tidak membiarkan air mengalir terus pada saat tidak kita butuhkan, matikan keran dan buka kembali saat kita membutuhkannya. Kedua, kurangi penggunaan bahan kimia yang semakin mencemari perairan, seperti deterjen, pembersih lantai, pestisida dan sejenisnya. Jangan membuang sampah dan limbah ke sungai, laut, danau, pantai, dan lain sebagainya. Mulailah kita pilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik (basah), non organik (kering) serta sampah bahan beracun dan berbahaya (B-3) untuk mencegah bahan tersebut terbuang ke badan air. Ketiga, pastikan agar lingkungan kita menerapkan penghematan air dan memasang kakus yang membedakan volume air siram untuk buang air kecil dan air besar. Pastikan pula air limbah buangannya dapat terolah dengan baik dan benar menggunakan tangki septik dan penggunaan sumur resapan yang memungkinkan air hujan masuk ke dalam tanah. Keempat, kesadaran diri untuk merubah perilaku tampaknya menjadi satu kunci bagi kelangsungan umat manusia. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan moda penunjang aktivitas yang ramah lingkungan. Upayakan untuk menggunakan kendaraan yang memiliki kadar emisi gas buang yang rendah. Lakukan perawatan secara rutin dan berkala karena kondisi mesin yang prima, akan menghasilkan emisi gas buang yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kendaraan yang tidak pernah dirawat. Kelima, menggunakan peralatan listrik

28 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

www.flickr.com

INFOBARU 3

Kita dapat memulai penyelamatan lingkungan dari keluarga dan lingkungan kita sendiri

Kesadaran diri untuk mulai melindungi lingkungan hidup merupakan salah satu kunci pokok bagi kesinambungan dan kelestarian bumi yang sudah semakin tua renta ini. rumah tangga yang hemat energi dan efisien. Dengan menggunakan perangkat semacam itu maka total beban listrik yang dipergunakan akan menjadi lebih kecil. Semakin kecil beban, semakin kecil daya yang harus dikelurkan oleh pembangkit listrik, dan semakin kecil pula emisi gas buang dari pembangkit itu. Keenam, menggunakan kertas secara hemat. Dengan penghematan penggunaan kertas, maka akan menghemat pula jumlah pohon yang harus ditebang. Di Indonesia, seperti yang diketahui, kertas masih dibuat dengan bahan dasar pulp kayu. Sehingga semakin sedikit kertas yang dipergunakan, akan se­makin sedikit pohon yang harus ditebang. Semakin sedikit pohon yang harus ditebang, semakin awet hutan yang menghasilkan penyeimbang terhadap berba­ gai polusi udara tersebut. Ketujuh, Hari Bumi yang diperingati pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya ini bukan berarti hari dimana kita harus peduli pada bumi selama satu hari saja, tetapi mari jadikan peringatan ini sebagai awal mula kepedulian kita kepada bumi 24 jam setiap

hari, 7 hari semingu, 30 hari sebulan dan 365 hari selama setahun untuk terus berperan aktif menciptakan lingkungan yang layak huni, aman, bersih, sehat dan berkelanjutan. Jadi sekali lagi, kesadaran diri untuk mulai melindungi lingkungan hidup merupakan salah satu kunci pokok bagi kesinambungan dan kelestarian bumi yang sudah semakin tua renta ini. Pertanyaannya adalah seberapa kepedulian kita akan kondisi bumi ini? Pilihan ada di tangan kita, apakah akan kita habiskan apa yang ada di bumi ini untuk kita sendiri, atau kita mau berbagi dengan anak cucu kita nanti. Apakah kita peduli pada lingkungan dan masa depan anak cucu kita? Mari berperan aktif melakukan hal kecil untuk memperbaiki perubahan iklim dan membantu menye­ lamatkan masa depan bumi. Jangan jadikan gerakan penyelamatan lingkungan hanya se­ bagai slogan belaka, kita dapat memulainya dari keluarga dan lingkungan kita sendiri. “Selamat Hari Bumi, Go Green Bumiku...!!!” *) Kasubid Penyiapan Pelaporan, Pusat Komu­nikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum

Resensi

RESENSI

S

Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Minum dan Sanitasi Berkualitas

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Buku setebal 60 halaman ini berisi tentang bagaimana program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Apa itu pamsimas, lokasi program, komponen kegiatan, lokasi program, bagaimana kegiatan dilaksanakan sampai dengan sumber pendanaan dan cara pembayaran di bahas dalam buku ini Seperti kita ketahui Pamsimas adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai executing agency bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemeterian Kesehatan. Sebagai sebuah program pemerintah yang bersifat proyek, Pamsimas akan berakhir pada tahun 2013 nanti. Program ini hanya merupakan stimulan untuk tumbuhnya prakarsa pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meniru dan mengembangkan program sejenis (cloning) di desa lain yang secara teknik dan kualitas sama dengan program Pamsimas. Kunci keberhasilan proyek Pamsimas adalah terletak pada bagai­ mana program ini dielstarikan, ditiru dan dikembangkan diwila­yahnya secara mandiri dengan sumber daya sepenuhnya dari Pemda dan masyarakat. Selama periode proyek berjalan, diharapkan setiap kabupaten/ kota sudah melakukan kegiatan replikasi sebanyak 1 s/d 3 desa untuk setiap 10 desa/kelurahan peserta program Pamsimas sesuai kemampuan fiskal kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan replikasi dimulai paling tidak setelah kabupaten/kota menyelesaikan program pamsimas di 10 desa/kelurahan. Keberhasilan program disuatu desa

PAMSIMAS

Penerbit : Kementerian Pekerjaan Umum Halaman : 60 Halaman

dapat dijadikan sebagai model untuk direplikasi. Pendanaan kegiatan replikasi desa berasal sepenuhnya dari APBD kabupaten/kota dan masyarakat. Dalam buku ini juga terdapat kisah kecil program Pasmismas. Contohnya, masyarakat Kelurahan Bandengan, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Masyarakat disana harus merogoh kocek Rp 500 untuk 20 liter air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Masyarakat terpaksa melakukan itu karena sumber air yang ada berkualitas payau dan keruh serta tidak layak untuk dikonsumsi. Berkah program pamsimas, kini masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan sebesar itu dan bersusah payah mendapatkan air. “Kami jadi hemat waktu dan hemat uang”, kata Agus salah satu masyarakat setempat. Kini, melalui pengadaan sumur dalam yang dibangun masyarakat melalui program Pamsimas, masyarakat sudah bisa mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat tidak perlu was-was lagi untuk mendapatkan jatah air. Melalui sambungan rumah (SR), air bisa langsung dialirkan ke rumah warga. Tidak perlu antri lagi untuk mendapatkan air. Dengan hanya Rp 350 ribu – Rp 200 ribu dibayar dimuka dan sisanya diangsur 10 kali, warga sudah bisa mendapatkan sambungan rumah. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan air minum, setiap rumah tangga dipungut iuran bulanan sebesar Rp 13-20 ribu tergantung jumlah pemakaian. Buku ini wajib dimiliki oleh para stakeholder program pamsimas. Selain memberikan gambaran singkat mengenai program Pamsimas, buku ini juga menjadi panduan bagaiman pelaksanaan program Pamsimas yang baik dan benar. (dvt) Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

 29

Seputar Kita

SEPUTARKITA Pelatihan TOT Konsultan Dan Randal Propinsi 2010 Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan pelatihan Training of Trainer (TOT) Konsultan Perencanaan dan Pengendalian Provinsi di Jakarta, 19-23 April 2010. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap tugas konsultan individu perencanaan dan pengendalian di provinsi agar dapat mencapai sasaran pada Tahun Anggaran (TA) 2010. Dalam arahannya, Direktur Bina Program Danny Sutjiono kembali mengingatkan peran Ditjen Cipta Karya yang hanya melakukan fasilitasi terhadap pemerintah kota/kabupaten dalam membuat prog­ ram, dimana seluruh pelaksanaan program kegiatan dan tanggung jawab tetap berada di pemerintah kota/kabupaten. “Tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi pemerintah kota/ kabupaten agar memiliki visi yang jelas dalam membangun daerahnya. Apakah sebagai kota dagang, nelayan, agraris dan sebagainya. Tidak hanya membuat list proyek yang akan dibangun saja, tapi tidak jelas mau dibawa kemana kota tersebut,” katanya.

Cipta Karya dan Pemkot Surabaya Godok Masterplan Revitalisasi Boezem Morokrembangan

Pelantikan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian PU Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (23/4). Para pejabat yang dilantik untuk menempati jabatan barunya adalah Djoko Murjanto sebagai Dirjen Bina Marga, Mochammad Amron sebagai Dirjen Sumber Daya Air, Sumaryanto Widayatin sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Bambang Goeritno Soekamto sebagai Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Ismanto sebagai Staff Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Eddy Adyawarman Djajadiredja sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, dan Setia Budhy Algamar sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi. Pelantikan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian PU dan beberapa anggota Komisi V DPR RI yang membawahi bidang infrastruktur PU. Dalam sambutannya Menteri PU mengatakan bahwa pelantikan disamping merupakan promosi atas prestasi yang dicapai, juga me­ rupakan amanah. Menteri PU mengingatkan bahwa pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur PU dilakukan dengan melakukan sinergi terlebih dahulu dengan berbagai stakeholder. Sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan protes dan dapat di implementasikan.

30 Buletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan Pemkot Surabaya saat ini tengah membuat masterplan revitalisasi kawasan Boezem Morokrembangan Surabaya. Revitalisasi boezem tidak cukup hanya pembangunan infrastrukturnya saja, tapi juga menata lingkungan permukiman sekitar Bozem sehingga mampu menunjang keberlanjutan penghidupan masyarakat serta fungsi Bozem Morokrembangan. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam sambutannya mengatakan, fokus kegiatan ini bukan pada masalah boezem, tapi penataan kawasan di sekitar boezem tersebut. Untuk menampung ide maupun gagasan penataan kawasan Boezem tersebut, maka diadakan workshop “Penanganan Kawasan Permukiman Boezem Morokrembangan” di Surabaya, Senin (12/4). Workshop tersebut dihadiri oleh wakil pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya, kalangan akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

www.upload.wikimedia.org

Kartini

Membuka Gerbang Emansipasi Perempuan Indonesia