LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 TRIWULAN I TAHUN 2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 SD. TRIWULAN I TAHUN 2013 AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3

KRITERIA KEBERHASILAN 4

UKURAN KEBERHASILAN 5

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

1. STRATEGI PENCEGAHAN a. SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI (TI) 1. Integrasi Internal Kelembagaan Yang Telah Memiliki Target Jelas Sampai 2014, Dengan Fokus Pada Pemberian Perizinan; Pengembangan database regulasi dan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing pada Badan Pembinaan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum

Pengembangan database Izin Penggunaan Sumber Daya Air pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air


Pengembangan database Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Golongan III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya


Kementerian Per dagangan, Badan Koordinasi Penana man Modal

Penyediaan data base regulasi dan izin usaha jasa konstruksi asing

Tersedianya database izin usaha jasa konstruksi asing 100 %

B03 : 1. Teridentifkasinya data izin usaha konstruksi asing

Pemerintah Daerah

Sinkronisasi penye diaan database izin penggunaan Sumber Daya Air

Tersedianya database izin penggunaan Sumber Daya Air 100%

B03 : Teridentifkasinya data izin penggunaan sumber daya air

Sinkronisasi penye diaan database SIP Rumah Nega ra Golongan III dan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dan Piutang

Tersedianya database SIP Rumah Negara Gol III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Gol III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya

B03 : Teridentifkasinya data SIP RN Gol III serta Sewa Beli untuk RN Gol III dan Piutang pada Ditjen Cipta Karya

2. Tersedianya database izin usaha jasa konstruksi asing 100 %

50%

Daftar data izin usaha konstruksi asing Print screen

100%

100%

38%

Daftar data izin penggunaan Sumber daya air

Daftar data SIP RN Gol III serta Sewa Beli untuk RN Gol III dan Piutang pada Ditjen Cipta Karya

PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 2. Integrasi Mekanisme Penanganan Keluhan/Pengaduan Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Termasuk Penegakan Hukum AKSI

Peningkatan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK


Kepolisian Negara RI, Pusat Pelapor an Analisis dan Transaksi Keuang an, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi

Efektifitas pene rapan MOU Kepolisian Negara RI, Pusat Pelapor an Analisis dan Transaksi Keuangan, PIAK KPK

1.

Realisasi Sosiali sasi MOU Kepo lisian Negara RI 15 Provinsi

B03 : Tersedianya bahan dan tersusunnya rencana sosialisasi

2.

Realisasi Sosia lisasi MOU Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kepada Pejabat Setara Eselon II dan Eselon III di ling kungan Kemente rian Pekerjaan Umum Wilayah Barat


2 (dua) Satuan Administrasi Pang kalan (SATMIN KAL) yang akan di usulkan PIAK KPK pada SAT MINKAL Badan Pembinaan Konstruksi dan Badan Penelitian dan Pengembang an (Balitbang)

B03 : Tersusunnya Mekanisme dan SOP pelaksanaan PIAK

3.

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

10%

Bahan dan rencana sosialisasi

20%


10%

Dokumen Mekanis me dan SOP Pelaksanaan PIAK

PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 3. Membuka Akses Antar Lembaga Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Yang Disampaikan Masyarakat AKSI

Peningkatan Akses Pengaduan Masyarakat melalui website Kemen terian Pekerjaan Umum dan menindaklanjuti pengaduan masyara kat dengan waktu tidak lebih dari 90 hari


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pengaduan masyarakat dapat terakses melalui website Kementerian Pekerjaan Umum

Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan waktu tidak lebih dari 90 hari sejumlah 100%


% CAPAIAN 7

B03 : Identifikasi pengaduan masyara kat

20%

KETERANGAN 8

Daftar pengaduan masyarakat

4. Keterbukaan Informasi Dalam Penanganan Perkara (Termasuk Perkara Korupsi), Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH) dan Sumber Daya Manusia


Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga Yudikatif

Penayangan Infor masi daftar perka ra dan family tree peraturan per undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum, serta pera turan perundangundangan bidang terkait lainnya

Penayangan Informasi hasil penyelesaian perkara melalui website Kementerian Pekerjaan Umum

B03 : Tersusunnya Daftar Perkara

Daftar Perkara 9%

PENANGGUNG INSTANSI JAWAB TERKAIT 1 2 3 C. PENYEMPURNAAN KODE ETIK DENGAN SANKSI YANG JELAS AKSI

Sosialisasi Bidang Kepegawaian


Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Biro krasi




% CAPAIAN 7

Pemahaman Kode Etik sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 06/ PRT/M/ 2012

Realisasi Sosialisasi ko de Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pe kerjaan Umum sesuai dengan Permen PU Nomor 06/PRT/M/2012 kepada seluruh pega wai (Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur)


33%

KETERANGAN 8


d. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROSES PELAYANAN PUBLIK, PENGUATAN SPIP SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN Peningkatan pengawasan pelaksana an program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)


Badan Pemeriksa Keuangan, Kemen terian Pendayagu naan Aparatur Ne gara dan Reforma si Birokrasi, Kepoli sian Negara RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Program Kerja Pengawasan Ta hunan 2013 dan pendampingan/ev aluasi

Realisasi pemeriksaan 1. Komprehensif = 450 Obrik

B03 : Teridentifikasimya Obrik

15%

2.

Pemeriksaan serentak = 1.026 Obrik

B03 : Teridentifikasinya Obrik

15%

Daftar Obrik

Pemeriksaan Khusus = 65 buah

B03 : Teridentifikasinya Obrik

15%

Daftar Obrik

3.

Daftar Obrik

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3




% CAPAIAN 7

Pendampingan reviu Laporan Keuangan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Ki nerja Instansi Pemerintah (LA KIP) Satuan Kerja (Satker) Eselon I 100% Pendampingan Eskalasi 100 %

B03 : Penyiapan bahan dan penyusun an rencana pendampingan

10%

Realisasi Sosialisasi Manajemen Risiko bagi Balai/Satker/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai InMen PU No 02/IN/M/2011 di Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur

B03 : Tersedianya bahan dan ter susunnya rencana sosialisasi

4.

5.

Penerapan SPIP melalui Manaje men Risiko bagi Eselon II dan Balai sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum (InMen PU) No.02/IN/M/2011

KETERANGAN 8 Bahan dan Jadwal

B03 : Tersusunnya daftar paket yang memerlukan eskalasi

Daftar paket yang perlu eskalasi

15%


h. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (TERMASUK MASYARAKAT) ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN Peningkatan penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.323/PRT/M/05 tentang penanganan pengaduan masyarakat


Efektifitas Penerapan PerMen PU No.323/PRT/M/05

Realisasi penerbitan Surat Edaran Inspektur Jenderal untuk meng efektifkan penerapan PerMen PU No.323/ PRT/M/2005

B03 : Tersusunnya konsep SE

Scan konsep SE 20%

PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 j. PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DENGAN OPINI WTP


% CAPAIAN 7

B03 : Tersusunnya Laporan Keuangan Kementerian PU

50%

AKSI

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum


Badan Pemeriksa Keuangan, Kemen terian Keuangan

Laporan Keuang an dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, pe nyampaian Laporan Keuangan secara aku rat dan penyampaian laporan Keuangan te pat waktu sejumlah 1 laporan

KETERANGAN 8

Laporan Keuangan

i. PENERTIBAN DAN PUBLIKASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT PUBLIK Peningkatan Pengawasan atas penyampaian laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


Komisi Pemberan tasan Korupsi

Para Pejabat Ese lon I dan II me nyampaikan LHKPN

Realisasi Pejabat Ese lon I dan II yang menyampaikan LHKPN sejumlah 89 orang

B03 : 1. Tersusunnya daftar pejabat Eselon I dan II 2. Terbitnya surat untuk penyampaian LHKPN

Realisasi penayangan Pengadaan Barang dan Jasa melalui website Kementerian Pekerjaan Umum atau LPSE sejumlah 100 %

B03 : Tayangan 80%

1,12%

Daftar pejabat Eselon I dan II

82,08%

Printscreen website dan link

n. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA Peningkatan Pengawasan Pengada an Barang dan Jasa Tahun 2013 dengan sistem E-Procurement seluruh Indonesia


Lembaga Kebijak an Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerin tah

Penayangan Pe ngadaan Barang dan Jasa ditayang kan melalui web site Kementerian Pekerjaan Umum atau Layanan Pe ngadaan Secara Elektronik (LPSE)

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3




% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

o. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAKIP YANG DILAPORKAN DAN DIPUBLIKASIKAN SECARA TEPAT WAKTU Peningkatan Transparansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe merintah (LAKIP) melalui website Kementerian Pekerjaan Umum


Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokra si

Penayangan LA KIP dalam website Kementerian Pe kerjaan Umum

LAKIP Kementerian Pekerjaan Umum yang ditayangkan dalam website Kementerian Pekerjaan Umum sejumlah = 1 LAKIP

B03 : Tersusunnya Kementerian PU

LAKIP

100%

LAKIP


Lembaga Kebijak an Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerintah

Paket > 25 Miliar diseluruh Pulau Ja wa dengan Pakta Integritas ditanda tangani oleh Ke lompok Kerja (Pok ja) dan Penyedia Jasa

Realisasi penanda tanganan pakta integri tas untuk paket > 25 Miliar di seluruh Pulau Jawa oleh Pokja dan Penyedia Jasa

B03 : Tersusunnya Daftar Paket > Rp 25 Miliar di Pulau Jawa

20%

p. PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS Peningkatan Pengawasan Penerapan Pakta Integritas untuk paket > 25 Miliar diseluruh pulau Jawa

Daftar Paket

3. STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN b. Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sumber Daya Air Kemeterian PU Efektifitas Proses Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air


Kementerian Hukum dan HAM

Proses Harmoni sasi penyempurna an peraturan per undang-undangan Sumber Daya Air tepat waktu

Realisasi proses Har monisasi penyempur naan peraturan per undang-undangan Sum ber Daya Air tepat 100%

B03 : Tersusunnya daftar peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air dan permasalahannya

30%

Daftar peraturan perundangundangan bidang Sumber Daya Air dan permasalahannya

AKSI 1 Penyempurnaan Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No.13/SE/M/2005 tentang Tata Cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

PENANGGUNG JAWAB 2 Kementerian Pekerjaan Umum

INSTANSI TERKAIT 3 Kementerian Hukum dan HAM




Tertib prosedur pe nyusunan produk hukum dan optima lisasi evaluasi pe nerapan produk hukum

Terbitnya penyempur naan SE Menteri Pe kerjaan Umum No.13/ SE/M/2005 yang terkait dengan Tata Cara mem persiapkan naskah pro duk hukum di lingkung an Kementerian Peker jaan Umum dan Eva luasi Perapan produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 1 produk

B03 : Terbitnya penyempurnaan SE Menteri Pekerjaan Umum No.13/SE/ M/2005 yang terkait dengan Tata Cara mempersiap kan naskah produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerja an Umum dan Evaluasi Perapan produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 1 produk

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8 Scan SE

60%

5. STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI a. Pengembangan Sistem Nilai dan Sikap Anti Korupsi Dalam Pelbagai Aktivitas Tiga Pilar PPK, Yakni; Masyarakat, Sektor Swasta, dan Aparat Pemerintah. Peningkatan sosialisasi/diskusi/work shop GG, GCG dan Itprov, Kab/Kota


Pemerintah Dae rah Ikatan Nasio nal Konsultan Indo nesia (Inkindo), Ka mar Dagang dan Industri (Kadin) / Lembaga Pengem bangan Jasa Kon struksi (LPJK) Itprov/ Kab/ Kota

Pemahaman anti korupsi meningkat melalui sosialisasi/diskusi/ workshop

Realisasi sosialisasi/ diskusi/workshop kepa da masyarakat, sektor swasta/penyedia jasa dan Itprov/Kab/Kota untuk memberikan Pe mahaman anti korupsi meningkat 33 Provinsi

B03 : Tersedianya bahan dan rencana sosialisasi

Bahan dan rencana sosialisasi Foto dokumentasi

PENANGGUNG JAWAB 1 2 b. Kampanye Anti Korupsi Secara Menyeluruh. AKSI

Peningkatan kampanye anti korupsi menuju Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)


INSTANSI TERKAIT 3




Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokra si, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemahaman atas Satminkal berpre dikat WBK dan WBBM

1. Realisasi sosialisasi pemahaman Satminkal berpredikat WBK dan WBBM 100 %

B03 : Tersedianya bahan dan rencana sosialisasi

2. Realisasi tersedia nya brosur, pamflet, pin anti korupsi 100 %

B03 : Pembuatan konsep, disain

1. Realisasi permo honan informasi masyarakat terlaya ni dan hasil masuk an masyarakat yang dipublikasikan melalui website Ke menterian Pekerja an Umum sejumlah = 100 %

B03 : Terdokumentasinya permohonan informasi dan hasil masukan masyarakat

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8


Scan konsep, disain

g. Publikasi dan Sosialisasi Hasil-hasil Masukan Masyarakat Kepada Publik oleh K/L Peningkatan pelayanan informasi publik dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum


Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokra si, Kementerian Ko munikasi dan Infor matika, Pejabat Pengelola Informa si dan Dokumenta si (PPID) pada Kementerian/Lem baga dan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Entisitas hasil ma sukan masyarakat yang dipublikasi kan dan permohon an informasi ma syarakat terlayani serta sosialisasi ke terbukaan informa si publik

100%

Dokumen permo honan informasi dan hasil masuk an masyakat

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3




2. Realisasi sosialisasi keterbukaan infor masi publik di 2 kota (wilayah Barat dan Wilayah Timur)

B03 : Tersedianya bahan dan tersu sunnya rencana pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik di 2 kota (wilayah Barat dan Wilayah Timur)

% CAPAIAN 7 10%

KETERANGAN 8 Bahan dan Jadwal Pelaksanaan

6. STRATEGI MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI a. Memperluas dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya Dalam Rangka Proses PPK dari Masing-masing K/L Peningkatan pelaporan Stranas PPK melalui website Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum


Bappenas

Entisitas pelapor an Stranas PPK yang ditayangkan melalui website Kementerian Pe kerjaan Umum/si tus Inspektorat Jen deral Kementerian Pekerjaan Umum

Realisasi Laporan Stra nas PPK yang ditayangkan melalui website Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum 100 %

B03 : Inventarisasi PPK

laporan

stranas

Daftar laporan stranas PPK

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3




% CAPAIAN 7

Realisasi Laporan PPK yang ditayangkan mela lui website Kemente rian Pekerjaan Umum/ situs Inspektorat Jende ral Kementerian Peker jaan Umum dengan durasi penayangan setelah pelaporan akhir tahun 100 %

B03 : Tersusunnya kebutuhan hardware untuk publikasi

100%

KETERANGAN 8

e. Penyiapan Sarana-prasarana Pendukung Penyusunan dan Publikasi Laporan PPK Peningkatan kapasitas hardware dalam publikasi laporan Starnas PPK melalui website Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum


Bappenas

Penambahan ka pasitas hardware untuk mempublika sikan laporan Starnas PPK mela lui website Kemen terian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jende ral Kementerian Pekerjaan Umum

Daftar hardware

LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents