RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014
NO 1
AKSI 2
PENANGGUNG JAWAB 3
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
4
5
6
STRATEGI PENCEGAHAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI (TI) Integrasi Internal Kelembagaan Yang Telah Memiliki Target Jelas Sampai 2014, Dengan Fokus Pada Pemberian Perizinan; 1.
Pengembangan database Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Golongan III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Cipta Karya)
Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan)
Penyediaan database SIP Rumah Negara Golongan III dan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dan Piutang
Tersedianya database daftar data SIP Rumah Negara Gol III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Gol III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Integrasi Mekanisme Penanganan Keluhan/Pengaduan Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Termasuk Penegakan Hukum 2.
Peningkatan Memorandum of Under standing (MOU) dengan Kepolisian Negara RI
Kementerian Pekerjaan Umum (Sekjen dan Itjen)
Kepolisian Negara RI, Polda seluruh Indone sia
Efektifitas penerapan MOU Kepolisian Negara RI dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU
Penyelenggaraan infrastruktur bidang PU sesuai rencana melalui supervisi Tim Kementerian PU dan Kepolisian RI/Polda (Surat Tugas dan laporan Evaluasi)
NO
AKSI 1
PENANGGUNG JAWAB 2
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
3
4
5
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROSES PELAYANAN PUBLIK, PENGUATAN SPIP SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN 3.
Peningkatan pengawasan pelaksana an program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kementerian Pekerjaan Umum (Itjen)
BPK RI, Kementerian PAN dan RB Kepoli sian Negara RI, Sekjen KPK, BPKP
Program Kerja Pengawasan Terlaksananya Audit Tahun 2014 ; Tahunan 2014 dan 1. pendampingan / evaluasi 1. Komprehensif = 450 Obrik, (Surat Tugas dan Cheklist Audity) 2. Serentak = 450 Obrik, (Surat Tugas dan Cheklist Audity) 3. Tersedianya Akses Pengaduan 1. Terlaksananya Audit Khusus Tahun 2014 = 65 Masyarakat melalui website buah, (Surat Tugas dan Obrik Riksus) Kementerian PU dan menindak 2. Tersusunnya daftar pengaduan masyarakat lanjuti pengaduan masyarakat dengan waktu < 90 hari Pendampingan reviu Laporan Keuangan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja (Satker) Eselon I 100%
1. Terlaksananya pendampingan Keuangan Tahun 2014
reviu
Laporan
Rencana sosialisasi penerapan SPIP melalui Manajemen Risiko bagi Eselon II dan Balai sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum (InMen PU) No.02/IN/M/2011
Jumlah realisasi Sosialisasi Manajemen Risiko bagi Balai/Satker/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai InMen PU No 02/IN/M/2011 di seluruh Indonesia (Foto Dokumentasi sosialisasi Manajemen risiko)
2. Terlaksananya Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 8 Satminkal Eselon I sd September 2014
NO
AKSI 1
PENANGGUNG JAWAB 2
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
3
4
5
Laporan Keuangan Kementeri an PU, secara akurat dan penyampaian laporan Keuangan tepat waktu sejumlah 1 laporan
Terkirimnya Laporan Keuangan Kementerian PU Tepat Waktu
PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DENGAN OPINI WTP 4.
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (Sekjen dan Itjen)
Badan Pemeriksa Keuangan, Kemen terian Keuangan
PENERTIBAN DAN PUBLIKASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT PUBLIK 5.
Monitoring ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian PU
Kementerian Pekerjaan Umum (Sekjen)
Komisi Pemberan tasan Korupsi
Pejabat Eselon l dan ll Kementerian PU telah menyampaikan LHKPN
Pejabat Eselon I dan II Kementerian PU telah menyampaikan LHKPN formulir A dan B (tanda terima Formulir A dan B)
Kementerian Pekerjaan Umum (Itjen dan para Ditjen)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
30 % dari total jumlah Paket kontrak dengan nilai > 50 Miliar yang dilakukan pendampingan Probity Audit TA 2014
Jumlah realisasi pendampingan Probity Audit pada paket kontrak dengan nilai > 50 Miliar (Surat tugas dan daftar auditi terlampir)
PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS 6.
Penerapan Pakta Integritas untuk Pengadaan Barang dan Jasa pada paket kontrak dengan nilai > 50 Miliar di lingkungan Kementerian PU
STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sumber Daya Air Kementerian PU 7.
Efektifitas Proses Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen SDA)
Kementerian Hukum dan HAM
Proses Harmonisasi penyempurnaan peraturan per undang-undangan Sumber Daya Air tepat waktu
Realisasi proses Harmonisasi penyempurnaan peraturan per undang-undangan Sumber Daya Air tepat 100% (RPP Rawa telah di Harmonisasi, 2.RPP Danau dan 3. Hak Guna Air belum Harmonisasi)
PENANGGUNG JAWAB 1 2 STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI NO
AKSI
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
3
4
5
1. Jumlah realisasi sosialisasi pemahaman Satminkal berpredikat WBK dan WBBM (Foto Dokumentasi sosialisasi)
Kampanye Anti Korupsi Secara Menyeluruh. 8.
9.
Peningkatan kampanye anti korupsi menuju Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian PU
Kementerian Pekerjaan Umum (Sekjen, Itjen dan para Ditjen)
Kementerian Penda yagunaan Aparatur Negara dan Reforma si Birokrasi, Sekjen KPK
Jadual sosialisasi Pemahaman atas Satminkal berpredikat WBK dan WBBM
Pelaksanaan Pengaduan masyarakat sesuai Per Men PU No. 323/PRT/M/2005/whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (Sekjen dan Itjen)
Lembaga Perlindung an Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Ko misi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ke bijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme rintah
Meningkatnya sistem pengawas an yang memberikan perlin dungan kepada pengaduan sesuai Per Men PU No 323/PRT/M/2005/whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan atau penyalah gunaan kewenangan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
2. Terinformasinya Satminkal yang akan diusulkan berpredikat WBK dan WBBM
1. Tersedianya SOP yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan serta Penghargaan bagi pengadu/ whistle blower 2. Tersedianya unit whistleblowing system
pelaksana
pengaduan/
3. Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui whistleblowing system/Website PU diproses sesuai SOP dalam Per Men PU No.323/PRT/M/2005
