LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 TRIWULAN II TAHUN 2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 SD. TRIWULAN II TAHUN 2013 AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3

KRITERIA KEBERHASILAN 4

UKURAN KEBERHASILAN 5

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

1. STRATEGI PENCEGAHAN a. SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI (TI) 1. Integrasi Internal Kelembagaan Yang Telah Memiliki Target Jelas Sampai 2014, Dengan Fokus Pada Pemberian Perizinan; Pengembangan database regulasi dan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing pada Badan Pembinaan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum

Pengembangan database Izin Penggunaan Sumber Daya Air pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air


Pengembangan database Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Golongan III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya


Kementerian Per dagangan, Badan Koordinasi Penana man Modal

Penyediaan data base regulasi dan izin usaha jasa konstruksi asing

Tersedianya database izin usaha jasa konstruksi asing 100 %

B06 : 1. Terindetifikasinya data izin usaha konstruksi asing 2. Tersedianya database izin usaha jasa konstruksi asing 100%

Pemerintah Daerah

Sinkronisasi penye diaan database izin penggunaan Sumber Daya Air

Tersedianya database izin penggunaan Sumber Daya Air 100%

B06 : Tersusunnya struktur database izin penggunaan sumber daya air

Sinkronisasi penye diaan database SIP Rumah Nega ra Golongan III dan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dan Piutang

Tersedianya database SIP Rumah Negara Gol III serta Sewa Beli untuk Rumah Negara Gol III dan Piutang pada Direktorat Jenderal Cipta Karya

B06 : Tersusunnya struktur database SIP RN Gol III serta Sewa Beli untuk RN Gol III dan Piutang pada Ditjen Cipta Karya

100% 100%

100%

60%

Daftar data izin usaha konstruksi asing Print screen

sd. Triwulan ll sta tusnya sama dengan Triwulan l

Daftar data SIP RN Gol III serta Sewa Beli untuk RN Gol III dan Piutang pada Ditjen Cipta Karya

PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 2. Integrasi Mekanisme Penanganan Keluhan/Pengaduan Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Termasuk Penegakan Hukum AKSI

Peningkatan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK


Kepolisian Negara RI, Pusat Pelapor an Analisis dan Transaksi Keuang an, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi

Efektifitas pene rapan MOU Kepolisian Negara RI, Pusat Pelapor an Analisis dan Transaksi Keuangan, PIAK KPK

1.

Realisasi Sosiali sasi MOU Kepo lisian Negara RI 15 Provinsi

B06 : Terlaksananya sosialisasi MOU Kepolisian Negara RI di 14 Provinsi

2.

Realisasi Sosia lisasi MOU Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kepada Pejabat Setara Eselon II dan Eselon III di ling kungan Kemente rian Pekerjaan Umum Wilayah Barat

3.

2 (dua) Satuan Administrasi Pang kalan (SATMIN KAL) yang akan di usulkan PIAK KPK pada SAT MINKAL Badan Pembinaan Konstruksi dan Badan Penelitian dan Pengembang an (Balitbang)

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

98%

Foto Dokumentasi Pelaksanaan MOU

B06 : Terlaksananya sosialisasi kepada Pejabat Setara Eselon III

20%


B06 : Ditetapkannya Mekanisme dan SOP Pelaksanaan PIAK

10%


PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 3. Membuka Akses Antar Lembaga Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Yang Disampaikan Masyarakat AKSI

Peningkatan Akses Pengaduan Masyarakat melalui website Kemen terian Pekerjaan Umum dan menindaklanjuti pengaduan masyara kat dengan waktu tidak lebih dari 90 hari


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pengaduan masyarakat dapat terakses melalui website Kementerian Pekerjaan Umum

Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan waktu tidak lebih dari 90 hari sejumlah 100%


B06 : Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti s.d 30 Juni 2013 17 buah

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

100%

Daftar pengaduan masyarakat

60%

Daftar penyelesaian perkara

4. Keterbukaan Informasi Dalam Penanganan Perkara (Termasuk Perkara Korupsi), Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH) dan Sumber Daya Manusia


Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga Yudikatif

Penayangan Infor masi daftar perka ra dan family tree peraturan per undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum, serta pera turan perundangundangan bidang terkait lainnya

Penayangan Informasi hasil penyelesaian perkara melalui website Kementerian Pekerjaan Umum

B06 : Tersusunnya daftar perkara

PENANGGUNG INSTANSI JAWAB TERKAIT 1 2 3 C. PENYEMPURNAAN KODE ETIK DENGAN SANKSI YANG JELAS AKSI

Sosialisasi Bidang Kepegawaian


Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Biro krasi

Pemahaman Kode Etik sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 06/ PRT/M/ 2012


Badan Pemeriksa Keuangan, Kemen terian Pendayagu naan Aparatur Ne gara dan Reforma si Birokrasi, Kepoli sian Negara RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Program Kerja Pengawasan Ta hunan 2013 dan pendampingan/ev aluasi


Realisasi Sosialisasi ko B06 : de Etik Pegawai Negeri Terlaksananya sosialisasi di Sipil Kementerian Pe Wilayah Tengah kerjaan Umum sesuai dengan Permen PU Nomor 06/PRT/M/2012 kepada seluruh pega wai (Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur) d. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROSES PELAYANAN PUBLIK, PENGUATAN SPIP SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN

Peningkatan pengawasan pelaksana an program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)



% CAPAIAN 7

33%

KETERANGAN 8


Realisasi pemeriksaan 1. Komprehensif = 450 Obrik

B06 : Terlaksananya pemeriksaan 150 Obrik

50%

Surat Tugas dan Cheklist Audity

2.

Pemeriksaan serentak = 1.032 Obrik

B06 : Terlaksananya pemeriksaan 344 Obrik

100%

Surat Tugas dan Cheklist Audity

Pemeriksaan Khusus = 65 buah

B06 : Terlaksananya khusus

35%

Surat Tugas dan Obriksus

3.

pemeriksaan

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3


UKURAN KEBERHASILAN 5 4.

5.

Pendampingan reviu Laporan Keuangan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Ki nerja Instansi Pemerintah (LA KIP) Satuan Kerja (Satker) Eselon I 100% Pendampingan Eskalasi 100 %

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6 B06 : Pendampingan reviu Laporan Keuangan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja (Satker) Eselon I 30%

B06 : Terbitnya SK Tim penelaahan eskalasi

untuk

% CAPAIAN 7 30%

-

Penerapan SPIP melalui Manaje men Risiko bagi Eselon II dan Balai sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum (InMen PU) No.02/IN/M/2011

Realisasi Sosialisasi B06 : Manajemen Risiko bagi Terlaksananya sosialisasi 20% Balai/Satker/Pejabat Manajemen Risiko di wilayah Pembuat Komitmen Barat (PPK) sesuai InMen PU No 02/IN/M/2011 di Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur h. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (TERMASUK MASYARAKAT) ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN Peningkatan penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.323/PRT/M/05 tentang penanganan pengaduan masyarakat


Efektifitas Penerapan PerMen PU No.323/PRT/M/05

Realisasi penerbitan Surat Edaran Inspektur Jenderal untuk meng efektifkan penerapan Per Men PU No.323/ PRT/M/2005

B06 : Terbitnya Surat Edaran / SPT Inspektur Jenderal untuk mengefektifkan penerapan Per Men PU No.323/PRT/M/2005 s.d 30 Juni 2013 sejumlah 17 SPT

20%

KETERANGAN 8 Surat Tugas dan Cheklist Auditiy


Foto Dokumentasi sosialisasi Manaje men risiko


PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 j. PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DENGAN OPINI WTP


AKSI

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum


Badan Pemeriksa Keuangan, Kemen terian Keuangan

Laporan Keuang an dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, pe nyampaian Laporan Keuangan secara aku rat dan penyampaian laporan Keuangan te pat waktu sejumlah 1 laporan

B06 : Terbitnya surat penyampaian Laporan Keuangan Kementerian PU Tepat Waktu

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

100%

Penyampaian laporan keuangan

30%

Pejabat Eselon I dan II yang telah mengirim LHKPN

i. PENERTIBAN DAN PUBLIKASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT PUBLIK Peningkatan Pengawasan atas penyampaian laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


Komisi Pemberan tasan Korupsi

Para Pejabat Ese lon I dan II me nyampaikan LHKPN

Realisasi Pejabat Ese lon I dan II yang menyampaikan LHKPN sejumlah 89 orang

B06 : 1. Tersusunnya daftar pejabat Eselon I dan II yang telah mengumpulkan LHKPN 2. Realisasi Pejabat Eselon I dan II yang menyampaikan LHKPN sejumlah 89 orang

Realisasi penayangan Pengadaan Barang dan Jasa melalui website Kementerian Pekerjaan Umum atau LPSE sejumlah 100 %

B06 : Tayangan 100%

n. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA Peningkatan Pengawasan Pengada an Barang dan Jasa Tahun 2013 dengan sistem E-Procurement seluruh Indonesia


Lembaga Kebijak an Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerin tah

Penayangan Pe ngadaan Barang dan Jasa ditayang kan melalui web site Kementerian Pekerjaan Umum atau Layanan Pe ngadaan Secara Elektronik (LPSE)

100%

Printscreen website dan link

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3




% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

o. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAKIP YANG DILAPORKAN DAN DIPUBLIKASIKAN SECARA TEPAT WAKTU Peningkatan Transparansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe merintah (LAKIP) melalui website Kementerian Pekerjaan Umum


Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokra si

Penayangan LA KIP dalam website Kementerian Pe kerjaan Umum

LAKIP Kementerian Pekerjaan Umum yang ditayangkan dalam website Kementerian Pekerjaan Umum sejumlah = 1 LAKIP

B06 : Ditayangkannya LAKIP Kementerian PU di website Kementerian PU


Lembaga Kebijak an Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerintah

Paket > 25 Miliar diseluruh Pulau Ja wa dengan Pakta Integritas ditanda tangani oleh Ke lompok Kerja (Pok ja) dan Penyedia Jasa

Realisasi penanda tanganan pakta integri tas untuk paket > 25 Miliar di seluruh Pulau Jawa oleh Pokja dan Penyedia Jasa

B06 : Penandatanganan pakta integritas untuk paket > 25 Miliar di seluruh Pulau Jawa oleh Pokja dan Penyedia Jasa

100%


20%


33%

Daftar peraturan per UU an SDA dan permasalahannya

p. PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS Peningkatan Pengawasan Penerapan Pakta Integritas untuk paket > 25 Miliar diseluruh pulau Jawa

3. STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN b. Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sumber Daya Air Kemeterian PU Efektifitas Proses Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air


Kementerian Hukum dan HAM

Proses Harmoni sasi penyempurna an peraturan per undang-undangan Sumber Daya Air tepat waktu

Realisasi proses Har monisasi penyempur naan peraturan per undang-undangan Sum ber Daya Air tepat 100%

B06 : Tersusunnya famili tree perundang-undangan bidang Sumber Daya Air

AKSI 1 Penyempurnaan Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No.13/SE/M/2005 tentang Tata Cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

PENANGGUNG JAWAB 2 Kementerian Pekerjaan Umum

INSTANSI TERKAIT 3 Kementerian Hukum dan HAM




% CAPAIAN 7

Tertib prosedur pe nyusunan produk hukum dan optima lisasi evaluasi pe nerapan produk hukum

Terbitnya penyempur naan SE Menteri Pe kerjaan Umum No.13/ SE/M/2005 yang terkait dengan Tata Cara mem persiapkan naskah pro duk hukum di lingkung an Kementerian Peker jaan Umum dan Eva luasi Perapan produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 1 produk

B06 : Terbitnya penyempurnaan SE Menteri Pekerjaan Umum No. 13/SE/M/2005 yang terkait dengan Tata Cara mempersiapkan naskah produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Evaluasi Penerapan produk hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 1 produk

60%

KETERANGAN 8 sd. Triwulan ll sta tusnya sama dengan Triwulan l

5. STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI a. Pengembangan Sistem Nilai dan Sikap Anti Korupsi Dalam Pelbagai Aktivitas Tiga Pilar PPK, Yakni; Masyarakat, Sektor Swasta, dan Aparat Pemerintah. Peningkatan sosialisasi/diskusi/work shop GG, GCG dan Itprov, Kab/Kota


Pemerintah Dae rah Ikatan Nasio nal Konsultan Indo nesia (Inkindo), Ka mar Dagang dan Industri (Kadin) / Lembaga Pengem bangan Jasa Kon struksi (LPJK) Itprov/ Kab/ Kota

Pemahaman anti korupsi meningkat melalui sosialisasi/diskusi/ workshop

Realisasi sosialisasi/ diskusi/workshop kepa da masyarakat, sektor swasta/penyedia jasa dan Itprov/Kab/Kota untuk memberikan Pe mahaman anti korupsi meningkat 33 Provinsi

B06 : Terlaksananya Wilayah Timur

sosialisasi

di


PENANGGUNG JAWAB 1 2 b. Kampanye Anti Korupsi Secara Menyeluruh. AKSI

Peningkatan kampanye anti korupsi menuju Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)


INSTANSI TERKAIT 3




Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokra si, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemahaman atas Satminkal berpre dikat WBK dan WBBM

1. Realisasi sosialisasi pemahaman Satminkal berpredikat WBK dan WBBM 100 %

B06 : Terlaksananya sosialisasi pemahaman Satminkal berpredikat WBK dan WBBM 100%

2. Realisasi tersedia nya brosur, pamflet, pin anti korupsi 100 %

B06 : Tersedianya brosur, pamflet, pin anti korupsi 100%

1. Realisasi permo honan informasi masyarakat terlaya ni dan hasil masuk an masyarakat yang dipublikasikan melalui website Ke menterian Pekerja an Umum sejumlah = 100 %

B06 : Tersusunnya penayangan

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8



g. Publikasi dan Sosialisasi Hasil-hasil Masukan Masyarakat Kepada Publik oleh K/L Peningkatan pelayanan informasi publik dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum


Kementerian Pen dayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokra si, Kementerian Ko munikasi dan Infor matika, Pejabat Pengelola Informa si dan Dokumenta si (PPID) pada Kementerian/Lem baga dan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Entisitas hasil ma sukan masyarakat yang dipublikasi kan dan permohon an informasi ma syarakat terlayani serta sosialisasi ke terbukaan informa si public

konsep

100%


AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3


UKURAN KEBERHASILAN 5 2. Realisasi sosialisasi keterbukaan infor masi publik di 2 kota (wilayah Barat dan Wilayah Timur)

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6 B06 : Terinformasikannya pelaksanaan

% CAPAIAN 7

KETERANGAN 8

rencana

10%


B06 : Tersusunnya Konsep tayangan laporan 60%

100%

Tayangan laporan Stranas PPK

6. STRATEGI MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI a. Memperluas dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya Dalam Rangka Proses PPK dari Masing-masing K/L Peningkatan pelaporan Stranas PPK melalui website Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum


Bappenas

Entisitas pelapor an Stranas PPK yang ditayangkan melalui website Kementerian Pe kerjaan Umum/si tus Inspektorat Jen deral Kementerian Pekerjaan Umum

Realisasi Laporan Stra nas PPK yang ditayangkan melalui website Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum 100 %

AKSI 1

PENANGGUNG JAWAB 2

INSTANSI TERKAIT 3




% CAPAIAN 7

Realisasi Laporan PPK yang ditayangkan mela lui website Kemente rian Pekerjaan Umum/ situs Inspektorat Jende ral Kementerian Peker jaan Umum dengan durasi penayangan setelah pelaporan akhir tahun 100 %

B06 : Tersusunnya kebutuhan hardware untuk publikasi

100%

KETERANGAN 8

e. Penyiapan Sarana-prasarana Pendukung Penyusunan dan Publikasi Laporan PPK Peningkatan kapasitas hardware dalam publikasi laporan Starnas PPK melalui website Kementerian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum


Bappenas

Penambahan ka pasitas hardware untuk mempublika sikan laporan Starnas PPK mela lui website Kemen terian Pekerjaan Umum/situs Inspektorat Jende ral Kementerian Pekerjaan Umum


LAPORAN REALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents