LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM AUDITED KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

AUDITED

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum BA 033 TA 2014 Audited

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI No.23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Pekerjaan Umum adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban

menyelenggarakan

akuntansi

dan

laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan BA 033 TA 2014 Audited ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai netto yaitu realisasi belanja (bruto) dikurangi pengembalian belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (netto) Kementerian Pekerjaan Umum BA 033 TA 2014 Audited adalah sebesar Rp.1.143.914.887.561,- dengan estimasi pendapatan Rp.556.351.069.185,-. atau 205.61 persen dari estimasi pendapatan. Sementara itu, realisasi Belanja Negara (netto) adalah sebesar Rp.72.794.089.756.539,-, atau 95.13 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA. Realisasi Belanja tersebut termasuk realisasi Belanja NonKas berupa Hibah Barang sebesar Rp57.960.848.077,-

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Pekerjaan Umum BA 033 TA 2014 Audited. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai

Aset

adalah

sebesar

Rp.736.739.354.367.739,-

dan

Kewajiban

sebesar

Rp.63.410.454.453,-, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp736.675.943.913.286,-.

i

Kata Pengantar


3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

4. Laporan Realisasi Anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan dan dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pekerjaan Umum. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,

April 2015

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc NIP. 195608181982111001

ii


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014 Audited ini disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi

Pendapatan

Negara

dan

Hibah

Netto

pada

Tahun

2014

sebesar

Rp1.143.914.887.561,- yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.143.914.887.561,- atau mencapai 205,61 % dari estimasi pendapatan. Realisasi Belanja Negara Netto pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp72.794.089.756.539,atau mencapai 95.13% dari anggarannya. Realisasi Belanja Tahun 2014 tersebut termasuk realisasi belanja transaksi non-kas berupa Hibah Barang sebesar Rp57.960.848.077,Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

1

Ringkasan Laporan Keuangan


Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

TA 2014 Audited Anggaran Realisasi

Belanja

TA 2013 Audited Anggaran Realisasi

%

Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

556.351.069.185 Rp

1.143.914.887.561

Belanja Transaksi Kas

Rp 76.522.317.150.000 Rp

72.736.128.908.462

- Belanja Rupiah Murni

Rp 67.460.307.579.000 Rp

- Belanja Pinjaman dan Hibah

Rp

Belanja Transaksi Non Kas

205,61% Rp

988.080.168.080

180,85%

95,05%

Rp 86.861.259.332.000 Rp 80.321.385.153.062

92,47%

66.597.830.091.589

98,72%

Rp 77.661.604.905.050 Rp 73.491.580.442.640

94,63%

9.062.009.571.000 Rp

6.138.298.816.873

67,74%

Rp 9.199.654.426.950 Rp

74,24%

Rp

- Rp

57.960.848.077

- Rp

- Rp

9.233.272.000

-

- Belanja Barang Non Kas

Rp

- Rp

57.960.848.077

- Rp

- Rp

4.806.587.331

-

- Belanja Modal Non Kas

Rp

- Rp

-

- Rp

- Rp

4.426.684.669

-

Jumlah Belanja

Rp 76.522.317.150.000 Rp

72.794.089.756.539

95,13%

546.361.980.172 Rp

%

6.829.804.710.422

Rp 86.861.259.332.000 Rp 80.330.618.425.062

92,48%

2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai

Aset

per

31

Desember

2014

(Audited)

dicatat

dan

disajikan

sebesar

Rp.736.739.354.367.739.,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.1.239.052.279.066,Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.598.056.860.615.716,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.436.118.124,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.137.443.005.354.833,-. Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.63.410.454.453,- yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.736.675.943.913.286,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.1.175.641.824.613,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.735.500.302.088.673,-.

2



Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013 Posisi Neraca Uraian Aset Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

Tahun 2014 Audited Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

736.739.354.367.739 1.239.052.279.066 598.056.860.615.716 436.118.124 137.443.005.354.833 63.410.454.453 63.410.454.453 736.675.943.913.286 1.175.641.824.613 735.500.302.088.673

Kenaikan/ (Penurunan)

Tahun 2013 Audited Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

680.669.886.842.719 1.941.315.614.817 673.269.717.264.338 692.586.229 5.458.161.377.335 359.021.822.779 359.021.822.779 680.310.865.019.940 1.582.293.792.038 678.728.571.227.902

(Rp) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

%

56.069.467.525.020 8,24 (702.263.335.751) (36,17) (75.212.856.648.622) (11,17) (256.468.105) (37,03) 131.984.843.977.498 2.418,12 (295.611.368.326) (82,34) (295.611.368.326) (82,34) 56.365.078.893.346 8,29 (406.651.967.425) (25,70) 56.771.730.860.771 8,36

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan a.l : 1. Pengungkapan Realisasi Anggaran 

Pengungkapan PNBP di Kementerian PU



Pengungkapan belanja negara dan penyebab kenaikan/penurunan belanja



Hasil rekonsiliasi antara SAI dengan SAU 3



2. Pengungkapan Neraca 

Pengungkapan mutasi aset



Catatan penting lainnya terkait aset

3. Pengungkapan penting lainnya 

Daftar rekening satker



Monitoring tindak lanjut LHP BPK



Pengungkapan penting lainnya

4



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 TA 2014 (Audited) Uraian

Catatan Anggaran

PENDAPATAN 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan

B.1

BELANJA 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Bantuan Sosial Jumlah Belanja

B.2 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4

556.351.069.185

Realisasi

TA 2013 (Audited) % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

1.143.914.887.561

205,61

988.080.168.080 988.080.168.080

2.317.598.823.000 2.050.857.186.508 11.909.335.849.000 11.184.590.982.066 58.632.385.203.000 55.930.994.230.576 3.662.997.275.000 3.627.647.357.389 76.522.317.150.000 72.794.089.756.539

88,49 93,41 95,39 99,03 95,13

1.629.887.575.667 9.814.446.596.367 61.265.150.284.651 7.611.900.696.377 80.330.618.425.062

-3-


II. NERACA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM NERACA PER 31 DESEMBER 2014 dan 31 DESEMBER 2013 NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2014 (AUDITED)

31 DES 2013 (AUDITED)

ASET Aset Lancar Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1.

Rp

584.183.433

Kas di Bendahra Penerimaan

C.1.2.

Rp

40.621.000

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3.

Rp

57.337.633.335

Rp

355.427.694.961

Kas pada Badan Layanan Umum

C.1.4.

Rp

523.735.355.135

Rp

1.058.978.856.111

Rp

581.697.792.903

Rp

1.416.277.794.102

58.331.089.259

Rp

5.080.519.248

Jumlah Kas dan Bank

Rp

1.871.243.030

Piutang Piutang Bukan Pajak

C.1.5.

Rp

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

C.1.6.

Rp

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

C.1.7.

Rp

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan TGR

C.1.8

Rp

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

C.1.9

Rp

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Op.BLU

C.1.10.

Rp

Jumlah Piutang (Bersih) Belanja Dibayar Dimuka Persediaan

424.040.061

Rp

(147.000.296) Rp 315.455.351.611

Rp

(251.494.170.516) Rp

(18.494.991) 152.102.083 (760.510) 167.946.636.403 (133.785.213.770)

Rp

122.280.349.099

Rp

C.1.4

Rp

229.166.667

Rp

179.752.667

C.1.11.

Rp

534.844.970.397

Rp

485.483.279.585

Rp

1.239.052.279.066

Rp

1.941.315.614.817

Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah

(288.961.020) Rp

39.374.788.463

C.2.1.

Rp

278.480.885.585.939

Rp

400.979.919.447.531

Peralatan dan Mesin

C.2.2.

Rp

7.591.103.938.282

Rp

7.046.953.212.077

Gedung dan Bangunan

C.2.3.

Rp

9.319.173.070.639

Rp

8.203.829.841.325

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4.

Rp

369.351.525.506.003

Rp

331.979.913.789.707

Aset Tetap Lainnya

C.2.5.

Rp

36.920.836.642.547

Rp

27.775.039.425.280

KDP

C.2.6.

Rp

33.543.670.139.268

Rp

Akumulasi Penyusutan

C.2.7

Rp

Jumlah Aset Tetap

Rp

Piutang Jangka Panjang TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih-TP/TGR

C.3.1.

Rp

C.3.2.

Rp

Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(137.150.334.266.962) Rp

32.932.366.109.466 (135.648.304.561.048)

598.056.860.615.716

Rp

673.269.717.264.338

610.983.244

Rp

1.014.140.231

(174.865.120) Rp

Rp

436.118.124

Rp

(321.554.002) 692.586.229

C.4.1.

Rp

131.941.959.113.010

Rp

-

Aset Tak Berwujud

C.4.2.

Rp

5.110.211.396.598

Rp

4.941.193.108.154

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

C.4.3.

Rp

23.937.005.503

Rp

1.040.992.500

Aset Lain-Lain

C.4.4.

Rp

717.506.051.742

Rp

901.194.840.686

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.5.

Rp

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

(350.608.212.020) Rp

(385.269.964.005)

Rp

137.443.005.354.833

Rp

5.458.158.977.335

Rp

736.739.354.367.739

Rp

680.669.884.442.719

356.692.821.371

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga

C.5.1.

Rp

60.208.779.300

Rp

Pendapatan Diterima Dimuka

C.5.2.

Rp

2.554.870.500

Rp

410.733.917

Uang Muka dari KPPN

C.5.3.

Rp

584.183.433

Rp

1.871.243.030

Pendapatan Yang Ditangguhkan

C.5.4.

Rp

62.621.220

Rp

47.024.461

Rp

63.410.454.453

Rp

359.021.822.779

Rp

63.410.454.453

Rp

359.021.822.779

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang

C.6.1.

Rp

122.280.349.099

Rp

39.374.788.463

Cadangan Persediaan

C.6.2.

Rp

534.844.970.397

Rp

485.483.279.585

Dana yang Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.6.3.

Rp

Dana Lancar BLU

C.6.4.

Rp

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

C.6.5.

Rp

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

C.6.6.

Rp

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA

-4-

(2.893.146.185) Rp 523.735.355.135

Rp

229.166.667

Rp

(2.554.870.500) Rp

(1.312.150.871) 1.058.978.856.111 179.752.667 (410.733.917)

Rp

1.175.641.824.613

Rp

1.582.293.792.038

C.7.1.

Rp

598.056.860.615.716

Rp

673.269.717.264.338

C.7.2.

Rp

137.443.441.472.957

Rp

5.458.853.963.564

Rp

735.500.302.088.673

Rp

678.728.571.227.902

Rp

736.675.943.913.286

Rp

680.310.865.019.940


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar. 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan. 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Catatan atas Laporan Keuangan

5


Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025 [

MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan

aksesibilitas

dan

mobilitas

wilayah

dalam

mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman. 7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsipprinsip good governance.


6


8. Meminimalkan

penyimpangan

dan

praktik-praktik

KKN

di

lingkungan

Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

TUJUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman,

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

bagi

terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur

pekerjaan

umum

dan

permukiman

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang

(RTR)

serta

penerbitan

Peraturan

Presiden

tentang

RTR

Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.


7


2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi

melalui

pembangun/peningkatan/rehabilitasi

serta

operasi

dan

pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung

perekonomian

nasional

dan

sosial

masyarakat

serta

pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui

pengembangan

sistem

jaringan

penyediaan

air

minum

untuk

mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis

masyarakat

bagi

penduduk

perkotaan,

meningkatnya

sistem

pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan. 6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.


8


KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. Pembangunan

infrastruktur

berbasis

penataan

ruang

di

kawasan

perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan rawan bencana untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusatpusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan

antar

daerah,

meningkatkan

kualitas

lingkungan

perumahan dan permukiman dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pekerjaan Umum termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Pekerjaan Umum seperti eselon I serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.76.522.317.150.000,-. Dari nilai anggaran tersebut diatas dapat dirinci berdasarkan sumber dananya sebagai berikut: 1. Sumber dana APBN TA. 2014 sebesar Rp.76.497.317.150.000,-. 2. Sumber dana BLU TA.2014 sebesar Rp.25.000.000.000,-.


9


Berdasarkan Jenis Kewenangan dapat dirinci sebagai berikut: 1. Kantor Pusat (KP) sebesar Rp73.309.691.501.000,-. 2. Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp.257.365.969.000,-. 3. Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.1.721.183.381.000,-. 4. Urusan Bersama (UB) sebesar Rp.1.234.076.299.000,-. Jumlah satuan kerja tahun 2014 di lingkup Kementerian PU BA.033 adalah 1.328 satker. Dari jumlah tersebut, seluruh satker telah menyampaikan laporan keuangan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

Kode No Es I 1 2 3 4 5 6 7 8

01 02 03 04 05 06 11 13

Uraian

KP M 25 1 8 159 596 141 17 16 963

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Penataan Ruang Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Badan Penelitian dan Pengembangan Ditjen Badan Pembinaan Konstruksi Jumlah

TM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Jenis Kewenangan KD DK TP M TM M TM M TM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 6 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 65 0

Jumlah UB Satker M TM 0 0 25 0 0 1 0 0 46 0 0 190 268 0 864 0 0 169 0 0 17 0 0 16 268 0 1328

Keterangan: *M : Menyampaikan; TM : Tidak Menyampaikan

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian

Pekerjaan

Umum.

Laporan

Realisasi

APBN

terdiri

dari

Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.


10


2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini sudah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Selain memperoleh dana dari DIPA BA 033, pada Tahun Anggaran 2014 Kementerian PU juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp.20.000.000.000,- dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp.1.600.000.000.000,- .

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK TA 2014 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan

(SAP)

yang

telah

ditetapkan

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPAI adalah


11


sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun

yang

bersangkutan yang

tidak akan

diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya

alam

seperti

hutan,

kekayaan

di

dasar

laut,

dan

kandungan

pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.


12


Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

-

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

b.

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan atau harga wajar dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penertiban Aset.


13


Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Piutang Jangka Panjang

c.

Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar


14


hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Atas

Pengeluaran

yang

telah

terjadi

dalam

rangka

pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Aset

Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan

sumber

pembiayaan

pinjaman

dari

masyarakat,

lembaga

keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai


15


konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang

jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset

lancar

dan

kewajiban

jangka

pendek.

Ekuitas

Dana

Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang


16


dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5% 10%

50% 100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap 

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 yang diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 dan perubahan kedua dengan PMK No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.


17




Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: o

Tanah

o

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

o

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan,

dimusnahkan, atau dihapuskan. 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.



Terhadap Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian: o

Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;

o

Pencatatan

penyusutan

dalam

Neraca

dilakukan

sejak

penghitungan Penyusutan sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5.


18


Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun


19


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Rp1.143.914.887.561,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 (Audited) adalah sebesar Rp.1.143.914.887.561,- atau mencapai 205,61% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.556.351.069.185,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Pekerjaan Umum (BA033) adalah merupakan Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2014 Kode

Uraian Pendapatan PNBP Lainnya

4231 4232

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Jasa

4235 4237

Pendapatan Pendidikan Pendapatan Iuran dan Denda

4239

Pendapatan Lain-lain

4241

Estimasi Pendapatan 31.351.069.185

Realisasi 608.026.431.028

% 1939,41%

6.819.195.000

37.437.533.640

549,00%

24.111.620.164

264.768.954.532

1098,10%

120.000.000 -

120.007.500 66.590.980.694

100,01% -

300.254.021

239.108.954.662

79635,55%

Pendapatan BLU

525.000.000.000

535.888.456.533

102,07%

Pendapatan Jasa Layanan Umum

525.000.000.000

535.888.456.533

102,07%

556.351.069.185

1.143.914.887.561

205,61%

JUMLAH

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar terdapat pada Ditjen Bina Marga, yaitu sebesar Rp943.586.646.961,- yang terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp407.698.190.428,- dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp535.888.456.533,- berasal dari Satker BLU Bidang Pendanaan BPJT yang merupakan pendapatan Dana Bergulir Sektoral berupa Pendapatan Jasa Layanan Umum.

Dari segi akun, Pendapatan PNBP Lainnya tertinggi pada Akun Pendapatan Jasa

Pelayanan

Jalan

Tol

Suramadu

(423271)

sebesar

Rp226.868.919.930,- dan Akun Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp148.866.236.324,- (423913) yang sebagian besar merupakan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.


20


Tabel 7 Rincian Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 Kode

Uraian

TA 2014 (Rp)

Kenaikan/Penurunan

TA 2013 (Rp)

(Rp) Pendapatan PNBP Lainnya 4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan 4232 Pendapatan Jasa

608.026.431.028

562.849.608.315

37.437.533.640

40.566.677.209

264.768.954.532

243.569.401.365

120.007.500

100.000.000

20.007.500

20,01%

-

32.726.500

66.590.980.694

60.076.221.714

6.514.758.980

10,84%

239.108.954.662

218.504.581.527

20.604.373.135

9,43%

535.888.456.533

425.230.559.765

110.657.896.768

26,02%

535.888.456.533

425.230.559.765

110.657.896.768

26,02%

1.143.914.887.561

988.080.168.080

155.834.719.481

15,77%

4235 Pendapatan Pendidikan 4236 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 4237 Pendapatan Iuran dan Denda 4239 Pendapatan Lain-lain Pendapatan BLU 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum JUMLAH

%

45.176.822.713

8,03%

(3.129.143.569)

-7,71%

21.199.553.167

8,70%

(32.726.500) -100,00%

Realisasi Pendapatan Kementerian PU TA 2014 mengalami kenaikan sebesar

Rp.155.834.719.481,-

atau

15,77%

dibandingkan

realisasi

pendapatan TA 2013 dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp535.888.456.533,Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara sebesar Rp184.514.000,merupakan

setoran

Ditjen

SDA

(Satker

PJSA

Ciliwung

Cisadane)

atas kelebihan pembayaran biaya tenaga penunjang pekerjaan supervisi normalisasi Kali Pesanggrahan.

B.2 Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp72.794.089.756.539,-

Realisasi Belanja Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2014 (Audited) setelah

dikurangi

Rp.72.794.089.756.539,-

pengembalian atau

95,13%

belanja dari

adalah anggarannya

sebesar sebesar

Rp.76.522.317.150.000,-. Realisasi belanja TA 2014 (Audited) terdiri dari realisasi belanja kas sebesar Rp72.736.128.908.462,- dan realisasi belanja Non-Kas sebesar Rp57.960.848.077,- yang merupakan Hibah Barang pada Ditjen Cipta Karya.

Anggaran dan Realisasi belanja Transaksi Kas (netto) tahun anggaran 2014 menurut program dapat dilihat di bawah ini:


21


KODE

107 110 301 302 004 007

URAIAN PROGRAM Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya air Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian PU Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian PU Program penelitian dan pengembangan kementerian PU Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman

ANGGARAN (Rp)

REALISASI BELANJA (Rp)

%

175.744.626.000

144.223.856.914

82,06

17.245.132.368.000

16.181.543.259.046

93,83

1.273.021.114.000

1.171.060.121.467

91,99

366.730.102.000

340.683.252.155

92,90

28.500.000.000

26.788.181.484

93,99

61.762.800.000

60.313.154.797

97,65

008

Program penyelenggaraan jalan

564.284.563.000

537.069.448.205

95,18

009

Program penyelenggaraan penataan ruang

127.257.390.000

114.008.383.578

89,59

010

Program pengelolaan sumber daya air

258.548.211.000

229.184.858.255

88,64

410

Program pengelolaan sumber daya air

655.314.594.000

510.063.843.072

77,83

706

Program pembinaan kontruksi

333.499.791.000

305.653.493.998

91,65

808

Program penyelenggaraan jalan

39.728.228.604.000

38.071.264.858.951

95,83

85.604.248.000

69.598.939.292

81,30

459.756.163.000

435.161.714.398

94,65

2.518.860.267.000

2.334.566.304.742

92,68

847.811.621.000

775.287.805.629

91,45

2.968.657.086.000

2.825.486.809.620

95,18

4.978.929.321.000

4.857.516.664.911

97,56

3.844.674.281.000

3.746.653.957.948

97,45

76.522.317.150.000

72.736.128.908.462

96,13

003 004 107 509 207 307 007

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian PU Program penelitian dan pengembangan kementerian PU Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Program penyelenggaraan penataan ruang Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman JUMLAH

Rincian anggaran dan realisasi belanja Transaksi Kas (bruto) menurut jenis belanja, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014


22


Kode Jenis Belanja 51 52 53 57 58

Uraian Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Lain-lain Sosial Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

%

Realisasi Belanja (Rp)

2.317.598.823.000 11.909.335.849.000 58.632.385.203.000 3.662.997.275.00076.522.317.150.000 76.522.317.150.000

2.053.570.934.357 88,61 11.136.498.740.243 93,51 55.975.237.334.184 95,47 3.628.066.829.389- #DIV/0! 99,05 72.793.373.838.173 95,13 57.244.929.711 72.736.128.908.462 95,05

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

70.000.000.000.000 60.000.000.000.000 50.000.000.000.000 40.000.000.000.000 30.000.000.000.000 20.000.000.000.000 10.000.000.000.000 -

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

TA 2014

Realisasi

belanja

TA

2014

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Lain- lain

TA 2013

mengalami

penurunan

sebesar

Rp.7.585.256.244.600,- dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penurunan nilai anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TA 2014 Kementerian PU memperoleh total anggaran sebesar Rp76.522.317.150.000,- sedangkan di TA 2013 adalah sebesar Rp86.861.259.329.000,- atau menurun sebesar 11,90%


23


Perbandingan Realisasi Belanja Transaksi Kas (Netto) TA 2014 dan TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013

Kode Jenis Uraian Jenis Belanja Belanja 51 52 53 57

Belanja Pegawai Rp2.050.857.186.508

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial JUMLAH

Naik/Turun

Realisasi Belanja (Rp) Rp Rp Rp Rp Rp

TA 2014 2.050.857.186.508 11.126.630.133.989 55.930.994.230.576 3.627.647.357.389 72.736.128.908.462

Rp Rp Rp Rp Rp

TA 2013 1.629.887.575.667 9.814.446.596.367 61.265.150.284.651 7.611.900.696.377 80.321.385.153.062

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp. 420.969.610.841 1.312.183.537.622 (5.334.156.054.075) (3.984.253.338.988) (7.585.256.244.600)

% 25,83 13,37 -8,71 -52,34 -9,44

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai (Netto) TA 2014 dan TA 2013 adalah masingmasing

sebesar

Rp.2.050.857.186.508,-

dan

Rp.1.629.887.575.667,-

Kenaikan realisasi belanja pegawai terbesar terdapat pada Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan sebesar Rp349.679.008.401,- yaitu adanya pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian PU yang pada tahun anggaran 2014 dianggarkan pada DIPA satuan kerja Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013


24


Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Naik/(Turun) 47.815.581.606 570.619 3.926.897.476 995.827.513 280.800.000 (121.525.000) 2.448.885.415 971.777.050 (141.600.000) (33.705.000) (4.773.774.081)

% 6,86% 3,78% 7,70% 6,86% 1,90% -0,98% 19,38% 2,13% -100,00% 100,00% -4,37%

1.256.146.554 Rp

21.238.934.805 Rp

(19.982.788.251)

-94,09%

1.705.225.000 Rp

1.633.675.000 Rp

71.550.000

4,38%

570.396.600 Rp

691.767.600 Rp

(121.371.000)

-17,55%

Rp Rp

41.241.001.000 Rp 80.121.000 Rp

42.782.468.802 Rp - Rp

(1.541.467.802) 80.121.000

-3,60% #DIV/0!

Rp

- Rp

102.608.000 Rp

(102.608.000)

-100,00%

Rp

- Rp

3.281.250 Rp

(3.281.250)

-100,00%

Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS Rp

23.695.872.800 Rp

13.693.093.000 Rp

Uraian Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPH PNS Belanj Tunj. Beras PNs Belanja Tunj. Kemahalan PNS Belanja Tunj. Lauk Pauk PNS Belanja Uang Makan PNS


Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

Rp

Belanja Tunj. Khusus Papua PNS

Rp

Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk Uang Rp Duka PNS dalam dan luar negeri Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri Belanja Tunj. PPH Pejabat Negara

Belanja Tunj. Pegawai Non PNS Belanja Tunj. Lainnya Non PNS Belanja Uang Honor tetap Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) Belanja Pegawai Transito Realisasi B. Pegawai Bruto Pengembalian Belanja Pegawai Realiasi B.Pegawai Netto

Belanja Barang Rp.11.126.630.133.989,-

TA 2014 (Rp) 744.616.390.462 15.655.000 54.908.458.022 15.505.792.470 15.079.115.000 12.247.130.000 15.082.035.161 46.496.871.170 76.848.000 104.591.027.719


TA 2013 (Rp) 696.800.808.856 15.084.381 50.981.560.546 14.509.964.957 14.798.315.000 12.368.655.000 12.633.149.746 45.525.094.120 141.600.000 110.553.000 109.364.801.800

10.002.779.800

73,05%

Rp Rp Rp Rp

1.362.868.750 39.801.388.945 (8.178.568.444)

88,47% 0,00% 32,24% -12,75%

404.600.491.119 Rp

349.679.008.401

86,43%

Rp - Rp 13.404.000 Rp Rp 2.053.570.934.357 Rp 1.631.146.970.610 Rp Rp (2.713.747.849) Rp (1.259.394.943) Rp 2.050.857.186.508 Rp 1.629.887.575.667 Rp

(13.404.000) 422.423.963.747 (1.454.352.906) 420.969.610.841

-100,00% 25,90% 115,48% 25,83%

Rp Rp Rp Rp

2.903.297.500 163.243.643.002 55.976.408.377

Rp Rp Rp Rp

Rp

754.279.499.520 Rp

1.540.428.750 123.442.254.057 64.154.976.821

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang (Netto) TA 2014 dan TA 2013 adalah masingmasing

sebesar

Rp.11.126.630.133.989,-

dan

Rp.9.814.446.596.367,-

Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 13,35% disebabkan antara lain meningkatnya Belanja Jasa dan dan Belanja Pemeliharaan yaitu masingmasing sebesar Rp337.921.489.363,- dan Rp597.578.064.106,Pada TA 2014 Kementerian PU terdapat realisasi belanja barang non-kas berupa Hibah Barang pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp57.960.848.077,-

Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013


25


Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Barang BLU

TA 2014 (Rp) 517.494.322.990 1.982.103.564.444 3.208.302.257.089 3.534.472.896.200 1.688.637.477.757 20.220.311.547 11.270.914.809

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TA 2013 (Rp) 430.507.808.781 1.895.578.625.581 2.870.380.767.726 2.936.894.832.094 1.429.061.845.176 13.356.004.976 9.853.711.082


Naik/(Turun) 86.986.514.209 86.524.938.863 337.921.489.363 597.578.064.106 259.575.632.581 6.864.306.571 1.417.203.727

% 20,21% 4,56% 11,77% 20,35% 18,16% 51,39% 14,38%

Belanja Barang utk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Rp

169.945.969.297 Rp

223.531.836.007 Rp

(53.585.866.710)

-23,97%

Belanja Barang Penunjang Dana DK/TP utk diserahkan kepada Pemda

Rp

3.076.672.550 Rp

1.875.165.300 Rp

1.201.507.250

64,07%

Belanja Barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Rp

974.353.560 Rp

9.647.279.600 Rp

(8.672.926.040)

-89,90%

Rp

11.136.498.740.243 Rp

9.820.687.876.323 Rp

1.315.810.863.920

Rp Rp

(9.868.606.254) Rp 11.126.630.133.989 Rp

(6.241.279.956) 9.814.446.596.367 Rp

(3.627.326.298) 1.312.183.537.622

13,40% 58,12% 13,37%

Realisasi B. Barang Bruto Pengembalian Belanja Barang Realiasi B.Barang Netto

Belanja Modal Rp.55.930.994.230.576,-


B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal (Netto) TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.55.930.994.230.576,- dan Rp.61.265.150.284.651,- Rincian Belanja Modal disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 Uraian

TA 2014

TA 2013

Naik/Turun (Rp)

%

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

1.686.394.546.506 Rp

1.281.728.560.653 Rp

404.665.985.853

Rp

794.885.477.359 Rp

762.348.604.608 Rp

32.536.872.751

Rp

1.646.896.360.936 Rp

1.269.282.230.337 Rp

377.614.130.599

Rp

51.651.312.630.009 Rp

57.680.426.179.790 Rp

(6.029.113.549.781)

Belanja Modal Lainnya

Rp

194.887.276.674 Rp

286.577.189.659 Rp

(91.689.912.985)

Belanja Modal BLU Realisasi B. Modal Bruto Pengembalian Belanja Realisasi B. Modal Netto

Rp Rp Rp Rp

861.042.700 55.975.237.334.184 (44.243.103.608) 55.930.994.230.576

Rp Rp Rp Rp

323.228.400 61.280.685.993.447 (15.535.708.796) 61.265.150.284.651

Rp Rp Rp Rp

537.814.300 (5.305.448.659.263) (28.707.394.812) (5.334.156.054.075)

31,57% 4,27% 29,75% -10,45% -31,99% 166,39%

-8,66% 184,78%

-8,71%

Terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar (8,71%) dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan realisasi Belanja Modal disebabkan karena penurunan anggaran Belanja Modal pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp58.664.795.603.000,-

dibandingkan

tahun

sebelumnya

sebesar

Rp66.683.768.136.000,-

Penurunan terbesar terdapat pada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar (Rp6.029.113.549.781,-)


26


Belanja Bantuan Sosial Rp 3.627.647.357.389,-

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Netto) TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.3.627.647.357.389,- dan Rp.7.611.900.696.377,yang berasal dari Ditjen Cipta Karya sebesar Rp.3.442.362.876.980,- dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp.185.323.980.409,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 mengalami penurunan sebesar 52,34% dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya nilai anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial dibandingkan dengan TA 2013. Pada tahun 2014 DIPA untuk Belanja Bantuan

adalah

sebesar

Rp3.662.997.275.000

dibandingkan

tahun

sebelumnya sebesar Rp7.709.567.417.000,-

Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 dan TA 2013 Uraian Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial

TA 2014

TA 2013

Rp

14.352.860.000

Rp

Rp

2.800.000.000

Rp

Rp

3.597.871.790.389

Rp

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana Realisasi B. Modal Bruto Pengembalian Belanja Realisasi B. Modal Netto

Naik/Turun (Rp)

125.592.608.233

Rp

- Rp

(111.239.748.233) 2.800.000.000

% -88,57% #DIV/0!

Rp 7.462.078.333.144

Rp

(3.864.206.542.755)

-51,78%

800.000.000

Rp

Rp

(13.975.255.000)

-94,59%

Rp

1.353.750.000

Rp

- Rp

1.353.750.000

#DIV/0!

Rp

10.888.429.000

Rp

10.389.000.000 Rp

499.429.000

4,81%

14.775.255.000

Rp

3.628.066.829.389 Rp 7.612.835.196.377 Rp

(3.984.768.366.988)

-52,34%

Rp Rp

(419.472.000) Rp (934.500.000) Rp 3.627.647.357.389 Rp 7.611.900.696.377 Rp

515.028.000 (3.984.253.338.988)

-52,34%


-55,11%

27


B.3. CATATAN PENTING LAINNYA B.3.1. Hasil Rekonsiliasi Dengan Kementerian Keuangan Berdasarkan

Berita

Acara

BAR-651006/KL/12/PB.64/2015

Rekonsiliasi

antara

Kementerian

Nomor: PU

dan

Kementerian Keuangan, hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 terdapat perbedaan data SAU dengan SAI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Rekonsiliasi SAU dan SAI

Uraian

SAU (a)

SAI (b)

Selisih (a) – (b)

Pagu Belanja 77.917.218.696.000

76.522.317.150.000

1.394.901.546.000

71.369.739.422.386

72.793.373.838.173

(1.423.634.415.787)

(47.278.852.234)

(57.244.929.711)

9.966.077.477

4.409.525.431

556.351.069.185

(551.941.543.754)

1.020.381.253.535

1.143.916.062.561

(123.534.809.026)

(1.338.000)

(1.175.000)

163.000

LRA Belanja

LRA Pengembalian Belanja Estimasi Pendapatan LRA Pendapatan

LRA Pengembalian Pendapatan

B.3.1.1 Pagu Belanja: Perbedaan antara SAU dan SAI sebesar Rp1.394.901.546.000,karena SAU belum melakukan updating data pada: No

1 2 3 4 5 6

Unit Eselon I

SAU

SAI

Penjelasan

Selisih

Sekretariat Jenderal

1.639.761.716.000

1.639.751.216.000

10.500.000

Inspektorat Jenderal

85.604.248.000

85.604.248.000

-

1.008.930.496.000

975.068.011.000

33.862.485.000

Ditjen Bina Marga

40.423.857.212.000

40.292.513.167.000

131.344.045.000

Ditjen Cipta Karya

15.546.041.159.000

14.548.628.381.000

997.412.778.000

Ditjen Sumber Daya Air

18.382.982.193.000

18.158.995.173.000

223.987.020.000

Ditjen Penataan Ruang

SAU belum update

SAU belum update SAU belum update

SAU belum update SAU belum update


28


7

Badan Penelitian dan Pengembangan

8

Badan Pembinaan Konstruksi Total SAU dan SAI

491.706.163.000

488.256.163.000

3.450.000.000

SAU belum update pada satker 622330 SAU belum update pada satker 613586, 613612, 622280

338.334.509.000

333.499.791.000

4.834.718.000

77.917.218.696.000

76.522.317.150.000

1.394.901.546.000

Sesuai dengan penjelasan diatas maka Kementerian PU menggunakan data SAI dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

B.3.1.2 LRA Belanja LRA Belanja terdapat perbedaan antara SAU dan SAI sebesar Rp1.423.634.415.787,No

Unit Eselon I

SAU

SAI

1


1.513.470.617.782

1.513.169.217.809

2


70.738.460.515

70.738.462.073

3


4

5

Ditjen Bina Marga

Ditjen Cipta Karya

6


7


892.550.403.575

37.812.082.105.883

13.918.393.711.339

16.391.164.562.876

463.366.905.842

890.529.078.935

38.646.790.248.702

13.974.516.028.861

16.927.494.771.581

462.911.009.005

Selisih

Penjelasan

 Merupakan koreksi SPM sebesar Rp301.399.973,301.399.973 (tidak ada selisih belanja)

(1.558)

 Merupakan koreksi SPM sebesar (Rp1.558) (tidak ada selisih belanja)

 Merupakan koreksi SPM sebesar Rp2.021.324.640,2.021.324.640 (tidak ada seLisih belanja)  Satker 447919 SAI salah input (Rp3.876)  SAI kurang input pada 5 satker sebesar Rp57.615.974.080,diantaranya Rp57.092.261.847 merupakan SP3, sisanya sebesar Rp523.712.233 (834.708.142.819) merupakan Void SP2D satker 472369 dan 498721  SAI menginput SP3 sebesar (Rp893.567.494.349,-)  Koreksi SPM sebesar Rp1.243.381.326, SAI kurang catat pada 2 satker sebesar Rp346.475.800,merupakan Void SP2D (Kode satker 483690 dan 622213) (56.122.317.522)  SAI menginput SP3 sebesar (Rp56.122.317.522,-)  Koreksi SPM sebesar Rp1.872.883.953, SP3 belum diinput pada SAI sebesar Rp250.274.989.945, Salah input pada satker 491272 sebesar (Rp809) (536.330.208.705)  SAI menginput SP3 sebesar (Rp787.260.113.417,-)  Koreksi SPM sebesar Rp654.915.576, Merupakan koreksi SPM sebesar Rp455.896.837,455.896.837 (tidak ada selisih belanja)


29


8


307.972.654.574

307.225.021.207

747.633.367

71.369.739.422.386

72.793.373.838.173

(1.423.634.415.787)

 Merupakan koreksi SPM sebesar Rp747.633.367,-(tidak ada selisih belanja)

B.3.1.3 LRA Pengembalian Belanja: LRA Pengembalian terdapat perbedaan antara SAU dan SAI sebesar Rp9.966.077.477,No

1

2

3

4

5

6

Unit Eselon I




Ditjen Bina Marga

SAU

(1.248.522.588)

(404.845.213)

(2.712.752.765)

(28.320.918.919)

SAI

Selisih

(1.425.844.187)

(1.139.522.781)

(1.232.889.728)

(38.455.941.546)

Ditjen Cipta Karya

(6.664.647.742)

(5.755.279.929)


(5.105.494.663)

(6.702.811.208)

Penjelasan

 SAI kurang catat pada satker 531975 sebesar (Rp160.003.100)  SAU belum update pada 5 satker sebesar Rp215.863.672  SAI mencatat 4 SSPB senilai Rp422.861.000,diantaranya sebesar Rp301.400.000,(177.321.599) merupakan pengembalian belanja tukin yang sebelumnya dicatat pada satker Ditjen Bina Marga  Koreksi SPM sebesar (Rp301.399.973)  SAU belum update pada satker 622187 sebesar Rp734.675.980,734.677.538  Koreksi SPM sebesar Rp1.558, SAU belum update pada Satker 059445, 465708, 465714, 465739 sebesar Rp535.161.603, SAI mencatat 1 SSPB sebesar (1.479.863.037) Rp6.300.000, Koreksi SPM sebesar (Rp2.021.324.640,-)

 SAU belum update pada 15 satker sebesar (Rp11.863.759.453,-)  SAI kurang catat pada 4 satker sebesar Rp11.860.400  SAI mencatat SSBP Rp129.304.900 berupa koreksi pencatatan pengembalian belanja sisa dana (10.135.022.627) penyelenggaraan kerjasama diklat.  SAI mengkoreksi pengembalian belanja tukin sebesar Rp301.400.000,menjadi pengembalian belanja Setjen  Koreksi SPM sebesar Rp1.243.381.326,SAI kurang catat pada satker 493183 dan 622213 sebesar (Rp13.162.500) dan (Rp2.039.800) (909.367.813) SAU belum update pada 15 satker sebesar Rp978.718.440,Koreksi SPM sebesar (Rp1.872.883.953)  SAU belum update sebesar Rp1.796.838.914, Koreksi SPM sebesar (Rp654.915.576)  SAI mencatat 2 sspb pengembalian belanja sisa dana penyelenggaraan diklat sebesar Rp530.212.950,(1.597.316.545)  SAI mencatat kurang input 4 sspb sebesar Rp18.530.257  SAI kurang catat merupakan satker BNPB bukan Kementerian PU sebesar (Rp93.350.000,-)


30


7


8

(1.327.902.855)

 SAU belum update pada 4 satker sebesar Rp 89.107.105,SPM sebesar (366.789.732)  Koreksi (Rp455.896.837,-)

(961.113.123)

Badan Pembinaan Konstruksi

(1.493.642.959)

(1.571.527.209)

Total SAU dan SAI

47.278.852.234

(57.244.929.711)

 SAU belum update pada 4 satker sebesar Rp825.517.617,77.884.250  Koreksi SPM sebesar (Rp747.633.367,-)

(9.966.077.477)

B.3.1.4. Estimasi Pendapatan: Perbedaan antara SAU dan SAI sebesar (Rp551.941.543.754,-) dengan penjelasan sebagai berikut: No

1 2 3 4 5

Unit Eselon I

SAU

SAI

Penjelasan

Selisih


-

1.866.773.000

(1.866.773.000)


-

-

-


3.210.200.000

3.210.200.000

-

Ditjen Bina Marga

831.600.000

531.557.110.314

(530.725.510.314)

Ditjen Cipta Karya

300.254.021

995.819.021

(695.565.000)

67.471.410

-

67.471.410

-

18.650.856.850

(18.650.856.850)

70.310.000

(70.310.000)

556.351.069.185

(551.941.543.754)

6


7


8


-

4.409.525.431

SAU belum update pada 7 satker (Kode satker 279050, 279064, 279071, 279483, 279490, 526174, 613590)

SAU belum update pada 9 astker (Kode satker 447925, 447940, 447962, 447987, 448013, 499682, 648080, 654624, 654631) SAU belum update pada 2 satker (Kode satker 496197, 622213) Nilai tersebut telah dikoreksi dan diinput pada SAI (Kode satker 633993) SAU belum update pada 4 satker (kode satker 622319, 622323, 622330, 636811) SAU belum update pada 1 satker (kdoe satker 613633)

Sesuai dengan penjelasan diatas, estimasi pendapatan menggunakan data SAI dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

B.3.1.5. LRA Pendapatan: Perbedaan antara SAU dan SAI sebesar (Rp123.534.809.026,-) dengan penjelasan sebagai berikut: No

Unit Eselon I

SAU

SAI

Penjelasan

Selisih

1


32.283.184.251

31.640.465.296

642.718.955

2


118.431.160

118.431.160

-

3


5.782.697.123

5.149.604.050

633.093.073

 SAU mencatat PNBP sebesar Rp997.791.881,- yang bukan merupakan satker di lingkungan Setjen  SAU belum update sebesar (Rp355.072.926,-)

SAI belum input karena tidak ada dokumen sumber sebesar Rp633.093.073,-


31


4

5

6

Ditjen Bina Marga

Ditjen Cipta Karya


804.034.319.051

103.391.914.224

49.342.960.508

943.586.646.961

(139.552.327.910)

82.288.416.495

21.103.497.729

49.558.329.105

(215.368.597)

7


11.978.347.645

18.118.573.321

(6.140.225.676)

8

Badan Pembinaan Konstruksi

13.415.898.173

13.455.596.173

(39.698.000)

9

03307

15.850.400

-

15.850.400

1.020.381.253.535

1.143.916.062.561

(123.534.809.026)

Total SAU dan SAI

SAU belum update pencatatan PNBP sebesar (Rp139.552.327.910)  SAI belum input Pendapatan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III MAK 423123 sebesar Rp16.352.875.143, SAI belum input Rp5.248.831.611,karena tidak ada dokumen sumber.  SAU belum update (Rp498.209.025,-)  SAU belum update sebesar (Rp608.435.752,-)  SAI belum input Rp359.646.686, Selisih pada satker 039428 sebesar Rp20.399.000 merupakan potongan SPM  Selisih sebesar Rp10.535.000,merupakan setoran menggunakan nama satker tahun 2010 yang sudah di likuidasi (kd satker 120005)  Selisih sebesar Rp8.922.001,pada satker 631345 bukan satker dilingkungan Ditjen SDA  SAI kurang catat sebesar Rp17.573.625,- pada satker 62330 (dokumen sumber tidak ada)  SAI input kurang catat pengembalian pendapatan sebsar Rp20.300.000, SAU belum update sebesar Rp6.122.652.051,SAU belum update pada satker 279856 dan 613633 sebesar Rp370.000,- dan Rp39.328.000,Bukan satker dilingkungan Kementerian PU

B.3.1.6. LRA Pengembalian Pendapatan: Perbedaan antara SAU dan SAI sebesar Rp163.000,- dengan penjelasan sebagai berikut: No

Penjelasan

Unit Eselon I

SAU

SAI

1


(1.175.000)

(1.175.000)

-

2

Ditjen Cipta Karya

(163.000)

-

(163.000)

(1.338.000)

(1.175.000)

163.000

Total SAU dan SAI

Selisih

SAI tidak memiliki dokumen sumber pada satker 452780 sebesar Rp163.000,-


32


B.4. Pengungkapan Penting Lainnya B.4.1. Pencatatan PNBP terkait Sewa beli rumah negara Terkait dengan temuan LHP BPK-RI tentang PNBP dan pencatatan aset Rumah Negara Golongan III. Pencatatan PNBP Rumah Negara Golongan III sampai dengan saat ini masih terkendala dengan sulitnya memperoleh dokumen sumber berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari pihak ketiga (penyetor).

Pencatatan PNBP terkait Sewa dan Sewa beli rumah negara memang sudah menjadi masalah yang sangat serius pada Kementerian PU, seperti yang sudah diketahui masalah utama antara lain tidak diperolehnya dokumen sumber berupa SSBP dari pihak ke tiga diseluruh indonesia, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan sudah berkordinasi dengan seluruh KPPN di indonesia agar dapat disampaikan copy dokumen SSBP setoran rumah negara tersebut, dari seluruh KKPN yang ada di indonesia, sampai dengan saat ini hanya beberapa KPPN yang merespon utuk memberikan Dokumen Sumber berupa SSBP melalui Pos maupun email, namun dokumen tersebut tidak langsung dibukukan dalam laporan pendapatan PNBP Rumah Negara Golongan III, melainkan harus di verifikasi terlebih dahulu, proses inilah yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan DIrektorat Jenderal Cipta Karya Tahunan 2014 Unaudited ini, progress pencatatan Laporan Realisasi penapatan terkait Rumah Negara Golongan III masih akan terus bergerak. Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah melakukan koordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan tingkat Provinsi untuk menetapkan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui surat No. KU.08.22-DC/57 tanggal 17 Februari 2014, dimana tugas bendahara pembantu tersebut antara lain mencari dokumen sumber berupa ssbp terkait sewa beli Rumah Negara golongan III yang berada di propinsinya, sampai saat ini beberapa

satuan

kerja

telah

membentuk Bendahara

Pembantu

Pengeluaran (terlampir), namun walaupun telah dibentuk bendahara Pembantu Pengeluaran yang memiliki tugas tersebut diatas, tetap terkendala dalam hal pemerolehan dokumen sumber berupa SSBP Catatan atas Laporan Keuangan

33


tersebut. Rencana ke depan terhadap penatausahaan Piutang Sewa Beli Rumah Negara Golongan III akan dilakukan kerjasama dengan Bank Mandiri dan pada tanggal 19 Februari 2014 telah dilakukan pertemuan pendahuluan dengan Assistant Vice President Institutonal Banking II Group–Bank Mandiri agar piutang PNBP Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dapat dikelola dan ditatausahakan dengan baik melalui bantuan fasilitas Bank Mandiri Virtual Account. Selain hal tersebut, masalah lain dalam PNBP ini adalah kurang tersosialisasinya kode Akun setoran sesuai Bagan Akun Standar (BAS) yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan kode Satker Penerima PNBP tersebut kepada Bank Mitra KPPN dan pihak Penyetor, sehingga hal ini menyebabkan sering “salah kamar” dalam pencatatan PNBP, hal ini dapat terlihat dari adanya setoran sewa Rumah Negara pada

Satuan

Lingkungan

Kerja

pada

selain

hasil

Direktorat

rekonsiliasi

Penataan

dengan

Bangunan

Direktorat

dan

Jenderal

Perbendaharaan.

B.5. Hibah Pengelolaan Hibah Langsung berupa barang/Jasa sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Kementerian PU adalah sebagai berikut: a. Hibah Langsung bentuk Barang yang sudah selesai sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2014, dan sedang dalam proses BAST sebanyak 7 kegiatan, yaitu: No. 1

Nama Kegiatan Support Tsunami Recovery and Reconstruction in Indonesia (Jalan Nasional Ruas Banda Aceh-Calang) No.Register : 72794001 Nilai Hibah = USD 371,383,201.41

Donor USAID

Executing Agency Bappenas (Implementing Agency: Ditjen. Bina Marga, Kementerian PU)

2

Bridges Construction Province of NTT No.Register : 70764001 Nilai Hibah = J PY 938, 000,000

JICA

Ditjen Bina Marga

3

The Project for Bridge Construction in the Province of Nusa Tenggara Barat (Phase I) No.Register : 70765701 Nilai Hibah = J PY 794,000, 000

JICA

Ditjen Marga

4

The Project for Bridge Construction in the Province of Nusa Tenggara Barat

JICA

Ditjen Bina Marga

Bina


34


(Phase II) No. Register : 70981901 Nilai Hibah = JPY 492, 000, 000 5

The Project Implementation of Bridges in Nias Island (Construction) No.Register . 70982601 Nilai Hibah = JPY 1,522,000, 000

JICA

Ditjen Bina Marga

6

Provision of Industrial Products (NPGA 2012) No. Register : 73917101 Nilai Hibah = JPY 300, 000, 000

JICA

Ditjen SDA

7

Tsunami Recovery Waste Management Project Phase III (TWRMP) No. Register : 72523301 Nilai Hibah = USD 15,412,449

UNDP

Ditjen Cipta Karya

b. Hibah Langsung bentuk Jasa yang sudah selesai sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2014, dan sedang dalam proses BAST, sebanyak 15 kegiatan, yaitu: No.

Nama Kegiatan

Donor

1

Capacity Building Water Resources Management Program No. Register: 70761901 Nilai Hibah = USD 850,000

ADB

Executing Agency Ditjen SDA

2

Flood Management in Selected River Basin Project Phase II No.Register : 70993301 Nilai Hibah = USD 1,500,000

ADB

Ditjen SDA

3

The Project for Capacity Development of Jakarta Comprehensive Flood Management No.Register : 72211901 Nilai Hibah = JPY 307,231,000

JICA

Ditjen SDA

4

Integrated Water Policy No.Register : 72826401 Nilai Hibah = JPY 70,841,000

Advisory

JICA

Ditjen SDA

5

Bali Beach Conservaon Project Phase II No.Register : Nilai Hibah = J PY 98,529,000

JICA

Ditjen SDA

6

The Project for Urgent Reconstruction East Pump Station Pluit (DED) No. Register : 71480201 Nilai Hibah = .lPY 74,000, 000

JICA

Ditjen SDA

7

The Integrated Disaster Mitigation Management for “Banjir Bandang" No.Register : 72823301 Nilai Hibah = JPY 195,875,000

JICA

Ditjen SDA


35


8

Study on Current Condition of Water Users Association (WUAs) in Project for Bili-Bili Irrigation Project No.Register : Nilai Hibah = JPY 2,809,000

JICA

Ditjen SDA

9

The Project for Post Earthquake Rehabilitation of Water Resources Management Facilities in Padang (DED) No. Register : 72825701 Nilai Hibah = JPY 131,564,000

JICA

Ditjen SDA

10

Master Planning and Feasibility Study of the Karian Dam-Serpong Water Conveyance & Supply System No. Register : 71794001 Nilai Hibah = USD 1,500, 000

KOICA

Ditjen SDA

11

Quick Assessment and Nation Wide Screening of Peat and Lowland Resources and Action Plan for the Implementation of National Lowland Development Strategy No.Register : 72827101 Nilai Hibah = EUR 750,000

Belanda

Ditjen SDA

12

The Project Implementation of Bridges in Nias Island (DED) No. Register : 70881901 Nilai Hibah = J PY 33,000, 000

JICA

Ditjen SDA

13

Road Policy Advisory No. Register : 73282601 Nilai Hibah = JPY 54,655, 000

JICA

Ditjen SDA

14

Project on Building Administration and Enforcement Capacity Development for Seismic Resilience Phase 2 No.Register : 72979501 Nilai Hibah = J PY 466,660,000 Advisor for Sewerage Management No. Register : Nilai Hibah JPY 34,080,000

JICA

Ditjen SDA

JICA

Ditjen SDA

15

c. Untuk Triwulan IV TA 2014, terdapat 4 (empat) kegiatan yang telah dilakukan BAST, SP3HL- BJS telah disahkan, saat ini sedang dalam proses pencatatan di KPPN, sebagai berikut: No.

Nama Kegiatan

Donor

1

Capacity Building Development Metropolitan Sanitation Management and Health Project I No. Register : 73492601 Nilai Hibah = USD 1,500,000 Nilai BAST = USD 1,393,177 Rp 16.910.382.426

ADB

Executing Agency Ditjen Cipta Karya


36


2

3

4

Metropolitan Sanitation Management and Health Project No. Register : 72980201 Nilai Hibah = USD 1,000,000 Nilai BAST = USD 999,842 Rp 12.136.082. 196 Preparatory Survey on Central Sewerage Treatment in Jakarta No. Register : 73391901 Nilai Hibah = J PY 157,888, 000 Nilai BAST =.lPY 147,054,000 Rp 15.638.185.580,10 Preparatory Survey on DKI Jakana Development Project No. Register: 73390201 Nilai Hibah = .lPY 99,473, 000 Nilai BAST = JPY 124,843,000Rp 13.276.197.875,40

ADB

Ditjen Cipta Karya

IICA

Ditjen Cipta Karya

JICA


37



38

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM AUDITED KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents