RAPBN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013

RAPBN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013

BAHAN PAPARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI V DPR RI Tanggal September2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

OUTLINE ① LANDASAN HUKUM, RUANG LINGKUP PEKERJAAN, SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN PU; ② PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BESERTA KERANGKA PENGANGGARAN 5 TAHUN; ③ POKOK-POKOK HASIL RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI V DPR RI; ④ RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013; ⑤ NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2013 YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN PU; ⑥ PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU TA.2013; ⑦ UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN; ⑧ PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROSES APBN-P TA.2012. 1

LANDASAN HUKUM, RUANG LINGKUP PEKERJAAN, SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PU

2

LANDASAN HUKUM UNDANGUNDANG

a. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Anggaran Terpadu Anggaran Berbasis Kinerja Kerangka Pengeluaran Berjangka Menengah (MTEF) b. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN c. UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang d. UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN) e. UU Bidang PU (SDA, Jalan, Bangunan Gedung, Perumahan Permukiman, Persampahan, Jasa Konstruksi) a.

PERATURAN PRESIDEN

b.

PERATURAN MENTERI

a.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (RPJMN 2010 – 2014) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor: 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Bidang Sumber Daya Air

Bidang

KEMENTERIAN PU

Bina Marga

Bidang Cipta Karya

Bidang Penataan Ruang

Bidang Pengawasan, Manajemen, Jasa Konstruksi dan Teknologi

Ketahanan Pangan, Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Banjir

Peningkatan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang 1. Jalan dan Jembatan 2. Jalan Tol 1. Pencapaian sasaran MDG’s (air minum dan sanitasi) 2. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Penataan Bangunan 3. Mendukung Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang: 1. Penyelesaian peraturan perundangan dan RTRW 2. Implementasi Kota Hijau/Berkelanjutan berupa RTH, green community, green planning and design 3. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City) dan Desa Lestari

Pengawasan, Jasa Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan dan Kelembagaan

4

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PU

Kebijakan sesuai RPJMN

• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang • Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air • Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman • Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja bidang pekerjaan umum • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman

Penajaman

• Implementasi MP3EI • Implementasi MP3KI • Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT • Peningkatan Program Pro Rakyat • Ketahanan Pangan

Kebijakan dan Strategi Kementerian PU

Catatan: Prosesnya melalui Konsultasi Regional, Musrenbangnas, dan Konsultasi DPR

5

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BESERTA KERANGKA PENGANGGARAN 5 TAHUN

6

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG SUMBER DAYA AIR NO 1

PROGRAM /SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU

SATUAN

TARGET 2010- REALISASI Program 2014 (2010+2011) 2012

Rencana 2013

2014

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN) Ketahanan Pangan

Luas cakupan layanan jaringan irigasi dan rawa Pembangunan dan Peningkatan - Irigasi dan Irigasi air tanah - Reklamasi rawa dan tambak

Ribu Ha Ribu Ha

503 574

201 161

94 63

108 63

100 286

Rehabilitasi - Irigasi dan Irigasi air tanah - Reklamasi rawa dan tambak

Ribu Ha Ribu Ha

1.378 602

981 335

451 155

375 124

120 85

Miliar m3

25,6

6,49

4,94

5,08

6,86

m3/detik

57,1

41,72

35,9

31,5

42,8

Buah Buah

19 200

7 137

5 191

6 164

1 40

Buah Buah Ribu Ha

140 300 120

19 62 64

25 79 17

69 76 13

27 83 27

1.000 750

960 159

248 353

188 269

70 57

Ketahanan Air Peningkatan Kapasitas tampung (Konservasi dan Penyediaan sumber air Air Baku) Kapasitas layanan air baku Pembangunan - Waduk - Embung/Situ Rehabilitasi - Waduk - Embung/Situ Berkurangnya luas kawasan Luas kawasan yang terlindungi yang terkena dampak banjir dari bahaya banjir Prasaranan dan Sarana Pengendali Banjir - Pembangunan - Rehabilitasi

Km Km

7

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG BINA MARGA

NO

2



SATUAN


Rencana 2013

2014

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG) %

94,00

87,38

90,50

92,50

94,00

Km M

1.799 45.645

692 21.902

1.287 19.681

433 11.175

381 14.345

Peningkatan Struktur dan / atau kapasitas

Km

17.525

6.099

4.700

4.283

4.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala jalan

Km

4.830

2.466

1.738

1.076

2.416

Meningkatkan Konektifitas Peningkatan Kemantapan Jalan dan Kelancaran Arus Orang Pembangunan dan Barang - Jalan - Jembatan

8

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG CIPTA KARYA NO

3



SATUAN


Rencana 2013

2014

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian Target MDGs)

Percepatan Pencapaian sasaran MDG'S - Akses Air Minum - Akses Sanitasi - Penanganan Kumuh

Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Perkotaan)

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan - P2KP Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan - PPIP - PISEW/RISE

Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Kesejahteraan Rakyat - Tertib Bangunan Gedung - Penataan Lingkungan

IKK/Kws/Desa Kws Kws TB

12.590 421 1.189 250

5.392 166 640 107

2.827 128 174 48

2.069 61 225 67

2.302 66 150 28

Kelurahan

10.948

10.948

10.948

10.948

10.948

Desa Kec

25.362 237

9.762 237

5.600 237

5.000 237

5.000 237

NSPK/Kota/Kab Kws

487 1.288

190 521

83 245

107 260

107 262

9

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG [1/2] NO 4



SATUAN

TARGET 20102014

REALISASI (2010+2011)

Program 2012

5

3

83

29

Rencana 2013

2014

1

1

1

18

30

6

PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG Mendukung Pembangunan Penyelesaian Pengaturan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang Penataan Ruang (UU No. - Peraturan Pemerintah 26/2007 tentang Penataan - Penyelesaian Rancangan Ruang) Perpres RTR KSN, Pulau/Kepulauan

PP Raperpres

(69 RTR KSN Non (18 RTR KSN Non (16 RTR KSN Non (29 RTR KSN RTR KSN Non Perkotaan, Perkotaan, Perkotaan, Non Perkotaan, Perkotaan 7 RTR KSN 4 RTR KSN 2 RTR KSN 1 RTR KSN Perkotaan, Perkotaan, Perkotaan) Perkotaan) 7 RTR 7 RTR Pulau/Kepulauan) Pulau/Kepulauan)

- Fasilitasi pengesahan Perpres RTR KSN, - Keppres BKPRN

Perpres

61

9

13

16

23

Kepres

1

1

-

-

-

- Peraturan Menteri/NSPK

Permen

60

14

5

22

19

Provinsi

33

33

33

33

33

Kabupaten/Kota

398 kabupaten dan 93 kota

398 kabupaten dan 93 kota

Provinsi

32

32

Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kelembagaan Penataan Ruang - Pembinaan Penataan Ruang Provinsi Pembinaan Penataan Ruang Kabupaten dan Kota - Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/kabupaten/Kota (BKPRD)

398 kabupaten 398 kabupaten dan 93 kota dan 93 kota 32

32

398 kabupaten dan 93 kota 32

10

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG [2/2] NO



SATUAN

TARGET 20102014

REALISASI (2010+2011)

Program 2012

kabupaten/kota

110

-

kabupaten/kota

110

kabupaten/kota

Rencana 2013

2014

60

60

60

60

85

110

110

110

-

85

110

110

kabupaten/kota

48

8

-

26

22

kabupaten/kota

48

-

10

26

22

kawasan perdesaan

28

-

-

14

14

- Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari

kawasan perdesaan

28

-

-

14

14

- Fasilitasi Kegiatan Percontohan

kawasan perdesaan

28

-

-

14

14

orang

2000

279

400

931

390

provinsi

32

32

32

32

32

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Implementasi RTRW - Implementasi Kota Hijau - Fasilitasi implementasi perwujudan 30% RTH - Fasilitasi Green Planning & Design - Fasilitasi Green Community - Implementasi RTRW Kota Pusaka - Penyusunan RDTR - Penyusunan Heritage City Management Plan (HCMP) - Implementasi RTRW Desa Lestari - Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

Peningkatan Pengawasan Penataan Ruang - Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang - Pengawasan Teknis Penataan Ruang

11

KERANGKA PENGANGGARAN 5 TAHUN

(dalam triliun rupiah)

Tahun Anggaran

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Program Kementerian PU 2010-2014

71,300

76,887

90,126

89,387

92,000

419,700

Alokasi Anggaran (2010-2013)

37,651

57,960

75,017

69,148

-

239,776

Realisasi

32,747

51,306

22,594

-

-

106,647

*

*) Status 31 Juli 2012

12

POKOK-POKOK HASIL RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI V DPR RI

13

POKOK-POKOK HASIL RAPAT KERJA (5 JUNI 2012) 1. Komisi V DPR-RI memahami program kegiatan yang telah disampaikan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013. Kementerian PU mendapatkan alokasi sebesar Rp. 69,102 Trilyun, dari total kebutuhan anggaran sesuai dengan hasil penajaman Konreg Kementerian PU sebesar Rp. 89,492 Trilyun. 2. Komisi V DPR-RI dan Kementerian PU sepakat memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI dan diputuskan dalam pembahasan selanjutnya. 3. Komisi V DPR-RI dan Kementerian PU sepakat bahwa dalam melanjutkan penyusunan RKA-K/L tahun 2013 tetap mengedepankan anggaran berbasis kinerja serta skala prioritas yang ditetapkan Kemen PU dan masukan/aspirasi Komisi V DPR-RI. 4. Komisi V DPR-RI dan Kemen PU sepakat untuk meningkatkan jumlah alokasi Program PPIP tahun 2013 menjadi 5.000 desa. 5. Komisi V DPR-RI dan Kementerian PU sepakat untuk memprioritaskan program kegiatan yang pada akhir tahun anggaran dapat berfungsi dan langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, antara lain Program Rusunawa, penanganan jaringan irigasi, embung, bendung untuk ketahanan pangan, dan penanganan banjir. 14

POKOK-POKOK HASIL RDP SETJEN, ITJEN, DAN BADAN-BADAN (20 JUNI 2012) (1/2) 1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Kementerian PU sebagai berikut: a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 615 Miliar, b. lnspektorat Jenderal sebesar Rp. 126 Miliar, c. Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 459 Miliar, dan d. Badan Pembinaan Konstruksi sebesar Rp. 334 Miliar. 2. Komisi V DPR RI dan Kementerian PU sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan hasil Konreg Kementerian PU dan Musrenbangnas dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR Rl dan diputuskan dalam pembahasan selanjutnya. 3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan outcome-nya dapat lolos dalam usulan pada TA.2013. 4. Komisi V DPR RI meminta BP Konstruksi agar melakukan pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi yang bertindak tidak profesional, agar pembangunan yang sudah direncanakan tidak terhambat. 5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU agar strategi pemaketan pekerjaan jasa konsultansi disesuaikan dengan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan masukan dari BP Konstruksi. berlanjut ke halaman berikutnya… 15

POKOK-POKOK HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT SETJEN, ITJEN, DAN BADAN-BADAN (20 JUNI 2012) (2/2) Lanjutan..

6. Komisi V DPR Rl meminta BP Konstruksi untuk memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) pada penyedia jasa konstruksi. 7. Komisi V DPR Rl dan Kementerian PU sepakat bahwa program paling prioritas di Ditjen Cipta Karya adalah program PPIP sehingga pada tahun 2013 harus terlaksana minimal di 5.000 desa, dan program P2KP. 8. Komisi V DPR Rl meminta lnspektorat Jenderal agar dalam penugasan lnspektur mengacu kepada Permen PU No. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU khususnya penugasan berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan. 9. Komisi V DPR Rl meminta lnspektorat Jenderal untuk mempertajam Standar Operasional Prosedur (SOP), indikator dan parameter yang terukur terhadap pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. 10. Komisi V DPR Rl meminta lnspektorat Jenderal agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 antara lain Jalan Merlung-Jambi, di mana dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) telah mengeluarkan surat blacklist kepada Penyedia Jasa.

16

POKOK-POKOK HASIL RDP DITJEN PENATAAN RUANG (22 JUNI 2012) 1. Komisi V DPR Rl akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran Ditjen Penataan Ruang sebesar Rp. 801,7 Miliar; 2. Komisi V DPR Rl meminta Ditjen Penataan Ruang agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinera dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan outcome-nya; 3. Komisi V DPR Rl meminta Ditjen Penataan Ruang agar selektif mengusulkan pekeraan jasa konsultansi (non fisik) dengan outcome yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan masukan dari BP Konstruksi; 4. Komisi V DPR Rl meminta Ditjen Penataan Ruang agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) termasuk pemberian blacklist pada penyedia jasa sesuai peraturan; 5. Komisi V DPR Rl dan Ditjen Penataan Ruang sepakat untuk menyesuaikan dan mengembangkan program/kegiatan penataan dan pelestarian kota pusaka serta program/kegiatan pengembangan kota hijau dan pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal masing-masing. 17

POKOK-POKOK HASIL RDP DITJEN SUMBER DAYA AIR (22 JUNI 2012) 1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran Ditjen SDA sebesar Rp. 18.725 Miliar; 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan outcome-nya; 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA agar selektif mengusulkan pekekaan jasa konsultansi (non fisik) dengan outcome yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan masukan dari BP Konstruksi; 4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada TA-2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) termasuk pemberian blacklist pada penyedia jasa sesuai peraturan; 5. Komisi V DPR Rl dan Ditjen SDA sepakat adanya terobosan Operasional Pemeliharaan (OP) lrigasi sampai tingkat kabupaten dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional pada RAPBN TA 2013. 18

POKOK-POKOK HASIL RDP DITJEN CIPTA KARYA (24 JUNI 2012) 1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program/kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran Ditjen Cipta Karya sebesar Rp. 13.468 Miliar, terrnasuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 1.138 Miliar; 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketal, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan outcome-nya; 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya agar selektif mengusulkan pekeraan jasa konsultansi (non fisik) dengan outcome yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan uasukan dari BP Konstruksi; 4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada TA-2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) termasuk pemberian blacklist pada penyedia jasa sesuai peraturan; 5. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Cipta Karya bahwa program/kegiatan prioritas TA2013 adalah Program PPIP minimal 5.000 desa. Terkait dengan desa sasaran, Komisi V DPR RI meminta pelaksanaannya dapat dialokasikan berturut-turut 2 (dua) kali. 19

POKOK-POKOK HASIL RDP DITJEN BINA MARGA (25 JUNI 2012) (1/2) 1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi pada Ditjen Bina Marga sebesar Rp. 34.571 Miliar; 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi programlkegiatan yang diragukan outcome-nya; 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga agar selektif mengusulkan pekerjaan jasa konsultansi (non fisik) dengan outcome yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan masukan dari BP Konstruksi; 4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PU agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada TA-2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) termasuk pemberian blacklist pada penyedia jasa sesuai peraturan.

berlanjut ke halaman berikutnya… 20

POKOK-POKOK HASIL RDP DITJEN BINA MARGA (25 JUNI 2012) (2/2) Lanjutan..

5. Terhadap kegiatan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dalam pengaturan dan pembinaan teknik preservasi, peningkatan kapasitas jalan TA-2013, Komisi V DPR Rl perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Ditjen Bina Marga; 6. Komisi V DPR Rl meminta Ditjen Bina Marga agar anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ke depan tidak melalui tugas pembantuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi tetap ditangani langsung oleh Balai; 7. Komisi V DPR Rl mendesak Ditjen Bina Marga agar menyempurnakan sistem informasi jaringan jalan dan diperbarui secara berkala; 8. Komisi V DPR Rl dan Ditjen Bina Marga sepakat untuk membuat terobosan program dalam rangka membantu fasilitasi penanganan jalan daerah yang kondisinya saat ini secara rata-rata baru mencapai 55% mantap; 9. Komisi V DPR Rl dan Ditjen Bina Marga sepakat untuk menggunakan rigid pavement (beton) pada APBN Tahun Anggaran 2013 terhadap seluruh pelebaran jalan, rekonstruksi, dan pembangunan jalan baru, sepanjang memenuhi persyaratan teknis. 21

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

22

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013 Tema: Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 4 Pilar Pembangunan Pro Growth

Pro Job

Pro Poor

Pro Environment

Arah Kebijakan Fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan fiskal Optimalisasi Pendapatan Negara

Meningkatkan kualitas belanja negara

Pengendalian defisit APBN

Mengurangi Ratio Utang terhadap PDB 23

SASARAN INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2013 (Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2012 Tentang RKP 2013 (1/3) Dalam Miliar Rupiah

KEBUTUHAN 2013 1 Program Peningkatan kapasitas penyediaan air baku sebesar 12,17 m3/detik dan rehabilitasi kapasitas 18.725,1 Pengelolaan prasarana air baku sebesar 11,49 m3/detik; Pembangunan baru dan lanjutan waduk Sumber Daya Air sebanyak 16 waduk, termasuk di DAS Bengawan Solo dan rehabilitasi sebanyak 69 waduk, konservasi kawasan sumber air sebanyak 36 kawasan; Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 110.754 Ha ; Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 371.496 Ha serta OP jaringan irigasi seluas 2,3 Juta Ha ; Pembangunan dan peningkatan jaringan rawa seluas 51.089 Ha ;Rehabilitasi jaringan rawa seluas 111.986 Ha serta OP jaringan rawa seluas 950.102 Ha ;Pembangunan dan peningkatan jaringan tata air tambak seluas 22.479 Ha ; Rehabilitasi jaringan tata air tambak seluas 12.000 Ha serta OP jaringan tata air tambak seluas 21.863 Ha; Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 142,18 Km; Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 371,496 Km dan OP sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 1.029 km; Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 22,90 Km; Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 11,47 Km dan OP sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 1.029 km.

NO

PROGRAM

PRIORITAS 2013

2 Program Pemeliharaan jalan nasional sepanjang 35.071 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang Penyelenggaraan 247.692 meter; Peningkatan dan pelebaran jalan nasional sepanjang 4.277 km; Pembangunan jalan baru sepanjang 218,4 km dan pembangunan jembatan baru sepanjang 7.164 meter; Jalan Pembangunan flyover/underpass sepanjang 3.510 meter; Pembangunan dan pelebaran jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan sepanjang 195,2 km; Pembangunan jalan tol sepanjang 28 km

34.571,7

24


NO

PROGRAM

PRIORITAS 2013

3 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan sebanyak 225 kawasan dan perdesaan sebanyak 185 kawasan. Pembangunan Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 67 twin blok; Pembangunan infrastruktur pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) sebanyak 79 kecamatan; Pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) sebanyak 3400; Bangunan gedung dan fasilitasnya di 121 kabupaten/kota; Keswadayaan masyarakat di 10.923 Kelurahan; Pembangunan infrastruktur air limbah di 567 kawasan; infrastruktur drainase perkotaan di 58 kawasan, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 70 kab/kota; infrastruktur tempat pengolah sampah Terpadu/3R di 112 kawasan; Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi di 90 PDAM; Pembangunan SPAM di MBR di 275 kawasan, SPAM Ibukota Kecamatan (IKK) di 157 IKK, SPAM Perdesaan di 1610 desa, SPAM kawasan khusus di 139 kawasan, dan SPAM Regional di 3 kawasan.

4 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Persetujuan Substansi RTR, terdiri dari Pendampingan legalisasi 86 Raperda RTRW Kabupaten, Persetujuan Substansi rencana rinci 38 Kabupaten, Fasilitasi persetujuan substansi Perda RDTR Kota sebanyak 15 kota; Jumlah NSPK sesuai amanat UU 26/2007 sebanyak 8 NSPK, 4 Draft NSPK ; Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007 sebanyak 35 Raperpres, 1 Draft Raperpres Penyusunan Perencanaan Pemprograman, Pengangagaran, Pemantauan , Evalusi serta Pembinaan PHLN, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU; Terkelolanya sumber daya manusia serta organisasi dan tatalaksana; Terkelolanya administrasi dan ketatalaksanaan keuangan kementerian secara akuntable dan transparan; Meningkatnya tata tertib peraturan perundang undangan dan bantuan hukum; Evaluasi kebijakan dan strategi.

5 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU

KEBUTUHAN 2013 13.468,6

801,7

407,7

25


NO

PROGRAM

PRIORITAS 2013

6 Program Peningkatan Peningkatan sarana dan prasaran pendukung kegiatan aparatur, Penyelenggaraan Sarana Prasarana dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PU dan Permukiman, Aparatur Kementerian Administrasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan PU

KEBUTUHAN 2013 208,3

7 Program Peningkatan Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan Pengawasan Dan bidang PU di wilayah I,II,III,IV dan Inspektorat Khusus di 33 Propinsi dan Akuntabilitas Aparatur Pendampingan di seluruh Satker Negara

126,2

8 Program Pembinaan Konstruksi

334,4

9 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum TOTAL

Pelaksanaan pelatihan bagi Tenaga Kerja Konstruksi tingkat ahli maupun terampil pada lokasi-lokasi strategis dalam rangka mendukung MP3EI maupun MP3KI, Peningkatan fungsi dan peran LPJK Nasional maupun Provinsi, Penyediaan sistem informasi paar konstruksi serta kebutuhan dan ketersediaan material maupun peralatan konstruksi di wilayah Indonesia, Dukungan terhadap SMK 3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada proyek-proyek infrastruktur kePU-an dan perkuatan proses pengadaan barang/jasa dan administrasi kontrak konstruksi di lingkungan Kementerian PU. Penelitian dan Pengembangan bidang Sumber Daya Air ,Jalan dan Jembatan , Permukiman ,Sebranmas IPTEK (naskah Ilmiah, Teknologi, Model Fisik , Model Sistem, R0, Prototipe, Kriteria Desain) serta Memo IPTEK (Naskah Kebijakan) dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis Lainnya Badan Litbang

459,1

69.102,7

26

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH SUMATERA DAN JAWA-BALI WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU

Sumatera

1. Pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; 2. Lumbung energi nasional; 3. Pusat perdagangan dan pariwisata;

1. Pengembangan KEK Pengolaan Sawit Sei Mangkei; 2. Pengembangan KAPET Banda Aceh Darussalam; 3. Pengembangan sarana irigasi di Aceh, Kepri, Riau dan Sumsel; 4. Pengembangan infrastruktur penghubung berupa jalan di Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumsel, dan Sumut; 5. Pengembangan Jalan Tol di Riau dan Sumut.

Jawa - Bali

1. Lumbung pangan nasional; 2. Pengembangan industri pengolahan; 3. Penguatan interaksi perdagangan; 4. Peningkatan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

1. Pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung; 2. Pengembangan Pengairan dan Irigasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; 3. Pengembangan Infrastruktur jalan di Bali, Jalan Lintas Utara Jawa, dan Ruas Semarang- BawenYogyakarta; 4. Pengembangan jalan tol Tanjung Priok, Cisumdawu, dan Mantingan-Solo-Kertosono. 27

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH KALIMANTAN - SULAWESI WILAYAH



Kalimantan 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; 2. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa, DAS Kakab, Sasamba, dan Batulicin. 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai; 3. Pengembangan Infrastruktur jalan & jembatan; 4. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi

Sulawesi

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung, Palapas, Pare-pare, dan Bank Sejahtera Sultra; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Melanguane dan Tahuna; 3. Pengembangan infrastruktur Jalan; 4. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi.

1. Lumbung pangan nasional 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan 3. Pengembangan bioenergi 4. Peningkatan dan perluasan perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional.

28

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH NUSA TENGGARA WILAYAH


Nusa Tenggara

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan dan pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau

PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan Mbay; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Atambua, Kafamenanu, dan Kalabahi; 3. Pengambangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan; 4. Pengembangan kawasan pariwisata; 5. Pengembangan pengairan dan irigasi. Dalam rangka percepatan pembangunan Nusa Tengggara Timur dilakukan dengan prioritas pengembangan infrastruktur yang penghubung antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil,dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluarsebagai berikut: (a) jaringan jalan lintas Nusa Tenggara Timur; (b) jaringan prasarana dan transportasi penyeberangan antar-pulau; (c) jaringan listrik dan irigasi. 29

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH MALUKU DAN PAPUA WILAYAH ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH


Maluku

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Daruba, Dobo, Saumlaki, dan Ilwaki; 3. Pengembangan infrastruktur jalan.

Papua

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia; 2. Peningkatanproduktivitas dan nilai tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; dengan memperhatikan keterkaitan wilayahwilayah pulau.

1. Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Teluk Cenderawasih; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Jayapura, Tanah Merah, Merauke; 3. Pengembangan Infrastruktur Jalan. Dalam rangka percepatan pembangunan Papua, prioritas kebijakan adalah penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Pegunungan Bintang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Manokwari (Papua Barat) serta penanggulangan kemiskinan. 30

NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2013 YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN PU

31

ARAHAN PRESIDEN RI DALAM PIDATO PENGANTAR NOTA KEUANGAN RAPBN 2013 (16 AGUST. 2012) Program dan kegiatan Kementerian PU TA.2013 diarahkan untuk menjawab Isu-isu Strategis dalam RKP 2013 sebagai berikut: 1. Peningkatan daya saing, melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah terobosan untuk itu, dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025, dengan kegiatan berupa peningkatan keterhubungan domestik (domestic connectivity) dan meningkatkan kapasitas jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat sepanjang 4.431 km; 2. Peningkatan daya tahan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, dengan kegiatan berupa peningkatan luas layanan jaringan irigasi lebih dari 107 ribu hektar, mengembangkan sumber air alternatif skala kecil 1.855 unit, mengembangkan jaringan dan optimasi air sepanjang lebih dari 524 ribu hektar, membangun 164 embung/situ, serta membangun 6 waduk di DAS Bengawan Solo; 3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat melalui percepatan pengurangan kemiskinan. Langkah-langkah terobosan untuk sasaran ini dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 2012 – 2025, dengan kegiatan berupa program PNPM perkotaan Rp2 triliun dengan sasaran 10.922 kelurahan serta program pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp0,8 triliun dengan sasaran 2.600 kelurahan.

32

ANGGARAN BELANJA DAN INDIKATOR KINERJA KEMEN. PU DALAM NOTA KEUANGAN RAPBN 2013 Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp 69,1 triliun. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program, antara lain: 1) Tercapainya pembina jasa konstruksi daerah sebanyak 33 pembinaan; 2) Tercapainya infrastruktur kawasan permukiman perdesaan sebanyak 185 daerah dan jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum sebanyak 1.610 desa; 3) Tercapainya jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 19 km dan panjang jalan yang mendapat preservasi sepanjang 34.368 km dan jembatan sepanjang 226.550 m; 4) Tercapainya rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya pada 32 provinsi; dan 5) Tercapainya luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan sebesar 111.729 ha dan luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ ditingkatkan sebesar 46.061 ha.

33

OUTCOME KEMENTERIAN PU DALAM NOTA KEUANGAN RAPBN 2013 Outcome yang diharapkan antara lain: (1) Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah; (2) Meningkatnya jumlah kota yang menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (3) Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional menjadi 92,5 persen dan bertambahnya jumlah lajur jalan nasional menjadi 101.671 km; (4) Tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen; dan (5) Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air.

34

RUU APBN 2013 YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN PU (1/3) Pasal 9 1)

Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk: pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi); bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh lima rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang).

2)

Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah). 35

RUU APBN 2013 YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN PU (1/3) Pasal 28 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas: a) PNPM Mandiri Perdesaan; b) PNPM Mandiri Perkotaan; c) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); d) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan e) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK); f) dalam DIPA Tahun Anggaran 2012, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2013. 2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA-L paling lambat pada tanggal 20 Januari 2013. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 36

RUU APBN 2013 YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN PU (1/3) Pasal 29 ① Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2012, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2012, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2013. ② Pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari DIPA-L Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2013. ③ Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2013. ④ Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

37

PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU TA.2013

38

KRONOLOGIS PENDANAAN 2013 • Usulan Konreg 2012 sebesar Rp 122,41 triliun, yang terdiri dari Baseline Rp 67,84 triliun dan inisiatif baru Rp 54,57 triliun; • Usulan Kementerian PU (sesuai dengan Surat Menteri PU No. KU.01.01Mn/84 Tanggal 17 Februari 2012) sebesar Rp 89,49 triliun, yang terdiri dari Baseline Rp 70,60 triliun dan inisiatif baru Rp 18,89 triliun; • Dalam Pagu Indikatif 2013, alokasi Kementerian PU adalah Rp 68,34 triliun, yang terdiri dari Rp Murni sebesar Rp 59,71 triliun dan PHLN sebesar Rp 8,63 triliun; • Dalam Perpres No. 54 tahun 2012 tentang RKP 2013, alokasi Kementerian PU sebesar Rp 69,10 triliun; • Sesuai dengan KMK No. 229/KMK.02/2012 tentang Pagu Anggaran K/L tahun 2013, alokasi Kementerian PU adalah Rp 69,15 triliun, yang terdiri dari Rp Murni sebesar Rp 61,32 triliun dan PHLN sebesar Rp 7,83 triliun. 39

SANDINGAN USULAN KONREG 2012, KEBUTUHAN PENDANAAN 2013, PAGU INDIKATIF 2013, PAGU RKP 2013, DAN PAGU ANGGARAN 2013 (Dalam Miliar Rupiah) KEBUTUHAN PENDANAAN TA 2013 (Sesuai Surat Menteri)

BASELINE

INISIATIF BARU

TOTAL

BASELINE

INISIATIF BARU

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

Perpes 54/2012 tentang RKP 2013

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9

10

11=9+10

12

13

14

USULAN KONREG TA 2012 NO.

1

PROGRAM

2

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013

PAGU ANGGARAN TAHUN 2013 RPM

PHLN

TOTAL 15=13+14

01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

18.607,3

17.315,4

35.922,7

21.449,4

4.960,0

26.409,3

15.602,1

2.674,0

18.276,1

18.725,1

16.284,8

2.440,2

18.724,9

02 Program Penyelenggaraan Jalan

38.419,4

31.005,6

69.425,1

34.055,0

8.461,8

42.516,8

31.037,4

3.315,5

34.352,9

34.571,7

31.816,7

2.755,0

34.571,7

9.886,3

5.431,2

15.317,5

12.373,1

4.685,4

17.058,5

10.747,8

2.620,7

13.368,5

13.468,6

10.847,9

2.620,7

13.468,6

879,7

820,0

1.699,7

801,0

749,0

1.550,0

801,0

-

801,0

801,7

801,7

-

801,7

-

-

-

461,4

-

461,4

442,3

18,5

460,8

459,1

443,2

16,1

459,3

50,3

-

50,3

323,0

39,7

362,7

334,6

-

334,6

334,4

334,4

-

334,4

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Penyelenggaraan Penataan 04 Ruang 03

05

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU

06 Program Pembinaan Konstruksi 07

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU

-

-

-

174,2

-

174,2

126,2

-

126,2

126,2

126,2

-

126,2

08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU

-

-

-

512,1

-

512,1

208,4

-

208,4

208,3

208,3

-

208,3

Program Dukungan Manajemen dan 09 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU

-

-

-

447,6

-

447,6

408,0

-

408,0

407,7

452,8

-

452,8

67.843,0

54.572,2

122.415,2

70.596,8

18.895,9

89.492,7

59.707,9

8.628,7

68.336,5

69.102,7

61.316,1

7.832,0

69.148,0

TOTAL KEMENTERIAN PU

Keterangan: • Dari alokasi tersebut, sebagian digunakan untuk pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu: • Dana Dekonsentrasi di Ditjen Penataan Ruang sebesar Rp 202,67 miliar; • Dana Tugas Pembantuan di Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 519,03 miliar; dan • Dana Tugas Pembantuan di Ditjen Bina Marga sebesar Rp 920,71 miliar.

40

PAGU ANGGARAN TAHUN 2013 PER JENIS BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PAGU KEMENTERIAN PU

69,148 T BARANG 9,650 T OPS. 0,578 T PEMEL. WAJIB 3,584 T

NON OPS. 9,072 T Darurat BA 0,008 T

-Rutin Jalan/Jembatan = 1,992 T -OP infrastruktur SDA = 1,149 T -Pendampingan Masy. = 0,442 T

MODAL 55,367 T

PEGAWAI 1,370 T OPS. 0,006 T SETJEN 0,087T

ITJEN 0,002 T

-Setjen = 0,403 T -Itjen = 0,105 T -Balitbang = 0,222 T -BP Kons. = 0,260 T

DJ PR 0,003 T

TURBINWAS 5,480 T

-DJ PR = 0,759 T -DJ SDA= 1,094 T -DJ BM = 1,150 T -DJ CK = 1,484 T

BANSOS 2,760 T

NON OPS. 55,361 T BALITBANG 0,132 T

BP KONS. 0,017 T

DJ SDA 15,825 T

DJ BM 30,762 T

DJ CK 8,531 T

RISE/PISEW

PPIP

P2KP

USRI

PAMSIMAS

0,077 T

0,650 T

1,553 T

0,215 T

0,266 T

41

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN TAMBAHAN KEMENTERIAN PU (dalam Miliar Rupiah)

No.

Program

Kebutuhan Dana*)

1

2

3

1

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Penyelenggaraan 2 Jalan Program Pembinaan dan 3 Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4

5

6

7

8 9

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T ugas T eknis Lainnya Kementerian PU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU Program Penelitian dan Pengembangan Kemen. PU Program Pembinaan Konstruksi Total

26.409,33

Pagu Anggaran 2013 4

Selisih

Keterangan(akibat masih adanya selisih)

5=4-3

6

T ertundanya pembangunan/peningkatan jaringan irigasi sebesar 143.246 Ha; serta tertundanya rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 238.504 Ha dan jaringan rawa sebesar 98.104 Ha.

18.724,91

(7.684,42)

34.571,73

T ertundanya pembangunan jalan baru sepanjang 102 Km; T ertundanya pembangunan Fly (7.945,11) Over/Underpass sepanjang 718 m; dan T ertundanya pembangunan Jalan Strategis perbatasan, terpencil & terluar sepanjang 738 Km.

17.058,52

13.468,58

T ertundanya pembangunan Rusunawa sebanyak 46 T win Block; T ertundanya pembangunan SPAM Perdesaan di 562 desa; T ertundanya pembangunan SPAM untuk MBR di 303 kawasan; T ertundanya (3.589,94) pembangunan SPAM IKK di 147 Kawasan; dan tertundanya pembangunan SPAM Kawasan Khusus di 299 kawasan dan 3000 desa PPIP.

1.550,00

801,75

447,60

452,79

512,14

208,29

(303,85)

174,20

126,23

(47,97)

461,40

459,31

(2,09)

362,70

334,43

(28,27)

89.492,73

69.148,02

(20.344,71)

42.516,84

(748,25)

T ertundanya penyusunan NSPK bidang Penataan Ruang sebanyak 15 NSPK; dan tertundanya sebagian rencana Pembinaan T eknis pengembangan kota dan kapasitas kelembagaan kota.

5,19

T ertundanya penyediaan sarana dan prasarana aparatur, perkuatan sistem informasi dan pelayanan informasi publik

42

RINCIAN KEGIATAN USULAN ANGGARAN TAMBAHAN KEMENTERIAN PU

43

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

44

MEKANISME PENYARINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN PEDOMAN PERENCANAAN

RKP RPJMN RENSTRA PU Kebijakan Baru/Arahan Presiden (MP3EI, Ketahanan Pangan, MP3KI, dll).

PERANGKAT PENYARING PROGRAM/KEGIATAN: A) RPIJM B) HASIL KONREG C) READINESS CRITERIA

KEGIATAN/OUTPUT DRAFT RKAKL

DIBAHAS DI RDP DENGAN KOMISI V

ISU-ISU EKSTERNAL: - DPR/DPD/KUNKER - MEDIA/MASYARAKAT - MASUKAN INTER KEMENTERIAN

PENGESAHAN ANGGARAN PENELAAHAN DENGAN DITJEN ANGGARAN/DITJEN PERBENDAHARAAN

RKA KL DIPA 45

PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 1. EFEKTIF, memenuhi sasaran RPJMN, Prioritas Nasional, MP3EI, MP3KI, Surplus beras 10 juta tom, MDG’s, meningkatkan kinerja infrastruktur, peningkatan playanan masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan; 2. EFISIEN, maksimalisasi output dengan mengupayakan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; 3. SINERGIS, meningkatkan keterpaduan antar program, antar sektor, dan antar level kewenangan, (misalnya keterpaduan antara air baku, air minum, sanitasi, pencemaran sungai, banjir, erosi sungai, konstruksi jembatan, dll); 4. BERKELANJUTAN, memastikan capaian fungsional dan manfaat, serta menjamin pengoperasiannya berjalan dengan baik. 46

UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN • Mempertimbangkan sifat pelaksanaan konstruksi infrastruktur yang sebagian besar tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka paket Kontrak Tahun Jamak (MYC) diperlukan untuk menjamin kesatuan fungsi dan efisiensi proses pengadaan. • Kementerian PU telah melaksanakan proses lelang/tender setiap tahun pada bulan November sebelum DIPA diterbitkan. • Penetapan Pejabat Satuan Kerja dan Pejabat Perbendaharaan berlaku lebih dari satu tahun dan secara umum penetapan berlaku untuk 3 tahun. • Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013, seluruh Satminkal telah diminta mulai mempersiapkan pemaketan yang disertai dengan rencana penyerapan dan rencana pengadaannya. 47

PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROSES APBN-P TA.2012

48

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA.2012

49

STATUS PROSES APBN-P 2012 1. Sebagian besar DIPA penghematan anggaran dan kegiatan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) telah diterbitkan; termasuk pemanfaatan sisa lelang dari Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air yang akan digunakan mendanai PPIP; 2. Namun Surat Penetapan (SP) RKA-K/L yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan belum memasukkan penambahan anggaran di Ditjen Cipta Karya untuk PPIP, baik dari Ditjen BM dan Ditjen SDA maupun dari realokasi internal Ditjen Cipta Karya; 3. Proses pelelangan (tender) paket kontrak dari sumber dana SAL 2011 telah selesai; 4. Kegiatan pemanfaatan dana Optimalisasi Non-pendidikan juga belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;

50

RAPBN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013

Recommend Documents