KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Panduan Panduan Pelaksanaan Pelaksanaan
Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2016
Draft #4
Jakarta, 19 April 2016
HASIL PRA KONREG 2016 dalam Milyar Rupiah
Satminkal
Baseline Pra Konreg
Penajaman Satminkal (Baseline)
Stok Pra Konreg
Pagu Indikatif
Ditjen SDA
60.903
27.686
56.326
35.290
Ditjen Bina Marga
75.622
74.271
61.020
58.811
Ditjen Cipta Karya
17.375
21.729
30.800
18.340
Ditjen Penyediaan Perumahan
12.046
19.388
11.224
8.166
165.947
143.076
159.044
DJPbP
-
-
-
229
DJBK
-
-
-
687
Setjen
-
-
-
569
Itjen
-
-
-
107
Balitbang
-
-
-
789
BPSDM
-
-
-
503
BPIW
-
-
-
503
Total 4 ABCP
Total Kementerian PUPR
124.000 2
OUTLINE PANDUAN PELAKSANAAN KONREG KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2016
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
LATAR BELAKANG ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RKP 2017 TEMA KONREG TUJUAN AGENDA PELAKSANAAN PESERTA SUSUNAN ACARA MEKANISME PENAJAMAN AKTIVITAS
3
1. LATAR BELAKANG KONREG 2016 UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) mengamanatkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Proses perencanaan,penyiapan program dan penyusunan anggaran yang dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Konreg PUPR) adalah forum konsolidasi program hasil Pra-Konreg sesuai pagu indikatif dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Nasional 4
2. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
Hal ini sesuai dengan 5 norma pembangunan: 1) pembangunan bersifat holistik, tematik, dan integrative; 2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat, 3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, 4) pembangunan tidak boleh merusak/menurunkan lingkungan dan ekosistem, 5) pembangunan mendorong tumbuh berkembangnya swasta
3. TEMA KONREG 2016 “MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KESEIMBANGAN ANTAR WILAYAH, MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA, SERTA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS ’’
Tema tersebut sejalan dengan Tema RKP 2017:
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. 6
4. TUJUAN KONREG
• TUJUAN : Penajaman Hasil Pra-Konreg di masing-masing provinsi berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai bahan masukan Renja Kementerian PUPR dan RKP 2017 dalam penugasan kepada Satminkal pelaksana. • FOKUS PEMBAHASAN : Prioritas Program Satminkal dalam mendukung Agenda Prioritas Nasional. • MATERI : – Hasil pembahasan Pra-Konsultasi Regional; – RENJA masing-masing Satminkal.
• OUTPUT : – Form Isu; Form Renstra; Form Renja; dan Form KSP – Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2017 dan konsep RKP 2017 yang selaras dengan Agenda Prioritas Nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan wilayah dan infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar WPS.
7
5. AGENDA PELAKSANAAN
Selasa, 19 April 2016; Pukul 14.00 – selesai Tempat Gedung Auditorium Kementerian PUPR (Pleno) Pembahasan : • Prioritas Program dalam mendukung Agenda Prioritas Nasional termasuk sasaran (benefit dan impact), target output, pendanaan dan lokus. • Pendanaan disesuaikan dengan pagu indikatif untuk masing-masing satminkal.
Tindak lanjut hasil pembahasan • Form Isu; Form Renstra; Form Renja; dan Form KSP dikompilasi BPIW • Usulan RKP dari Kementerian PUPR.
8
6. PESERTA KONREG 2016 No.
Institusi/Lembaga
Uraian Institusi/Lembaga
1
Balai di Lingkungan Ditjen SDA
Balai (Besar) Wilayah Sungai
2
Balai dan Satker Di Lingkungan Ditjen Bina Marga
Balai /Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) Provinsi
3
Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
Satker Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP) Provinsi
4
Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi
5
Satker Satminkal / Ditjen Kementerian PUPR
Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen Penyediaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Perumahan Ditjen Bina Konstruksi
Sekretariat Jenderal PUPR Inspektorat Jenderal BPIW BPSDM Balitbang
7. SUSUNAN ACARA KONREG SEBAGAI PENAJAMAN HASIL PRA KONREG 2016
No
WAKTU
AGENDA
PEMBICARA
1 2
12.00 - 14.00 14.00 - 14.05
Registrasi Peserta (beserta makan siang) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3
14.05 - 14.10
Pembacaan Doa
4
14.10 - 14.15
Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Ketua Panitia
Tim Sekretariat Ketua Tim Pelaksana
5
14.15 – 15.30
Laporan Hasil Pra Konreg 2016 dan Hasil Penajaman TA 2017
Kepala BPIW
6
15.30 – 16.30
Arahan Self-Blocking TA 2016 dan Perkembangan Penganggaran TA 2017
Sekjen
7
16.30 – 17.30
ARAHAN dan PENUTUPAN
Menteri PUPR
Tim Sekretariat Tim Sekretariat
10
8. MEKANISME PENAJAMAN AKTIVITAS PROGRAM / KEGIATAN • Penajaman Aktivitas Satminkal merupakan proses penajaman rencana aktivitas hasil Pra-Konreg 2016 yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif. • Proses penajaman dilaksanakan secara serentak untuk 34 provinsi yang dikoordinasikan oleh masing-masing Satminkal SDA, BM, CK, dan PnP mulai tanggal 15 s.d. 18 April 2016; • Untuk Satminkal lainnya penajaman dilakukan terhadap rencana kerja awal yang diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional. • Tim Sekretariat Pusat (Biro PAKLN dan BPIW) akan memfasilitasi materi hasil Pra Konreg, supervisi keterpaduan program/kegiatan antar satminkal, supervisi Sistem Pemrograman (SIP), serta mengumpulkan Form hasil Konreg 2016. • Output dari setiap Satminkal per Provinsi yang dikumpulkan kepada Tim Sekretariat Pusat adalah: F-ISU, F-RENSTRA, F-RENJA, dan F-KSP. Dalam bentuk hard copy dan soft file. 11
TERIMA KASIH
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
12
