Kementerian Pekerjaan Umum
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG
Konsultasi Regional Wilayah Timur Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012 JAKARTA, 7 Maret 2012 Bersama Menata Ruang Untuk Semua
1
Kementerian Pekerjaan Umum
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
I. BASIS
IKUTI RTRW
II. SINERGI
KONTRIBUSI PENGEMBANGAN WILAYAH
III. MANFAAT
PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN
2
Kementerian Pekerjaan Umum
basis
IKUTI RTR/W Bersama Menata Ruang Untuk Semua
3
I.1
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (UUPR NO. 26/2007)
PENGATURAN
Kementerian Pekerjaan Umum
Perencanaan Tata Ruang
PEMBINAAN
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PENGAWASAN
4
Kementerian Pekerjaan Umum
MATERI RTRW 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Tujuan, Kebijakan, & Strategi Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Penetapan Kawasan Strategis Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5
STATUS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG (1) Kementerian Pekerjaan Umum
1. RTRWN telah ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. RTR Pulau / Kepulauan: a. Tiga (3) RTR Pulau telah ditetapkan: Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Sulawesi Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera b. Satu (1) RTR Pulau dalam proses legalisasi dan ditargetkan untuk ditetapkan pada Semester I Tahun 2012: RTR Pulau Jawa – Bali ( Sudah di Presiden) c. Tiga (3) RTR Pulau / Kepulauan dalam proses legalisasi dan ditargetkan untuk ditetapkan pada Semester II Tahun 2012: RTR Kepulauan Nusa Tenggara RTR Kepulauan Maluku
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
RTR Pulau Papua
6
STATUS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG (2) 3. RTR KSN (status penanganan T.A. 2012) Kementerian Pekerjaan Umum
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS 29 KSN
13 KSN Teknologi Tinggi; Leuseur, Komodo, Tj. Puting, Teluk Bintuni, Ujung Kulon, Batabuh, Kerinci Seblat, Tondano, Rinjani, Balingara, Buol Lambunu, Rawa Aopa-Watumohai dan Tinondo, Poso, Perbatasan Laut Lepas, Toraja, Laut Banda
PENYUSUNAN RAPERPRES 16 KSN NON PERKOTAAN
Sorowako, Timika, Raja Ampat, TN. Lorentz, Candi Prambanan, Sabang, KAPET : Batulicin, Khatulistiwa, Seram, Mbay, BAD, Bima, Biak, DAS Kakab, Bank Sejahtera Sultra, Palapas
3 KSN PERKOTAAN
Cekungan Bandung, GKS, dan Kedungsepur
29 KSN
19 KSN
LEGALISASI
PENETAPAN
1 KSN
Kasaba (semula direncanakan dilegalkan Th 2011)
16 KSN
Perbatasan (7): NAD-Sumut, NTT, Papua, SulutGorontalo-Sulteng, Riau-Kepri, Maluku, MalutPapua Barat KAPET (4): Sasamba, Manado Bitung, Pare-Pare Lainnya (5): Pacangsanak, HoB, Danau Toba, Merapi, Borobudur, Selat Sunda
17 KSN
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
1 KSN NON PERKOTAAN
BBK (Perpres No. 87/2011)
4 KSN PERKOTAAN
Jabodetabekpunjur (Perpres No. 54/2008) Mebidangro (Perpres 62/2011) Sarbagita (Perpres No. 45/2011) Mamminasata (Perpres No. 55/2011)
5 KSN
Jml. KSN yg telah ditangani : 70 KSN (63 KSN Non Perkotaan dan 7 KSN Perkotaan) Jml. KSN yg belum ditangani : 6 KSN (Kawasan Industri Lhokseumawe, Mahato, Bukit Duabelas, Bukit Tigapuluh, Berbak & Betung Kerihun) 7
STATUS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG (3) Kementerian Pekerjaan Umum
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) (Status 2 Maret 2012) URAIAN PROVINSI
JUMLAH DAERAH
PROSES REVISI
REKOMENDASI GUBERNUR
PEMBAHASAN BKPRN
33
0
0
0
PERSETUJUAN SUBSTANSI
21
63,64%
PERDA PROVINSI
12
33,36%
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) (Status 2 Maret 2012) URAIAN KABUPATEN KOTA JUMLAH
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
JUMLAH DAERAH
PROSES REVISI
REKOMENDASI GUBERNUR
PEMBAHASAN BKPRN
PERSETUJUAN SUBSTANSI
PERDA KAB./KOTA
398
24
2
26
270
67,84%
76
19,10%
93
10
1
15
41
44,09%
26
27,96%
491
34
3
41
311
63,34%
102
20,77%
8
“Tahun 2012 didorong 21 Provinsi yang RTRW Provinsinya sudah Persetujuan Subtansi sudah dapat di Perda kan.”
9
PETA STATUS RTRWK P. BALI-NUSA TENGGARA (Status 02 Maret 2012)
2012 3 Kab/Kota yang RTRW-nya belum mendapatkan Persetujuan Substansi ditargetkan selesai Persetujuan Substansi & di-Perda-kan.
10
PETA STATUS RTRWK P. MALUKU (Status 02 Maret 2012)
2012 3 Kab/Kota yang RTRW-nya belum mendapatkan Persetujuan Substansi ditargetkan selesai Persetujuan Substansi & di-Perda-kan. 11
PETA STATUS RTRWK P. SULAWESI (Status 02 Maret 2012)
2012 6 Kab/Kota yang RTRW-nya belum mendapatkan Persetujuan Substansi ditargetkan selesai Persetujuan Substansi & di-Perda-kan.
12
PETA STATUS RTRWK P. PAPUA (Status 02 Maret 2012)
2012 10 Kab/Kota yang RTRW-nya belum mendapatkan Persetujuan Substansi ditargetkan selesai Persetujuan Substansi & di-Perda-kan. 13
Kementerian Pekerjaan Umum
sinergi Berkontribusi dalam mengembangkan WILAYAH 14 Bersama Menata Ruang Untuk Semua
II.1 INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Kementerian Pekerjaan Umum
Pengembangan infrastruktur bidang PU memiliki keterkaitan dan berperan penting dalam pengembangan wilayah dan kawasan PEMBANGUNAN SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
CIPTA KARYA SDA
B.M. Perkim
B.G.
A.M.
Limbah
Sampah
Drainase
Penataan Wilayah Penataan Perkotaan Penataan Perdesaan Penataan Kawasan Penataan Lingkungan Penataan Tapak
“…..Tantangannya adalah bagaimana program-program infrastruktur PU dapat dikemas dalam satu sinkronisasi program pengembangan wilayah berbasis penataan ruang ……” Bersama Menata Ruang Untuk Semua
15
II.2 EVALUASI KESESUAIAN KETERPADUAN PROGRAM INFRASTRUKTUR BIDANG PU Kementerian Pekerjaan Umum
LINGKUP EVALUASI: 1.
Kesesuaian Program persentase jumlah program/kegiatan pengembangan infrastruktur bidang PU yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Indikasi Program Utama RTRWN.
2.
Kesesuaian Lokasi Program/Kegiatan persentase jumlah program/kegiatan pengembangan infrastruktur bidang PU yang secara spasial sesuai dengan arahan RTRWN. Kesesuaian Alokasi Anggaran persentase nilai anggaran program/kegiatan pengembangan infrastruktur bidang PU yang sesuai arahan RTRWN.
3.
Kesesuaian Program, Lokasi/Waktu, dan Anggaran menunjukkan tingkat dukungan sektor terhadap perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam rangka pengembangan wilayah berbasis RTRWN Bersama Menata Ruang Untuk Semua
16
HASIL EVALUASI NASIONAL (TAHUN 2009-2012) Kementerian Pekerjaan Umum
SATMIN KAL
KESESUAIAN PROGRAM
KESESUAIAN LOKASI / WAKTU
KESESUAIAN ANGGARAN
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
SDA
86.1
50.0
88.08
90.96
75.6
87.0
85.28 75.19
71.15
84.0
83.89
56.44
BM
95.9
79.0
90.92
96.86
91.1
91.0
95.57 95.19
91.6
92.0
91.33
95.22
CK
65.3
32.0
33.01
90.86
71.1
87.0
85.68 72.72
78.8
86.0
82.79
92.96
Catatan: • Tahun 2009-2011 : evaluasi berdasarkan data DIPA • Tahun 2012 : evaluasi berdasarkan data hasil Konreg PU Tahun 2011
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
17
HASIL EVALUASI NASIONAL (TAHUN 2009-2012) Kementerian Pekerjaan Umum
SDA
CK
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
BM
•
SDA: kesesuaian program meningkat, kesesuaian lokasi dan anggaran cenderung menurun;
•
BM: kesesuaian program, lokasi, dan anggaran cenderung stabil pada level yang relatif tinggi;
•
CK: kesesuaian anggaran berada pada level yang baik. Sementara, kesesuaian program masih rendah terutama pada rentang waktu 2010-2011. 18
EVALUASI KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU BERBASIS RTRWN TAHUN 2011 P. BALI – NUSA TENGGARA – SULAWESI KESESUAIAN KEGIATAN SDA KESESUAIAN KEGIATAN BM KESESUAIAN KEGIATAN CK LOKASI & LOKASI & LOKASI & ANGGARAN ANGGARAN PROGRAM ANGGARAN PROGRAM PROGRAM WAKTU WAKTU WAKTU
PROVINSI 01
BALI
86.111
85.484
74.991
89.34
96.33
82.41
56.10
100.00
100.00
02
NUSA TENGGARA BARAT
82.278
90.769
94.312
97.10
97.76
87.38
45.45
92.50
94.65
03
NUSA TENGGARA TIMUR
95.050
75.000
80.189
97.97
97.10
92.16
64.79
78.26
81.91
04
SULAWESI UTARA
84.783
84.615
92.177
91.01
98.15
92.87
35.28
98.17
99.56
05
GORONTALO
66.038
94.286
97.439
92.19
100.00
100.00
31.69
100.00
100.00
06
SULAWESI TENGAH
90.196
65.217
73.573
97.58
99.50
98.85
34.54
56.72
69.85
07
SULAWESI TENGGARA
92.754
85.938
82.843
92.86
100.00
100.00
29.00
87.50
91.97
08
SULAWESI SELATAN
96.992
94.574
98.276
90.46
97.76
99.38
36.36
84.21
75.77
09
SULAWESI BARAT
97.561
77.500
90.471
92.21
97.10
100.00
93.83
86.21
92.04
88,08%
85,28%
83,89%
90,92%
95,57%
91,33%
33,01%
85,68%
Rata-rata Nasional
82,79%
Jumlah Provinsi yang Kesesuaiannya di Bawah Rata-rata Nasional: S.D.A.
B.M.
C.K.
Kesesuaian Program
4
Kesesuaian Program
2
Kesesuaian Program
2
Kesesuaian Lokasi & Waktu
3
Kesesuaian Lokasi & Waktu
0
Kesesuaian Lokasi & Waktu
3
Kesesuaian Anggaran
4
Kesesuaian Anggaran
2
Kesesuaian Anggaran
3 19
EVALUASI KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU BERBASIS RTRWN TAHUN 2011 P. MALUKU - PAPUA KESESUAIAN KEGIATAN SDA KESESUAIAN KEGIATAN BM KESESUAIAN KEGIATAN CK LOKASI & LOKASI & LOKASI & ANGGARAN ANGGARAN PROGRAM ANGGARAN PROGRAM PROGRAM WAKTU WAKTU WAKTU
PROVINSI 10
MALUKU
87.640
87.179
92.149
82.74
98.77
99.57
76.92
78.00
17.75
11
MALUKU UTARA
96.429
77.778
80.320
84.62
98.86
99.90
81.37
87.95
90.94
12
PAPUA
97.826
33.333
49.032
91.90
97.41
98.41
55.34
63.16
76.01
13
PAPUA BARAT
95.000
100.000
100.000
93.25
100.00
100.00
53.85
100.00
100.00
88,08%
85,28%
83,89%
95,57%
91,33%
33,01%
85,68%
82,79%
Rata-rata Nasional
90,92%
Jumlah Provinsi yang Kesesuaiannya di Bawah Rata-rata Nasional: S.D.A.
B.M.
C.K.
Kesesuaian Program
1
Kesesuaian Program
2
Kesesuaian Program
0
Kesesuaian Lokasi & Waktu
2
Kesesuaian Lokasi & Waktu
0
Kesesuaian Lokasi & Waktu
2
Kesesuaian Anggaran
2
Kesesuaian Anggaran
0
Kesesuaian Anggaran
2
20
EVALUASI KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU BERBASIS RTRWN TAHUN 2012 (CONTOH PROVINSI) Kementerian Pekerjaan Umum
PROVINSI SULAWESI UTARA SDA
BM
CK
• SDA: kesesuaian program meningkat, sementara kesesuaian lokasi dan anggaran relatif stabil; • BM: kesesuaian program dan lokasi relatif stabil, sementara kesesuaian anggaran meningkat; • CK: kesesuaian program meningkat, sementara kesesuaian lokasi dan anggaran cenderung menurun.
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
21
Kementerian Pekerjaan Umum
manfaat Produktif dan Berkelanjutan Bersama Menata Ruang Untuk Semua
22
Kementerian Pekerjaan Umum
Pengembangan Infrastruktur Bidang PU diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah dan Kawasan Strategis Nasional terutama di sepanjang 6 koridor MP3EI: Koridor Ekonomi Sumatera; Koridor Ekonomi Jawa; Koridor Ekonomi Kalimantan; Koridor Ekonomi Sulawesi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Koridor Ekonomi Papua – Kep. Maluku Bersama Menata Ruang Untuk Semua
23
6 KORIDOR EKONOMI PRIORITAS: BERBASIS KOMODITAS/ SEKTOR UNGGULAN WILAYAH
1
KE Sumatera
3
KE Kalimantan
5
KE Bali – Nusa Tenggara
2
KE Jawa
4
KE Sulawesi
6
KE Papua – Kep. Maluku 24
Kementerian Pekerjaan Umum
TELAPAK EKOLOGIS INDONESIA (Global Hectar per Capita) Capita)
URAIAN
2000 2001 2002
2003
2004 2005 2007
Telapak Ekologis
1.06
0.97
0.99
0.99
1.16
0.95
1.07
Biokapasitas
1.33
1.32
1.33
1.32
1.30
1.39
1.12
Surplus (BC – TE)
0.27
0.35
0.34
0.33
0.14
0.44
0.05
Catatan: - Nilai Telapak Ekologis Indonesia 2000-2005 diperoleh dari GFN - Nilai Telapak Ekologis Indonesia 2007 dihitung oleh Ditjen. Penataan Ruang
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
25
Telapak Ekologis P. Bali, Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan P. Papua Th. 2007 (Global Hektar)
Kementerian Pekerjaan Umum
16.000.000
Biokapasita
14.000.000
Telapak Ekologis 12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
Bali
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
NTB
NTT
Maluku
Maluku Utara
Papua
• Bali dan NTB telah mengalami defisit..!!!
Papua Barat
26
Telapak Ekologis Pulau Sulawesi Th. 2007 (Global Hektar)
Kementerian Pekerjaan Umum
8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -
Sulut
Sulteng Biokapasitas
Sulsel
Sultra
Gorontalo
Sulbar
Telapak Ekologis
• Sulawesi Utara telah mengalami defisit..!!! Bersama Menata Ruang Untuk Semua
27
Kementerian Pekerjaan Umum
Penyusunan Program / Kegiatan Membuat Justifikasi: Teknis; Ekonomi; Sosial; Lingkungan Jangan cederai alam..!!
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
28
Kementerian Pekerjaan Umum
PEMANFAATAN RUANG - 2013 ASPEK STRATEGIS NASIONAL
KONSEP PROGRAM
METROPOLITAN 1. Ekonomi
Perdesaan Berkelanjutan KAPET / KSN Ekonomi
2. Lingkungan Hidup
Kota Hijau
3. Sosial Budaya
Kota Pusaka
4. Hankam 5. SDA dan Teknologi Tinggi Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Kawasan Perbatasan Pulau Kecil / Terluar -29
Kementerian Pekerjaan Umum
“Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah ada hendaknya dipelihara atau kalau bisa ditambah luasnya, (...). Meski UU No. 26 Tahun 2007 telah mensyaratkan penyediaan RTH di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah, nampaknya persyaratan ini masih jauh dari jangkauan kota-kota kita. Karenanya Penataan Ruang menjadi kemutlakan yang harus dilaksanakan dalam setiap wilayah...” Ibu Negara Republik Indonesia Hj. Ani Bambang Yudhoyono, Situ Cipule, Karawang 2 Desember 2011
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
30
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) Kementerian Pekerjaan Umum
26 KOTA
34 KAB
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
31
Kementerian Pekerjaan Umum
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
32
Bentuk Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum
P2KH
• sosialisasi • penjaringan prakarsa masyarakat • implementasi fisik • replikasi
Pemerintah Kab/kota
Pemerintah & Pemprov
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
• bantuan teknis • bimbingan teknis • dukungan program • pelatihan • kampanye publik
• implementasi • replikasi • advokasi
Masyarakat & dunia usaha
Program sinergis dan kolaboratif dengan peran utama adalah Pemkab/kota dan masyarakat
33
33
Kementerian Pekerjaan Umum
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
I. BASIS
IKUTI RTR/W
II. SINERGI
KONTRIBUSI PENGEMBANGAN WILAYAH
III. MANFAAT
PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN
34
plant a tree: a single tree provides enough oxygen for two people for their entire lives…. (adventure ecology’s top 10 for the planet) 35
LAMPIRAN
36
KORIDOR MP3EI
37
KORIDOREKONOMI EKONOMIBALI BALI- –NUSA NUSATENGGARA TENGGARA KORIDOR
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
38
KORIDOR EKONOMI SULAWESI
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
39
KORIDOR EKONOMI PAPUA – MALUKU
Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia
40
ARAHAN RTRWN (PP 26/2008)
41
III.2.A. RENCANA SISTEM PERKOTAAN NASIONAL 2028 Pulau Sumatera Jawa-Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Total
PKN 9 11 2 5 5 2 3 37
PKW 56 38 10 28 24 11 11 178
PKSN 4 0 3 10 2 4 3 26
Keterangan : PKN PKW PKSN/KOTA PERBATASAN
(Catatan: PKL ditetapkan dalam RTRWP)
“ Strategi pemerataan pengembangan kawasan P.Sumatera-Jawa-Bali dan Kalimantan-Sulawesi-Nusa Tenggara-Maluku-Papua melalui penyebaran pusat-pusat kegiatan nasional (20:17) dan wilayah (94:84) serta pengembangan kawasan perbatasan (4:22)”
42
III.2.B1 RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Arteri Primer Jaringan Jalan Kolektor Primer
Lintas Barat Sumatera Lintas Tengah Sumatera Lintas Tengah Sumatera
“ Pengembangan jaringan jalan nasional diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI ”
43
III.2.B2 RENCANA JARINGAN BEBAS HAMBATAN
PKN “ Sesuai kerangka kebijakan pembangunan nasional, untuk mengantisipasi kebutuhan aktifitas transportasi jalan bebas hambatan, khususnya di sebagian Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa”
Pulau
Provinsi
Sumatera
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan ,Lampung
Jawa-Bali
Seluruh provinsi
Kalimantan
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Sulawesi
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan
44
III.2.C RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR
PKN
“Pengembangan jaringan sumber daya air diarahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memenuhi kebutuhan air baku dan bersih pada kawasan perkotaan (PKN dan PKW)“
45
ARAHAN RTR PULAU
46
47
I. PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi dan Pengembangan Baru Kota-kota Utama Kawasan Perbatasan (Atambua, Kalabahi, Kefamenanu); b. Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah; c. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional (PKN dan PKW); d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Berbasis Mitigasi Bencana (PKN dan PKW);
II. PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL a. Pengembangan Jaringan Arteri Primer untuk menghubungkan antar wilayah Jaringan Lintas (dan penyeberangan) Kepulauan Nusa Tenggara
48
III. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR a. Konservasi sumber daya air b. Pendayagunaan sumber daya air c. Pengendalian daya rusak air. di WS Nasional:
WS Pulau Lombok (NTB) WS Pulau Aesesa (NTT) WS Benanain (NTT - Timor Leste) WS Noel – Mina (NTT – Timor Leste)
49
50
I. PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi dan Pengembangan Baru Kota-kota Utama Kawasan Perbatasan (Melonguane, Tahuna); b. Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah; c. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional (PKN dan PKW); d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Berbasis Mitigasi Bencana (PKN dan PKW);
II. PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL a. Pemantapan Jaringan Arteri Primer Jaringan Lintas Barat P. Sulawesi b. Pengembangan Jaringan Arteri Primer untuk menghubungkan antar wilayah Jaringan Lintas Tengah P. Sulawesi dan Lintas Timur P. Sulawesi c. Pengembangan Jalan Kolektor Primer untuk menghubungkan antar wilayah Jaringan Jalan Pengumpan (feeder) P. Sulawesi d. Pengembangan Jaringan Jalan Tol
51
III. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR a. Konservasi sumber daya air b. Pendayagunaan sumber daya air c. Pengendalian daya rusak air. di WS Nasional:
WS Pagayuman ( Gorontalo) WS Parigi – Poso ( Sulawesi Tengah) WS Laa – Tambalako ( Sulawesi Tengah) WS Walanae – Cenranae (Sulawesi Selatan) WS Jeneberang ( Sulawesi Selatan) WS Dumoga – Sangkup (Sulawesi Utara – Gorontalo) WS Limboto – Bungalo – Bone (Sulawesi Utara – Gorontalo) WS Randangan (Sulawesi Utara – Gorontalo) WS Palu – Lariang (Sulawesi Tengah – Sulawesi Selatan WS Kaluku- Karama (Sulawesi Barat – Sulawesi Tengah)
WS Pompengan – Lorena (Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah – Sulawesi Tenggara) WS Sadang (Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat) WS Lasolo – Sampara (Sulawesi Tenggara – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah)
52
53
I. PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi dan Pengembangan Baru Kota-kota Utama Kawasan Perbatasan (Saumlaki, Ilwaki, Dobo,Daruba); b. Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah; c. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional (PKN dan PKW); d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Berbasis Mitigasi Bencana (PKN dan PKW);
II. PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL a. Pengembangan Jaringan Arteri Primer untuk menghubungkan antar wilayah Jaringan Lintas (dan penyeberangan) Kepulauan Maluku
54
III. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR a. Konservasi sumber daya air b. Pendayagunaan sumber daya air c. Pengendalian daya rusak air. di WS Nasional:
WS Pulau Buru (Maluku) WS Pulau Ambon – Seram (Maluku) WS Kepulauan Kei – Aru (Maluku) WS Kepulauan Yamdena – Wetar (Maluku)
55
56
I. PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi dan Pengembangan Baru Kota-kota Utama Kawasan Perbatasan (Jayapura, Tanah Merah, Merauke); b. Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah; c. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional (PKN dan PKW); d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Berbasis Mitigasi Bencana (PKN dan PKW);
II. PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL a. Pengembangan Jaringan Arteri Primer untuk menghubungkan antar wilayah Jaringan Lintas Perbatasan, Tengah, dan Utara Pulau Papua.
57
III. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR a. Konservasi sumber daya air b. Pendayagunaan sumber daya air c. Pengendalian daya rusak air. di WS Nasional:
WS Omba (Papua) WS Mamberano – Tami – Apauvar (Papua) WS Einlanden – Digul – Bikuma (Papua – Papua New Guinea)
58
ARAHAN RTR KSN
59
60
61
I. PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KAWASAN Mengembangkan Kota Inti (Denpasar), Kawasan Perkotaan Inti (Kuta) dan Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya antara lain: a. Kawasan Perkotaan Mangupura; b. Kawasan Perkotaan Jimbaran; c. Kawasan Perkotaan Gianyar; d. Kawasan Perkotaan Sukawati; e. Kawasan Perkotaan Ubud; f. Kawasan Perkotaan Tabanan.
62
II. PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI DARAT a. pengembangan, pengembangan, rehabilitasi rehabilitasi,, dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer:: primer Jalan Tabanan – Mengwitani – Denpasar – Tohpati – Simpang Sindan Sindan;; Jalan Simpang Pesanggrahan – Tugu Ngurah Rai – Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Rai;; Jalan akses terminal Mengwi Mengwi;;
b. pengembangan, pengembangan, rehabilitasi rehabilitasi,, dan pemeliharaan jaringan jalan jalan.. kolektor primer (KP (KP--1) 1):: Jalan Simpang Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua Dua;; Jalan Simpang Kuta – Banjar Taman; Jalan Mengwitani – Abiansemal Abiansemal;; Jalan Mahendraddata – Simpang Sunset Kuta Kuta;; Jalan Simpang Sidan – Lebih Lebih;; Jalan Terusan Gatot Subroto – Canggu Canggu;; Jalan Sakah – Teges – Ubud – Kodewatan – Tegaltamu Tegaltamu;; Jalan Buruan – Mas Mas..
63
c. pengembangan, pengembangan, rehabilitasi rehabilitasi,, dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan:: hambatan Jalan Kuta – Tanah Lot – Soka; Soka; Jalan Canggu – Beringkit – Batuan – Purnama; Purnama; Jalan Tohpati – Kusamba – Padangbai; Padangbai; Jalan Serangan – Benoa – Bandar Udara Ngurah Rai – Nusa Dua – Tanjung Benoa;; Benoa Jalan Serangan – Tohpati Tohpati;; Jalan Kuta – Bandar Udara Internasional Internasional;; Jalan Kuta – Denpasar – Tohpati Tohpati..
64
III. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR Pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air: a. Pengelolaan WS Strategis Nasional Bali - Penida, Penida, yang meliputi DAS Tukad Ayung,, DAS Tukad Badung Ayung Badung,, Tukad Mati Mati,, DAS Yeh Penet Penet,, Yeh Empas Empas,, Yeh Abe, DAS Tukad Melangit,DAS Tukad Sangsang, Sangsang, DAS Tukad Pekesiran Pekesiran,, DAS Tukad Petanu Petanu,, DAS OoS dan DAS Tukad Unda Unda.. b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Banjir:: Waduk Waduk:: Muara. Muara. c. Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Irigasi: Irigasi: DI Teknis: Teknis: Mambal dan Kedewatan Kedewatan..
65
66
I. PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KAWASAN Mengembangkan Kota Inti (Makassar dan Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya antara lain: a. Kawasan Perkotaan Maros; b. Kawasan Perkotaan Sungguminasa; c. Kawasan Perkotaan Takalar;
II. PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI DARAT a. pengembangan, pengembangan, rehabilitasi rehabilitasi,, dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer:: primer Jalan Trans Sulawesi dan Ruas Maros – Makassar – Sungguminasa – Takalar Jalan Lingkar Tengah Jalan Lingkar Luar / Bypass Mamminasata Jalan akses Pelabuhan Utama Soekarno –Hatta
67
b. pengembangan, pengembangan, rehabilitasi rehabilitasi,, dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (KP (KP--1) 1):: Jalan Jenderal Hertasning Jalan Aroepala Jalan Abdullah Daeng Sirua Jalan Ir. Sutami
c. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan hambatan:: Jalan Tol Maros – Mandai – Makassar Jalan Tol Makassar – Sungguminasa Jalan Tol Sungguminasa – Takalar Jalan Tol Ujung Pandang I Jalan Tol Makassar Seksi IV
68
III. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR Pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air: a. Pengelolaan WS Strategis Nasional Jenebarang Jenebarang,, yang meliputi DAS Maros,, DAS Jenebarang Maros Jenebarang,, DAS Tallo, Tallo, DAS Pappa Pappa,, DAS Gamanti. Gamanti. b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Banjir:: Waduk Waduk:: Bili c. Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Irigasi: Irigasi: DI Teknis: Teknis: BiliBili-bili, bili, Bantimurung, Bantimurung, Pamakkulu
69
DAFTAR WILAYAH SUNGAI NASIONAL
70
DAFTAR PKN, PKW, dan PKSN (1)
71
DAFTAR PKN, PKW, dan PKSN (2)
72
DAFTAR KAB/KOTA di Koridor MP3EI
73 73
74
75