DUKUNGAN BP KONSTRUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU & PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2013
Dalam rangka Konsultasi Regional (KONREG) Kementerian PU Wilayah Timur
KUPANG, 14-15 MARET 2012
BADAN PE M B I NAAN K O N S T R U K S I K E M E N T E R IAN PE K E R JAAN U M U M 1
OUTLINE I. II. III.
IV. V.
PERAN JASA KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LPJKN/LPJKD PERATURAN TERBARU TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DATABASE MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI (SEMEN, BAJA, ASPAL) FASILITASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
2
BAGIAN 1 PERAN JASA KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA PERAN STRATEGIS JAKON ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DUKUNGAN BINJAKON PEMBINAAN KONSTRUKSI SESUAI UUJK NO 18/1999 PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3
MAN
Upstreamdownstream activities involve 40 million manpower
MONEY
MACHINE
METHODMANAGEMEN T
MATERIAL
Transport Services Industry
Building Material Industry
Quarry Site
ICT
Management Consultant
Plant Hire
Equipment Industry
Financial Institution
Manpower Supply
Manpower Supply
Manpower Supply
1. PERAN STRATEGIS JAKON
TRANSPOR T
SUPPLY CONSTRUCTION SECTOR
Absorbs 6 million of construction sector manpower
PRODUCE BUILDINGS
INFRASTRUCTURE S
NATIONAL DEVELOPMENT CONSTRUCTION DRIVEN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
4
II. ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ALOKASI BIAYA PER BIDANG INFRASTRUKTUR (2005 – 2012) (juta rupiah) Sector
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Energy
3.117
4.657
5.141
5.508
6.994
14.984
15.675
15.689
Transportation
3.978
6.976
9.070
15.298
16.077
15.562
23.135
28.118
13.328
19.186
22.769
33.427
34.987
46.666
56.535
62.563
429
1.235
1.016
2.129
2.144
2.811
3.452
3.246
84
369
419
674
1.003
2.396
3.462
4.604
BPLS
-
-
-
-
-
1.216
1.286
1.607
BASARNAS
-
-
-
-
-
513
1.329
1.112
BPWS
-
-
-
-
-
293
300
20.936
32.423
38.415
57.036
61.205
105.167
117.238
507.400
699.099
763.570
854.043
1.021.924
1.047.666
1.229.558
1.435.407
2.774.281
3.339.217
3.949.321
4.954.029
5.613.442
6.422.918
Public Works Communication Housing
Total Infrastructure Total APBN Total GDP % PW to Tot Inf
84.148
-
-
63,66%
59,17%
59,27%
58,61%
57,16%
55,46%
53,76%
53,36%
% PW to Tot APBN
2,63%
2,74%
2,98%
3,91%
3,42%
4,45%
4,60%
4,36%
% PW to GDP
0,48%
0,57%
0,58%
0,67%
0,62%
0,73%
-
-
% Infrastructure to APBN
4,13%
4,64%
5,03%
6,68%
5,99%
8,03%
8,55%
8,17%
% Infrastructure to GDP
0,75%
0,97%
0,97%
1,15%
1,09%
1,31%
-
-
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Bappenas 2012 (diolah) Catatan: * Belum termasuk pembangunan sarana dan prasarana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Kesehatan
5
III. DUKUNGAN BINJAKON
DUKUNGAN BINJAKON PUSAT & DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
MEMASTIKAN BAHWA: PENYEDIA JASA (BADAN USAHA PELAKSANA DAN KONSULTAN) MEMENUHI: ◦ SYARAT ADMINISTRATIF ◦ SYARAT KEMAMPUAN PENYEDIA JASA (TENAGA KERJA) MEMENUHI: ◦ SYARAT ADMINISTRATIF ◦ KOMPETEN SESUAI SKKNI TERSEDIANYA DATABASE KETERSEDIAAN & LOKASI MPK PENGATURAN PEMILIHAN PENYEDIA B/J DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN TERLAKSANANYA MONEV PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEGAGALAN KONSTRUKSI/BANGUNAN SESUAI KETENTUAN 6
IV. PEMBINAAN KONSTRUKSI SESUAI UUJK NO 18/1999 PEMERINTAH
PENGATURAN
Penerbitan peraturan perundangundangan dan standar-standar teknis
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota -OTONOMI - DEKONSENTRASI - TUGAS PEMBANTUAN
PEMBERDAYAA N Dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkemba ngkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi
PENGAWASAN Dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
LPJKN/D
PENGGUNA JASA, PENYEDIA JASA, MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
7
V. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1) A.
PEMBINAAN USAHA ◦ pembinaan kinerja penyedia jasa melalui pemberdayaan PJT ◦ pembinaan terhadap akses material, peralatan konstruksi, modal usaha dan sistem penjaminan melalui Forum Pendukungan Usaha
B.
PEMBINAAN REGULASI/PERIZINAN ◦ pembinaan pengaturan jasa konstruksi dan sosialisasi ◦ pembinaan dan bantuan teknik perizinan usaha jasa konstruksi (kabupaten/kota) ◦ pembinaan administrasi perizinan penyedia jasa konstruksi asing (Pusat) ◦ pembinaan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi nasional (SIPJAKI) 8
V. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2) C.
PEMBINAAN KELEMBAGAN ◦ pembinaan tata laksana dan kinerja kelembagaan (LPJKN/LPJK Provinsi) ◦ pembinaan unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi (FJKN/D) ◦ pembinaan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja
D.
PEMBINAAN PBJ KONSTRUKSI ◦ pembinaan ahli PBJ konstruksi; ◦ rekomendasi tanggapan atas sanggahan banding; ◦ pembinaan dan bantuan teknis PBJ konstruksi bagi pengguna dan penyedia jasa; dan ◦ monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan. 9
V. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (3) PEMBINAAN ADMINISTRASI KONTRAK
E.
◦ ◦ ◦ ◦ F.
penyiapan standar dan pedoman administrasi kontrak (Pusat); bantuan hukum permasalahan kontrak; pembinaan teknis sistem administrasi kontrak; pemberian opini hukum kontrak.
PEMBINAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN ◦ pembinaan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3 konstruksi; ◦ pembinaan sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan;
G.
PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN ◦ perkiraan kebutuhan material dan peralatan konstruksi ◦ informasi data base lokasi material dan peralatan konstruksi (Nasional/provinsi) ◦ informasi ketersediaan material dan peralatan konstruksi (Nasional/provinsi)
10
V. PROGRAM DAN KEGIATAN BINJAKON DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (4) H.
PEMBINAAN PASAR DAN DAYA SAING ◦ informasi akses pasar konstruksi dalam dan luar negeri; ◦ strategi peningkatan daya saing .
I.
PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ◦ penyiapan bakuan kompetensi keterampilan dan keahlian konstruksi (Pusat) ◦ pengembangan metode dan standar pelatihan konstruksi (Pusat); ◦ penyiapan dan pengembangan materi pelatihan (Pusat); ◦ penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan (Pusat); ◦ pengembangan lembaga pelatihan, instruktur, dan assesor (Pusat); ◦ penyetaraan kompetensi keahlian regional/global (Pusat); ◦ pelaksanaan pelatihan sesuai standar dengan prioritas bagi nakerkon di koridor MP3EI; ◦ sertifikasi dengan prioritas bagi nakerkon yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur ke-PU-an. 11
BAGIAN 2
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LPJKN & LPJKD PROGRES SAAT INI ALAMAT KANTOR LPJKN
12
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LPJKN & LPJKD
Sesuai dengan SK Menteri PU No. 223/2011, telah dikukuhkan Pengurus LPJKN periode 2011-2015. Selain pengukuhan Pengurus LPJKN, Menteri PU juga mengukuhkan dewan pengawas LPJKN sesuai dengan SK Menteri PU No 224/2011. Untuk tingkat Provinsi, telah ditetapkan rekomendasi calon pengurus lembaga pada 32 provinsi (di luar Jawa Timur) setelah dilakukan proses Fit & Proper Test. ◦ 24 provinsi diantaranya telah melaksanakan lanjutan rangkaian rekrutmen pengurus LPJK Tingkat Provinsi sampai dengan pengukuhan oleh Gubernur di masing-masing provinsi; ◦ 5 provinsi sudah melaksanakan hingga RPL (Rapat Pengurus Lembaga): DKI Jakarta, Sulsel, Sumsel, Riau, dan Kaltim; ◦ 3 provinsi (Sulawesi Tenggara,Maluku Utara, dan Babel) belum melaksanakan lanjutan rangkaian Rekruitmen Pengurus LPJK Tingkat Provinsi.
13
Alamat Kantor LPJKN Gedung LPJKN Gedung Balai Krida Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, Phone 0217201476 Fax 0217201472 Web site: www.lpjk.net 14
Alamat Kantor LPJK Provinsi (Wilayah Timur) Timur) NO
LPJK DAERAH
ALAMAT
SLJJ
TELEPON
FAXIMILE
1 Sulawesi Utara
Jl. 14 Februari No. 70, Teling Atas Manado, 95119
0431
850867
854092 / 851893
2 Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Dr. M. Yamin No. 33 Palu ( Ex. Kanwil. PU )
0451
482440
482440
3 Sulawesi Selatan
Jl. Bonto Manai No. 11 Makasar, Sulawesi Selatan
0411
832364
854961
4 Sulawesi Tenggara
Jl. Laute No. 143 Kendari (Rudi = 0816-4318193)
0401 327557 / 321004
327557
5 Sulawesi Barat
Jl. A. Makkasau No. 10 Mamuju Sulawesi Barat
0426
2323666
2323708
6 Bali
Jl. Tjok Agung Trsna No. 9, Niti Mandala Renon , Denpasar
0361
7446541
7463873
7 Nusa Tenggara Barat JL. Pejanggik No. 114, Mataram
0370
648872
649105
8 Nusa Tenggara Timur Gd. Binamarga Lt. III W.J. Lamentik No. 22 Oebabo Kupang
0380 826183/832445
826183
9 M a l u k u (Ambon) Kantor Dinas PU Lt 3, Jl. D.I. Panjaitan No. 2 Ambon
0911
348366 / 67
348366
10 Papua
Jl. Sulawesi No 25 Dok V (samping Gereja Rehobot ) Jayapura
0967
533809
535606
Jl. C.H. Martha Tiahahu No. 65, Ternate
0921
328507
25414
12 Gorontalo
Jl. Prof. DR. Aloei Saboe Km. 2 No. 172, Gorontalo
0435
824256
824256
13 Papua Barat
JL. Drs. Esau Sesa No. 37 Manokwari, Papua Barat
0986
214966
214966
11
Maluku Utara (Ternate )
15
BAGIAN 3
PERATURAN BARU TERKAIT PENGADAAN BARANG/ BARANG/JASA
PERMEN PU 07/2011 ((PENGADAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSULTANSI)) PERKA LKPP NOMOR 07/ 07/2011 (JUKNIS OPERASIONAL BLACK LIST) SE KEPALA BP KONSTRUKSI NO. 26/SE/KK/2011 (PENETAPAN BLACK LIST)
16
PERMEN PU 07/2011 (1) 1.
Rencana Umum Pengadaan Pengumuman secara elektronik oleh KPA/Satker melalui website www.pu.go.id meliputi:
2.
a.
nama dan alamat PA;
b.
paket pekerjaan yang akan dilaksanakan dan metode pemilihan;
c.
lokasi pekerjaan; dan
d.
perkiraan nilai pekerjaan.
Pengumuman Pemilihan (Pelelangan/Seleksi)
Penyedia
Barang/Jasa
Pengumuman secara elektronik oleh Pokja melalui website www.pu.go.id (Dalam hal diperlukan, pengumuman dapat diperluas melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun provinsi) 3.
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Proses pemilihan dilakukan setelah persetujuan kontrak tahun jamak diterima dari Menteri Keuangan 17
PERMEN PU 07/2011 (2) 4.
Standar Dokumen Pengadaan a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi berpedoman pada Permen PU No.07/PRT/M/2011 b. Pengadaan Barang dan Jasa lainnya berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011;
5.
Metode pengadaan a. Pemilihan metode pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas pekerjaan: 1) Pada prinsipnya dilaksanakan dengan pelelangan umum metode satu sampul, sistem gugur dengan pascakualifikasi 2) Pelelangan umum metode dua tahap, sistem nilai dengan prakualifikasi (untuk pekerjaan terintegrasi : DB, PBC, dll) 3) Pelelangan umum metode satu sampul, sistem gugur18 dengan prakualifikasi (untuk pekerjaan tunggal dan
PERMEN PU 07/2011 (3) b.
6.
Pemilihan metode pengadaan jasa konsultansi: 1) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan kualitas 2) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya 3) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan biaya terendah 4) Metode dua sampul, evaluasi berdasarkan pagu anggaran
Bentuk Kontrak a. Pekerjaan Konstruksi: Kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal; atau pada umumnya dengan Kontrak Lump Sum untuk pekerjaan terintegrasi; b. Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based); c. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk19
PERMEN PU 07/2011 (4) 7.
Harga Perkiraan Sendiri PPK menetapkan HPS dari Rencana Perkiraan Biaya yang disusun, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I untuk: a. Pekerjaan konstruksi > Rp 100.000.000.000 b. Jasa konsultansi > Rp 10.000.000.000
8.
Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang a. Pemenang adalah penawaran yang memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan harga yang wajar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak20 adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
PERMEN PU 07/2011 (5) Evaluasi penawaran (teknis). 1) Dari beberapa paket pekerjaan yang diikuti dalam waktu bersamaan dan personil/peralatan sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila beberapa penawarannya terendah maka penetapan calon pemenang berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara. 2) Personil/peralatan harus berada ditempat sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kontrak, dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan. c. Evaluasi penawaran (kewajaran harga). Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% HPS, harus dilakukan dengan ketentuan 1) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) untuk dinilai pengaruhnya terhadap lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan 2) apabila tidak mempengaruhi, dianggap wajar dan dikonfirmasikan kesediaannya untuk menaikkan jaminan pelaksanaan. b.
21
PERKA LKPP NOMOR 07 TAHUN 2011 TGL 20 JUNI 2011 TENTANG BLACK LIST •
Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/ KPA berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh K/L / SKPD/lnstitusi lainnya.
•
Penyedia Barang/Jasa dan penerbit jaminan pada proses pemilihan dan/atau kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam pada Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender. 22
SE KEPALA BP KONSTRUKSI No. 26/SE/KK/2011 TANGGAL 20 JULI 2011 (1)
PPK/pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada KPA, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan penyedia barang/jasa perorangan; penyedia barang/jasa badan usaha; dan/atau penerbit jaminan.
KPA menetapkan sanksi yang ditembuskan kepada PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Kepala LKPP, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Pimpinan Satminkal masing - masing.
23
SE KEPALA BP KONSTRUKSI No. 26/SE/KK/2011 TANGGAL 20 JULI 2011 (2)
KPA memberitahukan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya.
KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan, Kepala LKPP, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Pimpinan Satminkal masing - masing. 24
SE KEPALA BP KONSTRUKSI No. 26/SE/KK/2011 TANGGAL 20 JULI 2011 (3)
Kepala BP Konstruksi memberitahukan penetapan sanksi daftar hitam penyedia barang/jasa yang bergerak dibidang usaha konstruksi (Kontraktor/ Konsultan) kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi daftar hitam dari KPA.
25
BAGIAN 4
DATABASE MATERIAL & PERALATAN KONSTRUKSI SUPPLY – DEMAND SEMEN SUPPLY – DEMAND BAJA SUPPLY – DEMAND ASPAL SUPPLY – DEMAND ALAT BERAT
26
Keseimbangan Supply – Demand Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) 2012 DEMAND NO JENIS MPK SATUAN SUPPLY
UTILITAS
INFRASTRUKTUR
NON INFRASTRUKTUR
TOTAL
(%)
1 Semen
Juta Ton
60,6
12,1
36,3
48,4
80
2 Baja
Juta Ton
18,9
5,3
8,0
13,3
70
3 Aspal
Ribu Unit
930
1254
66
1320
142
4 Alat Berat
Ribu Unit
150
42
168
210
140
Catatan : 1) Supply Aspal - Produksi & Import aspal minyak PT Pertamina - Import aspal minyak lainnya - Aspal Buton Total
= 650 ribu ton = 200 ribu ton = 80 ribu ton = 930 ribu ton 27
Catatan Supply - Demand Semen
Kapasitas produksi semen ( 60,6 juta ton) secara nasional masih memadai (tingkat utilitas 80%);
Permasalahan : 1)
Alokasi per provinsi yang tidak sesuai “real
demand”; 2) Kapasitas
bongkar
di pelabuhan
tujuan
tidak
memadai untuk memenuhi “real demand” (contoh di Kalimantan Timur); 3)
Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi 28
darat (contoh di Papua).
Catatan Supply - Demand Baja
Kapasitas produksi baja standar (18,9 juta ton) secara nasional masih memadai (tingkat utilitas 70%);
Permasalahan : 1) Baja
“high strength” belum diproduksi di
dalam negeri, meskipun sangat dibutuhkan; 2) Adanya
produk baja “banci”. 29
Catatan Supply - Demand Aspal
Total pasokan aspal (930 ribu ton) secara nasional tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan (tingkat utilitas 142%);
Diharapkan kapasitas produksi aspal Buton yang dapat menggantikan aspal minyak (semi – ekstraksi dan full – ekstraksi) dapat terus ditingkatkan;
Diharapkan
PT.
Pertamina
dapat
memenuhi
kesenjangan supply – demand aspal yang masih ada. 30
Catatan Supply - Demand Alat Berat
Jumlah alat berat yang ada saat ini secara nasional (150.000 Unit) tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan alat berat (tingkat utilitas 140%);
Hampir 50% (74.800 unit) dari alat berat yang ada tercatat di Provinsi DKI Jakarta, meskipun digunakan di berbagai provinsi lain. 31
BAGIAN 5
FASILITASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN KOMPETENSI GERAKAN NASIONAL PELATIHAN KONSTRUKSI (GNPK) DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU & PERMUKIMAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2012 DI DAERAH
32
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dalam Rangka Pembinaan Kompetensi 33
REGIONALISASI BALAI (SUB CENTER) PELATIHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
Balai Pelatihan Konstruksi Banda Aceh (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kep.Riau, Jambi, Sumsel) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi di Jakarta (seluruh Indonesia) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta (pelatihan peralatan seluruh Indonesia, untuk pelatihan konstruksi meliputi : Kepulauan Babel, Bengkulu, Lampung, DKI, Banten, Jabar dan Jateng) Balai Pelatihan Konstruksi Surabaya (DIY, Jatim, Bali, NTB dan NTT) Balai Pelatihan Konstruksi Banjarmasin (seluruh kalimantan) Balai Pelatihan Konstruksi Makassar (Sulsel, Sulawesi Tenggara, Sulbar, Sulteng, Gorontalo dan Sulut) Balai Pelatihan Konstruksi Jayapura (Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) 34
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI BIDANG BINA MARGA A KEAHLIAN 1
KEPALA PENGAWAS PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
2
MANAJER PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
3
MANAJER LAPANGAN PEKERJAAN JALAN
4
MANAJER LAPANGAN PEKERJAAN JEMBATAN
5
PENGENDALI MUTU PEKERJAAN JALAN , DLL
B KETERAMPILAN 1
PELAKSANA PEKERJAAN JALAN
2
PELAKSANA PEKERJAAN JEMBATAN
3
JURU UKUR PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
4
JURU HITUNG KUANTITAS JALAN
5
PELAKSANA LAPANGAN TINGKAT II (MADYA) PEKERJAAN JALAN, DLL 35
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI BIDANG CIPTA KARYA A
KEAHLIAN
1
GENERAL SUPERINTENDENT BANGUNAN GEDUNG
2
AHLI MATERIAL BANGUNAN GEDUNG
3
PENGAWAS LAPANGAN PEMASANGAN INSTALASI LIFT DAN ESKALATOR
4
MANAJER LAPANGAN PELAKS. KONSTRUKSI BANGUNAN
5
MANAJER PENGOPERASIAN BANGUNAN GEDUNG , DLL
B
KETERAMPILAN PELAKSANA LAP. TK II PEKERJAAN FINISHING BANG. GED. BERTINGKAT TINGGI
1 2
JURU UKUR (TECHNICIAN SURVEYING)
3
JURU MUDA GAMBAR TEKNIK SIPIL
4
PELAKSANA LAP. PEKERJAAN M&E BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT TINGGI
5
PELAKSANA MADYA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG, DLL 36
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI BIDANG SUMBER DAYA AIR A
KEAHLIAN
1
KEPALA PROYEK PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
2
KEPALA LAPANGAN PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
3
MANAJER JAMINAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI SDA
4
AHLI PERENCANA TEKNIS BENDUNGAN
5
AHLI SUPERVISI KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, DLL
B
KETERAMPILAN
1
TEKNISI PENGERUKAN
2
TEKNISI PENGHITUNG KUANTITAS PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
3
PELAKSANA SALURAN IRIGASI
4
PELAKSANA BANGUNAN IRIGASI
5
PELAKSANA BENDUNGAN, DLL 37
PELATIHAN YG BANYAK DIMINATI ALAT--ALAT BERAT ALAT A KEAHLIAN 1 MANAJER ALAT-ALAT BERAT B KETERAMPILAN 1 OPERATOR FORKLIFT 2 OPERATOR TOWER CRANE 3 OPERATOR BULLDOZER 4 OPERATOR MOTOR GREDER 5 OPERATOR EXCAVATOR 6 MEKANIK ALAT-ALAT BERAT 7 OPERATOR BACKHOE LOADER 8 MEKANIK ENGINE TINGKAT DASAR, DLL 38
Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur PU & Permukiman 39
FOKUS GERAKAN NASIONAL PELATIHAN KONSTRUKSI 2010 2014
PERCEPATAN PELATIHAN SDM KONSTRUKSI (Target 3 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih)
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI
PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN LEMBAGA PELATIHAN / UJI
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN 40
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tahun Anggaran 2012 di Daerah 41
PERSEBARAN KEGIATAN PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI T.A 2012 Kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi yang diselenggarakan didaerah meliputi kegiatan: Pelatihan Konstruksi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bimbingan Teknis Sosialisasi, dll Berikut adalah rekapitulasi kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi di daerah: NO PROPINSI JMLH KEG. NO PROPINSI JMLH KEG.
NO
PROPINSI
JMLH KEG. NO
PROPINSI
JMLH KEG.
1 ACEH
3
9 BABEL
1
17
KALBAR
2
25 SULBAR
3
2 SUMUT
4
10 LAMPUNG
1
18
KALTENG
2
26 SULTRA
5
3 SUMBAR
3
11 BANTEN
4
19
KALSEL
5
27 BALI
3
4 RIAU
3
12 DKI
5
20
KALTIM
3
28 NTT
4
5 KEPRI
1
13 JABAR
6
21
SULUT
8
29 NTB
2
6 JAMBI
2
14 JATENG
4
22
GORONTALO
1
30 MALUKU
2
7 BENGKULU
2
15 DIY
8
23
SULTENG
5
31 MALUT
3
8 SUMSEL
2
16 JATIM
6
24
SULSEL
7
32 PAPUA
4
33 PAPUA BARAT
3
TOTAL
117 42
TERIMA KASIH
43
