Laporan Implementasi KIP di Lingkungan Kementerian PU 2012 KATA PENGANTAR

Laporan Implementasi KIP di Lingkungan Kementerian PU

2012

KATA PENGANTAR Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Kementerian PU, Tahun Anggaran 2012. Laporan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan implementasi KIP di lingkungan Kementerian PU selama satu tahun anggaran, yang meliputi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang direncanakan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sama untuk peningkatan kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jakarta,

Desember 2012

Tim PPID Kementerian Pekerjaan Umum

1


2012

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

……………………………...............….. ……………………………...............…..

1 2

BAB I

PENDAHULUAN

……………………………...............…..

3

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

……………………………...............…..

6

……………………………...............…..

6

……………………………...............…..

6

……………………………………………….

7

……………………………………………….

7

………………………………………………. ……………………………………………….

9 10

………………………………………………

37

……………………………...............…..

39

……………………………………………….

41

……………………………………………….

43

……………………………...............…..

44

I.1 Latar Belakang I.2 Maksud dan Tujuan

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PU Terkait Dengan Implementasi UU KIP II.2 Kegiatan Internal Kementerian PU Terkait Dengan Implementasi UU KIP II.2.1 Kunjungan PPID Kementerian PU ke Komisi Informasi Pusat II.2.2 Visitasi dan Studi Banding Kementerian PU ke Beberapa K/LN II.2.3 Sosialisasi Atas Implementasi UU KIP Untuk Lingkup Internal Kementerian PU II.2.4 Pelayanan Informasi Publik II.2.5 Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU II.4 Penyelesaian Sengketa Informasi (Mediasi dan Ajudikasi) II.5 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2012

BAB III

BAB IV

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

……………………………...............….. ……………………………...............…..

……………………………...............…..

3 5

46

LAMPIRAN 2


2012

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterbukaan informasi informasi

yang

bermanfaat

memberikan akses kepada publik untuk sekaligus

sebagai

memperoleh

sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sesuai dengan kapasitas masingmasing. Kebebasan informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggara negara. Dalam sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat sebagai pemberi kekuasaan, selayaknya rakyat juga memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pelayanan badan publik yang prima dan peran serta masyarakat yang transparan serta akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. 3


2012

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan tidak hanya tercipta kepemerintahan yang baik (good governance) tapi juga menuju kepemerintahan yang bersih (clean governance). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai salah satu Kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman. Adapun fungsi Kementerian PU adalah: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan nasional serta kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang; 5. Pelaksanaan kegiatan teknis bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang yang berskala nasional. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) mendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Didalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, serta kewenangannya, Kementerian Pekerjaan Umum menyadari betul akan pentingnya aspek keterbukaan informasi suatu badan publik. Jauh sebelum berlakunya UU KIP, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan upaya kegiatan keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan sistem e-procurement yang mulai ditetapkan sejak tahun 2002. Bahkan saat ini bisa 4


2012

dikatakan sistem e-procurement di Kementerian PU adalah yang terdepan sehingga menjadi contoh bagi Kementerian lain. Semenjak UU KIP mulai diundangkan, Kementerian PU senantiasa berupaya lebih untuk menjalankan amanah dari UU tersebut, diantaranya sejak tahun 2009 Kementerian PU telah melaksanakan sosialisasi UU KIP baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui wadah Bakohumas. Bahkan Kementerian PU menerbitkan 2 produk hukum yang berlaku

di

lingkungan

Kementerian

PU

yaitu

Keputusan

Menteri

PU

Nomor

156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian PU dan Keputusan Menteri PU Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian PU.

I.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud diterbitkannya laporan implementasi KIP di lingkungan Kementerian PU ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Badan Publik sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat. Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun agar diharapkan Komisi Informasi Pusat mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana perkembangan implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PU.

5


2012

BAB II PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU TAHUN 2012

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PU terkait dengan implementasi UU KIP Pada tahun 2012, Implementasi UU KIP Kementerian PU lebih terfokus pada peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Kementerian PU berupaya menyiapkan 3 (tiga) kategori informasi yaitu: 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 2. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 3. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dalam rangka upaya penyeragaman prosedur pelaksanaan layanan informasi publik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan peningkatan profesionalisme pelayanan informasi publik, maka pada tahun 2012 telah tersusun draft Surat Edaran Menteri PU mengenai Standar Operasional dan Prosedur dari mekanisme pelayanan informasi publik berikut mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian PU. Menimbang bahwa keterbukaan informasi publik ini sangat penting, Kementerian PU di tahun 2012 ini juga telah tersusun draft Surat Edaran Menteri PU terkait penambahan bidang kehumasan ke dalam struktur organisasi Kementerian terutama untuk unit kerja di tingkat Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai maupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai bagian dari Tim Pendukung PPID Kementerian PU yang diharapkan dengan keberadaan bidang kehumasan ini dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi UU KIP sekaligus sebagai kontributor utama dari informasi dan data pendukung lingkup ke-PUan di tingkat daerah atau propinsi. II. 2 Kegiatan Internal Kementerian PU terkait dengan implementasi UU KIP Sepanjang tahun anggaran 2012 berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan informasi publik terkait dengan implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PU, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 6


2012

1.

Kunjungan PPID Kementerian PU ke Komisi Informasi Pusat

2.

Visitasi dan studi banding Kementerian Pekerjaan Umum ke beberapa Kementerian RI dan Lembaga Negara yang termasuk dalam peringkat 15 besar berdasarkan ranking dari Komisi Informasi

3.

Sosialisasi atas implementasi UU KIP untuk lingkup internal Kementerian PU

4.

Peningkatan Pelayanan informasi publik baik melalui media internet maupun datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik

5.

Monitoring dan Evaluasi layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU

Dokumentasi foto untuk setiap kegiatan di atas terlampir, dan berikut penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kegiatan tersebut di atas: II.2.1 Kunjungan PPID Kementerian PU ke Komisi Informasi Pusat Bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 20 Januari 2012, Tim PPID Kementerian PU yang diwakili oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik beserta seluruh staf melakukan kunjungan ke Komisi Informasi Pusat. Tim PPID Kementerian PU diterima dengan baik oleh Bapak Ahmad Alamsyah Saragih, Komisioner Subkomisi Informasi Pertahanan dan Keamanan, dan Bapak Amirudin, Komisioner Subkomisi Informasi Perencanaan Kebijakan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Kementerian PU terkait dengan pelayanan informasi publik sekaligus untuk menambah cakrawala dan wawasan informasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan UU KIP mengingat UU KIP sendiri adalah undang-Undang yang masih baru dan masih membutuhkan banyak penjelasan-penjelasan lebih lanjut. II.2.2 Visitasi dan studi banding Kementerian Pekerjaan Umum ke beberapa Kementerian RI dan Lembaga Negara Visitasi dan studi banding tim PPID Kementerian Pekerjaan Umum ke beberapa Kementerian RI dan Lembaga Negara yang termasuk dalam peringkat 15 besar berdasarkan rating dari Komisi Informasi di tahun 2011, yang meliputi aturan, mekanisme, klasifikasi

7


2012

informasi, web, fasilitas dan leaflet yang terkait dengan pelayanan informasi publik sebagai implementasi UU KIP. Tujuan dilakukannya visitasi dan studi banding ini adalah: 1) Memberikan gambaran tentang fasilitas dan mekanisme pelayanan informasi publik yang ada pada beberapa Kementerian RI dan Lembaga Negara sebagai bahan referensi atau data pembanding yang bersifat konstruktif dan implementatif dalam perumusan konsep pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Kementerian PU; 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik beberapa Kementerian RI dan Lembaga Negara sesuai dengan kaidah UU KIP; 3) Menyusun action plan sebagai tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan visitasi dan studi banding diselenggarakan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Februari 2012 di Jakarta, dengan Ruang lingkup kegiatan visitasi dan studi banding terdiri dari 10 (sembilan) Kementerian dan 6 (enam) Lembaga Negara sebagai berikut: A. Kementerian 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 7. Kementerian Kehutanan 8. Kementerian Perdagangan 9. Kementerian Pertanian 10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B. Lembaga Negara 1. Dewan Perwakilan Rakyat 2. Kepolisian Republik Indonesia 3. Kejaksaan Agung 4. Mahkamah Agung 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 8


2012

6. Komisi Yudisial II.2.3 Sosialisasi atas implementasi UU KIP untuk lingkup internal Kementerian PU Esensi kebebasan memperoleh informasi dalam UU KIP harus terus-menerus diurai dan dipetakan untuk memperoleh pengetahuan mendalam sebagai bekal untuk menjawab beragam tantangan yang mewarnai perjalanan Kementerian Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui sosialisasi secara internal mengenai pelaksanaan UU KIP. Sosialisasi ini mengkaji secara keseluruhan mengenai pentingnya keberadaan UU KIP, hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi, daftar informasi publik berikut klasifikasinya, struktur organisasi dan kedudukan PPID, termasuk penyelesaian sengketa informasi serta sanksi dan denda yang diterima. Juga menjadi wadah bertukar pengalaman ketika melayani permintaan informasi mulai dari institusi, instansi, wartawan, masyarakat bahkan LSM, serta diharapkan dapat tercipta keseragaman dan kesamaan persepsi

khususnya terkait substansi UU KIP di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum. Kegiatan sosialisasi diperuntukkan bagi seluruh pejabat dan / atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di tingkat Satminkal Pusat, Balai, maupun SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap tahun, sosialisasi atas implementasi UU KIP sudah menjadi agenda wajib Kementerian. Bahkan untuk tahun 2012 ini Kementerian PU menyelenggarakan sosialisasi sebanyak (2) dua kali, yaitu sebagai berikut: 1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Regional I berlangsung selama 3 hari, tanggal 10 – 12 April 2012, diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan. Diikuti oleh seluruh pejabat dan/atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik di tingkat Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai, maupun Pusat Pendidikan dan Pelatihan, di wilayah barat (Sumatera dan Jawa), yang berjumlah 50 orang.

9


2012

Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi seputar keterbukaan informasi publik adalah : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Graita Sutadi, MSc 2. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Ir. Waskito Pandu, MSc 3. Kepala Biro Hukum, Siti Martini, SH., MSi 4. Kepala Pusat Pengolahan Data, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengolahan Data, Dra. R. Adj. Canka Amprawati, MA 5. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih 6. Peneliti ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Dessy Eko Prayitno 2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Regional II berlangsung selama 3 hari, tanggal 3 – 5 Oktober 2012, diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Diikuti oleh seluruh pejabat dan/atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik di tingkat unit satminkal pusat, Balai Pelaksanaan Jalan maupun Balai Wilayah Sungai, di wilayah timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua) sebanyak 50 orang. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi seputar keterbukaan informasi publik adalah : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Hediyanto W Husaini, MSCE., MSi 2. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Ir. Waskito Pandu, MSc 3. Pengurus Masyarakat Komunikasi dan Informasi (MAKSI), Paulus Widiyanto 4. Pakar Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH 5. Tim Sekretariat PPID Kementerian PU II.2.4 Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Pekerjaan Umum telah sampai pada tahapan Penyediaan Sarana Pendukung Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan mengembangkan pelayanan informasi publik satu pintu (one gate service) dikenal dengan Ruang Layanan Informasi Publik meliputi pelayanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Badan Pembinaan Konstruksi, Badan 10


2012

Penelitian dan Pengembangan. Segala kegiatan layanan informasi publik terpusat di Ruang Layanan Informasi Publik, Lantai Dasar Gedung Utama Kementerian PU untuk menerima layanan yang datang langsung di kantor. Selain itu juga PPID membuka layanan melalui media elektronik yaitu email, faksimili/telepon, dan menu tab Layanan Informasi Publik pada website PU (www.pu.go.id). Selama periode tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik telah melayani 82 pemohon informasi dengan rincian sebagai berikut: NO 1.

2.

URAIAN

KETERANGAN

Pemohon Informasi

Kemala Indah Wahyuni Komplek DPR RI No. 131, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakbar 085710221126

Rincian Permintaan Informasi

a. Data kapasitas atau volume tampung BKB dan BKT; b. Data perkembangan banjir DKI Jakarta (10 tahun terakhir); c. Data kerugian akibat banjir DKI Jakarta (10 tahun terakhir); d. Data RTH Jakarta.

Jangka Waktu Pemrosesan

 5 hari kerja untuk informasi b (9 Januari 2012 – 13 Januari 2012);  6 hari kerja untuk informasi a, c, d (9 Januari 2012 – 16 Januari 2012).

Status

Dikabulkan seluruhnya

Pemohon Informasi

Winny Astrid Desiyantie Jl. Tambak No. 2, Komplek Polri, Pegangsaan, Jakpus 08119627845


Peta infrastruktur Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur


2 hari kerja (23 Februari 2012 – 24 Februari 2012)

Status


11


3.

Pemohon Informasi Rincian Permintaan Informasi

4.

5.

6.

2012

Winny Astrid Desiyantie Jl. Tambak No. 2, Komplek Polri, Pegangsaan, Jakpus 08119627845 a. Data infrastruktur (jalan dan jembatan) dari Kota Kab. Malinau di Kab. Malinau terutama Kec. Kayan hulu dan Kec. Kayan Hilir; b. Panjang dan lebar jalan provinsi,nasional, arteri dan kolektor.


2 hari kerja (27 Februari 2012 – 28 Februari 2012)

Status


Pemohon Informasi

Dandy Rafitrandi Jl. Camar 2 Blok C/4 No. 8, Griya Cinere I, Depok, Jabar


a. Data panjang jalan beraspal per kabupaten/kota tahun 2004 – 2010; b. Data luas irigasi (ha) per kabupaten/kota tahun 2004 – 2010; c. Data jumlah PDAM per kabupaten/kota tahun 2004 – 2010.


8 hari kerja (26 Maret 2012 – 4 April 2012)

Status


Pemohon Informasi

Muki Westi Grehadhika, ST Jl. Kebandingan Rt 01/01, Kec. Kedung Banteng, Kab. Tegal, Jawa Tengah (0283) 3335960 / 085641394344


Informasi terkait pelatihan Quality Assurance / SMM di lingkungan Kementerian PU


3 hari kerja (3 Maret 2012 – 7 Maret 2012)

Status


Pemohon Informasi

Sri Hendarto Program Studi Teknik Sipil ITB (022) 2502350


Jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota (untuk seluruh 12


2012

Indonesia): a. Kondisi baik, sedang dan rusak berat; b. Panjang jalan; c. Nama ruas.

7.

8.

9.



Status


Pemohon Informasi

Ir. Sanir Rono, M.Eng Perum Kinara Puri No. 33, RT 007 RW 023 Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY


Permen PU No. 36/PRT/M/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai



Status


Pemohon Informasi

Dwi Harjono Saputro Sabrang Kulon RT 01 RW 13, Matesih, Karanganyar, Jateng 085725341227


Data kerugian secara material dan non material banjir Bengawan Solo di wilayah Surakarta



Status


Pemohon Informasi

Tiara Anggita Sari Jl. Tegalan No. 3 A RT 009 RW 003, Palmeriam, Jaktim 081932222517


Prosedur pengajuan izin pemakaian dan penggunaan air permukaan Sungai Serayu-Opak Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Diten SDA Kementerian PU



Status


13


10.

11.

12.

13.

2012

Pemohon Informasi

Hasfin Arief Jl. Papakserang Kp. Cipong – pongporang No. 40, RT 03 RW 08, Ds. Serang Mekar, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Jabar 081221467656


Harga satuan bahan bangunan tahun 2012 untuk wilayah Kab. Bandung


3 hari kerja (3 April 2012 – 5 April 2012)

Status


Pemohon Informasi

Tipa Sabari Takengon, Aceh Tengah 08136033317


Daftar tenaga honorer kategori I di Kementerian PU



Status


Pemohon Informasi

Hesty Wulandari Jl. Ngresep Timur VI, RT 1 RW 3 No. 15a, Sumurboto, Banyumanik, Semarang, Jateng 085697363674


Data jalan berupa nama dan panjang jalan protocol (jalan besar) di Kotamadya Jaksel, peta digital (dalam bentuk shp) Kotamadya Jaksel beserta jalan-jalannya



Status


Pemohon Informasi

Jatiningrum Jl. Kusumanegara 129, Yogyakarta 081328556843


Statistik sumber daya air yang tercatat untuk Provinsi DIY tahun 2006 - 2010


8 hari kerja (19 April 2012 – 30 April 2012) 14


14.

15.

16.

2012

Status


Pemohon Informasi

Edy Sunyoto Jl. Raya Hargomulyo Kec. Sekampung, Kab. Lampung 081272292333


a. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kegiatan PSD kawasan tradisional Malinting Kab. Lampung Timur, program pemberdayaan komunitas perumahan TA 2010 Dir. Penataan Bangunan dan Lingkungan; b. Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran Kab. Lampung Timur, program pengembangan perumahan TA 2010; c. Rencana tindak penanganan lingkungan pemukiman tradisional Kab. Lampung Timur, program pemberdayaan komunitas perumahan TA 2010.


15 hari kerja (20 April 2012 – 10 Mei 2012) tidak disertai dengan pemberitahuan perpanjangan waktu pemrosesan se

Status


Pemohon Informasi

Johan Faktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14, Surabaya, Jatim 082131040111


a. Seluruh paket swakelola di BBWS Brantas TA 2011 dan TA 2012, beserta alamat yang jelas; b. Bentuk kerjaama swakelola (KSO); c. Nama pegawai honorer BBWS Brantas TA 2011.



Status


Pemohon Informasi

Firman Arianto JL. SMKN RT 001 RW 001, Kel. SDM. Barat, Kec. Tampan, Pekanbaru 081277572880


Kondisi jalan lintas timur Pekanbaru – Bakauheni dan petanya


2 hari kerja (30 April 2012 – 1 Mei 2012) 15


17.

18.

19.

20.

2012

Status


Pemohon Informasi

Akhmad Elpiansyah Dinas PU Kalimantan Tengah 081381766969


Kepmen PU No. 630/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta lampiran


2 hari kerja (4 Mei 2012 – 7 Mei 2012)

Status


Pemohon Informasi

Rudy Butar Butar Jl. Perdana Komplek Bali Agung No. Q-41, Pontianak 0811572030


a. Pedoman leger jalan (Buku – 2 Pedoman Pelaksanaan Leger Jalan) No. 011-2/BM/2008 b. Pedoman leger jalan (Buku – 3 Pedoman Pengisian Formulir Kartu Leger Jalan) No. 011-3/BM/2008 c. Pedoman leger jalan (Buku – 4 Pedoman Penyiapan Gambar Terlaksana Jalan) No. 011-4/BM/2008 d. Pedoman leger jalan (Buku – 5 Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Proyek) No. 011-5/BM/2008



Status


Pemohon Informasi

Krisdhiani Retnowulan Jl. Taman Buaran Indah 1 Blok L No. 288, Jakarta (021) 8617413


Versi lengkap dari Kepmen PU No. 30/PRT/2006. Jika tidak mungkin dalam versi lengkap, maka bagian tentang toilet saja



Status


Pemohon Informasi

Ichwan Jl. RS. Kesumayudha No. 50 LK.3, RT 008, Kel. Bakung, Kec. 16


2012

Telukbetung Barat, Bandar Lampung 085268241338

21.

22.

23.


a. Nama dan email satker b. Data realisasi legiatan



Status


Pemohon Informasi

Oktavi Elok Hapsari, ST Jl. Ngesrep Barat III No. 28, Semarang 50263 08156571785 / 0247472621


a. Data lelang BBWS Pemali-Juana b. Jumlah proyek dan nilai kontrak proyek di BBWS PemaliJuana tahun 2010 – 2012 c. Pagu anggaran untuk BBWS Pemali-Juana tahun 2010 2012


1 hari kerja (14 Mei 2012)

Status


Pemohon Informasi

Riyanto Jl. Raya Gading Permai Blok C1/3, Kelapa Gading, Jakut 085799955245 / 0214533627


a. Berapakah batasan muatan untuk trailer 3 axle? b. Berapakah batasan tekanan gandar untuk jalan Jakarta dan sekitarnya? c. Bolehkah memuat excavator PC 200 2 unit dengan menggunakan 1 lowbed?


1 hari kerja (15 Mei 2012)

Status


Pemohon Informasi

Veronica Jl. Danau Toba No. 147, Bendungan Hilir, Jaksel 08782350032


Analisa Permen PU No. 32/PRT/M/2006


1 hari kerja (21 Mei 2012) 17


24.

25.

26.

27.

2012

Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Dodhy Akbar Angga Fitrian Perum Ciluar Asri D1/14, Bogor Utara, Jawa Barat 08128133050 / 02518333841


Dokumen RTRW Maluku dan Maluku Utara yang terbaru



Status


Pemohon Informasi

Eta Rahayu RT 02 RW 06 Gurong Slogotimo, Wonogiri, Jateng 085730121224


Informasi kerja praktek di Kementerian PU


2 hari kerja (31 Mei 2012 – 1 Juni 2012)

Status


Pemohon Informasi

Achmad Arifin Pekayon Jaya RT 002/001 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat (021) 8206565


Informasi mengenai User ID dan password terkait LPSE di Kementerian PU


2 hari kerja (31 Mei 2012 – 1 Juni 2012)

Status


Pemohon Informasi

Johan Faktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14 Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 082131040111


Laporan pertanggungjawaban pekerjaan swakelola SNVT PJPA dan PJSA BBWS Brantas TA 2011


20 hari kerja (24 Mei 2012 – 20 Juni 2012) tidak ada pemberitahuan perpanjangan waktu 18


28.

Status


Pemohon Informasi

Muhammad HS Sahabat Muslim Indonesia Jl. Palem V No. 189, Perumnas 1, Jakasampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat 081574032276


a. LHP BPK atas laporan keuangan Kementerian PU TA 2011 b. LHP untuk tujuan tertentu (audit investigasi) di lingkungan Kementerian PU tahun 2000 – 2011


16 hari kerja (4 Juni 2012 – 25 Juni 2012) ada pemberitahuan perpanjangan waktu

Status

 

29.

30.

2012

Informasi point a ditolak untuk diberikan dengan alasan Kementerian PU belum menerima LHP TA 2011 dari BPK Informasi point b dikabulkan sebagian yakni dengan memberikan informasi berupa laporan penanganan pengaduan dari masyarakat

Pemohon Informasi

Triana Rachmaningsih Perum Griya Lembah Depok Blok C3 No.2 081283745239


Data luas wilayah menurut kabupaten/kota tahun 2008, 2009 dan 2010


4 hari kerja (5 Juni 2012 – 8 Juni 2012)

Status


Pemohon Informasi

Iswan Cahyadi BTP Blok G No. 413, Makassar, Sulawesi Selatan 081215425016


Jadwal pengusulan PPIP tahun 2012


18 hari kerja (6 Juni 2012 – 29 Juni 2012) tidak ada pemberitahuan perpanjangan waktu

Status


19


31.

32.

33.

2012

Pemohon Informasi

Dwi Soufnita Jl. Sukajadi No. 352/182 A RT 04 RW 12, Kel. Pasteur, Kec. Sukajadi, Bandung, Jawa Barat 08156133822


Rincian DIPA BBWS Citarum TA 2012



Status


Pemohon Informasi

Gilang Pramudya Jl. Pujakesuma Rt 06 RW 00 Kec. Tungakal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi 085722245645


a. Data LHR ruas jalan Palimanan-Jatibarang dan CirebonLosari b. Biaya pemeliharaan per 1 km yang dianggarkan pemerintah sebagai biaya tetap c. Biaya peningkatan jalan (overlay) yang dianggarkan pemerintah sebagai biaya tetap d. Kapan terakhir kedua ruas jalan tersebut dilakukan overlay? e. Nilai IRI – NAASRA – meter ruas jalan tersebut (jika dilakukan)?



Status


Pemohon Informasi

Marsinta Simamora Jl. Maumere No. 22, Kel. Nefonaek, Kupang, Nusa Tenggara Timur 08113824888


a. Standar biaya per km: - Pembangunan jalan nasional - Pemeliharaan rutin jalan nasional - Pemeliharaan berkala jalan nasional - Peningkatan jalan nasional b. Waktu umum untuk: - Pembangunan jalan nasional - Pemeliharaan rutin jalan nasional - Pemeliharaan berkala jalan nasional - Peningkatan jalan nasional 20


2012

c. Statistik jalan nasional menurut: - Jenis perkerasan (rigid, lentur, dll) - Kondisi (baik, sedangh, rusak ringan, rusak berat) d. Parameter kerusakan jalan yang gagal fungsi e. Aturan dan pola penanganan jalan nasional untuk mempertahankan kondisi layanan f. SPM jalan nasional menurut PP No. 65 tahun 2005 dan Permen PU No. 14/PRT/M/2010 g. Standar laik jalan sesuai lampiran 3 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 (tentang factor-faktor uji laik jalan)

34.

35.

36.



Status


Pemohon Informasi

Afadlal Jl. Agung Permai I B 24/26, Sunter Agung, Jakarta Utara


UU terkait RTRW Nasional


1 hari kerja (25 Juni 2012)

Status


Pemohon Informasi

Muhammad Hazki H Institut Teknologi Bandung [email protected]


a. Informasi tentang Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU b. Program penelitian Tekonologi Intelligent Transportation System


1 hari kerja (27 Juni 2012)

Status


Pemohon Informasi

Dwi Phalita Upahita Mahasiwa Magister Teknik Sipil, ITB [email protected]


data evaluasi kondisi perkerasan jalan tol Palimanan – Kanci dan Tangerang – Merak


9 hari kerja (3 Juli 2012 – 16 Juli 2012) 21


37.

38.

39.

40.

2012

Status


Pemohon Informasi

Erwin Noviansyah Jl. Irian No. 13 A RT 003 RW 001, Kel Tanjung Agung, Kec. Sungai Serut, Bengkulu 085382411111


Rencana umum pengadaan infrastruktur untuk rakyat, jalan dan jembatan untuk Provinsi Bengkulu, dan Asian Development Bank tahun 2012


1 hari kerja (5 Juli 2012)

Status


Pemohon Informasi

Arif Riyanto [email protected]


data perusahaan kontraktor daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah (alamat, pemilik, nomor telepon)


1 hari kerja (9 Juli 2012 – 9 Juli 2012)

Status


Pemohon Informasi

Vegadista Zanu [email protected]


a. Apakah Kementerian PU dalam hal ini Puslitbang dapat melakukan penelitian suatu bangunan dan dapat mengeluarkan kelayakan menggunakan bangunan? b. Bagaimana proses pengajuan permohonannya?


1 hari kerja (13 Juli 2012)

Status


Pemohon Informasi

Johan Fraktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 082131040111 22


41.

42.

43.

44.

2012


Data proyek pembangunan Embung Segaran tahun 2007 – 2008 di Dusun Putat, Kec. Gedangan, Kab. Malang, Jatim



Status


Pemohon Informasi

Johan Fraktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 082131040111


Rencana anggaran biaya SPAM IKK Kudu, Ngusikan, Kab. Jombang (23/JBG-1/IKK/PKPAM-JT) dan SPAM IKK Kudu, Ngusikan Kab. Jombang (24/JBG-2/IKK/PKPAM-JT) di Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur tahun 2012



Status


Pemohon Informasi

Ema Tusiani Permata Depok Regency/Emerald Blok B7/25 Depok 085210454221


Jumlah air tanah per provinsi tahun 2000 – 2010



Status


Pemohon Informasi

Nova Anika Darmaga Bogor 081363108034


Rencana jangka panjang Litbang atau dokumen terkait yang berhubungan dengan research jangka panjang



Status


Pemohon Informasi

Nova Anika Darmaga Bogor 23


2012

081363108034

45.

46.

47.


Rencana riset Kementerian PU yang akan atau sudah dimulai tetapi masih berlanjut hingga tahun 2013, terkait dengan adaptasi perubahan iklim


4 hari kerja (27 Juli 2012 – 1 Agustus 2012)

Status


Pemohon Informasi



Data spesifikasi teknis SPAM IKK Kudu, Ngusikan, Kab. Jombang (24/JBG-2/IKK/PKPAM-JT) tahun 2012



Status


Pemohon Informasi



Data spesifikasi teknis SPAM IKK Kudu, Ngusikan, Kab. Jombang (23/JBG-1/IKK/PKPAM-JT) tahun 2012



Status


Pemohon Informasi

Nilla Yudithia Cahyani Obayashi Corporation Jl. Pancoran Timur 2 No. 3 08161477223 [email protected]


a. Data APBN Kementerian PU tahun 2000 – 2011 b. Data APBN Ditjen Bina Marga Kementerian PU tahun 2000 – 2011


4 hari kerja (8 Agustus 2012 – 13 Agustus 2012)

Status

Dikabulkan seluruhnya 24


48.

49.

50.

51.

2012

Pemohon Informasi

LSM Sarvodaya-KPODI Jl. Bambu Hitam No. 28 A, Kel. Bambu Apus, Jakarta Timur (021) 84307007 081318138758


Salinan dokumen realisasi bantuan sosial dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010, total sebesar Rp 237.728.000.000,- (Pembangunan infrastruktur kota Jaksel Rp 1.620.000.000,- + Jaktim Rp 1.720.000.000,- + Jakpus Rp 1.120.000.000,- + Jakbar Rp 1.160.000.000,- + Jakut Rp 560.000.000,- + Pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 231.308.000.000,- meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerim, BAST I dan II, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi



Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Furqon Djamaluddin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar


Alamat website untuk mendapatkan perusahaan yang masuk daftar hitam di Kementerian PU



Status


Pemohon Informasi



Data detail Supervisi Pembangunan Instalasi Pompa Kawasan Balong (SBY.K-1) tahun 2012 di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jatim



Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Johan Fraktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 082131040111 25


52.

53.

54.

2012


RAB Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pompa Kawasan Balong (SBY.K-1) tahun 2012 di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jatim



Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Furqon Djamaluddin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar


Permohonan klarifikasi informasi blacklist PT Nugraha Adi Taruna


6 hari kerja (29 Agustus 2012 – 5 September 2012)

Status


Pemohon Informasi

M. Arif Heriyadi Jl. Rambai Timur No. 8, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 08125137025


a. Daftar harga satuan bahan dan upah untuk konstruksi tahun 2012 b. Biaya IMB untuk pekerjaan rehab bangunan


1 hari kerja (11 September 2012)

Status


Pemohon Informasi

PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta (021) 5725772 (ext. 1111)


a. Infrastruktur yang dibangun untuk penanganan banjir, terutama pasca banjir besar Jakarta tahun 1996, 2002, 2007 dan banjir Karawang tahun 2011 b. Review/penilaian efektifitas masing-masing infrastruktur c. Rencana pembangunan infrastruktur penanganan banjir kedepan d. Data mengenai BKT seperti daya tampung, aspek, dll e. Daftar lembaga-lembaga pemerintah yang bekerjasama untuk penanggulangan banjir f. Proyek/data lainnya yang terkait dengan penanganan 26


2012

banjir

55.

56.

57.

58.


10 hari kerja (14 September 2012 – 28 September 2012)

Status


Pemohon Informasi

Maya Indah Desa Landuh, Kec. Rantau, Kab. Aceh Taming


Lowongan kerja di Kementerian PU untuk Aceh


1 hari kerja (15 September 2012 – 17 September 2012)

Status


Pemohon Informasi

Ign. Adi brahmantijo Purbalingga Wetan RT 001/006, Jawa Tengah


Spesifikasi teknis, RAB dan gambar proyek pembangunan prasarana pengendali banjir sungai


1 hari kerja (7 Oktober 2012 – 8 Oktober 2012)

Status

Ditolak untuk diberikan karena informasi publik yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan

Pemohon Informasi

Ign. Adi brahmantijo Purbalingga Wetan RT 001/006, Jawa Tengah


Tanggal lelang, pemenang lelang dan lokasi pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Klawing tahun 2012


1 hari kerja (10 Oktober 2012)

Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Ika Fristyawati Kab. Paser, Kalimantan Timur 085222856658


Laporan kegiatan (final report) dari Pilot Dregging Project (PDP1) pada lokasi Kali Mati dan Kanal Pademangan yang dilaksanakan pada November 2008 – Februari 2009. Proyek ini merupakan kerjasama Pemda DKI Jakarta dan 27


2012

Pemerintah Belanda

59.

60.



Status

Ditolak untuk diberikan karena informasi publik yang diminta merupakan kewenangan Pemda DKI Jakarta

Pemohon Informasi

Alfon Mubarak Jl. Kiruntang No. 64 RT 002/RW 01, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 085736043713 [email protected]


Bahwa berdasarkan Perpres No. 13/2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, disebutkan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha (swasta) mencakup salah satunya adalah jalan tol, dan BU dapat mengajukan Prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. a. Bagaimana prosedur kerjasama atas prakarsa Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur jalan tol? b. Apakah prakarsa proyek kerjasama dimaksud juga harus melalui pelelangan?



Status


Pemohon Informasi

Pius Widyatmoko Jl. Salak I/2, Kota Madiun, Jawa Timur 081322127301


a. Salinan semua lampiran Permen PU No. 1/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan b. Jika ada revisi Permen PU ini, juga termasuk salinan revisi berikut lampirannya c. Salinan Permen Pu tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan lampiran-lampirannya



Status

Dikabulkan seluruhnya 28


61.

62.

63.

64.

2012

Pemohon Informasi

Robin Ginting Jl. Diponegoro No. 59, Denpasar, Bali 082146056036 [email protected]


Pelaksanaan anggaran tahun 2011 bidang Kementerian Pu paket sosialisasi dan kehumasan TA 2011 Rp 1.600.000.000,-



Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Johan Fraktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 082131040111 [email protected]


Data detail lolasi dan alokasi anggaran pekerjaan swakelola di BBWS Brantas TA 2012



Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Nur Indah Lestari Jl. Setiapura II Asrama Kodam Lama RT 02/RW V, Jayapura, Papua 085796048164 [email protected]


Dokumen pengadaan langsung menurut Perpres No. 70 tahun 2012



Status


Pemohon Informasi

Edi Prihartono Kemlaten Masjid Agung 085730367681


UU tentang Perda pendirian pabrik di bantaran Kali Surabaya 29


65.

66.

2012


1 hari kerja (5 November 2012)

Status


Pemohon Informasi

Parta Timbo Ketua DPP LSM Sarvodaya-KPODI Jl. Bambu Hitam No. 28 A, Kel. Bambu Apus, Jakarta Timur (021) 84307007, 84307006, 081318138758


Salinan informasi dan dokumen realisasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sbb: a. Pengadaan bahan/peralatan jalan dan jembatan, belanja barang sebesar Rp 4.748.985.000,-; belanja modal sebesar Rp 167.109.560.000,-; meliputi daftar kegiatan besaran setiap kegiatan, lokasi, laporan keuangan beserta bukti pengeluarannya b. Pembanguna jalan dan jembatan Metropolitan Jakarta; belanja barang sebesar Rp 3.217.053.000,-; belanja modal sebesar Rp 143.275.983.000,-; meliputi daftar kegiatan besaran setiap kegiatan, lokasi, laporan keuangan beserta bukti pengeluarannya c. Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan Kota Metropolitan Jakarta; belanja barang Rp 2.166.140.000,; belanja moda sebesar Rp 16.882.000.000,-; meliputi daftar kegiatan besaran setiap kegiatan, lokasi, laporan keuangan beserta bukti pengeluarannya d. Penataan bangunan dan lingkungan DKI Jakarta; belanja barang sebesar Rp 5.467.004.000,-; belanja modal sebesar Rp 9.135.000.000,-; meliputi daftar kegiatan besaran setiap kegiatan, lokasi, laporan keuangan beserta bukti pengeluarannya


9 hari kerja (6 November 2012 – 20 November 2012)

Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Hariyanto Setiawan Wiyoto Rungkut Asri Utara X/12 081703224780 [email protected]


a. Renstra Kementerian Pu tahun 2010 – 2014 b. Rencana proyek infrastruktur jembatan tahun 2013 ke atas


1 hari kerja (9 November 2012) 30


67.

68.

69.

70.

2012

Status


Pemohon Informasi

Timor Mahendra Nuansyah Jl. Cirahayu No. 12 RT 004/005, Tegalega, Bogor 08111104903 [email protected]


Kapasitas Jembatan Pomako II di Papua



Status


Pemohon Informasi

Riesky Rahmatama Bojong Depok Baru 3 Blok KQ – 36, Cibinong, Kab. Bogor 081511479194


a. Kondisi kemantapan jalan nasional wilayah I dan berdasarkan ketidakrataan permukaan jalan (IRI) b. Data penanganan jalan nasional wilayah I dan II c. SK jalan lintas nasional d. Jalan strategis, KEK, MP3EI


10 hari kerja (3 Desember 2012 – 14 Desember 2012)

Status


Pemohon Informasi

Firdaus Cahyadi Jakarta [email protected]


Dokumen studi AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) proyek 6 tol dalam kota



Status

Ditolak untuk diberikan karena informasi tersebut bukan merupakan kewenangan Kementerian PU

Pemohon Informasi

Johan Fraktari Sitorus Jl. Medayu Selatan V/M-14, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 082131040111 [email protected] 31


71.

72.

2012


a. Rencana pekerjaan BBWS Brantas TA 2013 b. Rencana paket pekerjaan BBWS Pemali – Juana TA 2012 c. Data detail RAB Pekerjaan PPK Sungai dan Pantai I BBWS Brantas dengan paket ” Rehabilitasi Perkuatan Tebing dan Groundsill Parit Raya di Kab. Trenggalek TA 2012 d. Data detail RAB ” Normalisasi Alur Kali Juana paket 1,2 dan 3 ” PPK Sungai dan Pantai II BBWS Pemali – Juana TA 2012 e. Data detail RAB ” Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Wulan ” PPK Sungai dan Pantai II BBWS Pemali-Juana TA 2012 f. RAB ” Pembangunan 2 buah embung di Kab. Pati (Paket I) ” PPK Prasarana Konservasi SDA BBWS Pemali-Juana TA 2012 g. Data detail RAB ” Pembangunan 3 buah embung di Kab. Blora ” PPK Prasarana Konservasi SDA BBWS Pemali Juana


5 hari kerja (30 November 2012 – 6 Desember 2012)

Status


Pemohon Informasi

Puli Iumbantoruan, SH Kampung Bojong Sayang RT 02 RW 04, Ranlamanyar, Bale Endah, Kab. Bandung 085860952888


a. RAB dan daftar kuantitas dan harga paket pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing Sewo Subang TA 2012 b. RAB dan daftar kuantitas dan harga paket pekerjaan Sungai Cipunegara TA 2012


1 hari (6 Desember 2012)

Status


Pemohon Informasi

Nike Vonika Jl. Gang Jeruk RT 011/RW 066, Utan Kayu, Matraman, Jakarta 085659623264 [email protected]


Program dan kebijakan di Kementerian PU yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2012 32


73.

74.

75.

2012



Status


Pemohon Informasi

Muhammad HS Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia Jl. Palem V No. 189, Perumnas I Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi (021) 41385818 [email protected]


a. Daftar informasi publik Kementerian PU b. Profil lengkap pimpinan dan pejabat Eselon 1, 2 dan 3 Kementerian PU c. Agenda kerja pimpinan satker di lingkungan Kementerian PU pada bulan November dan Desember 2012


7 hari kerja (28 November 2012 – 12 Desember 2012)

Status

Dikabulkan sebagian

Pemohon Informasi

Arman Jayady Jl. A. Yani, RT 003, Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat 085283641889 [email protected]


Nilai proyek (rupiah) yang diselenggarakan dengan format Joint Operation (JO) dalam 5 tahun terakhir, baik JOkonsultan, JO-kontraktor, JO-EPC, dibuat terpisah dalam tabel dari ketiga jenis JO tersebut; proyek pada lingkup Bina Marga Kementerian PU



Status


Pemohon Informasi



Nilai proyek (dalam rupiah/tahun) yang diselenggarakan 33


2012

dengan format Joint Operation (JO) dalam 5 tahun terakhir, baik JO-konsultan, JO-kontraktor, JO-EPC, dibuat terpisah dalam tabel dari ketiga jenis JO tersebut; proyek pada lingkup Sumber Daya Air Kementerian PU

76.

77.

78.



Status


Pemohon Informasi



Nilai proyek (dalam rupiah/tahun) yang diselenggarakan dengan format Joint Operation (JO) dalam 5 tahun terakhir, baik JO-konsultan, JO-kontraktor, JO-EPC, dibuat terpisah dalam tabel dari ketiga jenis JO tersebut; proyek pada lingkup Cipta Karya Kementerian PU



Status


Pemohon Informasi



Nilai proyek (dalam rupiah/tahun) yang diselenggarakan dengan format Joint Operation (JO) dalam 5 tahun terakhir, baik JO-konsultan, JO-kontraktor, JO-EPC, dibuat terpisah dalam tabel dari ketiga jenis JO tersebut; proyek pada lingkup Penataan Ruang Kementerian PU



Status


Pemohon Informasi

Timor Mahendra Nuansyah Jl. Cirahayu No. 12 RT 04/05 Tegalega, Bogor 08111104903 [email protected] 34


79.

80.

81.

82.

2012


Kapasitas jembatan Cakung-Cilincing untuk perencanaan transportasi cargo



Status


Pemohon Informasi

Viyona Sembiring Universitas Diponegoro Semarang [email protected]


Info magang di Kementerian PU selama 1 bulan


1 hari kerja (27 Desember 2012)

Status


Pemohon Informasi

Yusuf Ukhe [email protected]


Permohonan bantuan User ID JO untuk TA 2013 PT. Resultant Daya Trizardi – PT Saide Jasa


1 hari kerja (14 Desember 2012)

Status


Pemohon Informasi

Rudi Suhendar Kp. Pasirmalang No. 129, RT 01/02, Tarogong Garut, Jabar 081312539622 [email protected]


Informasi lowongan kerja individu di Dinas PU


2 hari kerja (29 Desember 2012 – 2 Januari 2013)

Status


Pemohon Informasi

Hayatullah Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 26 B 082187571501 [email protected] 35



Lowongan kerja PPSP


2 hari kerja (30 Desember 2012 – 2 Januari 2013)

Status


2012

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kenaikan permintaan informasi yang signifikan dibandingkan pada tahun 2011 dimana total permintaan informasi pada tahun 2011 berjumlah 24 (dua puluh empat) sementara tahun 2012 berjumlah 82 (delapan puluh dua). Hal ini menunjukkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi ke-PU-an meningkat pesat di tahun 2012. adapun presentasi status pelayanan permintaan informasi publik tahun 2012 sebesar: 84% permintaan informasi dikabulkan seluruhnya, 12% permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan 4% permintaan informasi ditolak karena data dan informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Kementerian PU.

36


2012

II.2.5 Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU Luasnya ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab yang diemban Kementerian Pekerjaan Umum, memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan antar unit kerja dan Balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu elemen penting yang berkontribusi menunjang kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum dalam implementasi pelaksanaan UU KIP adalah Balai di lingkungan Kementerian PU. Balaibalai yang tersebar di seluruh Indonesia harus melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik melalui kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang perlu dilakukan mengingat begitu besarnya perhatian masyarakat kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuan diselenggarakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada pejabat balai sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU UU KIP; 2) Mewujudkan keseragaman dan persamaan persepsi antar unit kerja dan Balai yang ada di bawah naungan Kementerian PU, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada

masyarakat;

3)

Membangun

komunikasi

dan

koordinasi

intensif

yang

berkesinambungan baik antar unit kerja dan Balai di bawah naungan Kementerian PU sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih terarah. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan selama periode tahun 2012 dengan ruang lingkup Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Balai Besar/Balai Wilayah Sungai,serta Pusat Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu: I.

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I 2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II 3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III 4. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V 5. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI 37


2012

II. Balai Besar/Balai Wilayah Sungai a. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas b. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII c. Balai Wilayah Sungai Bali – Penida d. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I e. Balai Wilayah Sungai Sumatera III III. Pusat Penelitian dan Pengembangan 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman IV. Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual Setelah melakukan kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait ruang lingkup di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat disimpulkan bahwa: 1. Beberapa unit kerja dan Balai Kementerian Pekerjaan Umum, baik Balai Jalan maupun Balai Wilayah Sungai, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan belum memiliki bidang yang khusus menangani pelayanan informasi publik. Namun ada juga beberapa balai yang sudah memiliki bagian tersendiri yang menangani kehumasan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik. 2. Seringkali jika ada permintaan informasi berkaitan dengan bidang tertentu, Kepala Balai menginstruksikan kepada Bidang pelaksana agar menjawab. 3. Pertanyaan yang diajukan oleh pemohon informasi akan didistribusikan kepada yang dianggap memiliki wewenang atas pertanyaan yang diajukan. Koordinasi yang dilakukan antar seksi dalam penyiapan informasi untuk menjawab pemohon informasi berjalan lancar. 4. Pemohon informasi yang datang ke Unit kerja dan Balai untuk meminta informasi belum sepenuhnya terdata dan tertangani dengan baik. 5. Selama ini belum ada sengketa informasi yang terjadi, namun terkadang Balai mengalami kesulitan ketika peminta informasi meminta informasi secara cepat, 38


2012

sedangkan Balai membutuhkan waktu untuk memberikan informasi yang tepat dan valid. 6. Kesulitan yang dihadapi oleh Balai dalam melaksanakan pelayanan informasi, antara lain: -

Pemohon informasi yang membutuhkan data dan informasi secara cepat terkadang harus menunggu karena pihak yang berwenang dalam menjawab pertanyaan mungkin tidak ada di tempat

-

Kurangnya data dan aksesibilitas

-

SDM yang terbatas

-

Jalur birokrasi antar instansi

-

Anggaran untuk menyediakan permintaan dari pemohon informasi.

7. Upaya yang dilakukan Balai untuk persiapan Informasi Publik antara lain menyediakan website tentang Balai yang diharapkan dapat mempermudah penyebarluasan informasi, menyiapkan SDM Kehumasan yang siap memberikan pelayanan dan melayani semua permintaan informasi sesuai dengan prosedur, serta mengumpulkan data – data seluruh kegiatan yang dilakukan Balai lebih baik, rapi dan lengkap. 8. Pihak balai mengharapkan adanya Pedoman Pelayanan Informasi kepada publik sehingga

mempermudah

dalam

memberikan

pelayanan

informasi

kepada

masyarakat. Hal-hal tersebut di atas ke depan menjadi catatan bagi kami untuk memperbaiki dan mengatasi persoalan-persoalan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PU. II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU a. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan umum dilaksanakan secara tersentral oleh Pusat Komunikasi Publik pada Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik yang dibentuk pada tahun 2011. Fokus PPID Kementerian 39


2012

PU pada tahun 2012 adalah menyediakan Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pelayanan informasi publik yaitu dengan menyediakan Ruang Layanan Informasi Publik sebagai pusat layanan informasi Kementerian PU yang terletak di Gedung Utama kantor Kementerian PU. Dilengkapi dengan fasilitas meja informasi, jaringan internet, meja baca dan beberapa koleksi buku-buku dan leaflet tentang ke-PU-an, serta sofa tamu. b. Sumber daya manusia pelayanan informasi publik Sumber daya manusia pelayanan informasi publik berasal dari Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik yang berjumlah 4 (empat) orang. c. Anggaran pelayanan informasi publik Anggaran pelayanan informasi publik berasal dari APBN tahun 2012, yang menjadi bagian anggaran sub bidang Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 906. 320. 000,- (sembilan ratus enam juta tiga ratus dua puluh ribu) setelah terjadi penghematan. d. Menu layanan informasi pada website Kementerian PU Kementerian PU telah mengaktifkan menu tab layanan informasi pada website Kementerian PU (www.pu.go.id/layananinformasi) sejak Desember tahun 2011 untuk menjadi media pelayanan secara online bagi masyarakat serta mempermudah penyebarluasan informasi. Menu tersebut berisikan Daftar Informasi Publik sesuai Kepmen PU No.391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU, Bagan Susunan Organisasi PPID Kementerian PU dilengkapi dengan alamat sekretariat PPID, Tata cara permohonan informasi publik, Mekanisme pelayanan informasi publik beserta evaluasi kinerja pelaksanaan layanan, dan rekapitulasi layanan informasi publik periode tahun 2012 serta Frequency Ask Question (FAQ). Berikut rekapitulasi daftar klasifikasi informasi publik Kementerian PU yang telah di upload ke database informasi publik dari periode Januari hingga Desember

40


2012

2012 yang disusun berdasarkan klasifikasi informasi publik sebagaimana yang telah di atur dalam UU KIP dan Kepmen PU No. 391/KPT/M/2011.

Klasifikasi Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berjumlah 1924 informasi (78%), informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta berjumlah 12 informasi (1%), dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat berjumlah 529 informasi (21%). Sehingga total keseluruhan informasi yang telah di upload adalah 2465 informasi. II.4 Penyelesaian Sengketa Informasi (Mediasi dan Ajudikasi) Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Kementerian PU menghadapi sengketa informasi publik. Selama tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengikuti mediasi dan ajudikasi nonlitigasi untuk perkara sengketa informasi publik, dengan rincian sebagai berikut:

NO 1.

Mediasi yang Diikuti Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012

TANGGAL 9 Februari 2012 20 Februari 2012

URAIAN



Mediasi antara Kementerian PU dengan Antoni Fernando dengan nomor sengketa informasi 361/X/KIP-PS-M/2011, terkait pengajuan keberatan atas permohonan informasi 41






2012

nomor 014 yaitu : Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Proyek) Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan sekitarnya. Paket Pekerjaan: The Medan Flood Control / Contract Package No. M. F. C 6. Tertanggal 21 April 2001 antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pihak ketiga yaitu PT. Waskita Jaya Purnama, nilai kontrak Rp: 71. 512. 000. 000,Sengketa informasi publik ini telah gagal diselesaikan melalui mediasi, dikarenakan: 1. Mengacu pada Kepmen PU Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan; 2. Selain itu, Termohon membutuhkan jaminan dari Komisi Informasi Pusat agar tidak digugat oleh pihak ketiga terkait dengan non disclosure agreement; 3. Sementara Pemohon berpendapat dokumen tersebut bisa diperoleh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/lex specialis derogat lex generalis;

Sengketa informasi ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

NO 1.

Ajudikasi Nonlitigasi yang Diikuti Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012

TANGGAL 9 April 2012

URAIAN



Sidang Ajudikasi dengan agenda memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 361/X/KIP/PS-M-A/2011 antara Kementerian PU (Termohon) dengan Antoni Fernando (Pemohon) di kantor Komisi Informasi Pusat.



Majelis Komisioner memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (memperoleh dokumen kontrak); 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dokumen kontrak a quo dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon (batas akhir 21 Juni 2012); 3. Menetapkan biaya penggandaan dokumen kontrak a quo dibebankan kepada pemohon.

23 April 2012 31 Mei 2012

42


2012

Kementerian PU dalam hal ini PPID mengajukan keberatan atas putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Nomor 361/X/KIP/PS-M-A/2011 antara Kementerian PU (Termohon) dengan Antoni Fernando (Pemohon), dengan mendaftarkan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hasil putusan pun telah dibacakan per tanggal 22 Oktober 2012 dengan Nomor 102/G/2012/PTUN-JKT dengan amar putusan sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan; - Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 361/X/KIP/PSM-A/2011 tanggal 4 Juni 2012 antara Antoni Fernando sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan melawan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan; - Memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan (Antoni Fernando); - Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,00 (Dua ratus tujuh empat ribu rupiah). II.5 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2012 Pada tahun 2012, PPID Kementerian PU telah menerima 2 (dua) penghargaan yang diberikan langsung oleh Bapak Boediono, bertempat di Istana Wakil Presiden RI, penghargaan tersebut sebagai berikut: 1) Pada Tanggal 13 Agustus 2012, Penghargaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai 10 Layanan Publik Paling Progresif dalam Kompetisi Open Government Indonesia 2012, yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). 2) Pada Tanggal 28 September 2012, Penghargaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai 10 Badan Publik Pusat Terbaik dalam pelaksanaan UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat. 43


2012

BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU pada tahun 2012 telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Masih belum tercipta keseragaman dan optimalisasi Pelayanan informasi publik yang diberikan baik dalam lingkup Balai dan Unit Kerja karena belum terselesaikannya draft peraturan internal sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan masih dalam proses penelaahan serta persetujuan dari pimpinan. 2. Tanggapan/jawaban atas permintaan informasi publik masih terkendala proses administrasi dan birokrasi yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga masa penyelesaian penyerahan data dan informasi sebagai tanggapan/jawaban masih beragam di setiap Satminkal, yang menjadi perhatian kami yaitu adanya keterbatasan waktu dalam penyelesaian tanggapan/jawaban yang terikat pada UU KIP yaitu 10 hari kerja. 3. Terbatasnya keahlian dan jumlah SDM yang melakukan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 4. Belum optimalnya parsipasi aktif dari unit satminkal dalam melakukan proses input daftar informasi publik dan dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 5. Belum tercapainya target peserta sosialisasi dikarenakan peserta yang hadir bukanlah petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi serta terbatasnya jumlah sosialisasi. 6. Keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring atas implementasi UU KIP ke daerah menjadi salah satu kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan balai terhadap penjelasan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang semakin tinggi. 44


2012

7. Belum terbentuknya suatu komitmen diantara unit data dan informasi / informasi dan komunikasi di tiap Satminkal maupun balai-balai di daerah dalam menanggapi permohonan informasi secara efektif dan efisien.

45


2012

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, terdapat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU, antara lain: 1. Mendorong percepatan disahkannya draft peraturan internal sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU dengan terus meyakinkan pimpinan atas pentingnya kebutuhan pelayanan informasi publik di setiap badan publik dalam hal ini penyelanggara pemerintahan. 2. Dengan disahkannya draft internal pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU dapat tercipta suatu komitmen diantara unit data dan informasi / informasi dan komunikasi di tiap Satminkal maupun balai-balai di daerah dalam menanggapi permohonan informasi secara efektif dan efisien. Contohnya dapat memangkas waktu yang lebih efisien dalam pemberian tanggapan/jawaban data dan informasi kepada pemohon. Selain itu penggunaan media elektronik sebagai media komunikasi seperti mengirimkan surat permintaan informasi publik dan surat tanggapan/jawaban melalui surat elektronik (email) dapat dijadikan sebagai standar operasional dan prosedur dalam lintas surat antar unit kerja dan Balai di tiap Satminkal. 3. Sosialisasi/ Workshop Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan lebih ditekankan untuk petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU KIP. 4. Meningkatkan koordinasi antar Unit Kerja Data dan Informasi/ Informasi dan Komunikasi sebagai pelaksana pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU dengan membentuk forum kekerabatan sehingga dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif dan efisien. 46


2012

5. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pusat informasi ke-PU-an sehingga siap memberikan pelayanan dan melayani semua permintaan informasi sesuai dengan amanah UU KIP hingga di tingkat balai-balai di daerah. 6. Meningkatkan koordinasi Tim PPID Kementerian PU dengan Komisi Informasi Pusat. Akhir kata kami mengharapkan ke depan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi di lingkungan Kementerian PU sesuai yang diamanahkan UU KIP.

47

Laporan Implementasi KIP di Lingkungan Kementerian PU 2012 KATA PENGANTAR

Recommend Documents