Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kementerian PU 2011 KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kementerian PU

2011

KATA PENGANTAR Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU, Tahun Anggaran 2011. Laporan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian PU selama satu tahun anggaran, yang meliputi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang direncanakan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sama untuk peningkatan kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jakarta,

Desember 2011 Tim PPID

Kementerian Pekerjaan Umum

1

2011


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

……………………………...............….. ……………………………...............…..

1 2

BAB I

PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Maksud dan Tujuan

……………………………...............….. ……………………………...............….. ……………………………...............…..

3 3 4

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU II.1 Kebijakan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU II.2 Gambaran umum implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PU II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU II.4 Rincian data layanan informasi di lingkungan Kementerian PU pada tahun 2011 II.5 Penyelesaian Sengketa Informasi (Mediasi dan Ajudikasi)

……………………………...............…..

5

……………………………...............…..

5

……………………………...............…..

7

……………………………...............…..

13

BAB III

BAB IV

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

………………………………………………. 13 ………………………………………………. 23

……………………………...............…..

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

2

……………………………...............…..

25

27


2011

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Dalam era informasi yang saat ini berkembang pesat, masalah transparansi dan akuntabilitas sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keterbukaan informasi pada negara demokrasi merupakan salah satu pilar yang penting, karena mampu mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Pada saat ini masyarakat/publik memerlukan keterbukaan informasi, terutama dari lembaga eksekutif yang salah satu tugasnya melaksanakan program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Hak atas informasi merupakan hak konstitusional warganegara

sebagaimana

tercantum dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan hak konstitusi tersebut, publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang dan kontinyu. Selain itu, keterbukaan informasi adalah sarana penting mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang berakibat pada kepentingan publik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berlakunya Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak tanggal 1 Mei 2010 mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik untuk membuka akses layanan informasi secara terbuka dan transparan bagi masyarakat. Memang dalam Undang-undang KIP ini diatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya berdasarkan undang-undang ini semua lembaga publik terutama milik pemerintah berkewajiban membuka akses atas informasi secara wajar terhadap publik. Oleh sebab itu, 3


2011

semua perangkat pemerintahan sudah harus siap untuk membuka akses informasi seluasluasnya bagi masyarakat. Keterbukaan ini merupakan jaminan bagi masyarakat untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai badan publik menyadari pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Kementerian PU paham bahwa masyarakat perlu tahu sejauh mana Kementerian PU melaksanakan program-program pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an, sehingga ada mekanisme kontrol dari masyarakat. Untuk itu, selanjutnya, akses informasi dari pelaksana program pembangunan sangat diperlukan guna melihat sejauh mana pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. Tahun demi tahun, Kementerian PU berupaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian PU untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, Sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pada akhirnya terjaminnya hak akses informasi serta meningkatnya partisipasi pembangunan oleh masyarakat sebagai ekses keterbukaan informasi ini dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai.

I.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud diterbitkannya laporan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Badan Publik sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat. Selain itu dengan laporan ini diharapkan Komisi Informasi Pusat mendapatkan gambaran mengenai implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PU.

4

2011


BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU II.1 Kebijakan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU Dengan berlakunya Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sejak 1 Mei 2010 pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat. Dalam UU KIP diatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya, berdasarkan undang-undang ini semua lembaga publik berkewajiban membuka akses atas informasi secara wajar terhadap publik. Karena itu, semua perangkat pemerintahan harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Jauh sebelum berlakunya UU KIP, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan sistem e-procurement yang mulai ditetapkan sejak tahun 2002. Bahkan saat ini bisa dikatakan sistem e-procurement di Kementerian PU semakin maju dan menjadi contoh bagi Kementerian lain.

Kemudian

semenjak UU KIP diundangkan, Kementerian PU berupaya untuk melaksanakan amanah UU KIP tersebut, diantaranya sejak tahun 2009 Kementerian PU telah melaksanakan sosialisasi UU KIP baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui wadah Bakohumas. Setiap tahun, sosialisasi atas implementasi UU KIP untuk lingkup internal Kementerian PU sudah menjadi agenda wajib Kementerian. Bahkan untuk tahun 2011 ini, diselenggarakan Workshop Keterbukaan Informasi Publik di 3 (tiga) regional yaitu Padang, Jakarta dan Makasar. Melalui workshop ini diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum baik di tingkat satminkal pusat maupun balai-balai di daerah, memiliki keseragaman pemahaman dan persepsi terkait esensi dan substansi UU KIP. Keseragaman pemahaman dan persepsi ini merupakan kunci sukses dalam operasionalisasi pengelolaan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat. 5


2011

Menimbang bahwa keterbukaan informasi publik ini sangat penting, Kementerian PU sejak tahun 2011 ini memasukkan pelayanan informasi publik ini dalam struktur organisasi Kementerian melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik yang ditempatkan sebagai bagian dari Bidang Hubungan Masyarakat Pusat Komunikasi Publik (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum). Diharapkan dengan keberadaan Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik ini dapat mempermudah dalam implementasi UU KIP. Sesuai aturan dalam UU KIP, setiap Badan Publik diharuskan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Kementerian Pekerjaan Umum telah menunjuk Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Bapak Ir.Graita Sutadi, MSc sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 17 Juni 2011 melalui Keputusan Menteri PU No.156/KPTS/M/2011. Kita patut bangga, penunjukan PPID ini dilakukan oleh Kementerian PU lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 yaitu 23 Agustus 2011. Pada tahun 2011 ini kebijakan Kementerian PU dalam rangka implementasi UU KIP lebih terfokus pada penyiapan peraturan internal mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2011 ini adalah mengenai Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU melalui Kepmen Nomor 391/KPT/M/2011 yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2011. Klasifikasi Informasi Publik dilingkungan Kementerian PU terdiri dari empat, yaitu 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 2. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 3. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat 4. Informasi yang Dikecualikan Penyusunan klasifikasi informasi ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 6


2011

Publik. Hasil penetapan klasifikasi informasi ini selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Tim Pertimbangan PPID untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku pimpinan badan publik, yang tertuang dalam Kepmen PU tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian PU. Selanjutnya menurut rencana kami akan melakukan penyusunan peraturan internal lainnya diantaranya peraturan mengenai pedoman pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian PU serta Standar Operasional dan Prosedur dalam pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian PU. Sebagai penjelasan lebih lanjut, akan dipaparkan dalam sub bab selanjutnya.

II.2 Gambaran umum implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PU a. Penunjukan PPID Berdasarkan PP. No.61 Tahun 2010, Pasal 21 ayat (1) Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (23 Agustus 2011). Kementerian PU pada tanggal 17 Juni 2011 telah melaksanakan Penetapan Organisasi dan Penunjukan PPID

di

Lingkungan

Kementerian

PU

melalui

Keputusan

Menteri

PU

No.156/KPTS/M/2011. Kementerian Pekerjaan Umum telah menunjuk Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Bapak Ir.Graita Sutadi, MSc sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID secara struktural berada langsung dibawah Menteri PU dengan atasan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh Wakil PPID I dan Wakil PPID II serta Tim Sekretariat PPID dan Tim Pendukung PPID. Mengenai tugas dan tanggung jawab masingmasing pejabat tersbeut dapat dilihat dalam Kepmen (sebagaimana terlampir).

7

No.156/KPTS/M/2011


2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ---------------------------------------------------------------------------------------------Wakil PPID I Wakil PPID II

SEKRETARIAT PPID

TIM PENDUKUNG PPID

b. Sosialisasi/Workshop Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2011 Salah satu elemen penting yang berkontribusi menunjang kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum dalam implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah sosialisasi secara internal mengenai pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang melalui workshop keterbukaan informasi publik. Sosialisasi tersebut merupakan upaya meningkatkan profesionalisme sekaligus keseragaman dan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sosialisasi dan workshop tersebut membedah secara keseluruhan mengenai pentingnya UU Keterbukaan Informasi Publik, hak dan kewajiban badan publik, daftar 8


2011

informasi publik, PPID, termasuk penyelesaian sengketa informasi serta sanksi dan denda yang diterima. Sosialisasi dan workshop tersebut diperuntukkan bagi seluruh pejabat dan / atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di tingkat Satminkal Pusat, Balai, maupun SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2011 Kementerian PU telah mengadakan 1. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Regional I ”Langkah Aksi Badan Publik Dalam Implementasi UU KIP dan Upaya Mengatasi Sengketa Informasi Publik” berlangsung selama 2 hari, tanggal 24-25 Maret 2011, diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat. 2. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Regional II ”Langkah Aksi Badan Publik Dalam Implementasi UU KIP” berlangsung selama 2 hari, tanggal 16-17 Juni 2011, diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Regional III ”Kiprah Kementerian PU Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik ” berlangsung selama 2 hari, tanggal 20 – 21 Oktober 2011, diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan. 4. Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Arion Swissbell Jakarta pada tanggal 15 November 2011 5. Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Ambhara Jakarta pada tanggal 21 November 2011 c. Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU Tanggal 7 Desember 2011 Kementerian PU telah menetapkan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU melalui Kepmen Nomor 391/KPT/M/2011. Kepmen ini merupakan acuan yang telah disepakati oleh setiap unit kerja di lingkungan Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Klasifikasi Informasi Publik dilingkungan Kementerian PU terdiri dari empat, yaitu 5. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 6. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 9


2011

7. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat 8. Informasi yang Dikecualikan Mengenai informasi apa saja yang termasuk dalam masing-masing klasifikasi informasi tersebut dapat dilihat dalam lampiran Kepmen (sebagaimana terlampir). d. Evaluasi dan Monitoring layanan Informasi Publik di lingkungan Balai Luasnya ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab yang diemban Kementerian Pekerjaan Umum, memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan antar unit kerja dan balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana tugas di daerah harus meminimalisir terjadinya overlapping dalam penyampaian informasi yang kurang tepat dan akurat kepada masyarakat. Salah satu elemen penting yang berkontribusi menunjang kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum dalam implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah Balai di lingkungan Kementerian PU. Balai-balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang tersebar di seluruh Indonesia harus melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik melalui kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui evaluasi dan monitoring layanan Informasi Publik di lingkungan Balai. Kegiatan Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Balai Kementerian Pekerjaan Umum berlangsung selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran 2011. Ruang lingkup kegiatan Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Balai Kementerian Pekerjaan Umum adalah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu: Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III 2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V 10


2011

3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI 4. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII 5. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X 6. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII 7. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX 8. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Balai Besar/Balai Wilayah Sungai 1. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 2. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 3. Balai Wilayah Sungai Sumatera III 4. Balai Wilayah Sungai Sumatera VI 5. Balai Wilayah Sungai Sumatera VII 6. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I 7. Balai Wilayah Sungai Bali Penida 8. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I 9. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II 10. Balai Wilayah Sungai Maluku 11. Balai Wilayah Sungai Papua Setelah melakukan kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait ruang lingkup di Lingkungan Balai Kementerian Pekerjaan Umum dapat disimpulkan bahwa: 1. Beberapa Balai Kementerian Pekerjaan Umum, baik Balai Jalan maupun Balai Wilayah Sungai, belum memiliki bidang yang khusus menangani pelayanan informasi publik. Namun ada juga beberapa balai yang sudah memiliki bagian tersendiri yang menangani kehumasan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik. 2. Seringkali jika ada permintaan informasi berkaitan dengan bidang tertentu, Kepala Balai menginstruksikan kepada Bidang pelaksana agar menjawab. 11


2011

3. Pertanyaan yang diajukan oleh pemohon informasi akan didistribusikan kepada yang dianggap memiliki wewenang atas pertanyaan yang diajukan. Koordinasi yang dilakukan antar seksi dalam penyiapan informasi untuk menjawab pemohon informasi berjalan lancar. 4. Pemohon informasi yang datang ke Balai untuk meminta informasi belum sepenuhnya terdata dan tertangani dengan baik. 5. Selama ini belum ada sengketa informasi yang terjadi, namun terkadang Balai mengalami kesulitan ketika peminta informasi meminta informasi secara cepat, sedangkan Balai membutuhkan waktu untuk memberikan informasi yang tepat dan valid. 6. Kesulitan yang dihadapi oleh Balai dalam melaksanakan pelayanan informasi, antara lain: -

Pemohon informasi yang membutuhkan data dan informasi secara cepat terkadang harus menunggu karena pihak yang berwenang dalam menjawab pertanyaan mungkin tidak ada di tempat

-

Kurangnya data dan aksesibilitas

-

SDM yang terbatas

-

Jalur birokrasi antar instansi

-

Anggaran untuk menyediakan permintaan dari pemohon informasi.

7. Upaya yang dilakukan Balai untuk persiapan Informasi Publik antara lain menyediakan website tentang Balai yang diharapkan dapat mempermudah penyebarluasan informasi, menyiapkan SDM Kehumasan yang siap memberikan pelayanan dan melayani semua permintaan informasi sesuai dengan prosedur, serta mengumpulkan data – data seluruh kegiatan yang dilakukan Balai lebih baik, rapi dan lengkap. Hal-hal tersebut diatas akan menjadi catatat bagi kami untuk memperbaiki dan mengatasi persoalan-persoalan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PU.

12


2011

II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU a. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik Pelayanan informasi publik

di lingkungan

Kementerian Pekerjaan umum

dilaksanakan secara tersentral oleh Pusat Komunikasi Publik pada Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik yang dibentuk pada tahun 2011. b. Sumber daya manusia pelayanan informasi publik Sumber daya manusia pelayanan informasi publik berasal dari Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik yang berjumlah 3 (tiga) orang. c. Anggaran pelayanan informasi publik Anggaran pelayanan informasi publik berasal dari APBN tahun 2011 d. Menu layanan informasi pada website Kementerian PU Sejak Desember tahun 2011, Kementerian PU telah mengaktifkan menu layanan informasi

secara

online

pada

website

Kementerian

PU

(www.pu.go.id/layananinformasi). Diharapkan menu layanan informasi tersebut dapat menjadi media pelayanan secara online bagi masyarakat serta mempermudah penyebarluasan informasi. Menu tersebut berisikan Daftar Informasi Publik sesuai Kepmen PU No.391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU. II.4 Rincian data layanan informasi di lingkungan Kementerian PU pada tahun 2011 Selama tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik telah melayani 24 pemohon informasi dengan rincian sebagai berikut: NO

URAIAN

KETERANGAN

1.

Nama dan Alamat Pemohon Informasi

Arfan Dadi Seknas FITRA Jl. Kalibata Utara II No. 78, Jakarta Selatan (021) 7947608

Rincian Permintaan

a. Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 13


2.

3.

2011

Informasi

PU Tahun 2011 b. Salinan informasi DIPA Kementerian PU Tahun 2011 (lampiran I, II, III dan IV) c. Salinan laporan realisasi anggaran Kementerian PU TA 2010

Jangka Waktu Pemprosesan

11 hari (31 Januari 2011 – 18 Februari 2011)

Status

Dikabulkan seluruhnya


Tiara Ramadhanti Mahasiswa UI Jl. Pratista Utara I No. 47, Antapani, Bandung 08157068832

Rincian Permintaan Informasi

a. Data konstruksi bangunan, kerusakan bangunan dan data jalan (wilayah Jabar dan Banten) b. Penjelasan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Penataan Ruang kawasan letusan gunung berapi dan gempa bumi c. Kriteria kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) d. Data sungai wilayah Jawa Barat dan Banten e. Densitas bangunan f. Data bangunan tahan gempa

Jangka Waktu Pemrosesan

6 hari (22 Februari 2011 – 1 Maret 2011)

Status



Putri Rine Anggraeni Mahasiswi Jl. Ciliwung E-14 Komplek Pusri Palembang/ Jl. Cililin No. 40 Jakarta 08172304890


a. Persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan untuk KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) b. Proyek – proyek yang telah berlangsung


1 hari (24 Februari 2011)

Status

Dikabulkan seluruhnya 14


4.

5.

6.

2011


Mirza Anggaraini Mahasiswi Jl. Halimun Gang Eddy II/23, Jakarta Selatan 08567597145


Data realisasi anggaran pengeluaran pemerintah untuk pembangunan jalan raya


6 hari (8 Maret 2011 – 15 Maret 2011)

Status



Berman Aritonang Wartawan HK News Jl. J. Asem Baris No. 57 (021) 8355287 / 081284585888


Meminta penjelasan pembangunan proyek Jembatan Bangeran, Jatim (terlampir data Paket Pekerjaan Proyek Jembatan Bangeran, Jatim, dengan pagu Rp 1,5 milyar, dengan cara pengadaan langsung)


9 hari (11 Maret 2011 – 23 Maret 2011)

Status



Ir. Henry John C Peuru Wartawan Jejakbulist.com Jl. Aria Putra No. 23 E, Serua, Ciputat, Tangsel (021) 74637242 / 081311585908


Meminta informasi pertemuan antara Menteri PU dengan Gubernur Sulut SH Sarundajang terkait apakah pertemuan berlangsung Januari 2011,kapan dilangsungkan dan dalam rangka apa


3 hari (9 Maret 2011 – 11 Maret 2011)

Status

Dikabulkan seluruhnya 15


7.

8.

9.

2011


Abdul Mujib Jaelani Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakbar Jl. Raya Kembangan No 2, Kembangan, Jakbar (021) 58356230


Pedoman besaran biaya personil dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam rencana anggaran biaya (RAB) paket pekerjaan konsultan


1 hari (29 Maret 2011)

Status



Masyudi (LSM Lentera) Jl. Inpres Raya No 44 RT 009 RW 09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jaktim 13540 (021) 87792023


Pembangunan gedung baru PU : 1. Luas gedung keseluruhan 2. Harga nilai kontrak 3. Jumlah lantai 4. Digunakan untuk berapa orang karyawan


1 hari (13 April 2011)

Status



Tenri Angke Riliandra Jl. Anggrek 18 AS. 25 No. 21, Kranggan, Jatisampurna, Bekasi 08568480018


Data Situ Rawa Kelapa Dua Wetan di Ciracas, Jaktim, meliputi hidrologi, jenis tanah, drainase, penggunaan lahan, kemiringan lahan, inlet dan outlet, badan air, kualitas air, dan tata ruangnya

16



9 hari (11 Mei 2011 – 25 Mei 2011)

Status


10. Nama dan Alamat Pemohon Informasi

2011

Ignatius Aditya Widodo Jl. Bogor Baru Blok D I No.4, Bogor 081806011929


a. Perencanaan pembangunan jalan tol Cipularang b. Jenis tanah, hidrologi, topografi penutupan lahan di interchange Cikampek-Cipularang c. Ukuran gradien jalan, jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di tol Cipularang


8 hari (11 Mei 2011 – 24 Mei 2011)

Status



Edwina Divinanda Jl. Kauman GM I/314, Yogyakarta 085641357065


a. Standar luasan RTH dan luas RTH saat ini di Kelurahan Lenteng Agung, Jaksel b. Jenis tanah, peta topografi, penutupan lahan di Kel. Lenteng Agung, Jaksel c. Keadaan hidrologi Sungai Ciliwung


9 hari (11 Mei 2011 – 25 Mei 2011)

Status


12. Nama dan Alamat Pemohon Informasi Rincian Permintaan Informasi

Mirza Anggraini Jl. Halimun Gang Eddy II/23, Jakarta Selatan 08567597145 a. Panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan dan tingkat kewenangan, tahun 1980 – 2009 b. Panjang jalan dirinci menurut kondisi jalan dan tingkat kewenangan, tahun 1980-2009 17


Jangka Waktu Pemrosesan Status 13. Nama dan Alamat Pemohon Informasi

2011

10 hari (19 Mei 2011 – 1 Juni 2011) Dikabulkan seluruhnya Masyudi (LSM Lentera) Jl. Inpres Raya No 44 RT 009 RW 09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jaktim 13540 (021) 87792023


a. Mengapa terjadi re-tender proyek pembangunan gedung baru PU pada 22 November 2010 ? b. Mengapa peserta penawaran dengan jumlah Rp 310 miliar tidak menjadi pertimbangan, meskipun Keppres 80 menjamin hal itu ? Paling tidak negara dalam hal ini bisa menghemat Rp 48 miliar dari harga pemenang Rp 358,7 miliar


10 hari (13 Mei 2011 – 30 Mei 2011)

Status



Antoni Fernando Jl. Raya Poncol No. 19 RT 12/07 Susukan, Ciracas, Jaktim 0818817843


Perjanjian pengadaan peralatan simulasi dan bakti sosial dalam rangka mendukung ASEAN Regional Direx 2011 di Manado, Sulawesi Utara, APBN 2010, Satker Setditjen Cipta Karya (berdasarkan pasal 11 (1 e) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)


11 hari (20 Juni 2011 – 5 Juli 2011)

Status

Dikabulkan sebagian


Antoni Fernando Jl. Raya Poncol No. 19 RT 12/07 Susukan, Ciracas, Jaktim 0818817843 18


2011


Kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa (proyek) pengendalian banjir dan pengamanan Pantai Medan dan sekitarnya, paket pekerjaan The Medan Flood Control tertanggal paket 21 April 2004 antara Ditjen SDA Kementerian PU dengan PT Waskita Jaya Purnama, nilai kontrak Rp 71.512.000.000


10 hari (13 Juli 2011 – 26 Juli 2011)

Status

Dikabulkan sebagian




Kontrak pengadaan barang/jasa (proyek) penyusunan bantuan teknis RTBL Kawasan Desa Wisata Nusa Penida Bali APBN 2007 antara Ditjen Cipta Karya, Satuan Kerja Penataan dan Revitalisasi Kawasan dengan pihak ketiga


4 hari (10 Agustus 2011 – 15 Agustus 2011)

Status

Dikabulkan sebagian


Ganda Tampubolon Jl. Tanah Merdeka No. 60, Ciracas, Jakarta Timur 082111107538, (021) 87781303


DAS (daerah aliran sungai) wilayah Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Barat


8 hari (23 Agustus 2011 – 8 September 2011)

Status



Rahma PT Alam Beringin Mas (021) 4240246, 085885671314 19


2011


Kepmen PU No. 223/KPTS/M/2011tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015


2 hari (29 September 2011 – 30 September 2011)

Status





a. Copy/salinan RAB pekerjaan paket pelebaran Jl. BTS Depok/Bogor – Bogor (Salabenda-Parung), SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan III Jakarta, Ditjen Bina Marga b. Copy/salinan kontrak pekerjaan paket pelebaran Jl. BTS Depok/Bogor-Bogor (Salabenda-Parung), antara Kement.PU dengan pihak ke 3 yaitu PT Angkasapuri Konsursindo


10 hari (12 Oktober 2011 – 25 Oktober 2011)

Status

Point a ditolak karena termasuk informasi yang dikecualikan, sementara point b dikabulkan sebagian


Rozali Men-Dal (Tebet) RT 011/003, Jakarta Selatan 085367197449


Meminta penjelasan proyek pelebaran jalan dari Tanjung Gudang sampai dengan Lumut


10 hari (27 Oktober 2011 – 9 November 2011)

Status



Soleh Subakti PT City Directory Online Jl. Plafon I/20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jatim 20


2011


a. Data dan alamat kantor wil Bina Marga (tingkat Prov, Kab/Kota) b. Data dan alamat kantor wil Cipta Karya (tingkat Prov, Kab/Kota) c. Data dan alamat kantor wil Penataan Ruang (tingkat Prov, Kab/Kota) d. Data dan alamat kantor wil Sumber Daya Air (tingkat Prov, Kab/Kota) e. Data dan alamat wil konstruksi (tingkat Prov, Kab/Kota) f. Data dan alamat Pusdiklat/Balai Diklat g. Data umum yang bisa menjadi informasi publik


4 hari (14 November 2011 – 17 November 2011)

Status



Rilyan Sinara Jl. Warung Jati Barat/38 C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (021) 78832159


Organisasi dan tata kerja Kementerian PU


1 hari (23 November 2011)

Status




M. Basri Budi Utomo GN-PK Jawa Tengah Jl. Airlangga Raya B-4, Semarang, Jawa Tengah (021) 8314153 a. Salinan dan/atau copy daftar seluruh program kegiatan berikut besaran anggaran TA 2011 yang dialokasikan pada satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Jateng, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU b. Salinan dan/atau copy buku kontrak, RAB, SPK dan 21


2011

gambar berikut adendum/amandemen, seluruh pekerjaan/proyek pembangunan drainase primer di wilayah Prov. Jateng TA 2011 Jangka Waktu Pemrosesan

10 hari (23 November 2011 – 5 Desember 2011)

Status

Dikabulkan sebagian



Saeful Bahri (LSM-GMAKS) Jl. Trip Jamaksari Gg. Gabus No. 38 B, Kel. Cimuncang, Serang, Banten 08128847700 / 08176066990 Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat TA 2010 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebesar Rp 31.169.974.000 meliputi : A. Belanja Barang Rp 20.567.130.000 : (1) Digunakan untuk belanja barang apa saja, per itemnya apa saja ? (2) Perusahaan apa saja yang melaksana kan belanja barang tersebut ? (3) Kapan pengumuman lelang belanja barang tersebut ? Apa diumumkan melalui media cetak ? (4) Sistem dan proses lelangnya bagaimana ? B. Belanja Modal Rp 10.602.844.000 : (1) Digunakan untuk belanja modal apa saja, per itemnya apa saja ? (2) Perusahaan apa saja yang melaksana kan belanja modal tersebut ? (3) Kapan pengumuman lelang belanja barang tersebut ? Apa diumumkan melalui media cetak ? (4) Sistem dan proses lelangnya bagaimana ?


11 hari (23 November 2011 – 6 Desember 2011)

Status


22


2011

II.5 Penyelesaian Sengketa Informasi (Mediasi dan Ajudikasi) Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Kementerian PU menghadapi sengketa informasi publik. Selama tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengikuti 2 kali mediasi dan 1 kali ajudikasi nonlitigasi, dengan rincian sebagai berikut: Mediasi yang Diikuti Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 NO 1.

TANGGAL 4 April 2011

URAIAN Mediasi antara Kementerian PU dengan Muhammad HS dengan nomor sengketa informasi 036/XII/KIP-PS-M/2010, terkait pengajuan keberatan atas permohonan informasi nomor 007 yaitu : a. Permen PU tentang prosedur pelayanan informasi dan penunjukkan PPID b. Data rincian laporan keuangan Setjen tahun 2009 c. Data rincian laporan keuangan Ditjen Bina Marga tahun 2009-2010 d. Data rincian laporan keuangan Ditjen Cipta Karya tahun 2009-2010 e. Data rincian RKAKL Setjen tahun 2009 f. Data rekapitulasi kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Setjen periode Jnauari hingga Agustus 2010 Mediasi dinyatakan belum selesai karena pemohon (Muhammad HS) tidak hadir tanpa alasan. Mediasi menghasilkan beberapa kesepakatan dengan Ketua Komisioner, tetapi ditolak oleh pemohon dan pemohon menyatakan manarik diri dari perundangan.

2.

8 Juni 2011

Mediasi antara Kementerian PU dengan Muhammad HS dengan nomor sengketa informasi 56/PSI/II/KIP/2011, terkait pengajuan keberatan atas permohonan informasi nomor 010 yaitu : a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian PU b. Daftar pengaduan masyarakat kepada Kementerian PU tahun 2009 dan 2010 c. Salinan dokumentasi terkait dengan program 23


2011

penanggulangan masalah banjir di Jabodetabek d. Salinan dokumentasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan keuangan Setjen TA 2009 dan laporan keuangan semester I TA 2010 Mediasi bersifat tertutup dan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang terdiri dari 11 pasal. Ajudikasi Nonlitigasi yang Diikuti Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 NO 1.

TANGGAL 17 Oktober 2011

URAIAN Panggilan ajudikasi antara Kementerian PU dengan Muhammad HS terkait sengketa informasi publik nomor 036/XII/KIP-PS-M-A/2010. Sidang ajudikasi diselenggarakan untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Sidang ajudikasi belum menghasilkan keputusan dan menunggu panggilan sidang ajudikasi berikutnya untuk mendengarkan putusan dari Majelis Komisioner KIP.

24


2011

BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU pada tahun 2011 telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Lingkup organisasi Kementerian PU sangat luas dan terbagi dalam beberapa unit organisasi serta unit kerja Lingkup organisasi Kementerian PU sangat luas. Kementerian PU terdiri dari empat Direktorat, yakni: Direktorat Sumber Daya Air, Direktorat Bina Marga, Direktorat Cipta Karya, serta Direktorat Penataan Ruang serta Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal juga ada 2 badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pembinaan Konstruksi. Luasnya ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab yang diemban Kementerian Pekerjaan Umum, memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan antar unit kerja. Masingmasing unit kerja belum memiliki unit yang khusus menangani pelayanan informasi publik sehingga untuk meminta informasi memerlukan waktu. Sementara untuk tingkat daerah, Kementerian PU memiliki balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa Balai Kementerian Pekerjaan Umum, baik Balai Jalan maupun Balai Wilayah Sungai, belum memiliki bidang yang khusus menangani pelayanan informasi publik. Namun ada juga beberapa balai yang sudah memiliki bagian

tersendiri

yang

menangani

kehumasan

termasuk

di

dalamnya

penyelenggaraan pelayanan informasi publik. 2. Anggaran layanan informasi publik sangat terbatas Masih terbatasnya anggaran untuk layanan informasi publik menyebabkan kurang maksimalnya sarana dan prasarana pendukung yang ada. Sampai saat ini, Kementerian PU melalui Pusat Komunikasi Publik terus mengupayakan dan

25


2011

mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam melakukan kegiatan layanan informasi publik dibutuhan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai secara kualitas maupun kuantitas. Sejak berlakunya UU KIP secara efektif pada 30 April 2010 hingga saat ini, pelayanan informasi publik kepada masyarakat baru dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik. Bahkan Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik baru dibentuk pada tahun 2011. Ketersediaan sumber daya manusia yang belum mencukupi tentunya berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian PU. 4. Belum adanya pedoman pelayanan informasi Kementerian PU telah berupaya untuk melaksanakan amanah UU KIP, diantaranya pada tanggal 17 Juni 2011 telah metetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Kepmen Nomor 156/KPT/M/2011. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 menetapkan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU melalui Kepmen Nomor 391/KPT/M/2011. Namun hingga akhir tahun 2011, Kementerian PU belum memiliki pedoman pelayanan informasi. Saat ini Kementerian PU tengah menyiapkan pedoman pelayanan informasi tersebut dalam bentuk Surat Edara agar segera dapat menjadi acuan setiap unit kerja baik di pusat maupun daerah untuk melaksanakan pelayanan informasi.

26


2011

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, terdapat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU, antara lain: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pusat informasi ke-PU-an sehingga siap memberikan pelayanan dan melayani semua permintaan informasi sesuai dengan amanah UU KIP. 2. Meningkatkan/memuthahirkan daftar informasi publik pada website Kementerian PU. Sehubungan dengan telah terbitnya Kepmen PU No.391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PU serta telah diaktifkannya pelayanan informasi publik secara online pada website Kementerian PU (www.pu.go.id/layananinformasi), maka Daftar Informasi Publik pada website Kementerian PU ini akan menjadi media pelayanan secara online bagi masyarakat dan diharapkan dapat mempermudah penyebarluasan informasi. Oleh sebab itu kami berupaya untuk terus meningkatkan/memuthahirkan daftar informasi publik pada website Kementerian PU. 3. Pembuatan peraturan internal mengenai pedoman layanan informasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. 4. Sosialisasi dalam bentuk Workshop Keterbukaan Informasi Publik. Sosialisasi Workshop Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 27


2011

5. Meningkatkan koordinasi Tim PPID Kementerian PU dengan Komisi Informasi Pusat. Akhir kata kami mengharapkan kedepan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut di atas dapat mengembangkan sistem pelayanan informasi di lingkungan Kementerian PU.

28

Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kementerian PU 2011 KATA PENGANTAR

Recommend Documents