Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2012 KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2012

KATA PENGANTAR Peran BPKP sesuai amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, adalah melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam mewujudkan amanah tersebut, BPKP melakukan pengawasan dan pembinaan meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan hasil pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak termasuk 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Laporan

ini

disajikan

dengan

mengelompokkan

hasil

pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

i

CrD

LaponnHasilPengawasan Tahun2012

untuk telahdanakanterusberkomitmen BPKPselakuauditorinternoemerintah jasa pemberian jaminan pemerintahan melaluipenyediaan mendukung tugas-tugas (consulting) (assurance) dan pemerintah kepadakementerian/lembaga dan konsultasi pada peningkatan akuntabilitas keuangannegara,/daerah, daerahyang berorientasi mendukungpencapaianprioritasnasionalyangpro-job,pm-pooLprogrodh, danproenvironmentdengan menekankanpada pencapaianefektivitas,efisiensi,dan pembangunan (deboltlenecking). kelancaran kehematan sertapenyelesaian hambatan informasi ini dapatmemberikan Akhirkata,semogalaporanhasilpengawasan yangbermanfaat keputusan strategis,khususnya bagiGubernurdalampengambilan serta dalam peningkatan kualitas akuntabilitaskeuangan negara./daerah, pembangunan daerahpadaumumnya.

22 Jamrari2013 Yogyakarta, A

I

Kepdlqfert/vakilanyr'

tF1

, Condrolmantoro 1975071 001 NIP 19530922

PerwakilanBPKP Daerahlsiimewa Yogyakaia

IE


RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden

Nomor

9

Tahun

2011

tentang

Rencana

Aksi

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lainnya atas penugasan Presiden, serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih,

dan

akuntabilitas

pengelolaan

program

lintas

sektoral.

Ikhtisar

hasil

pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut : A. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Hasil Audit BPK atas LKPD tahun 2011, menunjukkan tiga LKPD atau 50% dari total (enam) LKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini atas LKPD tahun 2011 menunjukkan adanya perkembangan yang baik dibandingkan dengan tahun 2010 di mana hanya dua LKPD yang memperoleh opini WTP. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan seluruh Pemerintah Daerah dalam upaya menuju perolehan dan mempertahankan opini WTP dengan lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk : penguatan SPIP pada Pemerintah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

iii


Daerah melalui kegiatan sosialisasi, workshop, bimtek, dan diagnostic assessment SPIP;

pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan

Pemerintah

Daerah;

pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY/Kabupaten/Kota dan

pendampingan penyusunan LAKIP. Selain terhadap

Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan-Entitias tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di BUMD dan audit dukungan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman hibah luar negeri dengan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. B. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah Hasil

pengawasan

negara/daerah penerimaan

dan negara

terhadap

pengelolaan dan

akuntabilitas

aset

menghasilkan

penghematan

belanja

kebendaharaan potensi

umum

penyelamatan

negara/daerah

sebesar

Rp3.500.393.205,49 yaitu dari hasil audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp43.957.000,00, hasil audit eskalasi/klaim sebesar Rp2.112.759.955,74 dan hasil audit keuangan/operasional/kinerja sebesar Rp1.343.676.249,75. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara/daerah diantaranya melalui inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah. Hasil inventarisasi dan

penilaian

atas

BMN/D

yang

dilakukan

pada

Tahun

2012

bernilai

Rp452.741.389.974,12. Kegiatan lainnya berupa pembenahan pengelolaan aset tetap dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP, audit operasional pengelolaan PNBP, evaluasi penyerapan anggaran, telaah dan pemberian

masukan

terkait regulasi

pengelolaan asset,

inventarisasi dan

pendampingan inventarisasi asset, sosialisasi dan kediklatan dalam rangka pengembangan kapasitas pengelolaan asset.


iv


C. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Upaya Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui strategi preventif/edukatif, strategi represif dan strategi solusi kesisteman. Strategi preventif/edukatif dilakukan dalam rangka membangun public awareness pada instansi pemerintah dan masyarakat agar peduli terhadap permasalahan negara/daerah dan memahami cara-cara mengatasinya melalui kegiatan penguatan SPIP, Sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola. Strategi represif dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan monitoring dengan tujuan untuk memberikan solusi perbaikan tata kelola, termasuk dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Tahun 2012 melalui kegiatan audit investigatif dan audit penghitungan atas kerugian keuangan negara, telah menghasilkan potensi penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp2.607.903.338,00. Sedangkan strategi solusi kesisteman dilakukan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota

di

wilayah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta,

sosialisasi/

pendampingan/asistensi GCG, assessment/evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM, Evaluasi/audit Kinerja BUMD, pengembangan Key

Performance Indicator (KPI), Risk Management (RM), Sosialisasi/asistensi penyusunan Corporate Plan, dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD. Dalam

D. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Pengawasan

dan

pembinaan

terhadap

program-program

strategis

menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

v


Hasil audit kinerja terhadap pengelolaan program lintas sektoral pada tingkat kegiatan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “kurang berhasil sampai sangat berhasil” : yaitu sangat berhasil sebanyak 2 kegiatan, berhasil sebanyak 2 kegiatan, cukup berhasil sebanyak 2 kegiatan, dan kurang berhasil sebanyak 1 kegiatan; serta dengan kategori kurang memadai sampai sangat memadai menunjukkan capaian kinerja yaitu : memadai sebanyak 2 kegiatan dan cukup memadai sebanyak 2 kegiatan. Penjelasan lebih lanjut hasil audit kinerja tersebut adalah sebagai berikut: a. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dengan capaian kurang berhasil di tingkat provinsi dan cukup berhasil di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman. b. Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan capaian berhasil di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman. c. Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama dengan capaian sangat berhasil untuk madrasah negeri dan kategori berhasil untuk madrasah swasta di DIY dan tiga kabupaten yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman. d. Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan capaian sangat berhasil di tiga kota/kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kab. Bantul dan Gunungkidul. e. Audit Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan capaian cukup memadai di tingkat provinsi dan memadai di empat kabupaten yaitu yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul. f. Audit Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dengan capaian cukup memadai di tingkat provinsi dan memadai di dua kabupaten yaitu Sleman dan Bantul. g. Audit Kinerja Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dengan capaian cukup berhasil di tingkat provinsi. h. Audit dukungan atas laporan keuangan 28 Program Lintas Sektoral menunjukkan simpulan Wajar.


vi


Dari

hasil mediasi hambatan kelancaran

pembangunan antara

lain

penyelesaian atas permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah milik PT KAI (Persero) DAOP 6 telah diperoleh kesepakatan antara PT KAI (Persero) DAOP 6 dengan pemerintah Kota Magelang mengenai pemanfaatan tanah milik PT KAI (Persero)

di

wilayah

Kota

Magelang

yang

akan

ditindaklanjuti

dengan

penandatanganan MoU. Sedangkan mediasi permasalahan pengadaan gedung ruang rawat inap pada Puskesmas Mlati II Kabupaten Sleman telah disarankan dan disepakati bahwa kelanjutan pembangunan ruang rawat inap yang sempat terhenti pada tahun 2012 akibat putus kontrak akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.


vii


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

vii

BAB I

SIMPULAN DAN SARAN

1

A

Simpulan

1

1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

1

2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah

2

dan Pengelolaan Aset 3. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang

3

Baik dan Bersih

B BAB II

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

5

Saran

7

URAIAN HASIL PENGAWASAN

9

A

Informasi Umum

9

1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2012

9

B

2. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

11

3. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

13

4. Penyajian Informasi

14

Hasil Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Akuntabilitas

16

Pengelolaan Keuangan Negara 1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

16

2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah

27

dan Pengelolaan Aset 3. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan

34

yang Baik dan Bersih 4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral


42

viii


Lampiran-lampiran 1. Kegiatan Pembinaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 2. Kegiatan Pembinaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Satker K/L Tahun 2012 3. Data Opini Audit Perwakilan BPKP dan Eksternal Auditor atas BUMD 4. Hasil Audit Eskalasi Harga dan Audit Klaim Tahun 2012 5. Hasil Audit Keuangan/Kinerja/Operasional Tahun 2012 6. Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN Tahun 2012 7. Hasil Audit Investigasi Berindikasi TPK Tahun 2012 8. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2012 9. Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Berindikasi TPK 10. Upaya Peningkatan Tata Kelola BUMD 11. Peningkatan Kapabilitas APIP dan JFA 12. Audit Keuangan atas Program/Kegiatan Lintas Sektoral


ix


BAB I SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan perolehan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil evaluasi LAKIP, dan hasil audit atas laporan keuangan BUMD. Akuntabilitas pelaporan keuangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 menunjukkan peningkatan kualitas dibanding tahun 2010. Hasil Audit BPK atas LKPD tahun 2011, menunjukkan tiga LKPD atau 50% dari total (enam) LKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta, LKPD Kota Yogyakarta dan LKPD Kabupaten Sleman, sedangkan tahun 2010 hanya dua LKPD yaitu LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan LKPD Kota Yogyakarta yang memperoleh opini WTP. Tiga LKPD lainnya yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2011 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Akuntan Publik, BPKP tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan BUMD. Namun demikian BPKP tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan BUMD melalui kegiatan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di PDAM. Dalam

rangka

meningkatkan

akuntabilitas

pelaporan

keuangan

Pemerintah Daerah, pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menuju perolehan dan mempertahankan opini WTP. Selama tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta


telah menandatangani

1


MoU dengan 6 Pemerintah Daerah atau 100% dari total Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 19 BUMD dari total 28 BUMD atau 67,86%. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk : penguatan SPIP pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan sosialisasi, workshop, bimtek, dan diagnostic assessment SPIP; pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY/Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan LAKIP. Selain terhadap Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan-Entitias tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di BUMD dan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri dengan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

2. Akuntabilitas

Kebendaharaan

Umum

Negara/Daerah

dan

Pengelolaan Aset Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu evaluasi, audit, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan

negara/daerah

dan

koreksi

atas

pengeluaran

(belanja)

negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Kegiatan evaluasi penyerapan anggaran semester I tahun 2012 menunjukkan tingkat penyerapan antara 29,89% sampai dengan 40,59%. Beberapa permasalahan yang menyebabkan lambatnya tingkat penyerapan anggaran antara lain lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, lambatnya pencairan dana, dan terlambatnya penyusunan RAB oleh PPTK. Namun


2


demikian pada akhir tahun 2012 tingkat penyerapan mencapai antara 83,36% sampai dengan 95,37%. Kegiatan pengawasan lainnya menghasilkan penyelamatan potensi penerimaan

dan

penghematan

pengeluaran

negara

sebesar

Rp3.500.393.205,49. Dari hasil audit pengelolaan PNBP terhadap Satker K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain penerimaan PNBP yang belum disetorkan ke Kas Negara, pengenaan tarif PNBP yang tidak sesuai dengan peraturan yang mendasari, pembukuan yang tidak tertib, kurangnya pengendalian intern, penyetoran PNBP tidak tepat waktu dan pemberian jasa tahun 2011 yang belum dibayar oleh pengguna jasa senilai Rp43.957.000,00. Dari hasil audit eskalasi dan audit klaim dihasilkan penghematan pengeluaran negara sebesar Rp2.112.759.955,74. Sedangkan dari hasil audit keuangan/operasional/kinerja terhadap proyekproyek berbantuan luar negeri (PHLN), dana dekonsentrasi dan kegiatan lain dihasilkan temuan audit senilai Rp1.343.676.249,75. Kegiatan diantaranya

pengawasan

melalui

terhadap

inventarisasi

pengelolaan

aset

negara/daerah

penilaian

atas

Barang

dan

Milik

Negara/Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah. Hasil inventarisasi dan penilaian atas BMN/D yang dilakukan pada Tahun 2012 bernilai Rp452.741.389.974,12. Di samping itu dalam tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pembenahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset. Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP, audit operasional pengelolaan PNBP, evaluasi penyerapan anggaran, telaah dan pemberian masukan terkait regulasi pengelolaan asset, inventarisasi dan pendampingan inventarisasi asset, sosialisasi dan kediklatan dalam rangka pengembangan kapasitas pengelolaan asset.


3


3. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Secara umum hasil penilaian terhadap kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dapat tercermin dari indikator/indeks good governance yang diperoleh. Menurut indeks persepsi korupsi (IPK) yang direlease oleh Transparency International Indonesia tahun 2008, Kota Yogyakarta menduduki peringkat 1 dengan perolehan skor sebesar 6.43 dan pada tahun 2010 meskipun mengalami penurunan dengan perolehan skor sebesar 5,81 pemerintah Kota Yogyakarta telah membuktikan komitmennya dalam peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan menurut hasil survei integritas pelayanan publik tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Yogyakarta menduduki peringkat 3 dengan nilai integritas 5,89. Memperhatikan perolehan skor yang telah dicapai baik skor IPK maupun nilai integritas (berkisar di angka 5,81 s.d. 6,43), kota Yogyakarta tergolong menduduki peringkat atas. Capaian tersebut merupakan cerminan kuatnya komitmen para pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Komitmen tersebut dipertegas dengan telah dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 ini. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan SPIP, Sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola. Strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dalam tahun 2012 melalui kegiatan audit investigatif dan audit penghitungan atas kerugian keuangan negara, telah


4


menghasilkan

potensi

penyelamatan

keuangan

negara/daerah

sebesar

Rp2.607.903.338,00. Strategi solusi kesisteman salah satunya dilakukan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil

evaluasi atas kinerja tahun 2011, diketahui perolehan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas 5 (lima) Pemda memperoleh kategori

tinggi

dengan

urutan

peringkat

Pemkot

Yogyakarta,

Pemkab

Kulonprogo, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemkab Gunungkidul. Strategi lainnya adalah melalui sosialisasi/ pendampingan/asistensi GCG,

assessment/ evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM, Evaluasi/audit Kinerja BUMD, pengembangan Key Performance Indicator (KPI),

Risk Management (RM), Sosialisasi/asistensi penyusunan Corporate Plan, dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program. Sehingga pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Lingkup kegiatan audit dan pembinaan yang telah dilaksanakan meliputi : 4.1 Hasil Pengawasan atas Program Lintas Sektoral a. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dengan capaian kurang berhasil di tingkat provinsi dan cukup berhasil di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman. Hambatan capaian kinerja antara lain kurang efektifnya sistem pengendalian intern, kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ketidaksesuaian infrastruktur dengan

spesifikasi

teknis dan kelemahan administrasi.


5


b. Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan capaian berhasil di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman. Namun masih ada hambatan pada efektivitas sistem pengendalian intern dan kekurangpahaman ketentuan terkait oleh pelaksana kegiatan ditingkat sekolah. c. Audit

Kinerja

Program

Bantuan

Operasional

Sekolah

(BOS)

Kementerian Agama dengan capaian sangat berhasil untuk madrasah negeri dan kategori berhasil untuk madrasah swasta di DIY dan tiga kabupaten yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman. Belum optimalnya

capaian

kinerja

terutama

untuk

madrasah

swasta

disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian intern. d. Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan capaian sangat berhasil di tiga kota/kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kab. Bantul dan Gunungkidul. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam unsur kegiatan pengendalian, penilaian risiko dan informasi komunikasi yang mengakibatkan bantuan diberikan tidak tepat sasaran, waktu, dan penggunaan. e. Audit Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan capaian cukup memadai di tingkat provinsi dan memadai

di

empat

kabupaten

yaitu

yaitu

Kulon Progo,

Gunungkidul, Sleman dan Bantul. Hambatan capaian kinerja antara lain kurang efektifnya Sistem Pengendalian Intern dan adanya permasalahan penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan, tunggakan macet dan hasil kegiatan yang belum dimanfaatkan. f.

Audit Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dengan capaian cukup memadai di tingkat provinsi dan memadai di dua kabupaten yaitu Sleman dan Bantul. Hambatan capaian kenerja antara lain belum efektifnya sistem pengendalian intern

dan

adanya

permasalahan


pekerjaan

fisik

belum

6


selesai/kekurangan volume fisik, penyalahgunaan dana bergulir, pemborosan anggaran, dan kelemahan administrasi. g. Audit Kinerja Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dengan capaian cukup berhasil di tingkat provinsi. h. Audit dukungan atas laporan keuangan 28 Program Lintas Sektoral, seluruhnya mendapat simpulan Wajar. Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

4.2

Dari hasil mediasi hambatan kelancaran pembangunan antara lain penyelesaian atas permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah milik PT KAI (Persero) DAOP 6 telah diperoleh kesepakatan antara PT KAI (Persero) DAOP 6 dengan pemerintah Kota Magelang mengenai pemanfaatan tanah milik PT KAI (Persero) di wilayah Kota Magelang yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Sedangkan pada Puskesmas Mlati II Kabupaten Sleman dicapai kesepakatan bahwa pembangunan ruang rawat inap yang sempat terhenti akibat putus kontrak pada tahun 2012 akan dilanjutkan pada tahun 2013 dengan menentukan posisi 0% per tahun anggaran 2012.

B. Saran Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan agar mendorong pemerintah daerah dan init kerja/instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pelaksanaan hal-hal sebagai berikut : a. Percepatan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat mempertahankan dan memperoleh opini WTP dari BPK melalui rencana aksi yang jelas, tepat, dan terstruktur. b. Percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal. c. Peningkatan peran Forum Bersama APIP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan.


7


d. Peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapabilitas Inspektorat menjadi minimal level 2. e. Peningkatan kapasitas pegawai/panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa melalui diklat dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. f. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan BUMD. g. Peningkatan pengawasan terhadap program-program lintas sektoral dengan mengefektifkan peran APIP. h. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi termasuk pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. i. Penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi.


8


BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN

A. Informasi Umum 1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2012 Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam

Peraturan

Pemerintah

Nomor

60 Tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup : a. Melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Selain itu, kebijakan pengawasan dan pembinaan juga mengacu kepada Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Kebijakan pengawasan dan pembinaan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang selanjutnya menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target kinerja. Tapkin dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 tersaji pada tabel 2.1 di bawah ini. Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

9


Tabel 2.1 Penetapan dan Realisasi Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 Sat.

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Lap

43

56

130,23

Lap

16

35

218,75

Lap

2

2

100,00

Lap

80

158

197,50

Lap

15

24

160,00

Lap

41

46

112,20

Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam, Keuangan Daerah dan Akuntan Negara Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BIdang Polsoskam Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Lap

14

14

100,00

Lap

0

6

100,00

Lap

30

112

373,33

Lap

15

16

106,67

Lap

12

41

341,67

Lap

4

5

125,00

Lap

6

10

166,67

Lap

2

2

100,00

Lap

9

9

100,00

Lap

14

21

150,00

Lap

19

51

268,42

18.

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Lap

12

28

233,33

19.

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP

Lap

8

16

200,00

20.

Laporan Hasil Kajian Pengawasan

Lap

2

30

1.500,00

21.

Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Laporan Hasil Audit Investigasi, PKKN, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Lap

12

13

108,33

Lap

41

36

87,80

Lap

60

60

100,00

Unit

182

278

152,75

639

1.069

167,29

No

Sasaran/Indikator Output

A.

Hasil Pelaks. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian, Polsoskam, dan Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian dan Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian dan Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah dan Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian, Polsoskam, dan Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

22.

B. 23. C. 24.

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah

Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

%

10


Pencapaian indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan di atas didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Tabel 2.2 di bawah ini menyajikan data anggaran dan realisasi anggaran selama tahun 2012. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Anggaran

No

Sasaran

1.

Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern

(Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

3.819.782

3.774.032

98,80

Dukungan

12.791.693

12.690.433

99,21

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana

295.000

294.054

99,68

16.906.475

16.758.519

99,12

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan SPIP 2.

Hasil

Penyelenggaraan

Manajemen Perwakilan BPKP 3.

dan Prasarana Perwakilan BPKP Jumlah

2. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan di wilayah Provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dinyatakan

bahwa

Gubernur

sebagai

wakil pemerintah

memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan antara lain meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarainstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;


11


b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. Koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

antarpemerintahan

daerah

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Koordinasi

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

tugas

pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; f. Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

kabupaten/kota. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari enam Pemerintah Daerah, yaitu : a. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Pemerintah Kota Yogyakarta; c. Pemerintah Kabupaten Bantul; d. Pemerintah Kabupaten Sleman; e. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan f. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Filosofi yang melandasi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Bertolak dari landasan filosofi tersebut, Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : “Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis

keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.


12


Visi tersebut akan diwujudkan melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut : a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung. b. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance. d. Memantapkan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sejak tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, meliputi : a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.

3. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembinaan penyelenggaraan SPIP


13


pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pelimpahan 6 (enam) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masuk menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam Pemda tersebut yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Dengan terbitnya Perka BPKP ini maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 12 pemda di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan pada : a. Satuan Kerja pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. b. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; c. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; d. BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Peran Perwakilan BPKP tersebut dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi, bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan.

4. Penyajian Informasi Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) yaitu :


14


a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Keempat perspektif tersebut diikhtisarkan pada gambar di bawah ini. Hasil Pengawasan : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

Indikator :

AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET

1

Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan Keuangan terhadap K/L/Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Auditor Eksternal Lainnya)

Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Penerimaan Negara, Peningkatan Cost Saving (Klaim, Eskalasi Harga) dan Pengelolaan Aset Negara

AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

3

2

Indikator :

Indikator :

Indikator :

Pengungkapan Kasus/Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP, dan GCG

Efisiensi, Keekonomisan, dan Efektivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)

4

Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran


15


keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias

(misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Hasil Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara 1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Salah satu upaya nyata mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan

negara/daerah

adalah

penyampaian

laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu, relevan dan akurat, disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

dan

berdasarkan

pada

penyelenggaraan

sistem

pengendalian intern yang memadai. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan pertanggungjawaban

lembaga APBD

selaku oleh

para

pengguna

anggaran,

serta

gubernur/bupati/walikota

selaku

pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).


16


Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah ditunjukkan dari opini auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Opini BPK tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengukur kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan suatu K/L atau Pemerintah Daerah. 1.1. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, selama Tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya menuju opini WTP. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat sampai dengan tahun 2011 sebagian Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memperoleh opini WTP dari BPK. Sampai dengan Tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menandatangani MoU dengan 6 Pemerintah Daerah atau 100% dari total Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 19 dari total 28 BUMD atau 67,86%. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2012 antara lain dalam bentuk: a. Penguatan

SPIP

pada

Pemerintah

Daerah

melalui

kegiatan

sosialisasi, workshop, diklat, bimtek, diagnostic assessment, dan pendampingan penerapan SPIP. b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. c. Pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2012 tampak pada Tabel 2.3.


17


Tabel 2.3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2010 – 2012

Jumlah Pemerintah Daerah No

Kegiatan

1.

Penguatan SPIP

5

83,33%

6

100%

6

100,00%

2.

Pendampingan

4

66,67%

6

100%

4

66,67%

2

33,33%

6

100%

3

50,00%

2

33,33%

3

50%

3

50,00%

1

16,67%

3

50%

3

50,00%

0

0

5

83,33%

1

16,67%

2010

2012

2011

penyusunan laporan keuangan 3.

Pendampingan reviu laporan keuangan

4.

Pendampingan penataan Barang Milik Daerah

5.

Pendampingan penyusunan LAKIP

6.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 1. Penurunan

jumlah

Pemda

yang

dilakukan

pendampingan

penyusunan maupun reviu atas laporan keuangan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa menunjukkan adanya peningkatan kemampuan sumber daya Pemda dalam menyusun sendiri dan melakukan reviu atas laporan keuangan.


18


Selain kegiatan-kegiatan di atas, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga senantiasa mendorong terwujudnya koordinasi antar APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Forum Bersama (Forbes) APIP yang telah dibentuk pada akhir tahun 2010 yang lalu. Kepala Perwakilan BPKP dipercaya sebagai pembina Forbes APIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Pokja dalam kepengurusan Forbes APIP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pokja Menuju WTP yang secara intensif menggagas dan melaksanakan rencana aksi guna mempercepat pencapaian target memperoleh opini WTP.

Forbes

melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga bulan untuk melakukan koordinasi dan tukar pengalaman di antara APIP. Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan satuan-satuan kerja K/L dan Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak menemui kendala atau hambatan yang berarti. 1.2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2011 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga LKPD atau 50% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP dari BPK. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2011 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 terdapat tiga LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada tahun 2010 hanya dua LKPD yang memperoleh opini WTP. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.


19


Tabel 2.4 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 - 2011

Jumlah Pemerintah Daerah No

Jenis Opini

2009

2011

2010

1.

WTP

1

16,67%

2

33,33%

3

50%

2.

WDP

5

83,33%

4

66,67%

3

50%

3.

TMP

0

0

0

0

0

0

4.

TW

0

0

0

0

0

0

6

100%

6

100%

6

100%

Jumlah Sumber

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Keterangan

: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian; WDP : Wajar Dengan Pengecualian; TMP : Tidak Memberikan Pendapat; TW : Tidak Wajar

Apabila dilihat dari trend perkembangan opini BPK tiap pemerintah daerah maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2011 Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil menjaga predikat WTP. Sedangkan Pemkab Sleman telah meningkatkan upaya sehingga berhasil memperoleh opini WTP. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini. Tabel 2.5 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2009 – 2011

Opini BPK No

Nama Pemda

2009

2010

2011

1.

Provinsi DIY

WDP

WTP

WTP

2.

Kota Yogyakarta

WTP

WTP

WTP

3.

Kab. Bantul

WDP

WDP

WDP

4.

Kab. Sleman

WDP

WDP

WTP

5.

Kab. Kulon Progo

WDP

WDP

WDP

6.

Kab. Gunung Kidul

WDP

WDP

WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK


20


Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2011, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penerapan SIMDA yang berbasis teknologi informasi ini mendukung program e-government yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Sampai dengan tahun 2011, tiga Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA secara bertahap yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan Kota Yogyakarta telah berkomitmen untuk menerapkan SIMDA pada tahun 2013. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK oleh tiga pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dampak dari belum diperolehnya opini WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah antara lain: a. Kurangnya

kepercayaan

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

peningkatan investasi di daerah. b. Timbulnya persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.


21


1.3. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan K/L dan Proyek PHLN Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan informasi laporan keuangan unit akuntansi atau satuan kerja yang berada di bawahnya. Dengan demikian, kualitas opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

(LKKL)

dipengaruhi

oleh

kualitas

laporan

keuangan yang disusun oleh unit akuntansi atau satuan kerja tersebut. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk mendorong agar unit akuntansi atau satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas opini LKKL. Dalam upaya peningkatan kualitas opini LKKL, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan-satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,

meliputi

kegiatan

penguatan

SPIP,

pendampingan

penyusunan laporan keuangan, pendampingan reviu laporan keuangan, pendampingan penataan BMN, dan sebagainya. Gambaran hasil pembinaan tersebut tampak pada Tabel 2.6 di bawah ini. Tabel 2.6 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja K/L Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2012

Jumlah Satuan Kerja K/L No

Kegiatan

2010

2012

2011

1.

Penguatan SPIP

3

27,27%

3

8,11%

27

57,45 %

2.

Pendampingan

3

27,27%

16

43,24 %

19

40,43 %

5

45,46%

5

13,51%

0

0

penyusunan laporan keuangan 3.

Pendampingan reviu laporan keuangan


22


Jumlah Satuan Kerja K/L No 4.

Kegiatan Pendampingan

2010

2012

2011

0

0

10

27,03%

1

2,12 %

0

0

3

8,11%

0

0

11

100%

37

100%

47

100%

penataan Barang Milik Negara 5.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Jumlah

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 2. Di samping itu, BPKP juga ditunjuk oleh negara donor atau lembaga pemberi pinjaman untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman hibah luar negeri dengan memberikan

pendapat

(opini)

atas

kewajaran

penyajian

laporan

keuangan. Pada tingkat Perwakilan, audit keuangan tersebut bersifat audit dukungan terhadap audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dan pemberian opini atas laporan keuangan proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri dilakukan oleh BPKP Pusat. 1.4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMD Selain dari opini BPK, kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil audit eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMD. Dari hasil audit eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD tahun 2011 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 13 BUMD atau 100 % dari total BUMD yang diaudit memperoleh opini WTP.


23


Perkembangan opini atas BUMD tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009– 2011

Jumlah BUMD No

Jenis Opini

2009

2011

2010

1.

WTP

13

86,67%

13

100%

13

100%

2.

WDP

0

0

0

0

0

0

3.

TMP

1

6,67%

0

0

0

0

4.

TW

1

6,66%

0

0

0

0

15

100%

13

100%

13

100%

Jumlah

Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 3. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Akuntan Publik, BPKP tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan audit atas laporan keuangan BUMD. Namun demikian, BPKP tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kualitas

laporan

keuangan

BUMD

melalui

kegiatan

sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan-Entitias tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di PDAM. 1.5. Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Indikator kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah juga dapat diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP. Pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan evaluasi LAKIP tahun 2011 terhadap Pemda di lingkungan D. I. Yogyakarta. Evaluasi LAKIP direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013. Dalam mendorong peningkatan kualitas LAKIP Pemda, pada


24


tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP di Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman dan Pemkab Bantul. 1.6. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi penyusunan dan penetapan APBD dengan memprioritaskan Pemerintah Daerah

yang

mengalami

keterlambatan

dalam

penyusunan

dan

penetapan APBD. Hasil evaluasi penyusunan dan penetapan APBD pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun

terakhir

menunjukkan

adanya

perbaikan

kualitas

dalam

penyusunan dan penetapan APBD. Tahun 2010 terdapat dua APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan, tahun 2011 terdapat satu APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan, dan tahun 2012 tidak terdapat APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan, sehingga tidak dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap penyusunan dan penetapan APBD pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. 1.7. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2012 merupakan kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP dalam mendukung keandalan laporan keuangan. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi, workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta monitoring penerapan SPIP.


25


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta. Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic

Assessment)

kondisi

dan

pembangunan

infrastruktur

Sistem

Pengendalian Intern. Dari bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pemantauan atas perbaikan SPIP terutama sebagai tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pada empat Pemerintah Daerah. Perkembangan penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini. Tabel 2.8 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Pemda Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2012 No

Pemda

Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP

A.

Tahap Persiapan

1.

Pembentukan Satgas Penyelengaraan SPIP

6

100%

2.

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang

6

100%

2

33%

6

100%

implementasi SPIP 3.

Penyusunan Juklak SPIP

4.

Pemahaman (knowing) tentang SPIP

4.1

Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek


26


Pemda

Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP

No Diklat

6

100%

5.

Pemetaan (Diagnostic Assessment)

6

100%

B.

Tahap Pelaksanaan

1.

Pembangunan Infrastruktur (norming) 4

80%

4.2

1.1

Perbaikan terbatas kelemahan SPIP sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK


Sampai dengan tahun 2012, pemetaan pada Pemda Daerah Istimewa, Pemkot Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah dilakukan pada seluruh SKPD, sedangkan pada Pemda lainnya pemetaan baru dilakukan pada masingmasing 5 (lima) SKPD yang disample. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut : a.

Melanjutkan dan memonitoring pelaksanaan rencana aksi MoU yang telah disepakati antara seluruh Pemerintah Daerah dengan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

b.

Mempercepat implementasi SPIP pada seluruh Pemerintah Daerah sampai pada tingkat SKPD.

c.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan Pemda.

d.

Meningkatkan kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapasitas Inspektorat menjadi minimal level 2.

e.

Mendorong peran Forum Bersama APIP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan.

2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

27


universalitas,

asas

profesionalitas

tahunan,

dan

dan

menjamin

asas

spesialitas

keterbukaan

dan

serta

mendorong

akuntabilitas

dalam

pelaksanaan anggaran. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan meliputi audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Sedangkan pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dilakukan atas dasar permintaan dari pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat lain yang berwenang. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah terhadap Pemda dan satuan-satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tampak pada Tabel 2.9 di bawah ini. Tabel 2.9 Perkembangan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010, 2011, dan 2012 Output No 1

Kegiatan 2011

2012

1 laporan

6 laporan

2 laporan

Optimalisasi Penerimaan Negara -

Audit operasional Pengelolaan PNBP

2

2010

Penghematan pengeluaran keuangan Negara/Daerah

3

-

Audit keuangan

42 laporan

36 laporan

36 laporan

-

Audit operasional/kinerja

45 laporan

145 laporan

34 laporan

-

3 laporan

4 laporan

Telaah dan pemberian masukan di bidang regulasi dan/atau pengelolaan asset


28


Output No

Kegiatan

4

Pra-risk assessment atas proyek baru

5

Inventarisasi dan/atau pendampingan dalam rangka inventarisasi asset

2010

2011

2012

-

7 laporan

4 laporan

-

13 laporan

5 laporan


2.1. Optimalisasi Penerimaan Negara Optimalisasi penerimaan negara di daerah dihasilkan dari koreksi atas penerimaan negara. Koreksi tersebut antara lain adalah dari hasil audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap satuan-satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil audit operasional pengelolaan PNBP pada beberapa satuan kerja K/L, dijumpai potensi penerimaan negara berupa PNBP sebesar Rp43.957.000,00 pada audit PNBP Balai Besar Veteriner Wates. Selain itu dijumpai beberapa permasalahan sebagai berikut : a. Penerimaan PNBP yang belum disetorkan ke Kas Negara b. Pengenaan tarif PNBP yang tidak disertai peraturan yang mendasari c. Pembukuan yang tidak tertib d. Lemahnya pengendalian intern e. Penyetoran PNBP yang tidak tepat waktu 2.2. Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah Penghematan pengeluaran negara/daerah dihasilkan dari koreksi atas belanja daerah, antara lain dari hasil kegiatan audit eskalasi harga dan audit klaim. Pada tahun 2012 dihasilkan penghematan keuangan negara/daerah sebesar Rp2.112.759.955,74 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.10 berikut ini.


29


Tabel 2.10 Hasil Audit Eskalasi Harga dan Audit Klaim Tahun 2012 Kejadian

Koreksi (Rp)

Audit Eskalasi Harga

1

1.175.126.845,00

Audit Klaim

3

937.633.110,74

Uraian

Keterangan SNVT PJSA Serayu-Opak Pekerjaan

perbaikan

darurat

bencana erupsi Merapi Jumlah

4

2.112.759.955,74


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 4. Di samping itu, berdasarkan hasil audit keuangan dan audit kinerja atas proyek-proyek berbantuan luar negeri (PHLN) serta audit operasional dana dekonsentrasi pada tahun 2012 dihasilkan temuan hasil audit yang merugikan kerugian keuangan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara sebanyak 155 kejadian dengan nilai Rp1.343.676.249,75 dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.11 di bawah ini. Tabel 2.11 Hasil Audit Keuangan/Kinerja/Operasional Tahun 2012 Uraian Audit Keuangan

Kejadian

Nilai (Rp)

Keterangan

56

1.063.779.444,00

Audit keuangan proyek-proyek berbantuan

luar

negeri

dan

hibah (PHLN) Audit Operasional

51

229.493.665,75

Audit

operasional

dana

dan

audit

dekonsentrasi

operasional lainnya Audit Kinerja

14

50.403.140,00

Audit kinerja Program Bantuan Sekolah

Operasional Audit

Kinerja

Pembangunan

(BOS), Program

Infrastruktur

Perdesaan (PPIP), dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EKPPD) Jumlah

155

1.343.676.249,75


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 5.


30


2.3. Monitoring Pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Koreksi atas penerimaan transfer berupa DAK dan DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP, dihasilkan dari kegiatan pengawasan berupa monitoring

pengelolaannya

pada

pemprov/pemkab/pemkot,

yang

didasarkan atas permintaan Menteri Keuangan kepada BPKP. Gambaran hasil monitoring pengelolaan DAK dan DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.12 berikut ini. Tabel 2.12 Hasil Monitoring Pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2012 Uraian

Kejadian

Nilai (Rp)

Pencairan dana tidak sesuai prestasi kerja

29

1.336.960.132,88

Kondisi fisik yang tidak tepat sasaran

0

0

Hasil kegiatan fisik yang tidak dimanfaatkan

7

21.522.000,00

Sisa dana yang tidak dicantumkan dalam SILPA pada

0

0

0

0

0

0

0

0

36

1.358.482.132,88

Neraca per 31 Des 2010 Dana APBD dari sumber lain untuk membiayai kegiatan DAK dan DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Dana Diblokir Penggunaan

dana

untuk

kegiatan

yang

tidak

diperbolehkan Jumlah


2.4. Evaluasi Penyerapan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Hasil kegiatan evaluasi penyerapan anggaran semester I tahun 2012 terhadap pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 29,89% dan pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 40,59%. Beberapa permasalahan yang menyebabkan lambatnya tingkat penyerapan anggaran antara lain lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, lambatnya pencairan dana, terlambatnya penyusunan RAB oleh PPTK. Namun demikian pada


31


akhir tahun 2012 tingkat penyerapan pada enam pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai antara 83,36% sampai dengan 95,37%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini. Tabel 2.13 Data Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 No

Pemerintah Daerah

Anggaran

Realisasi

%

1

D.I. Yogyakarta

2.285.140.075.735,00

2.050.642.239.987,00

89,78

2

Kota Yogyakarta

1.146.288.393.816,00

1.013.979.058.624,00

88,46

3

Kabupaten Bantul

1.345.680.130.604,00

1.283.441.803.241,00

95,37

4

Kabupaten Kulon Progo

933.462.178.850,00

881.816.873.977,00

94,47

5

Kabupaten Sleman

1.595.739.879.570,00

1.417.955.271.550,00

88,86

6

Kabupaten Gunungkidul

1.181.402.067.393,00

984.866.478.580,00

83,36

2.5. Pengelolaan Aset Negara Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara/daerah diantaranya

melalui

pendampingan

penelusuran,

inventarisasi

dan

penilaian atas Barang Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam

neraca

laporan

keuangan

pemerintah/laporan

keuangan

pemerintah daerah. Hasil pendampingan penelusuran, inventarisasi dan penilaian atas BMN/D menunjukkan perbaikan pencatatan dan penilaian aset pada tahun 2012 yaitu BMN sebesar Rp4.701.046.750,00 dan BMD sebesar Rp448.040.343.224,12 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini.


32


Tabel 2.14 Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dan BMD Tahun 2012 Volume

Uraian

Keterangan

Jumlah (Rp)

BMN pada Satuan Kerja K/L di wilayah D. I. Yogyakarta : BMN yang bersumber dari APBN

pada

Sosnakertrans

Kab.

314

917.797.300,00

Inventarisasi

dalam

Dinas

rangka hibah BMN dari

Kulon

Kemenakertrans

kepada

Pemkab Kulon Progo

Progo Tahun 2006-2011 BLK Dinaskesos Kab. Sleman

296

3.783.249.450,00

Inventarisasi atas BMN bersumber dari APBN

Sub Jumlah

610

4.701.046.750,00

800

436.427.106.736,00

BMD pada Pemerintah Kabupaten di wilayah D. I. Yogyakarta : Inventarisasi BMD Pemkab

Dari Total Aset tersebut baru

Gunung Kidul

teridentifikasi

sebanyak 641 UPB senilai Rp273.312.665.460,00 Inventarisasi BMD Pemkab

--

11.613.236.488,12

Bantul

penelusuran Aset Lainnya yang

tidak

rincian

barang

didukung sebagai

tindak lanjut temuan BPK Sub Jumlah Jumlah

800

448.040.343.224,12

1.410

452.741.389.974,12


Di samping itu pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pembenahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset. 2.6. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk membantu mengatasi hambatan/permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dihadapi para pejabat pengadaan di daerah, Perwakilan

BPKP

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

memberikan

pendampingan dalam bentuk konsultasi permasalahan pengadaan barang Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

33


dan jasa dengan membentuk Satgas Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

dalam

Tahun

2012

adalah

pendampingan kepada Inspektorat atas reviu pelaksanaan pembangunan Gelanggang Remaja di Klebengan Kabupaten Sleman, pemberian nasehat atas pengadaan tanah UNY, bantuan konsultasi tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Pemerintah Kota Yogyakarta, Kajian atas PBJ secara swakelola pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kajian atas Draft Petunjuk Operasional Pengadaan Barang

dan

Jasa

dana

PNBP-BLU

RSUP

Dr.Sardjito,

dan

Supervisi/Pengamatan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas permasalahan akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah di wilayah D. I. Yogyakarta, beberapa hal yang perlu menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah : a.

Meningkatkan pengawasan intern atas pelaksanaan program dan kegiatan dimulai dari perencanaan.

b.

Meningkatkan kapasitas petugas pengadaan barang dan jasa melalui diklat dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

c.

Menerapkan SPIP pada program dan kegiatan.

3. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan Yang Baik

dan Bersih Kepemerintahan

yang

baik

merupakan

suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani, dan hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyeknya (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi). Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan


34


politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif/edukatif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Upaya preventif/edukatif berupa pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi, penerapan Fraud Control Plan (FCP) dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui pendampingan Sistem Akuntansi PDAM, penerapan BLUD dan assessment penerapan Good

Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP. 3.1. Pencegahan KKN Melalui Upaya Preventif Edukatif Selama tahun 2012, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi preventif/edukatif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi

pelaksanaan

penguatan

SPIP,

Sosialisasi

Anti

Korupsi,

sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.15 berikut ini. Tabel 2.15 Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Pemda/

Satker

BUMD

K/L

Penguatan SPIP pada K/L dan Pemda

6

27

33

Sosialisasi Program Anti Korupsi

-

3

3

No 1. 2.

Kegiatan


Total

35


No

3.

Kegiatan

Pendampingan Sistem

Pengembangan

Pencegahan

KKN

Pemda/

Satker

BUMD

K/L

4

2

6

2

-

2

5

5

10

Total

berupa

Fraud Control Plan 4.

Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

5.

Pelayanan

konsultasi

pengadaan

barang dan jasa Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 6. 3.2. Pemberantasan KKN Melalui Upaya Represif Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa D. I. Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit investigatif yang berindikasi TPK, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Audit Investigatif atas Permintaan Instansi Lain sebagaimana tampak pada Tabel 2.16 di bawah ini. Tabel 2.16 Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 No 1. 2.

Kegiatan

Audit Investigasi Bantuan

Perhitungan

Kerugian

Pemda/

Satker

BUMD

K/L

3

3

6

3

4

7

4

19

23

Total

Keuangan Negara 3.

Pemberian Keterangan Ahli



36


Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama tahun 2012 adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.17 sampai dengan Tabel 2.19 sebagai berikut ini. Tabel 2.17 Hasil Audit Investigatif Berindikasi TPK Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 No

1.

Instansi

Jumlah Kasus

Nilai (Rp)

Satuan Kerja K/L

3

1.274.433.400,00

2.

Pemprov

-

0

3.

Pemkab

3

556.972.863,00

4.

Pemkot

-

0

5.

BUMN

-

0

6.

BUMD

-

0

6

1.831.406.263,00

Jumlah


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 7. Tabel 2.18 Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 No

Instansi

Jumlah Kasus

Nilai (Rp)

1.

Satuan Kerja K/L

4

252.543.475,00

2.

Pemprov

-

0

3.

Pemkab

3

523.953.600,00

4.

Pemkot

-

0

5.

BUMN

-

0

6.

BUMD

-

0

7

776.497.075,00

Jumlah


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 8.


37


Tabel 2.19 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 No

Jumlah Kasus

Instansi

Nilai (Rp)

1.

Kejaksaan

10

3.690.238.568,00

2.

Kepolisian

5

666.120.571,00

3.

KPK

0

0

4.

Pengadilan Negeri

8

1.896.355.513,00

23

6.252.714.652,00

Jumlah


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 9. 3.3. Pencegahan KKN Melalui Strategi Solusi Kesisteman dan Peningkatan Kapasitas APIP Salah satu strategi solusi kesisteman dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan oleh Tim Bersama Pemerintah Daerah dan Perwakilan BPKP Daerah

Istimewa

Yogyakarta

terhadap

seluruh

Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil evaluasi atas kinerja tahun 2011 diketahui perolehan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut : Tabel 2.20 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2012 Peringkat

Kabupaten/Kota

Skor

Kategori

1.

Kota Yogyakarta

2,977

Tinggi

2.

Kabupaten Sleman

2,952

Tinggi

3.

Kabupaten Kulon Progo

2,884

Tinggi

4.

Kabupaten Bantul

2,757

Tinggi

5.

Kabupaten Gunung Kidul

2,634

Tinggi

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakrta


38


Kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman

meliputi

sosialisasi/pendampingan/asistensi

GCG,

assessment/evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM, Evaluasi/audit Kinerja BUMD, pengembangan Key Performance Indicator (KPI),

Risk

Management

(RM),

Sosialisasi/asistensi

penyusunan

Corporate Plan, dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD. Tabel 2.21 berikut adalah rangkuman hasil kegiatan dimaksud. Tabel 2.21 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola BUMD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 No

Kegiatan

Frekuensi (kali)

1.

Assessment/evaluasi penerapan GCG

2

2.

Asistensi penerapan SIA PDAM

6

3.

Evaluasi/audit kinerja BUMD

8

4.

Pengembangan Key Performance Indicator (KPI)

3

5.

Pengembangan Risk Management (RM)

0

6.

Sosialisasi/asistensi penyusunan Corporate Plan

1

7.

Pendampingan

penyusunan

Rencana

2

Strategis

Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran 8.

Pendampingan penyusunan Dokumen BLUD

8

9.

Pendampingan SAK-ETAP PDAM

5

Jumlah

35


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 10 Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan PFA. Tabel 2.22 di bawah ini menyajikan figur peran BPKP dalam


39


peningkatan kapasitas APIP di lingkungan Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 2.22 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

No

Kegiatan

Pemda

1.

Pendidikan dan Pelatihan/Workshop

1

2.

Pembinaan JFA

3

3.

Sosialisasi tata kelola APIP

8

Jumlah

12


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran 11. Selain hal-hal tersebut di atas, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerja sama dengan KPK dengan membentuk Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi. Pada tahun 2012 Tim melakukan pengamatan pada Pemda Daerah Istimewa dan Pemkot Yogyakarta dan menemukan kelemahan atas proses perancanaan dan penganggaran APBD berupa keterlambatan penyusunan APBD 2013, keterlambatan pengesahan APBD perubahan tahun 2012, dan standar harga barang dan jasa yang tidak lengkap. Atas proses pengadaan barang dan jasa Tim menemukan potensi inefisiensi, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, Berita Serah Terima Barang yang dibuat secara formalitas dan mutu pekerjaan yang tidak baik. Sedangkan dari beberapa jenis pelayanan publik Tim menemukan adanya sistem antrian yang kurang tertib, fasilitas layanan pengaduan yang kurang terinformasikan, pelayanan yang tidak maksimal, jam layanan yang belum optimal dan adanya pembayaran di luar tarif resmi. Secara umum hasil penilaian terhadap kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dari indikator/indeks good governance yang diperoleh.


40


Menurut

indeks

persepsi

korupsi

(IPK)

yang

direlease

oleh

Transparency International Indonesia tahun 2008, Kota Yogyakarta menduduki peringkat 1 dengan perolehan skor sebesar 6.43. Pada tahun 2010 meskipun mengalami penurunan dan menduduki peringkat 4, dengan perolehan skor sebesar 5,81 pemerintah Kota Yogyakarta telah membuktikan komitmennya dalam

peningkatan

kualitas

akuntabilitas

penyelamatan

keuangan

negara/daerah dan perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Demikian juga menurut hasil survei integritas pelayanan publik tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan direlease tahun 2011, meskipun perolehan nilai integritas masih dibawah nilai standar minimal yang ditetapkan oleh KPK, Kota Yogyakarta menduduki peringkat 3 dengan nilai integritas 5,89. Jika menilik perolehan skor yang telah dicapai baik skor IPK maupun nilai integritas (berkisar di angka 5,81 s.d. 6,43), kota Yogyakarta tergolong menduduki peringkat atas. Capaian tersebut merupakan cerminan dari adanya komitmen yang kuat para pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Komitmen tersebut dipertegas dengan telah dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan hasil audit sampai dengan 31 Desember 2012 tampak pada Tabel 2.23 berikut ini.


41


Tabel 2.23 Perkembangan Data Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Sampai dengan 31 Desember 2012

TP s.d. 31/12/12

Pemda Kej.

Nilai (Rp000)

TL s.d. 31/12/12 Nilai

Kej.

(Rp000)

TPB s.d.31/12/12 Kej.

Nilai (Rp000)

Kota Yogyakarta

683

45.374.296

663

45.290.621

20

83.674

Kab. Bantul

449

11.023.301

433

10.868.588

16

154.712

Kab. Sleman

451

31.499.314

421

31.159.631

30

339.682

Kab. K. Progo

457

18.949.471

433

18.412.656

24

536.815

Kab. G. Kidul

318

6.052.643

303

5.998.214

15

54.429

111.729.713

105

1.169.312

4,45

1,04

Total

2.358

112.899.025

2.253

% dari Total TP Sumber : SIM HP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Sehubungan akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, beberapa fokus rencana tindak yang perlu dilaksanakan ke depan adalah : a. Memperbaiki implementasi SPIP pada satuan kerja Pemerintah Daerah. b. Meningkatkan capaian skor GCG pada BUMD. c. Meningkatkan capaian skor kinerja pada BUMD yang belum mencapai skor Baik. d. Meningkatkan kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa melalui diklat dan sertifikasi. e. Mendorong implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada Pemda dan BUMD. f. Mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. g. Meningkatkan kapasitas APIP/Inspektorat Pemerintah Daerah. 4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program.


42


Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu

pengukuran

pendekatan.

harus

Beberapa

dilakukan

program

dengan

strategis

menggunakan

harus

dapat

berbagai

dinilai

tingkat

capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, di samping sebagai alat pengendalian kebijakan. Dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, dan pro-environment, BPKP secara konsisten pada tahun 2012 melakukan pengawasannya pada pelaksanaan program-program strategis. Program-program strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas Pemda. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta program strategis daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010 – 2014. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memegang peranan penting untuk menunjang keberhasilan program lintas sektoral dalam hal koordinasi antara instansi daerah dengan instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan instansi vertikal lainnya. Pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit atas efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). 4.1 Hasil Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Hasil pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai dengan tahun 2012 antara lain dapat diuraikan berikut ini : a.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Program kesejahteraan masyarakat


ini

dimaksudkan

masyarakat miskin

desa

terhadap

untuk

meningkatkan

melalui peningkatan

pelayanan

infrastruktur

akses dasar

43


perdesaan dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap

infrastruktur

meningkatkan

peran

dasar serta

di

wilayah

masyarakat

perdesaan, dalam

dan

penyediaan

infrastruktur perdesaan. Pada pelaksanaan audit kinerja PPIP di tahun

2012

untuk

tahun

anggaran

2011,

capaian

kinerja

pelaksanaan PPIP di tingkat DIY masuk dalam kategori kurang berhasil, sedangkan di tingkat kabupaten yaitu Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul dan Kab. Sleman (termasuk pelaksanaan di tingkat desa) masuk dalam kategori cukup berhasil. Hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan

pengendalian

intern.

Permasalahan

program

infrastruktur perdesaan antara lain kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan,

ketidaksesuaian

inftrastruktur dengan

spesifikasi

teknis maupun pedoman dan kelemahan administrasi. Untuk muncul

pada

mengeliminir program

permasalahan-permasalahan infrastruktur

perdesaan

yang

diperlukan

penguatan pada sistem pengendalian intern secara komprehensif. b.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program lintas sektoral yang utama di Bidang Pendidikan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Dari hasil audit kinerja pada tahun 2012 untuk tahun anggaran 2011 diketahui capaian kinerja pada kabupaten yang diaudit yaitu Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul dan Kab. Sleman adalah kategori berhasil. Belum optimalnya capaian kinerja tersebut disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian


intern.

Selain

itu

juga

dijumpai

kurangnya

44


pemahaman oleh pelaksana kegiatan di tingkat sekolah sehingga terjadi penyimpangan antara lain keterlambatan penerimaan dana dan

pengadaan

barang

dan

jasa

yang

tidak

sesuai

pedoman/juknis. Untuk

mengeliminir

permasalahan-permasalahan

yang

muncul pada program BOS diperlukan penguatan pada sistem pengendalian intern secara komprehensif. c.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Selain dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat Program BOS yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama

yang

juga

bertujuan

untuk

meringankan

beban

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Dari hasil audit kinerja pada tahun 2012 untuk tahun anggaran 2011 diketahui capaian kinerja pada tingkat Daerah Istimewa dan kabupaten yang diaudit meliputi Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo dan Kab. Sleman adalah kategori

sangat

berhasil untuk madrasah negeri dan kategori berhasil untuk madrasah swasta. Belum optimalnya capaian kinerja terutama untuk

madrasah

swasta

disebabkan

kelemahan

sistem

pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian intern. Akibatnya dijumpai permasalahan antara lain bantuan yang tidak tepat sasaran, jumlah, waktu dan penggunaan, serta administrasi yang tidak tertib. Untuk

mengeliminir


yang

muncul pada program BOS diperlukan penguatan pada sistem pengendalian intern secara komprehensif. d.

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi


45


seluruh

masyarakat

khususnya

dalam

meningkatkan

upaya

kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Audit kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Program BOK yang dijabarkan dalam empat tepat yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat

jumlah

permasalahan

dan

tepat

guna,

penyaluran

dana

serta BOK

menginventarisasi dan

memberikan

rekomendasi dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dari hasil audit kinerja pada tahun 2012 untuk tahun anggaran 2011 diketahui capaian kinerja untuk kota/kabupaten yang diaudit meliputi Kota Yogyakarta, Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul adalah sangat berhasil. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam unsur kegiatan pengendalian, penilaian risiko dan informasi komunikasi yang mengakibatkan bantuan diberikan tidak tepat sasaran, waktu, dan penggunaan. e.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MPd)

merupakan

pemerintah

dalam

pengentasan

upaya

salah

satu

kemiskinan

program melalui

pendekatan pembangunan yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development / CDD Project), dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan

program.

masyarakat,

strategi

Sebagai dan

suatu

kebijakan

program

pemberdayaan

pelaksanaannya

selalu

berkembang, memenuhi tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Audit kinerja dilakukan untuk menilai 6 (enam) ketaatan yaitu : ketaatan pada ketentuan loan agreement; ketaatan prosedur pengadaan oleh masyarakat, ketaatan mekanisme proses perencanaan dan penetapan usulan kegiatan program oleh masyarakat; ketaatan dalam proses pencairan dan penyaluran Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

46


dana program dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ke Tim Pengelola

Kegiatan

(TPK);

ketaatan

dalam

peruntukan

penggunaan dana program di UPK dan TPK; dan ketaatan pengelolaan dana bergulir. Dari hasil audit kinerja pada tahun 2012 untuk tahun anggaran 2011 di tingkat DIY diketahui capaian kinerja program masuk kategori cukup memadai. Sedangkan di tingkat kabupaten yang diaudit yaitu Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman dan Kab. Bantul capaian kinerja program masuk kategori memadai. Hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian intern. Permasalahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara lain, penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pengendapan dana dan tunggakan macet yang lebih dari 6 bulan, warga yang menjadi penerima manfaat pada dua kelompok yang berbeda dan hasil kegiatan yang belum dimanfaatkan. Untuk

mengeliminir


yang

muncul pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan

diperlukan

penguatan

pada

sistem

pengendalian intern secara komprehensif. f.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pembangunan yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat (Community

Driven Development / CDD Project), dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan program. Sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat, strategi dan kebijakan pelaksanaannya selalu berkembang, memenuhi tuntutan dan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

47


perkembangan kebutuhan masyarakat. Audit kinerja dilakukan untuk menilai 6 (enam) ketaatan yaitu ketaatan pada ketentuan

loan agreement; ketaatan prosedur pengadaan oleh masyarakat, ketaatan mekanisme proses perencanaan dan penetapan usulan kegiatan program oleh masyarakat; ketaatan dalam proses pencairan dan penyaluran dana program dari UPK ke TP; ketaatan dalam peruntukan penggunaan dana program di UPK dan TPK; dan ketaatan pengelolaan dana bergulir. Dari hasil audit kinerja pada tahun 2012 untuk tahun anggaran 2011 diketahui capaian kinerja program di tingkat provinsi masuk kategori cukup memadai. Sedangkan di tingkat kabupaten yang diaudit meliputi Kab. Sleman dan Kab. Bantul capaian kinerja program masuk kategori memadai. Hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian intern. Permasalahan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan antara lain pekerjaan fisik yang belum selesai, kekurangan volume fisik, hasil pengadaan yang tidak digunakan, penyalahgunaan dana bergulir, pemborosan anggaran dan kelemahan administrasi. g.

Program Raskin Penyaluran Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat

masyarakat miskin

miskin

dalam

dan

meningkatkan

pemenuhan

kebutuhan

akses pangan

pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat sebagai salah satu program peningkatan ketahanan pangan nasional. Efektivitas Program Raskin tahun 2011 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pengendalian,

partisipasi Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

dengan

masyarakat.

mengedepankan

Distribusi

Raskin

peran

diharapkan

penting dapat

48


memenuhi 6 Tepat (tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat kualitas). Dari hasil audit kinerja pada tahun 2012 untuk tahun anggaran 2011 pada tingkat DIY diketahui bahwa capaian kinerja program raskin cukup berhasil. Pelaksanaan program Raskin perlu peningkatan untuk ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu dan administrasi. Serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor/instansi untuk meningkatkan capaian kinerja program. Selain itu hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian intern. Untuk

mengeliminir


yang

muncul pada Program Raskin diperlukan penguatan pada sistem pengendalian intern secara komprehensif. Sebagai

pendukung

Akuntabilitas

Lintas

Sektoral,

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit dukungan atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari bantuan/hibah luar negeri. Pada tahun 2012 telah dilakukan audit dukungan atas laporan keuangan 28 program/kegiatan lintas sektoral dengan hasil sebagaimana pada tabel 2.24 berikut ini. Tabel 2.24 Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program/Kegiatan Lintas Sektoral Tahun 2012 No

Program/Kegiatan

Jml Audit

Simpulan

1

Audit Keuangan atas IBRD Loan No. :

3

Wajar

7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2011


49


2

Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan

3

Wajar

5

Wajar

5

Wajar

2

Wajar

2

Wajar

2

Wajar

2

Wajar

1

Wajar

1

Wajar

1

Wajar

1

Wajar

No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011

4

Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Tahun 2011

5

Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID Tahun Anggaran 2011

6

Audit Keuangan Grant TF-091895 Basic Education Capacity - GOI Executed Tahun 2011

7

Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher

Education

for

Relevance

and

Efficiency (IMHERE) Tahun 2011

8

Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Tahun 2011

9

Audit Keuangan PNPM Rural III Disaster Recovery

Support

TF-098819

Tahun

Anggaran 2011

10

Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) Tahun 2011

11

Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 7669ID DOISP Tahun 2011

12

Audit

Keuangan

atas

Settlement

Rehabilitation and Reconstruction Project (Rekompak) TF-098869 D.I. Yogyakarta Tahun 2011

13

Audit Keuangan Program BERMUTU IBRD Loan 7476-IND / IDA Credit 4349IND / Deutch Grant TF 090794 TA 2011 Jumlah

28


Rincian kegiatan di atas dapat dilihat dalam Lampiran 12.


50


4.2 Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Dari hasil mediasi hambatan kelancaran pembangunan antara lain penyelesaian atas permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah milik PT KAI (Persero) DAOP 6 telah diperoleh kesepakatan antara PT KAI (Persero) DAOP 6 dengan pemerintah Kota Magelang mengenai pemanfaatan tanah milik PT KAI (Persero) di wilayah Kota Magelang yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Sedangkan pada Puskesmas Mlati II Kabupaten Sleman dicapai kesepakatan bahwa pembangunan ruang rawat inap yang sempat terhenti akibat putus kontrak pada tahun 2012 akan dilanjutkan pada tahun 2013 dengan menentukan posisi 0% per tahun anggaran 2012. Selain itu dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral, pada tahun 2012 BPKP secara proaktif telah melakukan pembinaan terhadap Pemda yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan BPKP mengingat sampai dengan tahun 2011 masih banyak Pemda yang belum mencapai target kinerja program lintas sektoral. Atas pengelolaan program lintas sektoral, hal-hal penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan peran pengawasan APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pembinaan kepada Penanggung Jawab Keuangan/Pejabat Pembuat Komitmen perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program sepenuhnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. c. Peningkatan kinerja pengelolaan program perlu ditingkatkan melalui sosialisasi ketentuan pelaksanaan program dan perpajakan. d. Untuk program BOS KITA dan BOS Kementerian Agama, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kualitas verifikasi, monitoring jumlah siswa, sosialisasi kegiatan BOS kepada sekolah, serta prosedur pencairan dana BOS perlu dipercepat.


51

Lampiran 1

KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2012

Kegiatan

No

A. Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP

- Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP - Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP - Persiapan Diagnostic Assessment SPIP B. Pendampingan Penyusunan/Riviu LK - Pendampingan Penyusunan LK Pemda - Reviu LK Pemda - Pendampingan Implementasi SIMDA C. Pendampingan Penataan BMD - Asistensi pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD - Inventarisasi BMD - Pendampingan inventarisasi dan verifikasi BMN D. Pendampingan LAKIP - Narasumber Sosialisasi Penyusunan LAKIP E. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan - Narasumber Pelatihan Pengelolaan

Jumlah Kegiatan

Jumlah Pemda

11

4

4

3

5

5

2

2

5

3

3

3

7

2

4

2

1 1

1 1

3

3

Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta

2

1

Pemprov DIY

Keuangan Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Pemerintah Daerah Pemprov DIY, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta

Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul, Pemkot Yogyakarta Pemkab Kulon Progo, Pemkab Sleman, Provinsi DIY Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo Pemkab Gunungkidul BLK Dinaskesos Kab. Sleman

Lampiran 2

KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN SATKER K/L TAHUN 2012

Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

24

24

P4TK Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY, BB PBPTH Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kanwil BPS DIY, PTUN Yogyakarta, BB Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, KR I BKN Yogyakarta, UNY, UIN Sunan Kalijaga, LPMP Yogyakarta, Kanwil BPN DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, PTA Yogyakarta, BBWS Serayu Opak, KPU DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, STPN, UGM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kanwil Kemenag DIY, BB Veteriner Yokyakarta, BB Kerajinan Batik Yogyakarta, BPOM Yogyakarta

1

1

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

1

1

1

1

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

B. Pendampingan Penyusunan/Riviu LK - Pendampingan Penyusunan 22 LK Satker K/L

19

No

Kegiatan

A. Penguatan SPIP - Monitoring Penerapan SPIP

- Pendampingan Implementasi SPIP - Narasumber dalam Diklat SPIP - Narasumber Sosialisasi SPIP

Nama Satker K/L

STPN Yogyakarta, Kemenperta Prov. DIY, Kemenakertrans Prov. DIY, Kejati DIY, Kementerian PU di DIY, KPU Prov. DIY, BPS Prov. DIY, Kanwil Kemenhuk dan HAM Prov. DIY, Dinas Pariwisata Prov. DIY, Polda DIY, Kementerian Sosial di DIY, Kementerian Kehutanan di DIY, Kanwil Kemenag Prov. DIY, Perwakilan BKKBN Prov. DIY Polda DIY, Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN (05) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY, Ditjen Badan Peradilan Umum (03) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY, Ditjen Peradilan Agama (04) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY, Sekretariat Jenderal (01) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY,

- Pendampingan Reviu LK Satker K/L

0

0

-

No

Kegiatan

C. Pendampingan Penataan BMD - Pendampingan inventarisasi dan verifikasi BMN

D. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan - Narasumber Pelatihan

Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

1

1

Inventarisasi atas BMN yang Bersumber dari APBN Dir. Bina LEMSARLATKER Dirjen BL Kemenakertrans pada Dinsosnakertrans Kab. Kulon Progo Tahun 2006-2011

0

0

-

Nama Satker K/L

Pengelolaan Keuangan Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Lampiran 3

DATA OPINI AUDIT PERWAKILAN BPKP DIY DAN EKSTERNAL AUDITOR ATAS BUMD No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nama BUMD PDAM Tirta Marta PDAM Kab Bantul PDAM Kab Sleman PDAM Kab Kulon Progo PDAM Kab Gunung Kidul BPD DIY PD BPR Bank Jogja PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Bantul PD BPR Bank Wates PD BPR Bank Wonosari PD Tarumartani PT Anindya Mitra Internasional PT Selo Adikarto Kulon Progo PD Aneka Usaha Kulon Progo

2008 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP TW WTP 0


Opini 2009 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP TW TMP WTP

2010 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0 0 WTP

Lampiran 4

HASIL AUDIT ESKALASI HARGA DAN AUDIT KLAIM TAHUN 2012 No Judul Audit 1 Audit Eskalasi Harga atas Kontrak Pekerjaan ICB Paket No 3 Construction of Sabo Dam Training Dykes in Mt.Merapi Area pada Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 2 Audit Klaim atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung dan Jembatan Bailley Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Lahar Dingin Gunung Merapi Paket XI Tahun 2011 di Wilayah Kabupaten Sleman 3 4

Audit Klaim atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Bencana Erupsi Merapi Lanjutan 4 paket 1 Audit Klaim atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Bencana Erupsi Merapi Lanjutan 4 paket 3 Jumlah


Koreksi (Rp) 1.175.126.845,00

513.718.000,00

84.926.110,74 338.989.000,00 2.112.759.955,74

Lampiran 5

HASIL AUDIT KEUANGAN/KINERJA/OPERASIONAL TAHUN 2012

No A 1 2 3 4 5 6

Uraian

Kejadian

Nilai (Rp)

Audit Keuangan Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah

1 10 12 21 5 7 56

65.600.000,00 27.734.800,00 138.666.724,00 700.858.975,00 22.263.750,00 108.655.195,00 1.063.779.444,00

B 1 2 3 4 5 6

Audit Operasional Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah

23 10 4 10 0 4 51

63.331.053,00 60.304.500,00 40.457.500,00 20.117.612,75 45.283.000,00 229.493.665,75

C 1 2 3 4 5 6

Audit Kinerja Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah Jumlah

1 3 5 0 5 0 14 155

185.000,00 10.103.640,00 454.500,00 39.660.000,00 50.403.140,00 1.343.676.249,75


Lampiran 6 KEGIATAN PENERAPAN STRATEGI PREVENTIF TERHADAP KKN TAHUN 2012

No

Kegiatan

A. Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP

Jumlah Kegiatan

Pemerintah Daerah Jumlah Nama Pemda Pemda

Satuan Kerja Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

Nama Satker

11

4

Pemprov DIY, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul

24

24

P4TK Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY, BB PBPTH Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kanwil BPS DIY, PTUN Yogyakarta, BB Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, KR I BKN Yogyakarta, UNY, UIN Sunan Kalijaga, LPMP Yogyakarta, Kanwil BPN DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, PTA Yogyakarta, BBWS Serayu Opak, KPU DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, STPN, UGM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kanwil Kemenag DIY, BB Veteriner Yokyakarta, BB Kerajinan Batik Yogyakarta, BPOM Yogyakarta

- Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP - Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP

4

3

1

1

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

5

5

Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul

1

1

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta

- Persiapan Diagnostic Assessment SPIP

2

2

Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta

1

1

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

B. Sosialisasi Program Anti Korupsi

-

-

-

3

3

C. Fraud Control Plan

4

4

Pemkot Yogyakarta, PDAM Kab. Gunungkidul, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Kulon Progo

2

2

Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul, Mahasiswa dari Universitas di DIY, Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo (pelajar) Kantor Pertanahan Kab. Sleman, Dinas Perindagkop Kab. Sleman

D. Pembangunan ZI menuju WBK

2

2

-

-

-

5

5

Pemkab. Sleman, Pemkab Gunungkidul Pempov DIY, Pemkab. Kulon Progo, Pemkot Yogyakarta, Inspektorat Kab. Gunungkidul, Inspektorat Kota Yogyakarta

5

5

RSUD Sleman, Dispora Kab. Sleman, RSUP Sardjito, Dinas Diknas Kab. KulonProgo, UNY

E.

Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa


Lampiran 7

HASIL AUDIT INVESTIGASI BERINDIKASI TPK TAHUN 2012

No Judul Audit 1 Audit Investigatif atas Perkara Dugaan TPK dalam Penyaluran Dana Bantuan Rehab dan Rekon Pasca Gempa Bumi di Desa Terong Kec Dlingo Kab Bantul TA 2007 2 Audit Investigatif pada Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta 3 Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan Penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2006-2010 pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kec Minggir Kabupaten Sleman 4 Audit Investigatif atas Pengadaan Tanah untuk TPA di Desa Banyuroto Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 5 Audit Investigatif atas Dugaan TPK dana Bantuan PKBM dan KF Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo TA 2007 s.d 2011 6

Audit Investigatif atas Perkara Dugaan TPK APBDes TA 2008 s/d 2010 Desa Wunung Kec Wonosari Kabupaten Gunungkidul Jumlah


Nilai (Rp) 1.155.000.000,00

-

119.433.400,00

264.993.600,00

102.008.500,00

189.970.763,00

1.831.406.263,00

Lampiran 8

HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2012

No Judul Audit 1 PKKN atas Pembayaran Honorarium Harian Lepas pada Pembangunan Talud dan Pembersihan Jalan Pasca Erupsi Merapi di Dusun Suruh Argo Mulyo Cangringan Sleman TA 2010 2 PKKN atas Dugaan Penyimpangan Dana APBS SMAN 1 Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2009 3 PKKN atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2005 atas nama Kelompok Tani Guyub Rukun 4 PKKN atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2005 atas nama Kelompok Nurul Amin Putri 5 PKKN atas Perkara Dugaan TPK Kasus Penyalahgunaan Uang Kas Desa Guwosari Kec Pajangan Kabupaten Bantul 6 PKKN atas Pelaksanaan Perluasan TPA Sampah di Dukuh Wukirsari Desa Baleharjo Kec Wonosari Kab Gunungkkidul TA 2010 7 PKKN atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah untuk TPA di Desa Banyuroto Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 Jumlah Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Nilai (Rp) 50.245.000,00

57.298.475,00 45.000.000,00

100.000.000,00

190.500.000,00

71.460.000,00

261.993.600,00

776.497.075,00

Lampiran 9

PEMBERIAN KETERANGAN AHLI ATAS KASUS BERINDIKASI TPK No 1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

14 15 16 17 18

Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan PKA di Kejari Bantul atas TPK pada Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa PKA di Kejari Sleman Dana Penguatan Modal a.n. Nurjanah PKA TPA Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo

Frekuensi

Nilai (Rp)

1

1.618.200.000,00

1

100.000.000,00

1

261.993.000,00

PKA atas TPK Dana Penguatan Modal dari Dinas Pertanian dn kehutanan Kab. Sleman PKA atas Dugaan TPK Penyaluran Dana Simpan Pinjam Perempuan PNPM Kec. Minggir Kab. Sleman

1

45.000.000,00

1

119.433.400,00

PKA atas Dugaan TPK a.n. Nuri Susatyo PKA di Kejari Wonosari atas TPK Perluasan Tanah untuk TPA PKA atas Dugaan TPK Penyaluran Dana Bantuan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Desa Dlingo Kab. Bantul

3 1

319.152.168,00 71.460.000,00

1

1.155.000.000,00

1 1

57.298.471,00 190.500.000,00

1

102.008.500,00

1

51.320.000,00

1

264.993.600,00

3

109.016.000,00

2 1

1.618.200.000,00 117.819.513,00

1 1 23

51.320.000,00 6.252.714.652,00

Kepolisian PKA Penggunaan Dana APBS SMAN 1 Gamping PKA di Polres Bantul dalam Perkara Penyalahgunaan Uang Kas Desa Guwosari Kec. Pajangan Kab. Bantul PKA atas Dugaan TPK PKBM Bhakti Muda Panjatan Kab. Kulon Progo PKA atas Pembayaran Honorarium Harian Lepas pada Pembangunan Talud dan Pembersihan Jalan Pasca Erupsi Merapi di Dusun Suruh Argo Mulyo Cangringan Sleman TA 2010 PKA atas Pengadaan Tanah untuk TPA di Desa Banyuroto Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 Pengadilan Negeri PKA di Pengadilan Tipikor Yogyakarta a.n. Terdakwa Saryoto PKA di PN Bantul a.n. Terdakwa Ir. Liliek Karnaen PKA di PN Tipikor Yogyakarta Terdakwa a.n. Djati Kumara PKA di PTUN Jakarta PKA di Pengadilan Tipikor Jumlah


Lampiran 10

UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA BUMD

Nama Kegiatan

No

Frekuensi

Nama BUMD

1.

Assessment/evaluasi penerapan GCG

2

PDAM Gunungkidul, PT TWC

2.

Asistensi penerapan SIA PDAM

6

PDAM Kota Yogyakarta (2 keg), PDAM Kab. Gunungkidul (2 keg), PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kab. Sleman

3.

Evaluasi/audit kinerja BUMD

8

4.

Pengembangan Key Performance Indicator (KPI) Pengembangan Risk Management (RM)

3 0

PDAM Kab. Kulon Progo, BUMD di wilayah DIY, PT TWC --

1

PDAM Kab. Sleman

2

Puskesmas Kab. Sleman, RSUD Prambanan

8.

Sosialisasi/asistensi penyusunan Corporate Plan Pendampingan penyusunan Rencana Strategis Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran Pendampingan penyusunan Dokumen BLUD

8

9.

Pendampingan SAK-ETAP PDAM

5

KP3M Sleman, DPDPK Kota Yogyakarta, RSUD Wates, RSUD Kab. Sleman (2 keg), Puskesmas Kab. Sleman, Taman Pintar, PDAM Kota Yogyakarta PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. Bantul, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kab. Gunungkidul

Jumlah

35

5. 6. 7.

RSUD Sleman, RSUD Wates, PDAM Kab. Bantul, PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Gunungkidul, BPR Bank Jogja


Lampiran 11

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DAN JFA

No

Nama Kegiatan

Frekuensi

Nama Pemda

1

Pendidikan dan Pelatihan/Workshop

1

Pemkot Yogyakarta

2

Pembinaan JFA

3

Inspektorat Kab. Sleman, Inspektorat Kab. Kulon Progo, Pemkot Yogyakarta

3

Sosialisasi tata kelola APIP

8

Inspektorat Kab. Bantul, Inspektorat kota Yogyakarta, Inspektorat Kab. Kulon Progo, Inspektorat Kab. Sleman (2 keg), Inspektorat Kab. Gunungkidul (3 keg)

Jumlah

12


Lampiran 12

AUDIT DUKUNGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN LINTAS SEKTORAL

No

Nama Penugasan

Simpulan

1

Audit Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS-KITA Kab. Kulonprogo Tahun 2011 Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada UGM Yogyakarta Tahun 2011 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. : 7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779-ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Bantul Audit Keuangan atas IBRD Loan No. : 7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779-ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Sleman Tahun 2011 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. : 7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779-ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Prov. DIY Tahun 2011

Wajar

Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 7669-ID DOISP Tahun 2011 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011 pada SMKN 2 Depok Sleman Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011 pada SMKN 2 Kasihan Bantul Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011 pada SMKN 2 Yogyakarta Audit Keuangan atas Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project ( Rekompak ) TF-098869 Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 (s.d. 30 Apil 2012) Audit Keuangan Grant TF-091895 Basic Education Capacity - GOI Executed Kab Sleman Tahun 2011 Audit Keuangan Grant TF-091895 Basic Education Capacity-GOI Executed pada Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Tahun 2011 Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Tahun 2011 pada Kabupaten Gunung Kidul Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Tahun 2011 pada Kabupaten Kulon Progo Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2011 pada Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2011 pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2011 pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Kab. Bantul Tahun 2011

Wajar

2 3 4

5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16

17

18

Wajar Wajar Wajar

Wajar

Wajar Wajar Wajar Wajar

Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar

--

Wajar

Wajar

No

Nama Penugasan

Simpulan

19

Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Kab. Gunung Kidul Tahun 2011 Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Kab. Sleman Tahun 2011 Audit Keuangan IBRD Loan 75910/ TF 93613 : BOS KITA Kota Yogyakarta Tahun 2011 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2011

Wajar

24

Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011

Wajar

25

Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 Audit Keuangan PNPM Rural III Disaster Recovery Support TF-098819 Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011. Audit Keuangan PNPM Urban III Disaster Recovery Support TF-098870 Tahun 2011 pada Provinsi D.I. Yogyalkarta Audit Keuangan Program BERMUTU - IBRD Loan 7476-IND / IDA Credit 4349IND / Deutch Grant TF 090794 pada PPPPTK Matematika Yogyakarta TA 2011

Wajar

20 21 22 23

26 27 28 29

30

31 32

Audit Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) for Central and West Java Prov. DIY Grant TF - JRF Grant TF 090014-IND Tahun 2011 Audit Keuangan ADB Loan 1964-INO SF SCBD pada BAPPEDA Kab. Bantul Tahun 2011 Audit Keuangan ADB Loan 2464-INO SF SCBD pada BAPPEDA Kab. Sleman Tahun 2011




--

---

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2012 KATA PENGANTAR

Recommend Documents