KATA PENGANTAR
Assalamuálaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah dan RahmatNya, sehingga Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tangerang dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta kita sebagai umatnya. Amin. Hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang ini disusun
berdasarkan
kepada
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Nomor
:
080/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan, merupakan pertangungjawaban dari tugas Hakim Pengawas Bidang yang telah ditetapkan. Informasi yang di muat dalam laporan ini terdiri dari pada Manajemen Administrasi Umum dan Manajemen Administrasi Teknis Yustisial Peradilan. Tujuan dari pada Pengawasan ini dalam rangka cross check atas pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan oleh semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini tidak terlepas dari peran serta aktif Pejabat dan Staf Pengadilan Agama Tangerang, khususnya Tim Penyusun. Atas dasar itu semua kami mengucapkan terima kasih banyak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini tentu tidak luput dari khilaf dan salah, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan kemajuan Pengadilan Agama Tangerang di masa datang. Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Wassalamuálaikum Wr. Wb.
Tangerang, 11 Mei 2016 Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Ttd Drs. Bustanuddin Jamal, M.Hum. NIP. 19600305.198803.1.003
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................
i
Daftar Isi ..........................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................
1
A. Dasar Pemeriksaan ............................................................................................. B. Ruang Lingkup Pemeriksaan.............................................................................
1 2
C. Tujuan pemeriksaan dan Pengawasan ..............................................................
3
D. Metedologi Pemeriksaan ...................................................................................
3
BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN ....................................................................
4
A. Manajemen Peradilan ........................................................................................
4
B. Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara ............................................
4
C. Pola Register Perkara .........................................................................................
6
D. Pola Pelaporan Perkara......................................................................................
6
E. Pelayanan Publik ...............................................................................................
6
F. Pola Keuangan DIPA .........................................................................................
8
G. Pola SIPP/SIADPA.............................................................................................
8
H. Pola Website ......................................................................................................
8
I.
Bidang Umum ....................................................................................................
9
J.
Bidang Kepegawaian ..........................................................................................
9
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...........................................................
10
A. Kesimpulan.........................................................................................................
10
B. Rekomendasi ......................................................................................................
11
Lampiran – Lampiran
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar - Dasar Pemeriksaan Tujuan
pengawasan dilaksanakan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Tangerang tetap terjaga sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memonitoring pengelolaan tertib admisnitrasi demi terwujudnya peningkatan pelayanan pada Pengadilan Agama Tangerang. Landasan hukum pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang yakni : 1.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 001/SK/11/1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
5.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
6.
Keputusan
Ketua
Mahkamah
KMA/080/SK/VIII/2006,
tentang
Agung
Republik
Pedoman
Indonesia
Pelaksanaan
Nomor
Pengawasan
: di
Lingkungan Lembaga Peradilan; 7.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 1
8.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
9.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus
2007
tentang
Memberlakukan
Buku
IV
Pedoman
Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan. B.
Ruang Lingkup Pemeriksaan Ruang lingkup pengawasan di lingkungan Peradilan meliputi : 1.
Manajemen
Peradilan,
terdiri
dari
Struktur
Organisasi,
Program
Kerja,
Pelaksanaan/pencapaian Target, Pengawasan dan Pembinaan, kendala dan hambatan, faktor – faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan; 2.
Kinerja Pelayanan Publik, meliputi pengelolaan manajemen, mekanisme, pengawasan, kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pemeliharaan/perawatan inventaris, tingkat ketertiban dan ketepatan penanganan perkara dan tingkat pengauan masyarakat;
3.
Adminsitrasi Perkara, meliputi prosedur penerimaan perkara, prosedur penerimaan banding, prosedur permohonan penerimaan kasasi, prosedur penerimaan PK, keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan serta pelaporan;
4.
Administrasi Persidangan, meliputi sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi perkara dan pelaksanaan putusan;
5.
Admisnitrasi Umum, meliputi bidang kepegawaian, Keuangan dan Umum (Kepegawaian, inventaris BMN, Keuangan DIPA, Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Persuratan, Inventaris, Perpustakaan, SIPP/SIADPA dan Website serta aplikasi penunjang kinerja adminstrasi umum lainnya)
6.
Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi perencanaan, prakualisasi, dokumen lelang, pengumuman lelang dan pengambilan dokumen lelang (KMA Nomor : 080/KMA/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006).
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 2
C. Tujuan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada Pengadilan Agama Tangerang bertujuan : 1.
Memonitoring
pelaksanaan
administrasi
kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Tangerang dalam rangka percepatan penyelesaian perkara serta tertib pengawasan, pengelolaan keuangan dan pelaporan perkara; 2.
Mengidentifikasi permasalahan serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi perkara;
3.
Memonitoring sarana dan administrasi kepegawaian, keuangan DIPA, Pengadaan barang dan Jasa, Tata Persuratan, Inventaris, Perpustakaan, SIPP/SIADPA dan Website;
4.
Menilai kinerja dan tanggung jawab Aparat Pengadilan Agama Tangerang;
5.
Sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang.
D. Metedologi Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan cara : 1.
Memeriksa Teknis Perkara terhadap perkara – perkara yang telah diputus;
2.
Memeriksa seluruh buku register, buku jurnal, buku induk keuangan perkara, minutasi berkas perkara dan laporan perkara dengan mengecek cara pengisian apakah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan buku Pola Bindalmin (Buku II MARI Edisi Revisi);
3.
4.
Memeriksa Administrasi Umum, yang meliputi : a.
Kepegawaian;
b.
Inventaris BMN;
c.
Keuangan DIPA dan Pengadaan Barang dan Jasa;
d.
Perpustakaan;
e.
Tata Persuratan;
f.
SIPP/SIADPA dan WEBSITE.
Wawancara dengan beberapa Pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 3
BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
A. Manajemen Peradilan a)
Kondisi Penyusunan program kerja tidak melibatkan hakim dan semua pejabat serta pegawai, sehingga program kerja tersebut tidak diketahui oleh semuanya.
b)
Kondisi Program kerja belum terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan dalam program kerja karena masih adanya kendala-kendala, terutama faktor SDM yang masih kurang.
c)
Kondisi SOP belum selesai dibuat.
d)
Kondisi Faktor utama karena masih banyak pejabat dan pegawai yang pekerjaannya tumpang tindih, uraian tugas ganda.
e)
Kondisi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara periodik.
f)
Kondisi Pengawasan Hakim Pengawas Bidang belum maksimal.
B.
Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara a)
Kondisi Masih ditemukan identitas para pihak berperkara yang tidak lengkap dalam pembuatan surat gugatan maupun permohonan.
b)
Kondisi Pengembalian panjar biaya perkara belum berjalan dengan baik, banyak yang tidak diambil oleh para pihak yang berperkara.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 4
c)
Kondisi Masih ditemukan keterlambatan pengiriman berkas banding karena adanya keterlambatan pemberitahuan kepada para pihak berperkara disebabkan adanya bantuan delegasi.
d)
Kondisi Masih ditemukan adanya keterlambatan penutupan buku keuangan perkara disebabkan belum diambilnya sisa panjar biaya perkara oleh Pengugat/Pemohon.
e)
Kondisi Pemberkasan perkara sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f)
Kondisi Masih ada dirasakan oleh para Hakim dan Panitera Pengganti tentang pembagian perkara yang tidak merata, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal tersebut karena ada yang merasa sering mendapat perkara yang ghaib juga sering mendapat perkara berat.
g)
Kondisi Masih ditemukan keterlambatan penyelesaian berita acara sidang dengan alasan terlalu banyak pekerjaan, Panitera Pengganti yang kurang, adanya tumpang tindih pekerjaan serta banyaknya perkara yang ditangani oleh seorang Panitera dalam majelis tersebut.
h)
Kondisi Masih ditemukan keterlambatan penyelesaian putusan oleh Hakim yang membuat putusan tersebut, disebabkan banyaknya perkara yang ditangani, ada beberapa Hakim yang setiap hari bersidang sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup dalam menyelesaikan putusan perkara yang ditangani.
i)
Kondisi Keterlambatan pembuatan putusan juga disebabkan oleh sebagian Panitera Pengganti yang belum menyelesaikan pembuatan Berita Acara Sidang.
j)
Kondisi Masih banyak perkara yang belum diminutasi disebabkan berita acara belum selesai.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 5
k)
Kondisi Ada juga penyebab lain karena berkas perkara masih dalam tahap pembuatan putusan oleh Hakim yang belum selesai.
l)
Kondisi Masih ditemukan adanya ketidaksinkronan putusan dengan data – data yanga ada di lapangan sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
C.
Pola Register Perkara a)
Kondisi Masih ditemukan buku induk register perkara yang belum terisi disebabkan kurangnya petugas/pegawai untuk menulis buku register tersebut, juga ditemukan adanya tulisan – tulisan yang berbeda dalam penulisan buku register disebabkan adanya beberapa orang yang menuliskannya.
b)
Kondisi Dalam buku register perkara masih ada yang belum ditetapkan PMH.
c)
Kondisi Dalam buku register perkara masih banyak pemberitahuan isi putusan yang belum diisi.
d)
Kondisi Register Buku Perkara Banding, Kasasi, Eksekusi dan Peninjauan Kembali halaman pertama dan akhir belum ditanda-tangani oleh Ketua dan halaman selebihnya belum diparaf oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang.
D. Pola Pelaporan Perkara a)
Kondisi Masih ditemukan kekurangan singkronan antara perkara yang dilaporkan dengan kondisi riil perkara, disebabkan tidak semua hakim dan panitera pengganti menyampaikan laporan keadaan perkara yang ditangani.
E.
Pelayanan Publik a)
Kondisi Sudah dilakukan pengelolaan managemen kantor, tetapi belum maksimal karena banyaknya tugas
pimpinan, termasuk pimpinan masih terlibat melaksanakan
persidangan secara rutin disebabkan kurangnya jumlah hakim yang tersedia.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 6
b)
Kondisi Masih jarang diadakan DDTK guna memberikan pengetahuan dan pengembangan pengetahuan para pegawai, hal tersebut disebabkan kurangnya perencanaan yang matang serta tidak ada dana yang tersedia.
c)
Kondisi Masih ditemukan kantor PA Tangerang yang kurang bersih dan rapih, meskipun ada petugas honorer.
d)
Kondisi Kurang tenaga honorer, karena tenaga honorer di tugaskan untuk administrasi.
e)
Kondisi Masih ditemukan penyelesaian perkara yang belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena : -
Adanya panggilan delegasi dari wilayah lain.
-
Para pihak berperkara yang sering tidak datang sehingga memakan waktu yang cukup lama karena alamatnya diluar wilayah Pengadilan Agama Tangerang.
-
Sering kali identitas awal Tergugat/Termohon tidak sesuai dengan senyatanya sekarang, sehingga perkara tersebut harus di goibkan, karena menurut Berita Acara relaas Panggilan Tergugat/Termohon tidak di kenal di alamat tersebut.
-
Tidak seimbangnya antara jumlah Hakim dengan volume perkara yang ditangani, sehingga Hakim merasa kewalahan dalam penyelesaian perkara. Karena setiap hakim rata-rata seminggu tiga kali sidang dan sehari menjadi hakim mediator.
f)
Kondisi Masih adanya pengaduan dari masyarakat para pencari keadilan yang kurang puas dengan pelayanan Pengadilan dan sudah ada yang masuk secara tertulis , yang berbentuk penjelasan mengenai persidangan.
g)
Kondisi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusbakum masih ditemukan banyak kesalahan dalam pembuatan gugatan.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 7
h)
Kondisi Sudah ada petugas khusus yang bertugas melayani masyarakat pada Meja informasi, namun belum mempunyai keterampilan khusus mengenai pelayanan di Meja Informasi.
F.
Pola Keuangan DIPA a)
Kondisi Terdapat perbedaan saldo antara LPJ Manual dengan LPJ Aplikasi Sistem Akuntansi Satker (SAS).
G. Pola SIADPA/SIPP a)
Kondisi Masih ditemukan dokumen/surat gugatan maupun permohonan yang belum diinput dalam Siadpa.
b)
Kondisi Sms center masih berbasis SIADPA belum terintegrasi/terkait dengan SIPP.
H. Pola Website a)
Kondisi Pendaftaran online belum ada.
b)
Kondisi Pengaduan online belum ada.
c)
Kondisi Tabayyun online belum terintegrasi/terkait dengan SIPP.
d)
Kondisi Update SK terbaru.
e)
Kondisi Update data pegawai terbaru.
f)
Kondisi Perpustakaan online belum ada.
g)
Kondisi Aplikasi subdomain JDIH belum dapat ditampilkan dalam Website.
h)
Kondisi Laporan surat menyurat.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 8
i)
Kondisi Informasi statistik pengadilan.
j)
Kondisi Update laporan pengawasan.
k)
Kondisi Update putusan Majelis Kehormatan Hakim.
l)
Kondisi Update kegiatan pengadilan.
m) Kondisi Survey kepuasan publik. n)
Kondisi Agenda Ketua Pengadilan Agama Tangerang.
o)
Kondisi Laporan pelayanan informasi publik.
I.
Bidang Umum a)
Kondisi Agenda surat masuk dan keluar sudah rapih dan telah dilaksanakan penutupan setiap akhir bulan, tetapi masih ada yang di tipe-ex.
b)
Kondisi Pembelian dan mutasi tambahan Barang Milik Negara sudah terinput pada Aplikasi SIMAK BMN.
J.
Bidang Kepegawaian a)
Kondisi Sasaran Kerja Pegawai belum lengkap karenaSKP Hakim belum ada.
b)
Kondisi Aplikasi SIMPEG tidak bisa diedit.
c)
Kondisi Data Diklat/ Workshop / Bimtek / Sosialisasi belum di upload pada Aplikasi SIKEP.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 9
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil temuan Hakim Pengawas Bidang bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu ditingkatkan dan disempurnakan; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan melalui kegiatan DDTK pada Pengadilan Agama Tangerang; 3. Kinerja aparat Pengadilan Agama Tangerang harus ditingkatkan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik; 4. Transparansi Adminsitrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan harus ditingkatan melalui media website; 5. Pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan harus ditingkatkan melalui percepatan penyelesaian perkara; 6. Kebersihan dan keindahan lingkungan Pengadilan Agama Tangerang harus dilaksanakan dan dijaga oleh setiap pegawai agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman; 7. Pengawasan oleh atasan langsung hingga Pimpinan harus ditingkatkan agar hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terkontrol dan maksimal.
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 10
B.
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang hal – hal sebagai berikut : 1. Ketua Pengadilan Agama Tangerang agar segera menindaklanjuti temuan – temuan sebagaimana hasil pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang; 2. Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang agar meningkatkan pembinaan serta evaluasi kinerja pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan publik; 3. Pelaksanaan Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat dapat terkontrol dengan baik.
Tangerang, 11 Mei 2016 Koordinator Pengawas Bidang, Ttd Drs. Bustanuddin Jamal, M.Hum NIP. 19600305.198803.1.003
Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan I Tahun 2016 | 11
