LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) CATURWULAN III TAHUN 2016

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) CATURWULAN III TAHUN 2016 Pelaksanaan Pemeriksaan : Tanggal 5 s/d 11 Januari 2017

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang Banten 2017

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PENGADILAN AGAMA TANGERANG CATURWULAN III TAHUN 2016

No.

Temuan

A 1

MANAJEMEN PERADILAN Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Program Kerja, sudah semakin baik, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dalam Renstra Pengadilan Agama Tangerang, hanya saja perlu disosialisasikan. Pelaksanaan/ Pencapaian Target Target Pelaksanaan program kerja sudah mencapai tingkat yang mulai membanggakan. Tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan secara maksimal.

2

3

Faktor-faktor, kendala dan hambatan tidak efektifnya pelaksanaan proses kerja Tidak Efektifnya pelaksanaan proses kerja, faktor utamanya karena Masih banyak pejabat dan pegawai yang pekerjaannya tumpang tindih, mempunyai uraian tugas ganda.

Telah Ditindak Lanjuti

Rekomendasi

Renstra dan Program Kerja Pengadilan Agama Tangerang Perlu ditingkatkan dan disosialisasikan di lingkungan sendiri.

√

Pelaksanaan program kerja Perlu dipertahankan dan perlu dilakukan DDTK untuk sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.

√

Perlu optimaslisasi yang tersedia.

√

tenaga

Dalam Proses

Belum Ditindak Lanjuti

Tidak Dapat Ditindak Lanjuti

Keterangan

Akan dijadwalkan untuk dilakukan sosialisasi

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 1

4

Evaluasi Kegiatan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Hakim pengawas sudah dilaksanakan secara periodik yaitu 4 bulan sekali, hanya saja belum optimal. Selain itu hasil evaluasi unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang belum terlaksana dengan baik.

B

ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1

Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim Hakim dan Panitera Pengganti masih merasakan pembagian perkara yang tidak merata, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal tersebut karena masih ada yang merasa sering mendapat perkara ghaib dan perkara berat. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara - Masih ditemukan keterlambatan penyelesaian berita acara dengan alasan terlalu banyak pekerjaan, jumlah Panitera Pengganti yang kurang, adanya tumpang tindih pekerjaan serta banyaknya perkara yang ditangani oleh seorang Panitera dalam Majelis tersebut

2

Hakim Pengawas bidang harus lebih proaktif dan Evaluasi pada setiap unit kerja secara periodik harus dilakukan agar pelaksanaan program kerja terkontrol dengan baik, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas keberhasilan program kerja.

√

Pimpinan sudah memerikan pengarahan kepada HAWASBID

Diharapkan pimpinan dapat menerapkan sistem yang jelas dan mengkomunikasikannya terutama kepada para hakim agar tidak terkesan selalu diberi perkara yang demikian.

√

Sudah dikonfirmasikan dengan Ketua dan sedang dikaji tentang sistem pembagian perkara

Seharusnya penyelesaian berita acara sudah harus siap 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya agar dapat mengurangi beban tugas Panitera Pengganti yang masih tumpang tindih.

√

Akan diinventarisir BAP hasil temuan untuk diadakan pembinaan terhadap PP bersangkutan

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 2

- Masih ditemukan keterlambatan penyelesaian putusan oleh hakim disebabkan karena banyaknya perkara yang ditangani, ada beberapa orang hakim yang setiap hari bersidang sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup dalam menyelesaikan putusan terhadap perkara yang ditangani. Selain itu keterlambatan putusan juga dipengaruhi oleh sebagian panitera pengganti yang belum menyelesaikan pembuatan berita acara sidang. - Masih banyak ditemukan perkara yang belum diminutasi disebabkan karena berita acara sidang belum selesai dibuat oleh Panitera Pengganti. - Terdapat juga penyebab lain Keterlambatan minutasi berkas yaitu berkara perkara masih dalam tahap pengonsepan putusan oleh Hakim yang belum selesai.

C 1

ADMINISTRASI PERKARA Prosedur Penerimaan Perkara - Masih ditemukan identitas pihakpihak yang tidak lengkap dalam pembuatan surat gugatan maupun permohonan yang dibuat oleh Posbakum ataupun pengacara.

Diharapkan ada penambahan jumlah hakim yang memadai dan mengevaluasi beban tugas Panitera Pengganti yang masih memiliki double job description /tumpang tindih.

√

Seharusnya minutasi sudah selesai paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan di persidangan.

Akan dikaji ulang/dievaluasi tentang SDM dan beban kerjanya

√

Diharapkan adanya tindakan pimpinan dalam mengambil sikap atas keterlambatan penyelesaian berkas perkara dengan memberi tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

√

Seharusnya Petugas pendaftaran perkara menanyakan secara lengkap identitas kepada pihak yang mengajukan perkara.

√

Temuan tidak jelas, tidak disebutkan PP atau nomor perkaranya.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 3

- Masih ditemukan dokumen/surat gugatan maupun permohonan yang belum diinput dalam Siadpa. - Pengembalian panjar biaya perkara banyak yang tidak diambil oleh para pihak yang berperkara.

2

Buka Register Perkara Tk. Pertama, Banding, Kasasi dan PK - Masih ditemukan kolom-kolom Buku Register perkara yang belum terisi dan juga ditemukan adanya tulisan-tulisan yang berbeda dalam penulisan buku register - Pelaksanaan Ikrar Talak untuk perkara ghaib masih banyak yang tidak dapat dilaksanakan, Karena panggilan ghaib tidak ada/ belum dipanggil sedangkan biaya pemanggilan sudah diambil.

- Panggilan delegasi harus dilampiri dengan bukti pengiriman kepada pihak tergugat/ termohon, namun masih banyak perkara delegasi yang tidak ada bukti pengiriman kepada pihak tergugat/ termohon.

Seharusnya pihak petugas register menginput dokumen tersebut dalam Siadpa. Pimpinan Pengadilan atau pejabat yang bertanggung jawab seharusnya menginstruksikan kepada bawahannya agar para pihak yang berperkara mengambil sisa panjar kepada kasir.

√

Seharusnya semua buku Register Perkara telah terisi dengan rapih

√

Pimpinan harus memberi saran/ pembinaan terhadap petugas yang menangani tugas ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena hal ini merugikan pihak yang berperkara khususnya pihak pemohon

√

Seharusnya pada berkas perkara disertai bukti pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat/ termohon, sehingga majelis dapat mempertanggungjawabkan kepada tergugat/ termohon

√

√

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 4

3

4

5

- Buku register perkara banding, kasasi, eksekusi dan peninjauan kembali halaman pertama dan akhir belum ditanda tangani oleh Ketua dan halaman selebihnya belum diparaf oleh ketua Prosedur permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Masih ditemukan keterlambatan pengiriman berkas banding karena adanya keterlambatan pemberitahuan kepada pihak berperkara disebabkan adanya bantuan delegasi. Keuangan Perkara Secara umum keuangan perkara sudah cukup baik, namun masih ditemukan adanya keterlambatan penutupan buku keuangan perkara disebabkan belum diambilnya sisa panjar biaya perkara oleh penggugat/ pemohon Pelaporan Perkara Masih ditemukan perbedaan antara perkara yang dilaporkan dengan kondisi riil perkara, disebabkan karena tidak semua hakim dan panitera pengganti menyampaikan laporan keadaan perkara yang ditangani

bahwa tergugat/ termohon telah dipanggil Seharusnya semua buku register pada halaman pertama dan halaman akhir ditanda tangani oleh Ketua dan halaman selebihnya diparaf oleh Ketua

√

Pimpinan Pengadilan membuat suatu sistem untuk antisipasi agar keterlambatan dalam proses pengiriman berkas banding tidak terlambat lagi

√

Seharusnya setiap majelis hakim selalu mengingatkan kepada penggugat/ pemohon agar dapat mengambil uang sisa panjar perkaranya kepada kasir

√

Seharusnya seluruh hakim dan Panitera Pengganti membuat laporan keadaan perkara yang ditangani

√

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 5

D 1

ADMINISTRASI UMUM Umum dan Administrasi Keuangan DIPA Keuangan - Terdapat pagu minus pada akun 511111 (belanja gaji pokok pegawai) dan akun 511123 (belanja tunjangan struktural pegawai) pada akhir tahun 2016 sehingga rekonsiliasi SAIBA semester II dengan KPPN belum bisa dilaksanakan.

- Dalam melakukan transaksi pembayaran, Surat Perintah Bayar (SPBy) tidak distempel dan tidak ditandatangani oleh pegawai yang melakukan pembelian.

Tata Persuratan Arsip surat masuk dan surat keluar tahun 2016 sudah diarsipkan sesuai dengan kode surat, namun belum dilakukan penjilidan

Perpustakaan - Terdapat 3 buah buku transfer masuk dari badilag MA RI belum

Seharusnya dilakukan koordinasi antara bagian keuangan dan bagian perencanaan menjelang akhir tahun untuk menghindari pagu minus, sehingga bagian keuangan lancar dalam melakukan rekonsiliasi SAIBA pada akhir tahun dan Bendahara bisa segera mengajukan uang muka kerja pada awal tahun 2017 Seharusnya pada Surat Perintah Bayar (SPBy) dibagian penerima uang ditulis nama jelas, stempel, dan ditandatangani oleh Toko/Perusahaan sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012

√

Seharusnya setelah surat masuk dan surat keluar diarsipkan sesuai dengan kode surat, arsip surat tersebut dilakukan penjilidan agar surat tertata dengan rapi

√

Seharusnya sebelum buku dipinjamkan kepada anggota,

√

√

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 6

diinput ke dalam buku induk perpustakaan. - Temuan tanggal 19 September 2016 belum ditindaklanjuti (Ruangan kurang nyaman, jumlah kursi kurang, lemari kurang layak, AC tidak ada sehingga sirkulasi udara tidak bagus).

Barang Milik Negara (BMN) - Masih terdapat temuan tanggal 19 September 2016 yaitu 6 unit BMN berupa rak kayu yang sudah tidak ada fisiknya tetapi masih tercatat dalam aplikasi SIMAK-BMN.

2

- Terdapat BMN Meubelair (meja kerja kayu) yang sudah tidak layak dilorong ruang arsip Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Administrasi Kepegawaian - Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting belum ada - Usulan Kenaikan Pangkat Periode April 2017 belum diusulkan ke Tingkat Banding. - Sasaran Kinerja Pegawai 2016 belum selesai

terlebih dahulu diinput kedalam buku induk perpustakaan Diharapkan dapat menata ruangan perpustakaan yang nyaman dengan fasilitas yang terbatas saat ini, dan menjadikan ruangan perpustakaan sebagai prioritas saat menyusun RKAKL 2018 agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat menarik minat baca para pegawai

√

Temuan sebelumnya belum dapat ditindaklanjuti, dikarenakan jumlah sarana yang masih belum memadai dan sarana yang ada dipergunakan untuk ruang – ruang lain yang lebih membutuhkan.

Segera dilakukan penghapusan untuk BMN bersangkutan pada awal tahun 2017

√

Penghapusan BMN sudah kami rencanakan dalam tahun 2017 (dalam SKP 2017 untuk Kasubbag Umum dan Keuangan telah dijadikan target kinerja)

Segera dilakukan penghapusan untuk BMN bersangkutan pada awal tahun 2017

√

Segera diselesaikan Segera dilengkapi diusulkan Segera diselesaikan

√ dan

√

√

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 7

3

E 1

2

Aplikasi Sikep Data pegawai pada aplikasi SIKEP baru tahun 2015 dan data terbaru tahun 2016 yang dilengkapi Sub.Bagian Perencanaan Pada RKAKL Tahun Anggaran 2016 terdapat 6 kali revisi anggaran DIPA, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kurang baik

Pelayanan Publik Pengelolaan Manajemen Kantor dan Kepemimpinan Pengelolaan managemen kantor sudah baik dan pembinaan telah dilakukan cukup memadai.

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia masih kurang seperti Jurusita/ Jurusita Pengganti masih belum seimbang dengan volume perkara yang meningkat setiap tahunnya.

Segera dilengkapi

√

Revisi anggaran dapat menghambat waktu pelaksanaan dan pencairan anggaran, seharusnya perencanaan RKAKL setiap tahun direncanakan dengan baik dan matang untuk konsistensi perencanaan, sehingga pencairan dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan anggaran

√

Alasan dilakukan revisi : - ABT yang diberikan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan kebutuhan (antara output dengan anggaran tidak sesuai). - Optimalisasi anggaran dari pagu daya listrik. - Penambahan jumlah Hakim sehingga menimbulkan pagu belanja pegawai minus

Diharapkan Pimpinan dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan menajemen kantor lebih maksimal

√

Pimpinan secara berkala mengadakan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi

Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditambah untuk mencapai hasil yang lebih baik.

√

Sudah bersurat ke PTA Banten terkait permohonan penambahan Jurusita/Jurusita Pengganti

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 8

3

4

Meskipun Sumber Daya Manusia masih kurang, tetapi beberapa bulan terakhir menunjukkan sudah ada peningkatan kualitas kinerja Pemeliharaan sarana dan prasarana, serta disiplin pegawai terhadap ketertiban, kebersihan, dan kerapihan kantor. Kondisi kebersihan, kerapihan serta keindahan kantor PA Tangerang semakin bersih, rapi, dan indah, namun terkadang masih ditemukan punting rokok dalam pas bunga.

Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara Masih ditemukan penyelesaian perkara belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena pihakpihak yang berperkara sering tidak datang dan juga adanya panggilan delegasi dari wilayah lain, sehingga memakan waktu cukup lama karena alamatnya diluar wilayah Pengadilan Agama Tangerang. Serta sewaktu berkas akan diminutasi, ternyata relaas asli belum datang. Selain itu, masih adanya Jurisita Pengganti yang menunda memberikan relaas, sehingga pada hari sidang, relaas belum ada, sementara yang bersangkutan

Pejabat yang berwenang dapat lebih mengoptimalkan petugas kebersihan, kerapihan, dan keserasian kantor dengan melibatkan partisipasi seluruh warga PA Tangerang untuk kerja bakti 1 kali 1 bulan

√

Seyogyanya pimpinan dapat memberikan peringatan kepada para pihak yang terkesan memperlambat proses berperkara. Mengenai relaas, Panitera dan Ketua Majelis meningkatkan disiplin dan pengawasan

√

Pengadilan sudah menyediakan banner tentang alur berperkara dan meja informasi untuk publik agar perkara dapat berjalan lancar, mengenai relaas pimpinan sudah mengadakan rapat dengan JS/JSP tentang pelaksanaan pemangilan termasuk tabayyun.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 9

5

6

7

8

sedang keluar. Tingkat pengaduan masyarakat Masih ada pengaduan masyarakat, terutama oleh masyarakat yang tidak puas dengan putusan majelis hakim.

Pelaksanaan Meja Informasi Pelayanan Meja Informasi Sudah berjalan dengan baik, namun harus lebih maksimal. Ruang Mediasi Pada Ruang Mediasi belum tersedia air minum. Pelaksanaan Posbakum Masih banyak kesalahan dalam surat gugatan dan permohonan akibat copy paste perkara lain, sehingga sewaktu perkara diperiksa di persidangan ditemukan kontradiksi antara surat gugatan/ permohonan dengan keterangan penggugat/ pemohon

Masih adanya pengaduan masyarakat yang langsung kepada majelis hakim, diharapkan dihadapi dengan sikap yang baik dan santun, dan memberikan penjelasan agar pencari keadilan yang tidak puas melakukan pengaduan melalui sarana yang telah disediakan

√

Perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar masyarakat memperoleh pelayanan maksimal

√

Untuk ruang mediasi perlu disediakan minuman seperti aqua gelas

√

Perlu pembinaan terhadap posbakum untuk meningkakan kualitas kinerja, sehingga tidak menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara

√

Pengadilan sudah memfasilitasi pengaduan untuk publik berupa : petugas pengaduan, buku/register pengaduan, box pengaduan dan aplikasi pengaduan (dalam website)

Pimpinan sudah beberapa kali membimbing petugas Posbakum terkait pelaksanaan tugasnya

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 10

F 1

TEKNOLOGI INFORMASI Validasi Validasi Data SIPP - Masih terdapat kolom Amar putusan dan Materai yang masih belum terisi sebanyak 22 perkara, yaitu nomor perkara 2001, 2115, 2290,2287,232,2283,207,1603,140 0,1139,1459,1284,2339,1273,1590, 233,218,1086,1573,2368,227,2341.

Validasi minutasi yang melebihi 14 hari sejak tanggal putus Menurut data yang ada pada SIPP, terdapat 2495 perkara yang diminutasi melebihi 14 hari setelah tanggal putus. Validasi Penetapan PHS Belum Terisi Masih terdapat kolom PHS yang belum terisi sebanyak 7 perkara yaitu nomor perkara 237, 2520, 2556, 239, 2482, 2491, 2513.

Segera diisi ditindaklanjuti

dan

√

Menurut aturan, perkara yang telah diputus harus diminutasi paling lambat 14 hari setelah tanggal putus

√

Seharusnya PHS telah terisi, terlebih perintah panggil telah dilaksanakan

√

Tangerang, 28 Februari 2017 Ketua,

ttd. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. NIP. 19630705.198903.2.004

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Caturwulan III Tahun 2016 | 11

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TANGERANG CATURWULAN III TAHUN 2016

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang Caturwulan III Tahun 2016, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Drs. Mukhtar, M.H. Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tangerang Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tangerang Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan menindaklanjuti temuan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang Caturwulan III Tahun 2016 sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lambat sampai tanggal 28 Februari 2017. Pihak Kedua akan melakukan spervisi yang diperlukan guna menjamin pelaksanaan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tangerang, 11 Januari 2017 Pihak Pertama,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. NIP. 19630705.198903.2.004

Drs. Mukhtar, M.H. NIP. 19610628.199403.1.001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TANGERANG CATURWULAN III TAHUN 2016

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang Caturwulan III Tahun 2016, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Hadi Sunarso, S.E. Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tangerang Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan menindaklanjuti temuan Hasil Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang Caturwulan III Tahun 2016 sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lambat sampai tanggal 28 Februari 2017. Pihak Kedua akan melakukan spervisi yang diperlukan guna menjamin pelaksanaan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tangerang, 11 Januari 2017 Pihak Pertama,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. NIP. 19630705.198903.2.004

Hadi Sunarso, S.E. NIP. 19810528.200604.1.001