STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sub Bagian Keuangan DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

Standar Operasioal Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

A B ST R A K Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tatakerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan

ketepatan program dan

waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata

masyarakat

berupa

responsivitas,

responsibilitas,

dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, khususnya

Subagian

Keuangan

mencoba

membuat

Standar

Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SOP TLHP). SOP TLHP ini dijadikan acuan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, guna mempercepat tindak lanjut yang optimal sehingga akuntabilitas kinerja Subagian Keuangan khususnya dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat di evaluasi dan terukur.

i Proyek Perubahan Diklatpim IV Tahun 2015

|


STANDA R OPERA SIONA L PROSEDUR TINDA K LA N JUT HA SIL PEM ERIKSA A N (SOP TLHP)

Telah disyahkan sebagai Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

Serang, 8 Juni 2015 Mengesahkan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

Pembina Utama Madya NIP. 19620825 198704 2 001

ii

Proyek Perubahan Diklatpim IV Tahun 2015

|


DAFTAR ISI

ABSTRA K…………….……………………… ……………….………………

I

LEM BA R PENGESA HAN ……………………………..…….......................

Ii

DA FTA R ISI ………………………………………………… …….…………

Iii

I.

II.

III.

PENDA HULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………………

1

B. Dasar Hukum………………………………………………….

3

C. Ruang Lingkup…………………………………………………

3

D. Maksud dan Tujuan……………………………………………

4

E. Kelembagaan…………………………………………………...

4

F. Dinamika……………………………………………………….

5

G. Perspektif……………………………………………………….

5

PENGOLAHA N DATA

A. Sumber Data………………………………………………………

7

B. Pengolahan Data…………………………………………………

7

C. Perubahan/ Perbaikan Data……………………………………

7

DESKRIPSI

A. Deskripsi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD………

8

B. Deskripsi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBN………

10

C. Flow Chart Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD………

12

D. Flow Chart Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBN……….

13


|


IV.

V.

VI.

PELA PORA N DA N PENGA M ANA N DA TA

A. Laporan Berkala…………………………………………….

14

B. Laporan Insidentil……………………………………………

14

C. Pengamanan Data…………………………………………….

14

SA NKSI DA N PENGHARGAA N

A. Bentuk sanksi……………………………………………………

15

B. Bentuk penghargaan…………………………………………….

15

PENUTUP………………………………………………………………..

16


|


BA B I PENDA HULUAN

A. LA TA R BELAKANG

Dalam

rangka

menghadapi

tuntutan

perkembangan

dan

pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformis, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good govermance). Oleh sebab itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan. Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal maka setiap temuan hasil pengawasan aparat

pengawasan

ekstern

dan

intern

pemerintah

wajib

ditindaklanjuti baik oleh pimpinan instansi secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen

Pemerintahan Provinsi

Banten sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan sangat mendorong pemulihan citera dan kewibawaan pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/ Daerah dan sumber daya aparatur. Di dalam ketentuan diatas antara lain disebutkan bahwa setiap pimpinan unit/ satuan kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan TLHP menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, namun

Sub Bagian Keuangan Tahun 2015

|1


berdasakan

data

yang

diperoleh,

pelaksanaan

TLHP

belum

diterapkan secara optimal. Hambatan komitmen

utama

pimpinan

pelaksanaan instansi

TLHP

pemerintah

adalah yang

kurangnya

diawasi

atas

pelaksanaan TLHP. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan TLHP adalah

belum

adanya

kesamaan

format antar aparat

pengawasan intern pada instansi pemerintah, baik format laporan pengawasan maupun format laporan pemantauan TLHP. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan TLHP oleh pimpinan instansi pemerintah dan pemantauan TLHP oleh APIP atau unit pemantau perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berwenang. Untuk mendorong pelaksanaan TLHP fungsional (Menpan)

Menteri

Negara

telah

Pendayagunaan

menerbitkan

KEP/ 40/ M.Pan/ 04/ 2004

dan

Aparatur

Keputusan Surat

Edaran

Negara Nomor Nomor

SE/ 02/ M.Pan/ 01/ 2005 sebagaimana telah disebutkan di atas yang berisi instruksi agar pimpinan instansi pemerintah menindaklanjuti hasil pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/

pimpinan

bertanggungjawab

lembaga, atas

gubernur,

efektifitas

dan

bupati/ walikota

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Berdasarkan hal hal tersebut diatas guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap

hasil pengawasan yang optimal

sebagaimana yang diharapkan maka perlu disusun suatu Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.


|2


B. DA SA R HUKUM

a. Undang Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. Permenpan RB No. 9 tahun 2009 tentang

Pedoman Umum

Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; d. Permenpan RB No. 42 tanggal 29 September 2011 tentang Penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; e. Permenpan

RB

Penyusunan

No.

Standar

35

tahun

2012

Operasional

tentang

Prosedur

Pedoman

Administrasi

Pemerintahan. f. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

C. RUA NG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan meliputi hasil audit dari Inspektorat Provinsi Banten, Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

dengan

rentang

waktu

sejak

berdirinya

Pemerintahan Provinsi Banten sampai dengan dikeluarkannya hasil audit terbaru.


|3


D. M AKSUD DA N TUJUAN Maksud dan tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah :

a. Sebagai pedoman serta sebagai informasi bagi Kepala Dinas, Bendahara, Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Tim Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyelesaikan TLHP; b. Memformalkan/ menetapkan kembali serta melengkapi aturan dan tata cara tindak lanjut hasil pemeriksaan; c. Menyajikan data/ informasi hasil pemeriksaan dengan cepat dan akurat untuk kepentingan pimpinan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan ekspose hasi pengawasan kepada stakeholder terkait. d. Meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten;

E. KELEM BA GA AN

TINGKAT PUSAT 1. Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian; 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia TINGKAT DAERAH Inspektorat Provinsi Banten


|4


STA KEHOLDER M APPING

PPTK

Kepala Dinas

Pejabat Pembuat Komitmen

SOP TLHP

Kasubag Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Itjentan BPKP Inspektorat Provinsi Banten

Ket : Garis koordinasi dan konsultasi Garis instruksi

F. DINAM IKA

Penyesuaian/

penyempurnaan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan database dan aplikasi. Penyesuaian/ penyempurnaan tersebut diperlukan antara lain karena database masih dalam pengembangan.

G. PERSPEKTIF

Dalam waktu mendatang aplikasi Sistem Informasi TLHP diharapkan sudah running dan dapat memberikan kontribusi pada proses tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga dapat lebih memuaskan stakeholder yang dampaknya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten


|5


mendapat pengakuan dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Semuanya

itu

dimulai

dari

akarnya

yaitu

pembelajaran

dari

pertumbuhan, yang salah satunya bersumber dari system informasi, disamping keandalan SDM serta pembenahan struktur organisasi yang berkelanjutan.


|6


BA B II PENGOLA HA N DATA

A . SUM BER DA TA

Sumber data penyusunan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah Laporan Hasil Audit/ Evaluasi yang dikeluarkan oleh auditor yang merupakan data primer untuk database hasil pengawasan.

B. PENGOLAHA N DA TA

Pengolahan data dilakukan oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sekaligus Tim Penyelesaian Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan di Sekretariat yang berkoordinasi dengan Petugas Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap bidang/ UPTD yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

C. PERUBAHAN/ PERBA IKAN DATA BA SE

Perubahan/ perbaikan database dilakukan apabila telah dilakukan updating data tindak lanjut dengan Tim tindak lanjut Auditor.


|7


BA B III DESKRIPSI

A.

DESKRIPSI PROSEDUR

PELA KSA NA AN STANDA R (SOP) PENYELESAIAN TIN DAK

OERA SIONAL LANJUT

HASIL

PEM ERIKSA AN APBD

A.

Data Kegiatan

1. Judul SOP

SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD

2. JenisKegiatan

Administratif

3. PenanggungJawab a. Produk

Kepala Dinas

b. Kegiatan

Kepala Dinas

4. Scope (RuangLingkup)

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Judul Kegiatan

Penyusunan SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD

Langkah Awal

Auditor menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Dinas

Langkah Utama

Kepala Dinas membuat surat teguran dan instruksi kepada pihak terkait.

Langkah Akhir

Didokumentasikannya Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

B. Identifikasi Kegiatan Langkah Awal

1. Auditor menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Dinas ; 2. Kepala Dinas menugaskan Sekretaris sebagai ketua SPIP untuk menindaklanjuti LHP; 3. Sekretaris menugaskan Satgas menganalisa rekomendasi LHP;

SPIP

untuk

4. Satgas SPIP membuat draft surat teguran dan instruksi dari Kepala Dinas sesuai rekomendasi Sub Bagian Keuangan Tahun 2015

|8


LHP; Langkah Utama

5. Kepala Dinas menandatangani surat teguran dan instruksi sesuai rekomendasi LHP; 6. Satgas SPIP menyampaikan surat teguran dari Kepala Dinas ke PPTK; 7. PPTK menindaklanjuti surat teguran dan instruksi Kepala Dinas serta mengumpulkan dokumen dokumen yang diminta sesuai rekomendasi LHA termasuk data yang harus dikumpulkan dari UPTD, Petugas Lapang dan Pihak ke 3; 8. Satgas SPIP melakukan verifikasi kelengkapan dari PPTK untuk diserahkan ke Tim TLHP Auditor; 9. Tim TLHP Auditor menerima kelengkapan administrasi/ teknis, dokumen dan SSBP yang sudah sesuai dengan rekomendasi LHP; 10. Membuat Berita Acara Penyelesaian LHP;

Langkah Akhir

11. Menerima Berita Acara Penyelesaian LHP; 12. Mendokumentasikan LHP.

Berita

Acara

Penyelesaian


|9


DESKRIPSI PELAKSA NA A N STA NDA R OERA SIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL

B.

PEM ERIKSA AN APBN

1)

Data Kegiatan

1. Judul SOP

SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBN

2. JenisKegiatan

Administratif

3. PenanggungJawab a. Produk

Kepala Dinas

b.

Kepala Dinas

Kegiatan

4. Scope (RuangLingkup)

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Judul Kegiatan

Penyusunan SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBN

Langkah Awal

Auditor menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Dinas

Langkah Utama

Kepala Dinas membuat surat teguran dan instruksi kepada pihak terkait.

Langkah Akhir

Didokumentasikannya Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

2.

Identifikasi Kegiatan

Langkah Awal

1. Auditor menyampaikan Laporan Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Dinas;

Hasil

2. Kepala Dinas menugaskan Sekretaris sebagai ketua SPIP untuk menindaklanjuti LHP; 3. Sekretaris menugaskan Satgas menganalisa rekomendasi LHP;

SPIP

untuk

4. Satgas SPIP membuat draft surat teguran dan instruksi dari Kepala Dinas sesuai rekomendasi LHP ; Langkah Utama

5. Kepala Dinas menandatangani surat teguran dan instruksi sesuai rekomendasi LHP; Sub Bagian Keuangan Tahun 2015

| 10


6. Satgas SPIP menyampaikan surat teguran dari Kepala Dinas ke PPK; 7. PPK menindaklanjuti surat teguran dan instruksi Kepala Dinas mengumpulkan dokumen dokumen yang diminta sesuai rekomendasi LHA termasuk data yang harus dikumpulkan dari UPTD, Petugas Lapang dan Pihak ke 3; 8. Satgas SPIP melakukan verifikasi kelengkapan dari Koordinator Satker diserahkan ke Tim TLHP Auditor;

ulang untuk

9. Tim TLHP Auditor menerima kelengkapan administrasi/ teknis, dokumen dan SSBP yang sudah sesuai dengan rekomendasi LHP; 10. Membuat Berita Acara Penyelesaian LHP; Langkah Akhir

11. Menerima Berita Acara Penyelesaian LHP; 12. Mendokumentasikan Berita Acara Penyelesaian LHP.


| 11


C. FLOW CHA RT PENYELESAIAN TINDA K LA NJUT HASIL PEM ERIKSA AN APBD


| 12

FLOW CHART SOP TINDAK LANJUT HASIL PEM ERIKSAAN APBD

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEM ERIKSAAN (TLHP) APBD

Pelaksana No.

Uraian Kegiatan

Inspektorat Provinsi Banten

Kepala Dinas

Sekretaris sebagai Ketua SPIP

M utu Baku

Sekretariat SPIP

PPTK

Kelengkapan

W aktu

Output

Dokumen LHP

1 hari

LHP

1

Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Dinas

2

Menugaskan Sekretaris sebagai ketua SPIP untuk menindaklanjuti LHP

Disposisi

1 hari

Disposisi

3

Menugaskan Satgas rekomendasi LHP

Disposisi

1 hari

Disposisi

4

Membuat draft surat teguran dan instruksi dari Kepala Dinas sesuai rekomendasi LHP

Dokumen LHP

1 hari

Draft surat teguran dan instruksi

5

Menandatangani surat teguran dan instuksi sesuai rekomendasi LHP


1 hari

Surat teguran dan instruksi

6

Menyampaikan surat teguran dan instruksi Kepala Dinas Ke PPTK


1 hari

Tanda Terima surat

7

Menindaklanjuti surat teguran dan instruksi Kepala Dinas serta mengumpulkan dokumen2 yang diminta sesuai rekomendasi LHA


1 hari

Kelengkapan administrasi/ teknis dan dokumen

8

Melakukan verifikasi kelengkapan dari PPTK untuk diserahkan ke Tim TLHP Inspektorat Provinsi Banten

Dokumen LHP

1 hari

Tanda terima dokumen

Dokumen LHP

1 hari


SPIP

untuk

mulai

menganalisa

dari

Tidak

Tidak 9

Menerima kelengkapan administrasi/ teknis, dokumen dan SSBP yang sudah sesuai dengan rekomendasi TLHP

Ya Tidak Ya

10

Membuat Berita Acara Penyelesaian LHP

BAP TLHP

1 hari

Bukti Dokumentasi

11

Menerima Berita Acara Penyelesaian LHP

BAP TLHP

1 hari

Bukti Dokumentasi

12

Mendokumentasikan BAP LHP

BAP TLHP

1 hari

Bukti Dokumentasi

Selesai

Keterangan

Keterangan Simbol :

Terminator

= Mulai atau selesai

Process

= Proses

Decission

= Pengambilan keputusan

Off Page Conector

= Tanda pidah halaman

Arrow

= Alur


D. FLOW CHA RT PENYELESAIAN TINDA K LA NJUT HASIL PEM ERIKSA AN APBN


| 13

FLOW CHART SOP TINDAK LANJUT HASIL PEM ERIKSAAN APBN

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEM ERIKSAAN (TLHP) APBN Pelaksana No.

Uraian Kegiatan

Auditor

Kepala Dinas

Sekretaris sebagai Ketua SPIP

M utu Baku

Sekretariat SPIP

Pejabat Pembuat Komitment (PPK)

Kelengkapan

W aktu

Output

Dokumen LHP

1 hari

LHP

1

Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Dinas

2

Menugaskan Sekretaris sebagai ketua SPIP untuk menindaklanjuti LHP

Disposisi

1 hari

Disposisi

3

Menugaskan Satgas SPIP untuk menganalisa rekomendasi LHP

Disposisi

1 hari

Disposisi

4

Membuat draft surat teguran dan instruksi dari Kepala Dinas sesuai rekomendasi LHP

Dokumen LHP

1 hari


5

Menandatangani surat teguran instuksi sesuai rekomendasi LHP


1 hari


6

Menyampaikan surat teguran dan instruksi dari Kepala Dinas Ke PPK


1 hari

Tanda Terima surat

7

Menindaklanjuti surat teguran dan instruksi Kepala Dinas serta mengumpulkan dokumen2 yang diminta sesuai rekomendasi LHA


1 hari

Kelengkapan administrasi/ teknis dan dokumen

Kartu Kendali TLHP

1 hari


Kartu Kendali TLHP

1 hari


8

9

mulai

dan

Melakukan verifikasi kelengkapan dari tim TLHP satker untuk diserahkan ke Tim TLHP Auditor Tidak Menerima kelengkapan administrasi/ teknis, dokumen dan SSBP yang sudah sesuai dengan rekomendasi Ya TLHP

Tidak

Ya Tidak

10

Membuat Berita Acara Penyelesaian LHP

BAP TLHP

1 hari

Bukti Dokumentasi

11

Menerima Berita Acara Penyelesaian LHP

BAP TLHP

1 hari

Bukti Dokumentasi

12

Mendokumentasikan BAP LHP

BAP TLHP

1 hari

Bukti Dokumentasi

Selesai

Keterangan

Keterangan Simbol :

Terminator

= Mulai atau selesai

Process

= Proses

Decission

= Pengambilan keputusan

Off Page Conector

= Tanda pidah halaman

Arrow

= Alur


BA B IV PELA PORAN DAN PENGA M A NA N DA TA A.

LA PORA N BERKA LA

Laporan berkala Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilakukan setiap triwulan 1, 2, 3 dan 4 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

B.

LA PORA N INSIDENTIL

Laporan insidentil untuk kepentingan tertentu atau atas permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten bentuk dan isinya serta batas waktu penyampaiannya disesuaikan dengan substansi keperluannya

C.

PENGA M A NA N DA TA

Langkah langkah pengamanan database yang dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : a. Setiap akhir periode laporan berkala Tim Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

membuat back up database hasil Tindak lanjut

Hasil Pemeriksaan; b. Kasubag Keuangan bertanggung jawab atas pengamanan data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; c. Petugas yang berwenang untuk membuka database serta tingkat kewenangannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten; d. Mengawasi kerahasiaan penggunaan user id yang diberikan kepada Tim Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; e. Menyiapkan prosedur standar penanggulangan virus yang wajib dijalankan oleh setiap pengguna sistem komputer.


| 14


BA B V SA NKSI DA N PENGHA RGA A N

A . BENTUK SA NKSI

Penyimpangan yang signifikan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat dikenakan berupa sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang berlaku.

B. BENTUK PENGHA RGA AN

Penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sehingga benar benar tuntas dapat diberikan penghargaan yang dianggap pantas oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


| 15


BA B V I PENUTUP

1. Pengaturan

Prosedur

lebih Tindak

dikoordinasikan

lanjut Lanjut

olen

Tim

mengenai Hasil TLHP

Standar

Pemeriksaan Dinas

Operasional ini

Pertanian

akan dan

Peternakan Provinsi Banten dengan stakeholder yang terkait 2. Evaluasi atas efektifitas Standar Operasional Prosedur Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan ini ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten


| 16

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Recommend Documents