SIP-Tindak Lanjut. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

SIP-Tindak Lanjut Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1

EPP – LITBANG - TI

AGENDA Proses Bisnis BPK 2014-2020

Dasar Hukum dan Latar Belakang Pengembangan SIPTL

Roadmap Pengembangan, Change Management dan Piloting

Posisi SIPTL dalam Probis Pemeriksaan

Arsitektur, Flow SIPTL dan Modul-modul SIPTL


2


Proses Bisnis


3


LATAR BELAKANG 8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL: 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangan 3. Penataan & Penguatan Organisasi

4. Penataan Tatalaksana 5. 6. 7. 8.

Penataan Sistem MSDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan Proses Bisnis

ROADMAP BPM

Memiliki respon yang cepat terhadap perubahan proses bisnis.


Melakukan Perbaikan Proses Bisnis secara komprehensif


SIKLUS KEGIATAN PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

DESAIN DAN PERENCANAAN

PENGUKURAN KINERJA PTL DEGAN SIPTL

PENGEMBANGAN APLIKASI SIPTL

MONITORING DAN EVALUASI SIPTL


PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI

5

BIRO TEKNOLOGI INFORMASI BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

DASAR HUKUM  Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20:  BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.  Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 26 ayat (2):  sanksi pidana bagi pejabat/orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


Kondisi Pemantauan Tindak Lanjut Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dibawah 65%. Beberapa faktor yang telah diidentifikasi menjadi penyebab diantaranya: Pengelolaan data kegiatan pemantauan Tindak Lanjut masih manual sehingga sering terjadi dispute antara pejabat yang diperiksa, inspektorat dan BPK terkait dokumentasi karena belum adaya single database; Belum terlaksananya peraturan (UU dan Juknis) pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan misalnya terkait Surat Peringatan 1, 2 dan Penyampaian ke APH; Belum optimalnya APIP dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


APA ITU SIPTL ?

SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

8


MAKSUD DAN TUJUAN SIPTL DIKEMBANGKAN Efektivitas PTL • Menghasilkan Laporan Pemantauan TLRHP BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) secara mutakhir dan akurat • Memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh entitas sesuai jangka waktu yang diatur oleh perundangan

Efisiensi PTL • Mempersingkat waktu proses karena dilakukan secara real time sehingga meminimalkan waktu tatap muka dengan entitas; • Greener Process: Less Paper BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

9


MANFAAT SIPTL

 Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);  Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL;  Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh Aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian melakukan TL;  Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL;  Imbal balik dengan Program E-Audit. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

10


ROADMAP IMPLEMENTASI SIPTL Evaluasi Hasil Piloting

Implementasi secara bertahap Juni 2017-2018

Oktober 2016 Final Progress Aplikasi SIPTL

Januari 2017

Juli 2016 Konsolidasi Internal

April 2016


Agustus 2016 Piloting

Launching Peresmian Museum BPK

11

Implementasi direncanakan bertahap tergantung kesiapan tiap Entitas


CHANGE MANAGEMENT - SIPTL No.

User

CM Plan

Tujuan

1

Subbag TU/Kepala Sekretariat Sosialisasi;Training;Coaching; AKN&PWK/ Subag TU Kalan Pendampingan

 Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya  Mampu dan mau menggunakan SIPTL

2

PFP

Sosialisasi;Training;Coaching; Pendampingan;Sponsorship

 Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya  Mampu dan mau menggunakan SIPTL

3

Sosialisasi;Training;Coaching; Pendampingan;Sponsorship

 Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya  Mampu dan Mau menggunakan SIPTL

4

PSP (KASUBAUD/ KAAUD/KALAN/ TORTAMA) Dit. EPP

Sosialisasi;Training;Coaching; Pendampingan

5

Badan

Sosialisasi; Pendampingan;

 Memahami SIPTL dan Perannya serta perangkat aturannya  Mampu dan mau menggunakan SIPTL  Mampu dan mau melakukan pendampingan penerapan SIPTL bagi pengguna  Mampu dan mau menggunakan SIPTL  Mau menjadi sponsor penerapan SIPTL bagi satker dan entitas dibawah kewenangannya

6

Entitas (Inspektorat Jenderal/ Sosialisasi;Training;Coaching;  Memahami SIPTL dan perangkat aturannya Inspektorat Daerah/ SPI)  Mampu dan Mau menggunakan SIPTL

Pendampingan;Sponsorship


12


PILOTING BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

13


PILOTING- SIPTL

Lokus

• Auditorat III.A dan VA • BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur dan Maluku Utara

Alasan

• memiliki komitmen bekerja dalam sistem aplikasi • mewakili satker dengan jumlah entitas banyak dan sedikit dan tersebar di wilayah pusat, barat, dan timur


14


ENTITAS PILOTING- SIPTL No.

Satker

1.

Pwk. DIY

2.

Auditorat III.A

3.

Pwk. Maluku Utara

4.

Pwk. Jawa Timur

5.

Pwk. NTB

6.

Pwk. Jawa Tengah

7.

Pwk. Jawa Barat

8.

Auditorat V.A

9.

Pwk. Kalimantan Timur

1. 2. 3. 1. 1. 2. 1.

Pemprov D.I Yogyakarta PemKot. Yogyakarta PemKab. Bantul Lembaga Administrasi Negara PemProv. Maluku Utara PemKot. Ternate PemProv. Jawa Timur

2.

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.


Entitas 4. PemKab. Sleman 5. PemKab. Kulon Progo 6. PemKab. Gunungkidul 2. Dewan Perwakilan Daerah 3. PemKot. Tidore Kepulauan 3.

PemKot. Malang

PemKab. Jombang

4.

PemKab. Banyuwangi

PemProv. NTB PemKot. Mataram PemProv. Jawa Tengah PemKot. Magelang PemProv. Jawa Barat PemKot. Banjar Kemendagri BPWS Suramadu PemKab. Berau PemKot. Balikpapan

3.

PemKab. Lombok Tengah

3.

PemKab Magelang

3.

PemKab. Bogor

3.

BP Batam

3.

PemKot. Bontang

15


Langkah-Langkah PILOTING Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi (4-5 Agustus)

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

(November-Desember)

Workshop

Piloting Penggunaan aplikasi

Dan Evaluasi

(Agustus-Oktober)

(27 Oktober)

Monitoring dan Pendampingan

Penarikan Data Hasil Pioting

(Agustus-Oktober)

(15 Oktober)


16

Persiapan Implementasi (Januari – Juni 2017)

Implementasi (2017)


Langkah-Langkah PILOTING - Inspektorat

1

Admin meregristrasi Inputer atas Aplikasi SIP-Tindak Lanjut

2

Input data BAST/ Resi tanda terima atas LHP BPK yaang dijadikan Piloting

Siapkan Dokumen Hasil Tindak Lanjut dari Pejabat atas LHP Piloting


17

3

Input dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi sesuai dengan langkah-langkah dalam Manual Aplikasi

Simpan dan tatausahakan dokumen-dokumen asli di Kantor Inspektorat


Langkah-Langkah PILOTING - BPK

1

Melakukan persetujuan atas pendaftaran atas Aplikasi SIP-Tindak Lanjut

2

Input data BAST LHP BPK yang dijadikan Piloting

Validasi atas data LHP pada SMP dan launching ke SIPTL


18

3

Memproses tindak lanjut dalam aplikasi sesuai langkahlangkah dalam Manual Aplikasi

Mendokumentasik an kendala dan permasalaahan yang terjadi selama piloting.


MAIN FEATURES SIPTL INPUT

• Entitas dapat mengupload data tindak lanjut sendiri • Komunikasi Interaktif


PROSES

OUTPUT

• Perkembangan penyelesaian dapat dimonitor • Kinerja dapat dinilai • Peringatan/notifi kasi oleh sistem (SP1, SP2)

• Dashboard hasil pemantauan bagi BPK dan Entitas • Laporan Hasil Pemantauan elektronis

19

E P19P – L I T B A N G - T I

PERSIAPAN IMPLEMENTASI PENUH

DATA

• Validasi kembali dan Input data LHP dan TLHP dalam SMP sejak 2005

Change Management

• Mulai melakukan sosialisasi kepada Entitas (dhi. Inspektorat) terkait rencana implementasi SIPTL • Membangun komitmen untuk bekerja menggunakan aplikasi • Menyiapkan SDM internal untuk dapat menggunakan aplikasi SIPTL


20


APLIKASI SIPTL


21


ARSITEKTUR SIPTL  Pengguna : Entitas (1 admin  maks. 5 inputer) dengan melakukan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan (KTP, ID, SK Penugasan)  Akses : Secara Online melalui Internet  Fitur :     



 



INTERNAL

EKSTERNAL

Registrasi dan Verifikasi User View LHP (LHP, Temuan dan Rekomendasi) Update Tanda Terima LHP Daftar Tindak Lanjut dan Statusnya Input dan Upload Tindak Lanjut


22

Pengguna : Subag TU, Kasubaud, PFP, PSP, Badan, EPP Akses : Secara Online melalui Internet /Intranet BPK Pengelola database pemantauan TLRHP adalah Kepala Subauditorat pada masing-masing AKN dan BPK Perwakilan Fitur :  Manajemen BAST  Verifikasi User  Verifikasi Bahan TL  Monitoring TLRHP  Mengusulkan Tim Penelaah  Menelaah TL  Penetapan status TLHP  Memvalidasi Matriks  Menyetujui Matriks  Monitoring proses Telaah dan monitoring matriks


INTERNET

FLOW SIPTL BPK 1 DATABASE

EKSTERNAL

E N T I TA S BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 TU input BAST/Resi LHP  Kasubaud melakukan validasi dan penelaahan TLHP yang dilaporkan oleh entitas  Penentuan status TLHP

INTERNET / INTRANET

Inputer entitas melakukan monitoring dan pelaporan TLHP melalui SIPTL secara Online

 Pemeriksa menginput LHP kedalam modul Pelaporan di aplikasi SMP  PSP (Kasubaud) melakukan validasi terhadap data LHP yang diinput

INTERNAL

23


[email protected]


24


Hubungi kami : [email protected]


25


SIP-Tindak Lanjut. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

Recommend Documents