Fungsi SPI PTN
(Permendikbud No. 47 Tahun 2011)
1. Penyusunan Program Pengawasan. 2. Pengawasan Kebijakan dan Program 3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang milik negara
4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil
pemriksaan internal dan eksternal 5. Pendampingan dan reviu laporan keuangan 6. Pemberian saran dan rekomendasi 7. Penyusunan laporan hasil pengawasan 8. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
WEWENANG SATUAN PENGAWASAN INTERN
SPI mempunyai wewenang PENUH, BEBAS, dan TIDAK TERBATAS untuk melakukan akses terhadap semua bentuk dokumen, personalia dari aparat atau penyelenggara perguruan tinggi maupun objek penyelenggaraan perguruan tinggi , dan fasilitas fisik milik perguruan tinggi guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.
TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN • • •
• • •
Melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada semua unit kegiatan di lingkungan perguruan tinggi Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit intern secara independen; Memperoleh informasi antara lain namun tidak terbatas pada laporan keuangan, laporan kegiatan operasional, sistem mutu, rencana strategi bisnis dari semua unit dilingkungan perguruan tinggi Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern ; Memperoleh ijin untuk mengakses seluruh informasi dan atau melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik perguruan tinggi ; Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan tindak lanjut yang telah, sedang, dan atau belum dilakukan manajemen kepada pimpinan tertinggi perguruan tinggi
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Profil Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti
Rp
38,73
(Sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016)
Triliun
PENDIDIKAN (Dikti)
Rp
• Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180 mhs (Rp. 4,24 T )
• 10 Taman Sains (Rp. 115 M) • 7 Pilot Inkubator di Perguruan
• BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH (Rp. 4,65 T )
Tinggi (Rp. 35 M)
PAGU ANGGARAN
• Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28 M ) • Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 125 PT (Rp. 250 M ) • Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Program Studi (Rp. 212 M) • PHP PTS 100 PTS (Rp. 59 M) • PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,01 T ) • Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp. 13,90 T) • Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,67 T) • PHLN/RMP 9 Project (Rp. 1,76 T)
Triliun
LAYANAN UMUM (Ristek)
• Beasiswa SM3T dan PPGT 7.000 mhs (Rp. 293,57 M)
• Beasiswa 10.843 dosen/tendik (Rp. 836,58 M)
1,00
Rp
39,73 Triliun
• 651 Karyasiswa S2/S3 DN dan
LN (Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 89,7 M (PHLN)
• 235 Paket Insinas (Rp. 92 M) • 15 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan Obat (Rp. 17 M)
• 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 110 M)
• 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 50 M)
• 1 Kawasan NSTP
Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 90 M)
• 45 Produk Inovasi (Rp. 75 M)
PERGESERAN PERAN AUDITOR INTERNAL
SCOPE TUGAS
Risk Management; Control; Governance Process
PARADIGMA BARU PENGAWASAN PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL
Lingkup
Paradigma Lama
Paradigma Baru
Fungsi
Watchdog Mengungkap Konsultan & Katalisator temuan Menggangu Memecahkan Masalah obyek Reaktif Membantu Klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi
Post Audit Korektif
Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan
Subyek - Obyek
Subyek-Subyek (Patnership) Win-win
Organisasi
Memenuhi Ketentuan
Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan
Indikator Kinerja
Jumlah Temuan
Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian Good Govermance
Win-Lose
KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMERISTEKDIKTI 1. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
2. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
PENGUATAN PENGAWASAN GRATIFIKASI
PENERAPAN SPIP
PENGADUAN MASYARAKAT
WHISTLE-BLOWING SYSTEM
• Kebijakan penanganan gratifikasi • Dilakukan public campaign • Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan • Dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi • Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti
• Peraturan pimpinan K/L tentang SPIP • Dibangun dilingkungan pengendalian • Dilakukan penilaian risiko atas organisasi • Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi • SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait • Dilakukan pemantuan pengendalian intern
• Disusun kebijakan pengaduan masyarakat • Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan • Hasil pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti • Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masayarakat • Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
• Telah terdapat Whistle Blowing System • Whistle Blowing System telah disosialisasikan • Whistle Blowing System telah diimplementasikan • Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System • Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklajuti
PENGUATAN PENGAWASAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN ZONA ITEGRITAS
• Terdapat Penanganan Benturan Kepentingan • Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan • Penanganan benturan Kepentingan telah diimplementasikan • Dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan • Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
• Ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas • Dilakukan pembangunan zona integritas? • Dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan? • Terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”?
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) • APIP didukung dengan komitmen pimpinan • APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas • APIP didukung dengan anggaran yang memadai • APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko
Opini Laporan Keuangan
2015 WDP
2016 WDP
2017 WTP
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan kapasitas SDM Keu & BMN, Auditor dan SPI 3. Peningkatan/penguatan SPIP 4. Peningkatan e-Administrasi (termasuk e-Keuangan) 5. Peningkatan penerapan e-Procurement 6. Percepatan penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan BPK-RI, dll Keterangan : TMP : Tidak Memberikan Pendapat WDP : Wajar Dengan Pengecualian WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
Upaya Itjen Meningkatkan Opini WTP 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Monev TL-HP BPK RI, BPKP, & Itjen; Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPIP dan SPI) ; Pengawasan Dini (early warning system) / Kegiatan dan Anggaran; Meningkatkan Pengawasan dan Reviu terhadap Satker BLU; Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan pendekatan audit berbasis risiko; Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap satker, khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko; Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker; Reviu atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian; Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi atas : • PBJ dan Barang Persediaan; • Pengelolaan dan penertiban BMN; • Pengelolaan PNBP; • Pengelolaan rekening; • Pengelolaan dana Hibah dan Kerjasama.
Peran SPI PTN dalam Meningkatkan Opini WTP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Selalu memonitor tindak lanjut dari catatan catatan laporan hasil audit internal dan eksternal (BPK) Mencari penyebab hakiki dari segala permasalahan yang muncul/hasil audit Memastikan kesalahan/penyimpangan serupa tidak terjadi lagi/terulang/ tidak terjadi di unit atau fakultas lain; Meningkatkan Pengawasan atas Reviu terhadap Laporan Keuangan PTN; Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap; Memetakan titik kritis dalam seluruh proses di seluruh unit organisasi
UKURAN NILAI TAMBAH SPI BAGI ORGANISASI § Pengurangan biaya § Pengurangan risiko sampai pada tingkat yang dapat ditoleransikan § Penyederhanaan prosedur § Penghilangan duplikasi pekerjaan § Pencegahan dan pendeteksian dini kelemahan dan penyimpanan kegiatan operasi § Perbaikan segera kelemahan dan penyimpangan yang terjadi § Peningkatan efektivitas kegiatan penerimaan pendapatan organisasi § Penghindaran dari penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan
TERIMA KASIH
