REPUBLIK INDONESIA
Laporan Kesepakatan dan Tindak Lanjut
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT (RAKORBANGPUS) KE-II Jakarta, 4 Mei 2010
Materi Kesepakatan Musrenbangnas dan Pertemuan Bilateral Pasca-Musrenbangnas 2010
1. Dengan selesainya pelaksanaan Musrenbangnas 2010 pada 1 Mei 2010, seluruh materi Musrenbangnas 2010 telah telah disampaikan kepada K/L dan Bappeda Provinsi dalam bentuk CD dan dapat diunduh di website Bappenas, yang memuat seluruh Materi Persidangan Pleno, Persidangan Kelompok, dan Risalah Kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbangnas 2010. 2. Materi kesepakatan Musrenbangnas 2010 telah digunakan sebagai bahan dan acuan dalam pembahasan pertemuan bilateral pasca-Musrenbangnas antara K/L dan Bappeda Provinsi pada 3 Mei 2010, dan menghasilkan rancangan akhir Renja K/L 2011 yang telah menampung masukan Bappeda Provinsi. Hasil Bilateral Pasca-Musrenbangnas 2010 dimuat dalam CD dan telah dibagikan kepada seluruh K/L dan Bappeda Provinsi. 3. Berdasarkan kesepakatan terhadap penajaman Renja K/L 2011 dan memperhatikan risalah kesepakatan Musrenbangnas 2010, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran, maka pada Rakorbangpus II akan dilakukan konfirmasi final terhadap masukan penyempurnaan dan penajaman rancangan akhir RKP 2011
2
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L: Persentase UPPD terhadap Renja K/L
1. Persentase Jumlah Kegiatan UPPD (F3) dari Jumlah Kegiatan Renja K/L (F4) Menggambarkan perbandingan jumlah usulan kegiatan UPPD dibandingkan dengan jumlah kegiatan Renja Kementerian / Lembaga (KL). Semakin besar perbandingan menunjukkan daerah tersebut semakin membutuhkan bantuan kegiatan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan dari KL (semakin bergantung kepada KL). a) Kelompok Daerah dengan tingkat ketergantungan rendah : 1) Provinsi DKI Jakarta, mengingat kemampuan fiskal DKI Jakarta adalah yang terbesar; 2) Provinsi Bengkulu, bila melihat kemampuan fiskal daerah data yang tampil kurang sesuai, yang kemungkinan disebabkan kesalahan dalam proses pengisian aplikasi UPPD b) Kelompok Daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi: 1) Provinsi Sulawesi Barat; 2) Provinsi Banten; 3) Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Provinsi Sumatera Utara Sebagian besar menunjukan yang memilliki kebutuhan dukungan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, yaitu provinsi yang relatif baru (Sulbar dan Banten) atau provinsi dengan kemampuan fiskal daerah yang rendah (Sulteng), kecuali Provinsi Sumatera Utara.
3
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L: Persentase UPPD terhadap Renja K/L
4
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L: Persentase Padanan Jumlah UPPD dan Jumlah Renja K/L
2. Persentase Padanan Jumlah Kegiatan UPPD dan Jumlah Renja K/L Menunjukan perbandingan jumlah usulan UPPD yang memiliki padanan sandingan dengan kegiatan KL dibandingkan dengan jumlah kegiatan Renja K/L. Semakin besar perbandingan menunjukan kemampuan daerah yang semakin baik dalam menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan rencana kegiatan K/L. a) Kelompok Daerah bersinergi tinggi: • Provinsi Kalimantan Barat; b) Kelompok Daerah bersinergi baik: 1) Provinsi Sumatera Selatan; 2) Provinsi Kalimantan Tengah; 3) Provinsi Jawa Timur; 4) Provinsi Sulawesi Tengah; 5) Provinsi Banten; dan 6) Provinsi Sulawesi Barat.
5
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L: Persentase Padanan Jumlah UPPD dan Jumlah Renja K/L
6
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L:
Persentase Short-List & Long-list Persandingan UPPD-Renja K/L 3. Persentase Short List Persandingan UPPD-Renja K/L (F1) dari Long
List (F2) Menunjukan perbandingan jumlah dispute (belum sinkron) antara usulan UPPD dengan kegiatan K/L yang memiliki persandingan. Semakin kecil perbandingan menunjukan proses komunikasi Pemerintah Daerah dengan K/L yang semakin baik. – Provinsi dengan urutan terendah: 1) Provinsi Kalimantan Tengah; 2) Provinsi Sulawesi Tengah; dan 3) Provinsi Sulawesi Barat.
7
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L:
Persentase Short-List & Long-list Persandingan UPPD-Renja K/L
8
1. 2.
Statistik Persandingan UPPD dan Renja K/L: Kesimpulan
Secara keseluruhan, daerah yang terlihat termasuk pada dua persentase, F2 dari F3 serta F1 dari F2, menunjukan tingkat sinergi perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan rencana pembangunan Pemerintah Pusat (KL) semakin baik. Untuk itu diusulkan untuk memberikan apresiasi kepada beberapa daerah berikut dengan dimulai dengan urutan terbaik, yaitu : a) Provinsi Sumatera Selatan; b) Provinsi Provinsi Jawa Timur; dan c) Provinsi Kalimantan Barat.
9
Rekapitulasi Kesepakatan Musrenbangnas 2010
10
Rekapitulasi Kesepakatan Musrenbangnas 2010
11
Tahapan Tindaklanjut Pasca-Musrenbangnas 2010 1. Risalah kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbangnas 2010, khususnya untuk kegiatan yang belum disepakati dan masih perlu dibahas lebih lanjut, perlu ditindaklanjuti oleh K/L dan Bappeda Provinsi melalui Forum Bilateral PascaMusrenbangnas 2. Pembahasan pada forum bilateral K/L dan Bappeda Provinsi mengacu pada Renja K/L (F4) yang disesuaikan dengan risalah kesepakatan sidang kelompok Musrenbangnas 2010, dengan fokus pada beberapa kegiatan pokok dalam F1 yang masih dispute (belum disepakati), namun dapat ditambah dengan beberapa kegiatan pokok lainnya yang menurut daerah prioritas untuk disepakati untuk masuk dalam rancangan akhir Renja K/L, dengan mengacu pada F4 3. Forum bilateral antara K/L dan Bappeda Provinsi ditargetkan dapat menyepakati beberapa kegiatan pokok usulan Pemda yang masih belum disepakati dalam Musrenbangnas 2010, dan dibahas untuk finalisasi penajaman Renja K/L untuk dilaporkan pada Rakorbangpus II 4. Forum Rakorbangpus II membahas lanjutan kesepakatan dari Musrenbangnas 2010 dan forum bilateral K/L dan Bappeda Provinsi, untuk disepakati sebagai bahan masukan dalam rangka pemutakhiran rancangan akhir RKP dan Renja K/L di 2011 5. Kesepakatan yang diperoleh dalam Rakorpus II digunakan untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan dalam Perpres
12
Agenda Pertemuan Bilateral dan Rakorbangpus II Pasca-Musrenbangnas 2010 Risalah Kesepakatan MUSRENBANGNAS 2010
Dibahas Lebih Lanjut
Tidak Sepakat
Melakukan penelaahan dan penajaman daftar Kegiatan Renja K/L pada tiap provinsi (Form 4/ F4) Berdasarkan Risalah Kesepakatan (F1, F2, F3)
Pertemuan Bilateral 3 Mei 2010
antara K/L & Bappeda Provinsi Pasca Musrenbangnas 2010 Risalah Musrenbangnas F1, F2, F3 UP-PD
Rakorbangpus II 4 Mei 2010
Rakorbangpus II
Kelompok I
Sepakat
PERTEMUAN BILATERAL
F4 Daftar Kegiatan Renja K/L
BAPPEDA Provinsi
1 Mei 2010
Kelompok II
Kelompok III
Paparan & Pembahasan finalisasi Renja K/L yang menampung hasil Bilateral K/L & Bappeda
Kelompok IV
Konfirmasi Akhir Pemerintah Daerah
Kesepak atan Final
Penyempurnaan Rancangan Akhir RKP 2011
5-6 Mei 2010 13
Agenda Rakorbangpus II Pasca-Musrenbangnas 2010
WAKTU (WIB)
Bappenas, Selasa, 4 Mei 2010 ACARA
Penanggungjawab/Pembicara
08.30-09.00
Registrasi Peserta
09.00-09.45
Sidang Pleno Pembukaan
09.00-09.15
1. Laporan Tim Materi Musrenbangnas 2010
09.15-09.45
2. Pengarahan dan Pembukaan Rakorbangpus II 2010 Wamen PPN/Waka Bappenas
09.45-10.00
Pembagian Ruang Sidang Kelompok Rakorbangpus II
10.00-12.00
Sidang Kelompok Prioritas RKP 2011 *)
Ruang SG- 1-5 Oleh Direktur KKDT Oleh Deputi Regional Ruang SG & SS
Pemaparan Kelompok I Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011
Deputi SDMK
Pemaparan Kelompok II Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011
Deputi SDALH & Deputi Ekonomi
10.00-12.30 (Paralel pada 4 Ruang Sidang) Pemaparan Kelompok III Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011
12.30-13.30
Deputi Regional & Otda
Keterangan
Deputi Sarpras
Pemaparan Kelompok IV Prioritas RKP 2011 dan Kesimpulan kesepakatan untuk finalisasi RKP 2011
Deputi KUKM & Deputi Regional
Sidang Pleno Penutupan: Laporan Kesepakatan, dan Sambutan Penutup
Wamen PPN/Waka Bappenas
Fokus pembahasan pada kegiatan pokok yang telah disepakati pada forum bilateral K/L & Bappeda Provinsi sebagai masukan guna pemutakhiran rancangan akhir RKP 2011
Keterangan: *) Dengan adanya pararel 4 sidang pleno, maka setidaknya terdapat 4 wakil dari Bappeda Provinsi yang ditugaskan untuk masing2 kelompok *) Jumlah wakil K/L disesuaikan kelompok prioritas RKP 2011 terkait, sebagaimana pembagian pada sidang kelompok Musrenbangnas 2010 14
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SELURUH PESERTA MUSRENBANGNAS 2010
